Tasikmalaya, Jawa Barat - Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah menyampaikan Panitia Kerja (Panja) Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan telah mencapai kesepakatan agar Pemerintah Daerah (Pemda) wajib mengalokasikan anggaran untuk dana literasi.
Demikian disampaikan pada kegiatan Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat untuk Kesejahteraan dengan tema "Peningkatan Budaya Literasi Melalui Konten Lokal" di Auditorium Universitas Perjuangan Tasikmalaya, Sabtu (23/9/2023).
Dalam kesepakatan yang telah dicapai Tim Panja tersebut, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan menyepakati bahwa APBD harus mengalokasikan dana untuk program literasi.
"Selain itu, anggaran dalam APBN dana desa, alokasi dana untuk literasi harus menjadi bagian yang tak terpisahkan," ungkapnya.
Legislator Fraksi Golkar ini menjelaskan bahwa literasi sejatinya adalah bagian dari budaya, dan mengutip ayat pertama yang turun kepada Nabi Muhammad, yaitu "Iqra" bacalah, sebagai contoh awal pentingnya literasi dalam agama Islam.
"Meskipun saat ini sudah banyak masyarakat yang dapat membaca, namun pemahaman terhadap isi bacaan seringkali masih minim. Oleh karena itu, upaya peningkatan literasi harus fokus pada pemahaman bacaan," jelasnya.
Selain itu, Ferdiansyah menyampaikan beberapa langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan literasi, seperti menjembatani kesenjangan perpustakaan sekolah, meningkatkan jumlah tenaga perpustakaan yang berkualifikasi, dan mengatasi ketidakjelasan status kepegawaian tenaga perpustakaan sekolah.
"Saat ini kondisi jumlah sekolah, perpustakaan, dan tenaga perpustakaan masih belum ideal," lanjutnya.
Dalam rangka mencapai tujuan peningkatan literasi, Ferdiansyah mencatat 10 cara yang dapat dilakukan, termasuk transformasi digital perpustakaan, memperkuat peran pustakawan, dan penguatan budaya baca dan literasi di Indonesia.
Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando menyampaikan literasi berperan penting dalam meningkatkan kredibilitas seseorang.
Menurutnya ada lima tingkatan literasi yang harus dicapai oleh masyarakat. Pertama, kemampuan baca, tulis, hitung, dan pembentukan karakter.
Kedua memiliki akses bahan bacaan terjangkau, akurat, terkini, terlengkap, terpercaya. Ketiga, kemampuan memahami hal-hal yang tersirat dan tersurat.
Keempat, kemampuan berinovasi dalam kreativitas. Dan kelima memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dapat diimplementasikan untuk menciptakan barang atau jasa yang dapat digunakan dalam kompetensi global.
"Tidak cukup hanya memiliki pengetahuan teori, tetapi juga diperlukan kemampuan untuk mengimplementasikannya dalam suatu produk barang maupun jasa yang dapat bersaing di pasar global," jelasnya.
Dengan peningkatan indeks literasi masyarakat, diharapkan devisa negara meningkat dan fondasi sumber daya manusia (SDM) yang kuat dapat dibangun. "Tidak ada cara lain selain membaca, dan negara maju adalah negara yang gemar membaca," ungkapnya.
Kepala Perpusnas pun mengajak para mahasiswa untuk membaca lebih banyak buku agar dapat menghasilkan ide-ide kreatif yang dapat mendukung kemajuan negara.
Sementara itu, Rektor Universitas Perjuangan Yus Darusman menyebut membaca harus dianggap sebagai kebutuhan harian yang tak kalah pentingnya dengan sarapan pagi. "Ketika seseorang belum membaca, itu seperti belum sarapan," katanya.
Rektor menjelaskan, membaca begitu penting dan harus menjadi budaya karena menjadi kebiasaan.
"Ketika kita merasa bahwa membaca adalah suatu kewajiban, lama kelamaan itu akan menjadi kebiasaan kita yang biasa. Maka perlu adanya upaya dalam memfasilitasi budaya literasi ini," katanya.
Dia menambahkan keluarga memiliki peran fundamental dalam membentuk budaya literasi yang kuat. "Keluarga memiliki peran kunci dalam membiasakan membaca kepada anak-anak mereka. Mereka adalah fondasi dari budaya literasi yang berkelanjutan," imbuhnya.
Reporter: Wara Merdeka
Fotografer: Aji Anwar/Prakas Agrestian
