Garut&nbsp;- Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Republik Indonesia dan Institut Pendidikan Indonesia (IPI) Garut bersatu dalam upaya mendorong peningkatan indeks literasi masyarakat Kabupaten Garut.
Acara Talkshow Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat yang digelar di Auditorium Rektorat IPI Garut mengambil tema utama "Revitalisasi Budaya Literasi Melalui Program Inovasi Perpustakaan Digital Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Garut", Jumat (29/09/2023).
Diawali dengan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama antara Perpusnas RI dan IPI Garut, acara ini menandai komitmen bersama dalam menjalankan program-program literasi yang akan memajukan kualitas pendidikan dan pengetahuan di wilayah Kabupaten Garut.
Dalam sambutannya, Rektor IPI Garut, Nizar Alam Hamdani mengatakan bahwa budaya literasi memiliki korelasi yang signifikan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Nizar melanjutkan bahwa rata-rata indeks literasi digital di Indonesia masih jauh dari yang diharapakan yaitu 3,54.
&ldquo;Sebenarnya, literasi di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Salah satu faktornya adalah kurangnya akses bacaan yang berkualitas. Semoga kegiatan ini bisa memberikan informasi dan solusi untuk pengembangan budaya literasi melalui perpustakaan yang sifatnya digital, agar data dan informasi dapat diakses dimana saja dan kapanpun&rdquo;, ungkap Nizar.
Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI, Ferdiansyah dalam sambutannya mengatakan bahwa kondisi perpustakaan di Garut masih belum ideal. Hal tersebut karena jumlah sekolah, jumlah perpustakaan, dan jumlah tenaga perpustakaan tidak seimbang.
Ferdiansyah memamparkan bahwa terdapat 5.054 jumlah sekolah di garut, sedangakan jumlah perpustakaan sebanyak 1.444, sehingga terdapat kesenjangan sejumlah minus 3.610 perpustakaan yang seharusnya ada di Kabupaten Garut.
&ldquo;Ini adalah PR besar kita, karena 21% minimal keberadaan perpustakaan di sekolah itu menunjang proses pembelajaran&rdquo;, ungkap Ferdiansyah.
Sebagai keynote speaker, Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas RI, Mariana Ginting menjelaskan bahwa perpustakaan adalah penerang dalam perkembangan intelektual masyarakat dan telah mengalami perubahan paradigma.
Paradigma baru perpustakaan mengarahkan sumber daya dan upaya perpustakaan dengan proporsi 10% untuk manajemen koleksi (collection management); 20% untuk manajemen pengetahuan (knowledge management); dan 70% untuk transfer pengetahuan (transfer knowledge).
&ldquo;Kami menyebut pengaturan proporsi ini sebagai Perpustakaan Menjangkau Masyarakat, salah satunya melalui program Transformasi Perpustakaan berbasis Inklusi Sosial (TPBIS)&rdquo;, ungkap Mariana.
Senada dengan mariana, Pustakawan Ahli Utama Perpusnas, Deni Kurniadi pada sesi talkshow mengatakan bahwa TPBIS telah menjadi program prioritas nasional dengan meningkatkan literasi, inovasi dan kreativitas.
&ldquo;Ini adalah langkah dimana literasi tidak hanya dimaknai sebagai membaca, tetapi literasi disamping mencerdaskan juga dapat mensejahterakan masyarakat melalui perpustakaan sebagai ruang terbuka untuk berlatih ketrampilan&rdquo;, ujar Deni.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Garut, Totong sebagai narasumber mengatakan tantangan perpustakaan yang dihadapi saat ini adalah bagaimana peprustakaan meningkatkan akses bacaan baik yang digital atau tidak, perpustakaan perlu menjadi co-working space yang menarik untuk dikunjungi dan berbagi pengalaman.
&ldquo;Kekurangan tenaga perpustakaan juga menjadi salah satu tantangan kami saat ini&rdquo;, lanjut Totong.
Dekan Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial, Bahasa, dan Sastra IPI Garut, Lina Siti Nurwahidah menjelaskan kiprah perempuan dan literasi yang saat ini sedang diupayakan di Kabupaten Garut.
Melalui perpustakaan, para Perempuan di Garut kini tidak hanya mampu membaca dan menulis saja. Kini mereka mampu memanfaatkan potensi lokal sehingga dapat merubah perekonomian dan mensejahterakan dirinya. Salah satu potensi yang telah dikembangkan antara lain adalah budidaya rumput laut hingga mengoptimalkan budidaya singkong yang bernilai jual tinggi.
Acara ini diakhiri dengan semangat tinggi dan komitmen kuat untuk terus berkolaborasi dalam mendukung literasi masyarakat di Kabupaten Garut. Dengan perpustakaan digital sebagai salah satu sarana utama, diharapkan masyarakat Garut akan semakin mampu mengakses pengetahuan dan meningkatkan kesejahteraannya melalui peningkatan literasi.
 
&nbsp;
 
&nbsp;
 
Reporter: Fauzan Abdi/Gilang Arwin Saputri
Fotografer: Aditya Irfan Fakhruddin
 
&nbsp;

Perpusnas RI dan IPI Garut Berkolaborasi untuk Revitalisasi Budaya Literasi

Salemba, Jakarta â€“ Layanan Konsultasi Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RIÂ  masuk dalam lima layanan dengan akses tertinggi pada Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) Kementerian/Lembaga.
Dalam grafik layanan SIPPN terbanyak diakses, Perpusnas menduduki urutan ke empat dengan jumlah akses sebanyak 2.479 kali.
Asisten Deputi Transformasi Digital Pelayanan Publik Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Yanuar Ahmad menyampaikan, berdasarkan PermenPANRB Nomor 13 Tahun 2017, SIPPN merupakan layanan informasi publik satu pintu berupa aplikasi website dan dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah, cepat, akurat dan akuntabel.
"Informasi yang ditampilkan disediakan dan diperbaharui langsung oleh administrator SIPPN di lingkungan Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Non Struktural, Kesekretariatan, Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD ke dalam aplikasi SIPPN," tutur Yanuar dalam Sosialisasi dan Peyampaian Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan SIPPN Kementerian dan Lembaga yang diselenggarakan secara dari pada Selasa, (5/7/2022).
Yanuar menjelaskan, informasi yang harus dipublikasikan di SIPPN diantaranya, profil penyelenggara, profil pelaksana, standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelolaan pengaduan, penilaian kinerja, layanan publik berbasis elektronik, dan berita.
Secara berkala, lanjut Yanuar, Kementerian PANRB melakukan evaluasi informasi pelayanan publik pada SIPPN. Dari evaluasi tersebut, terdapat beberapa tindak lanjut yang diharapkan, salah satunya penentuan leading sektor dan memastikan kualitas informasi.
Sementara itu, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN RB, Diah Natalisa mengatakan masyarakat Indonesia dirasa sudah siap dalam menerima pemanfaatan teknologi dalam pemberian pelayanan publik. Ini dapat dilihat dari hasil survey yang dilakukan Kementerian Kominfo dan Katadata Insight Center, indeks literasi digital berada di angka 3,49.
"Hadirnya transformasi digital juga diharapkan dapat dimanfaatkan oleh negara secara optimal untuk melahirkan sistem pemerintahan yang semakin efektif dan efisien," ungkapnya.
Dikatakan, belum terlaksananya publikasi informasi standar pelayanan secara luas, jelas, dan mudah diakses menyebabkan kesalahpahaman adanya biaya, tidak ada kepastian waktu pelayanan yang diberikan, dan ketidaktahuan mekanisme dan prosedur yang harus dilakukan.
Â 
Reportase: Wara Merdeka

Perpusnas Masuk Lima Layanan dengan Akses Tertinggi

Medan Merdeka Selatan, JakartaÂ -- LombaÂ vlogÂ menjadi penutup rangkaian kegiatan Perpusnas Expo 2019. Perlombaan membuatÂ vlogÂ ini disesuaikan dengan tema Perpusnas Expo 2019, yaitu "Berbagi Pengetahuan untuk Kesejahteraan".Â 
Pemenang lombaÂ vlogÂ ini tediri dari enam orang, yaitu tiga pemenang utama dan tiga pemenang favorit. Semua pemenang memperoleh cindera mata Wayang Panji dari Perpusnas. Pengumuman dan penyerahan hadiah kepada pemenang dilaksanakan pada acara penutupan Perpusnas Expo pada Minggu (22/9).
Perpusnas ExpoÂ  2019 berlangsung selama 18 hari, dipadati oleh 155 stand pameran dan 108 kegiatan dari berbagai Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, perpustakaan daerah, BUMN, organisasi, dan komunitas. Kegiatan Perpusnas Expo 2019 dihadiri oleh 16. 235 peserta dan pemustaka. Pengunjung Perpusnas selama Perpusnas Expo berlangsungÂ  tercatat mencapai 32. 973 orang hingga jelangÂ  penutupan.
"Saya harap semoga ke depannya transformasi yang sudah dilakukan Perpustakaan Nasional dapat ditiru dan diteladani oleh semua perpustakaan di Indonesia," Kepala Bidang Layanan Koleksi Umum Luthfiati Makarim
Â 
Reportase : Aninda Ernest
Fotografer : Hartoyo Darmawan

Penutupan Perpusnas Expo 2019

MENCENGANGKAN!!! Di tengah hiruk pikuk global mempersiapkan antisipasi dan transformasi Revolusi Industri 4.0, secara mengejutkan Jepang pada 21 Januari 2019 secara resmi meluncurkan â€œSocietv 5.0â€ dengan menjadikan manusia sebagai subjek utama (human centered society) dalam mengendalikan kemajuan ilmu dan teknologi. Bukan sebagai objek yang bakal terancam atau bahkan tergilas oleh Revolusi Industri 4.0.
Salah satu alasannya, Jepang menghadapi persoalan demografi yang sangat serius. Yakni kelompok usia produktif, sekitar 77 juta jiwa akan berkurang sebesar 70 persen menjadi 53 juta pada 2050. Sementara itu, populasi di atas usia 65 tahun akan naik 38,4 persen pada 2065.
Bagi mereka, tanpa bantuan teknologi digital akan sulit untuk melayani dan memenuhi semua kebutuhan masyarakatnya. MengÂ­ingat semakin sedikitnya jumlah populasi produktif. Kesadaran akan geopolitik dan geostrategi yang meÂ­reka bangun tidak muncul tiba-tiba, namun melalui perjalanan panjang mencakup perencanaan dan imple- mentasiyangfokus danterintegrasi untukkesejahteraandankeamanan bangsa dan negaranya.
Iptek yang menjadi keunggulan kompetitif telah dijadikan momenÂ­tum dahsyat untuk memengaruhi dunia global menembus batas imaÂ­jiner negara. Jepang akan semakin terkenal diduniadenganmemanfaat- kan internet of things (IoT), big data, artificial intelligence (AI), robot, dan sharing economy serta berfokus pada humanisme. Ini arah baru perpaduan era Revolusi Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0.
Â 
Paradigma Humanistis
Konsep â€œMasyarakat 5.0/Society 5.0â€ menjadikan manusia sebagai pusat pengendali teknologi. Manusia berperan lebih besar dengan menÂ­transformasi big data dan teknologi bagi kemanusiaan demi tercapainya kehidupan yang lebih baik. Society 5.0 iin menjadi sebuah cetak biru dan strategi masa depan yang mendoÂ­brak kegilaan negara-negara selain Jepang akan Revolusi Industri 4.0.
Di tengah banyaknya pekerjaan yang akan hilang karena otomatiÂ­sasi, digitalisasi dan kapitalisme untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi industrialisasi, kehadiran Society 5.0 menjadi paradigma baru yang humanistis.
Menurut TechCrunch (4/2/2019): Masyarakat 5.0 mengacu pada enam pilar utama yang meliputi infrastruktur, teknologi keuangan, perawatan kesehatan, logistik, dan AI. Teknologi dan inovasi perlu diÂ­manfaatkan untuk membantu dan memajukan masyarakat, bukan untuk menggantikan peran manuÂ­sia. Sementara itu, Charles A Beard mengemukakan bahwa revolusi inÂ­dustri sebenarnya fokus pada mateÂ­rial (membuat sesuatu) dan pada manusia (sosial).
Â 
PELUANG BAGI INDONESIA
Transformasi digital membuka peluang terciptanya jenis pekerjaan baru yang sebelumnya tidak ada: walau di sisi lain ada jenis-jenis pekeijaan yanghilang karena terganÂ­tikan. Teknologi digital telah mengÂ­ubah cara dan gaya hidup kekinian. Harga ponsel semakin murah dan biaya internet semakin terjangkau merupakan faktor percepatan transÂ­formasi teknologi digital.
Terkait hal ini, perlu kita pikirkan prasyarat dukungan energi kelistriÂ­kan yang mutlak diperlukan dalam akses teknologi digital. Karena keÂ­gagalan kelistrikan atas perangkat keras IT akan menjadikan kegaÂ­galan semua akses dan aktivitas digital selanjutnya. Hal ini penting, mengingat ketersediaan energi bagi bangsa dan negara kita saat ini mauÂ­pun masa depan menjadi persoalan yang sangat serius. Bahkan dapat memicu krisis energi.
Produktivitas BBM yang hanya mencukupi 48 persen kebutuhan nasional menjadikan negara kita pada status darurat energi. Harus ada solusi jitu untuk memperkuat dan membesarkan BUMN-BUMN bidang energi agar memiliki kinerÂ­ja membanggakan, meraup keunÂ­tungan luar biasa dan menjadi tuan di negaranya sendiri.
Mengingat cadangan dalam negeri yang terbatas, diperlukan langkah-langkah ekspansi bisnis hingga mancanegara secara cerÂ­mat dan profesional. Sementara itu, sumber kekayaan alam (SKA) Indonesia jangan menjadi tarik- menarik kepentingan, termasuk kepentingan asing.
Kemudian terkait Society 5.0 yang diinisiasi oleh Jepang, hendaknya kita jadikan momentum untuk mempercepat transformasi atas kedua arah baru tersebut secara simultan. Perpaduan Revolusi InÂ­dustri 4.0 dan Society 5.0 hendaknya dapat dijadikan roadmap/blue print naÂ­sional Indonesia.
Kita perlu bertindak cepat dan jangan sampai terlambat sehingga terjamin kepentingan nasional dan keberlanjutanataseksistensibangsa. Karena populasi generasi tua akan semakin banyak. Sehingga akan terÂ­jadi krisis populasi produktif seperti Jepang, Rusia dan Korea saat ini.
Menurut Hehni Adam, pemerinÂ­tah Indonesia perlu menyiapkan regulasi untuk melindungi pekerja dari ancaman kehilangan pekerÂ­jaan akibat dari revolusi Industri 4.0. Sehingga bonus demografi yang dihadapi Indonesia dapat dijadiÂ­kan subjek yang mengendalikan teknologi. Jangan sampai terbalik manusia menjadi korban teknologi yang tumbuh berkembang.
Bonus demografi bagi Indonesia harus mampu dijadikan peluang melalui peningkatan kapasitas dan kualitasnya agar memiliki profesiÂ­onalisme dan nasionalisme tinggi sehingga memiliki daya saing gloÂ­bal yang membanggakan.
Hal ini perlu komitmen penyeÂ­lenggara negara maupun perusaÂ­haan untuk fokus dan mempersiapÂ­kan perencanaan dan pembiayaan yang memadai untuk pelaksanaan up skilling, social security net and funding. Sehingga mampu menjadi agent of technology sebagai sumber daya maÂ­nusia (SDM) yang unggul.
In paralel, terus dikembangkan industri-industri strategis nasional termasuk industri digital, yang berÂ­basiskan artificial intelligence (AI), internet atas segala hal (internet of thing/ IoT), realitas tertambah (augmented reality), pembelajaran mesin (machine learning), dan pembelajaran dalam (deep learnÂ­ing). Serta berorientasi pada pengemÂ­bangan SDM Indonesia, profit dan keberlanjutan. Bukan hanya imtuk memenuhi kebutuhan masa sekaÂ­rang namun juga mempersiapkan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya.
Dikaitkan dengan profil ketenaÂ­gakerjaan, data BPS pada Februari 2018 menunjukkan jumlah penÂ­duduk usia kerja 193,55 juta jiwa terdiri dari: 1) angkatan kerja sebeÂ­sar 133,94 juta jiwa (127,07 juta jiwa yang bekerja dan 6,87 juta jiwa yang pengangguran) dan 2) bukan angÂ­katan kerja 59,61 juta jiwa (36,01 juta jiwa mengurus rumah tangga, 15,61 juta jiwa bersekolah dan lainnya 7,99 juta jiwa).
Dari 127,07 juta jiwa yang bekerja terdiri dari 87,08juta jiwa yang bekerÂ­ja penuh, 30,29 juta jiwa yang bekeija paruh waktu dan 9,7juta jiwa yang setengah menganggur. Dari data tersebut, tercermin bahwa angka pengangguran menjadi persoalan serius, terlebih jika dikaitkan dengan dampak negatif Revolusi lndustri 4.0. Secara nasional tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,34 persen lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya. Ini merupakan kinerja terbaik Kemenaker di bawah pimpinÂ­an M Hanif Dhakiri.
Tingkat pendidikan penduduk yang bekerja dilaporkan bahwa 11,71 juta jiwa (9,22 persen) berpenÂ­didikan universitas, 3,5 juta jiwa (2,75 persen) berpendidikan diploÂ­ma, 14,55 juta jiwa (11,45 persen) berpendidikan SMK, 21,32 juta jiwa (16,78 persen) berpendidikan SMA atau sederajat, 22,88juta jiwa (18 perÂ­sen) berpendidikan SMP atau sederÂ­ajat dan 53,11 juta jiwa (41,8 persen) berpendidikan SD ke bawah. Profil kependidikan pekerja yang seperti ini merupakan tantangan serius daÂ­lam transformasi ketenagakerjaan menuju era Revolusi Industri 4.0 maupun Masyarakat 5.0
Terkait penggunaan teknologi digital, hingga Januari 2018, data pengguna internet di Indonesia mencapai 132,7 juta (50 persen dari penduduk Indonesia sebesar 265,4 juta j iwa). Pengguna media sosial seÂ­besar 130 juta (49 persen), pengguna ponsel sebesar 177,9 juta (67 persen), pengguna mobile social media sebesar 120 juta (45 persen).
Sedangkan untuk industri yang menggunakan robot masih relatif sedikit dikaitkan dengan program padat karya yang menyerap tenaga kerja lebih banyak. Meski berposisi sebagai pasar media soÂ­sial terbesar di Asia Tenggara dengan 120juta orang menggunakan ponsel pintar, tetapi industri di bidang teknologi komunikasi ini masih terbatas. Negara harus hadir untuk menguasai mayoritas saham provider lT baik Telkom maupun Indosat agar kita bisa mengendalikan sekaligus mengamankan kepentingan nasional kita, jangan sampai big dataÂ disalahgunakan.
Sementara itu, pertumbuhan sektor industri manufaktur dan industri- industri lain mengalami kelambatan rata-rata di bawah 5 persen. Ini menÂ­jadi persoalan tersendiri yang perlu short cut untuk mengatasinya. Ke deÂ­pan, kita juga harus meningkatkan pembiayaan riset dan pengembangan (R&amp;D) lebih besar lagi dari yang haÂ­nya 0,3 persen dari PDB (produk domestik bruto).Â  Agar mampu bersaing dengan negara-negara berkembang lainnya.
Di samping itu, perlu dikembangÂ­kan intelijen industri sebagai sarana pendukung pengembangan dan ekÂ­spansi bisnis global dari industri- industri strategis nasional yang kita miliki. Pun, harus dijauhkan dari keÂ­pentingan politik maupun elite parÂ­pol dalam pengelolaannya sehingga fokus mengembangkan industri-inÂ­dustri strategis nasional benar-benar untuk kepentingan nasional.
Â 
POROS MARITIM DUNIA
Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957 bahwa Indonesia menganut prinsip-prinsip negara kepulauan (Archipelagic State). DeÂ­klarasi Djuanda selanjutnya diresÂ­mikan menjadi UU No 4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia. Setelah melalui perjuangan yang panjang, deklarasi ini pada 1982 akhirnya daÂ­pat diterima dan ditetapkan dalam konvensi hukum laut PBB III Tahun 1982 (United Nations Convention On The Law of The Sea/UNCLOS 1982). Selanjutnya deklarasi ini diperteÂ­gas kembali dengan UU Nomor 17 Tahun 1985tentang pengesahan UNÂ­CLOS 1982 bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Dan belum dapat disebut sebagai negara maritim kaÂ­rena belum menjadikan laut sebaÂ­gai tulang punggung eksistensi dan pengembangan negara.
Ke depan, orientasi bangsa ini harus mengacu pada laut dari berÂ­bagai aspek geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, ditamÂ­bah ilmu pengetahuan &amp; teknologi (asta gatra plus ini dapat saya sebut sebagai nawa gatra).
Laksda TNI (Purn) Robert Mang- indaan, Ketua Forum Kajian PerÂ­tahanan dan Maritim dan Tenaga Profesional Lemhannas RI menjeÂ­laskan, bahwa Maritime Security Strategy harus diimplementasikan agar Indonesia menjadi poros marÂ­itim dunia. Sekurang-kurangnya menjadikan laut Indonesia sebagai perekat antarpulau, sumber mata pencarian, dan sistem pertahanan.
Pun, perlu prioritas dan redefinisi Program Masterplan Percepatan Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dengan penambahan padaprogram-program kemaritiman. Poros maritim dunia akanmenyangkutMaritime Security Strategy yang memuat langkah-langÂ­kah objektif dan strategis.
Kita juga memerlukan SDM MarÂ­itim yang unggul, pakar ekonomi, pakai' pendidikan, pakaiâ€™ teknologi dan industri, maupun intelijen. In paralel, diperlukan agenda prioritas seÂ­perti armada berbendera Indonesia, sistem pelayaran tetap, infrastrukÂ­tur, logistik, arsitektur manajemen keamanan maritim, kompetensi capacity building, kualitas komunitas maritim, harmonisasi peraturan perundangan maupun industri straÂ­tegis perkapalan dan kemaritiman. Termasuk menjadikan Jakarta sebaÂ­gai pengendali dan pengawasan lalu lintas laut ASEAN, yang sekarang ini berada di Singapura.
Terkait Revolusi Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0 semua sektor harus bertransformasi, termasuk sektor maritim terlebih ingin menjadikan Indonesia menjadi pores maritim dunia. Juga di dalamnya, ada sektor hulu migas yang berada di onshore maupun offshore yang telah siap berÂ­transformasi menuju era Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0. karena inÂ­dustri tersebut sejak lama mengÂ­gunakan teknologi tinggi berbasis komputer, yang penuh risiko tinggi, bermodal sangat besar dan memiÂ­liki SDM yang profesional.
Dengan kondisi tersebut, kita haÂ­rus berpacu lebili kencang lagi untuk bersiapmenujuarahbaruperpaduan era Revolusi Industri 4.0 dan MasyaÂ­rakat 5.0 yang menjadikan manusia sebagai subjek pengendali kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Kita pun harus bersinergi mengÂ­hasilkan keuletan dan ketangguhan bersama semua komponen bangsa dan negara untuk menjamin keseÂ­jahteraan dan keamanan nasional maupun ikut aktif dalam menjaga ketertiban dan kedamaian dunia agar tidak terjadi neo-liberalisme, imperialisme maupun kapitalisme. Semoga. E-mail: <a href="mailto:harysmwt@gmail.com">harysmwt@gmail.com</a>; <a href="http://www.webkita.net">www.webkita.net</a>. (ndu/k!5)
CATATAN : SUHARYONO SOEMARWOTO (PEMERHATI KETENAGAKERJAAN &amp; EKONOMI KERAKYATAN, KANDIDAT DOKTOR ILMU EKONOMI UNIVERSITAS TRISAKTI, PPRA LIX LEMHANAS RI)
Â

Arah Baru Perpaduan Era Revolusi 4.0 dan Masyarakat 5.0

Medan Merdeka Selatan, Jakarta &ndash; &nbsp;Dengan adanya kewajiban perpustakan yang bersifat adil dan tidak diskriminatif, perpustakaan harus memenuhi layanan untuk memudahkan para pengguna perpustakaan disabilitas.
 
Guna memenuhi kebutuhan tersebut, Komisi D DPRD Kabupaten Pemalang melakukan konsultasi ke Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas).
 
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pemalang Ajeng Triyani menyampaikan kedatangannya untuk meihat dan konsultasi mengenai layanan disabilitas yang ada di Perpusnas.
 
Menurutnya, perpustakaan tidak hanya menyediakan layanan bagi non-disabilitas saja, tetapi perpustakaan juga harus memiliki peran yang adil bagi setiap pemustaka. 
 
"Kami berencana akan membuka layanan disabilitas, layanan ini untuk mengakomodir penyandang disabilitas agar mereka dapat memanfaatkan layanan perpustakaan," ungkapnya pada saat Audiensi di Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, Kamis (12/10/2023).
 
Dia menambahkan perpustakaan daerah Kabupaten Pemalang belum memiliki koleksi bahan bacaan yang menggunakan huruf braile. "Bahan bacaan untuk disabilitas belum ada, maka hal ini harus dipikirkan bersama. Ini merupakan komitmen dari legislatif dan pemerintah daerah untuk menumbuhkan minat baca," imbuhnya.
 
Wakil Ketua DPRD mengatakan keprihatinannya mengenai indeks baca di Kabupaten Pemalang yang masih rendah. Pihaknya pun pernah mengajukan permohonan bantuan dana alokasi khusus (DAK) untuk pembangunan gedung perpustakaan. Namun permohonan permohonan tersebut masih terkendala penyediaan lahan.
 
"Pemda saat itu belum bisa menyediakan lahan, namun kami tetap berusaha karena ini bagian dari komitmen kami agar Kabupaten Pemalang memiliki gedung perpustakaan. Kami meyakini baca merupakan jendela dunia," katanya.
 
Dalam upaya menumbuhkan minat baca, lanjutnya, terdapat tiga unit mobil perpustakaan keliling (MPK) yang secara bergantian keliling ke sekolah maupun balai desa.
 
Pustakawan Perpusnas Layanan Lansia dan Disabilitas Lana Yurisa Ayodya menjelaskan layanan disabilitas di Perpusnas berada di lantai 7. Disana terdapat berbagai koleksi bahan bacaan dengan huruf braile, audiobook, komputer bicara, dan komputer untuk low vision.
 
"Untuk layanan disabilitas perlu memiliki berbagai fasilitas untuk menunjang para penyandang disabilitas mencari informasi dari buku," jelasnya.
 
Tak hanya fasilitas, tetapi juga dibutuhkan tenaga SDM yang mumpuni untuk melayani pemustaka disabilitas. Jika ada pemustaka tuna netra yang butuh buku tetapi belum ada versi brailenya maka pustakawan akan menjadi reader.
 
"Pustakawannya harus mumpuni, Seperti bisa bahasa isyarat," lanjutnya.
 
Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi, Mariana Ginting menegaskan Indonesia bukan minat baca yang rendah, melainkan kurangnya bahan bacaan di masyarakat. Berdasarkan data, jika di perkotaan 1 buku ditunggu 90 orang namun di daerah 1 buku ditunggu 1.000 orang.
 
Dia mengatakan, Perpusnas telah memiliki berbagai inovasi untuk menjangkau masyarakat melalui layanan digital. Diantaranya, iPusnas, khastara, bintangpusnas.
 
&nbsp;
 
Reporter: Wara Merdeka
 
Fotografer: Andri TK

Siapkan Fasilitas untuk Disabilitas, Komisi D DPRD Kabupaten Pemalang Lakukan Konsultasi

Jakarta - Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Muhammad Syarif Bando yang didampingi Sekretaris Utama, Ofy Sofiana dan Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi, Mariana Ginting menerima kunjungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Badung di Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas Medan Merdeka Selatan (17/2/2023).
Pada kesempatan kali ini Pemerintah Badung diwakili oleh Asisten I Bidang Pemerintah &amp; Kesra Kabupaten Badung, I Nyoman Sujendra dan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung, Ni Wayan Kristiani.
Dalam Sambuatannya Kepala Perpustakaan Nasional sangat mengapresiasi kinerja dari dinas kearsipan dan perpustakaan kabupaten badung dalam pengembangan perpustakaan.
&ldquo;Kabupaten Badung ini merupakan pintu dari Bali, pintu dunia internasioanal sehingga harus disiapakan insan-insan yang memiliki litearasi.&rdquo; tambah Syarif Bando
Pada pertemuan kali ini juga dilaksanakan penandatangana nota kesepakatan antara Perpustakaan Nasional dengan Pemerintah Kabupaten Badung. Nota kesepakatan ini bertujuan memperat kerja sama perpustakaan, peningakatan gerakan membaca dan gerakan literasi untuk kesejahteraan di Kabupaten Badung.
&ldquo;MoU ini merupakan komitmen kita bersama dalam proses pengembangan di perpustakaan di Badung&rdquo; jelas Ofy Sofiana
Ofy Sofiana menambahkan bahwa Kabupaten Badung merupakan kabupaten pertama yang mengintegrasikan kartu anggota Perpustakaan Daerah dengan kartu anggota Perpusnas sehingga anggota Perpustakaan Badung otomatis menjadi anggota Perpustakaan Nasional.
&ldquo;Kita harus merubah mindset&nbsp;supaya tidak jadi konsumen saja dengan memanfaatkan perpustakaan dan diharapkan dengan adanya kerja sama ini diharapkan adanya peningkatan di Kabupaten Badung.&rdquo; ungkap I Nyoman Sujendra 
Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung, Ni Wayan Kristiani juga mengungkapkan bahwa kerja sama antara Perpustakaan Nasional dengan Pemerintah Kabupaten Badung &nbsp;sudah dibangun bertahun-tahun sebelum &nbsp;adanya MoU tapi diharapakn dengan adanya mou ini dapat meningkatkan kerja sama antara perpusnas dengan kabupaten badung kedepannya.
Reportase: Fauzan Abdi
Fotografer: Alfian

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Perpusnas RI dan IPI Garut Berkolaborasi untuk Revitalisasi Budaya Literasi

Perpusnas Masuk Lima Layanan dengan Akses Tertinggi

Penutupan Perpusnas Expo 2019

Arah Baru Perpaduan Era Revolusi 4.0 dan Masyarakat 5.0

Siapkan Fasilitas untuk Disabilitas, Komisi D DPRD Kabupaten Pemalang Lakukan Konsultasi

Perpusnas - Pemkab Badung Teken MoU Peningkatan Kerja Sama di Bidang Perpustakaan dan Literasi