Jakarta-Untuk menyiapkan SDM yang unggul dalam menyongsong bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045, kelompok usia produktif harus mempunyai keterampilan yang mampu mengembangkan potensi diri. Penguatan sumber daya manusia menuju manusia unggul memiliki korelasi yang erat dengan peningkatan produktivitas kerja dalam memenangkan persaingan di tengah perubahan-perubahan yang berlangsung cepat dalam dunia bisnis, ekonomi politik dan budaya.
 
Sumber daya manusia tersebut diharapkan mampu memahami sekaligus melaksanakan tugas pekerjaannya secara tuntas dan berkualitas dengan visi kerja yang jelas dalam menghadapi tantangan dan ketidakpastian, mampu berkolaborasi dan bersinergi secara efektif dengan kolega, tim kerja, dan menjadi insan penggerak perubahan dan inovasi dalam menghadapi kompleksitas persoalan organisasi.
 
&nbsp;
<span lang="NO-BOK" style="font-size: 12pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum, Janti Suksmarini dalam sambutannya di apel pagi Senin, (25/3/2024) menjelaskan peran perpustakaan dalam memperkuat literasi masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM.
 
&ldquo;Literasi memiliki kontribusi positif dalam rangka menciptakan tenaga kerja terampil, berkeahlian, kreatif, dan inovatif. Maka dari itu, perlu terus dilakukan pengembangan kemampuan pekerja dan angkatan kerja dalam mengadopsi alat, proses, dan prosedur baru agar siap menghadapi revolusi industri 4.0,&rdquo; papar Janti.
 
Agenda keempat dalam agenda pembangunan nasional tahun 2020-2024, yaitu Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, yang mana di dalamnya terdapat pembangunan perpustakaan, literasi dan pembudayaan kegemaran membaca. Kondisi tersebut mengharuskan terjadinya persaingan kompetitif antar individu dan antar bangsa, termasuk ASN di Perpustakaan Nasional RI.
 
Profesionalitas merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Profesionalitas ASN menjadi salah satu unsur penilaian Reformasi Birokrasi di Perpustakaan Nasional yang diukur dalam bentuk nilai Indeks Profesionalitas ASN.
 
&ldquo;Untuk mewujudkan ASN sebagai bagian dari Reformasi Birokrasi, perlu ditetapkan ASN sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya&rdquo;, ucap Janti.
 
Adapun Indeks Profesionalitas ASN diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.
 
Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN akan digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN serta penilaian Reformasi Birokrasi. Terdapat 4 (empat) aspek yang digunakan untuk mengukur Indeks Profesionalitas ASN, yaitu kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Perpustakaan Nasional meraih nilai Indeks Profesionalitas ASN sebesar 64,60 pada tahun 2023.
 
Selain Indeks Profesionalitas ASN, yang perlu mendapatkan perhatian terkait pengukuran kualitas SDM ASN adalah Indeks Sistem Merit. Indeks ini diatur dalam UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 27.
 
Prinsip meritokrasi adalah prinsip pengelolaan sumber daya manusia yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, potensi, dan kinerja, serta integritas dan moralitas yang dilaksanakan secara adil dan wajar dengan tidak membedakan latar belakang suku, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau berkebutuhan khusus.
 
Nilai Indeks Sistem Merit di Perpustakaan Nasional pada tahun 2023 yaitu 0,68 dengan total nilai 278,5 dan masuk kategori III (Baik).
 
Penilaian tingkat penerapan sistem merit pada instansi pemerintah dilakukan oleh KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara). Penilaian mandiri sistem merit dilakukan berdasarkan 8 (delapan) aspek yaitu aspek ketersediaan perencanaan kebutuhan pegawai, aspek pelaksanaan pengadaan pegawai yang transparan dan kompetitif, aspek pengembangan karir, aspek pelaksanaan promosi, mutasi dan rotasi secara objektif, aspek manajemen kinerja, aspek penggajian dan penghargaan yang didasarkan hasil penilaian, aspek perlindungan dan pelayanan kepada pegawai, aspek ketersediaan sistem informasi yang mendukung pelaksanaan sistem merit dalam manajemen ASN.
 
&nbsp;&nbsp;
 
Reportase: Ranny Kusumawardhani

Penilaian Profesionalitas ASN di Lingkungan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Bau-Bau, Buton Selatan.&nbsp;&nbsp;Kabupaten Buton Selatan (Busel), &nbsp;dalam tiga tahun kepemimpinan Agus Faisal Hidayat berupaya tidak mau ketinggalan untuk meningkatkan kemampuan literasi membaca masyarakatnya. &nbsp;Bupati Busel, membuat MoU dengan Kepala Desa se Kabupaten Busel, sebagai penggerak Minat Baca. Yang disaksikan oleh Kepala Perpustakaan Nasional dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Busel.
Dalam sambutannya, Kepala Perpustakaan Nasional RI mengapresiasi terhadap langkah-langkah strategis yang dilakukan pemerintah daerah Busel. Ditegaskan Syarif Bando bahwa perpustakaan sangat berkorelasi dalam pencapaian Nawacita sebagai agenda pemerintah melalui kegemaran membaca. &ldquo;Melalui penyediaan sumber bacaan di perpustakaan dapat mengedukasi masyarakat dalam meningkatkan potensi dirinya sehingga tidak terbelenggu dalam kebodohan dan kemiskinan,&rdquo; ucap Syarif Bando.
Bupati Busel, Agus Faezal Hidayat, menyampaikan rasa bangganya atas kehadiran Kepala Perpustakaan Nasional RI, terima kasih pemberian 1 (satu) unit Mobil Perpustakaan Keliling yang di berikan secara simbolis pada tanggal 14 September 2017 oleh Bapak Presiden RI.
&nbsp;
Reportase : Sukoyo

Perpusnas Berikan Satu Unit MPK : Buton Selatan Antusias Galakkan Minat Baca

Jakarta, Salemba-International Standard Book Number (ISBN) adalah kode pengindeksan buku yang bersifat unik dimana berisi informasi tentang judul, penerbit dan kelompok penerbit. ISBN terdiri dari deretan angka 13 digit sebagai pemberi identifikasi terhadap satu judul buku yang diterbitkan oleh penerbit. Oleh karena itu, satu nomor ISBN untuk satu buku akan berbeda dengan nomor ISBN untuk buku yang lain.
&nbsp;
Hal tersebut disampaikan oleh Pustakawan Ahli Utama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Fathmi dari Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan (Pusbiola) pada saat memimpin apel pagi, Senin (22/7/2024).
&nbsp;
Layanan ISBN Perpusnas merupakan salah satu layanan publik yang diselenggarakan oleh Perpusnas sebagai hasil dari komitmen bersama berupa ISBN Contract dengan International ISBN Agency untuk mengidentifikasi secara unik satu publikasi atau edisi publikasi yang diterbitkan oleh penerbit dalam satu format tertentu di wilayah Indonesia.
&nbsp;
&ldquo;ISBN diberikan oleh badan internasional ISBN yang berkedudukan di London. Di Indonesia, Perpusnas merupakan badan nasional ISBN yang berhak memberikan ISBN kepada penerbit yang&nbsp; berada di wilayah Indonesia,&rdquo; jelasnya. 
&nbsp;
&ldquo;Layanan ISBN merupakan salah satu layanan Perpusnas yang bersifat khusus, dikarenakan masyarakat yang menggunakan layanan ini adalah para penerbit bukan para pemustaka yang akan memanfaatkan koleksi yang dimiliki Perpustakaan Nasional,&rdquo; tambahnya.
&nbsp;
Lebih lanjut, ia menjelaskan tiga fungsi ISBN adalah yang pertama memberikan identitas terhadap satu judul buku yang diterbitkan oleh penerbit, kedua membantu memperlancar arus distribusi buku karena dapat mencegah terjadinya kekeliruan dalam pemesanan buku.
&nbsp;
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Yang ketiga adalah sebagai sarana promosi bagi penerbit karena informasi pencantuman ISBN disebarkan oleh Badan Nasional ISBN Indonesia di Jakarta, maupun Badan Internasional yang berkedudukan di London,&rdquo; tuturnya.
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Dalam kesempatan ini, Fathmi menjelaskan secara singkat sejarah perkembangan layanan ISBN di Indonesia.
&ldquo;Di Indonesia, pengenalan ISBN mulai dirintis pada pertengahan Desember 1984 yaitu dengan diadakannya Temu Ilmiah International Standard Book Number (ISBN) dan Cataloging in Publication (CIP) atau data Katalog Dalam Terbitan (KDT) yang diprakarsai oleh Perpustakaan Nasional RI,&rdquo; jelasnya. 
&nbsp;
Kemudian ada tahun 1985 Indonesia diberi akses dalam penomoran ISBN dengan pemberian Gugus 979 untuk Indonesia dari Badan ISBN Internasional di Berlin, Jerman sekaligus disetujui dan ditetapkannya Perpusnas sebagai Badan Nasional ISBN untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
&nbsp;
&ldquo;Dan pada tahun 1986, Perpusnas sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai agen ISBN untuk mengelola penggunaan ISBN sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Badan ISBN Internasional,&rdquo; tuturnya.
&nbsp;
Berdasarkan Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional pada Bab V Pasal 31 dinyatakan bahwa Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan menyelenggarakan fungsi yang pertama pemetaan penerbit/terbitan di Indonesia dan yang kedua pengelolaan Katalog Dalam Terbitan (KDT).&nbsp;
&nbsp;
&ldquo;Peraturan ini menjadi landasan penyelenggaraan layanan ISBN. Layanan ini merupakan jenis layanan yang berbeda dengan layanan perpustakaan pada umumnya. Layanan ini merupakan salah satu kontribusi Perpustakaan Nasional dalam kelancaran penerbitan buku di Indonesia,&rdquo; ungkapnya.
&nbsp;
Lebih lanjut, seiring dengan perkembangan zaman Perpustakaan Nasional terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanan dengan pembangunan database dan penyediaan fasilitas.
&nbsp;
&ldquo;Pada tanggal 13 Desember 2012, Perpustakaan Nasional meluncurkan layanan ISBN online dengan situs isbn.pnri.go.id. Situs ini baru bisa diakses dan dimanfaatkan secara bebas tak berbayar oleh masyarakat luas pada tanggal 18 Desember 2012. Ketika website Perpustakaan Nasional diubah menjadi<a style="text-decoration: none;" href="http://www.perpusnas.go.id/"> www.perpusnas.go.id,</a> situs untuk layanan ISBN pun berubah menjadi isbn.perpusnas.go.id,&rdquo; tambahnya.
&nbsp;
Selain itu, pada kesempatan ini Fathmi menjelaskan beberapa produk layanan ISBN antara lain ISBN, barcode (kode batang), daftar buku dalam proses cetak (Books in Print/BIP) yang menggambarkan perkembangan perbukuan di Indonesia serta Katalog dalam Terbitan (KDT) yang berisi deskripsi bibliografis yang dihasilkan dari pengolahan data untuk dicantumkan pada halaman balik halaman judul (halaman verso/copyright) sebagai kelengkapan penerbitan.
&nbsp;
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #202024; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Reporter : Anastasia Lily

Serba-Serbi Layanan ISBN Perpusnas

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Dalam rangka meningkatkan literasi masyarakat, perpustakaan memiliki peran penting untuk mewujudkan ekosistem digital nasional yang diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kecerdasan bangsa.
Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Muhammad Syarif Bando mengatakan telah menjadi mandatori UUD 1945 untuk menjadikan masyarakat cerdas, sejahtera, bersatu, dan ikut menjaga perdamaian dunia. Oleh karena itu, perpustakaan sebagai penggerak utama (prime mover) merupakan faktor penting dalam mendukung suksesnya pembangunan di Indonesia.
â€œKalau tidak membaca, itu nanti jadi masalah. Karena belum ada cara instan di seluruh dunia yang mampu menginjeksikan ilmu pengetahuan ke kepala,â€ ucapnya pada kegiatan Seminar dan Musyawarah Nasional Forum Perpustakaan Khusus Indonesia (Munas FPKI) yang digelar di Ruang Serba Guna Perpusnas Medan Merdeka Selatan, Senin (26/9/2022).
Diperlukan proses transformasi kelembagaan yang memberdayakan masyarakat dan menyelenggarakan layanan prima dengan keunggulan informasi yang bernilai tinggi, bermanfaat secara sosial, dan sekaligus menghasilkan nilai ekonomi. Idealnya perpustakaan, khususnya perpustakaan khusus mampu merespons dan beradaptasi terhadap dinamika lembaga induknya dalam meningkatkan eksistensi dan peran dalam organisasi.
â€œPerpustakaan bukan lagi mengenai satu buku untuk satu orang, tetapi bagaimana merubah masyarakat menjadi produsen,â€ tutur Syarif Bando.
Plt. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Deni Kurniadi menjelaskan dalam rangka meningkatkan kesiapan perpustakaan dan pustakawan untuk menghadapi tantangan di era digital saat ini, tugas dan fungsi perpustakaan khusus banyak mengalami perubahan seiring dengan perkembangan Internet of Thing (IoT) yang merambah ke seluruh aspek kehidupan masyarakat dan juga perpustakaan.
â€œEra digital dewasa ini telah merubah perilaku pemustaka di dalam perilaku pencarian informasi (information seeking behavior) di perpustakaan. Kunjungan ke perpustakaan tidak lagi menjadi ukuran di dalam kinerja layanan perpustakaan, melainkan kunjungan secara daring,â€ jelas Deni.
Sementara itu, Kepala PUSTAKA Kementerian Pertanian, Gunawan menyampaikan dia sepakat perpustakaan tidak hanya mencerdaskan bangsa namun juga menyejahterakan. Perpustakaan menurutnya harus mampu beradaptasi dengan perkembangan yang terjadi dan menjadi salah satu penggerak transfer of knowledge. Selain itu, dia juga berpendapat bahwa profesi pustakawan di era digital tetap dibutuhkan.
â€œApa gunanya pustakawan kalau ada Google? Pustakawan tetap harus ada, bukan sebagai lawan tapi harus jadi penyeimbang,â€ ungkap Gunawan.
Pada kesempatan ini, Kepala Pusat Data dan Analisa TEMPO, Priatna menyebutkan 8 (delapan) langkah perluasan peran dan fungsi perpustakaan khusus yang ada di tempatnya bekerja. Adapun langkah-langkah tersebut antara lain digitalisasi (akses), koalisi, quick wins product, packaging, monitoring, roadmap, menjadi content writer, dan sistem apresiasi.
â€œSetiap lima tahun kami melakukan perencanaan yang visioner ke depan untuk meyakinkan bahwa perpustakaan penting, sekaligus menyajikannya sebagai produk prestise di hadapan direksi karena berhasil merubah yang tadinya cost center menjadi profit center,â€ kisah Priatna.
Di sisi lain, Data and Information Management Services Manager CIFOR, Sufiet Erlita juga membagikan pengalamannya akan perpustakaan khusus di tempatnya. Sufiet menerangkan bahwa CIFOR merupakan institusi penelitian nirlaba yang melakukan penelitian terhadap isu paling menantang terkait hutan dan menejemen lanskap di seluruh dunia. Hal ini membuat CIFOR masuk ke dalam kategori public goods, sehingga dibutuhkan perpustakaan untuk mendesiminasikan hasil penelitian baik melalui digital maupun non-digital kepada masyarakat luas.
â€œTugas perpustakaan tidak hanya sebagai penyelenggara jasa saja tapi juga termasuk dalam organisasi. Kami ingin memastikan bahwa teman-teman yang ada di perpustakaan dianggap partner oleh para peneliti,â€ jelas Sufiet.
Seminar dan Musyawarah Nasional Forum Perpustakaan Khusus Indonesia (Munas FPKI) ini merupakan yang ke-7 digelar dan mengangkat tema â€œPerluasan Peran dan Fungsi Profesional dan Kelembagaan Khusus di Indonesiaâ€.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Deny Irawan

Perpustakaan Berperan Penting Wujudkan Ekosistem Digital Nasional

Senayan, Jakarta&mdash;Komisi X DPR RI menyetujui pagu sementara Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) pada RAPBN Tahun Anggaran 2025 sebesar 721.684.480.000.
 
Dalam rapat dengar pendapat antara Komisi X DPR RI dan Perpusnas tersebut, komisi juga menyetujui usulan tambahan anggaran Perpusnas sebesar Rp375.072.026.000 untuk penguatan peningkatan budaya literasi dan peningkatan layanan internal.
 
Selanjutnya, Komisi X DPR RI menyampaikan pagu sementara Perpusnas pada RAPBN TA 2025 beserta usulan tambahan tersebut kepada Badan Anggaran DPR RI untuk dilakukan penyesuaian.
 
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mendorong Perpusnas agar menyusun strategi perencanaan yang lebih adaptif kepada kebijakan pemerintahan yang akan datang sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah dan RPJMN 2025-2029.
 
&ldquo;Kemudian kami juga mendorong Perpusnas agar usulan tambahan juga digunakan untuk prioritas nasional yang mengalami penurunan sasaran cukup signifikan yaitu program perpustakaan yang terakreditasi, koleksi KCKR yang terhimpun, bahan perpustakaan naskah kuno yang dialihmediakan dan perpustakaan yang mendapatkan program layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial,&rdquo; tuturnya di Jakarta, pada Jumat (6/9/2024).
 
Dia menambahkan, Perpusnas agar mendukung dan memperkuat program pembangunan perpustakaan di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) dan melibatkan publik pada program-program di daerah.
 
&ldquo;Termasuk bekerjasama dengan pemangku kepentingan agar diperkuat untuk memperluas kebudayaan literasi di daerah. Dan terakhir agar Perpusnas RI walaupun sudah tetapi kami ingin menegaskan agar lebih proaktif lagi melakukan koordinasi dengan komisi X DPR RI dan Kementerian Keuangan terkait DAK agar alokasi anggaran lebih tepat sasaran,&rdquo; jelasnya.&nbsp;
 
Anggota Komisi X DPR RI Adrianus Asia Sidot menyoroti pentingnya perpustakaan di daerah-daerah perbatasan untuk menumbuhkan nasionalisme anak-anak yang tinggal di kawasan tersebut.
 
&ldquo;Mudah-mudahan bisa dibantu dengan perpustakaan. Apakah dengan perpustakaan desa, pojok baca dan seterusnya atau mungkin bisa dititipkan di pos-pos lintas batas jadi kerjasama dengan imigrasi, menitipkan buku-buku perpustakaan di situ,&rdquo; ungkapnya.
 
Anggota Komisi X DPR RI Ali Zamroni berharap agar ada terobosan sederhana namun mengena, untuk meningkatkan literasi masyarakat desa di daerah, seperti motor perpustakaan keliling.
 
&ldquo;Bantuan mobil Perpusnas kepada pemerintah kabupaten itu mereka sudah anggarkan, tetapi kalau bantuan motor perpustakaan untuk desa-desa itu lebih bermanfaat karena lebih langsung ke jantungnya gitu,&rdquo; tuturnya.
 
Senada, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf menyampaikan tujuan utama Perpusnas adalah meningkatkan literasi Masyarakat, terutama generasi muda.
 
&ldquo;Alangkah baiknya apabila kita ingin mendorong kegiatan-kegiatan di daerah perpustakaan taman membaca dengan konsep ini namanya motor keliling, motor perpustakaan keliling,&rdquo; ucapnya.
 
Dalam kesempatan tersebut, para legislator mengucapkan selamat kepada Perpusnas atas penghargaan Jikji Prize dari UNESCO berkaitan dengan pelestarian naskah kuno. Selain itu, ucapan selamat diberikan kepada pelaksana tugas (Plt.) Kepala Perpusnas E. Aminudin Aziz sebagai satu dari 100 tokoh berpengaruh di bidang Artificial Intelligence (AI) dalam daftar TIME100 AI 2024.
 
Menanggapi hal tersebut Plt. Kepala Perpusnas E.Aminudin Aziz menjelaskan bahwa Perpusnas telah mengubah orientasi rencana program prioritas tahun 2025 dan seterusnya untuk disesuaikan dengan program prioritas dari pemerintahan baru.
 
Adapun program-program tersebut adalah program peningkatan layanan literasi yang berkualitas dan merata, program TPBIS (Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial), program penguatan komunitas dan penggerak literasi, serta program pembiasaan kegemaran membaca.
 
&ldquo;Kami betul sangat peduli terhadap hal-hal yang tadi disampaikan oleh Ibu pimpinan misalnya akreditasi perpustakaan. Mulai tahun ini kami memang mengganti sistem akreditasi bukan hanya akreditasi, tapi pada saat yang sama kita juga akan memperoleh data-data tentang status dari perpustakaan itu,&rdquo; jelasnya.
 
Terkait Karya Cetak dan Karya Rekam Analog (KCKR) penggayaan literasi, lanjutnya, Perpusnas sangat memperhatikan keberadaan perpustakaan di daerah 3T. Selain itu, daerah yang belum memiliki pusat bacaan masyarakat juga diperhatikan melalui kerja sama dengan Kementerian Desa.
 
&ldquo;Kami punya 10 ribu ruang baca di desa dan TBM di tahun ini. Harapannya tahun depan itu bukan hanya 10 ribu desa, tetapi 20 ribu desa. Nah, ini tentu saja akan menggunakan dana anggaran tambahan yang kami usulkan itu,&rdquo; ungkapnya.
 
Lebih lanjut, terkait naskah kuno dia menjelaskan bahwa naskah kuno menjadi salah satu program prioritas di Perpusnas. Selain itu, Perpusnas akan memperluas program TPBIS dari 100 perpustakaan menjadi 600 perpustakaan.&nbsp;
 
&ldquo;Tahun ini kami sudah alokasikan untuk 600 ya, kalau misalnya ada tambahan anggaran untuk tahun depan, ya selain yang 600 kita bisa sampai kepada angka misalnya 1.500 TPBIS baru,&rdquo; tuturnya.
 
Mengenai Dana Alokasi Fisik (DAK), lanjutnya, akan terjadi penurunan anggaran dari Rp500 miliar menjadi Rp232 miliar sebagai peluang pemerintahan baru untuk pengalokasian DAK, serta akan ada Dana Alokasi non Fisik yang akan diterapkan pada 2025.
 
&ldquo;DAK non fisik ini yang baru ya, ada 145 miliar. Ini menurut kawan-kawan di Kementerian PPN/ Bappenas, DAK fisiknya turun, DAK non fisik diberikan supaya memberikan fleksibilitas kepada Perpusnas untuk melakukan sinkronisasi program pusat ke kabupaten kota dan juga dimediasi oleh perpustakaan di tingkat provinsi agar kegiatan-kegiatan dapat dimonitor dengan baik,&rdquo; ungkapnya.&nbsp;
 
Dia menyetujui saran dan masukan yang diberikan Komisi X DPR RI terkait perluasan jangkauan dan pemerataan sumber bacaan kepada masyarakat.
 
&ldquo;Saya betul-betul sepakat dengan yang tadi sampaikan oleh Komisi X dan perwakilan fraksi bahwa jangkauan harus diperluas. Ini yang sebetulnya kami lakukan secara besar-besaran tahun ini, Perpusnas hadir di 10 ribu desa. Tujuannya adalah untuk itu, supaya tidak ada lagi istilah anak-anak tidak mau ke perpustakaan karena jauh,&rdquo; tuturnya.
 
Perpusnas akan mengusahakan penyediaan motor perpustakaan keliling guna menjangkau masyarakat di kawasan jangkauan terbatas dan memperbanyak Pojok Baca Digital (Pocadi) yang memang diperlukan oleh masyarakat.
 
&ldquo;Semoga perjuangan yang dilakukan di Badan Anggaran dan ada tambahan untuk Perpustakaan Nasional, untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar menjadikan literasi sebagai tulang punggung pembangunan bangsa ini. Terima kasih,&rdquo; pungkasnya.
Reporter: Anastasia Lily
Editor: Hanna Meinita
Dokumentasi: Prakas Agrestian/ Aditya Irfan

Komisi X DPR RI Setujui Usulan Tambahan Anggaran Perpusnas, Dorong Peningkatan Budaya Literasi

Jakarta - Sebanyak 22 individu/lembaga dari tujuh kategori menerima penghargaan Nugra Jasa Dharma Pustaloka 2023 dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas). Penghargaan diberikan pada malam Gemilang Perpustakaan 2023 di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Rabu (11/10/2023).
Nugra Jasa Dharma Pustaloka merupakan apresiasi tertinggi dari pemerintah melalui Perpusnas kepada masyarakat baik perorangan, kelompok, dan lembaga yang berhasil meningkatkan literasi dan kegemaran membaca secara aktif, efektif, dan inovatif melalui pendayagunaan perpustakaan.
Ketujuh kategori tersebut antara lain Pejabat Publik, Masyarakat, Pegiat Literasi, Media Massa, Jurnalis, Pelestari Naskah Kuno, dan Lifetime Achievement.
Di samping itu, pada malam Gemilang Perpustakaan 2023, turut diberikan penghargaan dari perlombaan dan sayembara yang dilakukan Perpusnas seperti Buku Terbaik, lomba Pustakawan Berprestasi Terbaik Nasional, Perpustakaan SMA/SMK/MA Terbaik, lomba Best Practice Perpustakaan Perguruan Tinggi, dan Sayembara Literasi Terapan Berbasis Konten Lokal.
Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando dalam sambutannya mengatakan pemberian apresiasi ini merupakan mandat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, dimana pemerintah pusat dan daerah memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berhasil melakukan gerakan pembudayaan gemar membaca. 
"Upaya ini dilakukan demi mencapai cita-cita dalam pembukaan UUD yakni mencerdaskan anak bangsa,&rdquo; imbuh Syarif Bando.
Penerima Nugra Jasa Dharma Pustaloka kategori Lifetime Achievement, Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman mengatakan perpustakaan merupakan lembaga terhormat karena menyediakan dan mengajarkan ilmu. 
"Ilmu yang ditransfer tidak akan pernah habis dan pupus meski usia ada batasnya," ucap Anwar Usman. 
Anwar mengakui Mahkamah Konstitusi hingga saat ini telah menerbitkan 1.172 judul buku. 
Baginya, ini merupakan capaian luar biasa jika dibandingkan dengan usia Mahkamah Konstitusi yang baru berusia 20 tahun. 
Berkonsep edutaiment, Gemilang Perpustakaan 2023 mengusung tema &ldquo;Perpustakaan Gemilang, Literasi Melaju, Indonesia Maju&rdquo;.
Tema ini mencerminkan semangat transformasi perpustakaan membangun literasi negeri dengan inklusivitas layanan perpustakaan sehingga tercipta kualitas masyarakat Indonesia yang mandiri, kreatif, dan inovatif. 
Transformasi perpustakaan yang dihadirkan tidak hanya berupa aktivitas layanan digital, seperti BintangPusnas, e-Resources, Indonesia One Search (IOS), iPusnas, Khastara, hingga Pojok Baca Digital (Pocadi), namun juga dalam program inkubator kewirausahaan masyarakat melalui Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS).
&nbsp;
Gemilang Perpustakaan 2023 dihadiri sejumlah menteri/kepala lembaga, para pimpinan kepala daerah, mitra kerja Komisi X DPR RI, asosiasi profesi, pegiat literasi daerah, kepala dinas perpustakaan umum daerah, forum perpustakaan, sivitas akademika, serta masyarakat.
Puncak malam Gemilang Perpustakaan 2023 dimeriahkan dengan penampilan Setia Band, band asal Bandung yang dimotori Charly van Houten.
&nbsp;
Berikut nama-nama penerima Nugra Jasa Dharma Pustaloka 2023
A. Kategori Pejabat Publik:
1. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin 
2. Menteri PP dan PA I Gusti Ayu Bintang Darmawati
3. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra
4. Bupati Gunung Kidul Sunaryanta
5. Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu 
&nbsp;
B. Kategori Masyarakat:
1. Amarylisse Magnifizia Cesare Ganz (Jawa Tengah)
2. Dimas Ari Pamungkas (Jawa Tengah)
3. Rachmawati (Kalimantan Timur)
4. Hadi Hamonangan Sitanggang (Sumatera Utara)
5. Hanny Felle (Papua)
&nbsp;
C. Kategori Pegiat Literasi:
1. Debby Lukito Goeryadi (Bali)
2. Sidiq Nulhaq (Banten)
3. Benny Arnas (Sumatera Selatan)
4. Bunda Literasi Kab. Lampung Tengah Mardiana (Lampung)
5. Bunda Literasi Kab. Maros Ulfiah Nur Yusuf (Sulawesi Selatan)
&nbsp;
D. Kategori Media Massa:
1. Radar Sumedang (Jawa Barat)
2. TV Tabalong (Kalimantan Selatan)
&nbsp;
E. Kategori Jurnalis: Ryan Rachman (Jawa Tengah)
&nbsp;
F. Kategori Pelestari Naskah Kuno:
1. Masjid Agung Surakarta (Jawa Tengah)
2. Yayasan IBM Dharma Palguna (Nusa Tenggara Barat)
3. Nursam (Sulawesi Barat)&nbsp; 
&nbsp;
G. Kategori Lifetime Achievement: Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H
&nbsp;
Buku Terbaik:
1. Kategori Subjek ASEAN (Ekonomi Politik Jepang di Asia Tenggara: Dominasi dan Kontestasi Aktor-Aktor Domestik)
2. Kategori Subjek Pemilihan Umum (Pembatasan Hak Pilih Negara)
3. Kategori Stunting (Pencegahan Stunting Pada Balita Melalui Perbaikan Gizi Dan Sanitasi: Integrasi Intervensi Gizi Spesifik dan Sensitif)
4. Kategori Transformasi Digital (Smart Economy: Kewirausahaan UMKM 4.0)
&nbsp;
Lomba Perpustakaan SLTA/SMK/MA Terbaik:
Juara I Klaster 1: Perpustakaan Buya Ma&rsquo;rifat Mardjani MAN 1 Kuantan Singingi, Kab. Kuantan Singingi, Riau)
Juara I Klaster 2: Perpustakaan SMAN 3 Jakarta, Jakarta Selatan, DKI Jakarta)
Juara I Klaster 3: Perpustakaan SMAN 1 Mawasangka, Kab. Buton Tengah, Sulawesi Tenggara)
Juara I Klaster 4: Perpustakaan MAN Al Fatih, Kota Sorong, Papua Barat)
&nbsp;
Lomba Best Practice Perpustakaan Perguruan Tinggi: 
Juara I: Pusat Pengelolaan Pengetahuan, Perpustakaan Universitas Padjajaran, Sumedang, Jawa Barat)
Juara II: UPT Perpustakaan Universitas Indonesia, Kota Depok, Jawa Barat)
Juara III: Perpustakaan dan Pusat Digital Layanan Digital Universitas Muhammadiyah Surakarta, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah)
&nbsp;
Lomba Pustakawan Berprestasi Terbaik:
Juara I: Novie Diana Fauzie (Universitas Muhammadiyah, DI Yogyakarta)
Juara II: Juznia Andriani (Pusat Pertanian dan Literasi Pertanian, Bogor, Kementerian Pertanian)
Juara III: Aris Nurohman (UIN Profesor Haji Saifuddin Zuhri, Purwokerto, Jawa Tengah)
&nbsp;
Sayembara Literasi Terapan Berbasis Konten Lokal:
1. Kalong Watansoppeng: Identitas Kota, Identitas. Penulis: Fitrawan Umar (Kab. Pinrang, Sulawesi Selatan)
2. Kopi di Tanah Ambon: Racikan Budaya Hingga Rekonsiliasi. Penulis: Viona (Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta)
3. Gulai Ampai: Memotret Perempuan, Sejarah, dan Keajaiban Ladang Lewat Sayur Bening Khas Musi Rawas. Penulis: Desy Arisandi (Kab. Lubuk Linggau, Sumatera Selatan)
4. Cara Orang Bugis Merayakan Cinta. Penulis: Adi Wijaya (Kota Makassar, Sulawesi Selatan)
5. Wisata Kuliner Pasar Senggol Dari Konvensional ke Modern. Penulis: Tjut Zaskiyah Anshori (Kab. Tulungagung, Jawa Timur)
6. Jejak Silat Betawi di Pinggir Kota Bekasi. Penulis: Aprilina Prastari (Bekasi, Jawa Barat)
7. Masyarakat Budong-Budong: Penjaga Tradisi di Zaman Modernisasi. Penulis: Nurhawara (Kab. Mamaju Tengah, Sulawesi Barat)
8. Mengintegrasikan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Etnis Angkola-Mandailing Pada Realitas Kehidupan Masa Kini. Penulis:&nbsp; Rinaldi Syahputra Rambe (Kota Sibolga, Sumatera Utara)
9. Yomakan: Adat, Budaya, dan Cerita Yang Tak Terliput Dari Tanah Papua Barat. Penulis: Sakinah Amaliah Pratiwi (Kab. Mamuju, Kab. Sulawesi Barat)
10. Tak Ada Yang Kebetulan: Kehidupan Di Atas Sesar Palu Koro. Penulis: Jefrianto (Kota Palu, Sulawesi Tengah)
11. Ikan Larangan. Penulis: Riki Eka Putra (Kota Padang, Sumatera Barat)
12. Sarung Sutra Wajo dan Berlembar-Lembar Kenangan. Penulis: Sabir (Kota Makassar, Sulawesi Selatan)
13. Sanger: Racikan Kopi Khas Aceh dan Nilai-Nilai Kearifannya. Penulis: Ibnu Syahri Ramadhan (Kab. Aceh Besar, Aceh)
14. Menemukan Kembali Ikan Samu: Makanan Fermentasi Tradisional Khas Kalimantan Selatan. Penulis: Hidayat Fathoni Amrullah (Kota Balikpapan, Kalimantan Timur);
15. Sekomandi: Mengikat Benang, Mengikat Kekeluargaan. Penulis: Mirawati (Kab. Mamuju, Sulawesi Barat)
&nbsp;
Reporter: Hartoyo Darmawan
 Fotografer: Aditya Irfan Fakhruddin

Gemilang Perpustakaan 2023: Perpustakaan Gemilang, Literasi Melaju, Indonesia Maju

Salemba, Jakarta â€“ Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Muhammad Syarif Bando melantik Taufiq A Gani sebagai Kepala Pusat Data dan Informasi dan enam pejabat fungsional, yang terdiri dari Pustakawan Ahli Muda, Pranata Komputer Ahli Pertama, Pranata Komputer terampil dan Pustakawan Penyelia.
Dalam sambutannya, Syarif Bando mengapresiasi capaian prestasi dari Kepala Pusdatin Taufiq A Gani yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Perpustakaan dan Kepala Percetakan dan Penerbit Syiah Kuala University Press. "Saya ucapkan selamat kepada anda yang terpilih melalui seleksi terbuka, ini merupakan suatu lompatan prestasi yang luar biasa. Jabatan baru menjadi Kepala Pusdatin ini merupakan jabatan sederhana tetapi tugasnya berat," ungkapnya.
Syarif Bando menyampaikan tugas beratÂ  menanti Kepala Pusat Data dan Informasi. Mengingat jabatan ini merupakan jabatan baru yang ada di lingkungan Perpusnas. Salah satunya, terkait Peraturan Presiden Nomor 39/2019 tentang Satu Data Indonesia.
"Perpustakaan Nasional sudah ketinggalan dua tahun. Dengan adanya Kepala Pusdatin ini tentu diharapkan bisa menyelesaikan satu data melalui wali data untuk Perpustakaan Nasional, yang dapat menjawab data yang akurat, data yang terpercaya dan data yang bermutu. Tantangannya sangat berat tetapi harapannya juga sangat istimewa, apalagi anda adalah pioneer dalam jabatan baru ini," ungkapnya pada Pelantikan Pejabat Struktural dan Fungsional di Aula Salemba, Selasa (4/5/2021).
Dijelaskan, data perpustakaan tersebut, diantaranya jumlah perpustakaan, jumlah koleksi terbitan pemerintah dan swasta, jumlah surat kabar yang ada di Perpusnas dan perpustakaan lain, jumlah mikrofilm dan daftarnya berikut dengan alat bacanya, jumlah gambar arsitektur dan data jumlah kaset CD, data pustakawan, anggaran semua jenis perpustakaan di Indonesia hingga data jumlah penulis yang dimiliki Indonesia.
"Hal ini untuk memastikan sesuai standar UNESCO bahwa minimal tiga buku baru tiap orang tiap tahunnya," jelasnya.
Selain itu, Kepala Pusdatin juga diminta untuk menghitung berapa infrastruktur TIK yang diperlukan untuk memastikan jangkauan digitalisasi ke daerah perbatasan. "Ini penting sekali sebab belum meratanya jaringan internet di Indonesia," lanjutnya.
Di akhir sambutannya Kepala PerpusnasÂ  menargetkan program 100 hari kerja bagi Kepala Pusdatin yang baru saja dilantik.
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Eka Purniawati

Berita

Kepala Perpusnas Lantik Kepala Pusat data Informasi