&nbsp;
Salemba, Jakarta &ndash;&nbsp;Perpustakaan Nasional yang merupakan lembaga penyelenggaraan publik yang dituntut untuk melayani masyarakat dengan semaksimal mungkin, melalui pelayanan prima dengan servis excellent. 
&ldquo;kebersihan adalah salah satu faktor yang dapat meningkatkan produktivitas kerja yang akan mempengaruhi output dan hasil kerja seseorang, &ldquo;ucap Agus Sutoyo Kepala Pusat Jasa dan Pernaskahan Nusantara pada arahan pimpinan upacara apel pagi (27/03/2023).
Dengan menjaga dan menjalankan profesionalisme dalam bekerja merupakan suatu bentuk ibadah di bulan suci Ramadan 1444 H, hal ini selaras tujuan akhir dari kinerja penyelenggaraan publik yang bermanfaat bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Ada enam elemen untuk menjadi seorang yang profesional yaitu &ldquo;be the best&rdquo; selalu berusaha menjadi yang terbaik dalam setiap level pengembangan karir, &ldquo;be defender&rdquo; dapat diandalkan dalam memenuhi komitmen dan dapat belajar dari kesalahan serta mengambil tanggung jawab penuh dari kesalahan, &nbsp;&ldquo;be a tim player&rdquo; berkontribusi pada tujuan yang lebih besar dan mampu meningkatkan kompetensinya secara bersama-sama dengan rekan lainnya, &ldquo;be respect full&rdquo; menghormati orang-orang di sekitar dan fokus pada hal-hal baik dalam melaksanakan pekerjaan, &ldquo;be positive&rdquo; memenuhi pikiran dengan hal-hal positif bersikap positif kepada rekan kerja lainnya dan menyebarkan hal-hal positif, Terakhir &ldquo;be ethics&rdquo; etika sebagai acuan nilai dalam melaksanakan pekerjaan dan menjadikan moral sebagai persentase profesionalisme.
Selain menjaga etos kerja para pegawai Perpustakaan Nasional yang terkhusus pustakawan khususnya untuk bisa memberikan informasi-informasi berdasarkan referensi-referensi yang ada untuk mengatasi agar anak senang membaca.
Selama bulan Ramadan Mari kita membersihkan hati dari segala hal yang negatif Kita sambut masa depan dengan lebih sumangat dan optimis mari kita semakin mencintai dan berdoa bersama demi kemajuan seperti yang selalu disampaikan kepala perpustakaan nasional, kita akan berhasil dan sangat yakin dengan kebersamaan, &nbsp;kolaborasi kerja keras dan menjunjung tinggi profesionalisme, &ldquo;pungkasnya.
Upacara Apel Pagi ini digelar secara daring melalui aplikasi Zoom, Senin (27/3/2023).
&nbsp;
&nbsp;
Reportase: Herwin Saswita
&nbsp;
&nbsp;

Hikmah Ramadhan Dalam Mengimplementasikan Disiplin Diri dan Etos Kerja

Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur - Literasi adalah kunci dalam memajukan sebuah bangsa. Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) akan menjadi pusat pengetahuan yang memainkan peran sentral dalam peningkatan literasi masyarakat.
Demikian disampaikan Pj. Bupati PPU, Makmur Marbun usai meresmikan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Daerah Kabupaten PPU bersama Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), Muhammad Syarif Bando, Kamis (16/11/2023).
&ldquo;Kabupaten PPU telah menjadi Serambi Nusantara yang memiliki peranan penting sebagai pintu gerbang utama bagi seluruh elemen bangsa yang ingin berpartisipasi dalam pemerintahan dan perkembangan negara,&rdquo; katanya.
Menurut Makmur, pentingnya literasi tidak bisa diabaikan karena literasi bukan hanya tentang membaca dan menulis, tetapi juga tentang pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan berpikir kritis. Selain itu, literasi juga membantu individu dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pekerjaan hingga pengambilan keputusan sehari-hari.
Gedung seluas 2.270 m2 yang dibangun di atas tanah seluas 17.930 m2 menggunakan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan Tahun Anggaran 2021 sebesar 10 miliar, diharapkan tidak hanya menjadi tempat penyimpanan buku, tetapi juga pusat pembelajaran, penelitian, dan pengembangan diri masyarakat.
&ldquo;Dengan meningkatkan kemampuan membaca, menulis, dan berpikir kritis, masyarakat akan lebih siap dalam menghadapi perubahan zaman dan bersaing di tingkat nasional maupun global,&rdquo; harap Makmur.
Kepala Perpusnas dalam hal ini sependapat bahwa seyogyanya sebuah bangunan pasti memiliki perannya masing-masing di tengah masyarakat, begitu pun dengan gedung perpustakaan yang memainkan fungsinya sebagai jantung pendidikan.
&ldquo;Kalau cuma fisiknya saja buat apa? Ini merupakan bentuk komitmen kita bersama dalam menjalankan mandat yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yakni mencerdaskan dan menyejahterakan anak bangsa,&rdquo; ucapnya.
Dia juga menekankan bahwa aktivitas membaca menjadi sebuah kewajiban karena dengan membaca seseorang mampu mengukur tingkat pengetahuannya. Selain itu, transfer teori dan praktik baik dari buku ke otak manusia, hingga akhirnya mampu menghasilkan sebuah produk atau jasa tidak mungkin terealisasi tanpa membaca.
&ldquo;Tujuan akhir dari persaingan global adalah menentukan pemenang. Negara-negara yang menjadi produsen menjadi bukti bahwa mereka adalah contoh dari negara-negara yang makmur. Akan bermasalah sebuah negara jika hanya terus menjadi konsumen,&rdquo; ujarnya.
Sementara itu, dalam sesi talkshow Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat (PILM) untuk Kesejahteraan Kabupaten PPU, Pustakawan Ahli Utama Perpusnas, Abdullah Sanneng mengajak seluruh peserta yang hadir luring maupun daring untuk bersama mengubah mindset tentang literasi.
&ldquo;Literasi pada zaman dulu hanya seputar baca dan tulis, sedangkan saat ini di mana sudah ada ribuan perguruan tinggi, mindset tentang literasi harus diubah. Literasi masa kini harus berorientasi pada produksi barang dan jasa,&rdquo; terangnya.
Abdullah lantas menginformasikan bahwa sejak 2018 Perpusnas memiliki program unggulan sekaligus menjadi salah satu program nasional yaitu Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS), yang telah memberikan dampak ke banyak masyarakat Indonesia.
&ldquo;Program ini sangat dirasakan dampaknya oleh masyarakat terutama ketika masa pandemi. Sekitar 2 juta masyarakat merasa terbantu karena mereka dapat memproduksi barang dan jasa untuk tetap&nbsp; menjalankan roda perekonomian keluarga,&rdquo; jelasnya.
Dalam mengantisipasi benturan digitalisasi yang dihadapi anak-anak di Kabupaten PPU, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten PPU, Marjani mengatakan pihaknya telah melakukan kolaborasi dengan seluruh stakeholders untuk semakin mendekatkan masyarakat dengan bahan bacaan.
&ldquo;Selain menghadirkan perpustakaan desa/kelurahan, kami juga menghadirkan perpustakaan keliling yang harapannya mampu mengakomodir kebutuhan akan bahan bacaan anak dan berkolaborasi dengan bunda-bunda literasi kecamatan serta para komunitas literasi,&rdquo; ungkapnya.
Selaku Dosen FKIP Universitas Balikpapan, Indrayani mengungkapkan rendahnya indeks literasi di Kabupaten PPU menjadi tanggung jawab bersama. Orang tua maupun lingkungan informal berperan besar untuk menciptakan anak yang melek informasi atau literat.
&ldquo;Bukan karena anak-anak malas membaca, tapi pola pikir rasional dan moralitas orang tua maupun lingkungan informal anak juga harus dibangun. Itu saya rasa menjadi tugas tambahan untuk bunda literasi, jd bukan hanya membangun perpustakaan tapi juga membangun edukasi,&rdquo; tegasnya.
Di kesempatan yang sama, Penggagas Komunitas Gemar Belajar (Gembel), Achmad Fitryadi mengisahkan perjalanan komunitasnya yang sejak 2015 hingga kini hadir untuk senantiasa membuka lapak belajar bagi anak-anak di Kabupaten PPU.
&ldquo;Berawal dari kepekaan sosial, Gembel hadir mulai dari 2015 dengan menggelar lapak buku di lorong pasar dan saat itu jumlah bukunya masih sedikit karena belum mendapatkan hibah. Hingga sekarang 2023, kami membuka lapak baca di depan pemkab, selain buku kami juga menyediakan kertas kosong dengan pensil warna. Meskipun anak-anak yang hadir tidak semuanya membaca buku, namun juga menggambar dan mewarnai, misi kami berhasil karena setidaknya mereka meninggalkan gawainya. Para orang tua pun sambil menemani anaknya jadi ikut membaca, sehingga bisa dikatakan semua ruangnya terpenuhi,&rdquo; kisahnya.
Reporter: Basma Sartika
 Fotografer: Andri Tri Kurnia

Perpustakaan Daerah Kabupaten PPU Mainkan Peran Sentral Tingkatkan Literasi Masyarakat

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) memberikan penghargaan untuk penulis buku (pustaka) terbaik tahun 2023.
 
Pemberian penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap penulis buku yang telah menghasilkan dan menyerahkan karya buku terbaiknya ke Perpustakaan Nasional.
 
Penilaian dan pemberian penghargaan diberikan kepada penulis karya cetak yang telah menerbitkan karyanya mulai tahun 2017 sampai dengan Mei 2023, serta telah diserahsimpankan.
 
Tahun ini terdapat 24 buku terbaik dari empat subjek pustaka. Diantaranya, subjek pustaka transformasi digital, ASEAN, stunting dan pemilihan umum. Tiap subjek pustaka terdiri dari enam buku terbaik.
 
Subjek pustaka transformasi digital terbaik pertama diraih buku berjudul Smart economy: kewirausahaan UMKM 4.0 karya Arif Hoetoro dan Dias Satria
 
Subjek pustaka ASEAN terbaik pertama diraih buku berjudul Ekonomi Politik Jepang di Asia Tenggara: Dominasi dan Kontestasi Aktor-Aktor Domestik karya Faris Al-fadhat. 
 
Buku berjudul Pencegahan stunting pada balita melalui perbaikan gizi dan sanitasi: integrasi intervensi gizi spesifik dan sensitif karya Tria Astika Endah Permatasari mendapat peringkat pertama dalam subjek pustaka stunting. 
 
Dan subjek pemilihan umum terbaik pertama diraih buku berjudul Pembatasan Hak Pilih Warga Negara karya Khairul Fahmi.
 
Proses penilaian buku terbaik dilakukan selama bulan Juni hingga Agustus 2023. Juri yang dilibatkan berasal dari beragam latar belakang, mulai dari pakar, praktisi, akademisi serta perwakilan dari badan bahasa.
 
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengapresiasi para penulis yang telah menghasilkan bahan bacaan untuk masyarakat. Penghargaan ini juga merupakan pengakuan atas karya-karya penulis yang telah mempersembahkan tulisan-tulisan berkualitasnya.
 
"Kalau Anda mau mengenal dunia, bacalah. Kalau mau dikenal, menulislah," ungkapnya dalam Pekan Penghargaan Tahun 2023 yang diselenggarakan secara hybrid pada Kamis, (7/9/2023).
 
Dijelaskan, subjek pustaka yang mendapat penghargaan dipilih berdasarkan relevansinya dengan kebijakan pemerintah.
 
"Seperti saat ini tengah berlangsung KTT ASEAN, stunting masih menjadi perhatian kita karena menyangkut masalah pondasi SDM bangsa Indonesia. Saat ini kita tidak lepas dari transformasi digital, dan juga saat ini kita juga tahun ini kita sudah masuk tahun politik untuk pemilihan umum," jelasnya.
 
Kepala Perpusnas menyatakan bahwa Indonesia tidak boleh meratapi nasibnya yang sering dihakimi sebagai bangsa yang rendah dalam budaya membaca. Padahal Indonesia memiliki jumlah aksara terbesar di dunia, memiliki sejarah panjang sebagai keturunan dari nenek moyang yang gemar membaca. 
 
"Budaya membaca di Indonesia telah tinggi sejak dulu, dan ini tercermin dalam berbagai inisiatif seperti Kuda Pustaka, Perahu Pustaka, bahkan Motor Pustaka, yang menyebarkan buku-buku ke berbagai pelosok negeri, dikelilingi oleh antusiasme anak-anak yang ingin belajar," ungkapnya.
 
Namun, kondisi saat ini, lanjutnya, Indonesia masih mengalami kekurangan buku. "Satu buku ditunggu 90 orang, padahal standar UNESCO menyarankan setidaknya ada tiga buku yang tersedia untuk setiap individu setiap tahun," lanjutnya.
 
Pada kesempatan yang sama juga diserahkan Penghargaan Pelaksanaan SS KCKR Kategori Mitra Perpustakaan Nasional. Untuk kementerian/lembaga penghargaan diserahkan kepada Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdi kepada Masyarakat. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi RI - Garuda (Garba Rujukan Digital), dan Lembaga Sensor Film.
 
Sedangkan Penghargaan Pelaksanaan SS KCKR Kategori Mitra Perpustakaan Nasional&nbsp; untuk tokoh Masyarakat diserahkan kepada&nbsp; mendiang musisi Indonesia A. Riyanto.
 
Sementara itu, salah satu pemenang ketiga subjek pustaka pemilihan umum, Leonardus H. Simarmata, penulis buku Pemilukada: Optimalisasi Sentra Gakkumdu dan Peran Polri dalam Penyelenggaraan Pemilu yang Efektif dan Demokratis mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Perpusnas untuk penghargaan yang diterimanya.&nbsp;
 
"Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat di jelang Pemilu 2024 yang pelaksanaannya bulan November 2023 mendatang," ucapnya.
&nbsp;
Reporter: Wara Merdeka
Fotografer: Aji Anwar

Perpusnas Berikan Penghargaan untuk 24 Penulis Buku Terbaik 2023

Senayan, Jakarta - Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando memaparkan realisasi anggaran Perpusnas Tahun Anggaran (TA) 2023, dari total anggaran Rp 714,27 miliar, hingga 14 November 2023 realiasi anggarannya sudah mencapai 88,22 persen atau sebesar Rp 630,125 miliar.
 
Adapun realisasi program prioritas nasional sudah mencapai 91,04 persen atau sebesar Rp 335,235 miliar. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X DPR RI dengan Perpusnas pada Rabu, (15/11/2023).
 
"Meskipun target awal adalah 90%, namun demikian, anggaran yang tersisa akan dipercepat untuk mencapai target tersebut. Kami akan berusaha semaksimal mungkin akan merealisasikan sampai tanggal 15 Desember 2023." katanya.
 
Lebih lanjut, dia menjelaskan adapun realisasi program prioritas nasional sudah mencapai 91,04 persen atau sebesar Rp 335,235 miliar. 
 
Sedangkan progres program Dana Alokasi Khusus (DAK) subbidang perpustakaan Tahun 2023 dengan jumlah kontrak Rp 509,54 miliar atau 97,05 persen dan salur senilai Rp 392,607 miliar atau 74,78 persen dari pagu Rp 525 miliar.
 
"Memang daya serap masih 74 persen, tetapi rata-rata sudah masuk kontrak. Bukti fisik realisasi lapangan juga sudah mulai terlihat pembangunannya," jelasnya.
 
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi X Andreas Hugo Pareira mengatakan pelaksanaan pembangunan perpustakaan di daerah memang merupakan suatu kebanggaan, terutama di daerah-daerah dan menjadi suatu ikon baru di wilayah tersebut.
 
Namun, dirinya juga melihat bahwa dalam pelaksanaannya, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh kepala daerah ketika mengusulkan dan merencanakan pembangunan perpustakaan.
 
"Kami di Komisi X sangat berminat untuk mengetahui data lebih lanjut terkait kendala-kendala tersebut. Data ini sangat penting agar kami dapat memahami dengan lebih jelas di mana persoalan-persoalan tersebut muncul," ungkap legislator dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
 
Dengan data tersebut, lanjutnya, pihaknya bisa lebih fokus dalam memberikan bantuan dan mencari solusi untuk setiap kendala yang dihadapi. "Kami ingin memastikan bahwa pembangunan perpustakaan di setiap daerah berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi masyarakat," lanjutnya.
 
Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti bahwa meski telah banyak pembicaraan dan penekanan terkait literasi, namun output yang dihasilkan masih belum memenuhi harapan. 
 
Legislator Fraksi Partai Golongan Karya ini menginginkan agar anggaran yang dialokasikan untuk literasi dapat ditingkatkan setidaknya satu digit.
 
"Pada saat di rapat Banggar, saya sering mengingatkan tentang narasi pentingnya literasi. Ini bukan hanya di rapat, tetapi juga di berbagai kesempatan. Namun, belum ada perubahan signifikan. Kami berharap anggaran di tingkat nasional setidaknya dapat meningkat satu digit, yang sampai sekarang belum terpenuhi," tambahnya yang juga merupakan anggota Badan Anggaran (Banggar).
 
Pihaknya juga mendorong agar Perpusnas dapat melakukan evaluasi kinerja perpustakaan di daerah. Dia menyarankan untuk melibatkan pihak ketiga agar dapat memberikan gambaran yang lebih objektif dan komprehensif terkait dengan efektivitas investasi besar yang telah dilakukan.
 
"Saya berharap dapat dipertimbangkan pelibatan pihak ketiga dalam mengukur kinerja perpustakaan. Ini bisa menjadi bahan evaluasi yang lebih baik untuk memastikan bahwa investasi besar ini benar-benar mencapai tujuannya,"
 
Hal senada juga diungkapkan oleh Legislator Fraksi Partai Nasdem, Ratih Megasari Singkarru bahwa pentingnya investasi jangka panjang dalam pembangunan perpustakaan. 
 
Dia berharap agar kepala daerah di berbagai provinsi bisa menyadari bahwa pembangunan perpustakaan bukan hanya investasi fisik, tetapi juga investasi dalam literasi dan minat baca anak-anak.
 
"Kami selalu menyampaikan bahwa pembangunan perpustakaan itu adalah investasi jangka panjang. Ini bukan hanya soal fisik, tapi juga literasi dan minat baca anak-anak. Harapannya, kepala daerah dapat memahami hal ini," tegasnya.
 
Sedangkan Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah, menyoroti perlunya pengembangan alat ukur untuk menilai dampak bantuan Perpusnas di setiap daerah.
 
"Penting adanya alat ukur, misalnya indeks literasi, untuk melihat apakah bantuan dari PPerpusnas benar-benar meningkatkan literasi di daerah-daerah yang menerimanya. Jangan hanya fokus pada infrastruktur fisik, tapi juga optimalisasi pemanfaatan bantuan tersebut oleh masyarakat setempat," ujar Legislator Fraksi Partau Keadilan Sejahtera (PKS).
 
Selain itu, pihaknya mengusulkan agar kerjasama yang lebih erat dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan untuk menyediakan buku-buku bacaan anak berbahasa daerah dan mengoptimalkan literasi pada usia tertentu.
 
"Kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan perlu diperkuat agar distribusi buku berjalan lancar. Jangan hanya terfokus pada jumlah gedung perpustakaan, tapi pastikan juga kualitas bahan bacaan yang memadai," imbuhnya.
 
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf menyatakan bahwa anggaran Perpusnas yang hanya sekitar Ro 700 miliar merupakan jumlah yang terbatas dan tidak proporsional dengan peran serta Perpusnas dalam meningkatkan literasi di Indonesia.
 
"Harus kita akui bahwa Perpusnas memiliki anggaran yang minim, itu tidak lebih besar daripada APBD sebuah kabupaten kecil. Sehingga untuk mengakses permasalahan yang ada di Indonesia, tentu ini sangat kecil sekali," ungkapnya.
 
Legislator Fraksi Partai Demokrat ini juga menyampaikan pemikirannya mengenai masalah literasi di Indonesia. Menurutnya, pergeseran dari membaca dan menonton telah mempengaruhi kemampuan literasi terutama di kalangan anak-anak. Dia menyarankan agar Perpusnas fokus memberikan peningkatan literasi di daerah-daerah, di mana masalah literasi menjadi lebih nyata.
 
"Permasalahan literasi ini ternyata di dunia pendidikan juga sangat kurang sekali. Ada literasi dan numerasi yang saat ini sedang didorong, tetapi permasalahan terbesarnya adalah kurangnya penggerak dari Perpustakaan Nasional atau pustakawan," ungkapnya.
 
Dalam menjawab permasalahan tersebut, Dede Yusuf mengusulkan dua gagasan. Pertama, menarik pustakawan dari daerah-daerah ke pusat sebagai pegawai pemerintah pusat, dengan harapan dapat meningkatkan jumlah pustakawan dan mendukung peningkatan literasi. 
 
Kedua, Perpusnas perlu diubah menjadi Badan Literasi dan Perpustakaan Nasional dengan nomenklatur yang mencakup literasi digital, literasi buku, literasi membaca aksara, dan lain-lain.
 
"Saya berpikir, mungkin ke depan perlu kita pikirkan Perpusnas menjadi Badan Literasi dan Perpustakaan Nasional yang memiliki nomenklatur yang lebih luas. Sehingga tanggung jawab negara terhadap literasinya dapat diturunkan secara lebih efektif," pungkasnya.
 
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Panja Literasi Abdul Fikri Faqih menyerahkan Laporan Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan kepada Kepala Perpusnas. Komisi X DPR RI berharap agar laporan tersebut dapat ditindaklanjuti.
 
&nbsp;
 
Reporter: Wara Merdeka
 
Dokumentasi: Ahmad Kemal / Aditya Irfan

Realisasi Anggaran APBN TA 2023 Perpusnas Capai 88,2  Persen

Salemba, Jakartaâ€”Laporan Harta Kekayaan Negara secara elektronik (e-LHKPN) adalah sistem pelaporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh setiap penyelenggara negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan menggunakan elektronik, kini pelaporan harta kekayaan dapat menjadi lebih mudah, murah, dan bermanfaat.
LHKPN bertujuan untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih, sebagai upaya transparansi awal menjabat sebagai instrumen pengawasan dan akuntabilitas saat akhir menjabat. Peraturan LHKPN sesuai dengan peraturan KPK Nomor 7 tahun 2016.
Perpustakaan Nasional sebagai salah satu penyelenggara juga tidak luput dari pelaksanaan e-LHKPN. Sebanyak 63 pejabat dan penyelenggara negara di lingkungan Perpusnas mengikuti workshop penyampaian LHKPN melalui elektronik oleh KPK, Kamis, (31/5).
Pejabat dan penyelenggara negara yang mengikuti pengisian e-LHKPN meliputi pejabat eselon 1 dan 2, pejabat pembuat komitmen (PPK), pejabat pengadaan barang dan jasa, auditor, pejabat lelang (ULP), dan bendahara di tiap unit kerja.
Deni Setianto dari Kedeputian Bidang Pencegahan Direktorat PP LHKPN KPK mengatakan sistem pelaporan harta kekayaan sudah ada sejak jaman kekhalifan Umar bin Khattab r.aâ€”masa setelah Rasulullah saw wafat. Oleh karena itu, pelaporan LHKPN harus dimaknai sebagai upaya pencegahan agar jangan sampai ada penyelenggara pemerintahan yang terlibat ataupun terjerat perilaku korupsi.
â€œDari LHKPN publik pun bisa mengetahui berapa harta yang diperoleh selama seseorang menjabat. Tidak ada keragu-raguan ataupun prasangka yang timbul yang berujung fitnah,â€ imbuh Deni.
Deni menambahkan saat ini KPK sedang giat melakukan sejumlah terobosan untuk mencegah terjadinya korupsi. Pola korupsi seiring jaman kian canggih. Beragam cara dilakukan sejumlah oknum, bahkan bekerja sama untuk mengelabui agar praktek haram tersebut tidak terlihat aparat hukum. Semuanya bermula dari niat, pungkas Deni.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Â Â 
Â 
Â

Workshop e-LHKPN :  Cara Cegah Penyelenggara Negara Korupsi

Matraman, Jakarta&ndash;Pustakawan adalah profesi yang memadukan aktivitas ilmiah dan sikap profesionalisme. Di dalamnya mencakup aktivitas pelayanan, pengembangan sistem kepustakaan, dan pengembangan profesi. Pustakawan juga dituntut untuk memberikan pelayanan prima kepada pemustaka maupun masyarakat. Pelayanan prima adalah pelayanan yang melebihi ekspetasi.
&ldquo;Pustakawan harus profesional dan memiliki kompetensi personal. Harus seimbang,&rdquo; pesan Sekretaris Utama Perpusnas Dedi Junaedi mengawali sambutan Sarasehan Pustakawan Terampil di lingkungan Perpusnas di Balairung Hotel, Jakarta, Senin, (16/10). Pertemuan sarasehan ini adalah kali kedua setelah sebelumnya mengundang seluruh pustakawan ahli pada&nbsp; 27 April lalu di Jakarta. Sarasehan pustakawan diikuti oleh 65 pustakawan terampil, koordinator pustakawan, dan pustakawan ahli utama di lingkungan Perpustakaan Nasional.&nbsp; Para peserta diberi pembekalan seminar tentang Pelayanan Teknis Membuat Literatur Sekunder oleh Pustakawan Ahli Madya, Sri Mulyani dan Penyusunan Quick Reference oleh Pustakawan Ahli Muda, Arief Wicaksono.
Sebelumnya, pada kesempatan yang sama Sekretaris Utama Perpusnas memberikan penghargaan kepada pemenang Lomba Pemaknaan dan Implementasi UU No 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan. Ajang ini merupakan bentuk kompetensi pemahaman dari para pustakawan terhadap UU Perpustakaan.
&nbsp;
Reportase : Hartoyo Darmawan

Sarasehan Pustakawan Perpusnas : Kompetensi Menuju Pelayanan Prima

Lokasi: via Aplikasi Zoom
Kapasitas Ruangan: 100
Pemerintah mengeluarkan PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Salah satunya adalah pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Atas dasar itu, Perpusnas RI menyediakan Fasilitas Webinar untuk pemustaka, komunitas, organisasi profesi, dll. Untuk pemesanan fasilitas atau informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui tautan: Reservasi Fasilitas diÂ <a title="Ruang Webinar Perpusnas" href="https://agenda.perpusnas.go.id//detail/ruang/Webinar_Perpusnas" target="_blank" rel="noopener">sini</a>

Berita

Ruang Webinar Perpusnas RI

Pencarian

Berita Lainnya

Hikmah Ramadhan Dalam Mengimplementasikan Disiplin Diri dan Etos Kerja

Perpustakaan Daerah Kabupaten PPU Mainkan Peran Sentral Tingkatkan Literasi Masyarakat

Perpusnas Berikan Penghargaan untuk 24 Penulis Buku Terbaik 2023

Realisasi Anggaran APBN TA 2023 Perpusnas Capai 88,2 Persen

Workshop e-LHKPN : Cara Cegah Penyelenggara Negara Korupsi

Sarasehan Pustakawan Perpusnas : Kompetensi Menuju Pelayanan Prima