Jakarta &ndash; Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Salah satu caranya adalah memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses informasi dan pengetahuan.
Perpustakaan merupakan institusi layanan publik yang wajib memberikan layanan perpustakaan pada masyarakat guna meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan, dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kewajiban pemerintah atas ketersediaan perpustakaan di masyarakat diperjelas dalam Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2007, pada Pasal 7 ayat (1) butir c, menjelaskan bahwa pemerintah berkewajiban menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di tanah air.
&ldquo;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 12 ayat (2) butir q menyatakan bahwa perpustakaan masuk pada urusan wajib pemerintahan non pelayanan dasar baik pada pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Artinya, pembangunan perpustakaan telah menjadi urusan Pemerintah Daerah,&rdquo; ujar Sekretaris Utama (sestama) Perpustakaan Nasional Ofy Sofiana pada acara Forum Group Discussion (FGD) Penguatan Kelembagaan Perpustakaan Dinas Perpustakaan Daerah pada Rabu, (12/07/2023).
Ofy Sofiana menjelaskan, konsekuensi adanya kewajiban pemerintah daerah membentuk kelembagaan, menurut data telah terbentuk kelembagaan Perpustakaan di Kabupaten/Kota sejumlah 482 (93.74%). Dengan klasifikasi Tipologi A sebanyak 70 Dinas Perpustakaan, Tipologi B sebanyak 179 Dinas Perpustakaan, dan Tipologi C sebanyak 227 Dinas Perpustakaan.
Berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan daerah bidang perpustakaan tersebut dapat digunakan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai dasar dalam menetapkan kelembagaan, perencanaan, dan penganggaran.
Ofy Sofiana menambahkan, berbagai upaya telah dilakukan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) untuk membangun perpustakaan di daerah, dengan harapan eksistensi perpustakaan dapat berjalan dengan baik seperti bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang perpustakaan dengan menu pembangunan gedung perpustakaan, renovasi gedung perpustakaan, perluasan gedung perpustakaan. Menu lain DAK adalah koleksi, perabot dan informasi teknologi.
Bantuan lainnya dari Perpusnas ke pemerintah daerah berupa Mobil Perpustakaan Keliling (MPK), perpustakaan terapung, motor perpustakaan, bantuan koleksi, dan pojok baca digital (Pocadi) yang menjangkau kaum milenial. &ldquo;Selain itu kami juga memiliki program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial (TPBIS) yang merubah paradigma perpustakaan yang semula perpustakaan sekedar tempat membaca buku dan mencari buku namun juga bisa menjadi tempat beraktifitas masyarakat untuk memperoleh keterampilan sehingga diharapkan dapat mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,&rdquo; terang Sestama Perpusnas.
Ofy berharap dengan terselenggaranya FGD, dapat memperoleh banyak informasi strategis terkait kelembagaan perpustakaan di daerah. &ldquo;Oleh sebab itu, jangan patah semangat dan putus asa. Bagaimanapun esensi perpustakaan adalah membangun sumber daya manusia dan perpustakaan menjadi lembaga netral dan sebagai lembaga layanan publik,&rdquo; tutupnya.
Peserta FGD Penguatan Kelembagaan Perpustakaan Dinas Perpustakaan Daerah pada hari pertama dari tiga hari penyelenggaraan tersebut dihadiri oleh perwakilan Dinas Perpustakaan Provinsi DKI Jakarta, Dinas Perpustakaan Kota Jakarta Pusat, Dinas Perpustakaan Kota Jakarta Timur, Dinas Perpustakaan Kota Bekasi, Dinas Perpustakaan Kota Bogor, Dinas Perpustakaan Kabupaten Tasikmalaya dan Dinas Perpustakaan Kota Depok.
&nbsp;
Reporter: Arwan Subakti
 Fotografer: Arie Zani Purnomo

Pemerintah Daerah Wajib Membentuk Kelembagaan Perpustakaan

Kemayoran, Jakarta - Perpustakaan adalah pondasi dalam menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas. Ilmu pengetahuan yang didapat dari perpustakaan niscaya mampu menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada di masyarakat.
Kebodohan dan kemiskinan menjadi musuh yang tidak dapat dideteksi, sehingga perpustakaan harus hadir sebagai agent of change dalam membangun masyarakat yakni dengan memahami apa yang diperlukan. Tiap daerah pasti memiliki kebutuhan yang berbeda dalam hal penguasaan ilmu pengetahuan, maka dari itu masyarakat harus dibimbing dengan pemberian skill yang sesuai.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Muhammad Syarif Bando, pada kegiatan Sinkronisasi Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan Tahun 2023 di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Senin (15/8/2022).
Baginya paradigma perpustakaan saat ini tidak lagi mengenai baca dan tulis, melainkan tentang transfer knowledge akan ilmu yang diperlukan oleh masyarakat. Dengan demikian, manfaat dari keberadaan perpustakaan di tengah masyarakat dapat dirasakan.
â€œInstitusi peradaban adalah perpustakaan karena tugasnya mendampingi masyarakat sebagai agent of change untuk memberi pengetahuan,â€ ungkap Syarif Bando.
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Deni Kurniadi mengatakan bahwa berdasarkan pada Sensus Data Perpustakaan Tahun 2018 yang dilakukan Perpusnas, diketahui di Indonesia terdapat total 164.610 perpustakaan. Akan tetapi, dari jumlah tersebut yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan baru mencapai 19,8%.Â  Â Â 
â€œJangan sampai terlena, ketika sudah mendapatkan DAK tapi fungsi dari perpustakaan tetap tidak terlaksana dengan maksimal,â€ ujar Deni.
Di kesempatan yang sama Koordinator Bidang Agama dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, Didik Darmanto meminta kepada seluruh perwakilan nominator penerima DAK Fisik Tahun 2023 untuk menyampaikan informasi secara detail agar kiranya dapat memenuhi kriteria penerima.
Didik juga menambahkan ada perubahan skema pengusulan DAK, sebelumnya DAK bersifat Reguler di mana seluruh pemerintah daerah punya kesempatan yang sama dalam mengajukan usulan. DAK Tahun 2023 bersifat Penugasan, dengan kata lain hanya daerah kategori Lokasi Prioritas yang dapat mengajukan usulan.
â€œKami berharap DAK Fisik Subbidang Perpustakaan dapat menjadi momentum perubahan bagi daerah untuk melakukan transformasi layanan perpustakaan. Tidak hanya sebagai pusat ilmu pengetahuan tapi juga pusat pemberdayaan masyarakat,â€ harapnya.
Sependapat, Kepala Seksi Bantuan Teknis DAK Fisik PMK Kementerian Keuangan RI, Saddam Husein menegaskan bahwa pengajuan DAK Fisik Tahun 2023 hanya dapat diusulkan oleh daerah yang masuk dalam Lokasi Prioritas. Penetapan Lokasi Prioritas tersebut dilakukan berdasarkan berbagai perspektif, baik dari geografis atau kekhususan daerah serta ketercukupan dan ketersediaan fasilitas pelayanan perpustakaan yang baik.
â€œPemerintah daerah harus berkomitmen melaksanakan DAK dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena ada punishment dan reward atas pemanfaatan anggaran DAK tersebut,â€ pesannya.
Lebih lanjut, Kepala Biro Keuangan dan Perencanaan Perpusnas, Joko Santoso menyebutkan terdapat 110 daerah yang masuk dalam Lokasi Prioritas diantaranya 3 Provinsi dan 107 Kabupaten/Kota. Dia pun mengajak seluruh perwakilan yang hadir untuk mengawal usaha yang dilakukan agar layanan dapat dimanfaatkan dan dirasakan secara nyata oleh masyarakat.
Adapun outcome dari DAK Fisik Tahun 2023 antara lain banyaknya aktivitas melalui program dan kegiatan yang harus dilakukan untuk memenuhi standar tingkat kegemaran membaca dan peningkatan budaya literasi masyarakat.
â€œMasyarakat yang meningkat budaya literasinya adalah masyarakat yang produktif dan sejahtera,â€ tegas Joko.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Prakas Agrestian

Gedung Fisik Perpustakaan Penting di Era Digital

Salemba, Jakarta - Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando melantik Woro Titi Haryanti sebagai Pustakawan Ahli Utama (Pustama) di lingkungan Perpusnas. Pelantikan dilaksanakan di Aula Perpusnas Salemba pada Selasa, (15/2/2022).
Sebelumnya, Woro Titi Haryanti menjabat sebagai Sekretaris Utama Perpusnas periode 2020-2022. Dalam sambutannya, Kepala Perpusnas Syarif Bando mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan pengabdian Woro Titi Haryanti selama bertugas menjadi pejabat struktural di lingkungan Perpusnas.
"Atas nama institusi dan pribadi, saya sampaikan apresiasi dan terima kasih atas dedikasi yang telah diberikan kepada bangsa dan negara, mulai dari diangkat menjadi PNS pada tahun 1986 hingga saat ini," ujar Syarif Bando.
Syarif Bando menyampaikan, pengabdian dedikasi dan loyalitas yang telah ditunjukkan selama menjadi ASN, diharapkan menjadi pengalaman berharga untuk terus menjadi cermin bagi para junior.
"Saya yakin dan percaya ibu akan mampu menjadi teladan. Cermin dari sikap perilaku yang telah ditunjukkan selama berpuluh-puluh tahun ini. Saya yakin dengan kerja sama, dan integritas komitmen yang tinggi semua bisa kita lewati bersama," ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Syarif Bando berpesan dengan jabatan yang baru ini diharapkan dapat memiliki visi jauh ke depan dan strategi untuk mengangkat harkat dan martabat perpustakaan dan bangsa Indonesia.
"Jadilah Pustama yang betul-betul memiliki visi jauh ke depan. Memiliki kemampuan strategi untuk mengangkat harkat dan artabat perpustakaan dan bangsa Indonesia," pesannya.
Dijelaskan, Pustama ke depannya tidak sekadar bekerja berdasarkan perintah. Namun Pustama harus dapat mengajukan ide gagasan untuk kemajuan perpustakaan. "Kalau dulu Perpusnas dipandang sebelah mata sekarang semua mata tertuju pada Perpusnas. Inilah yang mejadi konsekuensi kita untuk selalu bersemangat mengembangkan perpustakaan," jelasnya.
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Alfian

Kepala Perpusnas Lantik Pustakawan Ahli Utama

Jakarta, Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menyebut, individu yang berpengetahuan kuat bisa menemukan berbagai inovasi dan mengembangkan ilmu pengetahuan adalah manusia yang memiliki tingkat literasi paling tinggi.
 
Perpustakaan dinilai dapat menjadi wadah untuk melahirkan peningkatan literasi yang ada di Indonesia. 
 
"Kami ingin menyuarakan secara serius bahwa publik harus tahu kebutuhan kita menyangkut gerakan literasi, penguatan tugas dan fungsi perpustakaan," ungkapnya dalam Rapat Koordinasi bidang Perpustakaan Tahun 2023 pada Selasa, (7/3/2023).
 
Karenanya, lanjut Syaiful Huda, Komisi X DPR RI memutuskan membentuk Panitia Kerja (Panja) khusus terkait penguatan literasi dan tenaga perpustakaan. 
 
"Panja ini kami dedikasikan supaya pada tahun anggaran berikutnya, khusus menyangkut gerakan literasi dan pengadaan pegawai perpustakaan dan tenaga administrasi perpustakaan bisa kita wujudkan di masa yang akan datang," urainya.
 
Dijelaskan, perpustakaan di berbagai daerah membutuhkan rekruitmen SDM baru dan&nbsp; melalui panja akan didorong pengadaannya hingga kebutuhan anggaran.
 
Menurutnya, dalam penguatan literasi tidak hanya dilakukan oleh Perpusnas tetapi juga dilakukan oleh kementerian/lembaga lain. "Kami menggugat kementerian/lembaga lain yang memiliki fungsi irisan dengan Perpusnas harus memiliki komitmen yang sama menyangkut soal gerakan penguatan literasi," jelasnya.
 
Misalnya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi memiliki aturan mengenai kebijakan melalui Permendiknas NOmor 24 Tahun 2008 tentang standar tenaga administrasi sekolah yang berbeda dengan standar perpustakaan. "Kami ingin semuanya seluruh standar yang menyangkut mengenai manajemen harus mengacu pada satu standar yaitu standar yang dikeluarkan oleh Perpusnas," paparnya.
 
Di sisi lain, Komisi X DPR RI menyayangkan Perpusnas yang belum mendapatkan anggaran yang ideal. Pihaknya meminta Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk segera mengalokasikan anggaran yang layak untuk Perpusnas. 
 
Ketika anggaran Perpusnas naik, lanjutnya, banyak hal yang dapat diselesaikan. Seperti, perbaikan sarana prasarana perpustakaan di daerah melalui dana alokasi khusus (DAK) terkaiot dengan pembangunan infrastruktur perpustakaan.
 
"Anggaran Perpusnas dapat didorong kolaborasi kegiatan dan programnya ke kabupaten/kota, provinsi seluruh Indonesia melalui dinas perpustakaan yang ada di daerah," pungkasnya.

Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2023, Dukung Penguatan Literasi, Komisi X DPR RI Bentuk Panja

Padang Panjang, Sumbar&mdash;Keberadaan armada perpustakaan keliling terbukti sangat membantu dalam penyebarluasan informasi dan ilmu pengetahuan di masyarakat, terutama bagi masyarakat yang tidak bisa datang ke perpustakaan karena berbagai alasan. Banyak masyarakat yang terbantu dengan keberadaan mobil ataupun motor perpustakaan keliling. Mereka tidak lagi miskin terhadap informasi dan pengetahuan. Para pegiat literasi pun menyambut baik dengan kehadiran armada perpustakaan keliling. Stimulan (rangsangan) ini justru memerlukan keseriusan pemerintah daerah setempat untuk menambahkan kuantitas armada perpustakaan keliling dalam anggaran daerahnya.
Hal ini yang ditekankan Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Woro Titi Haryanti saat menyerahkan satu unit stimulan mobil perpustakaan keliling (MPK) kepada Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis, Jumat, (2/2). Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Ketua DPR-RI Fadli Zon, Ketua DPRD Kota Panjang Novi Endri, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Barat Alwis, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Padang Panjang Alvi Sena, para pegiat literasi dan komunitas Forum Lingkar Pena (FLP) Kota Padang Panjang.
Woro Titi mengatakan&nbsp;stimulan&nbsp;ini merupakan salah satu cara mendekatkan ilmu pengetahuan dan informasi kepada masyarakat. Pemerintah Kota Padang Panjang diakuinya telah banyak memberikan semangat atas tumbuh dan berkembangnya gerakan literasi di masyarakat. &ldquo;Perpustakaan Nasional angkat topi untuk gerakan literasi yang sudah dilakukan disini. Meski bangunan perpustakaannya tidak terlalu besar, namun manfaat kegiatan literasinya cukup besar dirasakan masyarakat. Saya harap armada mobil perpustakaan keliling ini bisa menambah semangat untuk lebih banyak lagi merangkul para pegiat literasi,&rdquo; ujar Deputi II Perpusnas saat menyerahkan bantuan MPK.
Satu unit armada perpustakaan keliling dilengkapi dengan 400 judul buku (800 eksemplar), dan sejumlah perlengkapan multimedia, seperti TV LED, laptop, modem proyektor, layar proyektor, dan genset.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR-RI Fadli Zon mengatakan Kota Padang Panjang adalah kota yang dikenal sebagai kota pendidikan yang bersejarah. Banyak tokoh ulama dan tokoh pergerakan bangsa lahir dari sekolah-sekolah agama yang hingga kini masih bertahan, seperti Perguruan Diniyyah Puteri dan Perguruan Thawalib. Di kalangan sastrawan ada Hamka dan AA Navis yang karya-karyanya tetap dibaca sampai sekarang.
Terkait niatan pemerintah Kota Panjang menjadikannya sebagai Kota Literasi, Fadli Zon secara khusus mengapresiasi. Apalagi sudah banyak perguruan tinggi disini, dan keberadaan perpustakaan yang masih dapat berkembang. &ldquo;Jangan sampai menjadikan perpustakaan hanya sebagai tempat gudang buku,&rdquo; pesan Fadli Zon.
Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis mengakui pemerintah daerah saat ini terus berusaha mengubah paradigma masyarakat terhadap perpustakaan. &ldquo;Bukan lagi sebagai gudang buku tapi justru kita akan jadikan sebagai wahana warga berkreasi dan berekreasi,&rdquo; tegas Wali Kota. Kehadiran armada perpustakaan keliling diakuinya akan mempermudah gerakan literasi di Kota Panjang, terutama untuk membawa buku-buku ke berbagai sudut kota. Area-area baca akan semakin banyak terbentang.
Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis menambahkan, pemerintah Kota Panjang dalam waktu dekat, pada 3-6 Mei 2018, berencana akan mengadakan kegiatan akbar bertemakan literasi, yakni Temu Silaturahmi Penyair Asia Tenggara.
Program mobil perpustakaan keliling telah dilaksanakan Perpustakaan Nasional sejak 2003. Hingga 2017, telah tersalurkan sebanyak 708 unit kepada perpustakaan umum provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Meski belum sepenuhnya terbantukan, program ini akan terus dilanjutkan hingga seluruh provinsi, kabupaten/kota menerima.
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="144">Program Mobil Perpustakaan Keliling
&nbsp;
(Tahun)
</td>
<td width="114">Jumlah unit</td>
</tr>
<tr>
<td width="144">2003-2015</td>
<td width="114">548</td>
</tr>
<tr>
<td width="144">2016</td>
<td width="114">40</td>
</tr>
<tr>
<td width="144">2017</td>
<td width="114">120</td>
</tr>
</tbody>
</table>
&nbsp;
Reportase : Hartoyo Darmawan

Stimulan MPK Dorong Kota Padang Panjang Jadi Kota Literasi

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Kepala Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) menandatangani Piagam Penerapan Manajemen Risiko Perpustakaan Nasional yang diselenggarakan secara online dan on-site pada Rabu (30/6/2021). Kegiatan tersebut kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi kebijakan penerapan dan evaluasi manajemen risiko dengan narasumber Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan BPKP.
Memahami pentingnya penerapan manajemen risiko pada setiap kegiatan rutinnya, Perpustakaan Nasional telah menetapkan peraturan perundang-undangan sebagai langkah strategis bagi semua unit di lingkungan Perpustakaan Nasional RI, khususnya unit eselon 2 dan UPT untuk melakukan penerapan pengelolaan manajemen risiko di unitnya secara terstruktur, komprehensif, dan baku sesuai dengan pedoman yang berlaku.
Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Sri Marganingsih menyebutkan secara keseluruhan pada tahun 2020/2021 di unit eselon 2 dan UPT terdapat 398 risiko yang harus diselesaikan atau dalam proses penyelesaian. Oleh karena itu, diperlukan adanya tindak lanjut terhadap risiko tersebut dengan mengadakan pemetaan rencana perlakuan risiko dan tindak lanjut rencana perlakuan risiko yang menghasilkan dokumen yang ditandatangani pada hari ini.
â€œPenandatanganan naskah perlakuan risiko ini merupakan komitmen untuk menindaklanjuti apa yang telah disepakati secara tertulis untuk menyelesaikan, menindaklanjuti rencana perlakuan risiko di unit kerja masing-masing,â€ ujar Sri.
Sementara itu, Kepala Perpusnas M. Syarif Bando dalam sambutannya menjelaskan bahwa risiko yang teridentifikasi tersebut terkait dengan posisi Perpustakaan Nasional yang menjadi public service atau institusi pelayanan umum yang selalu dihadapkan pada persoalan baik yang disebabkan oleh alam yang tidak terduga maupun dinamika masyarakat yang dilayani di satu sisi dan pada sisi yang lain juga lebih besar disebabkan oleh faktor internal.
Lebih lanjut Syarif mengungkapkan Perpustakaan Nasional berkomitmen kuat untuk memastikan seluruh tahapan penyelesaian penyebab risiko terlaksana dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, ia mengharapkan arahan dari BPKP.
â€œSampai Desember 2021 ini target untuk tindak lanjut rencana perlakuan risiko kurang lebih sekitar 942, kami berharap bahwa di dalam agenda hari ini kami mendapatkan pencerahan, pengarahan bagaimana agar rencana ini bisa betul-betul direalisasikan, terutama karena banyak hal, misalnya kesadaran pengelolaan risiko belum menjadi budaya Perpusnas,â€ tegasnya.
Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan BPKP, Iwan Taufiq Purwanto, menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berdasarkan PP No. 60 tahun 2008 terdiri dari lima unsur, yang salah satunya adalah penilaian risiko dan risiko ini kemudian dikembangkan menjadi manajemen risiko secara keseluruhan.
â€œSebagaimana kita ketahui bahwa salah satu unsur dari lima unsur SPIP adalah penilaian risiko dan risiko ini kemudian dikembangkan menjadi manajemen risiko secara keseluruhan,â€ papar Iwan.
Iwan Taufiq Purwanto dalam paparannya menjelaskan bahwa dalam melakukan mitigasi risiko pada suatu lembaga, ada beberapa tahapan yang harus dilaksanakan, yaitu identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, respons risiko, dan pemantauan.
â€œPada saat melaksanakan identifikasi, analisis, dan evaluasi atas risiko harus dirumuskan secara spesifik agar tepat diusulkan rencana tindak pengendaliannya sebagai langkah mitigasinya,â€ pesannya.
Inspektur Perpustakaan Nasional Darmadi mengingatkan bahwa yang masih perlu dilakukan adalah mensosialisasikan bagaimana supaya semua unit kerja sadar akan risiko.
Acara diakhiri dengan penandatanganan dokumen perlakuan risiko semua unit kerja eselon 2 dan UPT di lingkungan Perpustakaan Nasional RI.
Â 
ReportaseÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â  : Radhitya Purnama

Perpustakaan Nasional Berkomitmen Tindak Lanjuti Rencana Perlakuan Risiko

Medan Merdeka Selatan, Jakarta -- Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Ofy Sofiana menerima secara langsung kunjungan kerja Bupati Malaka, Simon Nahak beserta jajaran di Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, Kamis (28/7/2022).
Dalam kesempatan itu, Simon Nahak menyampaikan maksud kedatangannya untuk melakukan konsultasi terkait bantuan Dana Alokasi Khusus(DAK) bidang pendidikan subbidang perpustakaan. Bantuan tersebut rencananya akan digunakan untuk membangun fasilitas gedung perpustakaan.
Sebagai salah satu kabupaten terdepan karena posisinya berbatasan dengan Timor Leste dan Australia ini belum memiliki gedung perpustakaan.
Menurutnya, perpustakaan merupakan jantungnya pendidikan dan juga berperan penting dalam peningkatan kualitas sumber daya alam. Tanpa perpustakaan kecerdasan intelektual akan menjadi lemah.
"Maka harus ada perpustakaan, agar masyarakat bisa tambah pengetahuannya dengan membaca. Dengan perpustakaan diharapkan dapat menjadi pusat orang akan tahu Malaka, selain itu diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM disini," ungkapnya.
Simon menjelaskan, Kabupaten Malaka memiliki banyak potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan. Diantaranya, sektor perikanan, pertanian, peternakan, hingga pariwisata.
Sementara itu, Sekretaris Utama Perpusnas, Ofy Sofiana mengatakan, Kabupaten Malaka mendapatkan DAK untuk pembangunan fisik di tahun 2023. Karena masuk dalam DAK Penugasan maka pemberian DAK ini utuh diberikan. Tidak hanya untuk pembangunan gedung, tetapi juga termasuk perabot, koleksi, maupun TIK.
"Sehingga di tahun 2023 Kabupaten Malaka selesai untuk bangun gedung perpustakaan beserta isinya. Namun, perlu diperhatikan ada beberapa dokumen data dukung yang harus dilengkapi. Kami mohon untuk segera dilengkapi," kata Ofy.
Â 
Reportase: Wara Merdeka Fotografer: Aji/Alfian

Berita

Perpustakaan Jantungnya Peningkatan Kualitas SDM