Salemba, JakartaÂ - Keluarga besar Perpustakaan Nasional Republik Indonesia mengadakan halal bihalal Idulfitri 1439 Hijriah pada Kamis (21/6) di Auditorium Perpusnas, Jl. Salemba Raya No. 28A, Jakarta. Selain dihadiri seluruh pegawai di lingkungan Perpusnas, hadir dalam kesempatan ini para purnabakti. Ajang silaturahmi ini digelar pada hari pertama setelah libur dan cuti bersama Idulfitri dengan menghadirkan Ustadz Syarif Rahmat sebagai penceramah.
Dalam pesannya, penceramah di program televisi Damai Indonesiaku itu menyatakan, pada esensinya semua ibadah bertujuan menjadikan umat untuk bertakwa. â€œBegitu juga Ramadan, harus membuat kita menjadi orang yang bertakwa,â€ jelasnya.
Pada momen halal bihalal ini, Syarif Rahmat mengajak para pegawai Perpusnas untuk saling memaafkan. â€œYang pertama, orang yang belum dimaafkan saudaranya, tidak bisa masuk surga. Yang kedua, jembatan takwa paling dekat dengan memaafkan orang lain,â€ urainya.
Dalam ceramahnya, Syarif Rahmat menjelaskan awal mula tradisi halal bihalal. Menurutnya, halal bihalal berawal dari usulan salah satu pendiri Nahdatul Ulama (NU) Kyai Wahab Hasbullah kepada Bung Karno untuk mengumpulkan para politikus. Bung Karno menyetujui acara silaturahmi tersebut untuk saling memaafkan.
Sementara itu, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menyatakan halal bihalal merupakan kegiatan religius bersifat nasional yang hanya dimiliki bangsa Indonesia. Menurutnya, momen halal bihalal memiliki dua esensi. Syarif Bando mengajak seluruh peserta halal bihalal untuk saling memaafkan antarpegawai. Dengan saling memaafkan, maka masalah yang terjadi dalam lingkungan kerja bisa teratasi sehingga menghasilkan kinerja terbaik.
â€œProblem kita adalah sama-sama dituntut untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Tetapi masalahnya adalah kemampuan dan kita harus memahami peraturan yang ada. Bagaimana kita menerjemahkan tuntutan tugas dari peraturan yang ada, sehingga kita mencermati apa yang mesti kita capai,â€ jelasnya. Pada kesempatan ini, Syarif Bando juga meminta para pegawai mencermati Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.
Selain itu, momen halal bihalal diharapkan membangun semangat para pegawai untuk bekerja memberikan yang terbaik. Para pegawai harus memahami bahwa halal bihalal bukan sekadar ritual atau seremoni setelah Idulfitri. â€œKita tidak boleh mengulang kesalahan yang sama. Kita harus memperbaharui belenggu-belenggu pemikiran yang menghambat untuk maju,â€ tuturnya.
Pada kesempatan ini, Syarif Bando meminta para pegawai untuk melakukan melakukan analisa dari kenyataan dengan kondisi yang dihadapi Perpusnas. Salah satunya perkembangan teknologi informasi. â€œBagaimana kita memanfaatkan media sosial. Di Indonesia, pengguna media sosial Facebook ada 14 juta, Instagram ada 5,3 juta. Nah bagaimana kita memanfaatkan angka-angka itu,â€ urainya.
Reportase: Hanna Meinita
Â

Halal Bihalal Perpusnas: Momentum untuk Mengatasi Masalah Bersama

Â 
Salemba, Jakarta â€“ Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando melantik 39 pejabat fungsional baru pada Jumâ€™at, (11/9). Pelantikan didasari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Kepala Perpusnas mengharapkan pejabat yang terlantik dapat menjadi sosok pemimpin yang dibutuhkan.
â€œIni merupakan bagian dari penyederhanaan birokrasi di lingkungan pemerintah pusat sesuai yang diinginkan oleh Presiden,â€ terang Kepala Perpusnas.
Dengan adanya penyederhanaan birokrasi maka posisi pejabat stuktural cukup sampai di level eselon satu dan dua saja. Sisanya menjadi koodinator. Posisi koordinator yang dibantu subkoordinator nantinya cukup vital karena tugasnya melakukan pengawasan secara langsung atas pekerjaan yang dilakukan. Sehingga kinerja institusi dapat lebih terpantau dan berjalan dengan cepat.Â 
Di akhir pelantikan, Kepala Perpusnas menekankan kriteria yang harus dimiliki oleh pemimpin, termasuk para koordinator. Ada 21 kriteria yang dijelaskan langsung, salah satunya adalah penegasan aturan dalan setiap aspek kerja.
â€œSebagai pemimpin, peraturan terkait tupoksi harus dipahami karena hal itu merupakan modal awal bekerja,â€ tegas Syarif Bando.
Berikut nama-nama pejabat terlantik:
<ol>
<li>Iswara Rusniady sebagai Pustakawan Ahli Utama</li>
<li>Bonar Sijabat sebagai Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya</li>
<li>Rismini sebagai Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya</li>
<li>Mulatsih Susilorini sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Made Ayu Wirayati sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Nani Suryani sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Supriyanto sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Sarwidiarti Mrihastuti sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Nurny Syam sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Agus Sutoyo sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Yeri Nurita sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Anjar Widiastuti sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Hanugrahwati sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Wiratna Tritawirasta sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Nurhadi Saputra sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Luthfiati Makarim sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Tuty Hendrawati sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Witanto sebagai Pengelola Pengadaan Barang Jasa Ahli Madya</li>
<li>Tanto Anton Purboyo sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Yatini sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Rohani Br. Tohang sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Alfa Husna sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Agus Supriana sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Budi Kusumawardani sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Meindria sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Kevi Ahadiah sebagai Analis Kepegawaian Ahli Madya</li>
<li>Eka Tuti Rohmawati sebagai Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda</li>
<li>Edi Wiyono sebagai Pustakawan Ahli Muda</li>
<li>Kusmeri sebagai Perencana Ahli Muda</li>
<li>Muhayar sebagai Pustakawan Ahli Muda</li>
<li>Pristiawati sebagai Pustakawan Ahli Muda</li>
<li>Agus Suyono sebagai Pustakawan Ahli Muda</li>
<li>Vira Farhana sebagai Pustakawan Ahli Muda</li>
<li>Harjo sebagai Pustakawan Ahli Muda</li>
<li>Ahmad Muslim sebagai Widyaiswara Ahli Muda</li>
<li>Afrison sebagai Pustakawan Ahli Muda</li>
<li>Aristianto Hakim sebagai Pustakawan Ahli Muda</li>
<li>Tubu Parulian Bontor Simanjuntak sebagai Perencana Ahli Muda</li>
<li>Supriyo sebagai Pustakawan Ahli Muda</li>
<li>Triono sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Deputi I</li>
</ol>
Â 
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Hartoyo Darmawan
Â 
Â Â Â 
Â

Lantik 39 Pejabat Fungsional, Kepala Perpusnas Lakukan Penyederhanaan Birokrasi

Jakarta - Perpustakaan Nasional sebagai salah satu instansi pemerintah yang ada di negara ini sudah barang tentu memiliki sejarah panjang dari awal terbentuk hingga seperti hari ini, dimana telah menjadi salah satu Perpustakaan terbaik di dunia.
Â 
Bertindak sebagai pimpinan apel pada hari Senin (13/09/2021) Kepala Biro Organisasi, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Sri Marganingsih. Pada pidatonya kali ini, beliau menyampaikan sejarah dan perkembangan yang sudah dilalui oleh Perpusnas selama ini.
Â 
Seorang pustakawan dan profesor ilmu Perpustakaan asal India, Ranganathan memperkenalkan 5 hukum dari Ilmu Perpustakaan atau Five Laws of Library Science. Salah satu dari 5 hukum tersebut adalah A library is a growing organism.Â (Perpustakaan adalah organisme yang berkembang) atau dengan kata lain perpustakaan harus dapat berdaptasi dan berkembang sesuai dengan perubahan atau tuntutan zaman yang ada saat ini. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi sangat pesat saat ini secara tidak langsung memaksa perpustakaan harus dapat Â menyesuaikan diri dengan perkembangan itu sendiri. Begitu pula dengan perpustakaan nasional lakukan saat ini dalam menghadapi tantangan pada setiap perubahan dan tuntutan zaman yang ada saat ini.
Â 
â€œKepekaan lembaga dan segala hal yang terkait adalah suatu keniscayaan yang harus dilakukan. Jika tidak, perpustakaan akan tenggelam dalam paradigma lama dan sulit untuk majuâ€. terang Sri Marganingsih
Â 
Cikal bakal Perpusnas sendiri ditandai dengan didirikannya sebuah lembaga pelopor perpustakaan nasional pada masa kolonial bernama <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Koninklijk_Bataviaasch_Genootschap_van_Kunsten_en_Wetenschappen">Bataviaasch Genootschap</a>Â di tanggal <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/24_April">24 April</a>Â <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/1778">1778</a>Â dan dibubarkan pada tahun 1950. Pada masa Pemerintahan Republik Indonesia tepatnya tahun 1980, semangat untuk mewujudkan Â pengembangan sistem nasional <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Perpustakaan">perpustakaan</a>, secara menyeluruh dan terpadu ditandai dengan dibentuknya Perpustakaan Nasional RI yang merupakan gabungan dari Perpustakaan Museum Nasional; Perpustakaan <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah">sejarah</a>, <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Politik">politik</a>Â dan <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Sosial">sosial</a>Â (SPS); Perpustakaan wilayah <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/DKI_Jakarta">DKI Jakarta</a>; dan Bidang Bibliografi dan Deposit, Pusat Pembinaan Perpustakaan dan berada dibawah <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Departemen_Pendidikan_dan_Kebudayaan">Departemen Pendidikan dan Kebudayaan</a>Â Republik Indonesia.
Â 
Pada tahun 2000, Perpusnas RI mengalami perubahan status menjadi salah satu lembaga pemerintah non departeman setelah sebelumya berada di bawah <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Departemen_Pendidikan_dan_Kebudayaan">Departemen Pendidikan dan Kebudayaan</a>Â Republik Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 178 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi Dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen.
Â 
Perubahan terakhir yang dilakukan oleh Perpusnas dalam bidang organisasi diantara lain adalah Penyederhanaan birokrasi yang diamanatkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat pelantikan Presiden pada tanggal 20 Oktober 2019. Perubahan tersebut dilakukan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah (agile), dan profesional dalam upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pemerintah kepada publik. Arahan tersebut langsung ditanggapi oleh Perpusnas dengan mengeluarkan peraturan-peraturan terkait SOTK untuk mendukung perubahan tersebut.
Â 
â€œSOTK terbaru Perpustakaan Nasional ini diharapkan dengan 138 ujung tombak yang menggerakan tupoksi perpusnas menjadi momentum bagi setiap ASN di lingkungan Perpustakaan Nasional untuk dapat melakukan terobosan, inovasi dan pemikiran baru yang dapat mengubah pola pikir dan budaya kerja sebagai lembaga pemerintah, untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam rangka mendukung kinerja pelayanan public Perpustakaan Nasional. â€ ungkap Sri Marganingsih
Â 
Â Reportase: Fauzan Abdi

Perpustakaan adalah organisme yang berkembang

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)Bintang Puspayoga mengatakan, saat ini pemahaman akan pentingnya kesetaraan gender belum sepenuhnya tercapai. Hal ini dilihat dari masih banyaknya perempuan yang mengalami diskriminasi, stigmatisasi, stereotip bahkan kekerasan.
Meskipun berkat perjuangan Kartini dan juga pahlawan perempuan lainnya, kesetaraan antara perempuan dan laki-laki semakin diakui. Bahkan diamanatkan dalam konstitusi UUD 1945, sekarang perempuan dapat sekolah, berpendapat di ruang domestik maupun publik dan dapat menjadi pemimpin dalam berbagai sektor.
"Pemahaman kesetaraan gender masih belum populer dibandingkan konstruksi sosial patriarki yang telah dipercaya secara turun temurun. Untuk mengatasinya, diperlukan sinergi yang kuat dari berbagai pihak, baik pemerintah, akademisi, dunia usaha, kelompok masyarakat maupun media untuk mematahkan konstruksi sosial patriarki tersebut," kata Bintang dalam Talkshow Peringatan Hari Kartini Cerita Sukses Perempuan Indonesia Menggapai Cita yang diselenggarakan secara hybrid oleh Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI bekerjasama dengan Pimti Madya Perempuan Indonesia, Jumat (23/04/2021).
Dikatakan, sesosok perempuan seperti Kartini bisa menciptakan gelombang perubahan yang begitu besar. Maka bisa dibayangkan apabila 49,42 persen perempuan dari 270,2 juta jiwa penduduk Indonesia hari ini memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai potensinya dan membuat berbagai perubahan kesetaraan gender.
"Nyatanya hal ini tidak hanya memberikan manfaat bagi kelompok perempuan saja tetapi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Untuk itu,
perjuangan meraih kesetaraan gender seharusnya merupakan urusan bersama. Konsep kesetaraan gender pun kini menjadi salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs," jelasnya.
Menurut Bintang, tiap perempuan adalah advokat terbaik bagi masalahnya sendiri. Untuk itu, pihaknya mengatakan perjuangan mencapai kesetaraan tentunya juga diperlukan dukungan penuh dari perempuan, sebagai kelompok yang paling mengetahui permasalahan dan solusi yang terkait dengan dirinya.
"Saya mengajak seluruh perempuan untuk ikut serta dalam perjuangan menuju kesetaraan. Memberdayakan diri sendiri dengan tidak lelah belahar serta memampukan diri memberikan contoh kesetaraan dimulai dari lingkungan keluarga, dan tim dalam organisasi yang lebih besar lagi. Seperti membuat kebijakan inklusif yang merangkul semua pihak tanpa terkecuali," pesannya.
Reportase: Wara Merdeka

Pemahaman Kesetaraan Gender Masih Belum Dicapai

Salemba, Jakarta &ndash; Di awal tahun 2024, Plt Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) E. Aminuddin Azis menyelenggarakan kegiatan jumpa sapa dengan seluruh pegawai Perpusnas.
 
Plt Kepala Perpusnas menyampaikan Perpusnas bukan hanya perpustakaan biasa, melainkan perpustakaan negara dengan marwah yang sangat tinggi. Maka semua pegawai diajak untuk berpikir pada tingkat yang tinggi, mengangkan martabat bangsa melalui peran yang berbeda dan pikiran yang berbeda untuk memajukan lembaga ini.
 
"Sudah selayaknya kita berpikir pada aras tinggi, yang harus mengangkat martabat bangsa ini. Sebagai perpustakaan negara ini harus diperankan secara berbeda dan orang-orang yang didalamnya harus berpikir berbeda untuk memajukan lembaga ini," ungkapnya, Selasa (9/1/2024).
 
Lebih lanjut dia berbagi pemikiran tentang esensi perpustakaan. Menurutnya bahwa bangunan perpustakaan secara fisik yang mentereng hanya berarti jika diisi dengan ruh atau semangat yang membuatnya menjadi lembaga yang bermartabat.
 
"Saya mengajak ayo kita isi gedung mentereng ini dengan cita-cita yang mentereng juga. Tidak hanya secara fisik tetapi juga dalamnya diisi juga," lanjutnya.
 
Perpustakaan, menurutnya, adalah tempat bertumbuh dan berkembangnya gagasan baru dan kreativitas. "Pemikiran kreativitas memiliki peran krusial dalam pertumbuhan ilmu pengetahuan, dan marwah perpustakaan menjadi sentral sebagai wahana untuk pengembangan keilmuan," ungkapnya.
 
Pria yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ini mengatakan bahwa tugas Perpusnas sesuai dengan Renstra 2020-2024 yakni meningkatkan literasi dan meningkatkan kegemaran membaca. Fokusnya adalah membantu negara meningkatkan kompetensi literasi masyarakat dengan menyediakan peluang akses yang sama.
 
"Dalam strategi program 2024, saya mengajak semua untuk menatap masa depan dengan perspektif baru, menyesuaikan program dan meningkatkan kompetensi literasi masyarakat," terangnya.
 
Selain itu, program anggaran 2024 difokuskan pada penyediaan buku di perpustakaan daerah dan TBM, pendampingan pemanfaatan buku, dan penciptaan berbagai program untuk menarik minat masyarakat datang ke perpustakaan.
 
&nbsp;
 
Reporter: Wara Merdeka
 
Dokumentasi: Kemal/Prakas/Andri

Mengisi Perpustakaan dengan Semangat dan Cita-cita Mentereng

Salemba, Jakartaâ€”Laporan Harta Kekayaan Negara secara elektronik (e-LHKPN) adalah sistem pelaporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh setiap penyelenggara negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan menggunakan elektronik, kini pelaporan harta kekayaan dapat menjadi lebih mudah, murah, dan bermanfaat.
LHKPN bertujuan untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih, sebagai upaya transparansi awal menjabat sebagai instrumen pengawasan dan akuntabilitas saat akhir menjabat. Peraturan LHKPN sesuai dengan peraturan KPK Nomor 7 tahun 2016.
Perpustakaan Nasional sebagai salah satu penyelenggara juga tidak luput dari pelaksanaan e-LHKPN. Sebanyak 63 pejabat dan penyelenggara negara di lingkungan Perpusnas mengikuti workshop penyampaian LHKPN melalui elektronik oleh KPK, Kamis, (31/5).
Pejabat dan penyelenggara negara yang mengikuti pengisian e-LHKPN meliputi pejabat eselon 1 dan 2, pejabat pembuat komitmen (PPK), pejabat pengadaan barang dan jasa, auditor, pejabat lelang (ULP), dan bendahara di tiap unit kerja.
Deni Setianto dari Kedeputian Bidang Pencegahan Direktorat PP LHKPN KPK mengatakan sistem pelaporan harta kekayaan sudah ada sejak jaman kekhalifan Umar bin Khattab r.aâ€”masa setelah Rasulullah saw wafat. Oleh karena itu, pelaporan LHKPN harus dimaknai sebagai upaya pencegahan agar jangan sampai ada penyelenggara pemerintahan yang terlibat ataupun terjerat perilaku korupsi.
â€œDari LHKPN publik pun bisa mengetahui berapa harta yang diperoleh selama seseorang menjabat. Tidak ada keragu-raguan ataupun prasangka yang timbul yang berujung fitnah,â€ imbuh Deni.
Deni menambahkan saat ini KPK sedang giat melakukan sejumlah terobosan untuk mencegah terjadinya korupsi. Pola korupsi seiring jaman kian canggih. Beragam cara dilakukan sejumlah oknum, bahkan bekerja sama untuk mengelabui agar praktek haram tersebut tidak terlihat aparat hukum. Semuanya bermula dari niat, pungkas Deni.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Â Â 
Â 
Â

Workshop e-LHKPN :  Cara Cegah Penyelenggara Negara Korupsi

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando melantik Woro Titi Haryanti sebagai Sekretaris Utama dan Deni Kurniadi Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan pada Jumat, (7/8). Pelantikan keduanya berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 128 tertanggal 30 Juli 2020. Sebelum menduduki jabatan baru, Woro Titi menjabat sebagai Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, dan Deni Kurniadi menjabat sebagai Â Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca.
Dalam arahannya, Kepala Perpusnas meminta pejabat terlantik untuk sama-sama memperhatikan amanah karena tugas, tantangan, dan konsekuensi akan semakin berat. â€œPastikan program kerja berlanjut. Regulasi harus dipahami. Aturan-aturan teknis yang sifatnya makro ataupun mikro segera didistribusikan ke seluruh stakeholder di daerah,â€ ujarnya.
Patut dipahami juga bahwa sejatinya semua pemangku kepentingan disini adalah pembantu Presiden di bidang pengembangan perpustakaan di Indonesia, selain soal literasi dan pembudayaan kegemaran membaca. Sehingga menjadi tanggung jawab bersama bagaimana seluruh perpustakaan yang ada di Indonesia bisa terakreditasi dan tenaga pustakawannya tersertifikasi, tambah Syarif Bando.
Setiap tindakan memiliki konsekuensinya. Tidak bisa hanya berpikir situasional saja tetapi harus sistematis. Gerakkan semua anggota tim. Maksimalkan semua potensi sumber daya manusia yang dimiliki. Setiap pemimpin adalah seorang agen perubahan (agent of change). â€œJadi, tidak cukup merubah perilaku melainkan juga mind set,â€ terang Kepala Perpusnas
Secara khusus, Kepala Perpusnas meminta kepada Sestama untuk mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih Perpusnas secara empat kali berturut-turut selama 2016-2019. Penilaian dari Ombudsman pun wajib diperbaiki.
Sedangkan, kepada Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Kepala Perpusnas meminta disiapkan para koordinator untuk persiapan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) baru di unit kedeputiannya. Â Â 
Â 
Reporter : Hartoyo Darmawan Fotografer : Rd Radityo

Berita

Lantik Sestama dan Deputi, Kepala Perpusnas Inginkan Perpustakaan Terakreditasi dan Pustakawan Tersertifikasi

Pencarian

Berita Lainnya

Halal Bihalal Perpusnas: Momentum untuk Mengatasi Masalah Bersama

Lantik 39 Pejabat Fungsional, Kepala Perpusnas Lakukan Penyederhanaan Birokrasi

Perpustakaan adalah organisme yang berkembang

Pemahaman Kesetaraan Gender Masih Belum Dicapai

Mengisi Perpustakaan dengan Semangat dan Cita-cita Mentereng

Workshop e-LHKPN : Cara Cegah Penyelenggara Negara Korupsi