Jakarta, Kementerian Agama (Kemenag) RI dan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI meluncurkan portal web Kepustakaan Keagamaan. Portal web yang dibangun Perpusnas tersebut berisi informasi tentang keagamaan, diantaranya buku, artikel, berita, gambar, dan video yang diambil dari berbagai sumber.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan, portal web keagamaan ini sebagai bentuk implementasi moderasi beragama. Portal ini ditujukan untuk seluruh pemeluk agama, yang nantinya konten pembelajaran agama kan diisi oleh pemeluknya masing-masing.
"Boleh saja seseorang tidak ikut berpendidikan, tetapi sesuai dasar negara kita tidak boleh hidup di Indonesia kalau tidak beragama. Portal keagamaan ini menjadi suatu investasi luar biasa untuk mempermudah masyarakat mendapatkan informasi tentang keagamaan," ungkapnya dalam Peluncuran Portal Web Kepustakaan Keagamaan di Jakarta pada Kamis (23/9/2021).
Syarif Bando menegaskan, rendahnya tingkat literasi di Indonesia bukan karena kegemaran membaca yang rendah. Tetapi, permasalahan tersebut dikarenakan keterbatasan bahan bacaan. Kondisi ini satu buku ditunggu 90 orang, padahal menurut standar UNESCO idealnya tiga buku baru tiap orang tiap tahunnya.
"Langkah pragmatis untuk menjawab tantangan ini adalah digital. Satu buku yang kita digitalkan bisa menembus jutaan kepala dan menumbuhkan milyaran bilai kemanusiaan. Sedangkan satu buku dengan harga Rp 500.000 akan terasa mahal ketika hanya dibaca untuk orang, tetapi satu buku itu jika dibaca berulang-ulang oleh jutaan orang maka nilainya menjadi tidak terasa mahal," tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Syarif Bando menyampaikan keinginannya untuk bersinergi dengan Kemenag dalam mirroring (penggandaan) data. Ini dilakukan untuk bisa memastikan seluruh buku digital dapat menjangkau seluruh masyarakat, termasuk di wilayah perbatasan. Sebagaimana prioritas pembangunan Presiden Joko Widodo yakni pembangunan dimulai dari pinggiran. Sehingga perbatasan menjadi titik tolak untuk memastikan akses bahan bacaan ada disana.
"Setidaknya butuh lima titik mirroring agar akses bahan bacaan bisa menjangkau masyarakat hingga perbatasan, dengan biaya Rp 40 milyar. Sinergi dengan Kemang ini untuk memastikan seluruh konten pembelajaran agama masuk disini. Saya kira ini menjadi satu jawaban Kemenag untuk menjawab keterbatasan akses terhadap penduduk indonesia ini," jelasnya.Â 
Menanggapi hal tersebut,Â  Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyetujui program mirroring untuk mendukung akses bahan bacaan, mengingat program penggandaan ini memiliki manfaat yang besar.
"Saya akan kawal langsung terkait program mirroring ini tentu saja nanti akan dikerjakan bersama dengan Bimas yang ada karena ini portal semua agama. Bagaimana kita membuat sodaqoh ini produktif. Semoga portal ini bemanfaat terutama untuk guru, pendidik dan anak-anak di masa yang akan datang," ungkapnya.
Sementara itu, dalam Talkshow dengan tema "Literasi Digital dalam Moderasi Beragama Menuju Indonesia Unggul, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Muhammad Ali Ramdhani mengatakan, ada hal yang menggembirakan ketika survey dilakukan oleh masyarakat Internasional terhadap berbagai negara, bahwa Indonesia menjadi negara terbesar yang menyebut bahwa kebahagiaan seseorang sangat ditentukan oleh pemahaman keagamaannya.
Dari survey tersebut, lanjutnya, menyatakan 93 persen komitmen agama menjadi salah satu faktor penting kebahagiaan bagi generasi z. Tetapi saat data ini diklarifikasikan dengan data yang lain maka hasilnya, agama sebagai pusat kebahagiaan itu terekspresi melalui ruang-ruang radikal.
"Literasi yang tidak sempurna membuat seseorang salah memperoleh asupan pendapatnya dan diekspresikan dengan cara yang salah. Agama memudahkan hidup, menata hidup bukan merusak tatanan hidup harmonisasi sosial. Ini yang dibutuhkan Indonesia ke depan untuk menjadi lebih baik," ungkapnya.
Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Kementerian Agama Muhammad Zein mengatakan, Indonesia dan seluruh negara di dunia karena Covid-19 mengalami learning loss, kalau ini dibiarkan maka anak-anak akan mengalami loss generation.
"Dari hasil riset, inovasi pemulihan pembelajaran di masdrasah hanya bisa dilakukan dengan mengandalkan buku-buku teks. Jika guru mengajar tanpa buku teks yang mumpuni, maka transfer knowledge tidak akan sampai pada target pembelajaran. Ini yang mendorong kami segera mewujudkan kerja sama dengan Perpusnas," ungkapnya.
Zein mengatakan, dengan kerja sama tersebut diharapkan dapat memperkuat literasi, serta menambah bahan bacaan untuk para guru dan pendidik.
Selain meluncurkan situs web kepustakaan, Perpusnas dan Kemenag juga menjalin kerja sama bidang perpustakaan. Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan langsung oleh Kepala Perpusnas dengan Menteri Agama. Pada kesempatan itu, Menteri Agama juga menerima kartu anggota kehormatan Perpusnas.
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Ahmad Kemal

Jalin Kerja Sama, Kemenag dan Perpusnas Luncurkan Portal Web Kepustakaan Keagamaan

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Pelayanan perpustakaan dan Ombudsman memiliki keterkaitan dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik. 
 
Ombudsman dapat menjadi saluran bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan terkait pelayanan perpustakaan jika terdapat ketidakpuasan atau masalah. 
 
Sebaliknya, perpustakaan dapat bekerja sama dengan Ombudsman untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam memberikan layanan kepada pengunjung.
 
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Adin Bondar menyampaikan sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan bahwa tujuan hadirnya perpustakaan untuk memberikan oelayanan pelayanan kepada pemustakan, meningkatkan pengetahuan dan wawasan.
 
"Maka ketika perpustakaan hadir sebagai pelayanan publik maka kegiatan intinya adalah menjamin seluruh warga Indonesia untuk mengakses dan mendapatkan sumber informasi dan pengetahuan unntuk kecakapan hidupnya yang disebut kecakapan literasi," ungkapnya dalam Podcast Ngopi Sensasi (Ngobrol Pintar Seputar Perpustakaan dan Literasi) dengan tema Pelayanan Publik dan Indeks Literasi Masyarakat.
 
Dia menjelaskan literasi adalah satu kemampuan yakni kemampuan seseorang untuk mendapatkan informasi dan mampu untuk menganalisis untuk kecakapan hidupnya, sehingga dalam memaknai informasi lebih kritis terhadap kehidupannya.
 
"Tugas Perpusnas menjamin itu, dan ini juga dipertegas oleh Undang-undang Nomor 23 tentang Pemerintah Daerah bahwa urusan pemerintah di bidang perpustakaan ini menjadi urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Maka pelayanan perpustakaan itu adalah hak masyarakat," jelasnya.
 
Lebih lanjut, Deputi mengatakan perpustakaan sebagai hak masyarakat sehingga harus menjangkau ke pedesaan hingga wilayah 3T harus dipastikan mendapatkan bacaan berkualitas, maka Perpusnas mengembangkan program layanan yakni melalui mobil perpustakaan keliling.
 
"Kami sudah memberikan bantuan sekitar 500 unit mobil perpustakaan keliling dan juga motor perpustakaan keliling. Semua ini untuk mendekatkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat," katanya.
 
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Ombudsman Suganda Pandapotan mengapresiasi kinerja Perpusnas yang telah melayani masyarakat hingga ke desa-desa. "Dari sisi kami Ombudsman, kami melihat perpustakaan ini sudah baik, terbukti dari hasil survey selalu mendapat nilai yang baik dan sangat baik," ungkapnya.
 
Sekjen menjelaskan Ombudsman adalah lembaga pengawas pelayanan publik. Ombudsman memiliki tugas mengawasi dan menerima laporan atas dugaan mal administrasi publik. Namun saat ini Ombudsman tidak hanya menerima laporan saja tetapi juga melakukan pemeriksaan dan menindaklanjuti.
 
"Ombudsman juga bisa melakukan investigasi atas prakarsa sendiri, jadi tidak harus selalu karena laporan masyarakat tetapi melihat fenomena yang ada, kita bisa turun," jelasnya.
 
Dia mengatakan Ombudsman melakuan survey kepatuhan tiap tahunnya dimulai dari tahun 2015. Termasuk Perpusnas yang tahun 2023 lalu meraih predikan opini kualitas tinggi. Perpusnas masuk dalam zona hijau dengan nilai 85,71, dan menempatkannya di peringkat enam di tingkat lembaga.
 
"Dari survey yang kami lakukan pelayanan publik di Indonesia sudah baik, itu termasuk lembaga di daerah termasuk pemerintah daerah," katanya.
 
Sekjen Ombudsman menjelaskan bahwa antara pelayanan publik dengan literasi berbanding lurus. 
 
"Ketika kita mengharapkan Indonesia ini pelayanan publiknya baik tentu indeks literasi masyarakat juga harus baik. Ini yang harus kita dorong bersama. Program-program dari Perpusnas kita dorong bersama dan tentunya dalam pelaksanaan publik ini akan lebih baik lagi kalau kita sama-sama mengawasinya," tutupnya.
Sebagai informasi,&nbsp;Ngopi Sensasi merupakan program dari Radio Widya Bahana Swara yang dikelola Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara (Pujasintara) Perpusnas.&nbsp; Ngopi Sensasi hadir melalui radio streaming Perpusnas yang dapat didengar melalui laman https://radio-streaming.perpusnas.go.id/ dan kanal youtube WBS Radio Perpusnas.
&nbsp;
 
Reporter: Wara Merdeka
 
Dokumentasi : Ahmad Kemal

Sinergi Ombudsman dan Perpustakaan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Literasi Masyarakat

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Perpustakaan bisa menjadi bangunan kebanggaan di daerah. Hal ini mengemuka dan disampaikan DPRD Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, ketika menemui perwakilan Perpustakaan Nasional pada Rabu, (30/10). Selain itu, Komisi 3 DPRD Kab. Enrekang juga ingin mengetahui kelanjutan bantuan fasilitas yang diberikan Perpusnas. 
Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pemasyarakatan Minat Baca (P3MB) Perpusnas Deny Kurniadi menjelaskan bahwa dukungan Perpusnas kepada daerah sangatlah kuat. Ini dibuktikan dari porsi APBN yang diterima Perpusnas yang jumlah total mencapai lebih dari Rp 700 milyar, separuhnya khusus diperuntukkan untuk daerah, seperti bantuan hibah dan dana alokasi khusus (DAK).
 Wakil Ketua DPRD Kab Enrekang Abdurrahman Zulkarnaen konsultasi mengenai bantuan DAK tersebut. â€œKami berharap, Enrekang mendapatkan DAK lagi karena kebutuhan pembangunan perpustakaan masih belum cukup. Kami berencana ingin mengembangakan pemanfaatan perpustakaan hingga ke kecamatan dan desa,â€ ujarnya.
 Sekedar informasi, pada 2019 Kab Enrekang sudah mendapatkan alokasi DAK sebesar Rp 10 miliar. Dari porsi tersebut, Enrekang pun telah menyalurkannya, diantaranya ke sejumlah pesantren. Sedangkan, untuk DAK 2020, Kab Enrekang tidak akan menerima karena pemerintah sudah memutuskan daerah-daerah yang menerima berikutnya. Namun, untuk 2021, Perpusnas mempersilakan Enrekang menindaklanjuti kembali.
 ReportaseÂ  : Aninda Ernest Fotografer : Eka Purniawati

Kab. Enrekang Perlu Tambahan DAK

Jakartaâ€”Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando meminta jajarannya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan arsip. Dia menegaskan bahwa seluruh pihak harus bekerja keras dalam melakukan penciptaan, pengelolaan, dan penataan arsip. Karena ini merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
Pada Sosialisasi Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis yang diikuti seluruh pegawai Perpusnas, Syarif Bando menyatakan Perpusnas berhasil meningkatkan pengelolaan kearsipannya. Dalam kesempatan tersebut, diungkapkan bahwa Perpusnas mengalami kenaikan nilai pengawasan kearsipan yang diselenggarakan oleh Arsip Nasional RI. Syarif Bando mengapresiasi jajarannya yang berhasil meningkatkan nilai pengawasan hingga sembilan poin. Pada 2020, nilai pengawasan yang diraih Perpusnas mencapai 89,16 sementara pada 2019 nilainya 80,19.
"Karena itu saya bersama seluruh jajaran staf telah menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Anri dan jajaran pengawasan dari sana, yang terus menjalin kerja sama dengan kita. Ini penting kita lakukan dalam memastikan asas ketaatan kita kepada regulasi-regulasi yang berlaku yaitu Undang-undang 43 tahun 2009 tentang Kearsipan," ujarnya dalam kegiatan yang diselenggarakan secara daring tersebut pada Kamis (14/1/2021).
Pada tahun ini, Syarif Bando mendorong jajarannya agar memperbaiki pengelolaan birokrasi. Penekanan diberikan khususnya kepada pimpinan tinggi madya yang diminta agar meningkatkan kinerja. Dia menjelaskan ada beberapa parameter kepemimpinan yakni mampu memberikan penugasan yang jelas dan tegas kepada jajarannya, mampu menghitung waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas tersebut, mampu menghitung dan menyiapkan anggaran untuk penyelesaian tugas, dan mampu mereviu kecepatan dan ketepatan jajarannya dalam menyelesaikan tugas.
"Karena itu kecepatan dan ketepatan harus seiring, bagaimana menanamkan rasa disiplin tepat waktu, bagaimana ketepatan pekerjaannya dan tantangannya karena kita semua diberikan tugas untuk berkembang. Bagaimana membangun kreativitas, bagaimana kreativitas yang dibangun bisa diterima oleh semua komunitas sehingga bisa menciptakan tim yang bagus," urainya.
Sementara itu, Kepala Biro SDM dan Umum Ahmad Masykuri menyatakan arsip dinamis merupakan arsip yang digunakan secara langsung dan disimpan dalam jangka waktu tertentu. Pengelolaan arsip dinamis dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah. Untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien, pencipta arsip harus membuat tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip (RTA), dan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip. â€œPengelola arsip dinamis terdiri dari unit kearsipan (subbagian tata usaha) dan unit pengolah yang merupakan unit kerja,â€ jelasnya.
Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama, dan Humas Sri Marganingsih mengungkapkan Peraturan Perpusnas Nomor 9 Tahun 2020 disusun berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat 3 UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang mengamanatkan pengelolaan arsip dinamis pada lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, serta badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dilaksanakan dalam suatu sistem kearsipan nasional.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Kepala Perpusnas: Arsip Terkelola dengan Baik, Taat UU

Jakartaâ€”Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI menyelenggarakan Focus Group Discussion #4 yang mengangkat tema â€œSejarah Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan di Indonesia dari Masa ke Masaâ€ dilaksanakan secara virtual. Acara dibuka dengan sambutan dari Kepala Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara Perpusnas Teguh Purwanto. Diskusi menghadirkan Pustakawan Ahli Madya Perpusnas Atikah dan guru besar Ilmu Perpustakaan di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia Sulistyo Basuki.
Dalam paparannya, Atikah menjelaskan tokoh yang terlibat pada masa awal pembentukan Perpusnas salah satunya adalah Raden Mas Ngabehi Poerbatjaraka yang merupakan budayawan, ilmuwan Jawa, filolog otodidak, dan pakar Jawa Kuno.
Atikah menambahkan awal terbentuknya Perpusnas dimulai dari kerja sama dengan UNESCO pada 1949 untuk membangun perpustakaan di berbagai desa. Kemudian dilanjutkan dengan pendirian Biro Perpustakaan termasuk Badan Bibliografi Nasional RI.
Pada akhirnya, Rencana Nasional Pengembangan Perpustakaan Nasional dilanjutkan dengan Pendirian Lembaga Perpustakaan atau Badan Nasional Pengembangan Perpustakaan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 095 Tahun 1967. Pada tahun 1970, pendirian â€œYayasan Perpustakaan Nasionalâ€ dilakukan, yang tugasnya adalah mempersiapkan berbagai hal demi terwujudnya sebuah â€œPerpustakaan Nasionalâ€.
â€œSebelum menjadi salah satu perpustakaan tertinggi, Indonesia pernah menjadi satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang belum mempunyai Perpustakaan Nasional,â€ tuturnya.
Sementara Sulistyo Basuki dalam paparannya menjelaskan mengenai Raden Patah, seorang pustakawan yang tidak banyak dikenal khalayak. Raden Patah merupakan pustakawan otodidak yang menjadi perantara perpustakaan yang dikunjungi di pulau Jawa dan Sumatera.
Pada 1953, atas biaya UNESCO, AGW Dunningham (New Zealand) datang ke Indonesia untuk memberikan konsultasi di bidang bibliografi dan perpustakaan. Laporannya berjudul A report on a survey and recommendation for the establishment of a national library service in Indonesia. Laporan itu dibuat dengan pendamping Raden Patah, kepala Perpustakaan Negara Yogyakarta.
Laporan tersebut menyarankan sistem perpustakaan nasional serta pembentukan Dewan Perpustakaan Nasional. Saran ini diterima dalam Kongres Perpustakaan Seluruh Indonesia 1954 yang mengusulkan kepada Menteri PPK. Yang pada akhirnya Mr. Muh Yamin membentuk Dewan Perpustakaan Nasional pada 1955.
â€œDunningham itu orangnya tinggi, yah tingginya sekitar 190an mungkin, saya pernah bertemu beliau di tahun 60-an,â€ tutur Sulistyo Basuki saat menjelaskan tentang Dunningham. Perpustakaan Nasional sangat beruntung bisa menghadirkan narasumber yang juga menjadi saksi sejarah lahir dan terbentuknya Perpustakaan Nasional Indonesia.
Reporter: Syifa Azka Layalia
Â

Perpusnas Selenggarakan FGD Sejarah Perpustakaan dari Masa ke Masa

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Seorang pustakawan dituntut bersikap proaktif dalam menemukan berbagai cara baru untuk berbagi informasi.
Demikian disampaikan, Direktur Kebijakan dan Advokasi IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions), Stephen Wyber dalam Bincang-Bincang Pustakawan dengan tema "Engaging in IFLA to Strengthen the Future of Libraries", yang digelar secara hybrid pada Senin, (29/8/2022).
"Bagaimana kita menjadi aktor kunci di dunia digital? Apa yang perlu diubah ini adalah peluang yang sangat penting," ungkapnya.
Dikatakan, perpustakaan merupakan lembaga informasi yang esensial. Perpustakaan tidak hanya untuk bidang pendidikan dan kebudayaan saja, tetapi juga berbagai sektor. Seperti pertanian, maupun kesehatan.
"Itu semua membutuhkan informasi, tentunya perpustakaan punya kompetensi untuk itu. Perpustakaan adalah organisasi yang tidak hanya terbatas tetapi juga multipurpose yang dapat dieksplorasi lebih lanjut," kata Stephen.
Lebih lanjut, Stephen menjelaskan, dalam pengelolaan perpustakaan diperlukan peran dari pemangku kepentingan seperti walikota/bupati serta stakeholder lainnya. Pustakawan diharapkan mampu meyakinkan mereka agar memberikan pendanaan kepada perpustakaan.
"Termasuk diantaranya para walikota maupun bupati perlu dilibatkan dalam program perpustakaan. Maka dari itu, tanggal 30 besok akan ada pertemuan dengan para major U-20 disini," lanjutnya.
Dalam kesempatan ini, Stephen juga mengajak komunitas pustakawan untuk bergabung dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh IFLA.
Sementara itu, Wakil Ketua Pengurus Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) Zulfikar Zein mengatakan, IPI merupakan organisasi profesi yang menaungi profesi pustakawan di Indonesia. IPI didirikan pada tanggal 6 Juli 1973.
Tujuan didirikannya IPI, jelasnya untuk mengembangkan profesionalisme pustakawan indonesia, mengembangkan ilmu perpustakaan dan informasi, serta mempromosikan dan memberikan perlindungan kepada anggota.
"Di Indonesia terdapat pustakawan merupakan seseorang yang memiliki kompetensi dan pendidikan tentang perpustakaan dan memiliki tanggung jawab untuk mengelola perpustakaan, dan tenaga perpustakaan yang merupakan seseorang yang bukan pustakawan tetapi mendukung implementasi fungsi perpustakaan," jelasnya.
Zulfikar mengatakan, jumlah perpustakaan di Indonesia yang terakreditasi masih perlu ditingkatkan, karena saat ini jumlahnya masih terbatas. Demikian juga untuk sertifikasi tenaga pustakawan.
"Pustakawan memiliki tiga peranan, yaitu sebagai manajer informasi, penjaga pengetahuan dan yang tidak kalah penting adalah untuk menolong kaum yang membutuhkan," katanya.
Sementara itu, Pustakawan Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Mediareni Sulaiman mengatakan, peranan perpustakaan umum dapat terus menerus berevolusi dengan perkembangan teknologi.
"Kita sebagai pustakawan dapat meninjau kembali mengenai kebijakan pengembangan koleksi terkait dengan akses berlangganan ke luar negeri. Kita dapat fokus dalam terbitan yang sifatnya terbuka sehingga memperluas masyarakat yang membutuhkan bahan bacaan. Hal ini juga harus disesuaikan dengan kebutuhan dari pemustaka," terangnya.
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Ahmad Kemal

Stephen: Pustakawan Diminta Bersikap Proaktif

Medan Merdeka Selatan, Jakarta &ndash; Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Sarawak mendapatkan mandat dari Gubernur Sarawak untuk melakukan penelitian terkait manuskrip Melayu Nusantara, khususnya mengenai pengaruh dakwah Wali Songo di Kalimantan (Borneo).
Hal tersebut menjadi dasar kunjungan Rektor UiTM Cawangan Sarawak, Profesor Dato Dr. Jamil bin Haji Hamali beserta rombongan mendatangi Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Rabu (1/2/2023).
&ldquo;Kedatangan kami ke Perpusnas adalah untuk mencari referensi riset yang diminta dan dibiayai Gubernur Sarawak terkait pengaruh dakwah Wali Songo di Borneo,&rdquo; ucapnya.
Menanggapi itu, Kepala Pusat Jasa Informasi dan Pengelolaan Naskah Nusantara Perpusnas, Agus Sutoyo, mengatakan bahwa koleksi naskah kuno yang dimiliki Perpusnas mencapai 2386 eksemplar. 
Dia juga menerangkan sampai saat ini ada 4 naskah kuno yang telah diakui dunia sebagai Memory of the World UNESCO, antara lain La Galigo, Babad Diponegoro, Negarakretagama, dan Cerita Panji.
&ldquo;Ada 4 koleksi naskah kuno Perpusnas yang menjadi primadona dan masuk sebagai Memory of the World. Selain itu, masih banyak koleksi lain termasuk naskah melayu yang mungkin bisa dijadikan referensi,&rdquo; ungkapnya.
Rektor UiTM Cawangan Sarawak membenarkan bahwa di dalam Negarakretagama disebut negeri-negeri lama di Sarawak. Informasi mengenai itu dia dapatkan berkat penjelasan yang diberikan oleh Subkoordinator Pemetaan, Promosi, dan Layanan Naskah Nusantara Perpusnas, Agung Kriswanto, saat berkunjung ke Perpusnas pada 2019.
Berhubungan dengan tema penelitian yang dilakukan oleh UiTM Cawangan Sarawak, Agung yang juga hadir saat itu menambahkan di Perpusnas tidak ada manuskrip asli yang ditulis pada masa tersebut, namun ada salinannya dengan bahasa dan aksara jawa.
&ldquo;Selain manuskrip tentang pengaruh Wali Songo untuk penyebaran Islam di Borneo, ada juga tentang penyebaran Islam di Bugis atas pengaruh Sunan Giri. Nantinya bisa digunakan oleh tim dari UiTM,&rdquo; jelasnya.
Menutup kunjungan, Profesor Dato Dr. Jamil bin Haji Hamali mengungkapkan keinginannya untuk menjalin kerja sama dengan Perpusnas agar hubungan yang terjalin tidak hanya spesifik untuk penelitian yang sedang berjalan, melainkan juga pertukaran staf dan pelajar.
Reporter: Basma Sartika
 Fotografer: Prakas Agrestian&nbsp;

Berita

Lakukan Penilitian, UiTM Cari Referensi Naskah Kuno di Perpusnas