Magetan, Jawa Timur- Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando memberikan apresiasi kepada Bupati Magetan Suprawoto atas keberhasilannya mengajak masyarakat giat menulis. Hal tersebut diungkapkan Syarif Bando saat menghadiri Sarasehan Literasi dan Peluncuran Pameran Buku hasil karya masyarakat Magetan. Tidak kurang dari 450 buku tentang konten lokal Magetan yang ditulis oleh 328 penulis dipamerkan di Pendopo Surya Graha Senin (30/12).
Hal tersebut sejalan dengan apa yang selalu disampaikan berulang-ulang oleh Kepala Perpusnas agar Pemerintah Daerah, baik Gubernur, Bupati, atau Wali Kota memperbanyak penulisan buku-buku konten lokal yang memuat sejarah, adat istiadat, dan berbagai potensi sumber daya alam dan manusia di daerah tersebut.
Konten lokal tersebut selanjutnya akan menjadi bagian dari koleksi perpustakaan di daerah yang melengkapi koleksi umum dari berbagai bidang ilmu lainnya. â€œDengan begitu anak-anak tidak hanya cerdas secara intelektual tapi juga menjadi pribadi yang tidak tercabut dari akar budaya, serta memiliki kemampuan untuk dapat mengolah serta mengembangkan potensi daerahnya,â€ ungkap Syarif Bando.
Pemahaman strategis terhadap potensi daerah di kemudian hari akan mendorong masyarakat untuk mengelola sendiri potensi lingkungan sekitarnya. â€œKelemahan kita selama ini anak-anak sekolah banyak yang pintar di kelas, tetapi mereka tidak mengenal lingkungan strategis tempat tinggal mereka dan hanya menjadi penonton ketika tempat tinggalnya dieksploitasi investor-investor asing. Bertentangan dengan arahan Presiden Jokowi untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam Indonesia dilakukan oleh anak bangsa sendiri,â€ tambah Syarif Bando.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Perpusnas juga menyerahkan satu unit mobil perpustakaan keliling kepada Perpustakaan Umum Kab. Magetan. Layanan perpustakaan keliling ini diyakini dapat menunjang kebutuhan informasi dan pengetahuan masyarakat.
Bupati Magetan Suprawoto dalam kesempatannya juga mengungkapkan pentingnya perpustakaan sebagai hak semua masyarakat sebagai sarana meningkatkan kualitas hidup. â€œMaka dari itu perpustakaan umum kami bangun agar bisa diakses dengan mudah oleh siapa saja,â€ imbuhnya.
Bupati percaya dengan meningkatnya kegemaran membaca akan berdampak pada membaiknya kemampuan literasi di Magetan. Oleh sebab itu, pihaknya berencana akan mengembangkan sejumlah ruang publik dengan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang para penulis.
"Saya berharap dapat membawa Kabupaten Magetan menjadi destinasi wisata literasi. Jadi, setiap orang yang datang ke Magetan akan mendapatkan inspirasi yang bisa diwujudkan dalam tulisan yang bisa dinikmati,â€ ungkapnya.
Selain meresmikan Gedung Perpustakaan Umum, Kepala Perpusnas juga mengukuhkan istri Bupati Magetan Titik Sudarti sebagai Bunda Literasi Kabupaten Magetan periode 2019-2024.
Reportase: Eka Purniawati/ Radhitya Purnama

Hadiri Sarasehan Literasi, Kepala Perpusnas Apresiasi Kab. Magetan Terbitkan 450 buku Karya Putra Daerah

Raden Saleh, Jakarta--Ide membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), secara historis melekat erat dengan pembangunan hukum nasional dalam upaya mewujudkan supremasi hukum. Dikatakan demikian karena embrio pembentukan JDIHN adalah salah satu rekomendasi dari kegiatan pembangunan hukum nasional, yaitu Seminar Hukum Nasional III tahun 1974 di Surabaya.
Hukum adalah salah satu alat (tools) yang penting dalam setiap aspek kegiatan. Semua yang berkaitan dengan aspek kehidupan selalu memerlukan peraturan (hukum) sebagai dasar perbuatan. Idealnya, semua produk yang diciptakan harus terdokumentasi dengan baik. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai leading sector di bidang peraturan dan perundang-undanganÂ  menyediakan wadah khusus, website JDIH Nasional sebagai sarana dokumentasi, jejaring, dan integrasi segala produk hukum Kementerian/Lembaga, termasuk produk hukum di Perpustakaan Nasional RI.
JDIHÂ adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan yang beranggotakan instansi pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum.Â  JDIH merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.Â JDIH seperti database nasional yang memudahkan pihak-pihak untuk mengetahui sejauh mana proses (tahapan) peraturan yang disusun secara berjenjang. Arah kebijakan pengembangan JDIH di 2018, antara lain percepatan partisipasi anggota JDIH Nasional, percepatan integrasi metadata anggota JDIH, integrasi website, kelengkapan koleksi data, pengembangan sistem/aplikasi, promosi JDIH Nasional, hingga acknowledgement dan reward.
"Dengan sistem ini, bisa diukur seberapa cepat proses pembuatan peraturan hingga jadi. Siapapun bisa mengetahui prosesnya sudah sampai mana," jelas Kepala Biro Hukum dan Perencanaan Perpusnas Joko Santoso saat mengawali kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) Pengelolaan JDIH Perpusnas di Jakarta, Kamis, (25/10). Bimtek pengelolaan JDIH diikuti oleh tiap unit kerja dengan mengirimkan perwakilannya sebanyak dua orang. JDIH Perpusnas saat ini masih dalam tahap pengembangan. Secara resmi belum diluncurkan. Bimtek pengelolaan JDIH Perpusnas dimaksudkan agar para pengelola JDIH (admin) nantinya mengetahui dan memahami aspek-aspek apa saja yang termasuk dan bisa dimasukkan ke dalam web JDIH Perpusnas.
Website JDIH wajib menjadi bagian integral dari website resmi kelembagaan.Â  Secara standar, website JDIH berisi konten primer dan sekunder. Konten primer memuat peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh instansi yang bersangkutan. Sedangkan konten informasi sekunder berisi peraturan perundang-undangan tingkat pusat, buku hukum, majalah hukum, artikel koran, dan dokumen hukum lainnya.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Â 
Â

Bimtek Pengelolaan JDIH Perpustakaan Nasional 

Medan Merdeka Selatan - Jakarta, Perpustakaan sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar. Perpustakaan secara de facto juga menjadi satu-satunya yang didukung setidaknya tujuh Undang-Undang seperti tentang Perpustakaan, Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, Pemerintahan Daerah, Desa, Pendidikan Tinggi, Pemajuan Kebudayaan, Informasi dan Transaksi Elektronik. "Namun belum semua daerah memiliki peraturan daerah tentang perpustakaan," ujar Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando saat menerima kunjungan DPRD Kota Mataram, Kamis (17/1).
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menjelaskan hanya Indonesia yang memiliki Undang-Undang Perpustakaan dimana Perpustakaan Nasional diberikan wewenang membina perpustakaan dari pusat hingga ke desa di seluruh Indonesia. Muhammad Syarif juga menerangkan bahwa dalam Undang-Undang 43 Tahun 2007 pasal 48, 49, 50, 51 mengamanatkan pemerintah dan masyarakat memfasilitasi tumbuh kembangnya pembudayaan kegemaran membaca. Jika dulu paradigma perpustakaan adalah tempat mengumpulkan buku-buku dan masyarakat datang untuk membaca buku. Kini, paradigma tersebut sudah berubah. Tidak lagi masyarakat harus datang ke perpustakaan tapi perpustakaan lah yang menjangkau masyarakat. "Perpustakaan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimana pengangguran, pengemis ataupun pemulung dapat menjadi pengusaha yang dapat meningkatkan perekonomian mereka melalui pemanfaatan perpustakaan," jelas Syarif.
Ketua Pansus DPRD Kota Mataram Abdul Malik mengatakan pihaknya ingin berkonsultasi mengenai regulasi teknis terkait pengelolaan perpustakaan berbasis TIK, khususnya batasan dalam mengembangkan perpustakaan digital, prosedur digitalisasi buku cetak ke elektronik, perlindungan hak cipta dan bagaimana memperoleh buku elektronik secara sah dan bagaimana implementasi digital terkait manajemen teknologi maupun kebijakan. OLeh karena itu, DPRD mengaku tujuan dari perda yang akan dibuat adalah untuk mempermudah masyarakat dalam menumbuhkan kegemaran membaca.
Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar yang juga berada di pertemuan tersebut mengapresiasi Kepala Perpustakaan Nasional menciptakan inovasi dalam menggerakkan ekonomi nasional melalui lembaga perpustakaan. Selain itu Bahtiar juga mengapresiasi DPRD Kota Mataram yang melakukan inovasi melalui penyusunan perda perpustakaan. "Jangan terlalu rigid untuk membuat perda. Pokoknya saja yang diatur dalam peraturan daerah masalah teknis dapat diatur lebih lanjut," ujar Bahtiar.
Kapuspen Kemendagri sepaham dengan Kepala Perpusnas bahwa perpustakaan harus dapat menyediakan dan memproduksi buku-buku yang disesuaikan dan kondisi alam dan profesi yang ada di masing-masing daerah. "Buku yang disiapkan sesuai kebutuhan masyarakat setempat misalkan di Lombok Utara kaya akan minyak maka disediakan buku-buku mengenai minyak, selain itu juga buku-buku tentang penanggulangan bencana," ujar Bahtiar.
 Reportase : Arwan Subakti

DPRD Kota Mataram Inisiasi Pembuatan Perda Perpustakaan

Medan Merdeka Selatan, Jakarta--Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menerima kunjungan Panitia Khusus (Pansus) Perpustakaan DPRD Kota Bogor, pada Kamis, (21/11).Â Medan Merdeka Selatan, Jakarta--Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menerima kunjungan Panitia Khusus (Pansus) Perpustakaan DPRD Kota Bogor, pada Kamis, (21/11).Â DPRD Kota Bogor berencana membentuk Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pengelolaan perpustakaan di Kota Bogor.Â  Raperda yang akan disusun diantaranya mencakupÂ  pengelolaan koleksi, pembudayaan kegemaran membaca hingga penyusunan anggaranÂ  perpustakaan.Â  "Kami sudah menyiapkan pembangunan perpustakaan di tahun 2020 yang sudah dianggarkan di tahun ini. Namun, kami masih perlu masukan dan informasi caraÂ  penganggaran pemeliharaan, perawatan koleksi, sertaÂ  kebutuhan sumber daya manusianya. Sehingga kami tidak kesulitan saat menyusun kebutuhan anggaran perpustakaan di 2021," ujar Ketua Pansus Raperda Perpustakaan Fajari Aria Sugiarto. Menanggapi hal tersebut, Kepala Perpusnas menyampaikan bahwa sedikitnya ada sembilan Undang-Undang yang mendasari PerdaÂ  penyusunan perpustakaan. Bukan hanya Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan saja, tapi juga landasan hukum dimana setiap pemerintah daerah kini wajib mendirikan perpustakaan termasuk sarana dan prasarananya, kebutuhan anggaran. Dan yang tidak kalah pentingnya yaitu ketersediaan tenaga pustakawan.Â  Banyak perpustakaan yang akhirnya ditinggalkan pemustaka karena hanya berkutat mengelola koleksinya. Tanpa pernah berpikir dan membahas proses penyampaian informasi pengetahuan atau Transfer Knowledge. "Pustakawan saat ini harus bergerak bersama masyarakat.Â  Paradigmanya sudah berubah. Perpustakaan harus dekat dengan masyarakat. Peran inklusi sosial yang dimainkannya perpustakaan akan mampu meningkatkanÂ  Â kesejahteraan masyarakat," terang Muhammad Syarif Bando. Syarif Bando menjelaskan lebih jauh bahwa sinergi dalam inklusi sosial dapatÂ  melipatgandakan ruang sinergi.
Reportase dan Fotografer: Raden Radityo
Â

DPRD Kota Bogor Inisiasi Penyusunan Raperda Perpustakaan

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Layanan Bimibingan Pemustaka Online menjadi inovasi Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI dalam menghadirkan solusi alternatif di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Perpustakaan berperan penting dalam menyediakan informasi dan ilmu pengetahuan bagi siapapun yang membutuhkan. Tentu saja,Â  peran pustakawan tentunya tidak kalah penting. Banyak yang telah merasakan manfaat dari peran pustakawan, terutama pemustaka yang membutuhkan bimbingan terkait penelusuran informasi untuk penelitian, skripsi, tesis dan semacamnya.
Diberlakukannya PPKM membuat layanan onsite Perpusnas harus ditutup. Namun, tak perlu khawatir karena Perpusnas terus berinovasi dalam menyediakan berbagai Layanan Bimbingan Pemustaka secara online. Penasaran ada apa saja? Yuk, kenali lebih dekat!
Hal yang pertama kali harus dilakukan untuk bisa mengakses semua layanan online Perpusnas adalah mendaftar sebagai anggota. Pendaftaran tidak perlu dilakukan dengan datang langsung ke Layanan Keanggotaan di Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas karena semua dapat dilakukan melalui website keanggotaan.perpusnas.go.id.
Pustakawan Ahli Pertama, Dewi Muliawati, menerangkan bahwa persyaratan pendaftaran hanya memerlukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi warga negara Indonesia. Sedangkan, untuk warga asing dapat menggunakan Visa on Arrival atau Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).
Salah satu fitur populer layanan Perpusnas menurut Pustakawan Ahli Pertama, Achmad Riyadi Alberto, adalah Layanan Referensi Virtual atau lebih dikenal dengan Ask a Librarian (Tanya Pustakawan). Layanan ini berbentuk live chat di website resmi perpusnas.go.id. Sejak peluncurannya pada bulan Maret 2021 yang bertepatan dengan awal pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), layanan ini telah mendapat respon yang positif dari masyarakat.
â€œKami tidak melayanani pemustaka dari Indonesia saja, cakupan kami mencapai internasional. Jadi layanan ini tersedia dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris,â€ terang Alberto.
Apabila informasi yang di dapat dari live chat dirasa belum cukup, pemustaka masih bisa mendapatkan informasi yang lebih mendalam lagi melalui Layanan Referensi Virtual melalui email.
â€œLayanan ini dimaksudkan untuk menjangkau ke seluruh Indonesia. Layanan surel ini bisa untuk mahasiswa, pelajar, dosen, guru, peneliti, dan khalayak umum yang membutuhkan rujukan bahan bacaan rekomendasi untuk penelitian,â€ kata Pustakawan Ahli Pertama, Ayu Kartika Putri.
Selain Layanan Referensi Virtual, Perpusnas menghadirkan layanan terbaru yakni Layanan Diseminasi Informasi Terseleksi. Pustakawan Ahli Pertama, Dede Gumilar, menjelaskan bahwa layanan ini bertujuan untuk menyebarluaskan informasi terpilih yang juga disesuaikan dengan minat dan kebutuhan pemustaka. Ada juga Layanan Pengemasan Ulang Informasi.
â€œKita mengemas ulang kembali informasi menjadi dalam bentuk yang lebih menarik disesuaikan dengan kebutuhan,â€ tutur Dede.
Ketua Kelompok Layanan Bimbingan Pemustaka, Yuli Maryani, mengungkapkan Bimbingan Pemustaka adalah salah satu layanan paling diminati bagi pengunjung Perpusnas. Dengan diberlakukannya PPKM, Perpusnas berinovasi dengan menyediakan layanan ini secara online melalui aplikasi Zoom.
â€œKami melakukan ini karena agar masyarakat tetap dapat bimbingan dalam mengumpulkan sumber informasi yang dibutuhkan secara efektif dan efisien walau tidak bertemu secara tatap muka dengan pustakwan,â€ ungkap Yuli.
Perpusnas dalam upaya memberikan layanan terbaik untuk masyarakat juga meluncurkan Layanan Radio yaitu Radio Widya Bahana Suara (WBS). Ada berbagai program menarik yang dapat didengarkan seperti Audiobook, Ruang Literasi (Ruli), Cerita BUKI, Pesona Nusantara dan program menarik lainnya.
â€œKami sangat terbuka lebar menerima masukan atau saran dari Sahabat Perpusnas untuk disiarkan di Radio WBS atau acara-acara podcast,â€ ajak Pustakawan Ahli Pertama, Andriyas Suseno.
Kegiatan Sosialisasi Layanan Digital Perpusnas: Tanya Pustakawan Virtual, Bimbingan Pemustaka Online, Diseminasi Informasi, Terseleksi dan Radio WBS yang diselenggarakan secara online pada Kamis (23/9/2021) merupakan bagian dari rangkaian acaraÂ  dalam rangka memperingati Hari Kunjung Perpustakaan dan Bulan Gemar Membaca Tahun 2021.
Reporter: Noviani Maghfiroh

Layanan Bimbingan Pemustaka Online, Solusi Alternatif di Masa PPKM

Rawamangun, Jakarta-Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Perpustakaan Nasional Repulik Indonesia (Perpusnas) E. Aminudin Aziz menerima audiensi Ketua Umum Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) Arys Hilman Nugraha di Ruang Rapat Sekretaris Badan Bahasa Kantor Badan Bahasa, Senin (27/5/2024).
 
Dalam audiensi tersebut, Arys menekankan bahwa minat baca masyarakat Indonesia sebenarnya tinggi. Hal ini terbukti dari respon positif saat kegiatan bagi-bagi buku di berbagai tempat.
 
"Minat baca masyarakat kita tidak rendah, bahkan bisa dikatakan tinggi. Setiap kali ada pembagian buku, responnya luar biasa. Kami sebagai penerbit selalu mengutamakan kualitas agar buku yang disajikan kepada masyarakat memiliki standar yang baik," ujarnya.
 
Dia mengatakan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan Nasional dijelaskan bahwa undang-undang tersebu mencakup prinsip 3M yakni mutu, murah dan merata. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah akses terhadap bahan bacaan bermutu.
 
&ldquo;Meski melek huruf dan minat baca sudah baik, akses terhadap bahan bacaan masih menjadi kendala. Buku-buku bermutu sering kali tidak sampai ke masyarakat karena kebijakan perpustakaan yang masih selektif berdasarkan harga. Di daerah, keputusan pembelian buku sering kali didasarkan pada diskon yang didapat, bukan kualitas,&rdquo; jelasnya.
 
Arys menambahkan bahwa ada kesenjangan antara koleksi buku di ritel dengan di perpustakaan, sehingga masyarakat yang membutuhkan bacaan berkualitas tidak mendapatkannya. 
 
&ldquo;Kita harus memperhatikan kualitas buku yang masuk ke perpustakaan. Pemerintah perlu bekerja sama dengan penerbit untuk membangun budaya baca yang kuat,&rdquo; imbuhnya.
 
Menanggapi hal tersebut, Kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca Nurhadi Saputra mengakui perpustakaan di daerah memiliki kendala dalam pengadaan buku.
 
"Terutama daerah yang jauh dari kantor penerbitan, mereka kesulitan untuk bertemu produsen atau dalam hal ini penerbit," ungkapnya.
 
Tak hanya itu, harga buku yang ditawarkan pun tidak sebanding dengan ongkos kirim yang lebih mahal. "Harga ongkos kirim yang lebih mahal ini menjadi kendala," lanjutnya.
 
Padahal, perpustakaan di daerah dituntut untuk memenuhi jumlah koleksi sesuai rasio koleksi dengan jumlah penduduk yakni 1:2.
 
Sementara itu, Plt. Kepala Perpusnas menyampaikan bahwa Perpusnas berkomitmen untuk menyediakan bahan bacaan berkualitas. Perpusnas juga sedang fokus dalam penciptaan 10.000 ruang baca di desa-desa yang masing-masing akan mendapatkan 1.000 judul buku.
 
&ldquo;Perpustakaan bukan hanya tempat menyimpan buku, tetapi juga pusat kegiatan masyarakat. Kami berkomitmen untuk memastikan setiap ruang baca ini memiliki koleksi buku yang bermanfaat dan merata,&rdquo; ujarnya.
 
&nbsp;
 
&nbsp;
 
Reporter: Wara Merdeka
 
Dokumentasi : Ahmad Kemal / Prakas Agrestian

Audiensi Ketua Umum IKAPI Soroti Tantangan Akses Buku Berkualitas

Salemba, Jakartaâ€”Persaingan global merupakan persaingan melek literasi. Di Indonesia, angka buku yang beredar hanya 30 juta berbanding 260 juta penduduk. Belum mencapai komposisi yang ideal. Jauh dari yang disyaratkan UNESCO, yakni 5 buku baru per penduduk setiap tahunnya. Kekurangan ini lebih banyak disebabkan karena faktor geografis, bukan soal budaya baca. Keaktifan para pegiat maupun komunitas literasi yang didukung keseriusan banyak pihak membawa keoptimisan bahwa persoalan literasi bisa teratasi melalui sinergi. Â 
â€œBagaimana mungkin membangun budaya literasi jika tidak ada budaya baca di dalamnya. Meskipun literasi bukan sekedar kemampuan baca-tulis,â€ ungkap Kepala Perpustakaan Nasional saat memberi arahan secara daring pada Gebyar Literasi Mataraman 2020 di Jakarta, Selasa, (28/7). Â 
Peradaban dunia akan terus berubah selama literasi berkembang. Kualitas literasi berbanding lurus antara kecerdasan dengan tingkat kesejahteraan manusia. Literasi tidak hanya pandai berteori melainkan identitas yang bisa ditunjukkan pada kompetisi global lewat keberhasilan menciptakan produk barang/jasa yang bermanfaat bagi banyak orang. Indonesia harus menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. Mampu menghasilkan produk barang/jasa yang berguna di masyarakat. Ini merupakan tantangan.
Aktivitas pendidikan jangan selalu terjebak pada paradigma belajar lalu ujian. Harus berani memulai dengan paradigma baru. Mengajak untuk menjadi manusia yang kritis (critical thinking). Apalagi esensi dari tingkatan literasi yang ketiga adalah menghasilkan ide-ide/gagasan/kreativitas/inovasi baru.
â€œSemua diawali dengan budaya baca. Semakin sering membaca maka akan terbentuk kerangka berpikir yang logis. Jika ingin mengetahui dunia, maka bacalah. Dan, jika ingin diketahui dunia, menulislah,â€ pungkas Syarif Bando.
Gebyar Literasi Mataraman 2020 Di Masa Pandemi adalah ajang pameran 700 buku hasil karya para guru, kepala sekolah, pengawas sekolah yang berada di wilayah Bakorwil 1 Madiun yang biasa disebut dengan Pawitandirogo Tunggal Diri, yakni Kab. Pacitan, Kab Ngawi, Kab Magetan, Kota/Kab. Madiun, Kab. Ponorogo, Kab Tulungagung, Kab Trenggalek, Kota/Kab Kediri, dan Kab Nganjuk.
Â 
Reporter : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Rd. Radityo
Â 
Â

Berita

Membaca Bentuk Kerangka Berpikir Logis