Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Peran Pemerintah Daerah (Pemda) kini sudah semakin memihak dalam pengembangan perpustakaan. Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Muhammad Syarif Bando menyebut, hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.
"Kami yakin akan kontribusi dari Pemerintah Daerah, untuk memiliki kebijakan dalam meningkatkan kemampuan literasi masyarakat Indonesia. Di mana parameter literasi saat ini adalah kemampuan menciptakan barang dan jasa yang bermutu yang bisa dipakai dalam kompetisi Global," ungkap Syarif Bando dalam Gemilang Perpustakaan Nasional Tahun 2021 yang digelar secara hybrid pada Selasa (14/9/2021).
Maka dari itu, ujar Syarif, Perpusnas wajib merumuskan kebijakan di bidang perpustakaan. Sebagaimana mengacu pada visi Presiden Joko Widodo tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024.
Di mana tingkatan literasi harus dirumuskan dalam lima tingkatan, agar formula pemerintah daerah, dunia pendidikan, dan masyarakat bisa membuat konsep untuk mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
"Karena kita tahu bahwa hanya ada tiga hal yang menentukan majunya suatu negara, yang pertama adalah visinya jauh ke depan, yang kedua strateginya, dan yang ketiga eksekusinya. Tanpa visi, tanpa strategi, tanpa eksekusi kita akan terus terbelakang. Sehingga diperlukan pemahaman yang sama tentang literasi," jelasnya.
Literasi di awal Kemerdekaan, lanjut Syarif, penduduk Indonesia yang dapat membaca hanya 2 persen. Dan saat ini, sebanyak 96 persen masyarakat sudah berliterasi. Namun, konsep literasi tidak hanya sekadar mengenal kata, huruf, kalimat dan hubungan sebab-akibat.
Tetapi puncak dari parameter literasi adalah kemampuan menciptakan barang dan jasa yang bermutu yang dapat digunakan dalam kompetisi global.
"Kami yakni para pemangku daerah akan berkontribusi untuk memiliki kebijakan meningkatkan kemampuan literasi masyarakat Indonesia," lanjutnya.
Syarif Bando menyampaikan, perlunya penguatan sisi hulu guna peningkatan indeks literasi masyarakat. Berdasarkan survei, Indonesia bukanlah negara dengan masyarakat yang rendah kegemaran membaca, namun, masih adanya keterbatasan bahan bacaan untuk masyarakat.
Berdasarkan hasil penelitian, rasio buku dengan jumlah penduduk masih 1:90. Artinya satu buku ditunggu 90 penduduk. Padahal idealnya Indonesia memerlukan tiga buku baru tiap orang tiap tahunnya sesuai standar UNESCO.
Oleh karena itu, pengadaan koleksi bahan bacaan berbasis lokal konten terus digemakan agar setiap masyarakat di daerah wajib mengetahui asal usul kebudayaan dan kearifan lokalnya.
"Saya kira setiap daerah harus bertanggung jawab untuk menuliskan potensi yang dimiliki daerah tersebut. Penting sekali bagi kita untuk menumbuhkan buku-buku lokal konten untuk masyarakat," pungkasnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Bahtiar yang hadir mewakili Menteri Dalam Negeri menyatakan pergelaran Gemilang terasa istimewa yang diselenggarakan bertepatan dengan Hari Kunjung Perpustakaan yang diperingati setiap 14 September. Menurutnya, hal ini merupakan inovasi dalam menggerakkan hal yang tadinya tidak terlalu diminati banyak orang, menjadi sangat menyenangkan.
Bahtiar menegaskan selama tiga tahun terakhir, Kemendagri mendukung penuh penyelengaraan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan melalui regulasi yang dikeluarkan. Hal ini dilakukan Kemendagri sebagai pembina dan pengawas penyelenggara pemerintahan daerah, untuk memastikan pemerintahan daerah memiliki legal standing mendukung program perpustakaan dan pengembangan perpustakaan di daerah.
â€œMaka baik dari sisi pengembangan kelembagaan kami dukung, kemudian dari sisi penganggaran, pedoman penyusunan APBD, kemudian sampai detail ada puluhan bahkan ada banyak sekali program kita sengaja buat detail sekali dalam penyusunan APBD itu, supaya ada kepastian dan ada pedoman atau petunjuk yang lebih operasional memastikan rekan-rekan dari unit kerja yang menyelenggarakan urusan perpustakaan daerah bisa mendukung kegiatan hal ini,â€ urainya.
Dia menambahkan, Perpusnas memiliki kelebihan dibandingkan instansi lain yakni netral. Perpusnas bisa menjangkau eksekutif, yudikatif, legislatif, baik di level pusat maupun daerah. Oleh karena itu, dia mengusulkan agar diberikan penghargaan untuk para pihak di bidang yudikatif baik di tingkat pusat maupun daerah, dan juga lembaga legislatif.
â€œDi antara beliau-beliau dan lembaga tersebut itu menunjukkan tanda-tanda dan dedikasinya ikut membangun perpustakaan dan mengembangkan perpustakaan dengan berbagai cara dan metode yang mereka buat dan inovasi-inovasi,â€ jelasnya.
Gemilang Perpustakaan Nasional merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan kepada masyarakat yang mendukung peran atau kiprah Perpusnas dalam membudayakan kegemaran membaca.
Gemilang Perpustakaan Nasional merupakan kegiatan yang diselenggarakan untuk mengajak masyarakat mengenali kegiatan yang inspiratif, informatif, komunikatif, dan edukatif, yang dilaksanakan Perpusnas. Dalam acara ini, Nugra Jasadharma Pustaloka diberikan kepada pejabat publik, tokoh masyarakat, masyarakat, media massa, dan lifetime achievement, serta pelestari naskah kuno yang dinilai berhasil memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca.
Selain itu, dalam acara Gemilang dilakukan pengumuman pemenang sejumlah lomba yang diselenggarakan Perpusnas yakni lomba buku terbaik, lomba bertutur, lomba perpustakaan sekolah SMA sederajat, lomba perpustakaan umum desa/kelurahan, kontributor data tertinggi untuk Indonesia OneSearch, serta provinsi dengan nilai Tingkat Gemar Membaca (TGM) tertinggi dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) tertinggi di Indonesia 2020.
Hadir menjadi pengisi acara pada Gemilang Perpustakaan Nasional Duta Baca Indonesia Gol A Gong, motivator Maman Suherman (Kang Maman), dan penyanyi solo Cakra Khan. Secara virtual hadir juga,Â  perwakilan Gubernur, Bupati/Walikota seluruh Indonesia, anggota dewan dari Komisi X DPR RI, Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia dan Para pegiat literasi dari seluruh penjuru tanah air.
Berikut nama-nama penerima penghargaan:
Nugra Jasadharma Pustaloka 2021
<ol>
<li>Kategori Pejabat Publik </li>
<li>Gubernur Sulawesi Tenggara, H. Ali Mazi, SH</li>
<li>Bupati Lampung Barat, H. Parosil Mabsus, S.Pd</li>
<li>Bupati Magetan, Drs. Suprawoto, SH. M.Si</li>
<li>Bupati Hulu Sungai Utara, Drs. H. Abdul Wahid, HK, MM, M.Si</li>
<li>Wali Kota Yogyakarta Drs. H. Haryadi Suyuti</li>
<li>Wali Kota Jambi Dr. H. Syarif Fasha, ME</li>
<li>Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan, Dra. H. Nurliani, M. AP</li>
</ol>
Â 
<ol>
<li>Kategori Tokoh Masyarakat </li>
<li>Bunda Literasi Provinsi Jawa Barat, Atalia Prarataya, M.I.Kom</li>
<li>Bunda Baca Kabupaten Musi Banyuasin, Hj. Erini Mutia Yufada</li>
<li>Bunda Baca Kota Tegal, dr. Hj. Roro Kusnabilla Erfa Dedi Yon</li>
</ol>
Â 
<ol>
<li>Kategori Masyarakat</li>
<li>Yusmalasari, S.Si, Kabupaten Lampung Barat, Lampung (Pegiat Literasi Lamban Baca)</li>
<li>Fery Irawan, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Pegiat literasi Ransel Buku)</li>
<li>Bachtiar Adnan Kusuma, S.Sos, MM, Makassar, Sulawesi Selatan (Perintis Rumah Baca Deas dan Perpustakaan Lorong Parangtambung)</li>
<li>Sry Eka Handayani, M.Pd, Kabupaten Agam, Sumatera Barat (Pendiri Rumah Baca Anak Nagari)</li>
<li>Sabar, Kota Salatiga, Jawa Tengah (Pendiri Taman Baca Masyarakat Saung Kelir)</li>
<li>Aam Siti Aminah, Bandung, Jawa Barat (Pendiri dan pengelola Rumah Baca mi Bekasi)</li>
</ol>
Â 
<ol>
<li>KATEGORI PELESTARI NASKAH KUNO</li>
</ol>
<ul>
<li>Kategori Lembaga, diberikan kepada: Yayasan Kebudayaan Indera Sakti Pulau Penyegat, Provinsi Kepulauan Riau</li>
<li>Kategori Perorangan, diberikan kepada H. Andi Ahmad Saransi, M.Si</li>
</ul>
Â 
<ol>
<li>Kategori Media Massa</li>
</ol>
Suara NTB, Provinsi Nusa Tenggara Barat
<ol>
<li>Kategori Lifetime Achievement</li>
</ol>
Sri Sultan Hamengku Buwono X
Â 
Penghargaan Buku Terbaik
<ul>
<li>Subjek Agribisnis:</li>
</ul>
Juara 1
Judul Buku: Kupas Tuntas Budaya Belut (Penulis: Fajar Junariyata &amp; Cahyo Saparinto)
Juara 2
Judul Buku: Bawang Merah (Sri Hindarti &amp; Ria Rohmatul Maula)
Juara 3
Judul Buku: Ayam Kampung Pedaging dan Petelur (Bayu Prasetya Wibowo)
Â 
<ul>
<li>Subjek Covid-19</li>
</ul>
Juara 1
Judul Buku: Anti Panik! Buku Panduan Virus Corona (dr. Jaka Pradipta, Sp.P &amp; dr. Ahmad Muslim Nazaruddin, Sp.P)
Juara 2
Judul Buku: Covid-19 (Marisca Evalina Gondokesumo &amp; Fenny Kusuma Leliga)
Juara 3
Judul Buku: Lawan Virus Corona: Studi Nutrisi Untuk Kekebalan Tubuh (Fadhil Ahsan, Nanda Yuli Rahmawati &amp; Fidyah Nanda Alditia)
Â 
<ul>
<li>Subjek Invetasi </li>
</ul>
Juara 1
Judul Buku: Who Wants to be a Smart Investor (Penulis : Lukas Setia Atmaja)
Juara 2
Judul Buku: Investasi Saham ala Fundamentalis Dunia (Ryan Filbert &amp; William Prasetya)
Juara 3
Judul Buku: Anak Muda Miliader Saham (Andika Sutoro Putra)
Â 
<ul>
<li>Subjek Media Sosial </li>
</ul>
Juara 1
Judul Buku: Menggali Pundi-Pundi Lewat Tren Sosial Media (Astrid Savitri)
Juara 2
Judul Buku: Anak Muda dan Medsos: Memahami Geliat Anak Muda, Media Sosial dan Kepemimpinan dalam Ekosistem Digital (Alois Wisnuhardana)
Juara 3
Judul Buku: Panduan Bermuamalah melalui Media Sosial (Dr. H.M Asrorun Niâ€™am Sholeh, M.A)
Â 
<ul>
<li>Subjek Pantun Indonesia </li>
</ul>
Juara 1
Judul Buku: Semakin Santun karena Berpantun (Achmad Fachrodji)
Juara 2
Judul Buku: Serumpun Pantun Kehidupan (H. Iberamsyah Barbary)
Juara 3
Judul Buku: Antologi Pantun Nasihat: Memumpuk Asa Membangun Karakter (Sri Margawati, M.Pd)
Â 
<ul>
<li>Subjek Pembelajaran Jarak Jauh </li>
</ul>
Juara 1
Judul Buku: Implementasi Social Presence dalam Bimbingan Online-dalam Konteks Perspektif Komunikasi Personal, Interpersonal dan Impersonal (Mudafiatun Isriyah &amp; Richardius Eko Indrajit)
Juara 2
Judul Buku: Pembelajaran Kolaboratif Daring Asinkronus (Kasiyah)
Juara 3
Judul Buku: Teknologi Pembelajaran: Implementasi Pembelajaran Era 4.0 (Evi Fatimatur Rusydiyah)
Â 
Lomba Perpustakaan Umum Terbaik (Desa/Kelurahan) Tingkat Nasional
Klaster A 
<ol>
<li>Perpustakaan Samudra Pustaka, Kab. Blitar, Jawa Timur</li>
<li>Perpustakaan Bukuku Guruku, Desa Puro, Kab. Sragen, Jawa Tengah</li>
<li>Perpustakaan Cikundul (Percik), Kelurahan Cikundul, Kota Sukabumi, Jawa Barat</li>
</ol>
Klaster B
<ol>
<li>Perpustakaan Puska Mandiri, Desa Pekon Puramekar, Kab, Lampung Barat, Lampung</li>
<li>Perpustakaan nigari gantuan Ciri, Kab. Solok, Sumatera Barat</li>
<li>Perpustakaan Kerano Kuncoro, Desa Sri Kuncoro, Kab. Bengkulu Tengah, Bengkulu</li>
</ol>
Klaster C
<ol>
<li>Perpustakaan Bahagia Mendawai, Kelurahan Bansir Laut, Kota Pontianak, Kalimantan Barat</li>
<li>Perpustakaan Bina Ilmu, Desa Sungai Nyamuk, Kab. Nunukan, Kalimantan Utara</li>
<li>Perpustakaan Cerdas, Desa Sinabatta, Kab. Mamuju Tengah, Sulawesi Barat</li>
</ol>
Â 
Lomba Perpustakaan Sekolah/Madrasah Lanjutan Tingkat Atas Terbaik 
<ol>
<li>Perpustakaan Ki Hajar Dewantara SMA Negeri 70 Jakarta, DKI Jakarta</li>
<li>Perpustakaan Loka Ghana SMA Negeri 1 Sedayu, Kab. Bantul, DI Yogyakarta</li>
<li>Perpustakaan Surya Cendekia SMA Negeri 1 Bobotsari, Kab. Malang, Jawa</li>
</ol>
Timur
Lomba Bertutur Siswa-Siswi SD/MI
<ol>
<li>Pelangi Tunjung K, Jawa Timur</li>
<li>Binar Mutiara Yahya, DI Yogyakarta</li>
<li>Najma Hanania Yazid, Banten</li>
</ol>
Â 
Kontributor Indonesia OneSearch (IOS)
<ol>
<li>Perpustakaan Lambung Mangkurat, Provinsi Kalimantan Selatan</li>
<li>Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah, Provinsi DKI Jakarta</li>
<li>Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah</li>
<li>Perpustakaan Universitas Andalas, Provinsi Sumatera Barat</li>
<li>Perpustakaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi</li>
<li>Perpustakaan Universitas Negeri Malang, Provinsi Jawa Timur</li>
<li>Perpustakaan Universitas Sebelas Maret, Provinsi Jawa Tengah</li>
<li>Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Malang, Provinsi Jawa Timur</li>
<li>Perpustakaan Universitas Kristen Petra, Provinsi Jawa Timur</li>
<li>Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DI Yogyakarta</li>
</ol>
Capaian Tertinggi Indikator Kinerja Kunci Urusan Perpustakaan:
<ul>
<li>Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) Tertinggi se-Indonesia Tahun 2020: Provinsi DIY</li>
<li>Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) tertinggi se-Indonesia Tahun 2020: Kalimantan Selatan</li>
</ul>
Â 
Â Reportase: Wara Merdeka/Hanna Meinita
Â Fotografer: Ahmad Kemal / Prakas Agestian
Â

Gemilang Perpustakaan Nasional Tahun 2021: Pengembangan Perpustakaan jadi Tanggung Jawab Bersama

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Momentum peringatan ulang tahun Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) jangan hanya dirayakan secara seremonial saja, tetapi dapat menjadi evaluasi progres capaian kinerja organisasi. Hal tersebut disampaikan, Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando, dalam acara Peringatan Hari Pustakawan dan Ulang Tahun ke-47 organisasi IPI, Selasa (7/7).
"Karena saat ini pustakawan dituntut untuk action. Apa yang akan dilakukan untuk mengembangkan perpustakaan. Saya menggarisbawahi beberapa program yang harus direalisasikan pengurus karena pernah diucapkan saat pengukuhan pengurus IPI pada Kongres di Surabaya," ujarnya.
Beberapa program tersebut, lanjut Syarif, diantaranyaÂ membentuk kepengurusan IPI di tingkat kabupaten/kota, membentuk tim penilai di lembaga atau mitra, mengambil bagian diklat asesor dan mengambil bagian tentang standar perpustakaan yang ada. Di samping itu, Syarif Bando berharap IPI dapat membuat roadmap pembinaan untuk pengembangan perpustakaan di Indonesia.
Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor. 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan, Undang Undang Nomor 13 tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (SSKCKR), menjadikan pustakawan harus terus mengembangkan diri. Terutama di era pandemi saat ini, peran perpustakaan masih jauh dalam menyajikan informasi atau data.
"Saya ingin pustakawan bisa eksis berselancar memberikan informasi dengan menggunakan teknologi," tambah Syarif Bando.
Sesuai dengan tema HUT IPI tahun ini, yakni "Pustakawan Masa Lalu, Kini dan Nanti", yang berarti bagaimana kemampuan pustakawan menggali sejarah yang ada. Sehingga pustakawan mampu meyakinkan seluruh elemen bangsa, sebagai eksistensi jati diri bangsa.
Dalam kesempatan tersebut, juga diselenggarakan Seminar Internasional Kepustakawanan yang menghadirkan tiga narasumber, antara lain Pembina PP IPI, Sulistyo Basuki, Presiden IFLA, Christine Mackenzie, Ketua PD IPI Kalimantan Selatan, Ahmad Syauqie.
Dalam paparannya, Presiden IFLA, Christine Mackenzie, menyampaikan enam alasan mengapa pustakawan dan perpustakaan membutuhkan asosiasi profesional. "Di tingkat personal tentunya dapat menambah jaringan dan kolega pustakawan serta untuk pengembangan profesinya sebagai pustakawan," jelas Mackenzie.
Di tingkat nasional, pustawakan dapat memberikan masukan (input) kepada pemerintah dan legislatif terkait peraturan yang mengatur mengenai perpustakaan. Sedangkan, di tingkat internasional pustakawan bisa menyuarakan apa pun untuk mengembangkan profesinya.
Reportase : Wara Merdekawati, Hartoyo Darmawan
Fotografer : Hartoyo Darmawan

Peringatan Ulang Tahun IPI : Kepala Perpusnas Ingatkan Janji IPI

Jakarta - Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI melaksanakan Workshop Pelaporan Kinerja pada Aplikasi SMART dan eMonev secara daring melalui aplikasi zoom, (Kamis/25/5/2023).
Kegiatan ini mengundang seluruh Pengelola/Operator Aplikasi SMART Kemenkeu dan eMonev BAPPENAS di setiap unit kerja pusat dan UPT, Bendahara di setiap unit kerja pusat dan UPT, PPK Dana Dekonsentrasi dan Pengelola/Operator Aplikasi SMART Kemenkeu dan eMonev BAPPENAS di Dinas Perpustakaan Provinsi di seluruh Indonesia dan juga Anggota Tim Pengelola Manajemen Kinerja Organisasi (SMO).
&ldquo;Aplikasi SMART dan eMonev ini penting untuk dijadikan sebagai data pengendalian evaluasi di lingkungan Perpustakaan Nasional,&rdquo; ucap Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Perpusnas, Joko Santoso dalam pembukaan workshop.
Selain itu, Joko menyatakan bahwa Penilaian Kinerja tahun 2022 sebesar 94,42 dan IKPA Perpusnas sebesar 90.37. Nilai ini sedikit menurun dibandingkan dengan Penilaian Kinerja tahun 2021 sebesar 94,50 dan IKPA sebesar 91,20.&nbsp; 
&ldquo;Penurunan Penilaian Kinerja dan IKPA ini menjadi perhatian khusus untuk kita semua, maka diharapkan kepada seluruh pihak yang terkait agar bisa meningkatkannya di tahun 2023,&rdquo; harapnya.
Perwakilan dari Direktorat Sistem Penganggaran Kementerian Keuangan, Ajat Sudrajat mengatakan Perpusnas menduduki peringkat 25 dalam kategori Pagu Kecil (&lt;2,5 trilyun) dengan nilai SMART 94,42, nilai IKPA 90,87, serta nilai gabungan 87,67.
&ldquo;Di tahun ini, data yang berasal dari KPPN telah terintegrasi dari KPPN ke aplikasi SMART sehingga menjadi satu data dan lebih menghemat waktu serta tidak perlu penginputan yang berulang kali. Capaian output yang diinput pada aplikasi SMART hanya diinput setiap triwulan dan semester saja,&rdquo; ungkap Ajat.
Pada kesempatan yang sama, perwakilan Direktorat SPPEPP Bappenas, Sinta Paramita menjelaskan manfaat dari aplikasi eMonev adalah sebagai laporan data realisasi/progeres pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dan bahan evaluasi dan akuntabilitas pembangunan. 
Output dokumen yang dihasilkan dengan data yang diambil dari aplikasi dari eMonev yaitu penyusunan Laporan Triwulan Pelaksanaan Renja K/L, Pemantauan/Evaluasi Pelaksanaan Prioritas Nasional berdasarkan capaian RO PN di Renja K/L, evaluasi pelaksanaan RKP berdasarkan capaian RO PN di Renja K/L dan Indikator Kinerja Prioritas, dan penggunaan data aplikasi e-Monev dalam penyusunan pagu indikatif. 
&ldquo;Data realisasi yang dilaporkan ke dalam aplikasi e-Monev, dimanfaatkan untuk mendukung pemantauan, pengendalian dan evaluasi secara berjenjang,&rdquo; ucap Sinta.
 Reporter: Ranny Kusumawardhani

Workshop Pelaporan Kinerja pada Aplikasi SMART dan eMonev

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Betapa ruginya sebuah bangsa dengan sumber daya alam melimpah, tapi tingkat literasi rendah. Demikian ditegaskan Kepala Perpustakaan Nasional RI, M. Syarif Bando saat menerima kunjungan kerja sejumlah pemerintah daerah di ruang rapat pimpinan lantai 5 Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan pada Rabu (2/6/2021).
Syarif menjelaskan bahwa literasi merupakan modal masyarakat agar lebih berdaya, di mana pada tingkatan literasi yang keempat, masyarakat dapat menciptakan barang dan jasa. â€œCuma satu kata kunci di 2045, siapa menang jadi produsen, siapa kalah jadi konsumen,â€ ujarnya di hadapan rombongan dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Bone, Kabupaten Luwu Timur, dan Kabupaten Takalar.
Sependapat dengan Syarif, Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalilah, yang hadir didampingi oleh Bupati Lombok Barat dan Wakil Bupati Sumbawa menjelaskan pihaknya memandang literasi merupakan kunci, apalagi keindahan alam NTB yang dianggap bagaikan serpihan surga memiliki potensi dan masa depan yang luar biasa.
â€œBanyak event besar yang diselenggarakan di NTB. Jadi tantangannya adalah bagaimana literasi masyarakat bisa terdongkrak dengan cepat,â€ urai Sitti.
Oleh karena itu, Sitti mengharapkan dukungan dari Perpusnas agar perpustakaan di NTB bisa dibangun dengan konsep yang jauh lebih baik. Lebih lanjut, Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid menyatakan kesiapannya untuk melengkapi persyaratan pengajuan pembangunan gedung baru mengingat gedung yang ada sekarang sudah semakin sempit.
Sementara itu, Wakil Bupati Sumbawa Dewi Noviani mengharapkan selain bisa memperoleh bantuan pembangunan gedung pada 2022, ia juga menginginkan bantuan pojok baca digital di desa-desa untuk percepatan peningkatan literasi.
Bupati Batanghari, Muhammad Fadhil Arief, pada kesempatan tersebut menyampaikan terima kasih atas nama pemerintah dan masyarakat Batanghari atas dibangunnya gedung perpustakaan dan berjajnji akan mengoptimalkan pemanfaatannya.
Muhammad Fadhil menjelaskan NTP (Nilai Tukar Petani) masyarakat Batanghari yang turun dan akibatnya sering menyalahkan harga. Padahal harga tidak bisa dikendalikan. Ternyata masalahnya adalah ilmu yang dimiliki petani tidak cukup.
â€œKarena itu, program kami bagaimana petani dapat berdaya, bagaimana petani punya kemampuan,â€ urainya.
Selain itu, Fadhiel juga mengundang Kepala Perpusnas untuk meresmikan gedung perpustakaan yang kini tengah berlangsung proses pembangunannya dan mengharapkan ada keberlanjutan dari bantuan tersebut.
Hal senada juga disampaikan Sekretaris Daerah Bone yang melaporkan proses pembangunan gedung perpustakaan yang kini telah mencapai 60% dan akan selesai dalam waktu kurang lebih 3-4 bulan lagi.
Tidak jauh berbeda dengan Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Bone, Sekretaris Daerah Luwu Timur juga melaporkan proses pembangunan gedung perpustakaan yang kini telah mencapai lebih dari 25% dan mengharapkan bantuan untuk mengisi gedung tersebut.
Kepala Perpusnas mengapresiasi semua aspirasi tersebut dan mendorong pemerintah daerah yang telah memperoleh bantuan pembangunan gedung tahun 2020, 2021 untuk mengajukan bantuan perabot, koleksi, dan TIK untuk tahun 2022.
Syarif lebih lanjut mengingatkan batas waktu pengajuan bantuan DAK untuk periode 2022, yaitu pada 21 Juni 2021 dan proses pengajuan tersebut tidak dikenai biaya sesen pun. Terkait dengan bagaimana bisa memperoleh bantuan, semuanya tergantung pada syaratnya, apakah sudah dipenuhi atau masih kurang. Selain itu ada pula koordinasi dengan kementerian yang lain.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Polewali Mandar, Andi Ibrahim Masdar, menyampaikan maksud kedatangannya yaitu untuk menyerahkan proposal pengajuan bantuan DAK tahun 2022.
Sementara itu, rombongan Kabupaten Takalar yang diwakili oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Takalar menjelaskan bahwa pada 2011 Takalar ditetapkan menjadi salah satu Kawasan Perkotaan Mamminasata. Namun, sayangnya IPM Takalar rendah, yang disebabkan oleh kondisi mutu SDM yang rendah pula. Ditambah lagi, Takalar belum memiliki gedung perpustakaan sendiri dan masih meminjam gedung. Oleh karena itu, ia sangat mengharapkan bantuan DAK Perpusnas untuk pembangunan gedung. â€œIni proposal yang ketiga dan saya kadis yang kelima yang mengusulkan,â€ imbuhnya.
Dalam kesempatan tersebut, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Deni Kurniadi menyampaikan laporan mengenai keberlangsungan program DAK tahun 2021 dan proses pengajuan DAK tahun 2022, di mana ia mengingatkan pemerintah daerah untuk melengkapi persyaratan pengajuan DAK pembangunan gedung.
â€œKadang-kadang DED disamakan dengan proposal, padahal beda. Jadi DED itu harus dibuat oleh pihak ketiga atau disahkan oleh Dinas PU setempat. Saya kira ini harus clear,â€ paparnya.
Kunjungan kerja tersebut diakhiri dengan pemberian mobil perpustakaan keliling secara simbolis oleh Kepala Perpustakaan Nasional RI kepada Wakil Gubernur NTB.
Â 
Reporter: Radhitya Purnama
Fotografer: Aji Anwar
Â 
Â 
Â 
Â 
Â 
Â 
Â

Perpusnas Dorong Pemerintah Daerah Berlomba-lomba Kembangkan Perpustakaan

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menegaskan bahwa perpustakaan menjadi urusan wajib di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengurus hak masyarakat terhadap informasi.
Demikian disampaikan oleh Plt. Deputi Bidang Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI saat memberikan sambutan pada kegiatan webinar bertema &ldquo;Pemberdayaan Masyarakat melalui Penguatan Kelembagaan Perpustakaan&rdquo; yang berlangsung secara hibrida, Kamis (1/12/2022).
Perpustakaan sebagai leading sector dalam penguatan literasi memiliki peran dalam peningkatan literasi, inovasi dan kreativitas masyarakat yang dapat mewujudkan masyarakat berpengetahuan dan berkarakter. Perpustakaan umum sebagai ujung tombak transfer knowledge yang terdekat dengan masyarakat memiliki peran untuk meningkatkan budaya literasi sekaligus berperan dalam pemulihan ekonomi nasional.
Lebih lanjut, Deni mengatakan Perpusnas sejak tahun 2018 memiliki sebuah program bernama Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS). Program ini tidak hanya mencakup penyiapan bahan bacaan untuk menambah pengetahuan secara umum namun juga bekerja sama dengan perpustakaan Provinsi, Kabupaten/Kota, hingga Desa untuk ikut serta dalam pengentasan kemiskinan melalui praktik-praktik sederhana.
&ldquo;Lewat koleksi yang ada, nanti akan ditularkan kemampuan lifeskill ke masyarakat sesuai dengan kebutuhan setempat oleh pustakawan dan pegiat literasi melalui pendampingan agar kelak masyarakat bisa mendapatkan income dalam skala keluarga untuk menambah kesejahteraan mereka,&rdquo; jelasnya.
Sependapat, Ketua Forum Perpustakaan Umum Indonesia (FPUI) Usman Asshiddiqi Qohara menambahkan bahwa penguatan kelembagaan perpustakaan menjadi salah satu hal yang harus menjadi perhatian bersama. Sehingga dia meminta Perpusnas untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait SOTK yang ada di daerah.
&ldquo;Kami meminta bantuan Perpusnas untuk bisa melakukan advokasi dengan Kemendagri agar kelembagaan perpustakaan dengan paling tidak tipe B bisa tetap dipertahankan di seluruh daerah di provinsi yang ada di Indonesia,&rdquo; ucapnya.
Plh. Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Ditjen OTDA Kemendagri, Moh. Yuniarto, memaparkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan mengatur 32 urusan pemerintahan yang ke dalam dua kelompok besar yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib kembali dibagi ke dalam dua menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak.
&ldquo;Perpustakaan masuk ke dalam urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar,&rdquo; ujarnya.
Yuniarto juga menerangkan sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 mengatur pembentukan dinas perpustakaan secara sendiri atau digabung dengan urusan pemerintahan lain. Adapun azas yang harus diperhatikan dalam pembentukan perangkat daerah diantaranya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah, efisiensi, efektivitas, serta pembagian habis tugas.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Amich Alhumami menyatakan literasi penting dan telah dicantumkan di dalam RPJMN 2020-2024 karena menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional untuk SDM unggul dan berkualitas.
&ldquo;Dengan program TPBIS dan berbasis pada kebijakan, kita ingin mendorong dan meningkatkan partisipasi pelibatan publik secara luas baik masyarakat dan komunitas dalam berbagai macam kegiatan untuk pemberdayaan melalui penguatan literasi,&rdquo; ungkapnya.
Amich juga menekankan di akhir paparannya bahwa Bappenas selalu mendukung dan memberikan sumbangan penting, baik dari sisi kebijakan program dan juga alokasi anggaran yang memadai untuk program sepenting literasi untuk kesejahteraan.
Sementara Bupati Magetan, Suprawoto menyampaikan menurut Oscar Lewis &ldquo;orang miskin dan orang bodoh bukan karena semata-mata terbatasnya cakupan tanah atau modal yang dimiliki, melainkan karena akses informasi yang tidak dimiliki&rdquo;.
&ldquo;Sering dilupakan dari setiap orang bahwa membantu orang miskin itu tidak selalu dengan uang karena menurut saya akses informasi justru merupakan kunci utama dalam pengentasan kemiskinan,&rdquo; tegasnya.
Dia berkisah, selama ini setiap kali mengunjungi veteran pada tanggal 17 Agustus pihaknya selalu membawa sembako sebagai buah tangan, akan tetapi setelah tiba di rumah timbul pemikiran untuk memberikan apresiasi dengan cara yang lebih terhormat. Sehingga idenya adalah menuliskan cerita bersejarah mereka menjadi sebuah buku.
&ldquo;Pada tanggal 17 Agustus tahun kemarin, buku dengan judul &lsquo;Sejarah Perjuangan Veteran di Magetan&rsquo; kami berikan kepada mereka yang hadir, apa yang terjadi? Mereka menitikkan air mata. Kenapa? Saya yakin ketika mereka sudah tidak ada, perjuangan mereka sudah dicatat dan bisa dibaca oleh anak cucunya,&rdquo; kisah Suprawoto.
Kegiatan webinar ini juga dirangkaikan dengan pengumuman Ketua FPUI Tahun 2022-2025 terpilih yakni Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan, Fitriana.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Aditya Irfan Fakhruddin

Perpustakaan Umum yang Kuat Bantu Berdayakan Masyarakat

Salemba, Jakarta â€“ Sebagai salah satu upaya melestarikan naskah kuno, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh saat ini tengah menyusun Raperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan. Badan Legislasi Aceh melakukan kunjungan ke Perpustakaan Nasional (Perpusnas) untuk melakukan konsultasi penyusunan perda.
Ketua Badan Legislasi DPR Aceh, Azhar Abdurrahman menyampaikan, penyusunan perda penyelenggaraan perpustakaan masuk dalam program legislasi tahun 2022. Peraturan yang telah disusun ini ingin dikonsultasikan dengan pihak Perpusnas agar ada kesesuaian.
"Kunjungan ini kami lakukan untuk konsultasi terhadap rancangan perda yang telah kami susun. Karena kami pun perlu mengadopsi peraturan yang ada di pusat maupun di daerah yang sudah ada perdanya, agar ada kesesuaian," ungkap Azhar saat melakukan kunjungan kerja, Senin (6/6/2022).
Azhar berharap, dengan adanya perda ini nantinya Provinsi Aceh mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat dalam hal bantuan untuk perpustakaan.
"Kami harap nantinya ke depan Provinsi Aceh mendapat perhatian dari pusat. Dengan adanya perda bagaimana mengakomodir berbagai bantuan seperti DAK ke daerah kabupaten/kota yang belum dapat," lanjutnya.
<img class="content-img" src="../webforms/uploads/images/421WhatsApp Image 2022-06-06 at 11.55.24.jpeg" border="0" width="527" height="351" />
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Aceh, Bardan Sahidi menjelaskan, banyaknya naskah kuno di wilayah Aceh maka dalam perda tersebut juga mengatur tentang kepemilikan naskah kuno. Mengingat sebagian besar banyak naskah kuno yang disimpan oleh warga.
"Bagaimana agar kepemilikan naskah kuno itu menjadi milik pemerintah setelah adanya ganti rugi. Maka kami disini ingin menanyakan ketentuan lebih lanjut terkait norma, standar, maupun prosedur. Ini sebagai upaya pelestarian naskah kuno yang kita miliki," jelasnya.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, Edi Yandra mengatakan, dalam raperda yang telah disusun ada dominan terhadap konten lokal. Di salah satu pasalnya mengatur perpustakaan harus menyediakan buku koleksi dengan tema Islam.
Tak hanya itu, naskah kuno juga diatur dalam raperda. Dikatakan, berdasarkan data di Perpusnas, ada sebanyak 8 ribu naskah kuno di Aceh. Dengan kerja sama dengan Perpusnas, saat ini ada sebanyak 122 naskah kuno yang telah didigitalkan.
"Dengan adanya perda ini nantinya menjadi langkah kami agar naskah kuno yang ada di Aceh menjadi koleksi Perpusda. Bahkan tahun ini kami akan menyiapkan aplikais pencarian naskah kuno di Aceh dan arsip sejarah," terangnya.
<img class="content-img" src="../webforms/uploads/images/576WhatsApp Image 2022-06-06 at 11.55.30.jpeg" border="0" width="527" height="351" />
Sementara itu, Direktur Standarisasi dan Akreditasi Perpusnas, Supriyanto mengatakan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Perpusnas berfungsi sebagai perpustakaan pembina. Perpusnas juga bertanggung jawab untuk melestarikan hasil budaya bangsa, salah satunya naskah kuno.
Dijelaskan, berdasarkan data Perpusnas ada sebanyak 53 perda tentang penyelenggaraan perpustakaan. Dengan rincian, tingkat provinsi terdapat 10 perda, 32 perda di tingkat kabupaten, dan 11 perda di tingkat kota.
"Kami berharap raperda yang telah disusun ini segera disahkan menjadi perda. Dan kami berharap Pemda memiliki program pelestarian sekaligus konservasi naskah kuno. Mengingat banyaknya naskah kuno yang ada di Aceh," tuturnya.
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Prakas Agrestian
Â

Upaya Lestarikan Naskah Kuno, Baleg DPR Aceh Susun Perda

Silahkan unduh pada tautan klik diÂ <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Uh4gDouuOieDr4sbpo0_7XwaDrHdaHK4">sini</a>
atau scan pada barcode yang tertera.Â 
Â

Berita

Tema dan Materi Desain HUT Perpusnas RI ke-40