<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Jakarta - Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI menjadi tuan rumah pada acara Konferensi ke-28 Kepala Perpustakaan Nasional di Asia dan Oseania atau The Conference of Directors of national Libraries in Asia and Oceania (CDNLAO). Kegiatan ini mengusung tema "Library Service Impacts on Community: Sustainability, Inclusion, and Innovation" dan diadakan secara hybrid. Konferensi ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan rutin setiap tahun untuk membahas masalah perpustakaan yang menjadi kepentingan bersama dan untuk mempromosikan berbagi sumber daya dan informasi di kawasan Asia Pasifik. 
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Kegiatan ini dihadiri oleh lebih dari 30 negara baik secara online maupun onsite. Selain konferensi, acara juga dirangkai dengan tur budaya dan sejarah yang berlangsung pada Rabu, (26/10/2022). Tur dilaksanakan untuk mengenalkan dan memberikan pengalaman langsung kepada delegasi terkait nilai historik pada beberapa tempat di sekitar Jakarta.&nbsp;
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Lokasi pertama yang dihadiri adalah Museum Bank Indonesia (BI), Jalan Pintu Besar Utara, Pinangsia, Kec. Taman Sari, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Gedung yang memiliki nilai sejarah tinggi ini sebelumnya digunakan oleh De Javasche Bank. Sesuai SK Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.475 tahun 1993, pemerintah telah menetapkan bangunan tersebut sebagai bangunan cagar budaya.&nbsp;
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Tur dilanjutkan dengan mengunjungi Perpustakaan Jakarta yang berlokasi di Jalan Cikini Raya No. 73, Komplek Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Delegasi dan rombongan disambut oleh Eka Nur Etika, Kepala Bidang Deposit, Pengembangan Koleksi, Layanan dan Pelestarian dan Sulistiorini, Sub Koordinator Pengembangan Dan Pengolahan Koleksi. Pada kesempatan tersebut Eka Nur Etika menyampaikan ucapan terima kasih kepada Perpustakaan Nasional yang menjadi instansi pembina perpustakaan umum yang ada di Indonesia.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Kehadiran Perpustakaan Jakarta tidak lain juga karena dukungan dari Perpustakaan Nasional selaku instansi pembina seluruh perpustakaan umum di Indonesia, termasuk Perpustakaan Jakarta ini,&rdquo; ungkap Eka Nur Etika saat menyambut delegasi dan Pustakawan Utama Perpusnas RI. Pada kesempatan yang sama, Woro Titi Haryanti, Pustakawan Utama dan selaku ketua panitia Konferensi ke-28 Kepala Perpustakaan Nasional di Asia dan Oseania, juga menyampaikan ucapan terima kasih atas sambutan yang sangat baik dari pihak Perpustakaan Jakarta.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Setelah paparan singkat mengenai Perpustakaan Jakarta dan sesi tanya jawab yang dipandu oleh Sulistiorini, selanjutnya dilanjutkan dengan tur perpustakaan dengan didampingi beberapa staf Perpustakaan Jakarta.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Selain Museum BI dan Perpustakaan Jakarta, delegasi juga mengunjungi Rumah Budaya Batik Keris dan Sarinah. Lin Li Soh, salah satu delegasi dari International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA), Regional Asia Pasifik, mengatakan bahwa acara tur budaya dan sejarah ini cukup berkesan baginya. Beliau juga mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat dan telah menjamu para delegasi dengan baik dan profesional.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Saya rasa kuncinya adalah ada pada orang-orang yang ramah, sangat membantu, dan profesional. Terima kasih telah membuat kegiatan serta tur ini sangat berkesan. Karena biasanya pada orang-orang yang membuat sesuatu menjadi lebih baik untuk dikenang kembali,&rdquo; ujar Lin Li Soh.
 
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Reporter: Gilang Arwin
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Fotografer: Aditya Irfan Fakhruddin/Andri Tri Kurnia

Rangkaian Tur Budaya dan Sejarah Memberi Kesan kepada Delegasi Konferensi ke-28 CDNLAO

Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Frankfurt Book Fair merupakan pameran buku terbesar di dunia yang digelar pada bulan Oktober setiap tahunnya. Pada Frankfurt Book Fair 2015, Indonesia menjadi tamu kehormatan (Guest of Honour). â€œDengan ditampilkannya koleksi naskah kuno Indonesia dalam event tersebut, membuktikan bahwa Indonesia sudah literate sejak abad ke-12,â€ terang Kepala Direktorat Bahan Pustaka Lucya Dhamayanti saat kunjungan Vice President Busines Development Frankfurt Book Fair Claudia Keiser ke Perpustakaan Nasional, Jumat (16/3). Dengan adanya Guest of Honour ini, Frankfurt Book Fair diharapkan akan memiliki karakter yang berbeda setiap tahunnya. Negara yang menjadi Guest of Honour akan menjadi pusat perhatian para pengunjung maupun media. Program Guest of Honour pertama kali diselenggarakan sejak tahun 1976, hadir setiap dua tahun sekali, namun kemudian menjadi program tahunan sejak tahun 1988.
Lucya menceritakan dalam ajang tersebut, Perpustakaan Nasional juga mendapatkan kesempatan untuk berbicara mengenai pengembangan perpustakaan di Indonesia pada sesi Business Meeting. Selain itu, Frankfurt Book Fair merupakan sarana untuk memantau buku-buku tentang Indonesia yang terbit di luar negeri.Â  Claudia Keiser dalam kunjungannya menerangkan kepada Muhammad Syarif Bando bahwa Frankfurt Book Fair merupakan pameran buku terbesar di dunia yang diikuti sebanyak 7.000an peserta, 10.000an jurnalis dari 80an negara. â€œIndonesia merupakan negara pertama di Asia Tenggara yang mendapatkan kesempatan sebagai Guest of Honour pada acara Frankfurt Book Fair 2015 yang merupakan ajang dalam memperkenalkan kebudayaan bangsa Indonesia pada masyarakat Frankfurt maupun dunia,â€ terang Caludia. Selain itu Claudia juga mengajak Perpustakaan Nasional untuk kembali berpartisipasi dalam ajang Frankfurt Book Fair bersama dengan perpustakaan dari seluruh dunia.
Menyambut kunjungan Vice President Busines Development Frankfurt Book Fair tersebut, Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad sangat tertarik agar Perpusnas berpartisipasi untuk memamerkan koleksi naskah Perpusnas yang telah masuk Memory of The World seperti Naskah Panji, Babad Diponegoro, La galigo dan lainnya yang menjadi ikon kebanggaan bangsa Indonesia. Menurut Syarif Perpustakaan Nasional dapat menjadi rujukan atas koleksi naskah yang layak ditampilkan pada pameran tersebut karena Perpusnas menghimpun seluruh koleksi tentang Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan mencatat terbitan yang ada di seluruh Indonesia. Syarif juga berharap dalam ajang Frankfurt Book Fair nantinya, dapat menjelaskan kepada dunia bahwa Indonesia merupakan satu-satunya negara yang mempunyai legitimasi mengurus perpustakaan dari pusat hingga ke daerah sehingga ada upaya nyata dari pemerintah untuk mengembangkan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca. Menimpali Kaperpusnas, Claudia mengatakan perpustakaan memiliki peran penting dalam penyebaran informasi dan saat ini Frankfurt Book Fair mengakomodasi negara-negara di Asia Tenggara untuk berbicara mengenai pengembangan perpustakaan dan pembudayaan membaca di masing-masing negara.
Â 
Reportase : Arwan Subakti

Frankfurt Book Fair Sebagai Sarana Memperkenalkan Peran Perpustakaan di Indonesia ke Seluruh Dunia

Jakartaâ€”Rapat Koordinasi Nasional Bidang Perpustakaan 2022 telah <a href="../news-detail.php?lang=id&amp;id=220329054431TxGF8YnZOK" target="_blank" rel="noopener">dibuka oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan</a> oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, di Ballroom Hotel Bidakara Jakarta pada Selasa, (29/3/2022) kemarin. Pada hari kedua ini, Rabu (30/3/2022), Rakornas memasuki acara inti, salah satunya yaitu diskusi panel yang menghadirkan lima narasumber sekaligus, yang khusus membahas masalah dan perkembangan perpustakaan di masing-masing kelompok perpustakaan.
Hendro Wicaksono, Analis Data dan Informasi, Ditjen Paud Dikdas Dikmen Kemdikbud, menyajikan materi bertema Pengembangan eLibrary Sebagai Strategi Keterlibatan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dalam Mewujudkan Ekosistem Digital Nasional Guna Mendukung Merdeka Belajar.
Dalam paparannya, Hendro menyampaikan bahwa perpustakaan adalah salah satu pusat interaksi sosial, lintas suku bangsa, agama, profesi dan lainnya. Dalam spesifikasi perpustakaan sekolah, bagian ini adalah bagian integral yang tak terpisahkan dari segala aktivitas pembelajaran sekolah.
"Keberadaan perpustakaan sekolah di sebuah sekolah menjadi sangat strategis, karena menjadi alternatif ruang publik yang menawarkan suasana berbeda, dari sekedar ngobrol, baca dan refreshing. Bahkan, perpustakaan dipakai siswa yang tak banyak berinteraksi dengan orang lain," bukanya.
Saat ini, menurut Hendro, koleksi perpustakaan sekolah masih konvensional, karena mudah dan murah diakses. Tapi, tantangan di perpustakaan sekolah kini cukup banyak. Yang paling utama adalah kompetensi pengelola perpustakaan sekolah yang rendah.
"Bisa gak, ekosistem digital nasional bisa membantu masalah perpustakaan sekolah?," tanyanya.
Karena menurut dia, ekosistem digital nasional harus bisa menyelesaikan masalah turunannya, yakni meningkatkan efektivitas dan efisiensi perpustakaan sekolah, membantu pengembangan koleksi, meningkatkan kualitas pengelolaan koleksi, membantu reservasi karya lokal dan membantu pengambilan keputusan.
Pembicara kedua adalah Mariyah, Ketua Umum Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia, dengan tema Transformasi Perpustakaan Perguruan Tinggi dalam Mendukung Kebijakan Kampus Merdeka-Merdeka Belajar. Mariyah menjelaskan, Merdeka Belajar-Kampus Merdeka adalah kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendorong mahasiswa menguasai berbagai dunia keilmuan dalam memasuki dunia kerja. Kampus merdeka memberi kebebasan kepada mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil.
"Di sini, karya-karya dosen maupun civitas akademika harus bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia maupun global," katanya.
Maka, Gerakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka harus memiliki perpustakaan yang memadai untuk menunjang segala kegiatan keilmuan itu. Dikatakannya, perpustakaan Perguruan tinggi harus dapat melakukan transformasi untuk menghasilkan lulusan yang mampu melakukan inovasi bagi banyak orang. Salah satunya adalah mengurangi koleksi konvensional, dan beralih ke koleksi digital yang kini lebih ramah pengguna.
"Bagi yang keterbatasan dana, Perpustakaan Nasional sudah menyediakan beribu-ribu e-book yang bisa kita akses untuk kebaikan bersama," sambungnya.
Hal ini terkorelasi dengan kondisi pandemi yang belum usai saat ini. Mariyah menyarankan agar semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan perpustakaan agar semakin tinggi memanfaatkan ruang digital yang kini banyak tersedia.
"Ruang maya sekarang sangat potensial, termasuk digital selfservice yang masuk dalam layanan yang harus ditransformasi. Penyediaan dokumen untuk riset secara daring, dan aktivasi laman situs perpustakaan sebagai pintu masuk perpustakaan virtual adalah kewajiban saat ini," katanya.
Jonner Hasugian, Ketua Forum Perpustakaan Digital Indonesia, juga tampil membawakan tema Transformasi Perpustakaan Digital Dalam Penyediaan Konten Open Access Sebagai Sumber Pengetahuan Masyarakatâ€ dalam sesi ini.
Jonner Hasugian tak menampik bahwa di tengah banyaknya seruan mengenai digitalisasi perpustakaan, masih banyak perpustakaan di Indonesia yang bahkan belum tersentuh teknologi. Tapi, perubahan adalah keharusan, meski itu berjalan pelan.
Perpustakaan digital dinilai memiliki banyak kelebihan, karena pengguna bisa melakukan remote access atau akses jarak jauh. Perpustakaan digital juga menawarkan akses tanpa batas (unlimited), multiuser atau satu sumber bisa diakses banyak orang, real time, dan kemudahan akses karena berjejaring.
"Dulu, harga penerbitan sangat tinggi sehingga harga dokumen menjadi mahal saat masuk perpustakaan. Tapi tren sekarang, sebuah dokumen bisa sampai ke peneliti atau periset tanpa harus melewati penerbitan. Inilah keunggulannya. Murah, simple," jelasnya.
Usman Asshiddiqi Qohara, Ketua Umum Forum Perpustakaan Umum Indonesia juga menjadi narasumber, membawakan tema Transformasi Perpustakaan Umum Berbasis Inklusi Sosial untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Dia mengatakan bahwa transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan suatu pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan.Â 
Katanya, dulu perpustakaan adalah pusatnya orang-orang pintar yang cenderung serius. Tapi image perpustakaan itu kini sudah berubah jauh, bahkan menjadi salah satu tempat rekreasi. Karena perpustakaan kini didirikan untuk menghasilkan pengetahuan, produktivitas, dan kemandirian.
Maka pada konteks perpustakaan berbasis inklusi sosial ini, Usman mengajak para pengelola perpustakaan agar bisa melakukan pelibatan masyarakat. "Masyarakat menjadi aspek penting, melakukan advokasi. Perpustakaan harus membantu masyarakat menghasilkan produk dan bisa mendapatkan informasi akses untuk menjualnya, terserap dan tersalurkan," katanya.
Hendro Subagyo sebagai Kepala Pusat Data dan Informasi BRIN menutup sesi ini dengan paparan Transformasi Layanan Perpustakaan Khusus dalam Mendukung Open Science dan Open Data. Menurut Hendro, hasil penelitian saat ini tak boleh hanya menyajikan hasil penelitiannya saja, tapi juga data dan langkah untuk mendapatkan hasil penelitian tersebut. Hal ini agar hasil penelitian itu bisa diikuti, dilakukan, dan dinikmati oleh siapapun.
*Tim Humas Perpustakaan Nasional

Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2022: Digitalisasi Perpustakaan di Indonesia Sudah Jadi Kebutuhan Mendesak

Garut, Jawa Barat - Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan memiliki tiga tujuan yang bermuara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Melalui tersedianya layanan perpustakaan di seluruh Indonesia, pembudayaan kegemaran membaca, dan masyarakat yang cerdas dan sejahtera tersebut, diharapkan tujuan negara yang termaktub dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, bisa terwujud.
Hal ini disampaikan Pustakawan Ahli Utama Perpustakaan Nasional RI Dedi Junaedi dalam Sosialisasi Peraturan Perundangan Bidang Perpustakaan yang diselenggarakan di Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Kamis (20/9). Dedi Junaedi memaparkan UU tentang Perpustakaan dan PP Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan yang dimoderasi Kepala Bidang Layanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kabupaten Garut Ida Rahayu.
Dedi Junaedi mendorong pemerintah daerah Kabupaten Garut terutama Dispusip Kabupaten Garut untuk memberikan layanan perpustakaan yang koleksinya bisa dimanfaatkan masyarakat. â€œDalam UU disebutkan tugas pemerintah pusat menjamin ketersediaan layanan perpustakaan di seluruh daerah, dan pemerintah daerah bertugas menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah,â€ jelasnya.
Pengelola perpustakaan sekolah diminta memberikan layanan yang maksimal kepada peserta didik, seperti tercantum dalam pasal 83 PP Nomor 24 Tahun 2014. â€œSekolah/madrasah mengalokasikan dana paling sedikit lima persen dari anggaran belanja operasional sekolah/madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan. Jadi ini bisa ditanyakan pengelola perpustakaan ke kepala sekolah,â€ tuturnya.
Sesuai dengan amanat PP No 24 Tahun 2014, warga Garut juga diminta untuk menyerahkan naskah kuno yang dimilikinya ke Dinas Perpustakaan Kabupaten Garut.
Sementara itu, dalam sambutannya Kepala Bagian Hukum dan Humas Perpusnas Asep Muslih menyebut PP No 24 Tahun 2014 mengamanatkan tujuh hal pokok yakni pendaftaran naskah kuno, penghargaan naskah kuno, standar nasional perpustakaan, penyimpanan dan penggunaan koleksi khusus, dewan perpustakaan, penghargaan pembudayaan kegemaran membaca, dan kewajiban penyelenggaraan perpustakaan. Asep Muslih berharap melalui sosialiasi ini, para peserta bisa mengembangkan layanan perpustakaan dan kegemaran membaca melalui kegiatan yang mendorong masyarakat untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan.
Kegiatan ini dihadiri 100 peserta yang terdiri dari Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Garut, kepala perpustakaan kecamatan, desa, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah/madrasah, pengurus daerah Ikatan Pustakawan Indonesia, dan ketua Gerakan Permasyarakatan Minat Baca di wilayah Kabupaten Garut. Dalam kegiatan ini, hadir juga Anggota Komisi X DPR RI, Ferdiansyah, yang memberikan sambutan dan arahan mengenai pengembangan perpustakaan di Garut.
Reportase: Hanna Meinita

UU Perpustakaan Bertujuan Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

Salemba, Jakarta - Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Sebagai tindak lanjut dikeluarkannya Peraturan Kepala (Perka) Perpustakaan Nasional Nomor 42 tahun 2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas SPIP, maka Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi secara hybrid di Gedung Teater Salemba dan Zoom Meeting, Selasa (19/07/2022).
Inspektur Perpusnas, Darmadi, menjelaskan bahwa dalam Perka tersebut sudah dibentuk satgas SPIP yang mewakili unit Sekretariat Utama, Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, UPT Perpustakaan Poklamator Bung Karno, UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta dan Inspektorat dengan Sekretariat Utama sebagai penangggung jawab penyelenggaraan SPIP Perpusnas.
Darmadi menambahkan bahwa nilai maturitas SPIP Perpustakaan Nasional sampai dengan awal 2022 ini ada pada level 3. â€œMudah-mudahan dengan adanya penilaian SPIP tahun ini nilai kita tidak turun dan bisa naik menjadi 3 koma sekian,â€ harapnya.
Sementara itu, Sekretaris Utama Perpusnas, Ofy Sofiana, mengatakan bahwa sektor-sektor yang diatur dalam SPIP meliputi 3 aspek utama yaitu pengelolaan keuangan yang efisien, efektif pengaturan organisasi, dan produktivitas kinerja SDM.
â€œKita semua harus punya komitmen yang sama terhadap pelaksanaan implementasi SPIP ini karena ada lima unsur yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi komunikasi dan pemantauan pengendalian internâ€, jelasnya.
Terhadap peserta yang mengikuti Bimtek SPIP terintegrasi ini, Ofy berharap mekanisme penerapan SPIP secara terintegrasi dalam rangka meningkatkan pengendalian internal di Perpusnas dapat dipahami dengan baik.
Auditor Madya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Sri Adi Eko Lestari, memaparkan terkait overview SPIP. Â Lestari menerangkan disebut SPIP terintegrasi karena dahulu tidak mengintegrasikan tujuan, struktur proses, dan pencapaian tujuan SPIP.
â€œSekarang selain mendapatkan nilai maturitas SPIP juga mendapatkan nilai manajemen risiko indeks, indeks efektivitas pengendalian korupsi dan nilai kapabilitas APIP,â€ tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Auditor Muda BPKP, Nicolas Karyadi, memberikan pemahaman mengenai kertas kerja penilaian maturitas SPIP yang terdiri dari jenis, isi penilaian dan siapa yang kelak mengisi kertas kerja tersebut. Nicolas menyarankan agar penilaian maturitas SPIP Perpusnas dapat ditetapkan batas waktu pengisiannya, karena khawatir telah melewati yang ditetapkan. Dia berharap pada Agustus, evaluasi dapat dilaksanakan.
Reporter: Endah Purwanti
Editor: Basma Sartika
Fotografer: Prakas Agrestian

Perpusnas Gelar Bimbingan Teknis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi 

Jakarta - Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Muhammad Syarif Bando menyebut, perpustakaan menjadi fasilitas sebagai modal untuk menggerakkan masyarakat gemar membaca. Terlebih perpustakaan memiliki peran untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) unggul.
â€œPerlu adanya gerakan nasional membaca untuk menumbuhkan budaya membaca. Dan dalam tagline memperkuat sisi hulu, siapapun kita mari ambil bagian, semua komponen kami ajak bergabung," ungkap Syarif dalam Webinar Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat di Kabupaten Gorontalo dengan tema Â â€œPenguatan Peran Sisi Hulu Guna Peningkatan Indeks Literasi Masyarakatâ€ di Kabupaten Gorontalo pada Kamis (25/11/2021).
Lebih lanjut dijelaskan, tujuan negara berdasarkan UUD 1945 yakni mencerdaskan anak bangsa, serta memajukan kesejahteraan umum untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.
â€œSiapapun kita baik itu legislatif, eksekutif, TNI/POLRI memiliki tugas dan tujuan yang sama. Karena hanya dengan bangsa yang cerdas, sejahtera dan kuat yang diperhitungkan di percaturan global," jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, juga dilakukan peresmian gedung layanan perpustakaan Kabupaten Gorontalo. Dengan pembangunan gedung tersebut, Syarif Bando mengapresiasi komitmen Bupati Gorontalo dan jajarannya untuk menyiapkan satu fasilitas penting bagi masyarakat, sebagai institusi peradaban bangsa.
"Kehadiran perpustakaan ini menjadi simbol yang bisa dibanggakan. Kita tahu perpustakaan adalah jembatan pengetahuan di masa lampau, kini dan yang akan datang," ungkap Syarif.
Dikatakan, dengan pemberian program Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada Kabupaten/Kota dan Provinsi melalui perpusnas merupakan kebijakan prioritas dari Presiden Joko Widodo.
â€œDengan dana DAK memastikan pelayanan dasar bagi masyarakat itu ada. Jadi, perpustakaan ini menjadi prioritas untuk memastikan pelayanan dasar bagi masyarakat,â€ imbuhnya.
Sementara itu, Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo mengatakan, dalam upaya meningkatkan indeks literasi pihaknya menyediakan fasilitas perpustakaan untuk masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan upaya Pemkab setempat dalam mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang tangguh dan produktif.Â 
"Perpustakaan merupakan jendela ilmu dan dunia, kalau mau maju ya jendela ini digunakan. Kami tidak mau masyarakat tidak hanya cerdas, sehat tetapi juga harus tangguh sekaligus produktif," kata Nelson.
Selain itu, penyediaan perpustakaan tidak hanya berada di tingkat kabupaten saja tetapi sampai di tingkat kecamatan bahkan desa. Melalui dana desa, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) mendorong tiap desa memiliki perpustakaan desa.
"Sebesar 20 persen dari APBD kami anggarkan untuk desa, maka melalui anggaran tersebut kami mendorong desa untuk memiliki perpustakaan," kata Nelson.
Fasilitas pojok baca di tiap OPD juga disediakan oleh Pemkab Gorontalo. Bahkan pihaknya mendorong partisipasi ASN dengan membeli buku setiap melakukan perjalanan dinas. Setidaknya sekitar 1.000 eksemplar dikumpulkan tiap tahunnya.
"Apalagi dengan adanya gedung fasilitas layanan perpustakaan ini. Saya bangga karena menjadi gedung perpustakaan terbaik yang ada di Provinsi Gorontalo. Semoga dapat didaya gunakan dengan baik," lanjutnya.
Nelson menambahkan, perlu adanya kolaborasi antara pemerintahan pusat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan indeks literasi masyarakat.
"Kolaborasi ini penting, kita gembira dengan Perpusnas yang terus mendorong kita, perpustakaan di daerah, maupun perpustakaan perguruan tinggi, sekolah dan desa. Ini sangat dibutuhkan untuk efisiensi masifnya indeks literasi masyarakat meningkat," lanjutnya.
Dalam sesi diskusi, Duta Baca Kabupaten Gorontalo, Fory Armin Naway mengatakan, pihaknya selalu bersinergi dengan berbagai mitra terkait.
Seperti Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, PKK, PAUD, dan Dharma Wanita serta kecamatan untuk menumbuhkembangkan kegemaran masyarakat melalui kegiatan pembudayaan kegemaran membaca di Kabupaten Gorontalo.
"Duta baca memiliki peran strategis dalam mengkampanyekan Gerakan Gemar Membaca di seluruh kalangan masyarakat, mulai anak-anak hingga dewasa," kata Foru.
Tokoh Masyarakat dan Pegiat Literasi, Yusron Humonggio mengakui, optimalisasi keberadaan bunda baca tidak saja untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan membaca saja, tetapi mengajak masyarakat untuk lebih cerdas membaca, memaknai apa yang tersirat dari tersurat, serta menciptakan ide dan gagasan baru.
"Muara akhir dari pengelolaan perpustakaan berbasis inklusi sosial, dipahami para bunda baca dengan dibuktikan dari dihasilkannya produk barang dan jasa," ungkap Yusron.
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Ahmad Kemal/ Prakash Agrestian
Â

Perpusnas Dukung Peningkatan Indeks Literasi di Kabupaten Gorontalo

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Pengembangan perpustakaan di daerah diperlukan komitmen dari pemangku daerah setempat.
Demikian disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Muhammad Syarif Bando saat menerima kunjungan kerja Bupati Subang dan jajaran serta Wakil Wali Kota Tomohan bersama Ketua Komisi I DPRD Kota Tomohon, Jumat (8/4/2022).
"Kami harap ada komitmen yang dibangun bersama dan dukungan untuk pengembangan perpustakaan," ungkap Syarif.
Lebih lanjut dijelaskan, paradigma perpustakaan saat ini sudah berubah. Peran perpustakaan tidak hanya sekadar manajemen koleksi dan manajemen pengetahuan, tetapi perpustakaan dituntut untuk melakukan transfer pengetahuan.
"Maka jangan sampai pustakawan punya banyak buku tetapi tidak baca buku," lanjutnya.
Syarif Bando pun mendorong pemerintah daerah untuk menyediakan bahan bacaan yang berisi tentang lokal konten. Seperti, sejarah asal usul daerah, potensi SDM, potensi SDA, hingga potensi pariwisata.
Sementara itu, Bupati Subang Ruhimat menyampaikan, sebagai upaya meningkatkan minat baca, pihaknya berencana akan membangun gedung layanan perpustakaan. Gedung layanan perpustakaan tersebut direncanakan akan dibangun di lokasi strategis di Subang.
"Kami sangat membutuhkan suporting bantuan dari pemerintah pusat, supaya minat baca di Subang bisa meningkat dan dapat diimplementasikan sehingga kualitas SDM pun meningkat," tutur Ruhimat.
Wakil Wali Kota Tomohon, Wenny Lumentu menyampaikan kekhawatiran dengan banyaknya generasi muda terutama anak-anak yang lebih suka bermain gadget daripada membaca buku. Padahal melalui buku dapat menambah pengetahuan bagi anak-anak.
"Mari tingkatkan minat membaca agar indeks membaca dapat ditingkatkan. Dengan dmeikian maka pengetahuan dapat ditingkatkan yang akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," terangnya.
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Prakas Agrestian

Berita

Kepala Perpusnas: Diperlukan Komitmen Pemangku Daerah dalam Pengembangan Perpustakaan