Kemayoran, Jakarta-- Alkisah, sepasang kakek dan nenek ditanyai seorang anak muda yang setiap hari disibukkan dengan pikiran tentang masa depan, dan lantas meminta sang kakek memprediksi masa depan si anak muda tersebut.
Sang kakek sejenak terdiam karena semasa muda dulu, sang kakek justru melakukan hal yang sama dilakukan oleh anak muda, yakni terlalu sibuk memikirkan masa depan.
Di akhir percakapan, sang kakek memberikan nasehat yang bijak. "Kalau ingin masa depanmu sukses, maka lakukan masa depanmu seperti saat ini."
Petikan dialog tersebut disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando dihadapan para peserta Lomba Bercerita SD/MI tingkat Nasional 2018 di Jakarta, Senin, (3/9).
â€ŒBerbicara mengenai masa depan, lanjutÂ  Kepala Perpusnas, hal terpenting yang bisa dilakukan oleh para orang tua adalah jangan memaksa anak berkembang diluar kemampuannya.
Perpustakaan Nasional sebagai salah satu institusi yang menjembatani peradaban masa lalu, kini, dan yang akan datang juga memiliki cita-cita bahwa dalam 5-10 tahun ke depan Perpustakaan Nasional dapat menjadi perpustakaan kelas dunia (world class). "Untuk menuju ke arah sana, pengembangan infrastruktur terus ditingkatkan," terang Muhammad Syarif.
Di masa depan, peradaban manusia memasuki revolusi industri 4.0. Imbas dari revolusi industri tersebutÂ  salah satunya adalah dengan hilangnya puluhan bahkan mungkin ratusan lapangan pekerjaan. Nyaris di semua sektor kehidupan manusia, teknologi akan mampu menerjemahkan pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh manusia.
Lomba Bercerita SD/MI tingkat Nasional 2018 diikuti oleh 34 peserta yang mewakili setiap provinsi. Selama tiga hari seluruh peserta menjalani tahapan penyisihan dan puncak babak final dengan 12 peserta. Pada babak penyisihan, peserta diberikan durasi bercerita selama 15 menit.
Peserta Lomba Bercerita diminta unjuk kebolehan beradu imajinasi, improvisasi, dan penguasaan fantasi dan materi cerita rakyat yang dibawakan dihadapan para juri yang terdiri dari pustakawan utama, psikolog, pegiat literasi, dan pedongeng anak.
Lomba Bercerita SD/MI tingkat Nasional diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kegemaran membaca dan perbaikan indeks literasi masyarakat.
Reportase : Hartoyo Darmawan

Lomba Bercerita SD/MI Nasional 2018 : Upaya Tingkatkan Kegemaran Membaca dan Indeks Literasi Masyarakat

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Naskah merupakan hasil peradaban dunia yang patut dibanggakan. Tanpa adanya naskah-naskah di masa lampau, peradaban dunia tidak akan berwarna. Salah satu naskah Nusantara yang mendunia adalah Cerita Panji. Epos naskah/cerita Panji mirip dengan epos cerita Mahabarata dari India. Kepopuleran Cerita Panji dengan menarik perhatian para peneliti internasional, khususnya dari Eropa.
Cerita Panji merupakan cerita roman yang memiliki nilai universal. Cerita Panji terjadi pada masa Kerajaan Kediri di Jawa Timur. Tokoh utama dalam Cerita Panji tersebut adalah Raden Panji Inu Kertapati dan Dewi Candrakirana.
Kisah Panji/Inao yang terkenal pertama kali muncul pada abad ke-14 di Jawa Timur, tepatnya di Kediri, lalu menjadi sangat populer dan menyebar ke pulau-pulau lain di Indonesia, seperti Bali, Lombok, Kalimantan, dan Jawa. Kisah Panji menginspirasi perkembangan seni pertunjukan, seperti tarian, teater, wayang dan topeng. Literatur dan seni pertunjukan yang kemudian menyeberangi lautan ke negara lain di kawasan ASEAN, seperti Malaysia, Thailand, Myanmar, Kamboja, Laos, dan Vietnam.
Direktur Kesenian Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Wijaya mengatakan Cerita Panji adalah warisan kekayaan luar biasa dari Indonesia. Cerita Panji Â layaknya epos Mahabharata dan Ramayana merupakan pahlawan diplomasi dan bisa menjadi cerita sukses dan viral dimana-mana dari generasi ke generasi.
Pascadiakui sebagai Ingatan Dunia (memory of the world) oleh UNESCO tugas bersama selanjutnya, khususnya pemerintah adalah melakukan pembinaan dan merevitalisasi Cerita Panji agar pas dengan generasi milenial. Orang tua perlu mengenalkan cerita rakyat kepada anak-anak agar diketahui. â€œNamun, perlu kreativitas bagaimana mengemas kandungan Cerita Panji agar tidak sekedar diketahui generasi muda saat ini tapi mampu dipahami dan diaplikasikan dalam keseharian,â€ terang Wijaya.
Sekedar informasi, berdasarkan sertifikat Memory of the World (MoW) UNESCO tanggal 30 Oktober 2017, ditetapkan bahwa Naskah Cerita Panji (Panji Tales Manuscripts) yang merupakan joint nomination dari beberapa Perpustakaan Nasional (Indonesia, Malaysia, Kamboja, Belanda, serta dukungan dari British Library), sebagai Memory of the World (Ingatan Dunia). Cerita Panji melengkapi deretan warisan dokumenter Indonesia yang berhasil mendapatkan penghargaan serupa dari UNESCO, seperti Negarakertagama, Babad Dipanegara, dan I La Galigo.
Seminar Internasional Cerita Panji adalah bagian dari Festival Panji yang digelar secara gotong royong oleh Kemendikbud, Perpustakaan Nasional, Pemprov Jawa Timur, Pemprov DI Yogyakarta, dan Pemprov Bali di delapan kota, antara lain Denpasar, Surabaya, Malang, Blitar, Tulungagung, Kediri, Yogyakarta, dan Jakarta.
Perpustakaan Nasional secara khusus telah menyimpan ratusan ribu naskah Panji dengan berbagai aksara dari berbagai daerah. Secara khusus Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengaku bangga sosialisasi ataupun pembahasan mengenai Cerita Panji sudah berlangsung berkesinambungan. Â Â Â 
Kepala Perpusnas menambahkan bukan sesuatu hal yang aneh jika Indonesia sebagai bangsa yang besar banyak memiliki kebudayaan yang hebat dan bernilai tinggi. Contohnya, Candi Borobudur dan Prambanan yang sudah dikenal sebagai salah satu identitas nusantara yang mendunia.
â€œCerita Panji, meski berlatar belakang budaya Jawa, tepatnya di wilayah Kediri pada abad ke-12 tapi mampu memberikan pengetahuan tentang negara, sistem pemerintahan dan sebagainya selain kisah cintanya yang sarat emosional,â€ tambah Muhammad Syarif.
Seminar Internasional Panji digelar Perpusnas selama dua hari (10/7-11/7), menghadirkan sepuluh nara sumber, diantaranya Wardiman Djojonegoro (Indonesia), Nooriah Mohamed (Malaysia), Roger Tol (Belanda), Lydia Kieven (Jerman), dan Rujaya Abikhom (Thailand). Seminar internasional diikuti lebih dari 200 peserta dari K/L, kalangan dosen dan mahasiswa ilmu budaya, para peneliti, atase kebudayaan di sebagian negara ASEAN dan Eropa.Â Â 
Selain seminar internasional juga diselenggarakan pameran lukisan Panji sepanjang 60 meter tanpa putus, kedai buku, workshop preservasi, lomba mewarnai Cerita Panji di tingkat Jabodetabek.
Reportase : Hartoyo Darmawan

Seminar Internasional Cerita Panji 2018 : Ingatan Dunia yang Perlu Dikemas Agar Digemari Masyarakat Milenial

Medan Merdeka Selatan, Jakarta- Komisi II DPRD Kota Medan menginginkan agar perpustakaan di kotanya bisa berkualitas dan sesuai dengan standar nasional perpustakaan. Untuk mewujudkan hal tersebut mereka berencana menyusun Peraturan Daerah (Perda) tentang penyelenggaraan perpustakaan. Hal ini disampaikan oleh anggota DPRD Kota Medan Afif Abdillah di Gedung Layanan Perpustakaan Nasional Jumat (6/1).
â€œPerda ini kami maksudkan agar perpustakaan di Kota Medan dapat dibangun sesuai standar, baik koleksi, layanan, maupun SDM-nya. Saya yakin dengan begitu perpustakaan akan menjadi sumber informasi yang akurat,â€ terangnya.
Bahkan Afif menilai, Perda akan menjadikan APBD lebih berpihak dan mengakomodasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah. Mengingat selama ini perpustakaan sulit mendapatkan perhatian khususnya terkait anggaran dari pemerintah daerah.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando mendukung sepenuhnya upaya yang dilakukan Komisi II DPRD Kota Medan tersebut. Dirinya memahami bagaimana pentingnya memenuhi SDM berkualitas Â dan memenuhi standar layanan perpustakaan.
â€œSudah saatnya perpustakaan berbenah. Tidak hanya berperan mengelola koleksi dan menyelenggarakan layanan. Tapi juga menyampaikan informasi dan pengetahuan,â€ tegasnya.
Syarif Bando juga berpesan selain standarisasi pustakawan, dalam menyusun Perda juga perlu memperhatikan rasio jumlah buku terhadap jumlah penduduk serta peningkatan indeks literasi yang hendak dicapai.
Â 
Reportase: Eka Purniawati
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Kota Medan Ingin Bentuk Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Melalui Perda

MENCENGANGKAN!!! Di tengah hiruk pikuk global mempersiapkan antisipasi dan transformasi Revolusi Industri 4.0, secara mengejutkan Jepang pada 21 Januari 2019 secara resmi meluncurkan â€œSocietv 5.0â€ dengan menjadikan manusia sebagai subjek utama (human centered society) dalam mengendalikan kemajuan ilmu dan teknologi. Bukan sebagai objek yang bakal terancam atau bahkan tergilas oleh Revolusi Industri 4.0.
Salah satu alasannya, Jepang menghadapi persoalan demografi yang sangat serius. Yakni kelompok usia produktif, sekitar 77 juta jiwa akan berkurang sebesar 70 persen menjadi 53 juta pada 2050. Sementara itu, populasi di atas usia 65 tahun akan naik 38,4 persen pada 2065.
Bagi mereka, tanpa bantuan teknologi digital akan sulit untuk melayani dan memenuhi semua kebutuhan masyarakatnya. MengÂ­ingat semakin sedikitnya jumlah populasi produktif. Kesadaran akan geopolitik dan geostrategi yang meÂ­reka bangun tidak muncul tiba-tiba, namun melalui perjalanan panjang mencakup perencanaan dan imple- mentasiyangfokus danterintegrasi untukkesejahteraandankeamanan bangsa dan negaranya.
Iptek yang menjadi keunggulan kompetitif telah dijadikan momenÂ­tum dahsyat untuk memengaruhi dunia global menembus batas imaÂ­jiner negara. Jepang akan semakin terkenal diduniadenganmemanfaat- kan internet of things (IoT), big data, artificial intelligence (AI), robot, dan sharing economy serta berfokus pada humanisme. Ini arah baru perpaduan era Revolusi Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0.
Â 
Paradigma Humanistis
Konsep â€œMasyarakat 5.0/Society 5.0â€ menjadikan manusia sebagai pusat pengendali teknologi. Manusia berperan lebih besar dengan menÂ­transformasi big data dan teknologi bagi kemanusiaan demi tercapainya kehidupan yang lebih baik. Society 5.0 iin menjadi sebuah cetak biru dan strategi masa depan yang mendoÂ­brak kegilaan negara-negara selain Jepang akan Revolusi Industri 4.0.
Di tengah banyaknya pekerjaan yang akan hilang karena otomatiÂ­sasi, digitalisasi dan kapitalisme untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi industrialisasi, kehadiran Society 5.0 menjadi paradigma baru yang humanistis.
Menurut TechCrunch (4/2/2019): Masyarakat 5.0 mengacu pada enam pilar utama yang meliputi infrastruktur, teknologi keuangan, perawatan kesehatan, logistik, dan AI. Teknologi dan inovasi perlu diÂ­manfaatkan untuk membantu dan memajukan masyarakat, bukan untuk menggantikan peran manuÂ­sia. Sementara itu, Charles A Beard mengemukakan bahwa revolusi inÂ­dustri sebenarnya fokus pada mateÂ­rial (membuat sesuatu) dan pada manusia (sosial).
Â 
PELUANG BAGI INDONESIA
Transformasi digital membuka peluang terciptanya jenis pekerjaan baru yang sebelumnya tidak ada: walau di sisi lain ada jenis-jenis pekeijaan yanghilang karena terganÂ­tikan. Teknologi digital telah mengÂ­ubah cara dan gaya hidup kekinian. Harga ponsel semakin murah dan biaya internet semakin terjangkau merupakan faktor percepatan transÂ­formasi teknologi digital.
Terkait hal ini, perlu kita pikirkan prasyarat dukungan energi kelistriÂ­kan yang mutlak diperlukan dalam akses teknologi digital. Karena keÂ­gagalan kelistrikan atas perangkat keras IT akan menjadikan kegaÂ­galan semua akses dan aktivitas digital selanjutnya. Hal ini penting, mengingat ketersediaan energi bagi bangsa dan negara kita saat ini mauÂ­pun masa depan menjadi persoalan yang sangat serius. Bahkan dapat memicu krisis energi.
Produktivitas BBM yang hanya mencukupi 48 persen kebutuhan nasional menjadikan negara kita pada status darurat energi. Harus ada solusi jitu untuk memperkuat dan membesarkan BUMN-BUMN bidang energi agar memiliki kinerÂ­ja membanggakan, meraup keunÂ­tungan luar biasa dan menjadi tuan di negaranya sendiri.
Mengingat cadangan dalam negeri yang terbatas, diperlukan langkah-langkah ekspansi bisnis hingga mancanegara secara cerÂ­mat dan profesional. Sementara itu, sumber kekayaan alam (SKA) Indonesia jangan menjadi tarik- menarik kepentingan, termasuk kepentingan asing.
Kemudian terkait Society 5.0 yang diinisiasi oleh Jepang, hendaknya kita jadikan momentum untuk mempercepat transformasi atas kedua arah baru tersebut secara simultan. Perpaduan Revolusi InÂ­dustri 4.0 dan Society 5.0 hendaknya dapat dijadikan roadmap/blue print naÂ­sional Indonesia.
Kita perlu bertindak cepat dan jangan sampai terlambat sehingga terjamin kepentingan nasional dan keberlanjutanataseksistensibangsa. Karena populasi generasi tua akan semakin banyak. Sehingga akan terÂ­jadi krisis populasi produktif seperti Jepang, Rusia dan Korea saat ini.
Menurut Hehni Adam, pemerinÂ­tah Indonesia perlu menyiapkan regulasi untuk melindungi pekerja dari ancaman kehilangan pekerÂ­jaan akibat dari revolusi Industri 4.0. Sehingga bonus demografi yang dihadapi Indonesia dapat dijadiÂ­kan subjek yang mengendalikan teknologi. Jangan sampai terbalik manusia menjadi korban teknologi yang tumbuh berkembang.
Bonus demografi bagi Indonesia harus mampu dijadikan peluang melalui peningkatan kapasitas dan kualitasnya agar memiliki profesiÂ­onalisme dan nasionalisme tinggi sehingga memiliki daya saing gloÂ­bal yang membanggakan.
Hal ini perlu komitmen penyeÂ­lenggara negara maupun perusaÂ­haan untuk fokus dan mempersiapÂ­kan perencanaan dan pembiayaan yang memadai untuk pelaksanaan up skilling, social security net and funding. Sehingga mampu menjadi agent of technology sebagai sumber daya maÂ­nusia (SDM) yang unggul.
In paralel, terus dikembangkan industri-industri strategis nasional termasuk industri digital, yang berÂ­basiskan artificial intelligence (AI), internet atas segala hal (internet of thing/ IoT), realitas tertambah (augmented reality), pembelajaran mesin (machine learning), dan pembelajaran dalam (deep learnÂ­ing). Serta berorientasi pada pengemÂ­bangan SDM Indonesia, profit dan keberlanjutan. Bukan hanya imtuk memenuhi kebutuhan masa sekaÂ­rang namun juga mempersiapkan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya.
Dikaitkan dengan profil ketenaÂ­gakerjaan, data BPS pada Februari 2018 menunjukkan jumlah penÂ­duduk usia kerja 193,55 juta jiwa terdiri dari: 1) angkatan kerja sebeÂ­sar 133,94 juta jiwa (127,07 juta jiwa yang bekerja dan 6,87 juta jiwa yang pengangguran) dan 2) bukan angÂ­katan kerja 59,61 juta jiwa (36,01 juta jiwa mengurus rumah tangga, 15,61 juta jiwa bersekolah dan lainnya 7,99 juta jiwa).
Dari 127,07 juta jiwa yang bekerja terdiri dari 87,08juta jiwa yang bekerÂ­ja penuh, 30,29 juta jiwa yang bekeija paruh waktu dan 9,7juta jiwa yang setengah menganggur. Dari data tersebut, tercermin bahwa angka pengangguran menjadi persoalan serius, terlebih jika dikaitkan dengan dampak negatif Revolusi lndustri 4.0. Secara nasional tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,34 persen lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya. Ini merupakan kinerja terbaik Kemenaker di bawah pimpinÂ­an M Hanif Dhakiri.
Tingkat pendidikan penduduk yang bekerja dilaporkan bahwa 11,71 juta jiwa (9,22 persen) berpenÂ­didikan universitas, 3,5 juta jiwa (2,75 persen) berpendidikan diploÂ­ma, 14,55 juta jiwa (11,45 persen) berpendidikan SMK, 21,32 juta jiwa (16,78 persen) berpendidikan SMA atau sederajat, 22,88juta jiwa (18 perÂ­sen) berpendidikan SMP atau sederÂ­ajat dan 53,11 juta jiwa (41,8 persen) berpendidikan SD ke bawah. Profil kependidikan pekerja yang seperti ini merupakan tantangan serius daÂ­lam transformasi ketenagakerjaan menuju era Revolusi Industri 4.0 maupun Masyarakat 5.0
Terkait penggunaan teknologi digital, hingga Januari 2018, data pengguna internet di Indonesia mencapai 132,7 juta (50 persen dari penduduk Indonesia sebesar 265,4 juta j iwa). Pengguna media sosial seÂ­besar 130 juta (49 persen), pengguna ponsel sebesar 177,9 juta (67 persen), pengguna mobile social media sebesar 120 juta (45 persen).
Sedangkan untuk industri yang menggunakan robot masih relatif sedikit dikaitkan dengan program padat karya yang menyerap tenaga kerja lebih banyak. Meski berposisi sebagai pasar media soÂ­sial terbesar di Asia Tenggara dengan 120juta orang menggunakan ponsel pintar, tetapi industri di bidang teknologi komunikasi ini masih terbatas. Negara harus hadir untuk menguasai mayoritas saham provider lT baik Telkom maupun Indosat agar kita bisa mengendalikan sekaligus mengamankan kepentingan nasional kita, jangan sampai big dataÂ disalahgunakan.
Sementara itu, pertumbuhan sektor industri manufaktur dan industri- industri lain mengalami kelambatan rata-rata di bawah 5 persen. Ini menÂ­jadi persoalan tersendiri yang perlu short cut untuk mengatasinya. Ke deÂ­pan, kita juga harus meningkatkan pembiayaan riset dan pengembangan (R&amp;D) lebih besar lagi dari yang haÂ­nya 0,3 persen dari PDB (produk domestik bruto).Â  Agar mampu bersaing dengan negara-negara berkembang lainnya.
Di samping itu, perlu dikembangÂ­kan intelijen industri sebagai sarana pendukung pengembangan dan ekÂ­spansi bisnis global dari industri- industri strategis nasional yang kita miliki. Pun, harus dijauhkan dari keÂ­pentingan politik maupun elite parÂ­pol dalam pengelolaannya sehingga fokus mengembangkan industri-inÂ­dustri strategis nasional benar-benar untuk kepentingan nasional.
Â 
POROS MARITIM DUNIA
Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957 bahwa Indonesia menganut prinsip-prinsip negara kepulauan (Archipelagic State). DeÂ­klarasi Djuanda selanjutnya diresÂ­mikan menjadi UU No 4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia. Setelah melalui perjuangan yang panjang, deklarasi ini pada 1982 akhirnya daÂ­pat diterima dan ditetapkan dalam konvensi hukum laut PBB III Tahun 1982 (United Nations Convention On The Law of The Sea/UNCLOS 1982). Selanjutnya deklarasi ini diperteÂ­gas kembali dengan UU Nomor 17 Tahun 1985tentang pengesahan UNÂ­CLOS 1982 bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Dan belum dapat disebut sebagai negara maritim kaÂ­rena belum menjadikan laut sebaÂ­gai tulang punggung eksistensi dan pengembangan negara.
Ke depan, orientasi bangsa ini harus mengacu pada laut dari berÂ­bagai aspek geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, ditamÂ­bah ilmu pengetahuan &amp; teknologi (asta gatra plus ini dapat saya sebut sebagai nawa gatra).
Laksda TNI (Purn) Robert Mang- indaan, Ketua Forum Kajian PerÂ­tahanan dan Maritim dan Tenaga Profesional Lemhannas RI menjeÂ­laskan, bahwa Maritime Security Strategy harus diimplementasikan agar Indonesia menjadi poros marÂ­itim dunia. Sekurang-kurangnya menjadikan laut Indonesia sebagai perekat antarpulau, sumber mata pencarian, dan sistem pertahanan.
Pun, perlu prioritas dan redefinisi Program Masterplan Percepatan Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dengan penambahan padaprogram-program kemaritiman. Poros maritim dunia akanmenyangkutMaritime Security Strategy yang memuat langkah-langÂ­kah objektif dan strategis.
Kita juga memerlukan SDM MarÂ­itim yang unggul, pakar ekonomi, pakai' pendidikan, pakaiâ€™ teknologi dan industri, maupun intelijen. In paralel, diperlukan agenda prioritas seÂ­perti armada berbendera Indonesia, sistem pelayaran tetap, infrastrukÂ­tur, logistik, arsitektur manajemen keamanan maritim, kompetensi capacity building, kualitas komunitas maritim, harmonisasi peraturan perundangan maupun industri straÂ­tegis perkapalan dan kemaritiman. Termasuk menjadikan Jakarta sebaÂ­gai pengendali dan pengawasan lalu lintas laut ASEAN, yang sekarang ini berada di Singapura.
Terkait Revolusi Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0 semua sektor harus bertransformasi, termasuk sektor maritim terlebih ingin menjadikan Indonesia menjadi pores maritim dunia. Juga di dalamnya, ada sektor hulu migas yang berada di onshore maupun offshore yang telah siap berÂ­transformasi menuju era Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0. karena inÂ­dustri tersebut sejak lama mengÂ­gunakan teknologi tinggi berbasis komputer, yang penuh risiko tinggi, bermodal sangat besar dan memiÂ­liki SDM yang profesional.
Dengan kondisi tersebut, kita haÂ­rus berpacu lebili kencang lagi untuk bersiapmenujuarahbaruperpaduan era Revolusi Industri 4.0 dan MasyaÂ­rakat 5.0 yang menjadikan manusia sebagai subjek pengendali kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Kita pun harus bersinergi mengÂ­hasilkan keuletan dan ketangguhan bersama semua komponen bangsa dan negara untuk menjamin keseÂ­jahteraan dan keamanan nasional maupun ikut aktif dalam menjaga ketertiban dan kedamaian dunia agar tidak terjadi neo-liberalisme, imperialisme maupun kapitalisme. Semoga. E-mail: <a href="mailto:harysmwt@gmail.com">harysmwt@gmail.com</a>; <a href="http://www.webkita.net">www.webkita.net</a>. (ndu/k!5)
CATATAN : SUHARYONO SOEMARWOTO (PEMERHATI KETENAGAKERJAAN &amp; EKONOMI KERAKYATAN, KANDIDAT DOKTOR ILMU EKONOMI UNIVERSITAS TRISAKTI, PPRA LIX LEMHANAS RI)
Â

Arah Baru Perpaduan Era Revolusi 4.0 dan Masyarakat 5.0

Salemba, Jakarta--Hasil kegiatan tahunan menjadi penyumbang keberhasilan program penilaian secara keseluruhan. Siklus ini akan berlangsung terus menerus, sehingga diperlukan wadah yang akan menjadi kegiatan awal di setiap tahun anggaran, yakni Rapat Kerja Teknis (Rakernis).
Demi pemantapan kegiatan tahun anggaran 2019, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional mengadakan Rakernis pada Selasa, (15/1). Rapat yang akan berlangsung selama tiga hari juga merencanakan agenda prioritas pada 2020 berdasarkan capaian kinerja. Â Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya perpustakaan, meliputi pembinaan semua jenis perpustakaan dan pembinaan tenaga pengelola perpustakaan serta tenaga fungsional pustakawan.
Stategisnya peran kedeputian 2 diungkapkan Ketua Pelaksana Rakernis Widianto.Â  â€œLebih dari separuh kinerja Perpusnas ditentukan oleh kinerja kedeputian dua,â€ ucapnya di hadapan peserta Rakernis. Meski kedeputian hanya memiliki personil tidak kurang dari 150 orang namun, kedeputian dua selalu mempunyai cara dan strategi mensiasati agar efektivitas waktu kerja selama delapan bulan bisa optimal.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando secara terang-terangan mengingatkan bahwa ekspektasi masyarakat terhadap perpustakaan sudah semakin tinggi. Artinya, kemampuan dan kesadaran kerja juga harus sepadan dengan ekspektasi. Disiplin waktu juga harus meningkat. â€œTren perpustakaan yang positif adalah teamwork yang harus ditunjukkan,â€ ujar Kepala Perpusnas.
Khusus di bidang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, Kepala Perpusnas mengharapkan tidak lagi berkutat pada materi seputar â€˜dapurâ€™ perpustakaan, melainkan lebih mengarah bagaimana perpustakaan menggerakkan masyarakat. â€œDiseminasi informasi harus diperkuat,â€ pesannya. Peserta diklat jangan lagi merupakan pegawai buangan, tapi seorang yang mampu menjadi agent of change (agen perubahan) di masyarakat). Sarana dan prasarana juga mesti jadi perhatian untuk diperbarui.
Arus perkembangan dunia teknologi informasi dan komunikasi (TIK) begitu cepat mewabah di hampir seluruh sektor kehidupan. Oleh karena itu, penting bagi Perpustakaan Nasional mencermati isu-isu strategis dan kebijakan nasional yang bisa dijadikan kebijakan instansi dalam penyusunan program dan kegiatan di 2019.
â€œPersepsi seluruh unit kerja juga harus sepandangan dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan serta program kerja,â€ tambah Widianto yang juga Kepala Pusdiklat Perpusnas.
Rakernis diikuti oleh seluruh unit kerja di lingkungan kedeputian 2, para kepala bidang, pustakawan, widyaiswara, dan seluruh bendahara/PPK unit kerja. Sebelum rakernis berlangsung, seluruh peserta dibekali pemahaman oleh pustakawan utama Suprianto dan Ketua Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca (GPMB) Bambang Supri Utomo.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Â 
Â 
Â 
Â

Rakernis Deputi II Perpusnas : Tren Positif Perpustakaan Adalah Teamwork yang Harus Ditunjukkan

Banjarmasin, Kalsel - Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispursip) untuk mencapai visi misi Kalimantan Selatan cerdas, mendapat apresiasi dari Perpustakaan Nasional RI dengan diberikannya penghargaan Nugra Jasadharma Pustaloka kepada Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor bersamaan dengan Rapat Koordinasi Pengembangan Perpustakaan Kabupaten Kota se-Kalsel di Hotel Rattan Inn Banjarmasin pada Rabu (9/10).
Nugra Jasadharma Pustaloka merupakan bentuk penghargaan tertinggi yang diberikan Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) kepada pihak-pihak yang dianggap memberikan kontribusi besar dalam pengembangan perpustakaan,Â  literasi dan budaya baca di daerahnya. Menurut Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando, pemprov Kalsel telah berkontribusi besar terhadap pengembangan budaya literasi masyarakat Banua.
â€œPerpusnas mencatat terus pergerakan perpustakaan yang ada di daerah. Dari data kami, Kalimantan Selatan menjadi daerah yang konsisten meningkatkan anggaran Dinas Perpustakaan dan Arsip tiap tahunnya,â€ ungkap Syarif di sela-sela Rapat Koordinasi Pengembangan Perpustakaan Kab/Kota Se Provinsi Kalimantan Selatan.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando menyampaikan alokasi anggaran untuk perpustakaan pada tahun 2020 mendapat perhatian pemerintah. Hal ini diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2020.
â€œSaat ini sudah dikeluarkan Perka Perpusnas Nomor 8 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan program dan kegiatan bidang perpustakaan lingkup pemerintahan daerah tahun 2020,â€ lanjutnya.
Dijelaskan, program dan kegiatan bidang perpustakaan, diantaranya pengembangan perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan, pembudayaan gemar membaca pada satuan pendidikan keluarga masyarakat, pelestarian dan pengembangan warisan dokumenter budaya bangsa.
Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan, Nurliani Dardie menyatakan jika Kalsel adalah satu-satu nya provinsi di Indonesia yang memiliki anggaran besar untuk perpustakaan.
â€œDari yang semula berjumlah 7 miliar, hingga saat ini telah melesat ke angka 39 miliar. Jumlah ini sebanding dengan banyaknya program yang terus dijalankan oleh Dispersip Kalsel. Keberadaan perpustakaan sejalan dengan misi Kalsel yakni mewujudkan masyarakat cerdas,â€ tuturnya.
Reportase : Dewi Kartikasari,Â  Wara Merdeka

Anggaran Dinas Perpustakaan Kalsel Meningkat Drastis Demi Mewujudkan Kalsel Cerdas

Medan Merdeka Selatan, Jakarta--Kedatangan 15 anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan membawa sejumlah pesan penting. Salah satunya kompetensi tenaga perpustakaan yang berada di komunitas. Mereka merasa, Perpustakaan Nasional perlu memberikan dukungan lebih selain perhatian dalam bentuk bantuan koleksi. Kompetensi tenaga perpustakaan di komunitas masih terbatas. Hal tersebut disampaikan langsung di hadapan Sekretaris Utama Perpusnas, Sri Sumekar, saat melakukan kunjungan kerja ke Perpusnas di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 11, Jakarta, pada Selasa, (10/3).
"Padahal mereka bersinggungan langsung dengan masyarakat," ucap anggota Komisi IV Zulfa Asma Vikra.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Sestama mengatakan saat ini Perpusnas sedang giat menggalakkan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Program ini malah dirasa menyentuh hingga ke akar rumput. Artinya, masyarakat yang tinggal di pedesaan/kelurahan juga bisa ikut menikmati manfaat dari perpustakaan berbasis inklusi sosial tersebut.Â Â 
"Perpustakaan berbasis inklusi sosial memilih lima desa di setiap kabupaten/kota. Tenaga perpustakaannya diberikan pelatihan life skill yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakatnya. Jika perlu akan didampingi para trainer yang berkompeten, " terang Sestama.
Di sisi lain Sestama juga meminta setiap daerah menaruh perhatian khusus terhadap perkembangan perpustakaan dan literasi masyarakatnya. Daerah bertanggung jawab untuk perpustakaannya. Apalagi, provinsi Kalsel diakui Sestama sebagi provinsi tertinggi yang menganggarkan APBD nya untuk kegiatan perpustakaan.Â 
Perhatian terhadap perpustakaan rupanya sudah dijalankan oleh Dinas Perpustakaan Provinsi Kalsel. Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Dinas Perpustakaan Kalsel, Wildan Akhyar, mengatakanÂ  pihaknya bahkan sudah mencanangkan Wisata Literasi.Â  Caranya, dengan menambahkan jam buka layanan perpustakaan.Â 
"Tapi, kami pun terkendala sumber daya manusia. Dari lima tenaga yang memasuki purna tugas kami hanya kebagian CPNS pustakawan satu orang. Maka itu, kami juga bekerja sama dengan komunitas," jelas Wildan.
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Hartoyo Darmawan
Â

Berita

Kalsel Minta Kompetensi Tenaga Perpustakaan Komunitas Diperhatikan