Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Pahlawan Nasional merupakan gelar yang diberikan Presiden kepada seseorang yang telah gugur atau meninggal dunia atas perjuangan, pengabdian, dan karya yang luar biasa kepada bangsa dan negara. Hal tersebut diungkapkan, Direktur Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial Kemensos, Bambang Sugeng, di Gedung Layanan Perpustakaan Nasional , Rabu (5/2).
â€œPemberian gelar pahlawan nasional tidak hanya diberikan kepada seseorang yang gugur berjuang tetapi juga berprestasi dan memiliki karya yang luar biasa,â€ ungkapnya.
Bambang menjelaskan, berdasarkan UU No. 20 Tahun 2009, ada beberapa syarat untuk mengajukan gelar Pahlawan Nasional. Syarat umum, diantaranya WNI, memiliki integritas moral dan keteladanan, berjasa terhadap bangsa dan negara, setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara, tidak pernah dipidana penjara.
Sedangkan syarat khusus, gelar tersebut diberikan kepada seseorang yang telah gugur atau meninggal dunia dan yang semasa hidupnya, pernah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lain untuk mencapai, merebut, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, tidak pernah menyerah pada musuh dalam perjuangan, melakukan pengabdian hampir sepanjang hidupnya, pernah melahirkan gagasan atau pemikiran besar, melakukan perjuangan yang mempunyai jangkauan luas dan berdampak nasional.
â€œMasyarakat bisa mengajukan jika ada seseorang yang memenuhi persyaratan tersebut untuk diajukan mendapat gelar pahlawan nasional. Diawali dengan dukungan masyarakat dan melengkapi dokumen yang disyaratkan,â€ jelasnya.
Reportase : Wara Merdekawati
Fotografer : Raden Raditya

Kemensos Audiensi Tentang Pengajuan Calon Pahlawan Nasional

Perempuan memiliki tugas besar yang harus dilakukan dalam pembangunan moral masyarakat. 
 
Hal tersebut diucapkan oleh Kepala Pusat Jasa Informasi dan Pengelolaan Naskah Nusantara Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Agus Sutoyo pada acara Peluncuran Buku &ldquo;Angin Perubahan dan Kota Tangguh Pasca Korona&rdquo; yang diselenggarakan di Gedung Layanan Perpusnas pada Senin (20/05/2024).
 
Agus menambahkan bahwa buku &ldquo;Angin Perubahan: Catatan Kecil Tentang Pemberdayaan Perempuan Menuju Kesetaraan&rdquo; dapat menjadi salah satu penggerak literasi bangsa mengenai perjuangan perempuan bangsa.
 
Nurmaria Sarosa selaku penulis buku Angin Perubahan pun mengatakan bahwa perempuan memiliki kontribusi terhadap pembangunan bangsa Indonesia, dan juga memiliki kontribusi signifikan menuju Indonesia Emas 2045. 
 
Andrinof Achir Chaniago mengucapkan dalam sambutannya bahwa tulisan seperti buku Kota Tangguh Pasca Korona yang berisi pemikiran-pemikiran semakin sedikit beredar, terutama pada tema yang memiliki kompleksitas tinggi seperti pembangunan wilayah perkotaan.
 
&ldquo;Dengan adanya orang seperti Wicaksono, yang memiliki ide dan pemikiran yang komprehensif mengenai masalah perkotaan masa kini dan ke depannya. Diharapkan dapat mengedukasi masyarakat dalam bagaimana tata kota yang kuat,&rdquo; tambahnya.
 
Wicaksono Sarosa selaku penulis buku &ldquo;Kota Tangguh Pasca Korona&rdquo; menambahkan bahwa pasca pandemi, ketahanan suatu kota dalam menghadapi bencana adalah sebuah masalah yang harus diperhatikan.
 
&ldquo;Resiliensi sebuah kota menjadi hal yang penting, bahkan kota di negara maju seperti Dubai pun masih jauh dari kata sempurna dalam menghadapi sebuah bencana,&rdquo; ucapnya.
 
Staf Ahli Bidang Keuangan &amp; UMKM Kementerian BUMN Loto Srinaita Ginting turut mengucapkan dalam sambutannya mengenai penuangan pemikiran ke dalam tulisan.
 
&ldquo;Pentingnya suatu pemikiran dituangkan ke dalam tulisan agar pemikiran tersebut dapat menjadi sesuatu yang tembus lintas generasi sehingga tidak hilang ditelan zaman,&rdquo; ucapnya.
 
Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe mengatakan dalam sambutannya terkait pembangunan kota yang Tangguh, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi momentum penting bagi sejarah bangsa Indonesia. 
 
&ldquo;Pembangunan bersejarah IKN menjadi sebuah momen yang baik, salah satunya untuk Perpusnas upaya dalam mengembangkan tulisan-tulisan terkait pembangunan kota resilien,&rdquo; ucapnya.
 
Acara peluncuran buku tersebut turut dimeriahkan dengan serangkaian acara seperti peragaan busana batik pertunjukan seni musik angklung, bazar dan juga Bedah Buku untuk kedua buku yang diluncurkan. 
Reporter: Andri Tri
Fotografer: Deny Irawan

Angin Perubahan dan Kota Tangguh Pasca Korona, Dua Judul Buku Diluncurkan di Perpusnas

Salemba, Jakarta â€“Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI menggelar vaksinasi Covid-19 bagi pejabat dan pegawai di lingkungannya. Sebanyak 1.209 pegawai, termasuk PNS, CPNS, tenaga kontrak, tenaga keamanan, dan OB telah terdaftar dalam vaksinasi tahap pertama. Vaksinasi tahap pertama berlangsung selama dua hari yakni pada hari 10 dan 12 April 2021.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menyampaikan, vaksinasi ini adalah program yang dilaksanakan di seluruh dunia dan menjadi program prioritas utama Pemerintah Republik Indonesia. Perpusnas sebagai pelayanan publik pun wajib mengikuti vaksinasi. Pemberian vaksin ini menjadi sangat penting bagi pegawai karena mereka banyak berinteraksi dengan pengunjung perpustakaan.
"Dengan vaksinasi ini diharapkan akan membangun imunitas sehingga dapat melindungi diri sendiri maupun orang lain, sehingga telah divaksinnya saya dan teman-teman sehingga kita lebih percaya diri dalam melaksanakan tugas keseharian kita di lapangan," ungkapnya usai melaksanakan vaksin tahap pertama, Senin (12/4) di Aula Salemba.
Dalam kesempatan tersebut, Syarif Bando mengingatkan, pegawai untuk senantiasa menjaga kesehatannya. "Namun yang namanya kesehatan bukan hanya virus covid-19 yang diantisipasi, sebagai orang perpustakaan dengan jutaan buku-buku tentang kesehatan, saya ingatkan agar kita menjadi dokter terbaik untuk diri kita sendiri. Karena kita lah yang paling tahu tentang permintaan dan keluhan sel-sel tubuh kita," jelasnya.
Sekretaris Utama Perpusnas Woro Titi Haryanti mengatakan, dengan pelaksanaan vaksin ini sebagai bentuk dukungan Perpusnas terhadap program pemerintah.
"Diharapkan dengan dilakukannya vaksinasi ini teman-teman di Perpusnas bisa sehat dan memberikan pelayanan untuk masyarakat. Dengan demikian layanan perpustakaan akan tetap buka dan tetap memberikan layanan dan informasi kepada masyarakat baik dan onsite dan offline," tuturnya.
Lebih lanjut pelaksanaan vaksin tahap kedua dijadwalkan pada bulan Mei mendatang. Pada kesempatan tersebut, Woro juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran Kementerian Kesehatan, Puskesmas Kecamatan Senen, Rumah Sakit Kartika Pulo Mas yg telah mendukung pelaksanaan vaksinasi di lingkungan Perpusnas.
Sementara itu, Plt Kepala Biro Umum Kementerian Kesehatan Dr. Sumarjaya mengatakan, pelaksanaan vaksinasi merupakan program pemerintah sebagai upaya mengantisipasi Covid-19. "Vaksin bukan salah satu penyelesaian pandemi, namun dengan vaksin dapat memberikan 70 persen kekebalan terhadap tubuh kita terhadap covid-19, sehingga ada peluang 30 persen yang harus kita antisipasi," katanya.
Sumarjaya mengingatkan, meskipun sudah divaksin namun harus tetap menerapkan protokol kesehatan 3M, Memakai masker, Mencuci tangan dan Menjaga jarak.
Proses vaksinasi dilakukan dalam tiga tahap. Pertama, peserta melakukan pendaftaran dan verifikasi data. Kedua, skrinning data kesehatan dan pemberian vaksin. Kemudian terakhir, observasi peserta selama 30 menit kemudian diberikan sertifikat vaksin.Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Panji Pinandito

Pegawai Perpusnas Telah Divaksin Covid-19

Jepara, Jawa Tengah -&nbsp; Pemilihan Jepara sebagai lokasi penyelenggaraan Perpusnas Writers Festival (PWF) tahun ini tidak terlepas dari keterkaitan erat dengan R.A. Kartini, tokoh emansipasi perempuan yang lahir di kota ini.&nbsp;
Seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) Joko Santoso dalam sambutannya, Kartini memahami literasi sebagai kekuatan yang mendorong perubahan sosial.
&ldquo;Penulisan bagi Kartini adalah bentuk perlawanan intelektual yang damai, Kartini menyuarakan gagasannya tentang pendidikan, emansipasi perempuan, dan kebebasan berpikir,&rdquo; ujarnya dalam pembukaan PWF 2024 di Pendopo Kartini, Jepara, Kamis (17/10/2024).&nbsp;
Joko menjelaskan bahwa menulis untuk perubahan bermakna menggunakan tulisan sebagai alat untuk memengaruhi, menginspirasi, dan menggerakkan orang lain menuju perubahan sosial, budaya, atau individu.&nbsp;
&ldquo;Tulisan memiliki kekuatan untuk membentuk opini, meningkatkan kesadaran, dan mendorong tindakan,&rdquo; tambahnya.&nbsp;
Ia berharap festival ini menjadi wadah bagi para penulis muda, termasuk penulis lokal di Jepara, untuk berkontribusi dalam mengembangkan literasi Indonesia. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;
&ldquo;Dengan menghadirkan berbagai narasumber yang telah menorehkan karya-karya terbaiknya, festival ini juga mendukung misi Perpusnas untuk membangun masyarakat yang lebih berpengetahuan,&rdquo; jelasnya.&nbsp;
Di sela rangkaian acara, Sekretaris Utama Perpusnas Joko Santoso secara simbolis menyerahkan bantuan motor perpustakaan keliling kepada Plt. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Jepara Hadi Sarwoko. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat Jepara terhadap bahan bacaan dan mendorong peningkatan minat baca di berbagai wilayah, terutama di daerah yang sulit dijangkau di Jepara.
Acara ini diinisiasi oleh Perpusnas Press sebagai ajang pertemuan antara penulis, pembaca, pegiat literasi, serta ekosistem penulisan untuk menciptakan karya-karya yang bermakna.
Sementara itu, Pj Bupati Jepara Edy Supriyanta menyampaikan terima kasih atas terpilihnya Jepara sebagai tuan rumah PWF 2024.&nbsp;
&ldquo;Kami selaku tuan rumah, berterima kasih telah diberikan kepercayaan untuk mengadakan acara sebesar ini. Karena Jepara adalah kota kecil di ujung Jawa Tengah. Nah sekarang ini Jepara ini sudah mulai berkembang,&rdquo; tuturnya dalam membuka festival ini.&nbsp;
Lebih lanjut, Edy mengungkapkan tantangan literasi di Jepara yang masih perlu peningkatan. Berdasarkan data Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM), Jepara berada di angka 54,2 atau dalam kategori sedang.&nbsp;
&ldquo;Sementara itu, tingkat kegemaran membaca masyarakat juga berada di kategori sedang, yakni 72,5 sehingga masih perlu peningkatan," terangnya.
Edy Supriyanta juga mempromosikan destinasi wisata andalan Jepara, Karimunjawa, yang hanya berjarak 2,5 jam perjalanan dengan kapal dari Jepara.&nbsp;
"Kami menunggu kedatangan Bapak dan Ibu di Karimunjawa. Tempatnya indah, hotelnya bagus-bagus, dan tiketnya cukup murah," pungkasnya.
PWF 2024 yang berlangsung hingga 21 Oktober menampilkan berbagai kegiatan menarik, termasuk Gelar Wicara Penulisan, Peluncuran dan Bedah Buku, Lokakarya Penulisan, Pemutaran Film Pendek, Musikalisasi Puisi, Dramatic Reading, hingga Field Trip dan residensi penulisan ke Karimunjawa.
Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama, dan Humas Perpusnas Sri Marganingsih menyoroti bahwa target kegiatan berupa 750 peserta aktif dan 1.000 pengunjung,
&ldquo;PWF ini diharapkan bisa memotivasi lebih banyak orang untuk menggeluti dan mencintai dunia kepenulisan dan literasi,&rdquo; harapnya.
Melalui kolaborasi dengan berbagai media, Sri juga memproyeksikan acara ini menjangkau lebih dari 100.000 orang yang terpapar informasi PWF, baik melalui media sosial Perpusnas, Pemkab Jepara, Forum Taman Bacaan Masyarakat (TBM), maupun mitra media lainnya​.&nbsp;
Pegiat literasi Maman Suherman sebagai pengisi gelar wicara di hari pertama menyatakan bahwa PWF sejatinya merayakan kecakapan hidup, mengajak semua unsur yang ada di masyarakat untuk terus meningkatkan kegemaran budaya membaca.
&ldquo;Susunan acara di PWF ini mengajak kepada hal-hal tersebut. Jangan sekadar membaca dan menulis, tapi bagaimana untuk berdaya dan saling memberdayakan,&rdquo; pesannya.
PWF telah menjadi kegiatan tahunan yang terus berkembang sejak pertama kali diadakan pada tahun 2021 di Jakarta. Tahun 2022 masih berlangsung di Jakarta dan pada tahun 2023 festival ini berpindah ke Kota Bandung. Dengan tema yang berbeda setiap tahun, pada tahun 2024, Jepara dipilih sebagai tuan rumah, menghadirkan tema yang sejalan dengan warisan literasi R.A. Kartini.
&nbsp;
Reporter: Alditta Khoirun Nisa&nbsp; 
Dokumentasi: Andri / Prakas

Perpusnas Writers Festival 2024: Menginspirasi Lewat Tulisan di Bumi Kartini

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Menteri Sosial Tri Rismaharani menyatakan di era digital, perpustakaan dimudahkan untuk berkontribusi besar dalam membangun masyarakat berpengetahuan (knowledge society) melalui ikhtiar kolektif, untuk menumbuhkan tradisi dan budaya baca di dalam masyarakat.
"Perpustakaan adalah tempat ilmu pengetahuan bagi siapapun. Saya masih percaya perpustakaan bisa mengubah hidup seseorang, karena buku adalah salah satu sahabat terdekat saya," ujar Risma pada kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Bidang Perpustakaan 2021 yang digelar secara virtual, pada Senin (22/3/2021).
Diakui dengan membaca, semua imajinasi akan dirangsang untuk bisa membayangkan sesuatu yang bahkan di luar dari buku itu sendiri. Maka harus yakin dan percaya diri bahwa dengan membaca akan melahirkan anak-anak yang kreatif dan inovatif. "Untuk itu mari bersama-sama dorong anak-anak kita agar bisa berprestasi melalui buku-buku yang mereka baca," terangnya.
Layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial dari Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI diharapkan dapat memberikan impact langsung bagi warga masyarakat penerima manfaat bantuan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup.
Perpustakaan berbasis inklusi sosial diyakini mampu memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan potensinya dengan melihat keragaman budaya, kemauan untuk menerima perubahan, serta menawarkan kesempatan berusaha, melindungi dan memperjuangkan budaya dan hak asasi manusia.
Saat ini, strategi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial berperan dalam mengembangkan secara berkelanjutan agar perpustakaan dapat dimanfaatkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang merupakan program perlindungan sosial seoptimal mungkin.
Risma berharap perpustakaan harus menjadi ruang berbagi pengalaman baik dari pustakawan maupun pengunjung, sehingga perpustakaan juga menjadi ruang belajar kontekstual untuk meningkatkan taraf kehidupan yang lebih baik.
Untuk lebih meningkatkan perannya dalam pemberdayaan masyarakat, maka perpustakaan juga dapat menyelenggarakan pelatihan-pelatihan langsung kepada masyarakat sebagai aksi langsung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
â€œHal ini juga berlaku untuk masyarakat disabilitas, dengan keterbatasan fisik maupun sosial serta masyarakat yang terisolasi dan terpencil. Pada konteks ini, saya mengapresiasi Perpusnas dalam upayanya melakukan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial,â€ jelasnya.
Program ini diyakini akan mampu memperkuat peran perpustakaan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga kemampuan literasi meningkat yang berujung pada peningkatan kreativitas masyarakat dan aksesitas terhadap informasi untuk peningkatan kesejahteraan sosialnya.
â€œDari awal sampai akhir layanan setiap hari perpustakaan harus menjadi tempat bagi masyarakat berbagai lapisan dengan berbagai kegiatan. Hal ini nantinya akan berdampak kesejahteraan masyarakat,â€ ungkapnya.
Maka perlu adanya transformasi layanan perpustakaan dan paradigma perpustakaan harus diubah. Dari semula dianggap sebagai gudang buku, kini hendaklah bertransformasi menjadi perpustakaan yang dapat memberdayakan masyarakat dengan pendekatan teknologi informasi.
Perpustakaan harus bisa bertransformasi sehingga memiliki peran signifikan dalam meningkatkan kemampuan masyarakat dalam hal partisipasi, life skill, layanan inklusi untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin menjadi lebih baik menuju kesejahteraan.
â€œDi samping itu perpustakaan juga bisa mengambil peran sebagai pusat informasi krisis saat terjadi bencana alam atau sosial. Tentu saja dengan semakin bertambahnya peran perpustakaan juga harus dimbangi dengan fasilitas yang memadai seperti adanya jaringan internet yang cepat untuk selalu menghadirkan perpustakaan dimana saja dan kapan saja,â€ tutup Risma.
*Laporan Tim Humas Perpustakaan Nasional RI
Â 
Â

Rakornas Bidang Perpustakaan 2021, Mensos: Perpustakaan Bisa Mengubah Hidup Seseorang

Jakarta - DIK atau Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) termasuk ke dalam salah satu jenis informasi publik yang wajib disediakan oleh Badan Publik.
Berkomitmen dalam melaksanakan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Perpusnas terus bebenah diri untuk memberikan layanan prima kepada masyarakat. Sebagai salah satu Badan Publik, Perpusnas wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik. Dalam hal ini, PPID harus mampu mewujudkan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat waktu, berbiaya ringan, dan dengan cara sederhana.
Dikatakan oleh Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Perpusnas sekaligus Ketua PPID Perpusnas, Sri Marganingsih, setiap informasi publik di Perpusnas bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Adapun jenis informasi yang wajib ada di PPID Perpusnas adalah informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi publik yang dikecualikan.
â€œLayanan PPID sudah tersedia, onsite sudah ada ruangannya dan online juga sudah ada,â€ ucap Sri Marganingsih pada kegiatan Sosialisasi PPID dan Penyusunan DIK secara daring, pada Rabu (18/8/2021).
Sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010, kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) untuk memastikan badan publik telah menjalankan kewajibannya dalam menyediakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan sebanyak satu kali dalam setahun. Lebih lanjut, Sri Marganingsih atau yang lebih dikenal dengan Marga mengungkapkan harapannya agar penilaian monev KIP Perpusnas Tahun 2021 meningkat. Â 
â€œPenilaian monev KIP Perpusnas tahun 2020 adalah 75,74 berada pada tataran Cukup Informatif. InsyaAllah pada tahun ini kita ingin sebenarnya secara bertahap naik untuk Menuju Informatif,â€ harapnya.
Sependapat dengan yang telah disampaikan oleh Ketua PPID, Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat, Tya Tirta Sari menambahkan bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan adalah informasi publik yang sifatnya rahasia dan tidak dapat diakses oleh publik sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Â 
â€œFrame kita adalah membatasi setiap informasi atau kita mulai dengan persepsi yang sama bahwa asas dari informasi yang dikecualikan sifatnya ketat dan terbatas. Prinsip dasarnya itu,â€ terang Tya.
Selain itu, dalam paparannya Tya juga menjelaskan ada permohonan informasi publik yang diajukan secara tidak sungguh-sungguh dan tanpa itikad baik (Vexatious Request). Perihal prosedur penghentian proses penyelesaian sengketa informasi publik yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tanpa itikad baik telah diatur dalam Keputusan Ketua KIP Nomor 01/KEP/KIP/2008.
â€œMengajukan permohonan informasi berturut-turut sampai tiga kali itu tidak beritikad baik,â€ tegasnya.
Terdapat dua mekanisme penanganan penyelesaian sengketa terhadap Vexatious Request yakni pemeriksaan khusus (pemeriksaan tanpa pemohon dan termohon) dan ajudikasi nonlitigasi (pemeriksaan melibatkan pemohon dan termohon). Apabila terbukti, pemohon akan tercatat dalam daftar hitam sehingga tidak dapat mengajukan permohonan sengketa selama satu tahun.
Reporter: Basma Sartika

Beri Layanan Prima, Perpusnas Siapkan DIK PPID

Salemba, Jakarta - Kepala Perpustakaan Nasional menetapkan Yulistra Ivo Azhari sebagai Bunda Literasi Provinsi Kalimantan Tengah periode 2020-2021. Pengukuhan dilakukan secara virtual oleh Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Deni Kurniadi mewakili ketidakhadiran Kepala Perpusnas pada Selasa, (15/9). Bunda Literasi dikukuhkan berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/460/2020. Tugas berat diemban Bunda Literasi untuk dapat menumbuhkembangkan serta kegemaran membaca masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah serta membangun kepedulian terhadap perpustakaan.
Dalam sambutannya, Deputi II Perpusnas Deni Kurniadi mengatakan mayoritas masyarakat Indonesia belum melakukan kegiatan membaca sebagai suatu kebutuhan hidup. Artinya, selain promosi yang massif, juga diperlukan terobosan program yang terstruktur, tepat sasaran, dan berkesinambungan agar masyarakat punya kebudayaan membaca.Â 
"Di harapkan keberadaan Bunda Literasi bisa menginspirasi, mendorong tumbuhkembang kegemaran membaca serta memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya di Kalimantan Tengah," tuturnya.
Perpusnas,Â  tambah Deni, mengetahui jika saat ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sedang gencar-gencarnya melakukan aktivitas membaca dan literasi, salah satunya melalui pencanangan Gerakan Kalimantan Tengah Membaca.Â 
Sejalan dengan yang sudah dicanangkan, Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Fahrizal Fitri mengatakan gerakan membaca semoga tidak sekedar menjadi ajang seremonial saja, namun bisa diterapkan di dalam kehidupan masyarakat.
"Kami mengajak seluruh pihak, baik elemen pemda, sektor swasta, bunda literasi dan juga duta baca untuk sama-sama membangun SDM yang unggul di Kalimantan Tengah. Keluarga sebagai satuan terkecil dari masyarakat agar menyediakan waktu khusus untuk membaca bersama minimal satu jam dalam sehari," terangnya.
Pada kesempatan yang sama turut dilakukan penasbihan kepada Glory Kriswantara sebagai Duta Baca Daerah dan Novi Silvia sebagai Duta Baca Anak/Remaja Provinsi Kalteng 2020.
Reporter : Wara Merdeka

Berita

Ivo Azhari Dikukuhkan sebagai Bunda Literasi