Ampera, Jakarta - Perpustakaan Nasional Republik Indonesia menyerahkan tiga sertifikat Memory of the World (MoW) kepada Arsip Nasional RI. Tiga MoW yang diterima dari Organisasi PBB untuk Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan (UNESCO) tersebut adalah manuskrip koleksi Perpusnas yakni naskah Babad Diponegoro, Negara Krtagama, dan Naskah Panji.
Penyerahan sertifikat yang termasuk dalam arsip statis tersebut dilakukan Sekretaris Utama Perpusnas Sri Sumekar kepada Sekretaris Utama ANRI Sumrahyadi di Ruang Soemartini Gedung A Lt. 2 ANRI, pada Jumat (9/8/2019). Dalam kesempatan ini, Sri Sumekar didampingi Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas Ofy Sofiana, Kepala Pusat Jasa Perpustakaan dan Informasi Teguh Purwanto, dan Kepala Biro Umum Joko Budi Santoso.
Dalam sambutannya, Sri Sumekar menyatakan penyerahan arsip statis merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 51 yang berbunyi pimpinan lembaga negara wajib menyerahkan salinan autentik dari naskah asli arsip terjaga kepada ANRI.
â€œKami serahkan naskah arsip ini untuk disimpan dan dilestarikan di ANRI sebagai arsip pemerintah yang patut dilestarikan,â€ ujar Sri Sumekar.
Sementara itu, Sumrahyadi mengapresiasi penyerahan arsip berupa tiga sertifikat koleksi Perpusnas yang mendapat MoW. Dia menilai penyerahan arsip statis ini merupakan bukti bahwa Perpusnas sudah mematuhi peraturan perundang-undangan sesuai PP Nomor 28 Tahun 2012 dan berhasil meninggalkan jejak karena terlibat dalam penyerahan arsip statis. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan.
â€œMerupakan tanggung jawab kami sebagai lembaga pembina kearsipan untuk merawat dan melestarikan arsip statis. Arsip statis adalah arsip yang mempunyai nilai historis. Nah, yang statis ini disimpan sebagai memori kolektif bangsa,â€ jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sumrahyadi meminta jajaran pimpinan Perpusnas agar tidak hanya menyerahkan arsip sertifikat, tapi juga arsip proses pengusulan manuskrip yang didaftarkan untuk MoW. Hal ini bermanfaat karena memiliki nilai historis dan bisa menjadi acuan Arsip Nasional dalam proses pengusulan koleksinya untuk didaftarkan MoW. â€œKarena ini juga menjadi pembelajaran bagi kami dalam mengusulkan menjadi MoW. Koleksi kami sudah ada yang mendapatkan MoW yaitu arsip Konferensi Asia Afrika dan arsip Tsunami.Â Dan yang dalam proses adalah arsip Gerakan Non Blok,â€ tuturnya.
Tiga koleksi manuskrip Perpusnas mendapat sertifikat MoW dari UNESCO, yakni Naskah Babad Diponegoro dan Negara Krtagama pada 2013 serta Naskah Panji pada 2017. Melalui perolehan sertifikat MoW ini, Perpusnas menjalankan komitmen mengenai pelestarian dan akses terhadap warisan dokumenter termasuk dalam bentuk digital.
Reportase: Hanna Meinita/Fotografer: Raden Radityo

Perpusnas Serahkan Tiga Sertifikat Memory of the World ke Arsip Nasional

Blitar, Jawa Timur--Pustakawan-pustakawan di Perpustakaan Bung Karno mempunyai peran dan andil yang besar dalam menginformasikan kebenaran tentang Bung Karno berdasarkan kajian referensi yang ada kepada masyarakat, khususnya kepada generasi milenial, karena anak-anak muda sekarang banyak yang tidak memahami sejarah secara utuh, termasuk mengenal sosok pendiri negara ini, sosok proklamator Republik Indonesia," ujar Gubernur Lemhanas Andy Widjajanto ketika mengunjungi memorabilia Perpustakaan Bung Karno Blitar, Jumat (13/5), didampingi Menteri Koperasi &amp; UKM Teten Masduki, Sekjen PDIP Hasto Kristianto, dan para pejabat teras Lemhanas RI. Kunjungan Gubernur Lemhanas dan rombongan itu dalam rangkaian Ziarah ke Makam Bung Karno, yang biasanya dilakukan setiap tahun pada menjelang 20 Mei. Hal ini sudah menjadi tradisi di Lemhanas karena pada 20 Mei 1965 bertepatan dengan ditetapkannya Lemhanas sebagai lembaga negara berdasarkan Pidato Bung Karno pada 20 Mei 1965 saat di itu dirancang sebagai sekolah geopolitik.
Dalam rangka 57 tahun Lemhanas, Gubernur Lemhanas dan jajaran pimpinannya berziarah ke makam Bung Karno untuk meneguhkan tekad, komitmen, dalam meneruskan apa yang dulu menjadi arahan Bung Karno. Sejak saat itu, Lemhanas, ujar Andy,Â  mengemban tugas memberikan pendidikan kepemimpinan tingkat nasional, membuat kajian strategis ketahanan nasional dan meneguhkan nilai-nilai kebangsaan dan nasionalisme Indonesia.
Gubernur Lemhanas Andy Widjajanto dan Menteri Teten Masduki tertarik dengan berbagai koleksi yang tersimpan di ruang Koleksi Khusus Perpustakaan Bung Karno, banyak referensi yang perlu diungkapkan ke masyarakat agar sejarah ini tetap mendapat tempat di hati generasi muda. Hal ini juga merupakan masalah ketahanan nasional, ujarnya. Menurutnya, justru masalah ketahanan nasional ini yang lebih tantangannya di era digital seperti sekarang ini. Andy Widjajanto mengatakan, saat ini sedang terjadi transformasi faktor penentu ketahanan nasional yang sebelumnya adalah kekuatan ekonomi dan militer kini bergeser ke kekuatan digital dan konektivitas. "Makanya kami di Lemhanas mengambil tema HUT ke-57 ini adalah Transformasi Ketahanan Nasional di Era Geopolitik 5.0," ungkapnya. Kita tahu, di era digital ini, penguasaan suatu negara padaÂ  teknologi digital, artifisial intelijen dan infrastuktur konektivitas menjadi lebih menentukan kekuataan ketahanan nasional suatu negara dibandingkan dengan militer dan ekonomi. Karenanya, ujar Gubernur Lemhanas, penting bagi generasi muda Indonesia, generasi milenial dan generasi Z untuk menguasai teknologi digital dan segala hal yang terkait dengannya.
Baik Gubernur Lemhanas maupun Menteri Teten Masduki berharap dengan teknologi digital yang sekarang ini sedang berkembang pesat untuk dimanfaatkan di Perpustakaan Bung Karno sehingga manfaatnya yang nyata bisa dirasakan oleh masyarakat, oleh pemustaka Perpustakaan Bung Karno ini. Berikan semudah mungkin akses layanannya dengan e-book, selain itu sebagai pusat penelitian kebungkarnoan juga diberikan kemudahan dalam layanannya. "Saya berharap Perpustakaan Bung Karno tetap dalam koridor pemikiran dan nasionalisme Bung Karno yang banyak pemikirannya ini dituangkan berbagai referensi, koleksi buku-bukunya, dan sumber informasi lainnya yang bisa tersalurkan informasinyaÂ  ke masyarakat," ujar Teten Masduki. Dan tentu perlu strategi dalam merancang kegiatan-kegiatan yang bernuansa pemikiran Bung Karno, karena anak muda zaman now beda sekali gaya dan keinginannya dalam menyikapi hal ikhwal yang bernilai sejarah, ungkapnya lagi.
Selesai berkunjung ke Perpustakaan Bung Karno rombongan Gubernur Lemhanas dan Menteri Teten Masduki melanjutkan dengan berziarah ke makam Bung Karno didampingi Walikota Blitar Santoso.*
Â 
Reporter: Agus Sutoyo
Fotografer: Juwito
Â 
Â

Pustakawan Tebarkan Informasi Tentang Bung Karno Kepada Generasi Milenial

Jakarta - Perpustakaan Nasional Republik Indonesia hadir dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan SP4N-LAPOR! Tengah Tahun yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia/ Kementerian PANRB. Kegiatan monitoring dan evaluasi SP4N lapor yang selama ini hanya bisa dilakukan Kementerian PANRB pada level makro, ke depannya akan dilakukan juga pada level meso dan mikro oleh internal instansi. SP4N LAPOR! adalah Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Pengaduan Online Rakyat.Â 
Yanuar Ahmad, Asisten Deputi Sistem Informasi Pelayanan Publik Kemenpan-RB mengatakan bahwa Monev berjenjang ini diperlukan untuk memastikan tercapainya sasaran strategis SP4N pada tahun 2024 yaitu terwujudnya pengelolaan pengaduan yang mampu memberikan respons dan solusi cepat serta terpercaya.
Yanuar menjelaskan bahwa setidaknya ada empat jenis monev yang perlu dilakukan oleh instansi pemerintahan, yaitu: performa pengelolaan, tindakan preventif, kualitas tindak lanjut, dan penyusunan rencana aksi. "Semua ini dilakukan secara berjenjang dan berkala dalam rangka memastikan keberlangsungan pengelolaan pengaduan," ujar Yanuar.
Secara singkat Yanuar menjelaskan bagaimana jenjang dari berbagai jenis monev dilakukan. "Admin instansi bertanggung jawab terhadap pejabat penghubung, Kementerian Koordinator bertanggungjawab terhadap Kementerian/Lembaga di bawah koordinasinya, Kantor Staf Presiden bertanggung jawab terhadap pengaduan terkait program prioritas nasional, Ombudsman RI bertanggung jawab untuk penyelesaian pengaduan pelayanan publik, dan Kementrian PANRB bertanggungjawab terhadap pengelolaaan pengaduan di tingkat Nasional," ucapnya.
Dalam praktiknya, Aparatur Pengawas Internal Pemerintah akan berperan penting dalam proses monev pengelolaan kepada seluruh unit kerja yang ada di instansinya.
Sebelumnya, Diah Natalisa, Deputi Bidang Pelayanan Publik MenPANRB mengatakan bahwa SP4N Lapor pada tanggal 27 Oktober 2020 telah ditetapkan sebagai aplikasi umum bidang pengelolaan pengaduan pelayanan publik. "Penetapan ini membuat seluruh penyelenggara pelayanan publik di Indonesia wajib terhubung dan mengelola pengaduan pelayanan publik melalui SP4N-LAPOR!," ucapnya.
Diah mengatakan bahwa penetapan SP4N LAPOR! sebagai aplikasi umum dapat memberikan berbagai dampak positif. "Penggunaan aplikasi umum ini akan memberikan dampak efisiensi anggaran yang signifikan, di mana tidak perlu lagi pembangunan aplikasi sejenis. Di samping itu, penerapan aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publuk memberikan manfaat bagi semua insansi dalam hal kecepatan, transparansi, dan bagi pakai data dalam pelaksanaan layanan pengaduan,â€ ujar Diah.
Monitoring dan evaluasi Pengelolaan SP4N LAPOR! ini dilaksanakan pada hari Selasa (10/8) dengan cara daring menggunakan aplikasi Zoom. Bahan presentasi dan dokumentasi acara dapat diakses secara online melalui linkÂ <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1El7HAA4RtHahD-rPiAIfwVvab3yZMwjC">bit.ly/MonevLapor10Ags</a>
<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1El7HAA4RtHahD-rPiAIfwVvab3yZMwjC">Reportase: Radhitya Purnama</a>

Monev SP4N LAPOR! Akan Dilakukan Berjenjang dan Berkala 

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Momentum peringatan ulang tahun Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) jangan hanya dirayakan secara seremonial saja, tetapi dapat menjadi evaluasi progres capaian kinerja organisasi. Hal tersebut disampaikan, Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando, dalam acara Peringatan Hari Pustakawan dan Ulang Tahun ke-47 organisasi IPI, Selasa (7/7).
"Karena saat ini pustakawan dituntut untuk action. Apa yang akan dilakukan untuk mengembangkan perpustakaan. Saya menggarisbawahi beberapa program yang harus direalisasikan pengurus karena pernah diucapkan saat pengukuhan pengurus IPI pada Kongres di Surabaya," ujarnya.
Beberapa program tersebut, lanjut Syarif, diantaranyaÂ membentuk kepengurusan IPI di tingkat kabupaten/kota, membentuk tim penilai di lembaga atau mitra, mengambil bagian diklat asesor dan mengambil bagian tentang standar perpustakaan yang ada. Di samping itu, Syarif Bando berharap IPI dapat membuat roadmap pembinaan untuk pengembangan perpustakaan di Indonesia.
Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor. 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan, Undang Undang Nomor 13 tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (SSKCKR), menjadikan pustakawan harus terus mengembangkan diri. Terutama di era pandemi saat ini, peran perpustakaan masih jauh dalam menyajikan informasi atau data.
"Saya ingin pustakawan bisa eksis berselancar memberikan informasi dengan menggunakan teknologi," tambah Syarif Bando.
Sesuai dengan tema HUT IPI tahun ini, yakni "Pustakawan Masa Lalu, Kini dan Nanti", yang berarti bagaimana kemampuan pustakawan menggali sejarah yang ada. Sehingga pustakawan mampu meyakinkan seluruh elemen bangsa, sebagai eksistensi jati diri bangsa.
Dalam kesempatan tersebut, juga diselenggarakan Seminar Internasional Kepustakawanan yang menghadirkan tiga narasumber, antara lain Pembina PP IPI, Sulistyo Basuki, Presiden IFLA, Christine Mackenzie, Ketua PD IPI Kalimantan Selatan, Ahmad Syauqie.
Dalam paparannya, Presiden IFLA, Christine Mackenzie, menyampaikan enam alasan mengapa pustakawan dan perpustakaan membutuhkan asosiasi profesional. "Di tingkat personal tentunya dapat menambah jaringan dan kolega pustakawan serta untuk pengembangan profesinya sebagai pustakawan," jelas Mackenzie.
Di tingkat nasional, pustawakan dapat memberikan masukan (input) kepada pemerintah dan legislatif terkait peraturan yang mengatur mengenai perpustakaan. Sedangkan, di tingkat internasional pustakawan bisa menyuarakan apa pun untuk mengembangkan profesinya.
Reportase : Wara Merdekawati, Hartoyo Darmawan
Fotografer : Hartoyo Darmawan

Peringatan Ulang Tahun IPI : Kepala Perpusnas Ingatkan Janji IPI

Makassar, Sulawesi Selatan - Literasi tidak ada di perpustakaan, melainkan pada setiap kepala individu untuk membantu menciptakan barang dan jasa.
Literasi adalah kedalaman pengetahuan seseorang terhadap suatu subjek ilmu pengetahuan tertentu yang dapat diimplementasikan dengan inovasi dan kreativitas untuk memproduksi barang dan jasa yang berkualitas tinggi, serta dapat dipakai untuk memenangkan persaingan global.
Demikian kata Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Muhammad Syarif Bando, saat memberikan sambutan pada kegiatan Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat (PILM) untuk Kesejahteraan yang digelar luring dan daring di Universitas Hasanuddin, Jumat (23/12/2022).
&ldquo;Tidak ada cara lain untuk menemukan teknologi canggih selain membaca karena belum pernah saya tahu seorang pun di dunia ini yang bisa menginjeksikan teori dan praktik dari buku ke manusia,&rdquo; ucapnya.
Dalam paparannya tentang kelapa, Syarif Bando menjelaskan bahwa ada 27 negara yang menggantungkan industrinya pada hasil produksi kelapa Indonesia. Dia menegaskan bahwa seharusnya tidak ada pengangguran apabila masyarakat mampu mendapatkan informasi melalui bahan bacaan yang dibutuhkan.
&ldquo;Tidak hanya air dan daging kelapa yang bisa diolah, namun juga tempurung hingga sabutnya menjadi bahan baku produk di negara-negara maju,&rdquo; jelasnya.
Lebih lanjut, Syarif Bando juga menekankan mahasiswa sudah harus mengetahui bahwa dunia mengarah pada satu pintu yakni produsen akan menjadi pemenang, sedangkan konsumen akan menjadi pecundang.
Hal tersebut mendapat tanggapan positif dari Rektor Universitas Hasanuddin, Jamaluddin Jompa, yang menyampaikan perpustakaan merupakan sebuah institusi yang sangat penting untuk senantiasa ditumbuhkan di tengah masyarakat. Karena baginya tanpa literasi yang kuat dan baik, tidak akan ada negara maju, bermartabat, modern, sejahtera, dan bahagia.
&ldquo;Perpustakaan fisik, digital, maupun keliling harus kita dekatkan kepada masyarakat agar tidak ada satu pun yang tertinggal,&rdquo; tegas Jamal.
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin, Muhammad Ruslin, menyatakan bahwa membaca dapat membantu masyarakat mendapatkan keinginan untuk selalu berusaha mencari tahu, sehingga hal tersebut mampu membimbing mereka dalam menciptakan suatu inovasi baru dan pada akhirnya melahirkan SDM unggul.
&ldquo;Awalnya hanya sebagai masyarakat pembaca, lalu menjadi masyarakat pembelajar, kemudian menghasilkan masyarakat yang cerdas, inovatif, produktif, dan kompetitif, pada akhirnya SDM Indonesia unggul dapat terbentuk,&rdquo; harapnya.
Sementara itu, Pustakawan Utama Perpusnas, Deni Kurniadi, menambahkan literasi sebagai program dan kegiatan proyek nasional dalam RPJMN 2020-2024 menjadikan perpustakaan tidak hanya sebagai tempat bagi masyarakat untuk mencari informasi lewat koleksinya, melainkan sebagai pusat ilmu pengetahuan yang mampu mendorong penciptaan inovasi dan kreativitas.
&ldquo;Selain itu perpustakaan juga berperan sebagai pusat pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan potensi berbasis literasi dan sebagai pusat kebudayaan dalam rangka pemajuan pelestarian kebudayaan,&rdquo; ucapnya.
Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi X DPR RI, Mitra Fakhruddin, berpendapat bahwa literasi penting untuk kemajuan generasi bangsa. Karena berdasarkan pengalaman pribadinya, dia berkisah bahwa perpustakaan mampu membantu masyarakat yang tidak berkesempatan menempuh pendidikan formal untuk dapat berhasil dalam menjalani hidup.
&ldquo;Tidak ada kata terlambat untuk kita bisa belajar dengan baik dan mengupgrade kualitas diri. Perpustakaan hari ini telah melahirkan banyak program yang tentu bisa menjadi fasilitas untuk dimanfaatkan oleh masyarakat,&rdquo; pungkasnya.
Kegiatan PILM untuk Kesejahteraan ini juga dirangkaikan dengan Peluncuran Kartu SAKTI UNHAS dan Penyerahan Bantuan 1 (satu) unit Mobil Perpustakaan Keliling dari Perpusnas kepada Universitas Hasanuddin.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Aditya Irfan Fakhruddin

Literasi Dorong Penciptaan Barang dan Jasa

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€” Perpustakaan Nasional RI dan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai harus saling bersinergi dalam konteks literasi
Demikian disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas), Muhammad Syarif Bando, saat menerima kunjungan kerja Bupati Manggarai Herybertus Gerardus laju Nabit, dan Anggota Komisi X DPR RI, Andreas Hugo Pareira di Gedung Layanan Perpustakaan Nasional, Rabu (13/7/2022).
"Perpustakaan yang representatif di daerah akan terwujud jika adanya sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan indeks literasi masyarakat" ungkap Syarif.
Lebih lanjut dijelaskan. Literasi bukan hanya sekedar merangkai huruf menjadi kata, kata menjadi kalimat, kalimat menjadi paragraf, dan pragraf yang menjadi skripsi. melainkan lierasi dibagi menjadi 5 tingkatan literasi, pertama: Baca, tulis, hitung dan pembentukan karakter, kedua: Akses bahan bacaan terjangkau, akurat, terkini, terlengkap dan terpercaya, ketiga: Memahami apa yang tersirat dan yang tersurat, keempat: memiliki inovasi dan kreativitas sebagai antisipasi terhadap perkembangan teknologi informasi dan perubahan cepat, dan kelima: Memiliki kemampuan memproduksi barang/jasa yang dapat digunakan dalam kompetisi global.
Sementara itu, Bupati Manggarai Herybertus Gerardus laju Nabit menyampikan kebutuhan layanan perpustakaan yang representatif perlu dibangun di kabupaten manggarai karena jumlah penduduk dan sekolah yang bertambah, jadi perlu fasilitas perpustakaan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan literasi di kabupaten manggarai.
"Perpustakaan menjadi kebutuhan masyarakat kabaputen Manggarai" Jelasnya.
Senada dengan hal tersebut, Anggota Komisi X DPR RI, Andreas Hugo Pareira menyampaiakn kunci literasi adalah perpustakaan yang representatif dan terpenuhi nya jumlah buku untuk dibaca oleh generasi muda dan masyarakat. seperti di daerah generasi muda sangat haus akan bahan bacaan, giat akan mengunjungi perpustakaan - perpustakaan di daerah.
"kami mohon dukungan Perpustakaan Nasional bersama Bapak Bupati Manggarai untuk pembanguanan gedung perpustakaan di Kabupaten Manggarai, semoga ini menjadi kebutuhan yang bisa dipenuhi Perpustakaan Nasional" pungkasnya.
Â 
Reporter: Ahmad Kemal Nasution
Fotografer: Alfian
Â 
Â 
Â

Perpusnas dan Kabupaten Manggarai Bersinergi Tingkatkan Literasi

Cilandak, Jakartaâ€”Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) secara khusus melakukan kunjungan kerja ke Arsip Nasional RI (ANRI) pada Senin, (11/11). Pada kunjungan kerja (kunker) kali ini, kedua pihak melakukan sejumlah agenda terkait arsip statis dan pedoman kearsipan.
Agenda Sinergi Kolaborasi ANRI dan Perpusnas di bidang kearsipan dan literasi diawali dengan penyematan selendang dari Pelaksana Tugas (Plt) ANRI M. Taufik kepada Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando sebagai simbol persaudaraan. Lalu, kedua pihak melakukan penandatanganan Berita Acara Penyerahan Draft Pedoman Kearsipan Perpusnas dan Berita Acara Serah Terima Arsip Statis. Kemudian, pihak ANRI menyerahkan sertifikat penghargaan atas peran serta Perpustakaan Nasional dalam penyelamatan dan pelestarian arsip yang bernilai guna pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Di akhir agenda, (Plt) Kepala ANRI menyerahkan hasil penilaian kearsipan eksternal ke Perpusnas. â€œPerpusnas mendapatkan grade A, dengan nilai 80,19 yang artinya memuaskan,â€ terang M. Taufik.
Dalam sambutan singkatnya, (Plt) Kepala ANRI mengatakan bahwa arsip dan perpustakaan sama-sama memegang peran penting dalam peradaban bangsa. Â Tanpa arsip dan perpustakaan, negara tidak akan dibanggakan. Dan sebuah bangsa tidak akan ada tanpa arsip, Taufik mengistilahkan.
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Raden Radityo

Berita

Hasil Penilaian Kearsipan, Perpusnas Dapat Nilai Memuaskan Dari ANRI