Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menerima kunjungan dari pengurus International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) dan Library of Congress (LOC) di Jakarta, Senin (4/9). Kunjungan pengurus IFLA dan LOC adalah untuk bersilaturahmi dengan Perpustakaan NasionalÂ  yang saat ini tengah populer di dunia kepustakawanan internasional. Hadir pada kunjungan tersebut, LOC Field Director Dr. Carol, Congessional Research LibrarianÂ  and IFLA Committee Lillian Gassie, Ahli Preservasi LOC Jean Drewes, Kepala Akuisisi LOC Ade Farida, Preservator LOC Herry Suprapto. Pada pertemuan tersebut, Kepala Perpusnas mengharapkan adanya kerjasama antara Perpustakaan Nasional dengan LOC dalam bidang preservasi dan konservasi bahan pustaka.
â€œPerpustakaan Nasional merupakan salah satu yang terunik di dunia karena satu-satunya negara yang mengatur pengelolaan perpustakaan dari pusat, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan hingga desa yang dituangkan dalam sebuah undang-undangÂ  43 tahun 2007 tentang perpustakaan,â€ terang Syarif membuka percakapan. Kepala Perpusnas juga menyampaikan dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, perpustakaan menjadi urusan wajib non dasar. Syarif juga memaparkan dalam UU 43 tahun 2007 pasal 21 perpustakaan nasional melaksanakan pembinaan , pengembangan, evaluasi dan dan koordinasi terhadap pengelolaan perpustakaan dan membina kerjasama dalam pengelolana semua jenis perpustakaan. Pembinaan sebagaimana tercantum pada pasal 22 Â tentang perpustakaan umum, pasal 23 tentang perpustakaan sekolah/madrasah, pasal 24 tentang perpustakaan perguruan tinggi, pasal 25 tentang perpustakaan khusus. Sedangkan pada pasal 48, 49, 50, 51 mengenai regulasi dalam pembudayaan kegemaran membaca di masyarakat.
â€œSebenarnya kegemaran membaca masyarakat Indonesia itu tinggi, tetapi rasio antara buku yang terbit dengan yang dibutuhkan masyarakat itu jauh, Ada sekitar 100 juta masyarakat pedesaan membutuhkan buku-buku ilmu terapan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada,â€ papar Syarif. Â Saat ini sekolah-sekolah belum memberikan ruang untuk lebih banyak membaca tentang local content, hanya mempelajari materi-materi yang universal seperti matematika, fisika dan lain-lain. Syarif juga menyampaikan perkembangan internet atau online merupakan suatu fasilitas untuk memudahkan dalam mengakses tapi bukan merupakan sarana pembelajaran yang utama. Perpustakaan sebagai institusi pembelajaran, saat ini merupakan sumber informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. â€œSaat ini Perpustakaan Nasional juga telah mengembangkan perpustakaan digital melalui e-resources, iPusnas, Indonesia Onesearch (IOS). Fasilitas e-resources sangat cocok mencari jurnal penelitian internasional yang umumnya dibutuhkan peneliti, iPusnas merupakan alternatif dalam membaca dan mengakses buku digital, IOS bersifat layanan perpustakaan digital yang dapat diakses di seluruh wilayah Indonesia,â€ jelasnya.
Dalam Kunjungannya LOC Field Director Dr. Carol ingin mengetahui tentang preservasi maupun layanan serta kebijakan yang ada di Perpustakaan Nasional. Sedangkan Jean Drewes menyampaikan ketertarikannya terhadap khasanah budaya bangsa Indonesia yang bernilai luhur melalui naskah-naskah kuno yang tersebar di seluruh nusantara. Terkait naskah kuno, Syarif menjelaskan dalam UU 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan mewajibkan kepada Perpustakaan Nasional untuk mendata, mengkonservasi, dan memberikan penghargaan kepada setiap orang yang menyimpan, merawat dan melestarikan naskah kuno. Lillian Gassie juga ingin tahu mengenai kebijakan digitalisasi terhadap manuskrip atau naskah kuno yang ada di Indonesia. Syarif mengemukakan Indonesia memiliki regulasi yang tertuang dalam UU Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Terima Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR) dimana setiap hasil budaya perlu dihimpun, disimpan, dipelihara, dan dilestarikan di suatu tempat tertentu sebagai koleksi nasional.
Â 
Reportase : Arwan Subakti

Perpustakaan Nasional Siap Bekerjasama dengan Library of Congress (LOC) Jakarta

Salemba, Jakarta â€“ Penyederhaaan birokrasi di instansi pemerintah merupakan arahan Presiden Joko Widodo yang bertujuan untuk mempercepat pengambilan keputusan, serta proses perizinan dan juga pelayanan masyarakat di berbagai bidang.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menyebut pelaksanaan penyederhanaan birokrasi hingga saat ini sudah mencapai 93 persen. Â Dikatakan waktu penyederhanaan birokrasi ini tinggal tiga minggu lagi.
â€œMasih ada sisa waktu tiga minggu, karena sesuai arahan pak presiden akhir Juni harus dilaporkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyederhanaan birokrasi ini,â€ katanya dalam pembahasan isu strategis dan kebijakan bidang PANRB yang digelar secara daring, Kamis (17/6/2021).
Tjahjo menjelaskan, penyederhanaan birokrasi ini dilakukan dengan memangkas eselonisasi PNS menjadi dua level, sementara eselon yang dihilangkan antara lain eselon III, IV dan V. â€œSesuai arahan bapak presiden penyederhanaan birokrasi ini melalui pengalihan jabatan administrator eselon III, pengawas eselon IV dan pelaksana eselon V menjadi jabatan pada seluruh instansi baik pusat maupun daerah,â€ jelasnya.
Mantan Mendagri itu mengatakan proses penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui penyederhanaan struktur organisasi dan tidak dengan serta merta memindahkan wewenang dalam jabatan struktural ke jabatan fungsional. Tetapi dengan mempertimbangkan yang lebih matang, untuk menjaga agar ASN yang dialihkan tidak dirugikan.
â€œMeski begitu, ASN yang dialihkan juga harus memenuhi kriteria yang berlaku dalam jabatan fungsional,â€ ungkapnya.
Melalui penyederhanaan birokrasi ini diharapkan dapat mereview kembali struktur kelembagaan instansi pemerintah, SDM aparatur, sistem kerja, prosedur pelayanan serta pengambilan keputusan.
â€œMari kita lakukan hal ini dengan langkah nyata yang memberikan dampak pemanfaatan pada masyarakat, sehingga masyarakat bisa langsung merasakan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik,â€ terangnya.
Sementara itu, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI berkesempatan mengikuti pembahasan tersebut melalui daring. Sekretaris Utama Perpusnas Woro Titi Haryanti meminta Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Humas untuk menindaklanjuti arahan tersebut. Sebagaimana diketahui, Perpusnas telah melakukan penyederhanaan birokrasi, dengan posisi pejabat struktural cukup sampai di level eselon I dan II.
Reportase: Wara Merdeka

Penyederhanaan Birokrasi untuk Percepat Pelayanan

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Karya lukis merupakan salah satu bentuk ekspresi manusia. Sebagai bentuk hasil budaya, setiap lukisan yang tercipta selalu terselip literasi secara tersirat dan tersurat.
Di situasi pandemi Covid-19 saat ini tidak dipungkiri mengusik sisi kreativitas manusia, namun bagi Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi di Kementerian Sekretariat Kabinet RI Syafruddin Nisyam jutru menjadi peluang untuk mengasah bakatnya di bidang seni lukis. Segala keresahan diekspresikannya melalui torehan kuas diatas kanvas.
Pameran bertemakan "Literasi Lukisan Menjawab Pandemi" dipamerkan di Ruang Gallery Perpustakaan Nasional RI Lantai 4. Pameran lukisan yang digelar mulai 20 Mei hingga 10 Juni 2021 ini sekaligus menyemarakkan momen Hari Ulang Tahun ke-41 Perpustakaan Nasional RI.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando mengapresiasi hasil lukisan karya Syafruddin Nisyam. Hal ini menunjukkan bahwa betapa Indonesia memiliki kreasi, kreativitas dan peradaban yang sangat tinggi. Bukan hanya bicara tentang bagaimana orang seni memberikan karyanya tetapi yang paling penting adalah menjawab bahwa di era pandemi saat ini tidak boleh berhenti berkarya.
"Pandemi Covid-19 membuat sebagian orang terdampak, ada yang dirumahkan ada perusahaan yang terpaksa tutup, dan saya kira wajar perpustakaan ini menjadi ruang untuk kita belajar bersama bagaimana membuka lembaran-lembaran yang kemudian orang menjadi sukses untuk menatap optimisme," ungkapnya pada acara Pembukaan Pameran dengan tema "Literasi Lukisan Menjawab Pandemi", Kamis (20/5/2021) di Teater Lantai 2 Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas.
Menurutnya, karya lukis merupakan salah satu bentuk kemajuan peradaban sebagai hasil dari ekspresi perasaan dan imajinasi tinggi manusia. Syarif Bando mencontohkan, ketika pergi ke Eropa hal yang membuatnya kagum adalah karya arsitek dari bangunan lama dan lukisan-lukisan yang melambangkan atau menceritakan sejarah perjalanan panjang peradabannya.
"Mungkin banyak lagi dibutuhkan pelukis-pelukis Indonesia untuk memajang lukisan yang menggambarkan tentang betapa perjalanan panjang bangsa ini adalah sebuah bangsa yang sangat besar," terangnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Kabinet Fadlansyah Lubis menjelaskan, seni lukis merupakan salah satu bagian dari 17 subsektor ekonomi kreatif yakni masuk dalam suksektor seni rupa. Dimana ekonomi kreatif menjadi salah satu sektor yang mendapatkan perhatian pemerintah.
"Hal ini dapat dilihat dari masuknya ekonomi kreatif sebagai salah satu bagian dari startegi dalam mencapai agenda pembangunan seperti yang tetuang dalam RPJMN 2020-2024 yang memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berdaya saing," jelasnya.
Lebih lanjut, Fadlansyah mengatakan, pandemi Covid-19 telah berdampak cukup signifikan pada sektor ekonomi kreatif, ini dikarenakan adanya pengurangan kegiatan secara tatap muka dalam menghadiri kegiatan ekonomi kreatis seperti pameran seni lukis.
"Kami mengapresiasi Perpustakaan Nasional, yang telah mendukung penyelenggaraan pameran lukisan ini dengan menyediakan ruang untuk memamerkan hasil karya lukis," lanjutnya.
Fadlansyah berharap melalui pameran lukisan ini dapat mendorong seseorang untuk lebih aktif dalam berkreasi khususnya di era pandemi saat ini.
Acara ini sebelumnya diawali dengan Talkshow â€œLiterasi Lukisan Menjawab Pandemiâ€ yang menghadirkan narasumber, Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi di Kementerian Sekretariat Kabinet RI Syafruddin Nisyam sebagai narasumber, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, dan Pakar Lukisan Imam Ali Wahyudi.
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Ahmad Kemal

74 Lukisan Karya Syafruddin Nisyam Dipamerkan di Perpusnas

Salemba, Jakarta - Dalam rangka peringatan Hari Ibu ke-91, Perpustakaan Nasional menggelar upacara di lapangan parkir Perpusnas, Senin (23/10). Bertindak sebagai pembina upacara yakni Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Woro Titi Haryanti, menyampaikan tentang perjuangan kaum perempuan Indonesia yang telah menempuh proses panjang dalam mewujudkan persamaan peran dan kedudukannya dengan kaum laki-laki karena sejatinya keduanya merupakan sumber daya manusia dan potensi yang turut menentukan keberhasilan pembangunan.
â€œHakikat peringatan Hari Ibu setiap tahunnya adalah mengingatkan seluruh rakyat Indonesia, terutama generasi muda akan arti dan makna Hari Ibu sebagai sebuah momentum kebangkitan bangsa, penggalangan rasa persatuan dan kesatuan serta gerak perjuangan perempuan yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia,â€ ucap Woro saat membacakan sambutan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang Darmawati.
Tema utama yang diangkat dalam peringatan Hari Ibu ke-91 ini adalah â€œPerempuan Berdaya Indonesia Majuâ€. Tahun 2019 merupakan titik awal gerakan â€œpercepatanâ€ pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan dan memberikan perlindungan bagi perempuan untuk mewujudkan arahan Presiden RI, Joko Widodo.
Karenanya, untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut diperlukan perlibatan semua unsur masyarakat dan multistakeholder termasuk peran laki-laki dalam kampanye-kampanye yang mendukung pencegahan kekerasan dan pencapaian kesetaraan gender. Selain itu, keterlibatan laki-laki dalam â€œHe for Sheâ€ menjadi salah satu komitmen global yang harus digelorakan sampai akar rumput.
Sebagai penutup, Menteri Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang Darmawati, dalam sambutannya mengajak semua perempuan untuk terus maju, mampu menjadi sosok yang mandiri, kreatif, inovatif, percaya diri, dan tentunya akan bersama laki-laki menjadi kekuatan besar yang memastikan terwujudnya SDM unggul dan berdaya saing menuju Indonesia Maju.Â Â 
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Raden Radityo

Peringatan Hari Ibu ke-91: Perempuan Berdaya Indonesia Maju

Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2023

Salemba, Jakartaâ€”Perpustakaan di Indonesia didorong menggunakan paradigma kebermanfaatan untuk masyarakat dalam mengukur indikator kinerja kunci urusan perpustakaan. Perpustakaan harus hadir untuk menjangkau masyarakat dan mengubah kehidupan mereka menjadi lebih sejahtera.
Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando menyatakan parameter kemampuan perpustakaan harus diukur secara komprehensif dan tidak bisa hanya dengan satu variabel. Kinerja perpustakaan harus dilakukan secara hierarkis, dari satu kegiatan ke kegiatan lainnya dan dari satu sasaran ke sasaran lainnya.
"Contoh salah satu parameter identitas sebuah perpustakaan adalah tersedianya koleksi baru perpustakaan. Tetapi banyak orang tidak lagi membutuhkan buku cetak karena itu perpustakaan harus meningkat kepada bagaimana dia memiliki kemampuan untuk mengelola sumber-sumber ilmu pengetahuan, sudah menurut kebutuhan manusia secara komprehensif," ujar Syarif Bando dalam webinar 'Pengukuran Indikator Kinerja Kunci Urusan Perpustakaan' yang diselenggarakan secara virtual pada Rabu (30/12/2020).
Dia menegaskan, dibutuhkan visi dan kemampuan dari para pustakawan dan komunitas perpustakaan untuk mendukung hal tersebut. Selain itu, perpustakaan harus mengalami perubahan dalam memandang eksistensinya. Perpustakaan harus siap menghadapi dinamika perubahan zaman dalam menjalankan fungsinya.
"Di luar semakin ketat, kalau kita stagnan pada tugas pokok dan fungsi seperti ratusan tahun lalu, maka tinggal menunggu waktunya perpustakaan akan ditinggal. Karena itu membicarakan tentang pengukuran indikator kinerja kunci urusan perpustakaan, saat ini adalah sebuah keniscayaan. Yang kita berada dalam sebuah penerapan teori relativisme, tidak ada yang abadi," urainya.
Perpustakaan harus mampu memenuhi kebutuhan manusia dalam segala aspek, agar bisa menjaga eksistensinya. Para pustakawan dan pengelola perpustakaan didorong untuk memahami bahwa tugasnya melayani masyarakat. "Karena itu, para pustakawan paradigmanya harus berubah dari cara pandang deretan hukum-hukum pengumpulan pengelompokan ilmu pengetahuan untuk bergeser kepada bagaimana melayani manusia dengan segala problematikanya, dengan segala ekspektasinya, dengan segala harapannya," ungkapnya.
Karenanya, para pustakawan dan pengelola perpustakaan tidak boleh mengeluh karena dipandang sebelah mata. Untuk mengangkat harkat dan martabat para pustakawan, Syarif Bando mendorong mereka agar mengubah pola pikir dan kerja. "Bikinlah anda menjadi perhatian, sebab kita adalah pemilik pengetahuan. Dan jangan lagi merendah-rendahkan diri dengan minta diperhatikan," pungkasnya.
Repoter: Hanna Meinita
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Perpustakaan Nasional Siap Bekerjasama dengan Library of Congress (LOC) Jakarta

Penyederhanaan Birokrasi untuk Percepat Pelayanan

74 Lukisan Karya Syafruddin Nisyam Dipamerkan di Perpusnas

Peringatan Hari Ibu ke-91: Perempuan Berdaya Indonesia Maju

Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2023

Perpustakaan Berkinerja Baik, Mampu Mengubah Kehidupan Masyarakat