Bimtek Pengelola Perpustakaan Digital Melalui Aplikasi INLIS Lite di Kabupaten Fakfak ini diikuti oleh peserta pengelola perpustakaan kabupaten, sekolah, dan desa. Peserta dibekali cara instalasi, penggunaan aplikasi INLIS Lite, mengolah buku, dan otomasi perpustakaan berbasis teknologi digital.&nbsp;
<iframe src="https://www.youtube.com/embed/v4a7S93_DAc?si=DpbS0wpoLVQRgUMT" width="560" height="314" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>

<p class="p1" style="margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: normal; font-family: 'Helvetica Neue';">The Technical Guidance for Digital Library Management through the INLIS Lite Application in Fakfak Regency was attended by participants managing district, school and village libraries. Participants are provided with installation methods, using the INLIS Lite application, processing books, and digital technology-based library automation.

Bimtek Pengelola Perpustakaan Digital Melalui Aplikasi INLIS Lite Kabupaten Fakfak, Papua Barat

Jakarta â€“ Penerbit Perpusnas Press menggelar diskusi buku berjudul ASN Bangga Melayani Bangsa sekaligus sosialisasi e-Publishing, Selasa (16/8) di Ruang Auditorium Perpusnas, Jl. Salemba Raya Jakarta. Buku yang dibahas adalah hasil tulisan 18 pegawai Perpusnas dalam kegiatan kompetisi penulisan Perpusnas Press tahun 2021, kolaborasi dengan KORPRI Perpustakaan Nasional. Kegiatan diikuti penulis buku, pegawai di lingkungan Perpusnas dan beberapa dari Komunitas Pelita (Penulis Literasi Pustaka).
Dalam sambutannya Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Humas, Sri Marganingsih menyampaikan bahwa kegiatan diskusi buku ini sebagai bagian dari kegiatan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia Ke-77.
â€œDalam rangka turut menyemarakkan Peringatan Ulang tahun Ke-77 Republik Indonesia sekaligus menginternalisasi nilai-nilai ASN Berakhak yang diterjemahkan dalam tulisan kemudian dibukukan dan diterbitkan oleh perpusnas Press dalam Buku Antologi, ASN Bangga Melayani Bangsa, maka kegiatan hari ini sangat penting untuk kita semua. Bukan hanya bagi para penulis, tetapi seungguhnya memiliki makna bagi setiap ASN di Perpustakaan Nasional RI,â€ urai Sri Marganingsih.
Meski peserta yang hadir dalam kegiatan ini terbatas, tetapi kisah, pengalaman dan pengetahuan para penulis nantinya dapat disebarluaskan kepada semua ASN di Perpusnas. Demikian juga untuk content dari buku juga telah tersedia secara digital yang dapat dibaca dan diakses melalui aplikasi Sistem Informasi penerbitan (SiPena) dan platform Perpustakaan Digital di iPusnas.
Sebagai pembahas dalam diskusi Buku ASN Bangga Melayani Bangsa adalah beberapa penulis yaitu Ilsa Nurul Oktaviani (Pusat Analisis Perpustakaan dan pengembangan Budaya Baca), Syahrul (Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara), Dede Gimilar (Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara), Johar Dwiaji Putra (UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta), M. Yanuar Hafidz (UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno) dan Edi Wiyono (Pemimpin Redaksi Perpusnas Press) dengan dipandu moderator Elsa Tuasamu (Subkoordinator Penerbitan).
Para penulis berbagai pengalaman dan pengetahuan terkait tema-tema yang diangkat dalam tulisan buku ini. Dengan pendekatan core value ASN Berakhlak, penulis menerjemahkan nilai-nilai yang terkandung kemudian menghubungkannya dengan realitas yang terjadi, baik terkait pengalaman pribadi maupun yang berhubungan dengan pekerjaan sehari-hari di unit kerja masing-masing.
Dalam kesempatan ini, Edi Wiyono juga memaparkan dan menjelaskan tentang implementasi TIK di penerbitan yang diterjemahkan dengan hadirnya aplikasi SiPena, dimana didalamnya terintegrasi dengan ePublishing.
â€œHal ini sesungguhnya adalah respon kami dalam menjawab perkembangan TIK dan sebagai bagian dari penerapan SPBE di lingkungan Perpusnas. Selain itu juga untuk memberikan kemudahan akses bagi pembaca terhadap buku-buku yang telah kami terbitkan. Di sisi lain juga memberikan kemudah kepada para penulis dalam mengirimkan naskah atau tulisannya untuk bisa masuk ke redaksi Perpusnas Press,â€ tambahnya.
Bagi siapa saja yang ingin membaca buku ASN Bangga Melayani Bangsa, dapat membaca dan mengunduh secara online/digital di SiPena (<a href="http://press.perpusnas.go.id">http://press.perpusnas.go.id</a>) dan platform iPusnas. Sementara disisi lain, bagi yang ingin mengirimkan naskah/tulisannya untuk diterbitkan erpusnas Press dapat disubmit di ePublishing (<a href="https://epublishing.perpusnas.go.id">https://epublishing.perpusnas.go.id</a>).
Reporter : Edi Wiyono

Diskusi Buku Karya Pegawai Perpusnas "ASN Bangga Melayani Bangsa"

Jakartaâ€”Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando, menyatakan pentingnya penetapan standar nasional Indonesia (SNI) untuk bidang personal atau manusia.
Standardisasi manusia merupakan hal yang urgen karena akan memberikan dampak kepada masyarakat. Dia menekankan, hal ini selaras dengan kebijakan Presiden Joko Widodo untuk peningkatan sumber daya manusia (SDM) unggul.
â€œKalau dulu kita banyak memberikan standar pada input, proses, dan output, maka sekarang harus menetapkan standar pada outcome dan impact. Nah ini memang tantangan kita, maka kemudian tuntutan kita untuk membuat standardisasi untuk personal ini semakin urgent terutama dalam menjabarkan RPJMN Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin, tentang SDM unggul,â€ ujarnya dalam webinar dengan tema Menjadi Perpustakaan Bertaraf Internasional dengan Standar Nasional Indonesia yang diselenggarakan Badan Standardisasi Nasional (BSN) bekerja sama dengan Perpusnas, pada Kamis (10/3/2022).
Dia menjelaskan, dalam menghadapi revolusi industri 4.0, dibutuhkan kecakapan literasi. Disebutkan bahwa penguasaan literasi yang baik akan membantu manusia secara personal dan komunal dalam menghadapi dunia virtual yang semakin rumit dan cerdas.
Saat ini, Perpusnas merumuskan literasi sebagai kedalaman pengetahuan seseorang. Pada tingkatan tertinggi, literasi adalah kemampuan untuk menghasilkan barang dan jasa yang mampu bersaing di pasar global. Pada saat literasi tertinggi tercapai, kesejahteraan masyarakat dan peningkatan devisa negara akan terpenuhi. Saat ini, dia menilai, Indonesia belum mencapai hal tersebut. Untuk itu, dibutuhkan SDM yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
â€œKemudian bagaimana standar orang yang menguasai ilmu pengetahuan teknologi tetapi memiliki kemampuan kreativitas dan inovasi seperti apa yang tinggi dan bagaimana orang ini bisa menciptakan lapangan kerja, kemudian mengurangi pengangguran, meningkatkan income per capita, menambah devisa negara, memajukan kesejahteraan?â€ urainya.
Dia berharap BSN akan memberikan pendampingan kepada Perpusnas, terutama dalam mendukung pemenuhan SNI, yakni Sistem Manajemen Layanan dan Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Selain itu, BSN telah menetapkan tiga SNI di bidang perpustakaan, yaitu SNI Manajemen Koleksi Perpustakaan, SNI Statistik Perpustakaan, dan SNI Indikator Kinerja Perpustakaan.
â€œKami sangat senang dan berterima kasih jika SNI sistem manajemen layanan dan SNI sistem manajemen keamanan informasi diprioritaskan di waktu yang akan datang,â€ tuturnya.
Sementara itu, Kepala BSN, Kukuh S. Achmad, mengungkapkan perpustakaan harus menerapkan standar internasional terkait dengan manajemen pengelolaan perpustakaan. Mengingat perpustakaan sebagai institusi yang mengumpulkan pengetahuan tercetak dan terekam, serta harus mengelolanya dengan cara khusus demi memenuhi kebutuhan intelektual para penggunanya melalui beragam cara interaksi pengetahuan, dan harus selalu mengikuti perkembangan teknologi.
â€œDengan jumlah data dan informasi yang begitu kaya, tentu diperlukan manajemen dan pengelolaan informasi untuk memastikan kualitas pelayanan yang prima bagi para pengguna. Dalam manajemen tersebut, saya rasa rasa sudah saatnya perpustakaan perlu berkenalan dengan standar yang terkait dengan pengelolaan perpustakaan,â€ tukasnya.
Dalam kaitan ini, BSN telah menyusun dan menetapkan beberapa SNI di bidang perpustakaan antara lain SNI ISO TR 19814-2017 (2021) Manajemen Koleksi Perpustakaan, SNI ISO 2789-2013 (2020) Statistik Perpustakaan, dan SNI ISO 11620-2014 (2020) Indikator Kinerja Perpustakaan.
Selain itu, terdapat dua SNI yang dapat dijadikan panduan dalam mengelola perpustakaan yakni ISO SNI 20000-1-2018-Sistem Manajemen Layanan yang mengatur manajemen layanan teknologi informasi dan SNI ISO IEC 27001-2013-Sistem Manajemen Keamanan Informasi.
â€œSNI-SNI tersebut kita adopsi dari standar internasional. Jadi ketika nanti kita perpustakaan atau pengelola perpustakaan di Indonesia menerapkan standar yang sudah diadopsi dari Standar Nasional Indonesia, yang notabene adalah standar internasional, maka tujuan kita melakukan webinar menjadikan perpustakaan Indonesia bertaraf internasional dengan menerapkan Standar Nasional Indonesia, mudah-mudahan bisa terwujud,â€ pungkasnya.
Pada kesempatan tersebut, Kepala UPT Perpustakaan Universitas Syiah Kuala, Rudi Kurniawan, membagikan upaya pihaknya dalam mewujudkan perpustakaan bertaraf internasional dengan SNI. Perpustakaan ini meraih SNI Award yakni pada 2019 dan 2021 untuk peringkat perunggu dari BSN.
Berdiri sejak 1970 di fakultas ekonomi, UPT Perpustakaan Syiah Kuala menyatukan seluruh perpustakaan di Universitas Syiah Kuala pada 1994. Pembenahan terus dilakukan hingga mulai 2015, perpustakaan mendapatkan beragam SNI. Pada 2012, perpustakaan meraih akreditasi A dari Perpusnas. Disebutkannya bahwa perpustakaan tidak hanya tempat mahasiswa membaca buku, tapi tempat berkumpul dan berkreativitas.
â€œKami melakukan penjaminan mengikuti standar nasional Indonesia ini, tujuan utamanya bukan untuk mendapatkan sesuatu untuk mengatakan sudah SNI atau sebagainya. Akan tetapi adalah bagaimana menggunakan esensi ini untuk meningkatkan pelayanan, itu semangat yang kami bangun. Dengan semangat menjadikan perpustakaan meningkat,â€ pungkasnya.
Reporter: Hanna Meinita

Menjadikan Perpustakaan Bertaraf Internasional dengan SNI  Â 

Â  Â  Â JANGANKAN membeli buku untuk makan saja susah. Inilah ironi, satu sisi ingin memacu lirasi yang mensejahterakan, di sisi lain ada kemiskinan, mereka terbelit persoalan untuk sesuap nasi. Boleh kita sebut semacam liter(n)asi untuk mengggambarkan bagaimanan susahnya mencari seliter nasi. Dengan alokasi 20% dari APBN untuk sektor pendidikan mestinya mampu mencerdaskan bangsa sekaligus memajukan kesejahteraan umum, sehingga kemiskinan benar-benar dapat diatasi, bukan sekedar angka-angka. Ironi bahwa lulusan SMK (Sekolah Menegah Kejuruan) ternyata banyak yang menganggur mencapai Â 8,49 persen dari angka TingkatÂ PengangguranÂ Terbuka (TPT) di Indonesia sebesar 6,88 juta orang, dan lebih dari 50% pendidikan angkatan kerja rendah yakni SD dan SMP. Hal tersebut dikarenakan adanya mismatch dan mislink antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Ada yang salah dengan system pendidikan kita dan perlu perubahan yang komprehensif, tepat dan revolusioner agar pada 2030 kita dapat memetik hasil dari insentif/bonus demografi, bukan sebaliknya menjadi beban demografi.
Â  Â  Â Prestasi Masih Tertinggal Â  Â  Â Update data Organization for Economic Co-operation and DevelopmentÂ (OECD) tahun 2017 menunjukkan bahwa Indonesia berada di urutan ke-57 dari 65 negara dalam hal kemampuan membaca, matematika, dan ilmu pengetahuan. Kemudian, skor PISA (Programme for International Student Asessment ) pada 2019 skor membaca Indonesia ada di peringkat 72 dari 77 negara, skor matematika ada di peringkat 72 dari 78 negara, dan skor sains ada di peringkat 70 dari 78 negara. Masih sangat tertinggal dibandingkan negara-negara lain, termasuk di Asean. Parameter yang dikukur utuk aspek membaca adalah kemampuan itu diartikan sebagai kapasitas murid untuk memahami, menggunakan, evaluasi, merenungkan, dan memakai teks untuk mencapai tujuan, mengembangkan pengetahuan dan potensi, serta berpartisipasi di dalam masyarakat. Aspek matematika adalah kapasitas murid untuk merumuskan, menggunakan, dan menafsirkan matematika di berbagai konteks. Ini termasuk penalaran matematika dan memakai konsep, prosedur, fakta, dan perangkat matematika untuk menggambarkan, menjelaskan, dan memprediksi fenomena. Dan aspek sains adalah kemampuan sains diartikan sebagai kemampuan untuk menghadapi isu-isu terkait sains dan dengan gagasan-gagasan sains, sebagai anggota masyarakat yang berpikir. Kondisi ini menunjukan bahwa literasi kita masih rendah yang mengakibatkan kontribusi rendah untuk menyokong produktivitas bangsa. Ini berujung pada rendahnya pertumbuhan dan akhirnya berdampak terhadap rendahnya tingkat kesejahteraan yang ditandai oleh rendahnya pendapatan per kapita. Literasi rendah juga berkontribusi secara signifikan terhadap kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan, sehingga perlu upaya-upaya cepat mempertinggi tingkat literasi Indonesia.
Â  Â  Â PHK akibat wabah corona
Â  Â  Â Dampak multi-dimensional karena covid 19 menjadikan kita semakin rumit menjalani hidup. Pun, PHK semakin naik secara seri mengakibatkan kehilangan pendapatan sekaligus menambah jumlah rakyat miskin. Data PHK per 2 Juni 2020 ada sekitar 3,05 juta orang tenaga kerja terdampak Covid-19 dan diprediksikan dapat mencapai 5,23 juta orang. Angka pengangguran dan kemiskinan akan terus bertambah, mengingat sektor ekonomi masih sudden death. Sementara itu, Bappenas memproyeksikan bahwa jumlahÂ pengangguranÂ di Indonesia akan bertambah 4,22 juta orang pada 2020. Sementara jumlahÂ pendudukÂ miskinÂ pada akhir 2020 diperkirakan akan bertambah 2 juta orang dibandingkan dataÂ  September 2019. Data orang miskin pada Maret 2019 tercatat ada 25,14 juta orang (sekitar 9,41%). Mereka sangat sulit untuk mendapatkan akses layanan pendidikan, kesehatan, perumakah/pemukiman, kredit/modal, informasi dan lain-lain. Di perkotaan masing banyak kantong-kantong kemiskinan, ada sekitar 56.000 hektar kawasan kumuh di perkotaan di 110-an kota dan 42.000 desa dari desa yang miskin dan tertinggal. Oleh karena itu perlu penguatan ekonomi untuk meningkatkan kapasitas produksi dan jasa secara antara lain naiknya Gross National Product; dibarengi dengan distribusi pendapatan yang adil dan merata untuk seluruh rakyat Indonesia. Faktanya sungguh memprihatinkan, hanya 1 persen orang kaya menguasai 50 persen lebih asset nasional, sebagaimanan laporan Tim NasionalÂ Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Kondisi ini akan diperparah oleh aktor-aktor politik yang sengaja mendulang suara, meraih kemenangan dalam kontestansi demokrasi pada pemilihan langsung melalui money politic dan umbar janji-janji manis. ILO mencatat bahwa ketenagakerjaan dunia sedang mengalami malapetakan aibat penyebaran covid 19 yang berasal dari Wuhan-China berdampak kepada 2,7 miliar pekerja di dunia atau sekitar 81 persen tenaga kerja. Pengaruhnya berbagai macam, mulai dari pengurangan jam kerja, dirumahkan, cuti tanpa gaji, hinggaÂ PHKÂ (pemutusan hubungan kerja). Pun, pelaku usaha di banyak sektor terancam rugi besar, terutama perusahaan-perusahaan skala kecil. Imbasnya, jutaan pekerja berpotensi kekurangan penghasilan, bahkan kehilangan.Secara global, jumlah PHK akibat pandemi Covid-19 diprediksi mencapai 195 juta orang di triwulan II-2020 oleh Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization/ILO). Kenaikan pengangguran di Amerika Serikat (AS) sebesar 14,7 persen ; China sebesar 6 persen. ; Jepang 2,5% persen; dan Korea Selatan 3,8 persen.
 Â  Â  Â Pacu Kualitas SDM Â  Â  Â SDM Ungul Negara Maju jangan sekedar dijadikan slogan belaka, haru dijabarkan dalam program yang membumi. Misalnya regulator bidang pendidikan harus melakukan terobosan yang fundamental, cepat dan tepat sebagai paket revolusi pendidikan nasional. Mengenai anggaran 20% dari APBN sangat besar dan tinggal implementasinya yang benar. Ada 3 hal yaitu Struktur, Sistem dan SDM yang menjadi platform pengembangan dengan focus pda a) kurikulum pendidikan; b) peningkatan kualitas &amp; kuantitas tenaga pendidikan dan d) pemerataan pendidikan hingga ke pelosok nusantara. Pun, paket wajib belajar (wajar ) 9 tahun harus ditingkatkan menjadi wajar 12 tahun untuk semua anak-anak usia sekolah tanpa terkecuali dan ditanggung negara. Terkait kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era Revolusi Industry 4.0 dan Society 5.0 ala Jepang harus diimbangi secara bijak dan benar antara lain melakukan langkah-langkah transformative melalui transformer-transformer nasional yang handal dan secara bertingkat hingga ke pelosok nusantara serta memacu Research &amp; Development agar tidak menjadi korban maupun residu atas kemajuan teknologi tersebut. Harapannya anggaran R&amp;D ditingkatkan dari sebelumnya kurang dari 1% menjadi sekurang-kurangnya 2% dari APBN atau bahkan lebih agar mampu mengejar ketertinggalan sehingga kita tidak hanya menjadi pengekor dan menjadi mangsa/pangsa pasar negara-negara maju.
 Â  Â  Â Penguatan &amp; Revitalisasi BLK Â  Â  Â Kemudian untuk dunia kerja, perlu penguatan dan revitalisasi BLK-BLK menuju Era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 ala Jepang agar mampu meningkatkan kualitas pekerja maupun angkata kerja, antara lain program Triple skilling,Â yakniÂ skilling, upskilling,Â danÂ reskilling.Â SkillingÂ ditujukan untuk angkatan kerja muda dan baru yang ingin mendapatkan keahlian; UpskillingÂ diberikan kepada pekerja yang membutuhkan peningkatan keterampilan atau kariernya agar bisa eksis dalam perkembangan dunia ketenagakerjaan; dan re-skillingÂ adalah pemberian kemampuan atau keterampilan baru untuk pekerja agar bisa ganti hilang. Dengan 305 BLK yang di bawah pemerintah/kemnaker, 1.125 BLK Komunitas, 5.020 Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) swasta yang teregistrasi di Kemnaker, 109 lembaga pelatihan di kementerian lain, dan 1.799Â training centerÂ yang dimiliki industry agar benar-benar menjadiÂ training centerÂ yang setidkanya dapat melatih sekitar 5,5 juta orang per tahun. Semua pelatihan harus mengacu pada standar kompetensi yang diregistrasi Kemnaker, yakni Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), standar kompetensi internasional (standar kompetensi negara lain yang diadopsi karena memang dibutuhkan), dan standar kompetensi khusus (misalnya, Toyota memiliki standar khusus yang tidak dimiliki oleh Honda). Dan sertifikasinya diselenggrakabn oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), standar ini akan menjadi skema sertifikasi materi uji kompetensi serta didukung oleh kemitraan strategis dengan industry.Â 
 Â  Â  Â Program pengentasan kemiskinan Â  Â  Â Kemiskinan bagaikan lingkaran setan (the vicious circle of poverty), sebagaimana Teori yang dibuat oleh Ragnar Nurkse yang menggambarkan saling berpengaruhnya pada masing-masing bagian dalam siklus lingkaran kemiskinan. Adanya saling memberikan pengaruh dalam siklus lingkaran kemiskinan menyebabkan siapapun yang berada di dalamnya sulit untuk keluar tanpa terkecuali dengan negara. Penyebab kemiskinan dapat dilihat secara makro karena adanya a) ketidaksamaan pola kepemilan sumber daya sehingga distribusi pendapatan timpang; b) perbedaan kualitas SDM; dan c) perbedaan akses modal. Sehingga terjadi keterbelakangan, tidak produktif, pendapatan rendah maupun hal-hal ain yang serba kekurangan. Maka dari itu sampai dengan saat ini masih banyak didapati negara-negara di dunia yang masih dihinggapi kemiskinan yang sangat sulit dicarikan solusinya. World Bank mengemukakan ada 3 (tiga) cara mengurangi kemiskinan di suatu negara yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, layanan masyarakat, dan pengeluaran pemerintah. Pun, dapat dilakukan antara lain meningkatkan daya beli, stabilitas harga, program subsidi, bantuan social maupun dana desa yang dilakukan secara terintegrasi antara kementerian/Lembaga sebagai mitra strategis yang sinergis. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi pun tidak serta merta menjamin pendapatan rakyat miskin meningkat karena distribusi pendapatan masih terpusat pada pemilik modal. Perlu tindakan terpadu serta tidak mengabaikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development) yaitu keseimbangan antara People, Planet dan Profit (Three Buttom Lines) Jhon Elkingtons dalam memenuhi kebutuhan masa sekrang tanpa mengorbankan kepentingan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhannya. Dan harus diputus mata rantai kemiskinan agar rakyat yang miskin tidak melahirkan generasi miskin berikutnya.
 Â  Â  Â Dengan demikian, mereka dapat meningkatkan literasi, tidak lagi bergelut dengan urusan seliter nasi sehingga secara bersama-sama mampu berkontribusi kepentingan bangsa dan NKRI; tidak berkutat pada lingkaran syetan kemiskinan.
Oleh : KRAT. Suharyono S. Hadinagoro, M.M. (Pemerhati Ketenagakerjaan &amp; Ekonomi Kerakyatan, Kandidat Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Trisakti, Alumni Lemhannas RI (IKAL 59), Trainer Hubungan Industrial Tingkat Nasional Kemnaker)

Literasi dan Liter(N)asi 

Salemba, Jakartaâ€”Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) oleh pemerintah melalui Perpustakaan Nasional kepada provinsi, kabupaten, maupun kota juga harus dibarengi sikap perencanaan yang matang sehingga apa-apa saja yang dibutuhkan dapat meningkatkan peran dan manfaat dari perpustakaan di masyarakat.
Kabupaten Lahat yang berada di provinsi Sumatera Selatan menjadi salah satu penerima DAK di 2019 mengaku belum paham sepenuhnya penggunaan dari DAK. Kab. Lahat menurut Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pemasyarakatan Minat Baca Perpusnas Deni Kurniadi mendapatkan kucuran sebesar Rp. 1,375 miliar. Dari angka tersebut, Rp. 1 miliar diperuntukkan untuk renovasi fasilitas layanan, Rp 150 juta untuk pengadaan teknologi ilmu komunikasi (TIK), dan sisanya sebesar Rp 225 juta dialokasikan untuk kebutuhan koleksi perpustakaan sebanyak 1.731 eksemplar.
â€œUntuk kebutuhan koleksi, Dinas Perpustakaan bisa mengadakan dalam bentuk soft copy ataupun hard copy. Silakan langsung ke penerbitnya, bukan membeli kepada toko buku. Namun, anggaran untuk pengolahan koleksi tetap menggunakan APBD. Bukan mengambil dari DAK,â€ tegas Deni dihadapan Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lahat.
Mendengar penjelasan tersebut, Sekretaris Dinas Perpustakaan Kab. Lahat Zainul Idham menyadari. Namun, dia membeberkan bahwa kondisi APBD Kab. Lahat tidak dalam kondisi yang sehat. Faktor ini yang bisa menjadi kendala, akunya. Meski demikian, Idham akan berupaya keras mencarikan solusi dari permasalahan tersebut. Mengingat kondisi yang dialaminya menimpa di Â hampir semua SKPD Kab. Lahat. Â Â Â Â 
Â 
Â Reportase : Hartoyo Darmawan

Terima DAK Perpustakaan, Kab. Lahat Justru Kesulitan APBD

Silahkan unduh pada tautan klik diÂ <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Uh4gDouuOieDr4sbpo0_7XwaDrHdaHK4">sini</a>
atau scan pada barcode yang tertera.Â 
Â

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Bimtek Pengelola Perpustakaan Digital Melalui Aplikasi INLIS Lite Kabupaten Fakfak, Papua Barat

Diskusi Buku Karya Pegawai Perpusnas "ASN Bangga Melayani Bangsa"

Menjadikan Perpustakaan Bertaraf Internasional dengan SNI Â

Literasi dan Liter(N)asi

Terima DAK Perpustakaan, Kab. Lahat Justru Kesulitan APBD

Tema dan Materi Desain HUT Perpusnas RI ke-40