Jakarta, - Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) menjadi tempat diselenggarakannya bedah buku tentang sosok Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Periode 2019-2024, Muhadjir Effendy. Kedua buku bertajuk Merawat Matahari dan Manusia Limited Edition tersebut merupakan karya Penulis Pradana Boy dan Nasrullah.
&nbsp;
Kepala Perpusnas yang baru saja dilantik 7 Januari 2025 lalu, Aminudin Aziz menyambut baik kegiatan ini. Kegiatan bedah buku dinilai selaras dengan program Perpusnas dalam peningkatan budaya baca dan kecakapan literasi masyarakat. &ldquo;Bedah buku seperti ini menjadi kegiatan yang menunjukkan budaya membaca dan berpikir kritis melalui membaca&rdquo;, ungkapnya pada Senin, (13/1/2024).
&nbsp;
Kepala Perpusnas juga mengatakan akan terus mengupayakan perbaikan dan peningkatan fasilitas yang ada di Gedung Layanan Perpusnas Medan Merdeka Selatan agar terus dapat dimanfaatkan oleh para pengunjungnya.
&nbsp;
Bedah buku yang dilakukan di Perpusnas diharapkan dapat memberikan khasanah baru dalam upaya mengajak masyarakat membaca. Berbagai komunitas maupun kelompok masyarakat bisa menjadikan Perpusnas sebagai ruang bersama untuk melakukan kegiatan umum yang terbuka bagi masyarakat, seperti contohnya bedah buku.
&nbsp;
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Para tokoh yang hadir dalam kegiatan ini antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Periode 2019-2024, Muhadjir Effendy,&nbsp; tokoh Muhammadiyah, Dien Syamsuddin, dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Muti, dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Basuki Hadi Mulya.
&nbsp;
Reporter: Eka Purniawati Fotografer: Andri Tri Kurnia

Bedah Buku Sosok Muhadjir Effendy Digelar di Perpusnas

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menerima kunjungan Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura Yerry F. Dien beserta Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jayapura Ted J. Mokay dan jajaran yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan lantai 5 Gedung Fasilitas Layanan Perpusnasm Jalan Medan Merdeka Selatan No. 11 pada hari Rabu (28/11). Provinsi Papua yang juga pada tahun 2020 nanti menjadi tuan rumah penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) terus berbenah terutama penyediaan gedung olahraga dan fasilitas umum lainnya tidak terkecuali perpustakaan. Yerry menyampaikan untuk menunjang suksesnya PON 2020 maka perpustakaan diharapkan dapat hadir di seluruh lapisan masyarakat. â€œKami juga mengharapkan adanya Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) karena sangat dibutuhkan masyarakat dan gedung perpustakaan masyarakat yang representatif untuk dapat melayani masyarakat dengan lebih baik,â€ terang Yerry.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando dalam kesempatan tersebut menyampaikan sangat peduli terhadap Provinsi Papua dan telah menyampaikan ke Komisi X DPR RI terkait pembangunan perpustakaan di Bumi Cenderawasiih tersebut. â€œMohon disiapkan proposal untuk pengajuan pembangunan gedung perpustakaan yang akan dibahas melalui tim seleksi untuk pengadaan tahun 2020 nanti,â€ jelas Syarif. Kepala Perpusnas juga mengharapkan tahun depan Kabupaten Jayapura dapat menyelenggarakan Rapat Koordinasi Perpustakaan dengan mengundang seluruh Dinas Perpustakaan di Indonesia untuk memaparkan program kerja perpustakaan. Syarif menjelaskan bahwa saat ini perpustakaan tidak lagi sekedar menjadi tempat jejeran buku-buku yang menunggu pengunjung tetapi perpustakaan harus turun ke masyarakat dengan membentuk kelompok-kelompok ekonomi dan perpustakaan menyediakan buku-buku terapan dan tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Woro Titi Haryanti menambahkan di Provinsi Papua ada beberapa kabupaten dan kota yang mengusulkan pembangunan gedung maupun koleksi ataupun sarana dan prasarana perpustakaan untuk tahun 2019 nanti. â€œSaat ini pengajuan untuk bantuan pembangaunan gedung untuk tahun 2019 sudah ditutup namun tidak menutup kemungkinan bisa diajukan untuk tahun 2020 nanti, sehingga berpulang ke Kabupaten Jayapura apa yang menjadi kebutuhan disana. Sekedar informasi untuk pengajuan pembangunan gedung harus dipastikan Dinas Perpustakaan telah memiliki lahan sendiri dan juga menyiapkan DED nya,â€ jelas Woro. Dinas Perpustakaan Kabupaten Jayapura juga diharapkan memiliki buku-buku mengenai daerahnya serta buku-buku terapan. Terkait Mobil Perpustakaan Keliling, Kabupaten Jayapura juga harus menyiapkan biaya operasional karena sangat diperlukan untuk kelancaran dalam menjangkau pelosok maupun sekolah-sekolah.
Menurut UU 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan yang disebutkan pada pasal 22 bahwa pemerintah, pemerintah provinsi,Â  kabupaten/kota, kecamatan, desa wajib menyelenggarakan perpustakaan umum. Pasal 23 menyebutkan tentang Perpustakaan Sekolah, Pasal 24 tentang Perguruan tinggi, Pasal 25 tentang Perpustakaan khusus. Dimana pada pasal 48, 49, 50, 51 dijelaskan tentang pembudayaan kegemaran membaca. â€œOleh karena itu penting untuk menganggarkan sosialisasi kegiatan Gemar membaca terutama buku-buku terapan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan,â€ ujar Syarif. Woro juga menimpali perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah tempat untuk merubah mindset masyarakat yaitu perpustakaan saat ini adalah tempat untuk belajar, tempat untuk berketrampilan, dan tempat berbagi pengalaman dan beraktivitas masyarakat. Pada akhir acara Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando secara simbolis menyerahkan bantuan Mobil Perpustakaan Nasional kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura Yerry F. Dien untuk dimanfaatkan sesuai kebutuhan masyarakat di Kabupaten Jayapura.
Â 
Reportase : Arwan Subakti

Perpustakaan Siap Sediakan Buku-Buku Terapan dan Sesuai Kebutuhan Masyarakat

Jakarta â€“ Pencapaian Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI pada Anugerah Meritoraksi Tahun 2021 yang masuk ke dalam kategori Baik di tingkat Kementerian/Lembaga tidak lantas membuat Perpusnas berpuas diri.
Hal tersebut sejalan dengan semangat Reformasi Birokrasi dan mendukung visi pemerintah dalam mewujudkan â€œSDM Unggul Indonesia Majuâ€, sehingga pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN) berbasis sistem merit harus dikembangkan.
Sistem merit adalah pelaksanaan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil serta wajar tanpa adanya diskriminasi. Seorang pegawai dengan kompetensi dan kinerja yang tinggi tentu akan mendapatkan kesempatan untuk berkembang menjadi lebih baik.
Adapun penilaian mandiri terkait penerapan sistem merit yang berpedoman pada PermenPANRB No. 40 Tahun 2018 dan PerkaKASN No. 9 Tahun 2019 meliputi delapan aspek. Diantaranya perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karir, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan, disiplin, perlindungan dan pelayanan, dan sistem informasi.
Disampaikan oleh Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, pada kegiatan Sosialisasi Percepatan Penerapan Sistem Merit yang diselenggarakan secara virtual, pada Jumat (10/12/2021) bahwa Perpusnas membutuhkan pencerahan dan rekomendasi agar penerapan sistem merit dapat terlaksana secara maksimal.
â€œPencerahan dan rekomendasi dibutuhkan agar penerapan sistem merit di Perpustakaan Nasional bisa memperoleh pandangan yang lebih luas untuk merumuskan kebijakan tentang sistem merit dan manajemen talenta, sehingga hasil penerapannya bisa lebih maksimal,â€ ungkap Syarif Bando.
Komisioner KASN, Mustari Irawan, menjelaskan Perpusnas memiliki dua aspek penilaian yang masih relatif rendah, yakni pengembangan karir serta promosi dan mutasi. Pada kesempatan ini, Mustari memberikan rekomendasi terkait kedua aspek tersebut dengan harapan ke depan Perpusnas mampu menjadi lebih baik lagi setelah melakukan perbaikan.
Pada aspek pengembangan karir terdapat tujuh rekomendasi perbaikan yang diberikan, beberapa diantaranya melaksanakan asesmen kompetensi terhadap pegawai yang belum pernah dilakukan asesmen, memulai pembangunan talent pool dan rencana suksesi, serta melaksanakan analisis kesenjangan kompetens, kualifikasi, dan kinerja terhadap seluruh pegawai.
Selanjutnya untuk aspek promosi dan mutasi ada tiga rekomendasi perbaikan yang diberikan, antara lain menyusun kebijakan internal tentang pola karir di lingkungan Perpusnas, menyempurnakan kebijakan internal tentang manajemen talenta, dan melaksanakan promosi dan mutasi di level Jabatan Administrasi dan Fungsional berdasarkan hasil asesmen kompetensi dan penilaian kinerja.
â€œKetika rekomendasi perbaikan ini ditindaklanjuti maka harapannya bisa membangun sistem merit dari yang baik menjadi lebih baik dan kelak mempunyai ASN yang sangat berkualitas. Sistem harus dibuat sedemikian rupa agar bisa mencetak SDM yang dibutuhkan. Mari bawa Perputakaan Nasional lebih advance lagi,â€ tutur Mustari.
Reporter: Basma Sartika

Perpusnas Percepat Penerapan Sistem Merit

Salemba, Jakarta â€“ Pemerintah Kota Baubau berencana membangun gedung perpustakaan. Gedung perpustakaan ini dinilai penting untuk menyediakan bahan bacaan bagi warga Baubau dan sekitarnya.
Demikian disampaikan Asisten III Pemerintah Kota Baubau, Sitti Munawar dalam kunjungannya ke Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Kamis (21/4/2022).
"Pemkot Baubau telah siap menyediakan lahan untuk membangun perpustakaan. Apalagi di Kota Baubau ini jumlah kampusnya banyak, sehingga dengan adanya perpustakaan ini sangat dibutuhkan," ungkap Sitti.
Sitti berharap, Kota Baubau dapat menjadi kota literasi dengan memiliki fasilitas yang memadai. Pemkot setempatpun memberikan dukungannya untuk pengelolaan perpustakaan melalui penambahan anggaran untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
Sekretaris Dinas Bappeda Kota Baubau, Dahrul Dahlan menjelaskan Kota Baubau merupakan wilayah kepulauan, dengan adanya rencana pembangunan perpustakaan dapat mengakomodasi kebutuhan dari Kabupaten/Kota lain.
"Saat ini kami pun tengah melakukan pemetaan potensi, unuk menyiapkan perpustakaan kelurahan dengan berbasis wilayah," jelasnya.
Dikatakan, perpustakaan di tingkat kelurahan tersebut berisi bahan bacaan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya, masyarakat pertanian maka disediakan buku terkait pertanian, begitu juga ketika di suatu wilayah banyak masyarakat yang menjadi nelayan maka buku yang ada mengenai perikanan hingga pengolahan ikan.
Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Baubau, Asmahani menyampaikan jika pembangunan perpustakaan direncanakan akan dibangun di pusat Kota Baubau, menggunakan gedung yang sebelumnya dipakai untuk Kantor DPRD Kota Baubau.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando mengaku, banyak orang yang mengganggap perpustakaan tidak penting.
Maka, saat ini paradigma perpustakaan telah berubah. Perpustakaan tidak lagi bicara tentang katalogisasi dan klasifikasi, tetapi 70 persen peran perpustakaan sebagai transfer pengetahuan.
"Kami titipkan perpustakaan kepada pemerintah daerah setempat, kalau tidak ini akan menjadi masalah. Karena pemahaman literasi tidak hanya sebatas baca tulis, melain dengan literasi dapat menghasilkan produk dan jasa," ungkapnya.
Dicontohkan, pohon kelapa yang ternyata di tiap bagiannya dapat menghasilkan produk yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Seperti, serabut kelapa yang merupakan bahan baku jok kendaraan, begitu juga tempurung kelapa dapat diolah menjadi briket.
"Melalui buku kita bisa tahu, seperti kelapa yang dapat dibuat berbagai produk," lanjutnya.
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Ahmad Kemal

Berencana Bangun Perpustakaan, Pemkot Baubau Lakukan Konsultasi ke Perpusnas

Salemba, Jakarta â€“ Sebagai salah satu upaya melestarikan naskah kuno, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh saat ini tengah menyusun Raperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan. Badan Legislasi Aceh melakukan kunjungan ke Perpustakaan Nasional (Perpusnas) untuk melakukan konsultasi penyusunan perda.
Ketua Badan Legislasi DPR Aceh, Azhar Abdurrahman menyampaikan, penyusunan perda penyelenggaraan perpustakaan masuk dalam program legislasi tahun 2022. Peraturan yang telah disusun ini ingin dikonsultasikan dengan pihak Perpusnas agar ada kesesuaian.
"Kunjungan ini kami lakukan untuk konsultasi terhadap rancangan perda yang telah kami susun. Karena kami pun perlu mengadopsi peraturan yang ada di pusat maupun di daerah yang sudah ada perdanya, agar ada kesesuaian," ungkap Azhar saat melakukan kunjungan kerja, Senin (6/6/2022).
Azhar berharap, dengan adanya perda ini nantinya Provinsi Aceh mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat dalam hal bantuan untuk perpustakaan.
"Kami harap nantinya ke depan Provinsi Aceh mendapat perhatian dari pusat. Dengan adanya perda bagaimana mengakomodir berbagai bantuan seperti DAK ke daerah kabupaten/kota yang belum dapat," lanjutnya.
<img class="content-img" src="../webforms/uploads/images/421WhatsApp Image 2022-06-06 at 11.55.24.jpeg" border="0" width="527" height="351" />
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Aceh, Bardan Sahidi menjelaskan, banyaknya naskah kuno di wilayah Aceh maka dalam perda tersebut juga mengatur tentang kepemilikan naskah kuno. Mengingat sebagian besar banyak naskah kuno yang disimpan oleh warga.
"Bagaimana agar kepemilikan naskah kuno itu menjadi milik pemerintah setelah adanya ganti rugi. Maka kami disini ingin menanyakan ketentuan lebih lanjut terkait norma, standar, maupun prosedur. Ini sebagai upaya pelestarian naskah kuno yang kita miliki," jelasnya.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, Edi Yandra mengatakan, dalam raperda yang telah disusun ada dominan terhadap konten lokal. Di salah satu pasalnya mengatur perpustakaan harus menyediakan buku koleksi dengan tema Islam.
Tak hanya itu, naskah kuno juga diatur dalam raperda. Dikatakan, berdasarkan data di Perpusnas, ada sebanyak 8 ribu naskah kuno di Aceh. Dengan kerja sama dengan Perpusnas, saat ini ada sebanyak 122 naskah kuno yang telah didigitalkan.
"Dengan adanya perda ini nantinya menjadi langkah kami agar naskah kuno yang ada di Aceh menjadi koleksi Perpusda. Bahkan tahun ini kami akan menyiapkan aplikais pencarian naskah kuno di Aceh dan arsip sejarah," terangnya.
<img class="content-img" src="../webforms/uploads/images/576WhatsApp Image 2022-06-06 at 11.55.30.jpeg" border="0" width="527" height="351" />
Sementara itu, Direktur Standarisasi dan Akreditasi Perpusnas, Supriyanto mengatakan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Perpusnas berfungsi sebagai perpustakaan pembina. Perpusnas juga bertanggung jawab untuk melestarikan hasil budaya bangsa, salah satunya naskah kuno.
Dijelaskan, berdasarkan data Perpusnas ada sebanyak 53 perda tentang penyelenggaraan perpustakaan. Dengan rincian, tingkat provinsi terdapat 10 perda, 32 perda di tingkat kabupaten, dan 11 perda di tingkat kota.
"Kami berharap raperda yang telah disusun ini segera disahkan menjadi perda. Dan kami berharap Pemda memiliki program pelestarian sekaligus konservasi naskah kuno. Mengingat banyaknya naskah kuno yang ada di Aceh," tuturnya.
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Prakas Agrestian
Â

Upaya Lestarikan Naskah Kuno, Baleg DPR Aceh Susun Perda

Matraman, Jakarta&ndash;Pustakawan adalah profesi yang memadukan aktivitas ilmiah dan sikap profesionalisme. Di dalamnya mencakup aktivitas pelayanan, pengembangan sistem kepustakaan, dan pengembangan profesi. Pustakawan juga dituntut untuk memberikan pelayanan prima kepada pemustaka maupun masyarakat. Pelayanan prima adalah pelayanan yang melebihi ekspetasi.
&ldquo;Pustakawan harus profesional dan memiliki kompetensi personal. Harus seimbang,&rdquo; pesan Sekretaris Utama Perpusnas Dedi Junaedi mengawali sambutan Sarasehan Pustakawan Terampil di lingkungan Perpusnas di Balairung Hotel, Jakarta, Senin, (16/10). Pertemuan sarasehan ini adalah kali kedua setelah sebelumnya mengundang seluruh pustakawan ahli pada&nbsp; 27 April lalu di Jakarta. Sarasehan pustakawan diikuti oleh 65 pustakawan terampil, koordinator pustakawan, dan pustakawan ahli utama di lingkungan Perpustakaan Nasional.&nbsp; Para peserta diberi pembekalan seminar tentang Pelayanan Teknis Membuat Literatur Sekunder oleh Pustakawan Ahli Madya, Sri Mulyani dan Penyusunan Quick Reference oleh Pustakawan Ahli Muda, Arief Wicaksono.
Sebelumnya, pada kesempatan yang sama Sekretaris Utama Perpusnas memberikan penghargaan kepada pemenang Lomba Pemaknaan dan Implementasi UU No 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan. Ajang ini merupakan bentuk kompetensi pemahaman dari para pustakawan terhadap UU Perpustakaan.
&nbsp;
Reportase : Hartoyo Darmawan

Berita

Kunjungan Kerja Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan (PLTP) Komisi X DPR RI di Kota Semarang, Jawa Tengah

Pencarian

Berita Lainnya

Bedah Buku Sosok Muhadjir Effendy Digelar di Perpusnas

Perpustakaan Siap Sediakan Buku-Buku Terapan dan Sesuai Kebutuhan Masyarakat

Perpusnas Percepat Penerapan Sistem Merit

Berencana Bangun Perpustakaan, Pemkot Baubau Lakukan Konsultasi ke Perpusnas

Upaya Lestarikan Naskah Kuno, Baleg DPR Aceh Susun Perda

Sarasehan Pustakawan Perpusnas : Kompetensi Menuju Pelayanan Prima