Rawamangun, Jakarta-Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Perpustakaan Nasional Repulik Indonesia (Perpusnas) E. Aminudin Aziz menerima audiensi Ketua Umum Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) Arys Hilman Nugraha di Ruang Rapat Sekretaris Badan Bahasa Kantor Badan Bahasa, Senin (27/5/2024).
 
Dalam audiensi tersebut, Arys menekankan bahwa minat baca masyarakat Indonesia sebenarnya tinggi. Hal ini terbukti dari respon positif saat kegiatan bagi-bagi buku di berbagai tempat.
 
"Minat baca masyarakat kita tidak rendah, bahkan bisa dikatakan tinggi. Setiap kali ada pembagian buku, responnya luar biasa. Kami sebagai penerbit selalu mengutamakan kualitas agar buku yang disajikan kepada masyarakat memiliki standar yang baik," ujarnya.
 
Dia mengatakan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan Nasional dijelaskan bahwa undang-undang tersebu mencakup prinsip 3M yakni mutu, murah dan merata. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah akses terhadap bahan bacaan bermutu.
 
&ldquo;Meski melek huruf dan minat baca sudah baik, akses terhadap bahan bacaan masih menjadi kendala. Buku-buku bermutu sering kali tidak sampai ke masyarakat karena kebijakan perpustakaan yang masih selektif berdasarkan harga. Di daerah, keputusan pembelian buku sering kali didasarkan pada diskon yang didapat, bukan kualitas,&rdquo; jelasnya.
 
Arys menambahkan bahwa ada kesenjangan antara koleksi buku di ritel dengan di perpustakaan, sehingga masyarakat yang membutuhkan bacaan berkualitas tidak mendapatkannya. 
 
&ldquo;Kita harus memperhatikan kualitas buku yang masuk ke perpustakaan. Pemerintah perlu bekerja sama dengan penerbit untuk membangun budaya baca yang kuat,&rdquo; imbuhnya.
 
Menanggapi hal tersebut, Kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca Nurhadi Saputra mengakui perpustakaan di daerah memiliki kendala dalam pengadaan buku.
 
"Terutama daerah yang jauh dari kantor penerbitan, mereka kesulitan untuk bertemu produsen atau dalam hal ini penerbit," ungkapnya.
 
Tak hanya itu, harga buku yang ditawarkan pun tidak sebanding dengan ongkos kirim yang lebih mahal. "Harga ongkos kirim yang lebih mahal ini menjadi kendala," lanjutnya.
 
Padahal, perpustakaan di daerah dituntut untuk memenuhi jumlah koleksi sesuai rasio koleksi dengan jumlah penduduk yakni 1:2.
 
Sementara itu, Plt. Kepala Perpusnas menyampaikan bahwa Perpusnas berkomitmen untuk menyediakan bahan bacaan berkualitas. Perpusnas juga sedang fokus dalam penciptaan 10.000 ruang baca di desa-desa yang masing-masing akan mendapatkan 1.000 judul buku.
 
&ldquo;Perpustakaan bukan hanya tempat menyimpan buku, tetapi juga pusat kegiatan masyarakat. Kami berkomitmen untuk memastikan setiap ruang baca ini memiliki koleksi buku yang bermanfaat dan merata,&rdquo; ujarnya.
 
&nbsp;
 
&nbsp;
 
Reporter: Wara Merdeka
 
Dokumentasi : Ahmad Kemal / Prakas Agrestian

Audiensi Ketua Umum IKAPI Soroti Tantangan Akses Buku Berkualitas

Jakarta,&nbsp; Sebagai upaya dalam meningkatkan peran perpustakaan dalam pendidikan, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) melalui Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi (PSMPT) menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pengembangan Perpustakaan Perguruan Tinggi.
 
Kegiatan yang diselenggarakan selama tiga hari, 6-8 Maret 2024 ini diikuti sebanyak 100 perpustakaan perguruan tinggi yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
 
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Adin Bondar menyampaikan perubahan peradaban dan revolusi teknologi membutuhkan perubahan yang signifikan dalam konsep perpustakaan perguruan tinggi.
 
"Pustakawan bukan hanya menjalankan rutinitas, tetapi juga harus membawa dampak positif dan memiliki kecakapan literasi yang kuat," ungkapnya, saat membuka Bimbingan Teknis Pengembangan Perpustakaan Perguruan Tinggi, Rabu (6/3/2024).
 
Dalam konteks pembangunan nasional, lanjutnya, perpustakaan memiliki dampak sosial ekonomi yang signifikan, dan literasi menjadi kunci utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Perpusnas tengah melakukan perbaikan dan penataan ulang Standar Nasional Perpustakaan (SNP) untuk memastikan perpustakaan perguruan tinggi memenuhi standar yang ditetapkan," lanjutnya.
 
Selain itu, dia menjelaskan peran perpustakaan di perguruan tinggi tidak hanya sebagai repositori, melainkan juga sebagai penggerak pengetahuan yang dapat berkontribusi dalam analisis bibliometrik untuk mendukung reputasi universitas.
 
"Perpusnas menyediakan akses literatur digital seperti e-resources, Indonesia One Search (IOS) dan BintangPusnas Edu untuk memastikan akses pengetahuan yang mudah diakses dari berbagai perangkat," jelasnya.
 
Deputi Adin menekankan perpustakaan perlu bertransformasi dalam mendukung konsep "Merdeka Belajar". Transformasi ini mencakup adaptasi perpustakaan perguruan tinggi untuk memenuhi kebutuhan civitas akademika dengan baik.
 
"Perpustakaan berperan sebagai belajar masyarakat dan civitas akademik. Transformasi perpustakaan diharapkan dapat mendukung konsep Merdeka Belajar, sementara pustakawan diharapkan dapat memetakan tren penelitian," jelasnya.
 
&nbsp;
 
Reporter: Wara Merdeka
 
Dokumentasi: Prakas Agrestian

Bimtek Pengembangan Perpustakaan PT, Upaya Tingkatkan Peran Perpustakaan dalam Pendidikan

Salemba, Jakarta-Penguatan budaya baca, literasi, inovasi dan kreatifitas untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan dan berkarakter menjadi salah satu program prioritas nasional di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Program ini kemudian diturunkan kedalam sejumlah kegiatan prioritas nasional, yang pertama terkait dengan penguatan budaya baca, yang kedua terkait dengan pengayaan konten literasi dan yang terakhir adalah pemerataan layanan perpustakaan yang berkualitas.
Hal tersebut diutarakan oleh Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Joko Santoso pada saat menerima kunjungan kerja Bupati Halmahera Selatan Hasan Ali Bassam Kasuba beserta jajaran pada hari Jumat (26/04/2024).
&ldquo;Inilah saya kira upaya-upaya kita untuk terus memperkuat budaya baca dan literasi. Karena kita mempercayai bahwa dengan kuatnya budaya baca dan literasi, kita bisa perkuat indeks pembangunan manusia dan yang paling penting juga upaya kita untuk menyongsong generasi emas Indonesia 2045,&rdquo; jelasnya.
Senada dengan Joko Santoso, Bupati Halmahera Selatan Hasan Ali Bassan Kasuba memiliki harapan yang sama agar nilai budaya baca dan literasi di masyarakat Halmahera Selatan meningkat. Namun pada kenyataannya ada beberapa tantangan yang terjadi. Salah satunya adalah akses yang terbatas dimana 78% wilayah Halmahera Selatan berupa lautan, serta sulitnya pemerataan literasi dan minat baca di masyarakat. Ini disebabkan oleh belum adanya pendirian Gedung Fasilitas Pelayanan Perpustakaan Daerah di Halmahera Selatan.&nbsp; 
&ldquo;Diluar lembaga pendidikan yang ada, memang ada beberapa komunitas literasi juga yang cukup aktif dan sering melakukan kegiatan di Halmahera Selatan, namun belum bisa berjalan dengan baik karena belum mempunyai fasilitas yang memadai,&rdquo; terangnya.
Lebih lanjut Hasan Ali Bassam Kasuba berharap dengan kedatangannya ini, Halmahera Selatan akan mempunyai gedung fasilitas pelayanan perpustakaan yang bisa menjadi penunjang dan pendukung tidak hanya untuk masyarakt umum tertapi juga untuk lembaga-lembaga pendidikan. 
Menanggapi hal tersebut, Sestama menjelaskan mengenai Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sub bidang perpustakaan dimana tidak bersifat reguler namun bersifat penugasan. Sehingga jika ada usulan kebutuhan dari daerah maka perlu melengkapi dokumen yang diperlukan selengkap mungkin dan dengan kualitas yang sangat baik sesuai dengan persyaratan yang ada sesuai dengan Keputusan Presiden yang berlaku.
Selain itu, Sestama menegaskan pentingnya dilaksanakan program-program yang dilakukan pemerintah daerah jika gedung fasilitas layanan perpustakaan telah selesai didirikan sehingga terjadi kunjungan masyarakat setiap hari ke perpustakaan serta menjadikan perpustakaan ruang publik yang ramah untuk masyarakat dengan menghilangkan kesan-kesan birokrasi.
Reporter: Anastasia Lily
Fotografer: Alfian

Membangun Budaya Literasi di Halmahera Selatan

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Pustakawan yang eksistensinya telah diakui oleh pemerintah dituntut untuk mampu meningkatkan kualitas serta harkat dan martabat hidup masyarakat kaum marjinal.
Demikian disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Muhammad Syarif Bando, kala memberikan sambutan pada kegiatan Orasi Ilmiah Pustakawan Ahli Utama yang berlangsung secara hibrida, Selasa (11/10/2022).
Syarif Bando juga mengatakan pustakawan dewasa ini harus mampu lebih fokus untuk meyakinkan seluruh stakeholders akan keberadaan perpustakaan dalam kehidupan mereka. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan yang cukup signifikan antara implementasi dengan ilmu yang didapat oleh masyarakat saat mengenyam pendidikan formal.
Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang digaungkan oleh Perpusnas dalam hal ini sangat berperan untuk merubah hidup masyarakat menjadi lebih baik. Dia menegaskan, perpustakaan secara nyata berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian nasional melalui pembekalan kemampuan untuk membangun usaha kepada masyarakat.
â€œYang paling penting adalah bagaimana cara kita bisa merubah bangsa kita menjadi bangsa yang besar dengan mangimplementasikan 70% transfer knowledge kepada masyarakat,â€ jelasnya. Â 
Di hari pertama kegiatan orasi ilmiah ini, Kepala Perpusnas mengukuhkan lima Pustakawan Ahli Utama yakni Kamaludin dari Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Hartono dari Perpusnas, Luh Putu Haryani dari Sekretariat Daerah Bali, Supratomo dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Timur (Dispusip Jawa Timur), dan Mariana Ginting dari Perpusnas.
Sementara itu, Pustakawan Ahli Utama, Mariana Ginting menjelaskan penetrasi teknologi digital sedikit banyak mengakibatkan timbulnya pergeseran kebiasaan membaca buku. Saat ini, para pembaca dimudahkan untuk mendapatkan informasi melalui gawai yang mereka miliki.
Seiring dengan penetrasi teknologi digital, penerbit juga dihadapkan dengan tuntutan baru untuk dapat beralih menggunakan platform digital dalam upaya meningkatkan penjualan bukunya. â€œTidak hanya buku tercetak, penerbit harus mampu menjual buku berformat digital,â€ terangnya.
Pustakawan Ahli Utama, Kamaludin dalam orasi ilmiahnya memaparkan pustakawan juga berperan dalam penataan sumber daya audiovisual terintegrasi nasional. Dia mendapati kondisi bahwa sumber daya audiovisual yang dimiliki 4 (empat) lembaga diantararanya LIPI, LAPAN, BPPT, dan BATAN yang tergabung dalam BRIN belum terintegrasi.
Pengintegrasian sumber daya audiovisual secara nasional diharapkan dapat menjadi modal pengembangan budaya riset. â€œPeran dan tanggung jawab yang diampu oleh pustakawan ini harus bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan baik di dalam maupun di luar instansi,â€ pungkasnya.
Pada kesempatan lainnya, Pustakawan Ahli Utama, Luh Putu Haryani menerangkan perpustakaan berperan tidak hanya sebagai tempat peminjaman buku namun juga membina anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dengan Layanan Invokasi (Inklusi, Advokasi, dan Edukasi). Baginya anak adalah harapan bangsa di masa yang akan datang sehingga kehidupannya wajib diperhatikan dengan baik.
Pada penelitiannya, dia menemukan permasalahan Warga Binaan Anak (WBA) yang kemudian dikelompokkan menjadi 3 (tiga) masalah yaitu Pendidikan, Kepribadian dan Psikologis, serta Hiburan/Rekreasi. â€œUntuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan program pembinaan yang komprehensif meliputi program Pendidikan yang lebih luwes, bimbingan/advokasi kepribadian dan psikologi, serta program lain yang bersifat inklusi,â€ ungkapnya.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Prakas Agrestian

Pustakawan Wajib Dampingi Masyarakat Jadi Sejahtera

Perpustakaan Nasional melalui Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus (Pusat PPUK) telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang mampu menggerakkan peningkatan literasi di masyarakat. Untuk melihat dampak dari program yang telah dijalankan terkait Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Perpustakaan, Bantuan Mobil dan Motor perpustakaan, Bantuan Komunitas, Bantuan POCADI, bantuan dari Transfromasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, dan lainnya&nbsp;perlu dilakukan penilaian dengan ukuran-ukuran yang dapat menjadi tolok ukur keberhasilan atau kurangnya program sebagai bagian monitoring dan evaluasi.
Berdasarkan survei, hasil pengujian terhadap pelayanan yang dilakukan dari Unit Pusat PPUK mencakup&nbsp;kompetensi pelaksana&nbsp; terbaik dengan nilai indeks 4.00 yang berkaitan dengan perilaku pelaksana dengan indeks 3.4. Hal ini memiliki arti bahwa&nbsp; kemampuan melayani pelaksana di Unit diberikan apresiasi oleh penerima manfaat. Selanjutnya, penilaian&nbsp;moderate atau menengah ditemukan hal-hal terkait persyaratan, Sistem mekanisme dan prosedur, Produk spesifikasi dengan indeks masing-masing 3.3. Sementara itu, indeks yang perlu perhatian lebih dalam adalah penanganan pengaduan dalam permasalahan yang muncul akibat dari bantuan yang diberikan, serta regulasi terakit. Terdapat juga kendala lain perihal biaya dan tarif ekspedisi yang tidak tercakup dalam bantuan.
Merujuk indeks hasil penilaian, beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan yaitu dengan mempertahankan unsur-unsur yang telah mencapai indeks tertinggi, mendorong indeks yang bernilai menengah dengan intensitas koordinasi antar kelompok kerja hingga capaian akan tumbuh lebih baik, serta memberikan treatment yang lebih intens terhadap unsur yang masih dibawah indeks atu masih kurang optimal dengan perhatian dan penguatan khusus.
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;

Survei Dampak Kegiatan terkait Pelayanan Pada Unit Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus (Bantuan Perpustakaan dsb.) 

Jakarta - Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando menerima secara langsung kunjungan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Elto di Ruang Rapat Pimpinan Gedung Layanan Perpusnas, pada Senin (25/10/2021).
Dalam kunjungan tersebut, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur, Elto menyampaikan realisasi fisi dana dekosentrasi yang sudah mencapai 100 persen, sedangkan realisasi keuangan mencapai 97 persen.
Disampaikan pula progress pembangunan gedung perpustakaan di Kabupaten Penajam Paser Utara yang merupakan lokasi Ibu Kota Negara (IKN) sudah berjalan 91 persen. Meskipun sedikit terlambat, namun pembangunan perpustakaan tersebut diperkirakan selesai pada Desember tahun ini.
"Memang ada sedikit keterlambatan dalam proses pembangunan perpustakaan di lokasi IKN, dikarenakan situasi pandemi sehingga pengiriman bahan material sedikit terhambat. Namun, kami targetkan pada Desember nanti sudah selesai," papar Elto.
Sementara itu, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengapresiasi progres yang dicapai Pemerintah Provinsi Kaltim, terutama peran dinas perpustakaan dalam mengembangkan perpustakaan dan kearsipan di Kaltim, membantu tugas pokok, fungsi perpusnas secara teknis.
"Perlu dipahami bahwa di bulan Oktober ini, semua kegiatan pembangunan yang menggunakan dana dekonsentrasi maupun dana alokasi khusus (DAK) diharapkan sudah dalam progres akhir," ungkapnya.
Syarif Bando mengingatkan, semua proses untuk penyediaan DAK untuk tahun 2022 telah selesai, sehingga diharapkan dapat segera direalisasikan. Menu DAK di tahun 2022 dan 2023 diantaranya, pembangunan gedung baru, perluasan gedung, penyediaan TIK, hingga perabot.
Â 
Reportase : Wara Merdeka
Fotografer : Ahmad Kemal Nasution

Pembangunan Gedung Perpustakaan di IKN Ditargetkan Selesai Desember 2021

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI mendukung adanya kebijakan program Satu Data Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 39/2019 tentang Satu Data Indonesia. Satu Data Indonesia (SDI) merupakan upaya pemerintah dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas tata kelola data pemerintah.Â 
Perpustakaan Nasional sebagai salah satu Lembaga Negara non Kementerian yang bergerak di bidang perpustakaan juga ikut andil dalam penyajian data tentang perpustakaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Perpusnas bertugas sebagai pembina dari perpustakaan umum, khusus, sekolah dan perguruan tinggi.
"Maka menjadi kewajiban yang fundamental bagi Perpusnas untuk melaporkan data yang berkaitan dengan perpustakaan. Maka aspek perpustakaan ini harus dibuatkan aplikasi agar kita mudah mendapatkan data yang namanya perpustakaan berbasis wilayah," Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando pada arahannya dalam evaluasi implementasi aplikasi Big Data Perpustakaan Nasional RI, Sabtu (17/4/2021).
Data yang dimaksud diantaranya mengenai data yang mencakup aspek-aspek perpustakaan (data pustakawan, jumlah perpustakaan, data koleksi, data anggaran, data aplikasi TIK), data analisis perkembangan perpustakaan di Indonesia, langkah strategis untuk meningkatkan kegemaran membaca.
Syarif Bando meminta jajarannya untuk melengkapi data yang saat ini sudah ada. "Karena tujuan dari data-data ini nantinya untuk pengambilan kebijakan. Jadi mari kita data secara rinci dan bisa diakses secara real time dimana dan kapan saja," tuturnya.
Sementara itu Pengembang Indonesia One Search, Ismail Fahmi memberikan masukan terhadap aplikasi Big Data Perpustakaan Nasional, diantaranya dengan membuat landscape ilmu pengetahuan dan perpustakaan Indonesia setiap tahun. Misalnya, berapa jumlah perpustakaan di Indonesia, jumlah buku tahun ini yang dibuat dengan versi nasional maupun provinsi.
"Kalau dilakukan secara konsisten ini luar biasa. Selain itu akan menjadi referensi seluruh indonesia tentang kondisi perpustakaan dan ilmupengetahuan indonesia," jelasnya.
Kedua, lanjut fahmi landscape yang sudah disusun dapat menjadi sumber data dari big data. Dan terakhir, untuk melakukan hal tersebut haruslah dibuat tim yang terdiri dari tiga tenaga ahli, yakni ahli matematika, ahli komputer dan ahli perpustakaan.
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Radhitya Purnama

Berita

Kesiapan Perpusnas Menuju Big Data