Jakartaâ€”Komisi X DPR RI menilai kepedulian dan komitmen gerakan literasi yang dilakukan masyarakat, sangat mengesankan.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda dalam Gemilang Perpustakaan Nasional 2021. Gemilang Perpustakaan Nasional merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan kepada masyarakat yang mendukung peran atau kiprah Perpusnas dalam membudayakan kegemaran membaca.
Syaiful Huda menyatakan apresiasinya kepada pegiat gerakan literasi dan Gemilang Perpustakaan Nasional. â€œKami mengapresiasi setinggi-tingginya diselenggarakannya acara Gemilang Perpustakaan Nasional, apresiasi penghargaan yang diberikan oleh seluruh pihak, yang selama ini concern dan commit pada gerakan literasi pada tahun ini cukup luar biasa, dan diberikan dalam situasi Perpusnas telah memberikan capaian-capaian yang sangat menggembirakan pada tahun ini,â€ ujarnya dalam Gemilang Perpustakaan Nasional yang diselenggarakan secara hybrid, pada Selasa (14/9/2021).
Capaian Perpusnas dalam nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat nasional 12,93, yang melampaui dari target 11,00, merupakan hal yang mengesankan. â€œKarena itu, apresiasi dan penghargaan dari berbagai lomba kami syukuri karena di tengah capaian yang luar biasa dari Perpusnas pada tahun ini,â€ jelasnya dalam Gemilang Perpustakaan Nasional yang diselenggarakan secara hybrid, pada Selasa (14/9/2021).
Pada masa pandemi covid-19, Komisi X DPR RI mencatat Perpusnas bergerak dengan cepat dan mampu beradaptasi. Perintisan perpustakaan digital dilakukan cepat dan mendapatkan apresiasi dari publik Indonesia.
Komisi X DPR RI melihat Perpusnas konsisten untuk mengadakan buku-buku yang berkualitas melalui berbagai program dan kegiatan. Ini menjadi penting karena buku merupakan instrumen yang tidak tergantikan dalam gerakan literasi. Oleh karena itu, kendala literasi di Indonesia, di mana masyarakat kesulitan mengakses buku, harus bisa diselesaikan.
â€œSaya meyakini setiap rumah satu buku pasti anak-anak kita termotivasi untuk membacanya. Dan gerakan literasi akan sukses apabila akses terhadap buku dan buku berkualitas terus diperjuangkan oleh Perpusnas,â€ ungkap legislator Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.
Komisi X DPR RI menilai Perpusnas terus melibatkan komunitas penggerak literasi di seluruh Indonesia. Di tengah keterbatasan pemerintah, upaya merangkul semua kelompok gerakan literasi yang ada di Indonesia, merupakan jalan terbaik. Perpusnas diminta agar terus menggalakkan kolaborasi dengan komunitas penggerak literasi di Indonesia.
Syaiful Huda menambahkan, pihaknya akan terus mendorong seluruh kelembagaan, baik Kementerian Pendidikan, Kementerian Desa, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk berkolaborasi menjalankan gerakan literasi. Ini untuk memperkuat peran perpustakaan sebagai jantung pendidikan.
â€œKarena investasi yang terbaik bagi masa depan sebuah bangsa adalah investasi sumber daya manusia. Investasi sumber daya manusia tidak ada jalan lain kekuatannya ditopang oleh menyiapkan SDM yang unggul dengan cara gerakan literasi terus digalakkan, buku-buku masuk ke seluruh rumah-rumah masyarakat dan penduduk di seantero Nusantara,â€ pungkasnya.
Gemilang Perpustakaan Nasional diselenggarakan untuk mengajak masyarakat mengenali kegiatan yang inspiratif, informatif, komunikatif, dan edukatif, yang dilaksanakan Perpusnas. Dalam acara ini, Nugra Jasadharma Pustaloka diberikan kepada pejabat publik, tokoh masyarakat, masyarakat, media massa, dan lifetime achievement, serta pelestari naskah kuno yang dinilai berhasil memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca.
Selain itu, dalam acara Gemilang dilakukan pengumuman pemenang sejumlah lomba yang diselenggarakan Perpusnas yakni lomba buku terbaik, lomba bertutur, lomba perpustakaan sekolah SMA sederajat, lomba perpustakaan umum desa/kelurahan, kontributor data tertinggi untuk Indonesia OneSearch, serta provinsi dengan nilai Tingkat Gemar Membaca (TGM) tertinggi dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) tertinggi di Indonesia 2020.
Reporter: Hanna MeinitaÂ

Gemilang Perpustakaan Nasional Tahun 2021: Buku, Instrumen Utama Gerakan Literasi

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Betapa ruginya sebuah bangsa dengan sumber daya alam melimpah, tapi tingkat literasi rendah. Demikian ditegaskan Kepala Perpustakaan Nasional RI, M. Syarif Bando saat menerima kunjungan kerja sejumlah pemerintah daerah di ruang rapat pimpinan lantai 5 Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan pada Rabu (2/6/2021).
Syarif menjelaskan bahwa literasi merupakan modal masyarakat agar lebih berdaya, di mana pada tingkatan literasi yang keempat, masyarakat dapat menciptakan barang dan jasa. â€œCuma satu kata kunci di 2045, siapa menang jadi produsen, siapa kalah jadi konsumen,â€ ujarnya di hadapan rombongan dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Bone, Kabupaten Luwu Timur, dan Kabupaten Takalar.
Sependapat dengan Syarif, Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalilah, yang hadir didampingi oleh Bupati Lombok Barat dan Wakil Bupati Sumbawa menjelaskan pihaknya memandang literasi merupakan kunci, apalagi keindahan alam NTB yang dianggap bagaikan serpihan surga memiliki potensi dan masa depan yang luar biasa.
â€œBanyak event besar yang diselenggarakan di NTB. Jadi tantangannya adalah bagaimana literasi masyarakat bisa terdongkrak dengan cepat,â€ urai Sitti.
Oleh karena itu, Sitti mengharapkan dukungan dari Perpusnas agar perpustakaan di NTB bisa dibangun dengan konsep yang jauh lebih baik. Lebih lanjut, Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid menyatakan kesiapannya untuk melengkapi persyaratan pengajuan pembangunan gedung baru mengingat gedung yang ada sekarang sudah semakin sempit.
Sementara itu, Wakil Bupati Sumbawa Dewi Noviani mengharapkan selain bisa memperoleh bantuan pembangunan gedung pada 2022, ia juga menginginkan bantuan pojok baca digital di desa-desa untuk percepatan peningkatan literasi.
Bupati Batanghari, Muhammad Fadhil Arief, pada kesempatan tersebut menyampaikan terima kasih atas nama pemerintah dan masyarakat Batanghari atas dibangunnya gedung perpustakaan dan berjajnji akan mengoptimalkan pemanfaatannya.
Muhammad Fadhil menjelaskan NTP (Nilai Tukar Petani) masyarakat Batanghari yang turun dan akibatnya sering menyalahkan harga. Padahal harga tidak bisa dikendalikan. Ternyata masalahnya adalah ilmu yang dimiliki petani tidak cukup.
â€œKarena itu, program kami bagaimana petani dapat berdaya, bagaimana petani punya kemampuan,â€ urainya.
Selain itu, Fadhiel juga mengundang Kepala Perpusnas untuk meresmikan gedung perpustakaan yang kini tengah berlangsung proses pembangunannya dan mengharapkan ada keberlanjutan dari bantuan tersebut.
Hal senada juga disampaikan Sekretaris Daerah Bone yang melaporkan proses pembangunan gedung perpustakaan yang kini telah mencapai 60% dan akan selesai dalam waktu kurang lebih 3-4 bulan lagi.
Tidak jauh berbeda dengan Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Bone, Sekretaris Daerah Luwu Timur juga melaporkan proses pembangunan gedung perpustakaan yang kini telah mencapai lebih dari 25% dan mengharapkan bantuan untuk mengisi gedung tersebut.
Kepala Perpusnas mengapresiasi semua aspirasi tersebut dan mendorong pemerintah daerah yang telah memperoleh bantuan pembangunan gedung tahun 2020, 2021 untuk mengajukan bantuan perabot, koleksi, dan TIK untuk tahun 2022.
Syarif lebih lanjut mengingatkan batas waktu pengajuan bantuan DAK untuk periode 2022, yaitu pada 21 Juni 2021 dan proses pengajuan tersebut tidak dikenai biaya sesen pun. Terkait dengan bagaimana bisa memperoleh bantuan, semuanya tergantung pada syaratnya, apakah sudah dipenuhi atau masih kurang. Selain itu ada pula koordinasi dengan kementerian yang lain.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Polewali Mandar, Andi Ibrahim Masdar, menyampaikan maksud kedatangannya yaitu untuk menyerahkan proposal pengajuan bantuan DAK tahun 2022.
Sementara itu, rombongan Kabupaten Takalar yang diwakili oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Takalar menjelaskan bahwa pada 2011 Takalar ditetapkan menjadi salah satu Kawasan Perkotaan Mamminasata. Namun, sayangnya IPM Takalar rendah, yang disebabkan oleh kondisi mutu SDM yang rendah pula. Ditambah lagi, Takalar belum memiliki gedung perpustakaan sendiri dan masih meminjam gedung. Oleh karena itu, ia sangat mengharapkan bantuan DAK Perpusnas untuk pembangunan gedung. â€œIni proposal yang ketiga dan saya kadis yang kelima yang mengusulkan,â€ imbuhnya.
Dalam kesempatan tersebut, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Deni Kurniadi menyampaikan laporan mengenai keberlangsungan program DAK tahun 2021 dan proses pengajuan DAK tahun 2022, di mana ia mengingatkan pemerintah daerah untuk melengkapi persyaratan pengajuan DAK pembangunan gedung.
â€œKadang-kadang DED disamakan dengan proposal, padahal beda. Jadi DED itu harus dibuat oleh pihak ketiga atau disahkan oleh Dinas PU setempat. Saya kira ini harus clear,â€ paparnya.
Kunjungan kerja tersebut diakhiri dengan pemberian mobil perpustakaan keliling secara simbolis oleh Kepala Perpustakaan Nasional RI kepada Wakil Gubernur NTB.
Â 
Reporter: Radhitya Purnama
Fotografer: Aji Anwar
Â 
Â 
Â 
Â 
Â 
Â 
Â

Perpusnas Dorong Pemerintah Daerah Berlomba-lomba Kembangkan Perpustakaan

Jakarta, Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Muhammad Syarif Bando menegaskan kebijakan Perpusnas dalam pengolahan naskah nusantara menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar lagi. Karena eksistensi bangsa Indonesia tak lepas dari keberadaan naskah nusantara.
Terlebih, lanjut Syarif, perpustakaan sudah dideklarasikan sebagai institusi peradaban yang merupakan jembatan ilmu pengetahuan masa lampau, kini dan yang akan datang.
"Kalau toko buku hanya akan menjual buku yang terbit tahun ini atau paling lama buku yang terbit 3 tahun. Sedangkan perpustakaan, esensinya disana akan menyimpan karya bangsa yang berusia puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu," ujarnya dalam Simposium Internasional Pernaskahan Nusantara 18 dengan tema Naskah Nusantara: Identitas, Kebangsaan dan Literasi Budaya yang diselenggarakan oleh Masyarakat Pernaskahan Nusantara (Manassa) secara daring, Rabu (25/8/2021).
Menurutnya, penting bagi bangsa Indonesia (sejarawan) untuk menghadirkan naskah nusantara dalam bentuk yang kontekstual dan momentumÂ  sesuai dengan periodesasi kesejarahan dari peristiwa yang pernah terjadi. Karena naskah nusantara di satu sisi sebagai identitas kebangsaan dan sisi lain merupakan simbol kemajuan bangsa.
"Saya berharap melalui Manassa, IndonesiaÂ  dapat menunjukkan kelasnya pada dunia tentang kejayaan-kejayaan yang pernah dicapai sejak masehi bahkan jauh sebelum masehi bisa kita tunjukkan," lanjutnya.
Sejalan dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Perpustakaan Nasional bertanggung jawab melestarikan dan mendayagunakan manuskrip sebagai kekayaan bangsa.
Syarif mengatakan, dalam pengelolaan naskah nusantara akan ditindaklanjuti oleh jajarannya di Kedeputian Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi. Perpusnas pun telah mengambil langkah nyata dengan adanya laman Khasanah Pustaka Nusantara yang telah diluncurkan pada tahun 2019.
Sementara itu, Guru Besar Filolog Universitas Hasanuddin, Nurhayati Rahman mengatakan dalam buku yang berjudul The Writing System Of The World disebutkan bahwa penemuan tulisan adalah puncak pencapaian tertinggi dalam kebudayaan dan peradaban manusia, karena itu bangsa Indonesia perlu bangga memiliki tradisi literasi. Ini terlihat dari berbagai macam naskah yang ada di Indonesia.
"Melalui naskah itulah kita dapat melacak seperti apakah geliat intelektual masa lalu. Dan ternyata kita bukanlah bangsa yang buta literasi," ungkapnya.
Nurhayati mengatakan pada umumnya berbagai suku mulai dari sabang sampai Merauke memiliki peninggalan tertulis. Meskipun ada beberapa suku yang tidak mempunya tradisi tulis.
"Dari naskah itu pula saya paham bahwa ternyata Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau dihubungkan melalui perahu-perahu yang menjadi jembatannya dan menjadi sumber pemersatu melalui naskah-naskah ini," lanjutnya.
Perempuan yang banyak terlibat dalam penerjemahan naskah karya sastra I La Galigo itu mengatakan, dalam mempelajari naskah berarti mengadopsi nilai-nilai yang terkandung ke dalam kehidupan.
Seperti halnya keberanian orang Bugis, lanjut Nurhayati, bisa diwujudkan ke dalam berani mengambil keputusan. Sedangkan kelembuatan orang Jawa bisa digunakan untuk negosiasi politik. "Saya pikir naskah yang ada di nusantara ini harus dipelihara karena naskah menjadi berbagai macam informasi di Indonesia," tutupnya.
Â 
Reportase: Wara Merdekawati

Perpusnas Prioritaskan Pengelolaan Naskah Nusantara sebagai Identitas Bangsa

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Perpustakaan saat ini tidak hanya sekadar menjalankan fungsinya sebagai management collection, namun perpustakaan harus dapat melakukan transfer knowledge kepada masyarakat.
Paradigma mengenai perpustakaan pun telah berubah. Perpustakaan harus dapat menjangkau masyarakat. Hal ini untuk memudahkan masyarakat memanfaatkan buku bacaan yang ada di perpustakaan.
Demikian disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando saat menerima kunjunganÂ  Bupati Bangka Tengah, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Utara, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Provinsi Jatim, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Paser, dan Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Kendari, Kamis (20/1/2021).
Syarif Bando mengatakan, dalam pengembangan perpustakaan diperlukan sinergi dari komponen bangsa, termasuk pemerintah daerah. Sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 bahwa tujuan negara, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.
"Bahwa siapapun kita, baik eksekutif, legislatif maupun TNI/Polri, tugas kita hanya empat, salah satunya mencerdaskan anak bangsa. Jika masyarakat cerdas dan sejahtera maka negara akan kuat dan dapat diperhitungkan dalam kancah global," katanya.
Maka, Syarif mengajak pemangku daerah untuk mendukung mengembangkan perpustakaan di wilayahnya masing-masing dalam upaya membentuk sumber daya manusia yang unggul.
"Hadirkanlah perpustakaan, sebagai bangku terakhir bagi orang yang tidak masuk sekolah," ajak Syarif.
Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman, dalam kunjungannya menyampaikan keinginannya untuk membangun literasi lebih baik lagi di wilayah Kabupaten Tengah.
"Ini menjadi komitmen dari Pemkab Bangka Tengah untuk meningkatkan literasi melalui perpustakaan. Kami berharap apa yang kami ajukan ini dapat perhatian dari Perpusnas," ungkap Bupati.
Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, Tiat S Suwardi menjelaskan, berbagai upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan indeks kegemaran membaca. Diantaranya, mengembangkan perpustakaan pondok pesantren, penyelamatan naskah kuno, dan mengembangkan perpustakaan dengan melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan setempat.
"Selain itu, kami pun tengah berupaya mengembangkan perpustakaan desa melaluui pemanfaatan dana desa," ujarnya.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Paser, Yusuf Semako menjelaskan, untuk meningkatkan literasi dan kepedulian terhadap perpustakaan, dirinya menggelar aksi 1 buku 1 PNS. Dari 5.000 pegawai, terkumpul sebanyak 10.000 buku.
"Ini membantu penambahan koleksi di perpustakaan. Kami lakukan ini agar perpustakaan tidak dianggap remeh, padahal tidak ada manusia hebat tanpa membaca," tegas Yusuf.
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Ahmad Kemal

Perlunya Sinergi Dalam Mengembangkan Perpustakaan

Sebagaimana telah diamanatkan oleh UU No. 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan, Pasal 21 Ayat 2 Butir b bahwa salah satu tugas Perpustakaan Nasional adalah melaksanakan pembinaan, pengembangan, evaluasi, dan koordinasi terhadap pengelolaan perpustakaan di Indonesia.
&ldquo;Salah satu pembinaan tersebut adalah pembinaan Perpustakaan Madrasah dan Perpustakaan Perguruan Tinggi&rdquo;,ujar Pustakawan Ahli Utama Perpustakaan Nasional Alfiah dalam pidato Apel pagi (Senin, 21/08/2023).
Alfiah melanjutkan bahwa pembangunan Indonesia tahun 2020-2024 ditujukan untuk membentuk SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Guna mewujudkan hal tersebut diharapkan peran dan transformasi perpustakaan sekolah, madrasah dan perguruan tinggi sebagai salah satu motor penggerak literasi dalam menghadapi tantang global.
Alfiah juga menjelaskan dalam mengikuti perkembangan Revolusi Industri 4.0, ada enam syarat yang harus dimiliki SDM unggul untuk Indonesia Maju. Enam syarat tersebut adalah problem solving, kepemimpinan, kolaborasi, adaptasi, inovasi, dan kreativitas. &ldquo;Ke enam hal tersebut harus dimiliki pustakawan dan tenaga perpustakaan, agar perpustakaan tetap diminati dan menjadi rujukan yang terpercaya terkait informasi dan ilmu pengetahuan&rdquo;, lanjut Alfiah.
&ldquo;Berdasarkan sensus perpustakaan tahun 2018, terdapat 113.541 Perpustakaan Sekolah Madrasah dan 2.057 Perpustakaan Perguruan Tinggi. Berdasarkan data tersebut dibutuhkan minimal 115.598 pustakawan yang harus dibina oleh Perpustakaan Nasional&rdquo;, ungkap Alfiah.
Alfiah melanjutkan bahwa pembinaan pustakawan dan tenaga perpustakaan yang memiliki kompetensi dalam memecahkan masalah, memiliki jiwa kepemimpinan, mampu berkolaborasi, adaptif, serta memiliki inovasi dan kreativitas yang tinggi adalah cita-cita yang harus dicapai dengan segala daya dan upaya.
&nbsp;
Reporter: Andri Tri Kurnia

Kompetensi Pustakawan dalam Kewajiban Pembinaan Perpustakaan Nasional

Salemba, Jakarta â€“ Pemerintah Kota Baubau berencana membangun gedung perpustakaan. Gedung perpustakaan ini dinilai penting untuk menyediakan bahan bacaan bagi warga Baubau dan sekitarnya.
Demikian disampaikan Asisten III Pemerintah Kota Baubau, Sitti Munawar dalam kunjungannya ke Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Kamis (21/4/2022).
"Pemkot Baubau telah siap menyediakan lahan untuk membangun perpustakaan. Apalagi di Kota Baubau ini jumlah kampusnya banyak, sehingga dengan adanya perpustakaan ini sangat dibutuhkan," ungkap Sitti.
Sitti berharap, Kota Baubau dapat menjadi kota literasi dengan memiliki fasilitas yang memadai. Pemkot setempatpun memberikan dukungannya untuk pengelolaan perpustakaan melalui penambahan anggaran untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
Sekretaris Dinas Bappeda Kota Baubau, Dahrul Dahlan menjelaskan Kota Baubau merupakan wilayah kepulauan, dengan adanya rencana pembangunan perpustakaan dapat mengakomodasi kebutuhan dari Kabupaten/Kota lain.
"Saat ini kami pun tengah melakukan pemetaan potensi, unuk menyiapkan perpustakaan kelurahan dengan berbasis wilayah," jelasnya.
Dikatakan, perpustakaan di tingkat kelurahan tersebut berisi bahan bacaan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya, masyarakat pertanian maka disediakan buku terkait pertanian, begitu juga ketika di suatu wilayah banyak masyarakat yang menjadi nelayan maka buku yang ada mengenai perikanan hingga pengolahan ikan.
Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Baubau, Asmahani menyampaikan jika pembangunan perpustakaan direncanakan akan dibangun di pusat Kota Baubau, menggunakan gedung yang sebelumnya dipakai untuk Kantor DPRD Kota Baubau.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando mengaku, banyak orang yang mengganggap perpustakaan tidak penting.
Maka, saat ini paradigma perpustakaan telah berubah. Perpustakaan tidak lagi bicara tentang katalogisasi dan klasifikasi, tetapi 70 persen peran perpustakaan sebagai transfer pengetahuan.
"Kami titipkan perpustakaan kepada pemerintah daerah setempat, kalau tidak ini akan menjadi masalah. Karena pemahaman literasi tidak hanya sebatas baca tulis, melain dengan literasi dapat menghasilkan produk dan jasa," ungkapnya.
Dicontohkan, pohon kelapa yang ternyata di tiap bagiannya dapat menghasilkan produk yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Seperti, serabut kelapa yang merupakan bahan baku jok kendaraan, begitu juga tempurung kelapa dapat diolah menjadi briket.
"Melalui buku kita bisa tahu, seperti kelapa yang dapat dibuat berbagai produk," lanjutnya.
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Ahmad Kemal

Berencana Bangun Perpustakaan, Pemkot Baubau Lakukan Konsultasi ke Perpusnas

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Ketiadaan gedung perpustakaan di Kabupaten Barito Kuala menjadi perhatian Bupati setempat. Menurutnya, perpustakaan merupakan tempat untuk memotivasi anak-anak agar gemar membaca. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Kabupaten Barito Kuala, Noormiliyani AS, saat melakukan kunjungan kerja ke Perpustakaan Nasional, Rabu (3/7).
â€œKita ga punya perpustakaan di Kabupaten Barito Kuala, ada jalan ga bagi saya untuk bertemu siapa asalkan saya mendapatkan ini untuk masyarakat saya karena tanpa membaca kemana mereka belajarnya,â€ jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca Perpusnas, Deni Kurniadi, meminta kepada Kabupaten Barito Kuala untuk mempersiapkan dokumen DED (Detail Engineering Design) dan tanah untuk proses seleksi awal di bulan Juli yang akan dilakukan oleh Perpusnas, Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Ready Kambo kembali menegaskan permintaan untuk melengkapi sarana dan prasana gedung perpustakaan di Kabupaten Tanah Bumbu seperti yang telah disampaikan pada kunjungan kerja Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Hasanuddin beberapa waktu lalu.
Tahun ini, Kabupaten Tanah Bumbu menerima DAK untuk pembangunan gedung perpustakaan dan proses pembangunan gedung tersebut sudah mencapai 20 persen. Namun, mereka menghadapi kendala dalam hal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melengkapi gedung perpustakaan tersebut. â€œYang menjadi permasalahannya adalah pengisian dari perpustakaan, terutama buku-buku yang bermanfaat karena di Tanah Bumbu sekarang ini sedang ditingkatkan minat baca untuk anak-anak,â€ ujar Ready Kambo.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando selaku pemimpin pertemuan kunjungan kerja ini menyampaikan apresiasi atas progres pembangunan gedung perpustakaan yang sedang berjalan di Kabupaten Tanah Bumbu. Mengenai kendala dalam hal koleksi perpustakaan, beliau memastikan bahwa Perpustakaan Nasional akan mendukung sepenuhnya apa yang sudah disampaikan oleh Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu.
Reportase: Basma Sartika
Foto/Video: R. Radityo

Berita

Perpustakaan Nasional Dukung Pembangunan Perpustakaan di Tingkat Kabupaten