Salemba, Jakarta – Perpustakaan merupakan jantung pendidikan. Kehadiran perpustakaan sekolah memberikan ruang untuk merdeka belajar para siswa. Melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diharapkan dapat mendukung pengembangan perpustakaan sekolah sebagai upaya peningkatan literasi.

Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Muhammad Syarif Bando menyampaikan, perlu adanya perubahan dalam metode pembelajaran di Indonesia. Melalui kebijakan merdeka belajar, para anak didik dituntut untuk menambah pengetahuannya dengan membaca dan meningkatkan literasi.

"Ini menjadi tantangan kita, memastikan bahwa kemampuan daya serap anak jauh lebih tinggi dibandingkan yang kita berikan. Dan keberadaan perpustakaan tentunya menunjuang hal tersebut," ungkapnya dalam Focus Group Discussion yang bertema Kemanfaatan Dana BOS untuk Perpustakaan Sekolah/Madrasah, yang diselenggarakan secara daring pada Jumat, (18/2/2022).

Definisi kebijakan merdeka belajar, lanjut Syarif, merupakan jalan untuk berubah cara pandang dalam mengelola pendidikan.

Sehingga penting di setiap sekolah hadir perpustakaan. Sesuai standar nasional perpustakaan, minimal ada sebelas aspek yang perlu diperhatikan. Seperti gedung atau tata ruang, koleksi, sistem layanan dan kegemaran membaca.

"Mohon dipahami civitas pendidik agar memastikan memenuhi kebutuhan peserta didiknya, karena tidak ada ilmu yang stagnan," lanjutnya.

Direktur Agama, Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Bappenas, Amich Alhumami mengatakan, pendidikan dan literasi yang rendah menjadi salah satu faktor kemiskinan suatu negara. Dalam hal ini, pemerintah telah melakukan upaya intervensi melalui Program Indonesia Pintar (PIP) atau Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

"Sesuai yang tercantum dalam Permendikbudristek nomor2 Tahun 2022, pengembangan perpustakaan menjadi salah satu komponen penggunaan dana yang dapat dimanfaatkan oleh satuan pendidikan," ungkap Amich.

Amich memaparkan, penggunaan dana tersebut dapat digunakan untuk pembiayaaan penyediaan atau percetakan buku untuk kebutuhan peserta didik, penyediaan buku teks pendamping termasuk buku digital, penyediaan buku non teks, penyediaan atau pencetakan modul dan perangkat ajar, serta pembiayaan lain yang relevan dalam pengembangan perpustakaan.

"Selain bersumber dari anggaran kementerian/lembaga, pengembangan perpustakaan sekolah juga diintervensi melalui DAK Fisik Bidang pendidikan. Dengan rincian menu rehabilitasi ruang perpustakaan dan pembangunan ruang perpustakaan yang tersedia pada semua jenjang pendidikan," jelasnya.

Sementara itu, Koordinator Perencanaan dan Penganggaran Sekretariat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,  Nandana A. Bhaswara mengatakan, ketersediaan infrastruktur untuk menghasilkan pembelajaran yang berkualitas, menjadi salah satu elemen pendidikan yang berperan penting guna menciptakan masyarakat maju dan sejahtera.

Namun sayangnya, lebih dari 20 persen sekolah di Indonesia tidak memiliki perpustakaan yang produktif. "Maka hadirnya dana BOS untuk sekolah dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan perpustakaan," katanya.

Berbagai kegiatan tersebut, lanjut Nandana, diantaranya program literasi sekolah, digitalisasi, penguatan infrastruktur perpustakaan hingga peningkatan SDM seperti penyediaan dan pelatihan pustakawan.

"Ke depan kita dapat bekerja sama untuk mewujudkan pengelolaan perpustakaan sekolah yang baik. Tentu tidak semua daerah memiliki perpustakaan sekolah yang ideal, namun dengan dukungan dari Perpusnas dan perpustakaan daerah diharapkan dapat memaksimalkan manfaat perpustakaan sekolah," terangnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Forum Perpustakaan Sekolah/Madrasah Indonesia, Mulyanto menyayangkan belum semua pemangku kepentingan memprioritaskan pengembangan perpustakaan sekolah/madrasah sebagai salah satu pilar dalam membangun pendidikan di Indonesia.

"Tergantung mindset dari kepala satuan pendidikan, ada yang prioritas pada pengembangan laboratorium, ekskul, toilet dibandingkan perpustakaan," ungkap Mulayanto.

Pihaknya pun mendorong Perpusnas untuk menyuplai data jumlah perpustakaan sekolah yang telah terakreditasi pada kepala daerah. "Ini dilakukan agar para kepala daerah dapat memahami kondisi perpustakaan sekolah/madrasah di wilayahnya," lanjutnya.

Senada, Ketua Asosiasi Tenaga Perpustakaan Sekolah Indonesia (ATPUSI), Muhammad Ihsanudin menuturkan satuan pendidikan perlu adanya alokasi tenaga pustakawan. Dia berharap adanya formasi pustakawan yang ditempatkan di perpustakaan sekolah. "Sarjana ilmu perpustakaan sudah ada, sehingga pengelolaan perpustakaan bisa dilakukan secara profesional," harapnya.

Ihsanudin menegaskan dalam pengembangan perpustakaan sekolah perlu adanya sinergi dengan pemerintah daerah. Selain itu, dengan adanya akreditasi perpustakaan diharapkan seluruh perpustakaan sekolah memenuhi standar nasional perpustakaan. "Paling tidak layanan minimal terpenuhi," tegasnya.

 

Reportase: Wara Merdeka