JANGANKAN membeli buku untuk makan saja susah. Inilah ironi, satu sisi ingin memacu lirasi yang mensejahterakan, di sisi lain ada kemiskinan, mereka terbelit persoalan untuk sesuap nasi. Boleh kita sebut semacam liter(n)asi untuk mengggambarkan bagaimanan susahnya mencari seliter nasi. Dengan alokasi 20% dari APBN untuk sektor pendidikan mestinya mampu mencerdaskan bangsa sekaligus memajukan kesejahteraan umum, sehingga kemiskinan benar-benar dapat diatasi, bukan sekedar angka-angka. Ironi bahwa lulusan SMK (Sekolah Menegah Kejuruan) ternyata banyak yang menganggur mencapai  8,49 persen dari angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia sebesar 6,88 juta orang, dan lebih dari 50% pendidikan angkatan kerja rendah yakni SD dan SMP. Hal tersebut dikarenakan adanya mismatch dan mislink antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Ada yang salah dengan system pendidikan kita dan perlu perubahan yang komprehensif, tepat dan revolusioner agar pada 2030 kita dapat memetik hasil dari insentif/bonus demografi, bukan sebaliknya menjadi beban demografi.

     Prestasi Masih Tertinggal
     Update data Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) tahun 2017 menunjukkan bahwa Indonesia berada di urutan ke-57 dari 65 negara dalam hal kemampuan membaca, matematika, dan ilmu pengetahuan. Kemudian, skor PISA (Programme for International Student Asessment ) pada 2019 skor membaca Indonesia ada di peringkat 72 dari 77 negara, skor matematika ada di peringkat 72 dari 78 negara, dan skor sains ada di peringkat 70 dari 78 negara. Masih sangat tertinggal dibandingkan negara-negara lain, termasuk di Asean. Parameter yang dikukur utuk aspek membaca adalah kemampuan itu diartikan sebagai kapasitas murid untuk memahami, menggunakan, evaluasi, merenungkan, dan memakai teks untuk mencapai tujuan, mengembangkan pengetahuan dan potensi, serta berpartisipasi di dalam masyarakat. Aspek matematika adalah kapasitas murid untuk merumuskan, menggunakan, dan menafsirkan matematika di berbagai konteks. Ini termasuk penalaran matematika dan memakai konsep, prosedur, fakta, dan perangkat matematika untuk menggambarkan, menjelaskan, dan memprediksi fenomena. Dan aspek sains adalah kemampuan sains diartikan sebagai kemampuan untuk menghadapi isu-isu terkait sains dan dengan gagasan-gagasan sains, sebagai anggota masyarakat yang berpikir.
Kondisi ini menunjukan bahwa literasi kita masih rendah yang mengakibatkan kontribusi rendah untuk menyokong produktivitas bangsa. Ini berujung pada rendahnya pertumbuhan dan akhirnya berdampak terhadap rendahnya tingkat kesejahteraan yang ditandai oleh rendahnya pendapatan per kapita. Literasi rendah juga berkontribusi secara signifikan terhadap kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan, sehingga perlu upaya-upaya cepat mempertinggi tingkat literasi Indonesia.

     PHK akibat wabah corona

     Dampak multi-dimensional karena covid 19 menjadikan kita semakin rumit menjalani hidup. Pun, PHK semakin naik secara seri mengakibatkan kehilangan pendapatan sekaligus menambah jumlah rakyat miskin. Data PHK per 2 Juni 2020 ada sekitar 3,05 juta orang tenaga kerja terdampak Covid-19 dan diprediksikan dapat mencapai 5,23 juta orang. Angka pengangguran dan kemiskinan akan terus bertambah, mengingat sektor ekonomi masih sudden death. Sementara itu, Bappenas memproyeksikan bahwa jumlah pengangguran di Indonesia akan bertambah 4,22 juta orang pada 2020. Sementara jumlah penduduk miskin pada akhir 2020 diperkirakan akan bertambah 2 juta orang dibandingkan data  September 2019. Data orang miskin pada Maret 2019 tercatat ada 25,14 juta orang (sekitar 9,41%). Mereka sangat sulit untuk mendapatkan akses layanan pendidikan, kesehatan, perumakah/pemukiman, kredit/modal, informasi dan lain-lain. Di perkotaan masing banyak kantong-kantong kemiskinan, ada sekitar 56.000 hektar kawasan kumuh di perkotaan di 110-an kota dan 42.000 desa dari desa yang miskin dan tertinggal. Oleh karena itu perlu penguatan ekonomi untuk meningkatkan kapasitas produksi dan jasa secara antara lain naiknya Gross National Product; dibarengi dengan distribusi pendapatan yang adil dan merata untuk seluruh rakyat Indonesia. Faktanya sungguh memprihatinkan, hanya 1 persen orang kaya menguasai 50 persen lebih asset nasional, sebagaimanan laporan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Kondisi ini akan diperparah oleh aktor-aktor politik yang sengaja mendulang suara, meraih kemenangan dalam kontestansi demokrasi pada pemilihan langsung melalui money politic dan umbar janji-janji manis. ILO mencatat bahwa ketenagakerjaan dunia sedang mengalami malapetakan aibat penyebaran covid 19 yang berasal dari Wuhan-China berdampak kepada 2,7 miliar pekerja di dunia atau sekitar 81 persen tenaga kerja. Pengaruhnya berbagai macam, mulai dari pengurangan jam kerja, dirumahkan, cuti tanpa gaji, hingga PHK (pemutusan hubungan kerja). Pun, pelaku usaha di banyak sektor terancam rugi besar, terutama perusahaan-perusahaan skala kecil. Imbasnya, jutaan pekerja berpotensi kekurangan penghasilan, bahkan kehilangan.Secara global, jumlah PHK akibat pandemi Covid-19 diprediksi mencapai 195 juta orang di triwulan II-2020 oleh Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization/ILO). Kenaikan pengangguran di Amerika Serikat (AS) sebesar 14,7 persen ; China sebesar 6 persen. ; Jepang 2,5% persen; dan Korea Selatan 3,8 persen.

     Pacu Kualitas SDM
     SDM Ungul Negara Maju jangan sekedar dijadikan slogan belaka, haru dijabarkan dalam program yang membumi. Misalnya regulator bidang pendidikan harus melakukan terobosan yang fundamental, cepat dan tepat sebagai paket revolusi pendidikan nasional. Mengenai anggaran 20% dari APBN sangat besar dan tinggal implementasinya yang benar. Ada 3 hal yaitu Struktur, Sistem dan SDM yang menjadi platform pengembangan dengan focus pda a) kurikulum pendidikan; b) peningkatan kualitas & kuantitas tenaga pendidikan dan d) pemerataan pendidikan hingga ke pelosok nusantara. Pun, paket wajib belajar (wajar ) 9 tahun harus ditingkatkan menjadi wajar 12 tahun untuk semua anak-anak usia sekolah tanpa terkecuali dan ditanggung negara. Terkait kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era Revolusi Industry 4.0 dan Society 5.0 ala Jepang harus diimbangi secara bijak dan benar antara lain melakukan langkah-langkah transformative melalui transformer-transformer nasional yang handal dan secara bertingkat hingga ke pelosok nusantara serta memacu Research & Development agar tidak menjadi korban maupun residu atas kemajuan teknologi tersebut. Harapannya anggaran R&D ditingkatkan dari sebelumnya kurang dari 1% menjadi sekurang-kurangnya 2% dari APBN atau bahkan lebih agar mampu mengejar ketertinggalan sehingga kita tidak hanya menjadi pengekor dan menjadi mangsa/pangsa pasar negara-negara maju.

     Penguatan & Revitalisasi BLK
     Kemudian untuk dunia kerja, perlu penguatan dan revitalisasi BLK-BLK menuju Era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 ala Jepang agar mampu meningkatkan kualitas pekerja maupun angkata kerja, antara lain program Triple skilling, yakni skilling, upskilling, dan reskilling. Skilling ditujukan untuk angkatan kerja muda dan baru yang ingin mendapatkan keahlian; Upskilling diberikan kepada pekerja yang membutuhkan peningkatan keterampilan atau kariernya agar bisa eksis dalam perkembangan dunia ketenagakerjaan; dan re-skilling adalah pemberian kemampuan atau keterampilan baru untuk pekerja agar bisa ganti hilang. Dengan 305 BLK yang di bawah pemerintah/kemnaker, 1.125 BLK Komunitas, 5.020 Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) swasta yang teregistrasi di Kemnaker, 109 lembaga pelatihan di kementerian lain, dan 1.799 training center yang dimiliki industry agar benar-benar menjadi training center yang setidkanya dapat melatih sekitar 5,5 juta orang per tahun. Semua pelatihan harus mengacu pada standar kompetensi yang diregistrasi Kemnaker, yakni Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), standar kompetensi internasional (standar kompetensi negara lain yang diadopsi karena memang dibutuhkan), dan standar kompetensi khusus (misalnya, Toyota memiliki standar khusus yang tidak dimiliki oleh Honda). Dan sertifikasinya diselenggrakabn oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), standar ini akan menjadi skema sertifikasi materi uji kompetensi serta didukung oleh kemitraan strategis dengan industry. 

     Program pengentasan kemiskinan
     Kemiskinan bagaikan lingkaran setan (the vicious circle of poverty), sebagaimana Teori yang dibuat oleh Ragnar Nurkse yang menggambarkan saling berpengaruhnya pada masing-masing bagian dalam siklus lingkaran kemiskinan. Adanya saling memberikan pengaruh dalam siklus lingkaran kemiskinan menyebabkan siapapun yang berada di dalamnya sulit untuk keluar tanpa terkecuali dengan negara. Penyebab kemiskinan dapat dilihat secara makro karena adanya a) ketidaksamaan pola kepemilan sumber daya sehingga distribusi pendapatan timpang; b) perbedaan kualitas SDM; dan c) perbedaan akses modal. Sehingga terjadi keterbelakangan, tidak produktif, pendapatan rendah maupun hal-hal ain yang serba kekurangan. Maka dari itu sampai dengan saat ini masih banyak didapati negara-negara di dunia yang masih dihinggapi kemiskinan yang sangat sulit dicarikan solusinya. World Bank mengemukakan ada 3 (tiga) cara mengurangi kemiskinan di suatu negara yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, layanan masyarakat, dan pengeluaran pemerintah. Pun, dapat dilakukan antara lain meningkatkan daya beli, stabilitas harga, program subsidi, bantuan social maupun dana desa yang dilakukan secara terintegrasi antara kementerian/Lembaga sebagai mitra strategis yang sinergis. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi pun tidak serta merta menjamin pendapatan rakyat miskin meningkat karena distribusi pendapatan masih terpusat pada pemilik modal. Perlu tindakan terpadu serta tidak mengabaikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development) yaitu keseimbangan antara People, Planet dan Profit (Three Buttom Lines) Jhon Elkingtons dalam memenuhi kebutuhan masa sekrang tanpa mengorbankan kepentingan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhannya. Dan harus diputus mata rantai kemiskinan agar rakyat yang miskin tidak melahirkan generasi miskin berikutnya.

     Dengan demikian, mereka dapat meningkatkan literasi, tidak lagi bergelut dengan urusan seliter nasi sehingga secara bersama-sama mampu berkontribusi kepentingan bangsa dan NKRI; tidak berkutat pada lingkaran syetan kemiskinan.

Oleh : KRAT. Suharyono S. Hadinagoro, M.M.
(Pemerhati Ketenagakerjaan & Ekonomi Kerakyatan, Kandidat Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Trisakti, Alumni Lemhannas RI (IKAL 59), Trainer Hubungan Industrial Tingkat Nasional Kemnaker)