Jakarta - Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Muhammad Syarif Bando menyebut, perpustakaan menjadi fasilitas sebagai modal untuk menggerakkan masyarakat gemar membaca. Terlebih perpustakaan memiliki peran untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) unggul.
â€œPerlu adanya gerakan nasional membaca untuk menumbuhkan budaya membaca. Dan dalam tagline memperkuat sisi hulu, siapapun kita mari ambil bagian, semua komponen kami ajak bergabung," ungkap Syarif dalam Webinar Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat di Kabupaten Gorontalo dengan tema Â â€œPenguatan Peran Sisi Hulu Guna Peningkatan Indeks Literasi Masyarakatâ€ di Kabupaten Gorontalo pada Kamis (25/11/2021).
Lebih lanjut dijelaskan, tujuan negara berdasarkan UUD 1945 yakni mencerdaskan anak bangsa, serta memajukan kesejahteraan umum untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.
â€œSiapapun kita baik itu legislatif, eksekutif, TNI/POLRI memiliki tugas dan tujuan yang sama. Karena hanya dengan bangsa yang cerdas, sejahtera dan kuat yang diperhitungkan di percaturan global," jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, juga dilakukan peresmian gedung layanan perpustakaan Kabupaten Gorontalo. Dengan pembangunan gedung tersebut, Syarif Bando mengapresiasi komitmen Bupati Gorontalo dan jajarannya untuk menyiapkan satu fasilitas penting bagi masyarakat, sebagai institusi peradaban bangsa.
"Kehadiran perpustakaan ini menjadi simbol yang bisa dibanggakan. Kita tahu perpustakaan adalah jembatan pengetahuan di masa lampau, kini dan yang akan datang," ungkap Syarif.
Dikatakan, dengan pemberian program Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada Kabupaten/Kota dan Provinsi melalui perpusnas merupakan kebijakan prioritas dari Presiden Joko Widodo.
â€œDengan dana DAK memastikan pelayanan dasar bagi masyarakat itu ada. Jadi, perpustakaan ini menjadi prioritas untuk memastikan pelayanan dasar bagi masyarakat,â€ imbuhnya.
Sementara itu, Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo mengatakan, dalam upaya meningkatkan indeks literasi pihaknya menyediakan fasilitas perpustakaan untuk masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan upaya Pemkab setempat dalam mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang tangguh dan produktif.Â 
"Perpustakaan merupakan jendela ilmu dan dunia, kalau mau maju ya jendela ini digunakan. Kami tidak mau masyarakat tidak hanya cerdas, sehat tetapi juga harus tangguh sekaligus produktif," kata Nelson.
Selain itu, penyediaan perpustakaan tidak hanya berada di tingkat kabupaten saja tetapi sampai di tingkat kecamatan bahkan desa. Melalui dana desa, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) mendorong tiap desa memiliki perpustakaan desa.
"Sebesar 20 persen dari APBD kami anggarkan untuk desa, maka melalui anggaran tersebut kami mendorong desa untuk memiliki perpustakaan," kata Nelson.
Fasilitas pojok baca di tiap OPD juga disediakan oleh Pemkab Gorontalo. Bahkan pihaknya mendorong partisipasi ASN dengan membeli buku setiap melakukan perjalanan dinas. Setidaknya sekitar 1.000 eksemplar dikumpulkan tiap tahunnya.
"Apalagi dengan adanya gedung fasilitas layanan perpustakaan ini. Saya bangga karena menjadi gedung perpustakaan terbaik yang ada di Provinsi Gorontalo. Semoga dapat didaya gunakan dengan baik," lanjutnya.
Nelson menambahkan, perlu adanya kolaborasi antara pemerintahan pusat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan indeks literasi masyarakat.
"Kolaborasi ini penting, kita gembira dengan Perpusnas yang terus mendorong kita, perpustakaan di daerah, maupun perpustakaan perguruan tinggi, sekolah dan desa. Ini sangat dibutuhkan untuk efisiensi masifnya indeks literasi masyarakat meningkat," lanjutnya.
Dalam sesi diskusi, Duta Baca Kabupaten Gorontalo, Fory Armin Naway mengatakan, pihaknya selalu bersinergi dengan berbagai mitra terkait.
Seperti Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, PKK, PAUD, dan Dharma Wanita serta kecamatan untuk menumbuhkembangkan kegemaran masyarakat melalui kegiatan pembudayaan kegemaran membaca di Kabupaten Gorontalo.
"Duta baca memiliki peran strategis dalam mengkampanyekan Gerakan Gemar Membaca di seluruh kalangan masyarakat, mulai anak-anak hingga dewasa," kata Foru.
Tokoh Masyarakat dan Pegiat Literasi, Yusron Humonggio mengakui, optimalisasi keberadaan bunda baca tidak saja untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan membaca saja, tetapi mengajak masyarakat untuk lebih cerdas membaca, memaknai apa yang tersirat dari tersurat, serta menciptakan ide dan gagasan baru.
"Muara akhir dari pengelolaan perpustakaan berbasis inklusi sosial, dipahami para bunda baca dengan dibuktikan dari dihasilkannya produk barang dan jasa," ungkap Yusron.
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Ahmad Kemal/ Prakash Agrestian
Â

Perpusnas Dukung Peningkatan Indeks Literasi di Kabupaten Gorontalo

Tugu Tani, Jakarta &ndash;&nbsp;Sejak dicanangkannya Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca oleh Wakil Presiden Boediono 2011 lalu, persoalan membaca tidak bisa dipisahkan dari ketersediaan bahan bacaan, dan juga sistem pendidikannya yang melatarbelakanginya. Sistem pendidikan belum membentuk orang untuk mau membaca. Para siswa hanya dibiasakan untuk menghafal dan mengikuti yang dikatakan pendidik.&nbsp; Tidak heran jika indeks literasi masyarakat masih rendah. Apalagi tantangan yang dihadapi saat ini kian berat. Upaya memasyarakatkan minat baca bertambah sulit dengan adanya teknologi digital. Teknologi digital memudahkan siapapun dalam beraktivitas, termasuk dalam aspek membaca. Tinggal kemauan dan tekad kuat agar kemudahan tersebut tidak menjadi percuma.
Organisasi Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca (GPMB) menyadari kemudahan dari kecanggihan teknologi digital.&nbsp; Maka, yang diperlukan adalah langkah-langkah sinkronisasi agar kegemaran membaca tidak ditinggalkan&nbsp; meski teknologi dirasa dominan digunakan. GPMB diminta merumuskan konsep apa yang tepat dalam penyebaran kegemaran membaca yang sesuai dengan kondisi demografi wilayah, lalu tentukan sarana yang tepat yang bisa digunakan agar target tercapai. Sinkronisasi program pemasyarakatan minat baca diperlukan GPMB dengan melibatkan semua stakeholder, baik Perpustakaan Nasional, Pemda, swasta, lembaga pendidikan maupun LSM terkait.&nbsp; &ldquo;Perpusnas tentu tidak bisa berjalan sendiri. Di sinilah pentingnya sinergi itu dilakukan sehingga terjadi sinkronisasi program yang bisa dijalankan bersama. Upaya gerakkan minat baca harus ada benang merahnya,&rdquo; ujar Kepala Perpusnas M. Syarif Bando saat membuka Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas GPMB) di Jakarta, (26/9). GPMB selaku organisasi yang independen memiliki misi membangun semangat dan motivasi gemar membaca secara berkelanjutan.
Sinergi program bisa dilakukan jika semua pihak yang terkait mampu mendeteksi permasalahan minat baca di daerahnya seperti apa. Di lihat mana yang menjadi keunggulan, potensi dan kekurangannya seperti apa. Demografi wilayah Indonesia yang beragam sangat memungkinkan terjadinya perbedaan metode atau pendekatan yang tepat untuk digunakan dalam memasyarakatkan minat baca tiap daerah. Perpusnas menyambut baik dengan adanya sejumlah Pemda yang telah berkontribusi positif dan banyak merumuskan metode untuk meningkatkan literasi masyarakat daerahnya, namun seringkali terkendala anggaran. Boleh jadi, kendala anggaran yang tidak diberikan dikarenakan formulasi dari program literasi yang digiatkan belum tepat sasaran. Belum matang.
Para pegiat literasi pun diminta jangan berfokus pada hasil survei yang menempatkan angka literasi masyarakat Indonesia pada posisi yang mengkhawatirkan. Kalau masyarakat dihujani dengan bahan bacaan yang cukup dan memadai, minat baca masyarakat bisa ditingkatkan. Yang penting ada contoh. Tidak hanya mengimbau tapi tanpa mempraktekkan. Kepala Perpusnas juga meminta Rakornas GPMB tidak hanya workshop saja tapi harus memunculkan kebijakan yang bisa dieksekusikan (dijalankan). &ldquo;Harus ada solusi yang bisa disinkronisasikan dengan K/L seperti Perpusnas, Mendikbud, Kemenkeu, maupun Kemendes,&rdquo; tambah Syarif Bando.
Tidak ada manusia di dunia yang tidak butuh perpustakaan. Undang-undang Pendidikan Nasional memuat pentingnya kegemaran membaca dan perpustakaan dalam mendukung berjalannya kegiatan belajar mengajar (KBM). Oleh karena itu, jangan sampai ada lembaga pendidikan yang tidak menyediakan ruang perpustakaan, atau menempatkan perpustakaan di tempat yang sulit terlihat dengan koleksi seadanya. Perpustakaan harus benar-benar diperhatikan dan diberdayakan seluas-luasnya. Perpusnas menyambut baik dengan kebijakan mewajibkan membaca 15 menit sebelum aktivitas KBM dimulai.
Rakornas GPMB dihadiri oleh 165 peserta dari berbagai perpustakaan provinsi, kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, mereka juga diajak untuk melihat fasilitas layanan baru yang baru diresmikan oleh Presiden Jokowi 14 September 2017. Gedung layanan baru dengan ketinggian 24 lantai, dan tiga basement yang diklaim sebagai gedung perpustakaan nasional tertinggi di dunia.
Reportase : Hartoyo Darmawan

Rakornas GPMB : Harus Ada Benang Merah Gerakkan Minat Baca

Makassar, Gowa--Perpustakaan dinilai sebagai ikon penting dalam institusi pendidikan. Keberadaannya dapat mendorong kegemaran membaca di kalangan mahasiswa.
Demikian disampaikan Wakil Rektor I Bidang Akademik Pengembangan Lembaga Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Kamaludin Abunawas dalam Talkshow Duta Baca Indonesia yang diselenggarakan secara hibrida pada Rabu (25/10/2023).
"Dalam sebuah perguruan tinggi, keberadaan perpustakaan menjadi penting sebagai salah satu ikon dari institusi pendidikan," ungkapnya.
Wakil Rektor menekankan bahwa membaca adalah gerbang menuju gerbang pengetahuan. Ia menyadari bahwa saat ini, informasi bisa kita dapatkan melalui gawai namun dia mendorong mahasiswa mahasiswa untuk tetap membaca buku fisik.
"Kegemaran membaca tidak hanya penting di perguruan tinggi, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Perpustakaan adalah tempat yang sangat penting untuk menggali pengetahuan," tegasnya.
Lebih lanjut dia mengingatkan pentingnya perpustakaan dalam berbagai lapisan masyarakat, termasuk di sekolah, tempat ibadah, dan lembaga pendidikan. Peran perpustakaan dalam mempromosikan literasi sangat vital. Menurutnya, perpustakaan harus mengikuti perkembangan teknologi dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada mahasiswa.
"Kita harus bergerak dari sistem manual ke sistem yang lebih canggih. Perpustakaan harus lebih ramah pengguna dan tidak hanya tentang peminjaman buku. Denda terlambat harus dikurangi atau bahkan dihapuskan agar mahasiswa merasa nyaman datang ke perpustakaan," tambahnya.
Wakil Rektor juga mengajak semua pihak, terutama dosen dan mahasiswa, untuk meningkatkan minat membaca dan menggunakannya sebagai alat untuk mencapai kesuksesan. "Saya harap UIN Alauddin akan terus menjadi pusat pengetahuan dan literasi yang unggul," harapnya.
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Adin Bondar mengungkapkan bahwa upaya untuk membangun budaya literasi dan kegemaran membaca di masyarakat Indonesia telah menjadi prioritas nasional.
Dalam RPJMN 2020-2024, lanjutnya, Presiden Joko Widodo telah memberikan dukungan yang kuat untuk inisiatif ini melalui legislasi yang mendorong pentingnya literasi dalam pembangunan sumber daya manusia. Tujuan utama adalah menciptakan masyarakat yang berpengetahuan, inovatif, kreatif, dan berkarakter.
"Perpustakaan memiliki peran kunci dalam upaya ini, sebagai pelopor dan guru yang membentuk budaya baru dalam kebiasaan membaca," lanjutnya.
Deputi menegaskan bahwa literasi bukanlah pilihan, tetapi keharusan. Upaya pembangunan literasi harus fokus pada pengembangan kegemaran membaca, pengembangan perbukuan, dan penguatan konten literasi.
Dijelaskan, Perpusnas memiliki berbagai cara inovatif untuk mempromosikan literasi, seperti menghadirkan Duta Baca Indonesia, duta baca daerah, bunda literasi, hingga pegiat literasi. "Mereka menjadi relawan dalam upaya membantu masyarakat memiliki kesadaran yang kuat terhadap kegemaran membaca," jelasnya.
Selain itu, lanjutnya, perpustakaan terus mengembangkan layanan inklusif, menyediakan fasilitas modern di setiap kabupaten dan kota, serta menggali potensi kearifan lokal. "Ini termasuk pelatihan untuk meningkatkan keterampilan hidup masyarakat, yang membantu mereka menjadi lebih produktif. Program ini dinamakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial," terangnya.
Sementara itu, Duta Baca Indonesia Hery Hendrayana Haris membagikan kisah inspiratifnya. Bahwa dengan ketekunan dan kebiasaan membaca membawa pria yang dikenal dengan nama Gol A Gong ini dapat mencapai kesuksesan.
Kisah Gol A Gong dimulai ketika dia masih berusia 8 tahun. Kecelakaan tragis mengakibatkan tangan kanannya harus diamputasi, dan inilah titik awal dari perjalanan hidupnya yang penuh perjuangan. "Pada saat itu, banyak orang di sekitarnya mulai khawatir tentang masa depannya sebagai individu difabel," tuturnya.
Namun, orang tua Gol A Gong memberikan solusi yang sederhana tapi efektif. Setiap pagi setelah ibadah subuh, dia diharuskan untuk berjogging di alun-alun kota. "Aktivitas ini menarik perhatian masyarakat setempat yang melihatnya berlari dengan satu tangan. Lama kelamaan, masyarakat terbiasa dengan keberadaannya dan menghormati tekadnya," lanjutnya.
Setelah pulang dari sekolah, ia diwajibkan untuk membaca buku.&nbsp; Ayahnya berkata, "Baca, dan kamu akan lupa bahwa kamu memiliki kekurangan." Selain membaca, olahraga juga menjadi bagian penting dari rutinitasnya. Ini membantu memperkuat fisik dan mentalnya.
Tak ketinggalan, mendengarkan dongeng dari ibunya menjadi momen yang istimewa. Ini membantu membentuk karakternya yang lembut dan memiliki kepekaan terhadap perasaan orang lain. "Semua kebiasaan ini, yang disebutnya sebagai literasi keluarga, membentuk dasar perjalanan hidupnya yang luar biasa," ungkapnya.
Melalui kebiasaan membaca, lanjutnya, dia melanjutkan pendidikannya di Fakultas Sastra Unpad, menulis 126 buku, dan bahkan bekerja sebagai wartawan. Selain itu, Gol A Gong juga mencapai prestasi sebagai atlet bulu tangkis, meraih 5 emas di Paralimpiade. "Dengan pengalaman ini membuktikan bahwa tidak ada batasan yang tidak dapat diatasi jika kita memiliki semangat dan tekad yang kuat," pungkasnya.
Reporter: Wara Merdeka
Dokumentasi: Andri TK/Ahmad Kemal

Perpustakaan sebagai Ikon Penting Institusi Pendidikan

Tugu Tani, Jakartaâ€”Banyak hal yang akhirnya melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang Serah Simpan Karya Cetak Karya Rekam (UU KCKR) Nomor 13 Tahun 2018. UU Sosialisasi UU KCKR terbaru diharapkan mampu menumbuhkan kesepahaman yang sama diantara semua pelaku yang disebutkan dalam UU. Â Â Â 
Direktur Deposit Bahan Pustaka Perpustakaan Nasional Lucya Damayanti mengatakan sedikitnya ada lima faktor kenapa Perpusnas belum bisa maksimal menghimpun seluruh koleksi (tercetak/terekam) yang notabene adalah buah karya atau pikir anak bangsa. Â 
Pertama, kurangnya kesadaran para pelaku (penerbit/pengusaha rekaman) menyerahkan karya cetak maupun karya rekamnya ke Perpusnas dan Perpustakaan Daerah. Yang kedua, UU KCKR sebelumnya (UU Nomor 4 Tahun 1990, red) belum mengikuti perkembangan teknologi. Ketiga, di UU sebelumnya belum mengatur kewajiban warga negara asing (WNA) yang apabila melakukan penelitian di dalam negeri, baik untuk kepentingan komersil atau tidak untuk menyerahkan hasilnya sebagai KCKR. Keempat, belum ada efek jera. Penerapan sanksi belum efektif. â€œAkibatnya, KCKR yang terhimpun baru sekitar 30 persen,â€ beber Lucya saat Sosialisasi UU KCKR Nomor 13 Tahun 2018 di Jakarta, Senin, (25/2).
UU KCKR Nomor 13 Tahun 2018 secara ringkas mengatur subjek wajib KCKR, baik warga negara Indonesia maupun WNA, mekanisme hasil KCKR mulai dari penerimaan, pencatatan sampai pengawasan, pemberian penghargaan kepada penerbit sampai masyarakat yang berperan, kewajiban pemerintah menyediakan pendanaan dalam menghimpun KCKR sesuai kemampuan, dan peran serta masyarakat terhadap KCKR. Â 
UU KCKR terbaru, ditegaskan Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando, adalah sebuah legitimasi. Produk reformasi. UU ini dirancang bukan sebagai pengepul dari karya-karya yang diserahkan tapi harus berperan sebagai penghubung lintasan sejarah, apalagi terkait peradaban bangsa. â€œIndonesia adalah salah satu peradaban tertua di dunia,â€ ujar Kepala Perpusnas. Â 
Perpusnas mengawali rangkaian Sosialisasi UU KCKR Nomor 13 Tahun 2018 di Kota Yogyakarta pada 21 Februari.
Â 
Reportase : Hartoyo D
Fotografer : Adit

Sosialisasi UU Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam Nomor 13/2018 : KCKR Adalah Penghubung Lintasan Sejarah 

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando menyatakan Indonesia bisa bangkit dari pandemi Covid-19 melalui literasi. Melalui program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, Perpusnas sudah berhasil merambah banyak desa untuk meningkatkan tingkat kehidupan masyarakat melalui literasi. Hal ini disampaikan Syarif Bando saat menjadi narasumber webinar â€œBangkit dari Pandemi dengan Literasiâ€ yang disiarkan pada Rabu, 17 Juni 2020 melalui video telekonferensi.
Syarif Bando menjelaskan saat ini, yang menjadi masalah adalah kesenjangan akses atas bahan bacaan yang tidak merata. Padahal, Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) menetapkan bahwa setiap individu berhak untuk mendapatkan akses bacaan minimal tiga buku baru setiap orang setiap tahunnya. Bahkan di Eropa dan Amerika rata-rata 20 buku baru setiap orang setiap tahun.
Sesuai dengan empat tingkatan literasi yang diusung Perpusnas, literasi yang memadai akan bermuara pada terciptanya masyarakat yang sejahtera. Yang pertama, literasi adalah kemampuan mengumpulkan sumber-sumber bahan bacaan dan karena itu hadirlah perpustakaan. Paradigma Perpustakaan Nasional adalah perpustakaan menjangkau masyarakat, sehingga semua buku harus didigitalkan dan semua orang bisa membaca. Kedua, literasi adalah kemampuan memahami apa yang tersirat dari yang tersurat. Kemudian, yang ketiga literasi adalah kemampuan mengungkapkan ide/gagasan baru, teori baru, kreativitas baru, dan inovasi baru. Kemudian, literasi adalah kemampuan menciptakan barang dan jasa yang bermutu.
Peran perpustakaan dalam memberdayakan masyarakat, khususnya desa, melalui informasi yang ada dalam buku di perpustakaan menjadi sangat penting. Buku keterampilan yang ada di perpustakaan desa, diharapkan bisa bertambah jumlahnya dan mengurangi pengangguran terbuka, hingga menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan kemampuannya.
Dengan kekayaan alam yang melimpah, Indonesia sangat berpotensi untuk maju dengan literasi. Untuk mewujudkan hal ini, buku-buku ilmu terapan sangat dibutuhkan untuk disebarkan merata ke seluruh pelosok Indonesia. Syarif Bando mengapresiasi para pemangku kepentingan yang memberikan testimoni dan berkontribusi dalam mewujudkan program yang mengusung literasi untuk kesejahteraan ini.
â€œBagaimana literasi mengubah paradigma dan kehidupan masyarakat dapat dilihat dari sebuah cerita saat bertemu seseorang yang tadinya gagal di transmigrasi, gagal jadi TKI, dan jadi pengemis di pinggir jalan. Dengan sedikit komunikasi, kita tanyakan orang tersebut apa yang kira-kira menjadi keinginannya dan dari keinginan itulah yang kita fasilitasi dengan sumber-sumber informasi yang ada, seperti buku-buku ilmu terapan, serta kita bimbing kurang lebih 1 tahun. Kini, orang itu sudah bisa berproduksi yang tadinya jadi pengemis sekarang sudah punya karyawan lebih dari 10 orang,â€ urainya.
Syarif mengaku program ini berhasil menarik permintaan dari para kepala daerah agar wilayahnya dijadikan sebagai percontohan. Hal ini menjadi bukti bahwa literasi dapat menjadi stimulan untuk memotivasi dan meyakinkan daerah di Indonesia bahwa pendidikan bukan hanya di kelas tetapi bisa di mana saja.
Program transformasi layanan berbasis inklusi sosial yang diusung Perpusnas pada 2019, menjadikan perpustakaan sebagai tempat beraktivitas pemberdayaan masyarakat dan telah menjangkau 21 provinsi dan 60 kabupaten dan 300 desa di Indonesia.
Reporter: Eka Cahyani/Hanna Meinita
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution
Â 
Â 
Â 
Â 
Â

Kepala Perpusnas: Indonesia Bisa Bangkit Melalui Literasi

Jakartaâ€”Perguruan tinggi didesak agar mengubah cara pandang dan kondisi fisik perpustakaan agar menjadi berkelas dunia. Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando menyatakan kata kunci dari perguruan tinggi kelas dunia adalah perpustakaan. Dia menambahkan, kualitas universitas Harvard, Stanford, dan beberapa kampus berkelas dunia lainnya dihasilkan oleh mahasiswa yang gemar membaca.
Hal ini disampaikan Syarif Bando dalam webinar dengan tema â€œTransformasi Pustakawan dan Perpustakaan di Masa Kenormalan Baruâ€ dalam rangka Dies Natalis Universitas Bahaudin Mudhary (Uniba) Madura yang diselenggarakan secara daring pada Selasa (1/12/2020).
â€œUntuk menjadikan Uniba universitas world class, harus kita dukung penuh dan saya yakin parameternya kita semua harus berubah. Perpustakaannya harus modern, mahasiswanya harus percaya bahwa membaca adalah transfer knowledge yang terbaik,â€ jelasnya.
Dia menekankan perguruan tinggi harus terbuka untuk masyarakat dalam memahami dan mendapatkan pengetahuan sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Perguruan tinggi didorong agar mencetak lulusan yang bisa menghasilkan barang bermutu dan bisa dipakai dalam kompetisi global. Ini sesuai tingkatan literasi keempat yang dirumuskan Perpusnas, di mana literasi adalah kemampuan dalam menghasilkan barang dan jasa berkualitas global.
â€œRumusan ini kami ambil karena arahan bapak Presiden di dalam sidang kabinet bahwa penting kita menetapkan dalam RPJMN tentang peningkatan kualitas SDM karena Indonesia bermasalah pada neraca perdagangan yaitu impor selalu lebih besar daripada ekspor. Karena kemampuan produksi dalam negeri sangat terbatas. Padahal bahan baku kita melimpah,â€ ungkapnya.
Ketua Yayasan Kudsiyah Bahaudin Mudhary Ahsanul Qosasi menyatakan perpustakaan adalah sarana untuk belajar. Karena dasarnya, kebutuhan hakiki manusia adalah terus belajar. Perpustakaan sebagai jantungnya dunia pendidikan merupakan kumpulan informasi yang bersifat ilmu pengetahuan. Sehingga perpustakaan harus menjadi tempat yang nyaman dan menarik.
â€œHal-hal seperti ini, jangan dianggap remeh perpustakaan kita. Karenanya perpustakaan kita harus dibenahi, dikelola dengan baik sehingga orang datang membaca sekaligus berekreasi. Masyarakat Madura minat bacanya tergolong rendah, nah kita siapkan tempat yang enak, buku yang bagus, untuk dia membaca dan mengasah kemampuan dirinya untuk memperbaiki dirinya,â€ urainya.
Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan RI ini menekankan, secara fisik, perpustakaan tidak boleh berdebu dan terlalu rapi. Karena perpustakaan yang demikian artinya tidak berhasil menjalankan peran dan fungsi untuk mencerdaskan bangsa. â€œJadi pengelolaan perpustakaan harus menarik dan senyaman mungkin,â€ pungkasnya.
Reporter: Hanna Meinita
Â

Berita

Kunjungan Kerja Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan (PLTP) Komisi X DPR RI di Kabupaten Karawang, Jawa Barat

Pencarian

Berita Lainnya

Perpusnas Dukung Peningkatan Indeks Literasi di Kabupaten Gorontalo

Rakornas GPMB : Harus Ada Benang Merah Gerakkan Minat Baca

Perpustakaan sebagai Ikon Penting Institusi Pendidikan

Sosialisasi UU Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam Nomor 13/2018 : KCKR Adalah Penghubung Lintasan Sejarah

Kepala Perpusnas: Indonesia Bisa Bangkit Melalui Literasi

Perpustakaan, Kunci Kampus Kelas Dunia