Salemba, Jakarta- Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah yang dikelola Perpustakaan Nasional RI kini tengah memasuki tahun ketiga pelaksanaannya. Meskipun pada 2020 akibat dampak pandemi virus Covid19 menyebabkan adanya refocusing penggunaan APBN terkait penyaluran DAK Fisik Subbidang Perpustakaan, namun tingkat penyerapannya terus meningkat.

Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Perpustakaan Nasional Joko Santoso dalam Focus Group Discussion (FGD) Pemaparan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah Tahun Anggaran 2019 dan 2020 pada Rabu (19/5). “Dari sisi penyerapannya kami mencatat kinerja pelaksanaan DAK sudah semakin membaik, baik dari aspek teknis maupun aspek keuangan,” paparnya.

Secara umum penyerapan anggaran DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah TA 2019 adalah 77,43%. Pada 2020 meskipun pagunya mengalami penurunan namun tingkat penyerapan mencapai 98,65%. Dalam kesempatan yang sama juga dilakukan pembahasan progres pelaksanaan DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah Tahun 2021. Joko berharap dengan adanya monev terpadu ini dapat menjadi penggenjot percepatan pelaksanaannya.  

“Pada tahun 2021 nilai pagu DAK Fisik Subbidang Perpustakaan sudah meningkat jauh dibanding tahun 2019 yang hanya 300 miliar kini mencapai 550 miliar. Dan rencananya akan ada di 247 lokasi, jauh lebih merata dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” imbuhnya.

Sasaran DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah tahun 2021 ini sendiri disalurkan dalam beberapa menu yaitu pembangunan gedung, renovasi gedung, perluasan gedung, pengadaan perabot, pengadaan perangkat TIK, dan pengembangan koleksi.

Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menjelaskan pelaksanaan DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan di daerah, mendukung pencapaian dampak target kegiatan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, termasuk dalam upaya peningkatan Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat.

“Diperlukan sinergitas dengan pemerintah daerah agar outcome dan impact yang dicapai dari pelaksanaan DAK Fisik Subbidang Perpustakaan dapat terus meningkat,” sebutnya. Syarif berharap semua pihak memastikan DAK Fisik Perpustakaan Tahun 2021 dapat terlaksana dengan baik dengan melakukan pemantapan dalam pelaksanaan realisasi anggaran dan output fisik lebih baik dari tahun 2019 dan 2020.

“Kami dari Perpusnas berupaya juga terus berkoordinasi dengan mitra kerja dalam pelaksanaan DAK Fisik Perpustakaan Tahun 2021 yaitu Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri,” tambahnya.

Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas Amich Alhumami mengapresiasi hasil monev yang disampaikan sangat menggembirakan. Menurutnya DAK Fisik Perpustakaan Tahun 2021 beperan penting memperkuat kualitas layanan perpustakaan daerah. Di sisi lain Amich berpesan pembangunan perpustakaan tidak boleh berhenti secara fisik saja.

“Gedung yang sudah dibangun dengan megah, di masa pandemi ini dapat dikatakan fungsionalisasinya berkurang. Maka harus berfikir alternatif pemanfaatan secara digital dengan terus dilakukan pemutakhiran dan revitalisasi perpustakaan digital agar dapat terus dimanfaatkan oleh masyarakat,” ungkapnya.

Narasumber yang hadir dari Direktorat Dana Transfer Khusus, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Saddam Husin menyebutkan proyeksi DAK Fisik Perpustakaan Tahun 2022 diharapkan dapat meningkatkan nilai indeks pembangunan literasi masyarakat menjadi 15,0 pada tahun 2022 nanti.

Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah IV Kementerian Dalam Negeri, Zanariah yang turut hadir meminta seluruh pemerintah daerah untuk terus mendukung pembangunan perpustakaan sebagai salah satu urusan pemerintah wajib non layanan dasar.

“DAK fisik diberikan kepada pemerintah daerah sebagai stimulan untuk pemerintah daerah. Maka harap dimanfaatkan sebaik-baiknya. Setelah pembangunan maka harus tetap diupayakan untuk penganggaran perawatan dan pemeliharaannya,” pungkasnya.

Kegiatan yang digelar secara daring ini dihadiri perwakilan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi, Kabupaten/Kota ini digelar secara daring.

Reportase: Eka Purniawati