Batam, Kepulauan Riau &ndash; Anak adalah harta nyata bangsa yang apabila dijaga maka Sumber Daya Manusia (SDM) unggul yang berkualitas dan berkarakter untuk Indonesia Emas pada 2045 akan tercapai.
Demikian disampaikan Bunda Literasi Kota Batam Periode 2022-2024, Marlin Agustina dalam sambutannya usai dikukuhkan. Pengukuhan tersebut dilakukan oleh Wali Kota Batam, Muhammad Rudi yang didampingi oleh Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Muhammad Syarif Bando dan Plt. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Deni Kurniadi di Aula Engku Hamidah Lt. 4 Kantor Wali Kota Batam, Jumat (25/11/2022).
Pengukuhan Bunda Literasi Kota Batam ini merupakan sebuah langkah awal yang baik bagi terbangunnya sinergitas seluruh elemen, dalam rangka menumbuhkembangkan semangat literasi masyarakat. Karena literasi tidak hanya berarti kemampuan menulis dan membaca, namun merupakan kemampuan individu dalam mengelola informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup.
&ldquo;Kegiatan literasi merupakan salah satu dasar kemampuan yang dibawa anak sejak lahir dan harus dikembangkan. Pengembangan budaya literasi anak sejak dini mempunyai dampak yang besar dalam kehidupan selanjutnya dan mampu mendorong anak mampu bersaing secara global,&rdquo; ucap Marlin.
Ibu sebagai guru bagi anak, memiliki peran sentral untuk menumbuhkan literasi di lingkungan keluarga. Menurut Marlin ada beberapa peran ibu yang penting untuk menumbuhkan literasi di lingkungan keluarga. Dia menyebutkan sebagai contoh rutin ialah membacakan cerita untuk anak. Upaya lainnya dapat juga dengan melakukan diskusi dan bermain kata-kata bersama anggota keluarga.
&ldquo;Ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya dalam memberikan edukasi yang baik untuk suka membaca. Membaca ini tidak hanya membaca tapi harus memahami, mendalami, dan membuat mereka jadi kreatif dan inovatif sesuai dengan bacaan yang dibaca,&rdquo; ujarnya Wakil Gubernur Kepulauan Riau tersebut.
Selain itu, Bunda Literasi Kota Batam juga berkomitmen untuk berperan aktif dalam meningkatkan literasi masyarakat karena baginya SDM harus disiapkan dengan baik untuk menyambut semua pengembangan yang dilakukan Pemerintah Kota Batam di masa yang akan datang.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Perpusnas sependapat dengan yang disampaikan Bunda Literasi Kota Batam bahwa literasi tidak hanya mengenai baca dan tulis, melainkan juga harus memahami makna yang terkandung di dalamnya. Lalu setelahnya harus ada inovasi dan kreativitas, kemudian diikuti dengan memproduksi barang/jasa.
Paradigma perpustakaan saat ini juga telah berubah yakni 10% mengelola koleksi, 20% mengelola ilmu pengetahuan, dan 70% mentransfer ilmu pengetahuan. Lebih lanjut, Syarif bando menegaskan&nbsp; bahwa perpustakaan saat ini wajib hadir mendampingi masyarakat untuk melakukan transfer ilmu pengetahuan.
&ldquo;Nggak ada gunanya buku banyak di perpustakaan kalau ada masyarakat yang kesulitan dan nggak ngerti harus berbuat apa. Jadi, buku di perpustakaan memang harus dibawa ke luar dan disalurkan ilmunya kepada masyarakat,&rdquo; jelasnya.
Menurut Syarif Bando, sebagian besar negara maju menetapkan perpustakaan sebagai jantung Pendidikan dengan alasan dasar yang kuat karena mereka yang sekolah belum tentu membaca, sedangkan mereka yang membaca sudah pasti sekolah.
Usai memberikan sambutan, Kepala Perpusnas menyerahkan secara simbolis satu unit Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) kepada Wali Kota Batam. Penyerahan MPK tersebut sangat diapresiasi dan akan dijadikan sebagai modal bagi Kota Batam untuk menjadi Kota Literasi di Indonesia.
Muhammad Rudi menyebutkan visinya sebagai Wali Kota adalah menjadikan Kota Batam sebagai kota madani yang modern, sekaligus menjadi kota dengan pertumbuhan ekonomi terbesar di Indonesia. Mimpi tersebut bagi Rudi hanya dapat terwujud dengan SDM yang berkualitas unggul serta hadirnya dukungan dari pemerintah.
&ldquo;Sebetulnya soal kemampuan kita sama dengan masyarakat Singapura, tapi dalam pelaksanaan kita masih di bawahnya. Namun kita tidak perlu malu, melainkan kondisi ini harus kita ubah dengan meningkatkan literasi,&rdquo; tegas Rudi.
Kegiatan Pengukuhan Bunda Literasi Kota Batam ini juga dirangkaikan dengan Penyerahan Hadiah Pemenang Lomba Perpustakaan Sekolah/Madrasah jenjang pendidikan PAUD, SD, dan SMP sederajat tahun 2022 dan Talkshow Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat untuk Kesejahteraan di Kota Batam.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Prakas Agrestian

Anak adalah Harta Nyata Bangsa

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Paradigma perpustakaan tidak lagi sekedar deretan buku berdebu, tetapi bagaimana perpustakaan mengubah kehidupan masyarakat dengan memperhatikan pendidikan dan teknologi ilmu terapan. "Banyak testimoni dari negara-negara maju yang mempunyai budaya baca tinggi bahwa ilmu yang diajarkan di kampus dapat diterapkan di masyarakat. Seperti halnya di Enrekang , banyak sekali butuh buku-buku ilmu terapan yang akan memandu masyarakat di seluruh profesi," ujar Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando saat menerima rombongan DPRD Kabupaten Enrekang. Kunjungan DPRD Kabupaten Enrekang diterima di Ruang Rapat Pimpinan Lantai 5 Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 11, Jakarta, Senin (4/6).
Kepala Perpusnas menjelaskan perbedaan bangsa maju dan tidak maju parameternyaÂ yaitu budaya baca yang tinggi. Visi seorang pemimpin sangat menentukan, ada siklus mata rantai antara ide, kemampuan memecahkan masalah, dan ilmu pengetahuan yang didapat dari membaca. "Perpustakaan Nasional telah memperjuangkan dengan mewujudkan perpustakaan menjadi urusan wajib, InsyaAllah perpustakaan pada 2019 juga menjadi prioritas nasional," terang Syarif.Â  Selain itu, Syarif menjelaskan literasi dibentuk oleh 4 (empat) komponen dasar yaitu, pertama, kemampuan seseorang mengumpulkan sumber bahan bacaan untuk menunjang profesinya. Kedua, literasi adalah kemampuan sesorang memahami yang tersurat dan yang tersirat. Ketiga, literasi adalah kemampuan seseorang untuk mengungkapkan ide-ide baru. Keempat, literasi adalah kemampuan seseorang, perusahaan atau negara dalam menciptakan barang/jasa yang berguna bagi masyarakat.Â 
Wakil Ketua DPRD kabupaten Enrekang Arfan Renggong beserta rombonganÂ  menjelaskan maksud kunjungannya dalam rangka konsultasi terkait dengan kearsipan dan perpustakaan. "Saat ini, Kabupaten Enrekang sedang membahas tentang peraturan daerah tentang kearsipan," ujar Arfan.Â  Kabupaten Enrekang merupakan wilayah pegunungan yang sejuk yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan berbatasan dengan Tanah Toraja, memiliki suku tersendiri yaitu suku Enrekang.
Kepala Perpusnas berpesan dalam pembuatan peraturan daerah (perda) nantinya dimasukkan klausul tentang buku sejarah dan kebudayaan Enrekang, selain itu diatur mekanisme pengadaan sumber daya yang berkualitas di perpustakaan. "Oleh karena itu diharapkan nantinya ada perda tersendiri tentang perpustakaan," jelas Syarif.
Anggota DPRD Kabupaten Enrekang Saipul Akbar berharap perpustakaan dapat mendorong masyarakat Enrekang untuk maju melalui buku bacaan mengenai bercocok tanam.Â  Perpustakaan juga diharapkan dapat meningkatkan budaya baca di Kabupaten Enrekang dalam meningkatkan daya saing dengan daerah lainnya. Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Enrekang Andi Aswan meminta Kepala Perpusnas sebagai putra daerah dapat membantu Enrekang agar dikenal luas. "Kita akan menambah literasi tentang Enrekang. Perpustakaan akan dijadikan wadah untuk mengenalkan Enrekang ke jenjang yang lebih tinggi," pungkas Aswan.
Â 
Reportase : Arwan Subakti/Hanna Meinita

Klausul Buku Budaya Lokal Harus Masuk Dalam Perda Perpustakaan Kabupaten Enrekang

Kemayoran, Jakarta &ndash; Mengutip pernyataan Joseph Brodsky, seorang peraih Nobel Sastra (1987) dari Rusia-Amerika bahwa Ada kejahatan yang lebih kejam daripada membakar buku. Salah satunya adalah tidak membacanya.
 
Hal tersebut disampaikan Penggerak Literasi Nasional Maman Suherman dalam Prolog Membangun Literasi dari Pinggiran: Suka dan Dukanya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan Tahun 2024, Selasa (14/5/2024).
 
Dia mengatakan para pegiat literasi di 'tepian' ini telah berbuat. Dengan buku seadanya, kadang-kadang hanya dengan buku-buku yang dibeli kiloan dari pemulung. Ini dilakukan untuk membangun budaya membaca yang inklusif dan menyeluruh.
 
"Mereka seperti berlomba mengajak manusia untuk memamah buku tinimbang buku habis sia-sia karena termakan rayap," ungkapnya.
 
Lebih lanjut, dia menjelaskan meski banyak di antara para pegiat literasi yang tidak familiar dengan peraturan dan standar perpustakaan yang ketat, seperti UU Nomor 43/2007 tentang Perpustakaan, namun para pegiat literasi dari tepi ini tetap berbuat. 
 
Dengan kreativitas dan semangat, pegiat literasi menyediakan akses ke buku dan pengetahuan bagi komunitas. Mendirikan taman baca, pojok baca, dan bahkan perpustakaan bergerak seringkali dengan biaya sendiri dan dukungan minimal dari pemerintah.
 
"Mereka terus berkreasi, bahkan berakrobat dengan segala kemampuan dan keterbatasannya, untuk terus menyemai bibit-bibit dasar kecakapan hidup kepada pemustaka-pemustakanya," jelasnya.
 
Dengan segala keterbatasannya, lanjutnya, para pegiat literasi ini terus berupaya menumbuhkan minat baca di tengah masyarakat. Meski tidak selalu sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan. 
 
"Mereka menjalankan peran perpustakaan sebagai institusi pendidikan, pelestarian, dan rekreasi bagi masyarakat dengan menyediakan berbagai kegiatan literasi yang kreatif dan bermanfaat. Meski sering diabaikan oleh pemerintah atau hanya dijadikan objek dokumentasi oleh para pejabat, semangat dan dedikasi mereka tidak pernah padam," tegasnya.
 
Kang Maman mengatakan sinergi antar Lembaga dan komunitas literasi sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan literasi di Indonesia. "Mereka perlu didukung dan diperkuat oleh semua pihak termasuk pemerintah, akademisi, komunitas, dan media," katanya.
 
Dirinya berharap ada kesatuan langkah agar peta jalan literasi Indonesia segera terwujud, yang di dalamnya sejalan dengan amanat undang-undang. "Dengan Melibatkan masyarakat, taman bacaan masyarakat, rumah-rumah baca, pustaka-pustaka bergerak atau apa pun nama yang disandangkan oleh/kepada mereka," harapnya.
&nbsp;
Reporter: Wara Merdeka
Dokumentasi: Ahmad Kemal / Alfian / Aji Anwar
&nbsp;

Rakornas Bidang Perpustakaan 2024, Membangun Dari Tepi yang Berdampak dan Bernas

Gatot Subroto, Jakarta - Sehubungan dengan dimulainya Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2022 di lingkungan Auditorat Keuangan Negara III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Muhammad Syarif Bando, menghadiri acara entry meeting yang dilaksanakan di Ruang Auditorium Lantai 2 Gedung Tower BPK RI, Rabu (11/1/2023).
Auditor Utama Keuangan Negara III BPK RI, Ahmad Adib Susilo, dalam laporannya menyampaikan bahwa acara entry meeting tersebut merupakan sebuah tahapan penting dalam proses pemeriksaan yang dapat memengaruhi keberhasilan atas laporan keuangan.
&ldquo;Entry meeting ini adalah bentuk komunikasi yang bertujuan untuk menjalin komunikasi awal BPK dengan Kementerian/Lembaga guna mewujudkan kesamaan persepsi terhadap proses pemeriksaan,&rdquo; ucapnya.
Mewakili entitas yang hadir, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Menko PMK), Muhadjir Effendy, sependapat bahwa acara ini memberi kesempatan untuk mencari kesamaan agar tidak ada dua pandangan yang berbeda dari satu hal yang sama.
Menurutnya ada dua cara pandang dalam melihat sesuatu yakni pendekatan positif optimistik dan negatif pesimistik. Sehingga dalam menatap masa depan bangsa dan membawanya menjadi lebih baik, Muhadjir mengimbau untuk menggunakan pendekatan positif optimistik. Hal tersebut dia coba ilustrasikan dengan mengambil contoh ketika sejumlah orang melihat gelas dengan isi tidak penuh, melainkan hanya setengah.
&ldquo;Ketika kita melihat gelas dengan isinya yang hanya setengah, untuk yang berpikiran positif pasti mengatakan &lsquo;alhamdulillah masih separuh&rsquo;, sedangkan yang negatif &lsquo;yah, tinggal separuh&rsquo;. Untuk itulah kita harus bergerak dengan cara pandang positif optimistik karena kalau pakai yang negatif, tidak akan pernah selesai karena tidak ada yang sempurna di dunia,&rdquo; jelasnya.
Sementara itu, Muhadjir juga mengajak seluruh tamu undangan untuk menjaga keseimbangan. Selain itu, langkah kreatif dan inovatif pun sangat diperlukan dalam membelanjakan anggaran.
&ldquo;Efektif saja tidak cukup. Efisien saja juga tidak cukup. Keduanya harus dijalankan bersama. Itu tugas kita untuk menjaga keseimbangan,&rdquo; ungkapnya.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Perpusnas menerima Surat Tugas Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2022 di lingkungan Auditorat Keuangan Negara III BPK RI yang diserahkan oleh Kepala Auditoriat III.C BPK RI, E. Priyonggo Sumbodo.
Acara entry meeting ini dihadiri oleh 102 peserta yang terdiri dari 9 (sembilan) menteri, 8 (delapan) kepala badan, 2 (dua) ketua lembaga, 3 (tiga) sekretaris jenderal, dan 12 (dua belas) perwakilan dari Kementerian/Lembaga lainnya.
Adapun pemeriksaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) Tahun 2022 ini dilaksanakan terhadap 34 Kementerian/Lembaga dan 4 Laporan Keuangan Pinjaman/Hibah Luar Negeri.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Perpusnas Hadiri Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2022

Â  Â EGO sektoral bagaikan benteng kokoh yang menghadang setiap upaya untuk bersinergi meraih tujuan dan kemajuan. Istilah ego sektoral berkaitan dengan mental cerobong (silo mentality atau silo thinking) yaitu pola piker dan tindakan yang melekat pada sekktor atau bagian tertentu tidakmingin berbagi informasi dengan pihak lain dalam suatu organisasi/perusahaan/negara yang sama. Akibatnya bukan hanya mereduksi efisiensi operasional secara keseluruhan juga akan menggerus moral kebersamaan sehingga tidak mau berkontribusi dan sangat sulit untuk mencapai sinergi. Indonesia sebagai bangsa yang majemuk hendaknya mampu menjaga dan melestarikan persatuan dan kesatuan bangsa untuk menjadi negara yang maju; namun demikian keberagaman juga menjadi ancaman ketika ketika primordialisme dan ego sektor menguat dan saling mengalahkan. Pun, di instansi/lembaga pemerintahan, keberagaman menjadi realitas yang tidak dapat dihindari. Perbedaan antar sektor mengakibatkan adanya perbedaan visi, isi dan orientasi masing-masing sehingga memunculkan kompetisi antar sektor yang menajam. Satu sektor memandang sektor lain tidak lebih penting dari seeektornya sendiri, demikian pula sebaliknya. Mentalitas sempit yang lebih mementingkan sektornya masing-masing ini bisa terus menguat manakala perekat antar sektor melemah atau tidak ada. Rasanya sangat sulit untuk meniadakan ego sektoral, yang memungkinkan dilakukan adalah mereduksinya antara lain melalui solidaritas dan gotong royong untuk mencapai tujuan bersama. Terlebih di era demokrasi terutama pilpres dan pilkada langsung masih meninggalkan luka-luka sosial yang cenderung destruktif dalam polarisasi kepentingan yang berbeda-beda bahkan saling bertentangan atau pun justru dipertentangkan demi kepentingan masing-masing, termasuk membela kepentingan asing. Disinilah diperlukan kepemimpinan nasional yang memiliki wawasan kebangsaan dan berkarakter negarawan.
 Whole of Government (WoG) Approach Pendekatan WoG adalah An approach that integrates the collaborative efforts of the departments and agencies of a government to achieve unity of effort toward a shared goal. Also known as interagency approach. The terms unity of effort and unity of purpose are sometimes used to describe cooperation among all actors, government and otherwise. Prinsipnya kolaborasi, kebersamaan, kesatuan, tujuan bersama, dan mencakup keseluruhan aktor dari seluruh sektor dalam pemerintahan. WoG menekankan pentingnya penyatuan keseluruhan (whole) elemen pemerintahan. WoG merupakan evoluasi dari New Public Management (NPM) yang menekankan pada efesiensi dan cenderung mendorong berkembangnya ego sekktoral. WoG sering disamakan dengan konsep join-up government, policy integration, cross-cutting policy making, policy coherence, policy coordination, concerned decision making atau cross government. WoG ini menjawab atas permasalahana sulitnya koordinasi dan kolaborasi yang sulit terjadi di antara sektor atau kelembagaan sebagai akibat dari adanya fragmentasi sektor maupun eskalasi regulasi di tingkat sektor. WoG mendesak dilakukan karena adanya faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik maupun tuntuttan zaman teknologi informasi dan komunikasi, terlebih era Revolusi Industri 4.0 maupun Society 5.0 ala Jepang. Pun, factor intenal seperti fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya kompetisi antar sektor dalam mengambil peranan dalam pembangunan. Ada tendensi satu sektor menjadi sangat superior terhadap sektor lainnya maupun adanya ketimpangan antara sektor yang tumbuh tidak beriringan bahkan kontraproduktif dan saling mengalahkan. Di berbagai negara maju, WoG sudah diimplementasikan misalnya di Inggris saat dipimpin Tony Blair tahun 1990-an memordenisasi gerakan dan system berbasis WoG yang dikenal dengan istilah Joined-Up Government. WoG merupakan pendekatan inter-agency yang menyatukan beberapa instansi yang relevan. Di Australia saat dipimpin Jhon Howard telah mendorong adanya koalisi social anatar kctor pemerinath, bisnis dan kelompok masyarakat. Koalisi soail ini mendorong terjadinya penyamaan persepsi terhadap suatu hal sehingga terwujud koordinasi alamiah. Di sisi lain, kita masih menghadapi tantangan besar berupa kuatnya mentalitas ego sektoral dan comfort zone (zona nyaman) untuk mengimplementasikan WoG tersebut secara menyeluruh. Pun, sejak 1974 telah dimulai pelayanan publik dalam pengurusan pajak kendaraan bermotor, BPKB/STNK di kantor-kantor Samsat (sistem administrasi manunggal satu atap), sebagai salah satu contoh aplikatif mengenai WoG.
 Strategi Kolaborasi &amp; Sinergi Kolaborasi dan sinergi kelembagaan maupun pemerintahan akan melahirkan pelayanan prima berbasis dedikasi maupun totalitas kinerja; dibarengi melibatkan public untuk membangun reputasi instansi maupun kepercayaan public (public trust). Kolaborasi menekankan pada kerjasama sedangkan sinergi merupakan kolaborasi/hubungan kerjasama yang produktif sebagain suatu kemitraan yang harmonis dan strategis antar para pihak untuk menghasilkan karya (produk dan jasa) yang bermanfaat dan berkualitas. Kolaborasi &amp; sinergi dibangun mulai dari diri sendiri kemudian berangsur-angsur melibatkan semua angota tim, masyarakat dan warganegara sesuai dengan tujuan kolektif yang ingin diraih bersama. Membangun kolaborasi dan sinergi memerlukan waktu dan konsistensi sehingga terbangun kerjasama kreatif berbasis rasa saling menghargai, saling berbagi,saling membutuhkan satu sama lain, membangun kekuatan dan mengkompensasi kelemahan. Intinya Together we grow !. yang sebenarnya nilai-nilai ini telah diwariskan oleh nenek moyang Bangsa Indonesia dalam kehidupan bergotong royong sejak zaman perjuangan untuk merdeka maupun membangun martabat bangsa dan negara. Kini, kita generasi penerus harus mampu mengisi kemerdekaan dan menciptakan karya-karya gemilang demi kepentingan nasional. Tingkatkan Produktivitas Nasional Produktivitas dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satu unsur utama yang harus dikelola dengan sangat baik adalah Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) beserta keunikannya. Harus dinagun Dimensi 3 S (Struktur, Sistem dan SDM) sebagai satu kesatuan utuh dalam mencapai produktivitas maupun tujuan-tujuan lainnya. Indeks Modal Manusia atau Human Capital Index (HCI) Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara lain. Berdasarkan data Bank Dunia, indeks modal manusia (HCI) Indonesia sebesar 0,53 atau berada pada peringkat 87 dari 157 negara. Sementara itu, Singapura dengan skor 0,88 berada pada peringkat 1, Malaysia dengan skor 0,67 berada pada peringkat 55, kemudian Thailand dengan skor 0,60 pada peringkat 65 dan Filipina dengan nilai 0,55 pada peringkat 84. Kita harus berpacu lebih kebcabg agi untuk meningkatkan kualitas SDM agar produktivitasnya tinggi dan memeiliki daya saing unggul, perlu dimulai sedini mungkin. Investasi membangun SDM harus dimulai sejak hari pertama dilahirkan dengan asupan gizi yang seimbang dan jaminan layanan kesehatan yang prima agar nantinya mempunyai produktivitas tinggi. Di sisi lain, kita khawatir adanya jumlah stunting (kekerdilan) yang meningkat. Pun, Daya saing global (Global Competitiveness Index) Indonesia turun 5 peringkat menjadi urutan ke-50 dari sebelumnya peringkat 45 dari 145 negara berdasarkan data World Economic Forum 2019. Sementara itu, GCI Singapura di peringkat 1, Malaysia di peringkat 27dan Thailand di peringkat 40. Parameter yang digunakan untuk mengukur GCI ada 12 aspek yaitu dinamika bisnis, infrastruktur, institusi, kemampuan inovasi, sistem keuangan, stabilitas makroekonomi dan ukuran pasar, .adopsi ICT, kesehatan, keterampilan, pasar tenaga kerja dan produk. Strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produktivitas nasional antara lain : 1) Perbaikan system manajemen dan penyederhanaan birokrasi (Good Governance) seperti melakukan a) deregulasi dan debirokratisasi, b)transparansi dan demokratisasi, c) efektivitas dan efisiensi (over-head cost yang tinggi, d) Optimalisasi sumberdaya dan kapasitas terpasang, e) Akuntabilitas pelayanan publik. 2) Inovasi teknologi dan engineering melalui penguatan a) Research and Development b) Inovasi Teknologi, c) Rekayasa Sosial , d) Pelestarian Lingkungan Hidup dan e) Pembangunan Berkelanjutan. 3) Peningkatan Kualitas SDM melalui a) Pengembangan standar kompetensi, b) Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, c) Rekognisi dan sertifikasi kompetensi profesi, d) Perbaikan gizi, kesehatan dan kesejahteraan pekerja. 3) Pengembangan budaya produktif melalui a) Sosialisasi dan internalisasi, b) Modeling and benchmarking, c) Bimbingan dan konsultasi , d) Penghargaan dan kompetisi, dan e) Jaringan informasi dan pelayanan. 4) Global warming and green productivity melalui a) Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (FGD: Global Warming, Green Productivity, Eco-Finance dan Urban Transportation), b) Green jobs, c) Green technology (mesin, bangunan, proses produksi, energi, dll), d) Green management , e) Green city dengan memaksimalkan teknologi di era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 ala Jepang. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah penguatan komitmen unsur pimpinan pemerintahan/organisasi, focus area pada sektor tertentu, pemberdayaan organisasi dan personil pelaksana, perancangan, pelaksanaan dan perbaikan program kegiatan, pelembagaan dan pembudayaan. Fokus Area mencakup sektor pemerintah meliputi Instansi yang membuat kebijakan, Instansi yang memberikan pelayanan public, Instansi yang mengelola anggaran besar maupun sktor swasta meliputi usaha skala Usaha UMKM dan Koperasi , Jenis Usaha Industri yang sebanyak mungkin menggunakan bahan domestic dan usaha â€“usaha lain yang paling besar mencemari lingkungan. Dengan beberapa solusi ke depan antara lain a) penguatan kinerja sektor industry, b) perencanan Tenagakerja yang komprehensif, c) Menciptakan iklim investasi UMKM, d) Repossisi pengiriman tenagakerja ke luar negeri, e) Memberdayakan sektor informal, f) Kebijakan nasional yang berorientasi employment, g) Peningkatan kinerja aparatur di semua tingkatan dari pusat dan daerah. Untuk kinerja industri nasional dapat ditingkatkan antara lain melalui a) penguasatan struktur, system dan SDM (Sumber Daya manusia); b) pengembangan infrastruktur industri, c) penguasaan teknologi, dan d) akselerasi inovasi melalui penguatan R&amp;D (Research and Development), dan mengutamakan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja). Akhirnya, marilah kita bersama-sama mereduksi ego sektoral (dan bila mampu nihilkan) kemudian perkuat sinergi untuk meningkatkan produktivitas maupun kepentingan nasional. Dengan demikian, kita akan dapat menjalani kehidupan kenormalan baru walaupun dalam kepungan covid 19 agar mampu mengakselerasi inovasi dan meningkatak produktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Oleh : KRAT. Suharyono S. Hadinagoro, M.M. (Pemerhati Ketenagakerjaan &amp; Ekonomi Kerakyatan, Kandidat Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Trisakti, Trainer Tingkat Nasional Hubungan Industrial, Alumni Lemhannas RI (IKAL 59)

REDUKSI EGO SEKTORAL DAN PERKUAT SINERGI  DEMI PRODUKTIVITAS NASIONAL 

Salemba, Jakarta - Benarkah literasi Indonesia buruk? Apabila yang dipahami dari literasi hanya sekedar kemampuan untuk mengenal huruf, kata, dan kalimat, maka itu bukanlah jawaban yang tepat. Melainkan bahwa literasi sejatinya adalah kedalaman pengetahuan seseorang untuk menciptakan barang dan jasa yang bisa digunakan pada tingkat kompetisi global.
Membuka webinar dengan tema â€œLiterasi Indonesia, Seburuk Itukah?â€Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando mengatakan bahwa literasi memiliki empat tingkatan yakni kemampuan seseorang untuk memiliki akses atas sumber-sumber informasi, kemampuan untuk memahami apa yang tersirat dari yang tersurat, kemampuan dalam mengungkapan ide, teori, gagasan dan inovasi baru, serta kemampuan untuk menciptakan barang dan jasa yang dapat digunakan pada kompetisi global.
Sudah menjadi rahasia umum bahwa sumber daya alam Indonesia sangat beragam dan berlimpah, namun itu semua belum dapat dimanfaatkan dengan maksimal karena keterbatasan kemampuan masyarakat Indonesia dalam hal penguasaan teknologi untuk menciptakan barang dan jasa. Oleh sebab itu, peningkatan kualitas SDM menjadi titik fokus pemimpin negara tahun ini. Beruntungnya pintu untuk meningkatkan kualitas SDM adalah transfer knowledge yaitu dengan membaca.
Siapapun tidak bisa serta merta menilai bahwa indeks literasi masyarakat Indonesia rendah sebelum menghitung rasio kebutuhan buku masyarakat Indonesia. Sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh UNESCO, setiap masyarakat harus membaca tiga buku baru setiap tahunnya. Pada kenyataannya di daerah pedalaman bahan di daerah perbatasan antar negara, tidak ditemukan buku baru.
â€œTidak adil rasanya menuduh masyarakat di daerah perbatasan tidak mau membaca. Jauh lebih penting memikirkan infrastruktur serta sarana dan prasarana dalam menyediakan bahan bacaan daripada mempertanyakan literasi Indonesia buruk atau tidak,â€ lanjut Syarif Bando pada Webinar Literasi yang diselenggarakan oleh Moco Academy, pada Selasa, (8/9).
Setuju dengan penjelasan Kepala Perpusnas tentang literasi, Pegiat Literasi Maman Suherman mengatakan semua lapisan masyarakat harus mampu bersinergi untuk menyebarkan bahan bacaan sampai ke daerah. Selain itu, karena sekarang manusia berada di dalam era digital sehingga membutuhkan akses internet yang bisa menjangkau hingga ke pelosok agar masyarakat mudah mengakses bahan bacaan secara online.
â€œInfrastruktur untuk belajar bukan hanya ruang kelas melainkan juga akses internet yang sama rata, baik yang di kota maupun di pelosok desa,â€ jelas Maman.
Sedangkan, menurut Alma Dhea-salah satu penulis muda-literasi adalah salah satu cara untuk mengekspresikan diri dan lingkungan yang mempengaruhi perkembangan diri. â€œAnak yang berprestasi jauh lebih dari sekadar yang memiliki banyak piala atau memenangkan olimpiade, melainkan yang memiliki kemampuan bertutur dengan baik,â€ ungkap Dhea.
Â 
Reporter: Robby Fuji, Rizki Agung
Fotografer: Raden Radityo

Transfer Knowledge Hanya Bisa Dilakukan Dengan Membaca

Medan Merdeka Selatan,Â  Jakartaâ€“Kondisi literasi di kota Medan sangat memprihatinkan. Hal tersebut dapat dilihat dari perbandingan minat baca di kota Medan yang masih sangat rendah, yakni 1:1.000. Keadaan tersebut disebabkan oleh minimnya infrastruktur dan fasilitas di perpustakaan daerah kota Medan yang kurang memadai. Demikian disampaikan saat kunjungan DPRD Kota Medan beserta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan ke Perpustakaan Nasional, Jumat, (30/8).
Ketua DPRD Kota Medan, Henry Jhon Hutagalung, menyadari bahwa perpustakaan berperan penting dalam mewujudkan SDM unggul, â€œDengan belajar dan membaca kita memiliki keunggulan dari pada yang lain,â€ ujarnya. Oleh karena itu, fasilitas perpustakaan perlu untuk dilengkapi agar dapat melayani pemustaka dengan lebih baik. â€œMemang di sana fasilitas juga masih sangat minim. Kita akan mendorong fasilitas yang lebih representatif, sehingga orang bisa menjadikan perpustakaan sebagai second home atau rumah keduanya,â€ imbuh Ketua KomisiÂ 2 DPRD Kota Medan, H. T. Bahrumsyah.
Kunjungan kerja tersebut bertujuan untuk meminta bantuan serta dukungan kepada Perpusnas mengenai perpustakaan di kota Medan. Kepala Subbag Hukum dan Organisasi, Budi Kusumawardani, mengapresiasi serta mendukung niat DPRD Kota Medan.Â Â â€œAda beberapa persyaratan yang harus dilengkapi, seperti perda, proposal, dan lain sebagainya agar pengajuan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan gedung perpustakaan daerah tersebut dapat segera diproses,â€ ujar Budi.
Â 
Reportase: Aninda/Junita
Fotografer: R. Radityo

Berita

Kota Medan Ingin Bangun Perpustakaan yang Representatif

Pencarian

Berita Lainnya

Anak adalah Harta Nyata Bangsa

Klausul Buku Budaya Lokal Harus Masuk Dalam Perda Perpustakaan Kabupaten Enrekang

Rakornas Bidang Perpustakaan 2024, Membangun Dari Tepi yang Berdampak dan Bernas

Perpusnas Hadiri Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2022

REDUKSI EGO SEKTORAL DAN PERKUAT SINERGI DEMI PRODUKTIVITAS NASIONAL

Transfer Knowledge Hanya Bisa Dilakukan Dengan Membaca