Samarinda, Kaltim â€“ Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando bersama Wali Kota Samarinda Andi Harun meresmikan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Umum Kota Samarinda.
Gedung ini dibangun menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan subbidang perpustakaan Tahun 2021 senilai Rp 10 miliar.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan, pemerintah pusat memiliki tugas untuk memfasilitasi infrastruktur dalam mengimplementasikan dan mempercepat terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Salah satunya dengan pembangunan perpustakaan di Kota Samarinda.
"Kota Samarinda telah disiapkan pemerintah pusat dengan Ibu Kota Negara (IKN) yang sebentar lagi akan beroperasi. Artinya Samarinda harus mempersiapkan diri sebagai pintu gerbangnya Indonesia, menjelaskan kepada dunia tentang kebesaran dan kekayaan Indonesia," katanya, Selasa (20/9/2022).
Menurutnya, hal ini menjadi suatu kesempatan yang luar biasa bagi Samarinda untuk dapat menjadi bagian dari percaturan global. "Tentu saja kesadaran masyarakat harus dibangun agar siap menjadi tuan rumah di negeri yang sangat kaya ini," lanjutnya.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun menyatakan, saat ini perpustakaan bukan hanya menjadi tempat koleksi buku tetapi menjadi sarana berbagi informasi, tempat berkomunikasi serta wadah interaksi masyarakat dan pegiat literasi.
"Perpustakaan begitu penting dalam rangka tata kelola pembangunan dan pemerintahan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga daya saing kita sebagai bangsa Indonesia makin kompetitif dan mampu ikut dalam persaingan global," ungkapnya.
Lebih lanjut, Andi mengatakan, literasi yang kuat mampu mendorong manusia pada kegiatan produktif yang memberikan manfaat sosial, ekonomi dan kesejahteraan.
Oleh karena itu, lanjutnya, program perpustakaan berbasis inklusi sosial yang dicanangkan Perpusnas melalui pengembangan perpustakaan yang mengutamakan program pemberdayaan masyarakat, sangat tepat dijalankan di Samarinda.
"Saya optimis, apabila semua pihak dapat mendukung semua program yang dilaksanakan, maka transformasi perpustakaan sebagai pusat ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan kegiatan masyarakat, akan menjadi point yang penting dalam mendukung mewujudkan Samarinda sebagai Kota Pusat Peradaban," ungkapnya.
Andi berharap keberadaan perpustakaan di Kota Samarinda dapat menjadi kebanggaan Warga Samarinda bahkan kebanggan masyarakat Indonesia.
Sementara itu, Wakil Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan, kurangnya bahan bacaan yang menarik masih menjadi kendala untuk meningkatkan literasi. Seperti halnya di daerah-daerah luar kota Samarinda dan Balikpapan dan daerah pedalaman.
"Ketika kita mengatakan masyarakat Indonesia kurang gemar membaca saya sebetulnya tidak percaya, apalagi kalau dilihat di Samarinda banyak anak-anak yang kreatif. Ternyata bukan saja mereka senang membaca tapi masalah utamanya bahan bacaan yang menarik sangat kurang," kata Hetifah.
Dengan dibangunnya gedung fasilitas layanan perpustakaan Kota Samarinda ini, Hetifah berharap dapat dimanfaatkan oleh anak-anak muda Samarinda dan sekitarnya. "Nantinya perpustakaan ini akan menjadi salah satu destinasi dimana anak-anak muda bukan hanya berkunjung mencari literasi tetapi juga berfoto dengan gedung yang sangat instagramable ini," ungkapnya.
Acara juga dirangkaikan dengan pelantikan pengurus daerah GPMB Kota Samarinda dan pencanangan Gerakan Wakaf Literatur. Dilanjutkan talkshow Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat.
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Eka P / Radhitya
Â

Kepala Perpusnas Resmikan Gedung Perpustakaan Samarinda

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Forum Perpustakaan Khusus Indonesia bekerjasama dengan Perpustakaan Nasional menyelenggarakan Seminar Nasional yang mengambil tema â€œArah Tata Kelola Perpustakaan Khusus di Indonesia dalam Menghadapai Revolusi Industri 4.0â€ bertempat di Ruang Teater lantai 2 Perpusnas Medan Merdeka Selatan, pada hari Senin (5/11). Hadir pada acara tersebut Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando, Ketua Forum Perpustakaan Khusus Indonesia (FPKI) Wahyu Kumoro, dan narasumber yang terdiri dari Praktisi Perpustakaan Riset PDII/LIPI Hendro Subagyo, Praktisi Perpustakaan Media CNN Indonesia Yogi Hartono, Praktisi Perpustakaan Rumah Ibadah Masjid Istiqlal Mukmin Suprayogi, Praktisi Perpustakaan Hukum Daniel S Lev Library/PSHK Farli Elnumeri, dan moderator dari Kepala Perpustakaan BPPT Eka Meifrina.
â€œKita berada disini untuk mendengarkan paparan tentang bagaimana mempersiapkan diri kita sebagai pustakawan atau sebagai pengelola perpustakaan khusus dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi, yaitu perubahan yang lebih kita kenal sebagai industri 4.0,â€ ujar Wahyu komoro dalam laporannya sebagai ketua panitia kegiatan. Wahyu juga menyampaikan terima kasih kepada para pihak yang terkait sehingga seminar nasional yang dihadiri oleh 165 pustakawan atau pengelola perpustakaan dari berbagai kementerian atau lembaga dapat terselenggara dengan baik. Ketua FPKI tersebut juga menyampaikan dengan terselenggaranya seminar nasional merupakan kesempatan bagi para pustakawan atau pengelola perpustakaan untuk mendalami hal-hal tentang pengelolaan perpustakaan khusus.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando sebagai keynote speech dalam acara tersebut memaparkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan bahwa ketentuan mengenai Perpustakaan Khusus telah diatur dalam pasal 25, 26, 27, 28. Syarif menjelaskan peran perpustakaan khusus, baik itu perpustakaan Kementerian atau Lembaga posisinya sangat strategis dalam menyediakan informasi dalam mendukung tugas dan fungsi kelembagaan. Selain itu pustakawannya juga harus dapat menyediakan informasi sebanyak mungkin dari yang terserak dan dapat disajikan kepada pemustaka atas informasi yang cukup dan terpercaya. â€œPada setiap kesempatan saya katakan tidak ada yang memandang sebelah mata pustakawan kecuali pustakawan itu sendiri yang memble. Oleh karena itu pustakawan akan selalu hadir kepada setiap orang penting yang membutuhkan informasi asal profesional dan bekerja dengan baik,â€ tutur Syarif.
Â 
Reportase : Arwan Subakti

Perpustakaan Khusus Memiliki Peran Strategis dalam Mendukung Tugas dan Fungsi Kelembagaan

Jakarta - Pandemi memberikan dampak di setiap aspek kehidupan, termasuk penyelenggaraan layanan perpustakaan dan pustakawan. Maka diperlukan inovasi, kreativitas serta penyesuaian untuk dapat bertahan menghadapi tantangan pascapandemi COVID-19.
Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Dody Budi Waluyo mengatakan dunia perpustakaan merupakan salah satu yang terdampak signifikan atas penyebaran COVID-19. Hampir seluruh perpustakaan di dunia terpaksa menghentikan layanan operasionalnya di awal pandemi tahun 2020 lalu. Untuk itu, diperlukan sinergi dan penguatan peran pustakwan yang konsisten untuk menghadapi kondisi yang penuh ketidakpastian.
"Kondisi pandemi menjadi tantangan dunia perpustakaan untuk tetap mengutamakan layanan kepada stakeholders, baik pegawai maupun masyarakat," kata Dody dalam Bincang Literasi dengan tema Sinergi, Optimisme, dan Peran Pustakawan Bank Indonesia Menghadapi Tantangan di Era Pascapandemi COVID-19, yang diselenggarakan Forum Komunikasi dan Pengembangan Pustakawan Bank Indonesia secara daring pada Senin, (22/11/2021).
Dody mengapresiasi langkah aktif perpustakaan BI yang berada di kantor pusat dan kantor perwakilan yang dengan konsisten memberikan pelayanan terbaik selama pandemi. Terutama, dengan pemanfaatan perpustakaan digital iIB Library yang meningkat empat kali lipat
"Banyaknya masyarakat yang memanfaatkan perpustakaan digital BI, fakta ini menujukkan adanya indikasi pergeseran budaya ke arah digital. Terutama di kalangan pemangku kepentingan yang membutuhkan berbagai referensi terkait BI," lanjutnya.
Seiring dengan transformasi budaya digital, lanjut Dody, maka ruang gerak pustakawan BI ke depan sangat terbuka untuk inovasi dan kreativitas.
"Pustakawan tidak dapat hanya mengandalkan cara lama untuk untuk mengelola perpustakaan, maka satu-satunya kepastian di era digital pustakawan harus memperbarui capaian dan keterampilan agar terus dapat bersinergi dengan kebutuhan pengguna yang harus berubah," ungkap Dody.
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Deni Kurniadi mengatakan, Perpusnas telah membekali para pengelola perpustakaan, penerima manfaat program, melaluiÂ  Strategi Pengembangan Perpustakaan dan Teknologi Informasi &amp; Komunikasi (SPP-TIK).Â 
"Perpustakaan, didorong, untuk mengimplementasikan program, dengan meningkatkan layanan informasi, melakukan kegiatan pelibatan masyarakat, sesuai kebutuhan, melakukan advokasi, untuk membangun dukungan, serta publikasi, dari kegiatan perpustakaan," katanya
Meskipun di tengah pandemi COVID-19, dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, serta pembatasan berkegiatan, perpustakaan, tetap berupaya, memberikan layanan kepada masyarakat. Hal ini tampak dari, munculnya impact, atau orang yang meningkat kesejahteraannya, setelah memperoleh layanan perpustakaan.
"Kita semua percaya perkembangan perpustakaan sangat penting dalam mewujudkan masyarakat yang cerdas. Pemerintah telah melakukan koordinasi dengan berbagai lembaga maupun berbagai komponen baik, Pemerintah Daerah, Akademisi, Lembaga Swasta, Komunitas maupun Masyarakat Umum mengenai peran perpustakaan dalam pengembangan indeks pembangunan literasi masyarakat Indonesia," lanjut dia.
Â 
Sementara itu, Kepala BI Institute, Solikin M. Juhro mengatakan, pustakawan harus senantiasa optimis dan beradaptasi dengan segala keterbatasan, dan terus melakukan akselerasi transformasi digital untuk semakin mendekatkan layanan yang prima kepada stakeholders.
Dalam rangka mendukung visi BI, lanjut Solikin, perpustakaan BI baik di kantor pusat dan di kantor perwakilan, tengah melakukan langkah transformasi menuju library 4.0. Perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan koleksi, serta tempat menyerap ilmu, namun juga mendorong kolaborasi, olah sharing dan interaksi, serta perpustakaan sebagai sarana rekreasi.
"Perpustakaan BI berupaya melakukan peningkatan layanan digital. Dalam hal pengelolaan perpustakaan digital, di masa pandemi ini meningkat 400 persen, dengan jumlah subscribe 20 ribu orang lebih," pungkasnya.
Dalam Bincang Literasi menghadirkan narasumber Kepala Pusat Pembinaan Pustakawan Perpusnas, Opong Sumiati, Ketua Umum Forum Perpustakaan Khusus Indonesia, Eka Meifrina S, dan Pegiat Literasi Maman Suherman. Acara juga dirangkaikan dengan Sharing Session Ketentuan Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR) dengan Direktur Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpusnas, Emyati Tangke Lembang.
Forum Komunikasi dan Pengembangan Pustakawan Bank Indonesia merupakan pertemuan tahunan pustakawan BI dan juga sebagai media komunikasi, kolaborasi, dan peningkatan SDM dalam pengelolaan perpustakaan. Acara yang digelas pada 22-26 November 2021 ini, dikemas dalam bentuk sosialisasi dan sharing session antar pustakawan.
Â 
Reportase: Wara Merdeka

Pascapandemi, Pustakawan Dituntut Inovatif dan Kreatif 

Jakarta - Dalam rangka menyempurnakan pedoman program literasi informasi untuk kesejahteraan, Perpustakaan Nasional RI menyelenggarakan focus group discussion (FGD). FGD meminta masukan untuk operasionalisasi program ini, dan melibatkan berbagai elemen masyarakat, yakni pustakawan, akademisi, pegiat literasi, forum taman bacaan masyarakat, hingga umum.
Dalam FGD yang diselenggarakan secara daring, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Deni Kurniadi menyatakan literasi merupakan faktor penting dalam membangun pondasi yang kokoh bagi terwujudnya masyarakat yang berpengetahuan dan berkarakter. Untuk membangun masyarakat yang demikian, literasi harus dipahami secara luas yakni kemampuan kognitif individu dalam mengidentifikasi, memahami, dan mengintepretasikan informasi yang diperoleh untuk diterapkan dalam aktivitas yang bermanfaat secara sosial, ekonomi, dan kesejahteraan.
"Karenanya, literasi tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan dalam membaca, menulis dan berhitung," jelasnya di Jakarta pada Senin (16/11/2020).
Deni memaparkan, pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 telah menetapkan arah kebijakan pembangunan jangka menengah salah satunya adalah meningkatkan literasi, inovasi, dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat yang berpengetahuan dan berkarakter. Ini meniadi bukti bahwa perpustakaan mempunyai peran dalam pembangunan nasional. â€œDan tentu saja keberadaan perpustakaan diharapkan mampu meningkatkan budaya literasi,â€ tuturnya.
Pedoman ini diharapkan bisa menjadi acuan pustakawan, pegiat literasi, pengelola perpustakaan, dan perpustakaan di Indonesia dalam mengembangkan budaya kegemaran membaca melalui penguatan konten literasi, serta meningkatkan akses dan kualitas layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Sehingga melalui pedoman ini, perpustakaan di seluruh Indonesia mampu melakukan penilaian atas pencapaian literasi masyarakat.
Deni menegaskan, peningkatkan budaya literasi melibatkan peran pustakawan. Bahkan di sini, pustakawan memiliki peran sebagai agen perubahan masyarakat. Karenanya, pustakawan dituntut mampu mentransfer pengetahuan dan menjadikan masyarakat menjadi literat. Pustakawan didorong untuk melakukan monitoring dan evaluasi sehingga bisa menganalisis dengan data dan memberikan rekomendasi berupa perbaikan pelaksanaan kegiatan.
"Mentalitas manusia Indonesia harus diperkuat melalui perpustakaan, disiplin etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum, tekun, dan gigih adalah karakter dan nilai-nilai budaya dalam masyarakat. Mentalitas tersebut akan mampu berada di setiap individu manusia Indonesia salah satunya adalah peningkatan budaya literasi dan perpustakaan diharapkan mampu meningkatkan budaya literasi di masyarakat," pungkasnya.
Sementara itu, Tim Penyusun Pedoman Literasi Informasi untuk Kesejahteraan Asep Saeful Rohman menyatakan program literasi informasi untuk kesejahteraan diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat sehingga semakin sejahtera. Menurutnya, perpustakaan harus mampu menjadi elemen yang strategis dalam membangun keberdayaan masyarakat, mulai dari desa hingga seluruh wilayah Indonesia. â€œSemoga program ini bisa berlanjut, bisa menjadi program sepanjang masa. Sehingga harapannya seluruh masyarakat Indonesia bisa meningkat kesejahteraannya, perpustakaan hadir bersama-sama stakeholder yang lain dalam rangka membangun itu semua,â€ urainya.
Dosen Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran ini menyatakan pedoman ini disusun sejak Februari 2020. Draf pedoman disosialisasikan untuk mendapatkan tanggapan dari seluruh masyarakat. Dokumen strategis ini menjadi acuan bagi perpustakaan di Indonesia dalam pelaksanaan program literasi informasi untuk kesejahteraan.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Urun Rembuk Masyarakat dalam Pedoman Literasi untuk Kesejahteraan

Salemba,Jakarta- Dalam rangka memperingati hari raya Idul Fitri 1445H, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) mengadakan acara halal bihalal keluarga besar Perpusnas di Auditorium Perpusnas pada hari Rabu (17/4/2024). Acara ini dihadiri oleh para pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama, pejabat fungsional pustakawan ahli utama, pejabat administrator dan pengawas, seluruh pegawai, darma wanita dan purnabakti di lingkungan Perpusnas.
Halal bihalal keluarga besar Perpusnas ini diadakan baik secara&nbsp;daring&nbsp;maupun&nbsp;luring&nbsp;serta mengangkat tema&nbsp;&nbsp;&rdquo;Spirit Ramadhan Sebagai Landasan untuk transformasi diri dan insitusi Menuju Kinerja yang Lebih Baik.&rdquo;
Dalam sambutannya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Perpusnas Aminudin Azis menjelaskan alasan tema yang diangkat dalam kegiatan ini dimana hari raya Idul Fitri bisa memberikan energi yang sangat besar terhadap pendekatan kinerja secara pribadi dan juga pendekatan kinerja organisasi Perpusnas.
&ldquo;Karena bagaimanapun saum itu bukan untuk kita bersantai-santai berleha-leha kemudian merasa kelelahan tetapi justru disitu ada energi positif yang luar biasa karena selama sebulan kita ditempa dengan pelaksanaan ibadah-ibadah yang memberikan faktor pengaruh positif kepada kita semua.&rdquo; jelasnya.
Terkait tema kegiatan ini, pengisi tausiah Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah sekaligus dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatulloh Jakarta Abdul Mu&rsquo;ti menyampaikan pesan 5R. Yang pertama adalah refleksi, dimana saat Idul Fitri ini adalah saat refleksi kita untuk melakukan evaluasi diri atas capaian puasa kita selama bulan suci Ramadhan. Yang kedua adalah&nbsp;refreshing,menyegarkan kembali spiritual kita setelah berpuasa. Yang ketiga adalah rekreasi. &ldquo;Ada saatnya kita jenuh terhadap pekerjaan. Jangan dipaksa karena nanti akan tidak produktif memaksa diri saat bekerja. Lebih baik rekreasi mencari suasana yang baru, suasana yang berbeda.&rdquo; jelasnya.
Yang keempat adalah rekonsiliasi dimana sebagai manusia yang bertakwa kita harus memaafkan satu dengan lainnya. &ldquo;Orang yang bisa menjadi orang yang pemaaf harus mempunyai pikiran dan hati terbuka.&rdquo; terangnya. Dan yang terakhir adalah resolusi dimana sebagai manusia harus bisa belajar dari kesalahannya dan tidak melakukan kesalahan yang sama.
Abdul Mu&rsquo;ti dalam kesempatan ini juga menyampaikan ucapan selamat kepada Aminudin Azis sebagai Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) atas pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi UNESCO. Abdul Mu&rsquo;ti juga berharap agar penggunaan bahasa Indonesia semakin dipopulerkan di masyarakat. &ldquo;Salah satu kunci kemajuan kita sebagai bangsa dan persatuan kita sebagai bangsa adalah bahasa Indonesia.&rdquo; ungkapnya.
Usai tausyiah, kegiatan ditutup dengan beramah-tamah dan saling berjabat tangan.
Reportase: Anastasia Lily Fotografer: Alfiyan

Perpusnas Gelar Halal Bihalal Idul Fitri 1445H

Jakartaâ€”Upaya pelestarian koleksi dokumenter bangsa, termasuk karya rekam, di Indonesia masih mengalami banyak kendala. Suhu dan kelembaban yang tinggi kurang mendukung kelestarian arsip karena rawan menimbulkan jamur dan bakteri. Selain itu, kondisi Indonesia yang rawan bencana membuat arsip rentan mengalami kerusakan.
Direktur Preservasi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Kandar menyatakan kondisi-kondisi tersebut menjadi permasalahan dalam penyimpanan arsip, khususnya arsip film. Karenanya, alih media atau digitalisasi arsip film melalui Data Recovery Centre harus dilakukan.
â€œSeperti yang kami alami di Bencana Garut pada 2016. Kami menemukan film pada saat film ini kami temukan, seminggu setelah kejadian kami bisa rawat, perbaiki, dan kami digitalisasi. Kami sudah serahkan ke pemerintah Garut. Tetapi yang lain, setelah satu bulan ditemukan, sudah tidak bisa dirawat lagi karena gambarnya sudah hilang. Ini tentu kita harus antisipasi bila terjadi bencana,â€ ujarnya dalam webinar â€œPentingnya Pelestarian Dokumenter Sejarah Peradaban Bangsaâ€ yang diselenggarakan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI secara hybrid pada Kamis (22/4/2021).
Pelestarian dokumenter sejarah peradaban bangsa harus dilakukan untuk menjamin pemahaman rekam jejak budaya bangsa. Dia menjelaskan, preservasi arsip film dilakukan melalui upaya preventif dan kuratif. Preventif adalah memelihara dan melindungi arsip dari kerusakan, sementara kuratif adalah memperbaiki arsip yang rusak. Saat ini, arsip film yang ada di ANRI berjumlah 59.035 dan berisikan dokumenter, cerita, dan animasi. Salah satu arsip film yang dimiliki ANRI adalah pidato Bung Karno di Sidang PBB pada 1960.
â€œSemua arsip itu kita upayakan preventifnya. Kalau arsip sudah rusak, masuk ke kuratif, tentu ini akan menurunkan derajat keotentikannya, derajat kepercayaan, dan sebagainya,â€ jelasnya.
Menurutnya, kelestarian arsip film tidak dapat dipertahankan selamanya. Yang bisa dilakukan hanya memperlambat kerusakannya. Dia meminta agar ada kebijakan tegas terkait pengelolaan arsip film, didukung dengan sumber daya (sarana/prasarana, SDM, anggaran) yang memadai, dan percepatan digitalisasi menuju transformasi digital.
â€œMelestarikan arsip film dokumenter menjadi media dalam membangun kharakter bangsa, akan bermuara pada pembentukan sejarah peradaban bangsa,â€ ungkapnya.
Senior Audio Preservation Specialist National Film &amp; Sound Archive of Australia Victor Fumic menjelaskan, standar penyimpanan audiovisual harus dalam suhu dingin berkisar 16 derajat Celcius dengan fluktuasi dua derajat dan kelembaban 35 persen. â€œJika memang tidak bisa mencapai suhu ideal, usahakan mencapai suhu yang stabil,â€ ujarnya.
Sementara itu, Subject Librarian on Southeast Asia Leiden University Libraries Marije Plomp menyatakan pihaknya memiliki koleksi buku, foto dan lukisan, manuskrip, map, audiovisual, grey literature, dan arsip mengenai Asia Tenggara. Saat ini, Perpustakaan Universitas Leiden memiliki cabang di Jakarta.
â€œKami mengumpulkan koleksi kuno dan unik dari Indonesia. Tidak hanya manuskrip tapi juga koleksi modern. Kami juga mempunyai banyak variasi materi, jadi tidak hanya buku, dokumen, dan manuskrip. Ada juga tiket film, menu dari restoran, dan materi yang tidak disimpan dalam waktu lama,â€ urainya.
Dia menegaskan, koleksi perpustakaannya terkait Indonesia, terbuka untuk para peneliti dan bisa diakses secara daring. Peneliti Indonesia juga bisa berkunjung langsung atau melalui cabang di Jakarta.
Sebagai informasi, Perpustakaan universitas berpartner dengan Perpusnas terkait Warisan Ingatan Dunia dari Unesco yakni Naskah Panji, La Galigo, dan Babad Diponegoro.
Reporter: Hanna Meinita

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Kepala Perpusnas Resmikan Gedung Perpustakaan Samarinda

Perpustakaan Khusus Memiliki Peran Strategis dalam Mendukung Tugas dan Fungsi Kelembagaan

Pascapandemi, Pustakawan Dituntut Inovatif dan Kreatif

Urun Rembuk Masyarakat dalam Pedoman Literasi untuk Kesejahteraan

Perpusnas Gelar Halal Bihalal Idul Fitri 1445H

Pelestarian Koleksi Karya Rekam untuk Pembentukan Sejarah Peradaban Bangsa Â