Seoul, Korea Selatan - Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Muhammad Syarif Bando menghadiri â€œASEAN-ROK Library Leadership Conference on Reading Promotionâ€ di Perpustakaan Nasional Anak dan Remaja, Seoul, Korea Selatan, pada 5-8 November 2019. Konferensi Kepala Perpustakaan Nasional Korsel dan sepuluh negara Asia Tenggara (ASEAN) tersebut diselenggarakan dalam rangka mempromosikan budaya baca masyarakat di masing-masing negara.
Perpustakaan Nasional Anak dan Remaja Korea Selatan menggandeng negara-negara ASEAN dalam sebuah kesepakatan bersama proyek ASEAN MEMBACA dengan tajuk â€œBacakan Aku Sebuah Bukuâ€. Sepuluh negara ASEAN yang hadir yakni Kamboja, Indonesia, Korea, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam.
Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Perpustakaan Nasional Anak dan Remaja Korsel Youngjoo Cho menyatakan terima kasih atas kehadiran seluruh delegasi. Di proyek ini, 11 negara yang hadir akan melakukan beragam kegiatan membaca di setiap negara, pada waktu yang bersamaan. Hasilnya akan diperagakan dan disebarluaskan melalui media sosial. Kegiatan bersama yang dilakukan oleh banyak negara ini diharapkan dapat menjadi kekuatan besar dalam mempromosikan budaya membaca di tengah tingginya penggunaan smartphone di kalangan anak dan remaja. Ini menjadi investasi yang sangat besar bagi masa depan generasi muda.
Syarif Bando menyatakan menyetujui untuk terlibat dalam kampanye â€œBacakan Aku Sebuah Bukuâ€. Karena pada dasarnya, Indonesia dan negara-negara di ASEAN telah melaksanakan promosi budaya baca di masyarakat. â€œKami juga memiliki visi yang sama dalam hal peningkatan budaya baca masyarakat sehingga dapat menyetujui usulan proyek baru yang digagas oleh Perpustakaan Nasional Anak dan Remaja Korea Selatan ini,â€ jelasnya.
Kampanye â€œBacakan Aku Sebuah Bukuâ€ sudah dilaksanakan oleh Perpustakaan Nasional Anak dan Remaja Korsel sejak 2012. Ini dilakukan dalam rangka merayakan Tahun Buku. Ide utamanya adalah membacakan buku dengan suara keras kepada anak satu per satu, di mana pembaca cerita, pustakawan, dan relawan memakai rompi berwarna kuning.
Tujuannya adalah mengembangkan kebiasaan membaca anak yang benar serta menciptakan lingkungan sosial membaca keras yang memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mendapatkan pengalaman menyenangkan dalam membaca. Selama tujuh tahun pelaksanaan, kampanye ini sudah diikuti 2.691 sekolah dan perpustakaan umum di Korsel.
Konferensi ini sendiri merupakan kelanjutan dari program milik pemerintah Korsel yaitu proyek pelatihan bagi para Pustakawan di ASEAN yang menangani anak. Program tersebut diinisiasi pada 2010 dan berakhir pada 2017. Untuk mempertahankan ikatan kerjasama yang sudah terjalin ini, Perpustakaan Nasional Anak dan Remaja Korsel menawarkan proyek baru ini.
Dalam konferensi ini, turut hadir mendampingi Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Woro Titi Haryanti.
Reporter: Yoyo Yahyono

Perpusnas Bersama Korsel & Negara ASEAN Terlibat dalam Kampanye Budaya Baca

Salemba, Jakarta â€“ Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando melakukan kunjungan kerja dalam rangka memperkenalkan Pojok Baca Digital (Pocadi) ke Kementerian Sosial RI pada Selasa, (9/2) diterima oleh Menteri Sosial RI Tri Rismaharini di ruang kerjanya. Turut serta dalam kunjungan tersebut yaitu Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Deni Kurniadi, Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus Upriyadi, Kepala Subbag Tata Usaha Pimpinan, Kearsipan dan Protokol Dewi Kartikasari, Koordinator Pengembangan Perpustakaan Umum Nurhadisaputra.
Sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Pmerintah Daerah dimana perpustakaan ditetapkan sebagai urusan wajib non pelayanan dasar untuk menyediakan layanan yang sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta kebutuhan masyarakat. Pengembangan layanan perpustakaan harus memperhatikan berbagai aspek salah satunya layanan perpustakaan.
Perpustakaan Nasional yang mempunyai tugas pemerintahan di bidang Perpustakaan terus mengembangkan inovasi layanan perpustakaan, salah satunya dengan mengembangkan layanan ekstensi berupa Pojok Baca Digital (Pocadi). â€œProgram bantuan Pocadi merupakan salah satu kegiatan prioritas nasional di bidang perpustakaan. Pocadi adalah sebuah konsep tempat membaca yang menyediakan koleksi buku cetak, buku digital (ebook) dan bahan bacaan lainnya,â€ tutur Syarif.
Kepala Perpusnas juga berpandangan buku-buku ilmu terapan dapat didistribusikan kepada masyarakat penerima bantuan sosial untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. â€œKami sangat ingin kelompok marjinal harus bisa bangkit diatas kaki sendiri melalui buku-buku ilmu terapan,â€ tambah syarif.
Menteri Sosial Risma sangat mendukung program kerjasama antara Kementerian Sosial dan Perpustakaan Nasional melalui program penerima bermanfaat berbasis inklusi sosial. â€œSaya berharap buku-bukunya berisi teknologi sederhana yang dapat dipelajari. Saya siap akan support dan bantu untuk pemberdayaan daerah-daerah,â€ pinta Risma.
Â 
Reporter: Arwan Subakti

Kunjungan Kerja Kepala Perpusnas ke Kementerian Sosial RI

Salemba, Jakartaâ€”Bidang Akreditasi Pustakawan Perpustakaan Nasional kembali melaksanakan Uji Kompetensi bagi 15 pustakawan naik jenjang dan 20 pustakawan inpassing, Rabu, (21/11). Seluruh peserta diwajibkan untuk menyelesaikan soal-soal pilihan ganda yang berbeda-beda, tergantung dari jenjang jabatan fungsionalnya.
Menurut Hendra Setiawan dari Bidang Akreditasi Pustakawan, panitia sudah menyiapkan 100 soal diperuntukkan bagi pustakawan ahli terampil, 150 soal bagi ahli pertama dan muda, dan 225 bagi pustakawan yang hendak naik ke jenjang utama. â€œTiap peserta mendapatkan soal-soal yang berbeda. Tidak sama tiap jenjangya. Durasi waktu yang diberikan untuk menjawab adalah tiga jam, ujarnya.
Jika tidak berhasil mencapai ambang batas (passing grade), peserta Uji Kompetensi dipersilakan mengikuti ujian kembalin di lain waktu, dan tidak terbatas. Boleh ikut sampai lulus. Setiap hasil ujian dilaporkan kepada Kepala Perpusnas. Uji kompetensi pustakawan telah dilaksanakan sejak 2017 dan akan berlaku hingga 2021.
Uji Kompetensi pustakawan diselenggarakan Perpusnas tiap minggu pertama dan ketiga tiap bulannya. Semua peserta tidak dikenakan biaya alias gratis. Selain menggelar di Perpusnas, program serupa juga digelar di 31 provinsi sepanjang bulan April â€“ November 2018 . Tiap daerah diberi jatah satu kali per tahun.
Namun, jika daerah mengiginkan penambahan uji kompetensi, Perpusnas bisa mengakomodasi. Syaratnya, pemerintah daerah bisa bersurat dan mengirimkan data-data peserta yang hendak mengikuti ujian. Nanti, Perpusnas akan mengklarifikasi data tersebut. Rata-rata yang meminta penambahan uji karena ada peminatan menjadi pustakawan lewat jalur inpassing.
Sedangkan, 20 peserta uji kompetensi jalur inpassing menghadapi metode uji yang berbeda. Materi soal tiap jenjang inpassing juga berbeda. Selain mengisi pertanyaan pilihan ganda sebanyak 50 soal selama 90 menit, mereka juga diwajibkan menjalani portofolio (screening) berupa wawancara. Jika lulus keduanya, maka peserta uji kompetensi pustakawan jalur inpassing akan mendapatkan surat rekomendasi untuk diangkat menjadi tenaga fungsional pustakawan.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan

Perpusnas Selenggarakan Uji Kompetensi Jenjang Pustakawan dan Inpassing

Jakarta -Â Sebagai salah satu dari 7 Agenda Pembangunan RPJMN IV tahun 2020 - 2024 yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa dapat diartikan sebagai cara Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan SDM unggul yang memililki karakter Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih. Pembangunan karakter tesebut dapat dilaksanakan melalui peningkatan budaya literasi.
Tingkat literasi masyarakat Indonesia yang masih dianggap relatif rendah membuat Yayasan Gemar Membaca Indonesia (Yagemi)Â yangÂ bekerja sama dengan Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) menyelanggarakan Simposium Nasional Gerakan Desa MembacaÂ secara daring pada hari selasa (14/09/2021) dengan mengusung tema Terwujudnya Masyarakat Tangguh Melalui Pustaka Bergilir Buku Masuk Rumahâ€
Gagasan tersebut didukung pula oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT, Taufik Madjid. Ia mengatakan program ini mendukung program yang ada di Kemendes PDTT yaitu SDGs Desa.
â€œDana Desa bisa dipakai masyarakat untuk membeli buku dan menyediakan perpustakaan di desa khususnya supaya ada peningkatan kualitas masyarakatâ€ Ungkap Taufik Madjid
Senada dengan pernyataan tersebut Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda mengatakan selalu mendorong peningkatan budaya literasi masyarakat dengan berkoordinasi dengan beberapaÂ stake holder seperti kementerian pendidikan dan kebudayaan. Ia menambahkan â€œIsu literasi harus menjadi common sense semua pihak dan tidak menjadi common sense segelintir pihak sajaâ€Â 
Pada kesempatan kali ini Rektor Universitas Yarsi, Fasli Jalal menyampaikan pemahaman terkait literasi dan kendala-kendala yang dihadapai dalam peningkatan budaya literasi. â€œLiterasi sendiri dapat diartikan sebagai kemampuan membaca, memahami, mengapresiasi Â suatu bacaan, dan mengaplikasikannya ke dalam keterampilan (menulis, berbicara, bernalar, berkarya, berperilaku, bereksplorasi, berinovasi, berkreasi, dan memperbaiki diri)â€. jelas Fasli Jalal. Ia juga berharap agar seluruh stake holder yang ada di masyarakat dapat bahu membahu dalam upaya peningkatan budaya literasi dan mengatasi masalah yang timbul.
Sementara itu Perpusnas yang diwakili oleh Dedi Junaedi, Pustakawan Ahli Utama menyampaikan perpusnas turut mengambil peran dalam upaya peningkatan budaya literasi dengan menggalakan Â program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Â Program tersebut melibatkan masyarakat dengan cara menggunakan perpustakaan yang ada di desa atau daerah mereka agar dapat ,engembangkan keterampilan berbasis potensi lokal, agar masyarakat mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan dan juga mengembangkan masyarakat untuk memiliki kemampuan dalam berwirausaha termasuk di dalamnya menciptakan peluang kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar sehingga tercipta masyarakat yang sejahtera.
Â 
Reportase: Fauzan Abdi
Â

Gerakan Desa Membaca Sebagai Upaya Terwujudnya Masyarakat Tangguh 

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ DPRD Kota Banjarbaru,Â  Kalimantan Selatan, saat ini sedang menyusun Peraturan Daerah tentang Perpustakaan. Hal ini diakui Ketua DPRD Kota Banjarbaru, AR Iwansyah dalam lawatan resminya ke Perpustakaan Nasional, Jumat (5/7).
â€œSaat ini kami tengah menggarap raperda mengenai perpustakaan. Namun, kami juga ingin meminta masukan dari Perpustakaan Nasional. Sehingga diharapkan dengan terbitnya Perda tersebut, perpustakaan di Kota Banjarbaru menjadi lebih baik ke depannya,â€ jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca Perpusnas, Deni Kurniadi, menjelaskan segala aspek perpustakaan yang terdiri dari penyelenggara perpustakaan, pengelola perpustakaan, pelayanan perpustakaan, koleksi, sarana dan tenaga perpustakaan yang menjadi draft dalam penyusunan Perda Perpustakaan di daerah harus mengacu pada UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Pepustakaan dan PP Nomor 24 Tahun 2014 sebagai turunan dari UU 43.
Meski demikian, DPRD Kota Banjarbaru disaranakan melihat portal JDIH milik Perpusnas sebagai acuan pembuatan Perda. â€œDi portal tersebut, kami sudah meng-compile peraturan daerah terkait dengan perpustakaan,â€ jelas Kasubag Hukum dan Organisasi Perpusnas, Budi Kusumawardhani.
Sementara itu, Kepala Bidang Layanan Koleksi Umum (LKU), Luthfiati Makarim, meminta perhatian dari DPRD dan dinas agar keberadaan gedung layanan dan fasilitas yang dimiliki dapat mendorong percepatan gemar membaca dan juga penyebaran pengetahuan. â€œSediakan koleksi yang sesuai kebutuhan dan mengedepankan kekayaan budaya indonesia,â€ terangnya.
Â 
Reportase : Basma Sartika
Fotografer : Adit

DRPD Kota Banjarbaru Konsultasikan Penyusunan Perda Perpustakaan

Â  Â  Â JANGANKAN membeli buku untuk makan saja susah. Inilah ironi, satu sisi ingin memacu lirasi yang mensejahterakan, di sisi lain ada kemiskinan, mereka terbelit persoalan untuk sesuap nasi. Boleh kita sebut semacam liter(n)asi untuk mengggambarkan bagaimanan susahnya mencari seliter nasi. Dengan alokasi 20% dari APBN untuk sektor pendidikan mestinya mampu mencerdaskan bangsa sekaligus memajukan kesejahteraan umum, sehingga kemiskinan benar-benar dapat diatasi, bukan sekedar angka-angka. Ironi bahwa lulusan SMK (Sekolah Menegah Kejuruan) ternyata banyak yang menganggur mencapai Â 8,49 persen dari angka TingkatÂ PengangguranÂ Terbuka (TPT) di Indonesia sebesar 6,88 juta orang, dan lebih dari 50% pendidikan angkatan kerja rendah yakni SD dan SMP. Hal tersebut dikarenakan adanya mismatch dan mislink antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Ada yang salah dengan system pendidikan kita dan perlu perubahan yang komprehensif, tepat dan revolusioner agar pada 2030 kita dapat memetik hasil dari insentif/bonus demografi, bukan sebaliknya menjadi beban demografi.
Â  Â  Â Prestasi Masih Tertinggal Â  Â  Â Update data Organization for Economic Co-operation and DevelopmentÂ (OECD) tahun 2017 menunjukkan bahwa Indonesia berada di urutan ke-57 dari 65 negara dalam hal kemampuan membaca, matematika, dan ilmu pengetahuan. Kemudian, skor PISA (Programme for International Student Asessment ) pada 2019 skor membaca Indonesia ada di peringkat 72 dari 77 negara, skor matematika ada di peringkat 72 dari 78 negara, dan skor sains ada di peringkat 70 dari 78 negara. Masih sangat tertinggal dibandingkan negara-negara lain, termasuk di Asean. Parameter yang dikukur utuk aspek membaca adalah kemampuan itu diartikan sebagai kapasitas murid untuk memahami, menggunakan, evaluasi, merenungkan, dan memakai teks untuk mencapai tujuan, mengembangkan pengetahuan dan potensi, serta berpartisipasi di dalam masyarakat. Aspek matematika adalah kapasitas murid untuk merumuskan, menggunakan, dan menafsirkan matematika di berbagai konteks. Ini termasuk penalaran matematika dan memakai konsep, prosedur, fakta, dan perangkat matematika untuk menggambarkan, menjelaskan, dan memprediksi fenomena. Dan aspek sains adalah kemampuan sains diartikan sebagai kemampuan untuk menghadapi isu-isu terkait sains dan dengan gagasan-gagasan sains, sebagai anggota masyarakat yang berpikir. Kondisi ini menunjukan bahwa literasi kita masih rendah yang mengakibatkan kontribusi rendah untuk menyokong produktivitas bangsa. Ini berujung pada rendahnya pertumbuhan dan akhirnya berdampak terhadap rendahnya tingkat kesejahteraan yang ditandai oleh rendahnya pendapatan per kapita. Literasi rendah juga berkontribusi secara signifikan terhadap kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan, sehingga perlu upaya-upaya cepat mempertinggi tingkat literasi Indonesia.
Â  Â  Â PHK akibat wabah corona
Â  Â  Â Dampak multi-dimensional karena covid 19 menjadikan kita semakin rumit menjalani hidup. Pun, PHK semakin naik secara seri mengakibatkan kehilangan pendapatan sekaligus menambah jumlah rakyat miskin. Data PHK per 2 Juni 2020 ada sekitar 3,05 juta orang tenaga kerja terdampak Covid-19 dan diprediksikan dapat mencapai 5,23 juta orang. Angka pengangguran dan kemiskinan akan terus bertambah, mengingat sektor ekonomi masih sudden death. Sementara itu, Bappenas memproyeksikan bahwa jumlahÂ pengangguranÂ di Indonesia akan bertambah 4,22 juta orang pada 2020. Sementara jumlahÂ pendudukÂ miskinÂ pada akhir 2020 diperkirakan akan bertambah 2 juta orang dibandingkan dataÂ  September 2019. Data orang miskin pada Maret 2019 tercatat ada 25,14 juta orang (sekitar 9,41%). Mereka sangat sulit untuk mendapatkan akses layanan pendidikan, kesehatan, perumakah/pemukiman, kredit/modal, informasi dan lain-lain. Di perkotaan masing banyak kantong-kantong kemiskinan, ada sekitar 56.000 hektar kawasan kumuh di perkotaan di 110-an kota dan 42.000 desa dari desa yang miskin dan tertinggal. Oleh karena itu perlu penguatan ekonomi untuk meningkatkan kapasitas produksi dan jasa secara antara lain naiknya Gross National Product; dibarengi dengan distribusi pendapatan yang adil dan merata untuk seluruh rakyat Indonesia. Faktanya sungguh memprihatinkan, hanya 1 persen orang kaya menguasai 50 persen lebih asset nasional, sebagaimanan laporan Tim NasionalÂ Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Kondisi ini akan diperparah oleh aktor-aktor politik yang sengaja mendulang suara, meraih kemenangan dalam kontestansi demokrasi pada pemilihan langsung melalui money politic dan umbar janji-janji manis. ILO mencatat bahwa ketenagakerjaan dunia sedang mengalami malapetakan aibat penyebaran covid 19 yang berasal dari Wuhan-China berdampak kepada 2,7 miliar pekerja di dunia atau sekitar 81 persen tenaga kerja. Pengaruhnya berbagai macam, mulai dari pengurangan jam kerja, dirumahkan, cuti tanpa gaji, hinggaÂ PHKÂ (pemutusan hubungan kerja). Pun, pelaku usaha di banyak sektor terancam rugi besar, terutama perusahaan-perusahaan skala kecil. Imbasnya, jutaan pekerja berpotensi kekurangan penghasilan, bahkan kehilangan.Secara global, jumlah PHK akibat pandemi Covid-19 diprediksi mencapai 195 juta orang di triwulan II-2020 oleh Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization/ILO). Kenaikan pengangguran di Amerika Serikat (AS) sebesar 14,7 persen ; China sebesar 6 persen. ; Jepang 2,5% persen; dan Korea Selatan 3,8 persen.
 Â  Â  Â Pacu Kualitas SDM Â  Â  Â SDM Ungul Negara Maju jangan sekedar dijadikan slogan belaka, haru dijabarkan dalam program yang membumi. Misalnya regulator bidang pendidikan harus melakukan terobosan yang fundamental, cepat dan tepat sebagai paket revolusi pendidikan nasional. Mengenai anggaran 20% dari APBN sangat besar dan tinggal implementasinya yang benar. Ada 3 hal yaitu Struktur, Sistem dan SDM yang menjadi platform pengembangan dengan focus pda a) kurikulum pendidikan; b) peningkatan kualitas &amp; kuantitas tenaga pendidikan dan d) pemerataan pendidikan hingga ke pelosok nusantara. Pun, paket wajib belajar (wajar ) 9 tahun harus ditingkatkan menjadi wajar 12 tahun untuk semua anak-anak usia sekolah tanpa terkecuali dan ditanggung negara. Terkait kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era Revolusi Industry 4.0 dan Society 5.0 ala Jepang harus diimbangi secara bijak dan benar antara lain melakukan langkah-langkah transformative melalui transformer-transformer nasional yang handal dan secara bertingkat hingga ke pelosok nusantara serta memacu Research &amp; Development agar tidak menjadi korban maupun residu atas kemajuan teknologi tersebut. Harapannya anggaran R&amp;D ditingkatkan dari sebelumnya kurang dari 1% menjadi sekurang-kurangnya 2% dari APBN atau bahkan lebih agar mampu mengejar ketertinggalan sehingga kita tidak hanya menjadi pengekor dan menjadi mangsa/pangsa pasar negara-negara maju.
 Â  Â  Â Penguatan &amp; Revitalisasi BLK Â  Â  Â Kemudian untuk dunia kerja, perlu penguatan dan revitalisasi BLK-BLK menuju Era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 ala Jepang agar mampu meningkatkan kualitas pekerja maupun angkata kerja, antara lain program Triple skilling,Â yakniÂ skilling, upskilling,Â danÂ reskilling.Â SkillingÂ ditujukan untuk angkatan kerja muda dan baru yang ingin mendapatkan keahlian; UpskillingÂ diberikan kepada pekerja yang membutuhkan peningkatan keterampilan atau kariernya agar bisa eksis dalam perkembangan dunia ketenagakerjaan; dan re-skillingÂ adalah pemberian kemampuan atau keterampilan baru untuk pekerja agar bisa ganti hilang. Dengan 305 BLK yang di bawah pemerintah/kemnaker, 1.125 BLK Komunitas, 5.020 Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) swasta yang teregistrasi di Kemnaker, 109 lembaga pelatihan di kementerian lain, dan 1.799Â training centerÂ yang dimiliki industry agar benar-benar menjadiÂ training centerÂ yang setidkanya dapat melatih sekitar 5,5 juta orang per tahun. Semua pelatihan harus mengacu pada standar kompetensi yang diregistrasi Kemnaker, yakni Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), standar kompetensi internasional (standar kompetensi negara lain yang diadopsi karena memang dibutuhkan), dan standar kompetensi khusus (misalnya, Toyota memiliki standar khusus yang tidak dimiliki oleh Honda). Dan sertifikasinya diselenggrakabn oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), standar ini akan menjadi skema sertifikasi materi uji kompetensi serta didukung oleh kemitraan strategis dengan industry.Â 
 Â  Â  Â Program pengentasan kemiskinan Â  Â  Â Kemiskinan bagaikan lingkaran setan (the vicious circle of poverty), sebagaimana Teori yang dibuat oleh Ragnar Nurkse yang menggambarkan saling berpengaruhnya pada masing-masing bagian dalam siklus lingkaran kemiskinan. Adanya saling memberikan pengaruh dalam siklus lingkaran kemiskinan menyebabkan siapapun yang berada di dalamnya sulit untuk keluar tanpa terkecuali dengan negara. Penyebab kemiskinan dapat dilihat secara makro karena adanya a) ketidaksamaan pola kepemilan sumber daya sehingga distribusi pendapatan timpang; b) perbedaan kualitas SDM; dan c) perbedaan akses modal. Sehingga terjadi keterbelakangan, tidak produktif, pendapatan rendah maupun hal-hal ain yang serba kekurangan. Maka dari itu sampai dengan saat ini masih banyak didapati negara-negara di dunia yang masih dihinggapi kemiskinan yang sangat sulit dicarikan solusinya. World Bank mengemukakan ada 3 (tiga) cara mengurangi kemiskinan di suatu negara yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, layanan masyarakat, dan pengeluaran pemerintah. Pun, dapat dilakukan antara lain meningkatkan daya beli, stabilitas harga, program subsidi, bantuan social maupun dana desa yang dilakukan secara terintegrasi antara kementerian/Lembaga sebagai mitra strategis yang sinergis. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi pun tidak serta merta menjamin pendapatan rakyat miskin meningkat karena distribusi pendapatan masih terpusat pada pemilik modal. Perlu tindakan terpadu serta tidak mengabaikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development) yaitu keseimbangan antara People, Planet dan Profit (Three Buttom Lines) Jhon Elkingtons dalam memenuhi kebutuhan masa sekrang tanpa mengorbankan kepentingan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhannya. Dan harus diputus mata rantai kemiskinan agar rakyat yang miskin tidak melahirkan generasi miskin berikutnya.
 Â  Â  Â Dengan demikian, mereka dapat meningkatkan literasi, tidak lagi bergelut dengan urusan seliter nasi sehingga secara bersama-sama mampu berkontribusi kepentingan bangsa dan NKRI; tidak berkutat pada lingkaran syetan kemiskinan.
Oleh : KRAT. Suharyono S. Hadinagoro, M.M. (Pemerhati Ketenagakerjaan &amp; Ekonomi Kerakyatan, Kandidat Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Trisakti, Alumni Lemhannas RI (IKAL 59), Trainer Hubungan Industrial Tingkat Nasional Kemnaker)

Literasi dan Liter(N)asi 

Jakarta &ndash; Wali Kota Dumai, Paisal mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang sangat gencar membangun pendidikan dan perpustakaan di wilayahnya.
Hal ini yang menjadi latar kedatangannya beserta rombongan ke Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), Selasa (5/9/2023).
&ldquo;Dari kunjungan ini kami mendapatkan ilmu yang luar biasa. Kelak wawasan yang kami terima ini dapat selanjutnya diimplementasikan di Kota Dumai,&rdquo; ucapnya.
Selanjutnya dia pun berharap sinergitas dan kolaborasi ini dapat terus terjalin dengan baik, agar pengembangan perpustakaan baik dalam memberikan pelayanan hingga sarana prasarana yang terbaik dapat dilakukan hingga tingkat kelurahan.
&ldquo;Harapannya tidak lain tidak bukan ialah agar semangat baca anak-anak dapat menjadi lebih tinggi,&rdquo; harapnya.
Kunjungan kerja tersebut diterima langsung oleh Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando dan mendapat apresiasi luar biasa atas komitmen yang disampaikan oleh Wali Kota Dumai dalam memajukan pendidikan melalui perpustakaan.
&ldquo;Hari ini kita semua bertemu dalam suatu tugas kenegaraan untuk melayani masyarakat guna mengimplemetasikan iqra karena siapapun kita tugasnya adalah mencerdaskan anak bangsa,&rdquo; ungkapnya.
Kepala Perpusnas dalam hal ini meyakini bahwa gerakan untuk meningkatkan minat baca dan literasi masyarakat, tidak dapat dilakukan secara parsial dan terkotak-kotak, melainkan menjadi gerakan bersama antar pemerintah pusat maupun daerah.
&ldquo;Melakukan suatu gerakan tidak boleh terkotak-kotak, sehingga dalam pelaksanaannya kita harus mampu merangkul pihak lain untuk menyamakan persepsi atas perpustakaan dan literasi,&rdquo; jelasnya.
Lebih lanjut, Syarif Bando menambahkan sejatinya perpustakaan hari ini telah berubah dan memiliki paradigma baru yakni selain memberikan pengetahuan, perpustakaan juga memberikan keahlian kepada masyarakat melalui program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS).
&ldquo;TPBIS merupakan program pendampingan yang dilakukan perpustakaan kepada masyarakat agar mereka mampu berkreasi dan berinovasi secara mandiri. Harapannya TPBIS mampu mengurangi tingkat pengangguran yang ada,&rdquo; pungkasnya.
Reporter: Basma Sartika
 Fotografer: Aji Anwar

Berita

Kota Dumai Gencar Bangun Pendidikan dan Perpustakaan Terbaik