Balikpapan, Kaltim—Perpustakaan dikelola oleh pustakawan atau tenaga perpustakaan dimana pada abad ke-18 tugasnya sebatas menata buku, di abad ke-19 tugasnya menderetkan buku berdasarkan klasifikasi buku. Namun pada abad ke-21 tugas seorang pustakawan adalah transfer knowledge ilmu pengetahuan yang dimiliki dan menyampaikan kepada seluruh masyarakat. Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando juga mengajak seluruh pemangku kepentingan baik eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun masyarakat untuk turut mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

Syarif berpandangan literasi sudah berkembang pada masa kemerdekaan Indonesia, dimana pada saat kondisi melek huruf hanya dua persen sehingga Proklamator Bung Karno turun langsung ke masyarakat untuk mengenalkan literasi. Kondisi saat ini dinilai sudah jauh berubah dimana tingkat melek huruf penduduk Indonesia sudah mencapai 96 persen dan anggaran pendidikan sudah mendapat 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Tahun ini Perpustakaan Nasional bekerjasama dengan berbagai pihak untuk membangun literasi di Indonesia melalui perpustakaan,” ujar Syarif pada acara Rapat koordinasi daerah (Rakorda) Perpustakaan dan Kearsipan se Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021, pada Selasa (16/3/2021).

Syarif menjelaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia terkait erat dengan literasi. Kepala Perpustakaan Nasional mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memaknai literasi secara luas. Literasi di era Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin menurut versi Perpustakaan Nasional yang dijabarkan dari RPJMN arahan Presiden di sidang kabinet. Yang pertama, kemampuan aksesibilitas terhadap sumber-sumber bahan bacaan terpercaya, terlengkap, terkini. Yang kedua, literasi adalah kemampuan memahami apa yang tersirat dari yang tersurat. Yang ketiga, literasi adalah kemampuan mengemukakan ide atau gagasan baru, inovasi baru, Yang keempat, literasi adalah kemampuan menciptakan barang dan jasa yang bermutu yang bisa dipakai dalam kompetisi global.

Pihaknya telah mengidentifikasi kondisi literasi di Indonesia menjadi hulu dan hilir. Fakta mengungkapkan rendahnya budaya baca masyarakat terdapat pada kondisi hilir. Karenanya, harus ada kerja sama untuk mengatasi kondisi di hulu. Di antaranya, peran negara seperti kebijakan yang dihasilkan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selain itu, peran akademisi, perguruan tinggi, pengarang, penerbit, dan penerjemah, juga dibutuhkan untuk mengatasi kondisi di hulu. Peran seluruh pihak dibutuhkan untuk memastikan buku tersedia dan bisa sampai ke seluruh pelosok Indonesia.

Syarif mendorong perpustakaan menyediakan buku-buku ilmu terapan agar dimanfaatkan masyarakat untuk menambah keterampilan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Seluruh stakeholder di daerah harus menghasilkan buku-buku yang dibutuhkan masyarakat daerahnya. Targetnya, setiap orang baca tiga buku dengan demikian dibutuhkan kurang lebih 810 juta buku di Indonesia.” Pinta Syarif.

Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor dalam pembukaan Rakorda meyatakan memiliki cita-cita agar masyarakat tertarik datang ke perpustakaan. Ilmu pengetahuan tidak hanya didapatkan di lembaga resmi sekolah ataupun perguruan tinggi, namun juga bisa didapatkan di perpustakaan. “Saya merasa punya kepentingan dalam pembangunan sumber daya manusia melalui sarana dan prasarana perpustakaan dan kearsipan yang ada di Kalimantan Timur. Jadi dengan adanya sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan yang bagus dan luar biasa, maka disitu akan muncul sebuah kualitas sumber daya manusia yang baik,” terangnya saat membuka Rakorda Perpustakaan dan Kearsipan daerah se Provinsi Kaltim.

Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan ANRI Sumrahyadi dalam kesempatan tersebut menerangkan pengelolaan arsip dinamis secara nasional terintegrasi melalui aplikasi Srikandi. “Aplikasi Srikandi pada dasarnya merupakan integrasi antara pengelolaan arsip dinamis secara instansional berbasis digital melalui aplikasi SIKD dan secara nasional pada kementerian lembaga dan pemerintah daerah,” jelasnya. Menurutnya pengelolaan arsip dibutuhkan arsiparis yang handal melalui uji kompetensi dan sertifikasi.

Rakorda Perpustakaan dan Kearsipan se Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 turut dihadiri Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Deni Kurniadi, Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan ANRI Sumrahyadi. Selain itu juga diselenggarakan MoU Pengembangan Program Peningkatan Literasi Masyarakat antara Gubernur Kaltim dengan Direktur Utama PT Pupuk Kaltim dan penandatanganan perjanjian kerjasama implementasi sistem informasi pendataan pendayagunaan perpustakaan kaltim antara Kepala Dinas Perpustakan dan Kearsipan Provinsi Kaltim dengan Kepala Dinas Perpustakan dan Kearsipan Kabupaten/Kota se Kaltim.

 

Reporter: Arwan Subakti

Fotografer: Arwan Subakti