Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Para pustakawan diajak untuk melakukan sertifikasi agar menjadi sumber daya manusia yang unggul. Saat ini, sertifikasi profesi pustakawan bisa dilakukan di Perpustakaan Nasional. Para pustakawan diminta agar menyiapkan diri sebelum melakukan proses sertifikasi yang terdiri dari tiga metode yakni tes tertulis, demonstrasi, dan wawancara.
â€œUntuk teman-teman tidak perlu takut untuk melakukan sertifikasi karena semua persyaratan nya sudah ada di web Perpusnas. Bagi yang ingin mendaftarkan sertifikasi diharapkan mengisi APL 02 yang merupakan penilaian mandiri terhadap diri sendiri, kalau sudah merasa kompeten baru assesor akan mensertifikasinya,â€ jelas Pustakawan Utama Perpusnas Adriati dalam sesi Bincang Inspiratif bersama Pustakawan Utama Perpusnas pada Senin (16/9/2019). Kegiatan ini merupakan rangkaian Perpusnas Expo 2019 dan diselenggarakan di Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, jl. Medan Merdeka Selatan No. 11, Jakarta Pusat dengan peserta pustakawan, pegiat literasi, dan civitas akademika ilmu perpustakaan.
Menurut Adriati, sertifikasi pustakawan sangat bermanfaat karena yang bersangkutan akan mendapatkan nilai yang lebih tinggi dari lembaga bersangkutan. Apalagi, sertifikasi pustakawan sudah bertaraf Asia Tenggara. â€œDan bagi yang belum PNS (pegawai negeri sipil, red.) dan bagi yang sudah PNS, jika ingin keluar, jika sudah memegang sertifikat pustakawan bisa mudah diterima di perpustakaan manapun karena sertifikasi pustakawan Indonesia ini bertaraf ASEAN,â€ urainya.
Mengenai jadwal sertifikasi pustakawan yang dilakukan Perpusnas, Adriati mengimbau agar mengeceknya di situs web Perpusnas. â€œLamanya melakukan sertifikasi dua hari, tapi kalau sudah yakin dengan kompeten bisa selesai dalam waktu setengah jam,â€ tuturnya.
Sementara untuk akreditasi perpustakaan, Adriati menjelaskan, bisa dilakukan melalui situs web akreditasi pepustakaan dan memenuhi persyaratan yang tercantum. Setelah itu, mendaftarkan Nomor Pokok Perpustakaan yang akan diakreditasi, selanjutnya asesor akan datang ke perpustakaan yang akan diakreditasi untuk melakukan penilaian.
Reporter: Alfian Hadi Nugroho/Fotografer: Andika Prasetyo
Â 
Â

Sertifikasi Pustakawan Menghasilkan SDM Yang Unggul

Pancoran, Jakarta â€“ Di hari terakhir pelaksanaan acara Rakornas Bidang Perpustakaan 2020 dengan tema â€œInovasi dan Kreatifitas Pustakawan Dalam Penguatan Budaya Literasi Untuk Mewujudkan SDM Unggul Menuju Indonesia Majuâ€, Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca Perpustakaan Nasional, Deni Kurniadi, kembali mengingatkan bahwa persyaratan atas dokumen pendukung untuk pengajuan usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) menu pembangunan gedung perpustakaan harus dipersiapkan dengan baik. Upaya ini dilakukan untuk tidak mengulangi kegagalan yang pernah terjadi di tahun anggaran 2019. Maka dari itu, pada kesempatan ini Deni menjelaskan dengan rinci perihal petunjuk operasional DAK fisik bidang pendidikan subbidang perpustakaan tahun anggaran 2020.
â€œDari pengalaman pengajuan usulan DAK tahun anggaran 2019, dengan anggaran sebesar 300 Milyar yang diampu oleh 222 dinas perpustakaan baik provinsi dan kabupaten/kota, ada 3 lokasi yang gagal menyelesaikan pekerjaannya yaitu Kepulauan Bangka Belitung, Kab. Bandung Barat, dan Kab. Malaka. Berkat kegagalan tersebut, Perpusnas mendapatkan punishment untuk tahun anggaran 2020. Â Untuk itulah, semoga di tahun anggaran 2020 ini kita semua bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan apa yang sudah menjadi komitmen awal kita,â€ terang Deni panjang lebar.
Berdasar pada pengajuan usulan DAK tahun anggaran 2019, ada 32 daerah yang mendapatkan DAK untuk menu pembangunan gedung perpustakaan dengan anggaran sebesar 312 Milyar. Kemudian, ada 22 dinas perpustakaan baik di provinsi dan kabupaten/kota yang mendapat anggaran masing-masing sebesar 4,5 Milyar maksimal untuk menu perluasan gedung perpustakaan. Dan terakhir ada 9 dinas perpustakaan daerah yang mendapat DAK untuk menu renovasi gedung perpustakaan.
Adapun dokumen pendukung yang menjadi syarat dalam pengajuan usulan DAK untuk menu pembangunan gedung perpustakaan di daerah adalah sertifikat tanah dan Detailed Engineering Design (DED). â€œMelihat pengalaman yang terjadi di tahun 2019, sekali lagi diingatkan bahwa sertifikat kepemilikan tanah dan DED yang isinya adalah gambar Rencana Anggaran Belanja (RAB), Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Bill of Quantity (BQ) harus di siapkan dengan baik. Semua itu dilakukan untuk menghindari permasalahan yang terjadi akibat tidak lengkapnya dokumen pendukung di tahun 2019 agar tidak terulang di tahun 2020 ini,â€ himbau Deni.
Reporter: Basma Sartika

Perpusnas Ingatkan Persyaratan Pengajuan DAK 

Jakarta - Perpustakaan Nasional RI turut menyumbangkan sumbang saran dalam rencana pembentukan perpustakaan elektronik Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kepala Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan Perpusnas Suharyanto menyatakan ada dua hal yang harus diperhatikan sebelum membangun perpustakaan elektronik yakni penyediaan koleksi digital dan pengolahan dari koleksi tersebut atau tata kelola. Mengenai kedua hal ini, Perpusnas siap membantu memberikan fasilitas dalam pembangunan perpustakaan elektronik.
Hal ini disampaikan Suharyanto dalam Focus Group Discussion (FGD) Perpustakaan Elektronik dengan tema â€œMewujudkan Perpustakaan Elektronik Instansi Pemerintah yang Efektif Memperkaya Pengetahuan ASNâ€ yang diselenggarakan BKN secara virtual pada Selasa (29/9/2020).
"Bagi persediaan koleksi digital, bagi perpustakaan-perpustakaan lembaga lain yang langganannya sangat terbatas untuk pengelolaan koleksi digital, bisa bekerja sama dengan Perpusnas. Jadi Perpusnas yang menyediakan koleksi, bapak/ibu tinggal menyediakan aksesnya atau pustakawannya untuk layanan koleksi digital,â€ jelasnya.
Sementara untuk tata kelola, Suharyanto menyebut, Perpusnas siap memberikan fasilitas integrated library system (INLISlite) dan bimbingan teknis pengolahan bahan perpustakaan untuk sumber daya pengelola perpustakaan. INLISlite adalah perangkat lunak aplikasi otomasi perpustakaan yang dibangun dan dikembangkan oleh Perpusnas sejak 2011. INLISLite merupakan perangkat lunak satu pintu bagi pengelola perpustakaan untuk menerapkan otomasi perpustakaan sekaligus mengembangkan perpustakaan digital/mengelola dan melayankan koleksi digital.
Menurutnya, perpustakaan elektronik harus dimiliki institusi untuk mendorong percepatan transformasi digital agar Aparatur Sipil Negara (ASN) mampu menguasai literasi digital lebih cepat. Selain itu, perpustakaan digital juga dibutuhkan sebagai sarana ASN meningkatkan kompetensi serta membantu ASN menemukan ide baru.
Kepala Bagian Publikasi dan Hubungan Media pada Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama BKN Diah Eka Palupi menyatakan pihaknya berencana mengembangkan perpustakaan dengan Program Perpustakaan Elektronik guna menjawab kebutuhan ASN akan informasi mengenai kepegawaian yang cepat dan dapat diakses kapan dan di manapun.
Ini sesuai dengan amanat Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKN di mana Subbagian Dokumentasi merupakan pengelola perpustakaan. Tata kelola perpustakaan elektronik diharapkan bisa memberikan kontribusi riil dalam memperkaya pengetahuan ASN. FGD bertujuan menghimpun masukan awal mengenai tahapan yang harus dilakukan untuk menghimpun program yang akhirnya bisa mewujudkan perpustakaan elektronik yang efektif.
Reporter: Hanna Meinita

Penyediaan dan Pengolahan Koleksi, Kunci Membangun Perpustakaan Elektronik

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Peserta Rapat Kerja Nasional Ombudsman Republik Indonesia, mengunjungi Perpustakaan Nasional RI, Jumat (6/3). Kunjungan dilakukan dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional dan Ulang Tahun ke-20 Ombudsman RI.
Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Utama Sri Sumekar, Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Ofy Sofiana dan Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Woro Titi Haryanti.
Dalam sambutannya, Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi, Ofy Sofiana menjelaskan, Perpustakaan Nasional memiliki dua lokasi, yakni di Jalan Salemba untuk administrasi dan pembinaan, sedangkan di Jalan Medan Merdeka Selatan khusus digunakan untuk layanan. Gedung Layanan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 14 September 2017.
â€œDengan semangat kami selalu memberikan layanan prima kepada masyarakat, dan tentu sesuai dengan misi Presiden yakni mewujudkan SDM unggul Indonesia Maju,â€ jelasnya.
Ofy menambahkan, sejak diresmikan Gedung Layanan Perpusnas ini menunjukkan trend angka yang signifikan. Berdasarkan data hingga Maret 2020, jumlah pemustaka yang berkunjung sebanyak 2.084.451 orang. Pihaknya berharap Â dengan kunjungan ini dapat lebih mengenalkan layanan yang ada di Perpustakaan Nasional kepada masyarakat.
â€œSetelah kunjungan dari sini, saya harap bisa diinfokan ke keluarga atau masyarakat disana mengenai layanan yang ada di Perpustakaan Nasional,â€ ujarnya.
Hal senada juga diungkapkan, Kepala Biro Hukum, Kerjasama dan Organisasi Ombudsman Republik Indonesia, Dwi Ciptaningsih mengatakan, dengan adanya kunjungan ini ada kemanfaatannya untuk peserta Rakernas. â€œPara Kepala Perwakilan yang ikut kunjungan ini dapat menyampaikan ke Kepala Daerah setempat akan pentingnya untuk meningkatkan minat baca,â€ ungkapnya.
Lebih lanjut, Dwi menuturkan, pihaknya sudah melakukan kerjasama dengan Perpustakaan Nasional terkait pengelolaan perpustakaan. â€œKarena perpustakaan yang ada di Ombudsman bisa hidup namun kurang terlihat hidup, sehingga kami perlu tahu bagaimana cara mengelola perpustakaan,â€ tuturnya.
ReportaseÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â  : Wara Merdekawati
FotograferÂ Â Â Â Â Â Â Â Â  : Raden Raditya

Peserta Rakernas Ombudsman RI Kunjungi Perpustakaan Nasional

Cipinang, Jakarta - Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menerima piagam penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM dalam mendukung Deklarasi Layanan tahun 2019 dan dukungan lanjutan pada Resolusi Pemasyarakatan tahun 2020. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Yasonna H. Laoly, dalam acara Deklarasi Resolusi Pemasyarakatan 2020, di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA, (16/1).
Penghargaan tersebut diberikan atas dukungan Perpustakaan Nasional dalam peningkatan kualitas pembinaan berupa literasi pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak / Lembaga Pemasyarakatan/ Rumah Tahanan Negara. Perpustakaan Nasional telah melakukan kerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM dengan memberikan bantuan hibah buku ke semua Lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia.
Dalam sambutannya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Yasonna H. Laoly menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Menteri Kabinet Indonesia Maju dan Pimpinan Lembaga yang telah mendukung dan mendampingi dalam melakukan upaya perbaikan.Â 
Lebih lanjut, Yasonna mengatakan, resolusi pemasyarakatan adalah sebuah bentuk awareness Pemasyarakatan terhadap perubahan tantangan kedepan yang dipengarui oleh arus globalisasi, pola komunikasi, atau bahkan terjangan era disrupsi.
â€œDeklarasi ini juga sebuah kebijakan responsif dari tuntutan tersebut sekaligus sebagai komitmen untuk melakukan penataan dalam rangka meningkatkan kinerja layanan publik,â€ katanya.
Sementara itu, penerima penghargaan lainnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepala Kepolisian Negara RI, Jaksa Agung RI, Ketua KPK, Kepala BNN, Kepala BNPT, Ketua Ombudsman, dan Panitera Mahkamah Agung RI.
ReportaseÂ Â Â Â Â Â  : Wara Merdekawati
FotograferÂ Â Â Â Â Â  : Raden Radityo

Perpusnas Dukung Peningkatan Kualitas Pembinaan Literasi di Lapas

Jakarta - Ungkapan â€œLife begins at fortyâ€ atau hidup dimulai dari usia ke-40 membuat Perpustakaan Nasional (Perpusnas) merefleksikan diri tentang apa saja yang sudah terjadi selama 41 tahun berdiri. Sepenggal kutipan dari Marcus Garvey â€“ â€œA people without the knowledge of their past history, origin dan culture is like a tree withour rootsâ€ mampu menjadi pengingat akan betapa pentingnya mengetahui dan mempelajari sejarah. Bahwa dari sejarah tersebut, sudut pandang kita akan menjadi lebih luas karena berusaha memahami bagaimana suatu peristiwa dapat terjadi, apa penyebabnya sehingga kita dapat memprediksi apa yang akan terjadi setelahnya. Bagaimana pun semua yang tejadi di masa lalu akan mempengaruhi kehidupan kita di masa kini dan apa yang dilakukan di masa ini akan mampu mempengaruhi hidup kita di masa depan, seperti layaknya mata rantai yang saling tersambung satu dengan yang lainnya.
Masih dalam rangkaian perayaan hari jadi Perpusnas ke-41, Pusat Pembinaan Pustakawan Perpusnas menggelar talkshow bertema â€œCerita Tak Terungkap di Kepustakawanan Indonesiaâ€ pada Selasa (18/5/2021) secara hybrid. Dalam sambutannya Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando menyampaikan bahwa yang dimaksud oleh kepustakawanan adalah ilmu pengetahuan dan praktek dalam penyelenggaraan perpustakaan. Kepustakawanan Indonesia telah berkembang dengan terus mengikuti perkembangan serta tuntutan zaman.
â€œKehadiran perpustakaan di Indonesia dapat dikukuhkan dengan adanya payung hukum di bidang perpustakaan yakni Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007,â€ ucapnya.
Lebih lanjut, Syarif Bando mengatakan upaya yang dilakukan dalam mengukuhkan aturan tersebut pun tidak mudah. Menurut buku yang ditulis oleh salah satu narasumber yakni Blasius Sudarsono dengan judul â€œAntologi Kepustakawanan Indonesiaâ€ disebutkan bahwa upaya pembentukan Undang-Undang Perpustakaan telah dimulai sejak akhir dasa warsa 1980-an dan mengalami berbagai permasalahan serta tantangan dalam perumusannya. Namun, dengan adanya pertemuan yang intensif dengan Komisi X DPR RI pada akhirnya Rancangan Undang-Undang tersebut mampu dihasilkan.
â€œCita-cita bangsa ini seperti yang tertuang pada pembukaan UUD 1945 dalam hal memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dapat terwujud diantaranya dengan kehadiran perpustakaan sebagai salah satu lembaga pendidikan,â€ ungkap Syarif Bando.
Sejatinya keberadaan Perpusnas tentu saja tidak bisa lepas dari kontribusi banyak tokoh yang mempelopori pembentukannya. Dunningham merupakan salah satu dari tokoh tersebut, dia mengusulkan pembentukan sistem nasional perpustakaan pada tahun 1953 yang berdasar pada hasil kajiannya ke perpustakaan di Indonesia. Selain itu, ada juga tokoh dalam negeri yang memiliki kontribusi besar yaitu Mastini Hardjoprakoso yang pada tahun 1971 membuat makalah berjudul â€œThe need of National Library for Indonesiaâ€. Dalam makalah itu dia memaparkan betapa pentingnya kehadiran Perpusnas di Indonesia.
Satu hal yang pasti, motor penggerak yang tidak boleh ditinggalkan dari penyelenggaraan suatu perpustakaan adalah profesi pustakawan. Syarat agar suatu profesi diakui yakni dengan adanya organisasi profesi. Organisasi profesi pustakawan bernama Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) didirikan dalam Kongres Pustakawan Indonesia di Ciawi, Bogor pada tanggal 5-7 Juli 1973.
Selain Blasius Sudarsono, ada dua narasumber lainnya yang dihadirkan secara langsung di Ruang Teater Lt. 2, Gedung Layanan Perpusnas Medan Merdeka Selatan, yaitu Sri Sularsih dan Tisyo Haryono. Mereka secara tidak langsung dapat disebut sebagai saksi sekaligus pelaku dalam perjalanan kepustakawan Indonesia. Dengan demikian diharapkan para pustakawan, tenaga perpustakaan dan seluruh stakeholder di bidang perpustakaan dapat lebih memahami akar dari kepustakawanan di Indonesia sehingga mampu lebih baik dalam merumuskan visi kepustakawanan Indonesia ke depannya.
Â 
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Prakas Agrestian Â Â Â Â Â Â Â Â

Mengulas Sejarah Kepustakawanan Indonesia di Perpusnas

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando melantik Woro Titi Haryanti sebagai Sekretaris Utama dan Deni Kurniadi Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan pada Jumat, (7/8). Pelantikan keduanya berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 128 tertanggal 30 Juli 2020. Sebelum menduduki jabatan baru, Woro Titi menjabat sebagai Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, dan Deni Kurniadi menjabat sebagai Â Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca.
Dalam arahannya, Kepala Perpusnas meminta pejabat terlantik untuk sama-sama memperhatikan amanah karena tugas, tantangan, dan konsekuensi akan semakin berat. â€œPastikan program kerja berlanjut. Regulasi harus dipahami. Aturan-aturan teknis yang sifatnya makro ataupun mikro segera didistribusikan ke seluruh stakeholder di daerah,â€ ujarnya.
Patut dipahami juga bahwa sejatinya semua pemangku kepentingan disini adalah pembantu Presiden di bidang pengembangan perpustakaan di Indonesia, selain soal literasi dan pembudayaan kegemaran membaca. Sehingga menjadi tanggung jawab bersama bagaimana seluruh perpustakaan yang ada di Indonesia bisa terakreditasi dan tenaga pustakawannya tersertifikasi, tambah Syarif Bando.
Setiap tindakan memiliki konsekuensinya. Tidak bisa hanya berpikir situasional saja tetapi harus sistematis. Gerakkan semua anggota tim. Maksimalkan semua potensi sumber daya manusia yang dimiliki. Setiap pemimpin adalah seorang agen perubahan (agent of change). â€œJadi, tidak cukup merubah perilaku melainkan juga mind set,â€ terang Kepala Perpusnas
Secara khusus, Kepala Perpusnas meminta kepada Sestama untuk mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih Perpusnas secara empat kali berturut-turut selama 2016-2019. Penilaian dari Ombudsman pun wajib diperbaiki.
Sedangkan, kepada Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Kepala Perpusnas meminta disiapkan para koordinator untuk persiapan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) baru di unit kedeputiannya. Â Â 
Â 
Reporter : Hartoyo Darmawan Fotografer : Rd Radityo

Berita

Lantik Sestama dan Deputi, Kepala Perpusnas Inginkan Perpustakaan Terakreditasi dan Pustakawan Tersertifikasi