Jakartaâ€”Rapat Koordinasi Nasional Bidang Perpustakaan 2022 telah <a href="../news-detail.php?lang=id&amp;id=220329054431TxGF8YnZOK" target="_blank" rel="noopener">dibuka oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan</a> oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, di Ballroom Hotel Bidakara Jakarta pada Selasa, (29/3/2022) kemarin. Pada hari kedua ini, Rabu (30/3/2022), Rakornas memasuki acara inti, salah satunya yaitu diskusi panel yang menghadirkan lima narasumber sekaligus, yang khusus membahas masalah dan perkembangan perpustakaan di masing-masing kelompok perpustakaan.
Hendro Wicaksono, Analis Data dan Informasi, Ditjen Paud Dikdas Dikmen Kemdikbud, menyajikan materi bertema Pengembangan eLibrary Sebagai Strategi Keterlibatan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dalam Mewujudkan Ekosistem Digital Nasional Guna Mendukung Merdeka Belajar.
Dalam paparannya, Hendro menyampaikan bahwa perpustakaan adalah salah satu pusat interaksi sosial, lintas suku bangsa, agama, profesi dan lainnya. Dalam spesifikasi perpustakaan sekolah, bagian ini adalah bagian integral yang tak terpisahkan dari segala aktivitas pembelajaran sekolah.
"Keberadaan perpustakaan sekolah di sebuah sekolah menjadi sangat strategis, karena menjadi alternatif ruang publik yang menawarkan suasana berbeda, dari sekedar ngobrol, baca dan refreshing. Bahkan, perpustakaan dipakai siswa yang tak banyak berinteraksi dengan orang lain," bukanya.
Saat ini, menurut Hendro, koleksi perpustakaan sekolah masih konvensional, karena mudah dan murah diakses. Tapi, tantangan di perpustakaan sekolah kini cukup banyak. Yang paling utama adalah kompetensi pengelola perpustakaan sekolah yang rendah.
"Bisa gak, ekosistem digital nasional bisa membantu masalah perpustakaan sekolah?," tanyanya.
Karena menurut dia, ekosistem digital nasional harus bisa menyelesaikan masalah turunannya, yakni meningkatkan efektivitas dan efisiensi perpustakaan sekolah, membantu pengembangan koleksi, meningkatkan kualitas pengelolaan koleksi, membantu reservasi karya lokal dan membantu pengambilan keputusan.
Pembicara kedua adalah Mariyah, Ketua Umum Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia, dengan tema Transformasi Perpustakaan Perguruan Tinggi dalam Mendukung Kebijakan Kampus Merdeka-Merdeka Belajar. Mariyah menjelaskan, Merdeka Belajar-Kampus Merdeka adalah kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendorong mahasiswa menguasai berbagai dunia keilmuan dalam memasuki dunia kerja. Kampus merdeka memberi kebebasan kepada mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil.
"Di sini, karya-karya dosen maupun civitas akademika harus bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia maupun global," katanya.
Maka, Gerakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka harus memiliki perpustakaan yang memadai untuk menunjang segala kegiatan keilmuan itu. Dikatakannya, perpustakaan Perguruan tinggi harus dapat melakukan transformasi untuk menghasilkan lulusan yang mampu melakukan inovasi bagi banyak orang. Salah satunya adalah mengurangi koleksi konvensional, dan beralih ke koleksi digital yang kini lebih ramah pengguna.
"Bagi yang keterbatasan dana, Perpustakaan Nasional sudah menyediakan beribu-ribu e-book yang bisa kita akses untuk kebaikan bersama," sambungnya.
Hal ini terkorelasi dengan kondisi pandemi yang belum usai saat ini. Mariyah menyarankan agar semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan perpustakaan agar semakin tinggi memanfaatkan ruang digital yang kini banyak tersedia.
"Ruang maya sekarang sangat potensial, termasuk digital selfservice yang masuk dalam layanan yang harus ditransformasi. Penyediaan dokumen untuk riset secara daring, dan aktivasi laman situs perpustakaan sebagai pintu masuk perpustakaan virtual adalah kewajiban saat ini," katanya.
Jonner Hasugian, Ketua Forum Perpustakaan Digital Indonesia, juga tampil membawakan tema Transformasi Perpustakaan Digital Dalam Penyediaan Konten Open Access Sebagai Sumber Pengetahuan Masyarakatâ€ dalam sesi ini.
Jonner Hasugian tak menampik bahwa di tengah banyaknya seruan mengenai digitalisasi perpustakaan, masih banyak perpustakaan di Indonesia yang bahkan belum tersentuh teknologi. Tapi, perubahan adalah keharusan, meski itu berjalan pelan.
Perpustakaan digital dinilai memiliki banyak kelebihan, karena pengguna bisa melakukan remote access atau akses jarak jauh. Perpustakaan digital juga menawarkan akses tanpa batas (unlimited), multiuser atau satu sumber bisa diakses banyak orang, real time, dan kemudahan akses karena berjejaring.
"Dulu, harga penerbitan sangat tinggi sehingga harga dokumen menjadi mahal saat masuk perpustakaan. Tapi tren sekarang, sebuah dokumen bisa sampai ke peneliti atau periset tanpa harus melewati penerbitan. Inilah keunggulannya. Murah, simple," jelasnya.
Usman Asshiddiqi Qohara, Ketua Umum Forum Perpustakaan Umum Indonesia juga menjadi narasumber, membawakan tema Transformasi Perpustakaan Umum Berbasis Inklusi Sosial untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Dia mengatakan bahwa transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan suatu pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan.Â 
Katanya, dulu perpustakaan adalah pusatnya orang-orang pintar yang cenderung serius. Tapi image perpustakaan itu kini sudah berubah jauh, bahkan menjadi salah satu tempat rekreasi. Karena perpustakaan kini didirikan untuk menghasilkan pengetahuan, produktivitas, dan kemandirian.
Maka pada konteks perpustakaan berbasis inklusi sosial ini, Usman mengajak para pengelola perpustakaan agar bisa melakukan pelibatan masyarakat. "Masyarakat menjadi aspek penting, melakukan advokasi. Perpustakaan harus membantu masyarakat menghasilkan produk dan bisa mendapatkan informasi akses untuk menjualnya, terserap dan tersalurkan," katanya.
Hendro Subagyo sebagai Kepala Pusat Data dan Informasi BRIN menutup sesi ini dengan paparan Transformasi Layanan Perpustakaan Khusus dalam Mendukung Open Science dan Open Data. Menurut Hendro, hasil penelitian saat ini tak boleh hanya menyajikan hasil penelitiannya saja, tapi juga data dan langkah untuk mendapatkan hasil penelitian tersebut. Hal ini agar hasil penelitian itu bisa diikuti, dilakukan, dan dinikmati oleh siapapun.
*Tim Humas Perpustakaan Nasional

Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2022: Digitalisasi Perpustakaan di Indonesia Sudah Jadi Kebutuhan Mendesak

Â 
Salemba, Jakarta-Â Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando mengukuhkan Faoniah Djaohar Kasuba sebagai Bunda Baca Provinsi Maluku Utara periode 2020-2024, Rabu, (21/10). Kehadiran Bunda Baca di tengah masyarakat Maluku Utara diharapkan dapat menjadi panutan dan inspirasi dalam upaya membangun masyarakat yang sejahtera.
â€œBunda Baca memiliki jangkauan dan akses yang luas kepada masyarakat. Peran yang dimiliki Bunda Baca untuk meningkatkan kegemaran membaca di berbagai daerah begitu besar,â€ ungkap Syarif Bando. Meskipun dilakukan secara daring, pengukuhan Bunda Baca akan mendukung berbagai kegiatan literasi di Provinsi Maluku Utara berjalan semakin baik dan optimal.
Selain itu, Kepala Perpusnas juga mengajak untuk selalu bersinergi dalam mewujudkan program pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Syarif Bando mengapresiasi pemerintah Provinsi Maluku Utara yang memberikan perhatian besar dalam penyelenggaraaan perpustakaan dan pengembangan kegemaran budaya membaca. Â 
Menurut Syarif Bando tantangan terbesar yang dihadapi Bunda Baca dan pemerintah saat ini adalah penyediaan akses sehingga dapat menumbuhkan budaya baca masyarakat.
â€œPerpustakaan Nasional siap membantu pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam menyediakan berbagai fasilitas, seperti perpustaaan digital yang dapat disinergikan pemanfaatannya bersama pemerintah daerah untuk kebutuhan masyarakat,â€ imbuhnya.
Senada dengan pernyataan Kepala Perpusnas, Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba mengatakan pengukuhan bunda baca bukan hanya sebuah apresiasi dari Perpusnas namun juga sebuah amanah untuk terus mendorong perannya dalam mencerdakan kehidupan bangsa.
â€œKami siap melakukan kolaborasi dan sinergi dengan Perpustakaan Nasional ataupun semua pihak agar pembudayaan kegemaran membaca bisa tumbuh sehingga mampu meningkatkan indeks literasi nasional. Di samping itu, pemerintah Maluku Utara siap menyediakan perpustakaan yang representatif sebagai sumber informasi dan pengetahuan masyarakat, harapnya. Â 
Di akhir pengukuhan, Kepala Perpusnas menyerahkan stimulant berupa satu unit mobil perpustakaan keliling untuk pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Â 
Reportase: Eka Purniawati
Fotografer: Basma Sartika
Â 
Â 
Reportase: Eka Purniawati
Fotografer: Basma Sartika

Kepala Perpusnas Kukuhkan Bunda Baca Malut : Sinergi, Kolaborasi, Demi Perbaikan Indeks Literasi  Â 

Medan Merdeka Selatan, Jakarta-Tujuan negara didirikan bisa dicapai dengan pendidikan yang baik dan berkualitas. Selain pendidikan sekolah, cara lain mendapatkan akses pendidikan yang baik dan berkualitas adalah melalui perpustakaan. Di masa pandemi, perpustakaan justru menjadi primadona terutama bagi yang menjalankan aktifitasnya dari rumah.
Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, mengatakan hal bahwa tersebut pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi X DPR-RI yang digelar di Jakarta, pada Selasa, (23/6). Komisi X juga menyepakati bahwa Perpusnas harus membuat peta jalan agar target dari tiap program lebih terarah dan terukur.
â€œMana daerah-daerah yang memiliki infrastruktur belum memadai. Mana daerah yang masih minim akses internet. Ini harus dipetakan agar nantinya Perpusnas bisa bersinergi dengan kementerian/lembaga lain, misalnya Kominfo untuk penyediaan akses internet,â€ imbuh My Esti Wijayati, anggota Komisi X DPR-RI dihadapan peserta RDP.
Dalam kesempatan RDP tersebut, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) mengajukan usulan penambahan anggaran pada 2021 sebesar Rp252.566.276.500.
"Angka tersebut adalah kebutuhan untuk mengejar target pengembangan perpustakaan dan literasi yang terpotong akibat Covid-19 di 2020. Kami meyakini bahwa literasi memiliki kontribusi positif dalam menciptakan inovasi serta keterampilan kecakapan sosial," urai Kepala Perpusnas.
Pengembangan perpustakaan hingga ke daerah 3T (terdepan, terpencil, tertinggal) mendapatkan apresiasi dari anggota Komisi X DPR-RI, Desi Ratnasari. â€œSasaran pengembangan perpustakaan di daerah 3T saya rasa sangat tepat,â€ ujarnya.
Sementara itu, Putra Nababan, salah satu anggota Komisi X DPR-RI lainnya, menyarankan agar Perpusnas membuat program-program kegiatan berbasis virtual atau online mengikuti perkembangan zaman.
"Perpusnas jangan lagi berpikir sebagai carrier atau pembawa informasi, tetapi harus berani berpikir sebagai supplier atau pemasok kebutuhan informasi melalui bahan bacaan," pesan Putra Nababan.
Kemegahan gedung baru fasilitas layanan perpustakaan dianggap sebagai simbol kebangkitan budaya literasi di Indonesia. Namun, kemegahan tersebut harus dibarengi dengan keseriusan dan dukungan dari Perpusnas dan perpustakaan di tiap daerah dalam menggalakkan literasi.
â€œPerpusnas dan perpusda harus menjadi katalisator dalam membangun budaya literasi dan menjadikannya sebagai life style di era new normal demi mencapai cita-cita bangsa, yakni menciotakan SDM yang unggul,â€ terang Illiza Saâ€™adudin.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Perpusnas juga memaparkan sejumlah capaian positif yang diraih Perpusnas. Yang pertama, terjadi kenaikan angka indeks membaca dari semula 52,92 pada 2018 menjadi 53,84 pada 2019. Kedua peningkatan signifikan penyerahan karya cetak dan karya rekam (KCKR), jika sebelumnya hanya 68.824 (142.660 eksemplar) pada 2018, mengalami lonjakan menjadi 324.021 (396.198 eksemplar) pada 2019.
"Kami menerapkan strategi untuk tidak memberikan nomor ISBN baru kepada penerbit jika belum menyerahkan hasil terbitannya kepada Perpusnas," urai Syarif Bando.
Dan capaian positif lainnya adalah tingkat kepuasan pemustaka dari 4,0 naik menjadi 4,39. Sedangkan angka kunjungan yang semula 5.986.466 pada 2018, melonjak menjadi 9.793.174 pada 2019.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Hartoyo Darmawan

RDP dengan Komisi X DPR-RI :  Perpusnas Raih Catatan Positif Di Tengah Pandemi  Â 

Salemba, Jakarta - Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) bersama dengan Ombudsman RI melakukan monitoring terkait layanan Perpusnas dan ISBN sebagai upaya peningkatan pelayanan kepustakaan di Perpusnas.
Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Mariana Ginting beserta jajarannya menerima secara langsung kunjungan dari Ombudsman RI untuk mendapatkan informasi terkait pengajuan ISBN dan ISMN serta inovasi pada layanan kepustakaan.
&ldquo;Kami mengucapkan terima kasih atas kedatangan tim Ombudsman RI ke Perpusnas. Kami ingin meminta saran mengenai bagaimana seharusnya kami para pelayan publik memperbaiki kekurangan kami. Kami terbuka atas kritikan dan masukan,&rdquo; ujarnya.
Deputi Mariana Ginting menyampaikan Perpusnas mendapatkan penghargaan dari Ombudsman RI pada Desember 2023. Perpusnas mendapatkan predikat opini kualitas tinggi. Perpusnas masuk dalam zona hijau dengan nilai 85,17 dan menempatkannya di peringkat enam di tingkat lembaga.
&ldquo;Pada tahun lalu, kami mendapatkan peringkat 2, namun pada bulan kemarin kami mendapatkan peringkat 6 yang mungkin terjadi atas kekurangan kami disini,&rdquo; ungkapnya.
Keasistenan Rekomendasi dan Monitoring Ombudsman RI Ratna Sari Dewi mengatakan Perpusnas yang sebelumnya telah berhasil meraih penghargaan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2023 memerlukan peningkatan kinerja dan inovasi untuk mengatasi beberapa faktor yang memerlukan perhatian lebih lanjut.&nbsp;
&nbsp;
&ldquo;Dari sisi teknis tidak ada masukan, baik dari maklumat, kemudian dari sisi keterbukaan biaya dan informasi sudah cukup baik karena kualitasnya sudah cukup tinggi. Namun, ada hal-hal lain yang dapat ditingkatkan terkait dengan inovasi dan percepatan pelayanan,&rdquo; katanya.
Dia menyampaikan tujuan kedatangannya ke Perpusnas untuk mengetahui layanan ISBN dan mengedukasi masyarakat jika ada potensi pelaporan akan menjadi masukan Ombudsman.
&ldquo;Tujuan kami melakukan monitoring pelayanan ISBN dengan melihat secara langsung bagaimana alur dan mekanisme proses mendapatkan ISBN,&rdquo; tuturnya.
Kepala Pusat Bibliografi Perpusnas Suharyanto menyatakan bahwa pengajuan ISBN telah melangkah ke arah digital sejak tahun 2018. Meskipun sudah tidak menerima pengajuan ISBN secara luring, namun Perpusnas masih menerima konsultasi terkait ISBN secara luring.&nbsp;
Dia menyampaikan bahwa Indonesia tidak sedang mengalami krisis ISBN tetapi Perpusnas sedang menata kembali proses pemberian ISBN agar dapat dialokasikan kepada target yang lebih tepat.
&ldquo;Sepanjang 1986 hingga 2010, pelayanan ISBN masih dilakukan secara luring, lalu pada tahun 2012 kita sudah mencoba untuk melakukan secara hibrida, lalu pada tahun 2018 adanya peraturan dari Kepala Direktorat Deposit bahwa layanan ISBN secara penuh dilakukan melalui daring,&rdquo; ujarnya.
Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa Perpusnas memiliki kesiapan yang sangat baik ketika menghadapi masa pandemi di tahun 2020 dan 2021. Hal ini membuahkan hasil berupa Penghargaan Pelayanan Publik dari Kemenpan-RB, yakni 99 Inovasi Pelayanan Terbaik di Indonesia.
Sementara itu, Kepala Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara (Pujasintara) Perpusnas Agus Sutoyo menjelaskan mengenai koleksi-koleksi naskah kuno dan surat kabar langka yang ada di Perpusnas.
&ldquo;Saat ini layanan surat kabar langka berada di Salemba, surat kabar langka tidak dapat dipindahkan ke Perpusnas di Merdeka Selatan karena kondisi fisiknya memang sudah tidak memungkinkan untuk dipindah-pindahkan,&rdquo; jelasnya
Kepala Pujasintara menerangkan bahwa Perpusnas memiliki layanan &lsquo;Tanya Pustakawan&rsquo; sebagai jasa penyedia informasi dan konsultasi terkait kepustakaan dan kelembagaan Perpusnas. &ldquo;Jasa layanan ini akan terus berinovasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada publik,&rdquo; terangnya.
Selain itu, Perpusnas menyediakan pembuatan kartu anggota SAKTI (Satu Kartu Terintegrasi) secara daring maupun luring. Dia mengatakan antusiasme publik terhadap keanggotaan Perpusnas juga cukup besar.&nbsp;
&ldquo;Kuota 600 kartu yang disediakan itu cepat sekali habis, biasanya sebelum jam 5 sore itu sudah habis, tetapi bisa diambil esoknya jika sudah mendaftar sebelumnya. Kartu SAKTI ini dapat terintegrasi dengan seluruh kabupaten dan kota di Indonesia,&rdquo; pungkasnya.
&nbsp;
Reporter: Veronica / Wara Merdeka
Dokumentasi: Andri TK / Aditya Irfan
&nbsp;

Ombudsman RI Lakukan Monitoring Layanan ISBN dan Kepustakaan Perpusnas

<span style="font-size: 12pt; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: bold; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Badung, Bali -<span style="font-size: 12pt; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Peningkatan kompetensi pustakawan penting digalakkan agar senantiasa berkembang mengikuti perkembangan zaman. Terlebih lagi pustakawan bertugas menyalurkan pengetahuan kepada masyarakat. Untuk itu, menguasai teknologi terutama <span style="font-size: 12pt; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: italic; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">artificial intelligence (AI) <span style="font-size: 12pt; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">atau kecerdasan buatan merupakan suatu keharusan.&nbsp;
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Seperti itu sabda Guru Besar Manajemen FEB Universitas Udayana I Wayan Gede Supartha dalam Rakerpus XXV dan Seminar Ilmiah Nasional Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) di Hotel Four Points, Badung, Bali pada Senin (8/7/2024).&nbsp;
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Pertanyaannya, apakah atasan mewajibkan pegawainya untuk mengukuti peningkatan kompetensi setiap tahun? Bagusnya setiap tahun ada anggaran untuk itu dan untuk hak kekayaan intelektual,&rdquo; tegasnya.&nbsp;
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Ia melanjutkan, berdasarkan data LSP Pustakawan 2020-2022, jumlah penerima sertifikat kompetensi di tahun 2022 mencapai 1.249 pustakawan, artinya meningkat drastis dibandingkan 311 pustakawan di tahun 2020. &ldquo;Kenaikan ini menunjukkan kesadaran pustakawan untuk mengembangkan diri, meskipun masih banyak yang memilih unit kompetensi di luar lingkup teknologi informasi dan komunikasi,&rdquo; jelasnya.&nbsp;
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Menyeimbangi era digital, ia mengutarakan bahwa salah satu kompetensi yang mesti dikuasai pustakawan adalah kecerdasan buatan, yang meliputi pembelajaran, penalaran, pemecahan masalah, persepsi, dan bahasa.&nbsp;
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Tantangan dalam mengadopsi kecerdasan buatan yaitu kecenderungan malas untuk mendalami berbagai hal. Bagaimana jika di perpustakaan? Masih banyak orang berkunjung ke perpustakaan? Saya katakan masih namun kebanyakan melalui layanan digital, jadi tidak harus berkunjung ke perpustakaan,&rdquo; sambungnya.&nbsp;
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Ia juga menjabarkan tantangan lainnya yaitu ketersediaan sumber daya yang terbatas, kebutuhan akan pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan, dan kekhawatiran privasi dan etika.&nbsp;
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Sependapat, Dosen Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia Fuad Gani ikut bersuara mengenai beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam memahami dan memanfaatkan kecerdasan buatan. Antara lain luaran yang bias, misinformasi dan disinformasi, interaksi toksik, serta risiko privasi.
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Pustakawan harus memahami teks dan konteks yang diberikan oleh AI, karena kecerdasan buatan tidak selalu benar dan mengandung bias agama, contohnya bias agama hindu,&rdquo; ungkapnya.&nbsp;
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Menurutnya, pustakawan berperan penting dalam mengatasi dan memitigasi dampak negatif kecerdasan buatan dengan mempromosikan literasi digital, mengkurasi sumber daya yang andal, mengadvokasi kecerdasan buatan yang etis, menawarkan pelatihan dan lokakarya, berkolaborasi dengan ahli teknologi, serta menciptakan ruang daring yang aman.&nbsp;
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Dalam aspek hukum, pustakawan juga perlu memahami peraturan dan kebijakan terkait manajemen informasi, hak cipta, hak privasi, serta kewajiban penyimpanan dan penghapusan data,&rdquo; tuturnya.&nbsp;
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Dengan demikian, Fuad yakini pustakawan dapat menggunakan kecerdasan buatan dalam layanan perpustakaan secara etis, legal, dan menghormati hak-hak individu. &ldquo;Ini pasti akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan perpustakaan dalam jangka panjang,&rdquo; tukasnya.&nbsp;
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Turut serta memaparkan materi, Ketua Asosiasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Islam (APPTIS) Labibah Zain menyoroti peran penting perpustakaan dalam menyediakan solusi bagi masyarakat.&nbsp;
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Perpustakaan itu bukan lagi asesoris tapi solusi dari permasalahan masyarakat sekitar. Jadi perpustakaan kita ini sudah menjawab masyarakat atau belum? Kalau tutup dan tidak banyak yang protes berarti keberadaan perpustakaan itu belum solutif,&rdquo; lugasnya.&nbsp;
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Paradigma demikian yang baginya harus digiring untuk memperbarui kurikulum perpustakaan madrasah yang beragam. Ia menghubungkan dengan tantangan alumni ilmu perpustakaan, yakni kemampuan untuk mengelola perpustakaan di mana pun mereka ditempatkan.&nbsp;
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Di PTKIN, terdapat 29 program studi ilmu perpustakaan dengan kekhasan pada kajian keislaman dan budaya lokal, ini jadi tantangan bagaimana calon pustakawan bisa menghidupkan perpustakaan yang masih berkembang,&rdquo; pungkasnya.&nbsp;
&nbsp;
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: bold; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Reporter: Alditta Khoirun Nisa
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: bold; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Dokumentasi: Prakas Agrestian / Kemal Ahmad&nbsp;
&nbsp;
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: bold; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&nbsp;

Penguasaan AI Jadi Kunci Pustakawan Meningkatkan Kompetensi di Era Digital

Satu Data Digital Naskah Nusantara dari Perspektif Tarmizi Hamid, Pendiri Lembaga Rumoh Manuskrip Aceh. 
Jakarta - Tarmizi Hamid, Pria Kelahiran Sigli Aceh 55 tahun silam ini menjadi salah satu pembicara pada Webinar Nasional Satu Naskah Nusantara yang diselenggarakan Perpustakan Nasional RI pada Kamis (4/3). Latar belakangnya sebetulnya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Pertanian. Namun, kecintaannya pada naskah-naskah kuno Aceh mendorongnya untuk mengoleksi naskah tersebut dan kemudian mendirikan Lembaga Rumoh Manuskrip Aceh.
Sebagai orang yang turun langsung dalam pelestarian naskah kuno, baginya ada dya masalah dan tantangan dalam pelestarian naskah kuno. Masalah pertama adalah banyaknya naskah yang dijual ke luar negeri dan masalah kedua adalah mahalnya biaya pelestarian. â€œkita pun harus secara jujur Â (mengakui bahwa) jual beli dan Â berpindah tangannya (naskah kuno) keluar negeri ini sangat luar biasa. Saya prihatin dengan hal ini dan berpikir bagaimana dengan tenaga sendiri dan materi dibantu oleh keluarga mencoba untuk menyelamatkan naskah yang ada di luar negeri. Selain itu Kami juga memiliki batas kemampuan yang terbatas dalam melakukan pelestarian,â€ ujarnya.
Di Aceh sendiri, pada 2017, teridentifikasi ada 4.441 naskah dari 19 pemilik.. Dari keseluruhan naskah tersebut, baru 1.575 (35,4%) naskah yang sudah didigitasi dan 1.542 (34,7%) naskah yang sudah direstorasi.
482 dari 4.441 naskah kuno di Aceh adalah milik Tarmizi dan lembaganya. Tarmizi mengatakan bahwa koleksi naskah kuno yang ada di tempatnya tidak pernah dipinjamkan dan didigitisasi pihak luar negeri. Tarmizi memberi alasan sederhana. â€œKarena saya takut keaslian isi yang terkandung di dalam naskah kuno tersebut disalah artikan,â€ ucapnya. Â Isi dari naskah kuno terdiri dari berbagai Bahasa, seperti bahasa Aceh, Arab, dan Melayu. Isi naskah tentunya juga berhubungan dengan konteks kebudayaan lokal asal naskah, sehingga baginya sangat perlu melibatkan orang dari daerah asal naskah kuno tersebut. â€œ (Saya khawatir) nanti setelah diartikan akan menghasilkan publikasi atau kajian yang menyimpang dari kebudayaan nusantara kita, kalau tidak dilibatkan orang daerah sendiri," tambahnya.
Rumoh Manuskrip Aceh sendiri telah melakukan digitisasi terhadap koleksinya, namun hal itu belum dilakukan terhadap semua koleksinya.
Lembaga Rumoh Manuskrip Aceh adalah Lembaga non profit yang terbuka untuk umum. Utamanya Lembaga ini terbuka untuk pelajar dan mahasiswa yang ingin mempelajari kandungan dari naskah kuno. Lembaga ini dibentuk pada tahun 2009 karena keprihatinan Tarmizi setelah melihat banyak manuskrip Aceh berada di luar negeri. Dalam menjalankan kegiatannya, Lembaga ini bekerja sama dengan Museum Aceh/Dinas Budaya dan Pariwisata Aceh, Masyarakat Pernaskahan Nusantara yang ada di Aceh, dan Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat. Â 
Tema koleksi naskah yang ada di lembaganya terdiri dari Alquran/ Hadist, Â bahasa/sastra, tasawuf, adat budaya, farmasi, sejarah, ilmu umum, fikih, dan hukum keagamaan. â€œDi Museum Madinah ada dua AlquranÂ  Naskah kuno Aceh dari abad ke-17 dan 18 lengkap 30 juz yang diletakkan di sana Jadi mungkin ini adalah wakaf yang pertama dari dari Indonesia terkait naskah kuno,â€ ujar Tarmizi bersemangat.
Lembaga Rumoh Manuskrip Aceh juga melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang dilakukan secara individu atau kerja sama. Kegiatan itu meliputi (1) restorasi, (2) edukasi berupa praktikum naskah/ magang mahasiswa, diskusi, dan penelitian, (3) kegiatan bedah manuskrip, (4) pameran, (5) publikasi, Â (6) preservasi, dan (7) katalogisasi. â€œSebelum ada wabah ini hampir setiap minggu kita ada diskusi. Kemudian ada penelitian, para mahasiswa S3 terutama dari Malaysia dan Brunei Darussalam banyak yang pernah melakukan penelitian di tempat kita di Banda Aceh. Alhamdulillah kita masih mampu memberikan yang terbaik bagi orang untuk menuntut ilmu, inilah suatu ibadah bagi kita sendiri," katanya.Â 
Menurutnya usaha pelestarian Naskah Kuno ini sudah sepatutnya dilaksanakan dengan koordinasi Â dan sinergi yang baik dari semua pihak yang berkepentingan. Karenanya, ia sangat mengapresiasi kegiatan Webinar Satu Data Digital Naskah Nusantara ini sebagai Langkah awal dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pelestarian naskah.
Digitasisasi untuk menghasilkan satu data digital naskah nusantara juga ia harapkan dapat dimanfaatkan semua pihak untuk memahami kandungan ilmu di dalamnya. Â â€œApresiasi saya persembahkan kepada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang membuka ruang untuk diskusi pernaskahan nusantara yang bisa kita persembahkan kepada generasi ini, bahwasanya Indonesia adalah negara yang kaya dengan khazanah kebudayaan dan sumber sejarah yang tidak dimiliki negara lain, sehingga dapat digunakan sebagai ilmu pengetahuan untuk sekarang maupun yang akan datang,â€ tutupnya.
Keseluruhan kegiatan Webinar Satu Data Digital Naskah Nusantara dapat disaksikan melalui tautan youtube di bawah ini. Hadir sebagai pembicara adalah:
<ol>
<li>Muhammad Syarif Bando, Kepala Perpustakaan Nasional RI,.</li>
<li>Dra Ofy Sofiana, M.Si, Deputi Bidang Pengembangan Bahan Perpustakaan dan Jasa Informasi</li>
<li>Munawar Holil, Ketua Umum Masyarakat Pernaskahan Nusantara (MANASSA)</li>
<li>A.G.N. Ari Dwipayana, Koordinator Staf Khusus Presiden RI dan Ketua Yayasan Puri Kauhan Ubud, Bali</li>
<li>Utami Budi Rahayu Hariyadi, Kepala UPT Perpustakaan Universitas Indonesia</li>
<li>John Paterson, Ketua Yayasan Sastra Lestari (YASRI)</li>
<li>Erick Henriana, M.Si. Kepala UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa Barat yang mewakili Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat</li>
<li>Tarmizi Abdul Hamid, Direktur Lembaga Rumoh Manuskrip Aceh.</li>
</ol>
Reportase: Radhitya Purnama
<iframe title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/T2mGQAZvukI" width="720" height="400" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>
Â

Satu Data Digital Naskah Nusantara dari Perspektif Tarmizi Hamid, Kolektor Naskah Kuno dari Aceh.

Lokasi: via Aplikasi Zoom
Kapasitas Ruangan: 100
Pemerintah mengeluarkan PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Salah satunya adalah pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Atas dasar itu, Perpusnas RI menyediakan Fasilitas Webinar untuk pemustaka, komunitas, organisasi profesi, dll. Untuk pemesanan fasilitas atau informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui tautan: Reservasi Fasilitas diÂ <a title="Ruang Webinar Perpusnas" href="https://agenda.perpusnas.go.id//detail/ruang/Webinar_Perpusnas" target="_blank" rel="noopener">sini</a>

Berita

Ruang Webinar Perpusnas RI

Pencarian

Berita Lainnya

Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2022: Digitalisasi Perpustakaan di Indonesia Sudah Jadi Kebutuhan Mendesak

Kepala Perpusnas Kukuhkan Bunda Baca Malut : Sinergi, Kolaborasi, Demi Perbaikan Indeks Literasi Â

RDP dengan Komisi X DPR-RI : Perpusnas Raih Catatan Positif Di Tengah Pandemi Â

Ombudsman RI Lakukan Monitoring Layanan ISBN dan Kepustakaan Perpusnas

Penguasaan AI Jadi Kunci Pustakawan Meningkatkan Kompetensi di Era Digital

Satu Data Digital Naskah Nusantara dari Perspektif Tarmizi Hamid, Kolektor Naskah Kuno dari Aceh.