Jakarta-Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Mariana Ginting menyampaikan koleksi perpustakaan merupakan aset berharga yang menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat. 
 
Oleh karenanya, penting untuk terus mengembangkan koleksi perpustakaan secara berkelanjutan dengan memperhatikan kualitas dan inklusivitasnya.
 
"Koleksi yang bermutu akan memberikan nilai tambah dalam proses pembelajaran, penelitian, dan juga hiburan bagi para pengguna perpustakaan," ungkapnya dalam Rapat Koordinasi Pengembangan Koleksi Nasional 2024.
 
Rapat Koordinasi yang mengangkat tema Bahan Perpustakaan Bermutu dan Inklusif diselenggarakan secara hibrida pada Kamis, (18/7/2024).
 
Dalam konteks inklusivitas, lanjutnya, koleksi perpustakaan harus dapat diakses oleh semua kalangan tanpa terkecuali. Ini berarti memperhatikan keberagaman kebutuhan dan minat baca dari masyarakat, termasuk masyarakat yang memiliki keterbatasan aksesibilitas.
 
"Sejalan dengan tema hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk terus berkomitmen dalam mengembangkan koleksi perpustakaan yang bermutu dan inklusif,&rdquo; ajaknya.
 
Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai langkah, antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap koleksi yang sudah ada, mengidentifikasi kebutuhan bahan bacaan yang belum tercukupi, serta menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendukung pengembangan koleksi perpustakaan.
 
Deputi menjelaskan sampai akhir bulan Desember 2023, Perpusnas sudah memiliki koleksi lebih dari 8 juta&nbsp; eksemplar. 
 
Dari jumlah tersebut, terdapat koleksi monografi tercetak, naskah kuno yang berjumlah lebih dari 12 ribu eksemplar, koleksi umum buku digital terbitan dalam negeri yang tersedia di aplikasi iPusnas lebih 1,5 juta eksemplar, dan koleksi lainnya.
 
"Selain itu, situs web e-Resources memuat koleksi buku digital terbitan dalam dan luar negeri. Sementara untuk koleksi hasil pelaksanaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, sebanyak lebih dari 3 juta eksemplar," jelasnya.
 
Deputi menegaskan teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk memperluas akses terhadap koleksi perpustakaan, baik melalui digitalisasi maupun penyediaan platform daring yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses bahan bacaan secara mudah dan inklusif.
 
"Dengan koleksi yang beragam dan ditopang dengan spirit transformasi perpustakaan sebagai ruang inklusi sosial, perpustakaan akan menjadi ruang yang terbuka lebar terhadap berbagai perbedaan di masyarakat sekaligus ruang kolaborasi yang dapat memfasilitasi terciptanya berbagai kemungkinan baru dalam lingkup ilmu pengetahuan," tegasnya.
 
Sementara itu dalam sesi diskusi, Analis Kebijakan Ahli Muda Urusan Kepemudaan, Olah Raga, Perpustakaan dan Kearsipan, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Teuku Maimun Riza mengatakan isu penganggaran menjadi salah satu kendala Utama yang dihadapi dinas perpustakaan di daerah dalam pengembangan bahan perpustakaan. 
 
"Dukungan dari pimpinan daerah yang masih kurang, menyebabkan minimnya alokasi anggaran untuk perpustakaan," katanya.
 
Dia mengungkapkan bahwa capaian indeks pembangunan literasi sejak tahun 2020 hingga 2023 terus meningkat, meskipun unsur ketercukupan koleksi hanya sebesar 32,03% dari standar.
 
"Maka masih terdapat kekurangan koleksi perpustakaan sebesar 67,97% dari standar atau kekurangan koleksi sebanyak 372.472.817 judul koleksi," paparnya.
 
Teuku mengingatkan pentingnya peran perpustakaan dalam pembangunan daerah, tidak hanya berfokus pada peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik, tetapi juga dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, dan daya saing daerah.
 
"Dengan adanya Pilkada serentak, saya berharap agar peran perpustakaan dapat dimasukkan dalam visi dan misi kepala daerah yang baru, sehingga peran perpustakaan dalam pembangunan daerah dapat lebih tergambar jelas," harapnya.
 
Sementara itu, Direktur Pengembangan Strategis dan Kebijakan Pengadaan Khusus Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Shahandara Hanitiyo menjelaskan bahwa pengadaan barang dan jasa di bidang perpustakaan termasuk dalam pengadaan yang dikecualikan. 
 
Pengadaan yang dikecualikan ini mencakup pengadaan yang dilakukan berdasarkan tarif barang dan jasa yang dipublikasikan secara luas, pengadaan berdasarkan praktik bisnis yang mapan, serta pengadaan barang dan jasa yang diatur oleh undang-undang lainnya.
 
"Dalam pengadaannya memerlukan keterlibatan jasa profesi tertentu, untuk memastikan bahwa barang-barang yang diadakan benar-benar memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi, serta bermanfaat bagi masyarakat luas," jelasnya.
 
Lebih lanjut, Shahandara menekankan bahwa proses pengadaan barang dan jasa yang dikecualikan harus dilakukan dengan transparan dan sesuai dengan praktik bisnis yang mapan.
 
"Tim teknis yang terdiri dari tenaga ahli akan membantu dalam menilai dan memastikan bahwa barang-barang yang diadakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan," pungkasnya.
 
&nbsp;
 
Reporter : Wara Merdeka
 
Dokumentasi : Prakas Agrestian / Ahmad Kemal

Perpusnas Dorong Penyediaan Bahan Perpustakaan Bermutu dan inklusif

Jakarta - Dalam program meningkatkan kapasitas pengetahuan mengenai Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan penyelenggaraan pemerintahan di bidang perpustakaan, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) mengadakan â€œSosialisasi Pedoman Pengukuran Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)â€, pada Kamis (27/05/2022).Â 
Â 
Kegiatan webinar ini merupakan rangkaian acara yang dilakukan Perpusnas dalam merayakan ulang tahun ke 42- nya dan respons Perpusnas terhadap dari ASN daerah yang memerlukan pedoman ini untuk menyusun Tingkat Kegemaran MembacaÂ  dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang akurat dan valid. Hal ini dikarenakan perlu adanya data yang akurat dan holistik tentang perpustakaan (koleksi, tenaga, layanan, sarana dan prasarana) dalam rangka formulasi kebijakan, pengembangan dan pembinaan semua jenis perpustakaan di Indonesia.Â 
Â 
â€œMelalui Sosialisasi ini diiharapkan tercipta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya pembinaan dan pengembangan perpustakaan melalui pengukuran Indikator Kinerja Kunci bidang Perpustakaan lebih akurat sehingga dapat menjadi bagian dalam memberikan formulasi kebijakan dan strategis dalam upaya pembudayaan kegemaran membaca dan literasi di Indonesiaâ€ Tutur Adin Bondar, Kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca Perpusnas.Â 
Â 
Deddy Winarwan, Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Kemendagri, menekankan pentingnya sosialisasi dan pendampingan untuk ASN daerah dalam perhitungan TGM dan IPLM. â€œTantangan terbesar ada pada Tim Penyedia data dari Dinas Perpustakaan perlu ditingkatkan kemampuan dalam melakukan Perhitungan TGM dan IPLM.â€ Terang Deddy. Dengan demikian, hasil perhitungan dinas perpustakaan dapat mendukung hasil perhitungan Perpusnas sehingga menghasilkan data yang valid dan reliable.
Â 
Taufik Asmiyanto, Dosen Program Studi Ilmu Perpustakaan Universitas Indonesia, menerangkan bahwa perhitungan TGM dan ILPM ini tak hanya dilakukan untuk menjawab IKK urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan mengetahui nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat di tingkat Provinsi/Kota/Kabupaten. â€œDan yang terpenting adalah untukÂ 
mengevaluasi program atau kegiatan kita tahun lalu dan sekaligus merumuskan kebijakan strategi pembangunan dan pendayagunaan perpustakaan ke depannya.â€ Tambah Taufik.Â 
Â 
Luki Wijayanti, Dosen Program Studi Ilmu Perpustakaan Universitas Indonesia,Â  menambahkan sekaligus menutup acara sosialisasi kali ini, â€œOutput dari perhitungan TGM dan ILPM secara nasional adalah untuk terkumpulnya data-data terkait semua jenis perpustakaan sebagai dasar formulasi kebijakan serta pengembangan dan pembinaan perpustakaan di seluruh Indonesia.â€
Â 
Reporter : Noviani maghfiroh
Â

Perpusnas Sosialisasikan Pedoman Pengukuran Tingkat Kegemaran Membaca dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 

Medan Merdeka Selatan, Jakarta &ndash; Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI kembali memberikan penghargaan untuk penulis buku terbaik dan penghargaan kepada pelaksana aktif serah&nbsp; yang tertib menyerahkan karyanya.
Pemberian penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap Pelaksana Serah Karya yang telah tertib melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, serta Pencipta Karya (Penulis buku cetak) yang telah menghasilkan dan menyerahkan karya buku terbaiknya ke Perpustakaan Nasional.
Penilaian dan pemberian penghargaan diberikan kepada penulis karya cetak yang telah menerbitkan karyanya mulai dari tahun 2016 sampai dengan bulan Juli 2022 serta telah diserahsimpankan.
Tahun ini terdapat sembilan buku terbaik dari tiga subjek. Terdiri dari subjek sains dan data, fotografi, dan hukum tenaga kerja.
Untuk subjek sains dan data terbaik pertama diraih buku berjudul Teknik Eksplorasi Data yang Harus Dikuasai Data Scientist karya Bagus Sartono, Dewi Kiswani Bodro, Gerry Alfa Dito.
Subjek fotografi terbaik pertama diraih buku Kisah Mata Fotografi antara Dua Subjek: Perbincangan tentang Ada karya Seno Gumira Ajidarma.
Subjek hukum tenaga kerja, buku berjudul Penyalahgunaan Keadaan (Undue Influence) dalam Perjanian Kerja: Karakteristik, Mekanisme Penyelesaian dan Pencegahan karya Nabiyla Risfa Izzati meraih terbaik pertama.
Sedangkan penghargaan penerbit dan produsen karya rekam, diberikan kepada 10 penerbit dari tiga jenis koleksi terbitan atau publikasi yang diserah-simpankan ke Perpusnas. Diantaranya, buku, buku elektronik dan media cetak terbitan berkala.
Jenis koleksi buku diserahkan kepada penerbit Biru Atma Jaya, Azkiya Pubishing, Gajah Mada University Press, dan IPB Press.
Jenis koleksi buku elektronik, diserahkan Deepublish, Among Karta, Universitas Islam Indonesia serta Universitas Katolik Soegijapranata. Dan jenis media cetak terbitan berkala, diserahkan kepada PT Kompas Media Nusantara (Kompas), dan PT Republika Media Mandiri (Republika).
Sementara itu, Kepala Perpunas Muhammad Syarif Bando mengapresiasi para penulis yang telah menghasilkan bahan bacaan untuk masyarakat. Menurutnya, buku yang dihasilkan merupakan wujud dari kesetiaan kepada bangsa untuk memberikan yang terbaik dalam bentuk tulisan yang dibutuhkan masyarakat.
"Indonesia butuh penulis, Indonesia butuh buku-buku. Penghargaan ini merupakan trigger bahwa Indonesia membutuhkan buku. Saya yakin dan percaya buku yang ditulis para penulis ini adalah buku yang terbaik," kata Syarif dalam Pekan Penghargaan Tahun 2022 yang diselenggarakan secara hybrid pada Senin, (14/11/2022).
Syarif Bando mengatakan, negara yang tumbuh bersama dengan buku pasti negara itu akan maju. Perpustakaan, civitas akademi dan penulis dapat mengambil peran dalam memperbanyak buku-buku untuk memastikan kemenangan di masa akan datang.
"Kami mengharapkan ke depan lebih banyak lagi buku-buku yang kita terbitkan untuk mengakomodir masyarakat dengan ilmu-ilmu terapan. Kita dapat mengambil peran untuk memperbanyak buku agar masyarakat tidak lapar buku," lanjutnya.
Pada kesempatan yang sama, penyanyi Lisa A.Riyanto menyerahkan karya buku cetak daftar lagu A. Riyanto dan harddisk audio lagu A. Riyanto kepada Perpusnas. Putri bungsu A. Riyanto, Lisa A Riyanto mengucapkan terima kasih atas kesempatan untuk berkontribusi mendukung serah simpan karya rekam.
"Keluarga memberikan produksi rekaman lagu-lagu dari almarhum bapak A. Riyanto. Mungkin ini belum semuanya karena ada ribuan lagu yang pernah diciptakan. Keluarga masih mengumpulkan karena keberadaannya masih terpencar. Kami berusaha untuk memberikannya kepada Perpusnas secara teratur," ungkap Lisa.
&nbsp;
&nbsp;
Reportase: Wara Merdeka Dokumentasi: Ahmad Kemal/Andri Tri K

Perpusnas Serahkan Penghargaan untuk Sembilan Penulis Terbaik

Kebon Sirih, Jakartaâ€”Bicara sejarah dan perkembangan perpustakaan adalah bicara mengenai peradaban. Perpustakaan tidak hanya mengelola pengetahuan di setiap zaman, namun adalah saksi bisu dari perubahan. Pustakawan bisa berperan sebagai saksi kunci atau bahkan pelaku dari perubahan itu sendiri. Pustakawan telah menjadi bagian dari motor penggerak perubahan dunia lewat perpustakaan.
Untuk membentuk tenaga perpustakaan seperti itu, perlu dibuat standar kompetensi yang menggambarkan unit kompetensi apa saja yang diperlukan agar perpustakaan aktif terhadap segala perubahan yang terjadi di masyarakat. Sejatinya, pustakawan adalah seseorang yang dianggap memiliki kemampuan mengelola, menyediakan informasi yang sesuai, valid, dan up to date apapun yang dibutuhkan pemustaka.
Standar kompentensi merupakan hal yang mutlak diperlukan dalam mengembangkan pustakawan/tenaga perpustakaan ke arah yang lebih progresif dan bermanfaat bagi masyarakat. Pengembangan kompetensi pustakawan merupakan kunci pengembangan perpustakaan.
â€œPustakawan tidak hanya memiliki kompetensi teknis perpustakaan, namun juga manajerial dan sosio-kultural agar pustakawan mampu memahami, mengidentifikasi apa yang diperlukan masyarakat dan apa yang dapat perpustakaan dan pustakawan lakukan untuk masyarakat,â€ ujar Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Woro Titi Haryati saat membuka prakonvesi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) di Jakarta, Selasa, (30/10).
Sebelumnya, Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 83 Tahun 2012 sudah mengatur SKKNI tentang Perpustakaan. Namun, seiring dinamika yang terjadi di dunia kepustakawan, muncul permintaan agar Permenaker tersebut dikaji ulang. Hasilnya, Perpusnas memutuskan SKKNI untuk diperbaiki terkait Permenaker Nomor 2 dan 3 Tahun 2016 tentang Sistem Standarisasi Kompetensi Tenaga Kerja dan Tata Cara Penerapan SKKNI.
Perbaikan Rancangan SKKNI dibahas ke dalam komisi-komisi yang sudah dibentuk oleh Tim Perumus. Tiap Komisi sesuai tugasnya membahas apakah ada unit kompetensi yang relevan diganti atau dihilangkan. Ada tujuh kelompok diskusi (komisi) yang dipercayai membedah Rancangan SKKNI, antara lain komisi pengembangan koleksi perpustakaan, pengorganisasian bahan perpustakaan, layanan perpustakaan, pelestarian koleksi perpustakaan, pengembangan profesi kepustakawanan, manajemen perpustakaan, penerapan teknologi informasi komunikasi (TIK) perpustakaan.
Pra konvensi SKKNI melibatkan keikutsertaan 75 peserta sebagai keterwakilan, antara lain dari unsur-unsur kepala perpustakaan, asosiasi profesi, forum perpustakaan, lembaga sertifikasi/profesi, lembaga diklat, akademisi, praktisi/pakar, dan Perpusnas selaku instansi teknis. Ada lebih dari 100 unit kompetensi yang menjadi fokus pembahasan dari komisi.
Hasilnya, ada sejumlah rekomendasi yang dihasilkan untuk kemudian diserahkan kepada Ketua Sidang Pleno RSKKNI, dan diteruskan kepada Ketua Komite. Komite selanjutnya menugaskan Tim Perumus untuk menyempurnakan hasil rekomendasi. Hasil penyempurnaan tersebut, nantinya diserahkan kepada Kementerian Tenaga Kerja untuk dilakukan verifikasi eksternal. Setelah hasil verifikasi eksternal keluar, maka selanjutnya akan diadakan Konvensi RSKKNI dengan melibatkan unsur keterwakilan lebih banyak.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan

Pra Konvensi SKKNI : Arah Menuju Pengembangan Perpustakaan Secara Nasional  Â 

Jakarta - Saat ini, pembangunan perpustakaan masuk ke dalam satu dari lima Prioritas Nasional Pemerintah Indonesia, yakni prioritas poin satu terkait Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan. Atensi pemerintah dalam melibatkan perpustakaan merupakan akumulasi dari kinerja, kerja keras, dan pengabdian sepenuh hati para pustakawan Indonesia dalam merawat dan mengembangkan institusi perpustakaan, sehingga pemerintah semakin menyadari peran dan nilai positif perpustakaan bagi masyarakat dan komunitas.
Kolaborasi perpustakaan dan gerakan inklusi sosial dalam bingkai Sustainable Development GoalsÂ (SDGs)Â adalah satu dari sekian isu global yang relevan dengan dunia perpustakaan dan kepustakawanan hari ini. Selain isu tersebut, tentunya ada banyak isu atau topik lainnya yang tak kalah penting untuk dipahami dalam rangka membangun jejaring mitra internasional, salah satunya yakni mengenali seperti apa paradigma dunia internasional terhadap profesi dan institusi perpustakaan.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando bertindak sebagai Keynote Speaker dalam Webinar bertemakan â€œLearn from the global world, act for the nationâ€ yang digelar melalui aplikasi Zoom Meeting, pada Jumat (23/10/2020). Dalam sambutannya, Syarif Bando menyatakan penting hukumnya untuk berdiskusi, mempelajari, dan menyuarakan pergerakan perpustakaan dan pustakawan Indonesia dalam skala global karena sorotan dan pengakuan internasional terhadap kinerja yang telah dilakukan dapat membuat satu jalan advokasi baru untuk menjaring mitra di dunia internasional.
Webinar ini menjadi tempat belajar tentang pustakawan dan kepustakawanan di panggung global untuk melakukan aksi kebaikan di panggung nasional. â€œTarget dari apa yang akan kita pelajari hari ini bermuara pada upaya membangun bangsa Indonesia melalui bidang kepustakawanan dan perpustakaan karena dengan adanya pengakuan akan membuat ruang gerak kita dalam berkreasi dan mengabdi kepada bangsa menjadi semakin leluasa,â€ jelasnya.
Pustakawan Kajian Asia Tenggara di University of Hawaii at MÃ£noa Rohayati Paseng menyampaikan bahwa perpustakaan perguruan tinggi harus bisa memberikan layanan yang membuat mahasiswa nyaman dan dalam pengembangan koleksi harus mengetahui apa yang menjadi kebutuhan mahasiswa. Pada intinya perpustakaan membawa misi untuk mengedukasi dan memberi penerangan kepada bangsa agar generasi mendatang dapat bersiap guna bersaing di dunia luar.
Pada kesempatan yang sama, Pendiri Magbasa Tayo Movement Kevin Conrad T Tansiongco menjelaskan tujuan dari didirikannya Magbasa Tayo Movement antara lain untuk memberikan kesadaran tentang pentingnya perpustakaan dan Taman Baca Masyarakat (TBM) serta menyediakan bahan bacaan dan bantuan dasar teknis bagi masyarakat yang ingin membuka perpustakaan. Karena baginya perpustakaan adalah sumber informasi dan membaca merupakan sebuah kegiatan yang menyenangkan untuk dilakukan.
Webinar yang bertemakan â€œLearn from the global world, act for the nationâ€ ini juga merupakan bagian dariÂ  kegiatan lomba Pemilihan Pustakawan Berprestasi Terbaik Tingkat Nasional Tahun 2020 yang diselenggarakan dari tanggal 18 hingga 24 Oktober 2020. Kegiatan ini diikuti oleh Pustakawan Berprestasi Terbaik Tingkat Daerah/Provinsi dari seluruh Indonesia. Peserta lomba dinilai oleh tujuh Dewan Juri yang terdiri dari akademisi, praktisi dan pakar di bidang kepustakawanan.
Reporter: Basma Sartika

Pustakawan adalah Kunci dari Perkembangan Bangsa

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Sekretaris Jendral KORPRI Nasional Bima Aria Wibisana menekankan ada tiga tugas sebagai anggota KORPRI, diantaranya anggota KORPRI sebagai pelayan publik harus terus meningkatkan kompetensinya untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Demikian disampaikan usai mengukuhkan Dewan Pengurus KORPRI Perpustakaan Nasional, di Aula Gedung Layanan Perpusnas, Rabu (12/02).
"Anggota KORPRI adalah Aparatur Sipil Negara atau ASN yang melakukan pelayanan publik harus terus meningkatkan kompetensinya. Organisasi ini harus bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat,â€ tuturnya.
Selain itu, lanjut Bima, tugas KORPRI menjahit negara ini dalam satu kesatuan menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dilihat dari banyaknya postingan di media sosial seperti facebook dan instagram yang berupaya untuk mengganti Pancasila dan UUD 1945, ini menjadi tugas ASN untuk lebih mendalami rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Mengingat sudah 30 persen PNS yang terpapar akan hal tersebut.
Dan terakhir, tugas KORPRI dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Bima menjelaskan, hal ini bisa dilakukan dengan banyak cara, salah satunya kewirausahaan untuk peningkatan kesejahteraan anggotanya.
â€œKORPRI memiliki program untuk anggotanya yang ingin mencoba membangun suatu bisnis baru, yakni dengan bantuan permodalan, dengan bunga jauh lebih ringan dibandingkan dengan pinjaman di bank. Selain itu juga ada program umroh untuk anggota KORPRI,â€ jelasnya.
Bima berharap, dewan pengurus KORPRI yang baru dikukuhkan, dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik dan mampu membawa perubahan bagi kemajuan dan kemandirian KORPRI.
Reportase : Wara Merdekawati
Fotografer : Raden Radityo

Sekjen KORPRI Nasional Ingatkan Tiga Tugas KORPRI

Tangerang Selatan - Perpustakaan Universitas Pembangunan Jaya (UPJ) yang terakreditasi A diresmikan langsung oleh Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), Selasa (8/8/2023).
Rektor UPJ, Linawati menyampaikan apresiasi tinggi kepada Perpusnas. Hal ini dikarenakan Perpusnas telah memberikan banyak dukungan kepada UPJ. Sebagai contoh, hampir setiap tahun UPJ menerima sumbangan buku baik langsung dari Perpusnas maupun kanal mitra Perpusnas seperti Asia Foundation.
&ldquo;Hari ini, kami kembali mendapatkan 1.500 eksemplar buku siap layan dari Perpusnas. Ini adalah kali kedua kami mendapatkan sumbangan dengan jumlah yang sangat banyak,&rdquo; ucapnya.
Lebih lanjut, Rektor Linawati mengatakan bahwa buku-buku tersebut akan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Dia juga berharap perpustakaan UPJ mampu menjadi jantung yang dapat diandalkan oleh seluruh masyarakat UPJ.
Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando menanggapi bahwa sebagai pembina dari seluruh perpustakaan di Indonesia, Perpusnas bertugas untuk memastikan aktivitas seluruh perpustakaan yang ada berjalan dengan baik.
Selain itu, Kepala Syarif Bando juga mengatakan Perpusnas merupakan bagian daripada kampus mahasiswa. Sehingga para mahasiswa diharapkan datang untuk melakukan aktivitas di Perpusnas.
&ldquo;Semua fasilitas yang ada di Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas di Jalan Medan Merdeka Selatan, gratis. Inovasi dan terobosan baru dari UPJ sangat mungkin untuk bisa diserbarluaskan melalui Perpusnas,&rdquo; ungkapnya.
Di akhir sambutan, Kepala Perpusnas menekankan bahwa perpustakaan perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar, namun juga berkontribusi bagi masyrakatnya.
&ldquo;Perguruan tinggi yang ingin menjadi besar harus menjadikan perpustakaannya prioritas utama dalam mendukung pendalaman pengetahuan sivitas akademik,&rdquo; pungkasnya.
Acara peresmian ini juga dirangkaikan dengan Talkshow Literasi Kesejahteraan dan penyerahan buku UPJ - Indonesia City Metrics oleh Pj. Gubernur DKI Jakarta selaku Pemegang Saham Utama Kelompok Usaha Pembangunan Jaya, Heru Budi Hartono kepada Kepala Perpustakaan.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Andri Tri Kurnia

Berita

Kepala Perpusnas Resmikan Perpustakaan UPJ

Pencarian

Berita Lainnya

Perpusnas Dorong Penyediaan Bahan Perpustakaan Bermutu dan inklusif

Perpusnas Sosialisasikan Pedoman Pengukuran Tingkat Kegemaran Membaca dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Perpusnas Serahkan Penghargaan untuk Sembilan Penulis Terbaik

Pra Konvensi SKKNI : Arah Menuju Pengembangan Perpustakaan Secara Nasional Â

Pustakawan adalah Kunci dari Perkembangan Bangsa

Sekjen KORPRI Nasional Ingatkan Tiga Tugas KORPRI