Bandung, Jawa Barat&mdash;Penulis Maman Suherman menilai dikotomi literasi pedesaan dan literasi urban sudah tidak relevan. Pasalnya, dia menilai pada masa kini batasan antara desa dan kota sudah tidak ada.
Problematika yang dialami desa dan kota sudah hampir sama. Dia menyebut, desa dan kota menghadapi masalah literasi yang sama yakni memaknai bahwa literasi bukan sekadar membaca dan menulis. 
 
Hal ini disampaikan penulis Maman Suherman dalam talkshow di gelaran Perpusnas Writers Festival (PWF) 2023. Pria yang akrab disapa Kang Maman ini menyatakan saat ini, angka melek huruf di Indonesia sudah tinggi yakni di atas 96 persen. Namun, kemampuan untuk memahami bacaan dinilai masih rendah.
 
&ldquo;Apakah kita sudah mengikuti Ki Hajar Dewantara, jadi baca dan memahami. Persoalan di perpustakaan, gedung ada tapi aktivitas tidak ada. Harusnya, di perpustakaan daerah ada buku dari hasil karya lokal,&rdquo; ujarnya di De Majestic, Bandung, Jabar, pada Kamis (7/9/2023).
 
Kang Maman menambahkan, literasi bukan sekadar perpindahan buku dari satu tempat ke tempat lain. Oleh karena itu, aktivitas dalam mendukung literasi juga membutuhkan dana dan dukungan materiil. Selayaknya perpustakaan jangan merasa bangga jika memiliki banyak koleksi buku. Seharusnya, perpustakaan bangga jika banyak orang yang membaca koleksi bukunya.
 
&ldquo;Literasi adalah hulu hingga hilir, jadi bukan hanya punya TBM. Tapi membaca buku agar anak-anak yang datang merasa bisa berguna. Ini bukan tentang kognitif, afektif, psikomotorik, tapi belajar keteladanan seperti Ki Hajar Dewantara yakni Taman Siswa. Sehingga perpustakaan bukan hanya tentang Gedung,&rdquo; urainya.
 
Sementara itu, Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat (FTBM) Nero Taopik menyatakan sejak 2012 sudah aktif membangun Komunitas Ngejah di Garut, Jabar. Dia menyebut, saat ini tercatat ada 2.300 TBM di Indonesia. Namun diyakini jumlahnya melebihi itu yakni 5.000 TBM. &ldquo;Sebanyak 80 persen saya yakin ada di pedesaan,&rdquo; tambahnya.
 
Pria yang biasa disapa Kang Opik ini mengaku aktivitasnya banyak dilakukan di pedesaan. Meski begitu, mendorong literasi urban dapat dilakukan dengan rancangan yang tepat yakni optimalisasi pemanfaatan keberaan infrastruktur teknologi digital yang cenderung sudah bagus, pemanfaatan ruang publik/fasilitas umum dengan menyediakan akses literasi, serta menyediakan program yang menyesuaikan dengan kultur masyarakat perkotaan yang identik dengan mobilitas tinggi.
 
Dia menambahkan, mendorong literasi urban dapat dilakukan dengan memiliki program khusus yang menyasar daerah-daerah pinggiran kota yang biasanya dihuni mayoritas kaum urban, serta optimalisasi program kolaborasi antarpihak.
 
&ldquo;Contoh dan bentuk kegiatannya, kalau di daerah pinggiran hanya disediakan pojok baca tidak diselenggarakan kegiatan atau aktivitas, pastinya tidak akan laku. Harusnya ada pengelola atau pendampingan. Atau gerakan literasi di halte,&rdquo; urainya.
 
Pendiri Koran Gala Bonni Irawan yang juga hadir sebagai narasumber menyatakan, secara survei, Indonesia memiliki angka yang bagus dalam pemberantasan buta aksara. Namun kenyataannya, banyak media cetak yang tutup sejak 2018. Bahkan yang terbaru, Toko Buku Gunung Agung juga menutup tokonya.
 
Dia menambahkan, hal ini bukan berarti minat baca turun dan angka literasi. Menurutnya, literasi adalah kemampuan untuk memecahkan masalah. Menurut UNESCO, jelasnya, ada enam literasi dasar yakni literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, literasi budaya dan kewargaan.
 
&ldquo;Harus ada gerakan agar enam literasi dasar ini dapat dilakukan. Maka desain literasi urban harus menyelesaikan masalah di kota yakni hoaks, kesehatan mental, dan lainnya,&rdquo; pungkasnya.
 
Reporter: Hanna Meinita
 
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Desa dan Kota Menghadapi Masalah Literasi yang Sama

Merdeka Selatan, Jakarta&ndash;Mungkin banyak yang belum tahu Kabupaten Lembata yang berada di Nusa Tenggara Timur (NTT). Namun, siapa sangka dibalik namanya, Lembata menyimpan pesona alam dan budaya yang tidak kalah luar biasa dengan wilayah lain di Indonesia. Kain Tenun Lembata dan alat musik Tatong menjadi bagian dari kekhasan Kab. Lembata yang keberlangsungan tradisinya nyaris punah. Hanya ada dua orang yang masih aktif dan tekun menyebarkan dan berusaha mempertahankan keberlangsungan dari budaya dan kesenian tersbut, yaitu Maria Lipat Langoday dan Fransiskus Raya. Perpustakaan Nasional sebagai salah satu institusi pelestari hasil budaya bangsa menganugerahkan kedua tokoh seni dan budaya asal Lembata Anugerah Pustaka Nusantara 2017. Anugerah tersebut langsung diberikan oleh Kepala Perpusnas Muh. Syarif Bando didampingi Bupati Lembata Eliazer Yentji Sunur, Selasa, (17/10).
Maria, wanita sepuh berusia 83 tahun adalah salah satu tokoh konsisten mengajarkan budaya menenun bagi kaum wanita Ileape. Menenun sudah menjadi tradisi turun temurun bagi kaum wanita di Lembata. Sejak usia dini mereka sudah dilatih dan ada kesepakatan (konsensus) adat di masa lampau bahwa &ldquo;hanya anak perempuan yang sudah menenun yang boleh menikah&rdquo;. Namun, seiring jaman, budaya tenun yang berkembang justru menenun dengan benang pabrik dan pewarna kimia. Sedangkan, menenun dengan benang kapas pintalan sendiri dan pewarna alam, seperti Tarum, mengkudu, kunyit, dan dedaunan nyaris punah. Di perlukan waktu satu bulan untuk menyelesaikan satu buah kain tenun. Hasil tenun Lembata sudah banyak diakui kualitasnya oleh mancanegara. Jadi, perlindungan budaya ini perlu dan amat mendesak untuk dilakukan. Maria Lipat Langoday menjadi satu-satunya tokoh yang konsisten mempertahankan teknik menenun secara tradisional.
Tatong, alat musik asli Lembata yang keberadaannya sempat hilang sejak Portugis berdiam di NTT sekitar tahun 1800-an. Seiring jaman, sama seperti teknik menenun Lembata, Tatong perlahan tergerus. Masyarakat mulai menggantikan Tatong dengan Gong, sehingga rupa bunyinya dibuat sama dengan bunyi alat musik Tatong. Tatong dianggap hanya sebagai mainan bagi masyarakat. Tidak diperhatikan dan tidak bernilai. Namun, pada tahun 1983, Fransiskus Raya secara bertahap mulai mengangkat Tatong populer lagi. Tatong diperkenalkan kembali pada malam kesenian di Hari Jadi Desa Leuwayan.
Sejak saat itu, musik Tatong dimasukkan ke dalam kurikulum pelajaran kesenian di SMP Negeri I Omesuri dan akhirnya dikukuhkan sebagai musik tradisional Kedang, yang berasal dari Lembata. Tatong pun mulai dipetunjukkan pada event-event baik di tingkat Kabupaten maupun di luar Kabupaten, seperti Festival Budaya di Flores atau di Alor.

Anugerah Pustaka Nusantara 2017 : Makna Di Balik Tenun Lembata dan Alat Musik Tatong

Gemilang Perpusnas, Apresiasi Bagi Insan Literasi

Jakarta - Masifnya pertumbuhan produksi serta diseminasi informasi di era digital saat ini, membawa tuntutan langsung kebutuhan masyarakat dalam menganalisa dan mengevaluasi informasi.
Pustakawan memiliki peran dalam penguatan budaya literasi, khususnya literasi digital di masyarakat. Pustakawan harus mampu memenuhi pemahaman ruang digital masyarakat menuju masyarakat yang berpengetahuan. Sehingga masyarakat memiliki kecakapan digital dalam mengelola dan mendayagunakan.
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Deni Kurniadi menyampaikan, sebagai salah satu upaya mencerdaskan masyarakat dan penyelenggaraan pembelajaran sepanjang hayat, perpustakaan dapat menyelenggarakan program literasi digital.
"Hal ini ditunjukkan melalui kerja sama kolaboratif dengan memberdayakan berbagai fasilitas TIK perpustakaan serta sumber daya digital lainnya untuk kesejahteraan masyarakat," ungkap Deni dalam Webinar Penguatan Peran Pustakawan dalam Mendukung Literasi Digital Nasional yang digelar secara hybrid pada Kamis,(16/12/2021).
Deni mengatakan, perpustakaan sebagai media literasi digital menjadi harapan bagi pengguna/masyarakat dalam mendapatkan informasi yang mudah, murah, dan cepat secara online.
Program literasi digital perpustakaan, lanjut Deni, akan kurang optimal jika tidak didukung oleh kompetensi pustakawan yang memadai, khususnya dalam hal pengoperasian TIK dan pemanfaatan sumber daya informasi digital perpustakaan.
"Pustakawan sebagai motor penggerak program literasi digital harus mampu mengoptimalkan peran perpustakaan sebagai media social space," kata dia.
Dalam penyediaan konten informasi digital, Deni menjelaskan, pustakawan dapat memanfaatkan database global dan database nasional sehingga peran perpustakaan sebagai media literasi digital masyarakat dapat bekerja secara optimal.
Direktur Pemberdayaan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Boni Pudjianto mengatakan, literasi digital merupakan kunci dan pondasi utama untuk menghadapi pesatnya perkembangan teknologi. Tak terkecuali, pustakawan.
"Untuk menghadapi tantangan di era digital, pustakawan perlu melakukan transformasi digital. Pustakawan yang biasanya melayani secara fisik namun sekarang melakukan pendampingan secara digital," katanya.
Dikatakan, ada tiga aspek yang harus ditingkatkan oleh pustakawan dalam menghadapi era digital. Salah satunya, perlu adanya infrastruktur digital yang mumpuni, karena semua move to digital.
"Harus dilengkapi dengan SDM, literasi digital agar tidak hanya untuk pustakawan saja tetapi juga masyarakat. Pustakawan harus melakukan kemitraan dengan seluruh stakeholder yang ada, baik komunitas, lembaga, maupun NGO dari dalam dan luar negeri," imbuhnya.
Hal senada juga diungkapkan Ketua Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia (ISIPII), Eine Ayu Saraswati. Menurutnya, literasi digital memerlukan interaksi antara sistem yang baik mudah digunakan.
"Kemudian ada aspek SDM yang berkaitan dengan literasi digital, apa yang perlu dikomunikasikan, pengetahuan yang dikelola," ungkapnya.
Eine mengatakan, pustakawan perlu mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat, sehingga literasi digital dapat berperan dalam berbagai lini kehidupan.
Sementara itu, Pustakawan Universitas Indonesia, Kalarensi Naibaho mengatakan, untuk mendukung gerakan nasional literasi digital perlu penerapan program literasi informasi di perpustakaan sehingga tercipta kolaborasi antar lembaga dan sinergi pustakawan.
Terdapat lima komponen literasi informasi, diantaranya identifikasi, akses, evaluasi, sintesis, dan penggunaan. "Penerapan lima komponen literasi informasi ini perlu disesuaikan dengan kebutuhan pemustakaan. Rumusan ini akan terkait dengan SKKNI dan sertifikasi pustakawan," katanya.
Kalarensi menegaskan, perpustakaan perlu berkolaborasi dengan Kementerian terkait agar tujuan bersama, yakni menciptakan masyarakat yang berpikir kritis, cakap digital, dan menjadi pembelajar seumur hidup.
"Sinergi pustakawan diperlukan agar program literasi informasi yang menjadi nilai jual perpustakaan lebih terstruktur dan berkesinambungan," tegasnya.
Pustakawan Universitas Gajah Mada, Nasirullah Sitam mengatakan, pustakawan dapat memanfaatkan media sosial sebagai sarana menyebarkan informasi dan menuliskan ide maupun cerita menarik terkait pengalamannya.
Â 
Reportase: Wara Merdeka

Pustakawan Berperan dalam Dukung Literasi Digital Nasional

INDONESIA harus bangkit dari energi tidak terbarukan. Sebab jangankan untuk kebutuhan generasi yang akan datang, untuk memenuhi kebutuhan saat ini saja kita masih impor. Sebagai contoh,Â  kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) secara nasional mencapai sekitar 1,6 juta barrel/hari dengan kemampuan produksi dalam negeri sebesar 850 an ribu barrel/hari.
Sementara itu cadangan minyak Indonesia diprediksikan akan habis sekitar 9-an tahun dan cadangan gasnya akan habis sekitar21-an tahun lagi, jika tidak ada penemuan cadangan baru. Lantas, kita harus berbuat apa?
POTENSI ENERGI KALTIM
Kaltim yang bakal menjadi Ibu Kota Negara (IKN) Baru memiliki potensi energi minyak dan gas masih signifikan. Dari sumber tepercaya, dijelaskan bahwa Kaltim berkontribusi dalam produksi siap jual/lifting untuk minyak bumi sekitar 9 persen dan gas sekitar 24 persen terhadap lifting nasional. Ada38 wilayah kerja (WK) migas di Kaltimtara.
Hingga saat ini, kontribusi terbesar sekitar 57 persen lifting migas di Kaltim dari Pertamina Hulu Mahakam (PHM) yang baru bergabung ke Pertamina sejak 1 Januari 2018. Disusul PHKT (Pertamina Hulu Kalimantan Timur) sekitar 17 persen, PHSS (Pertamina Hulu Sangasanga) sekitar 14 persen, Pertamina EP Kaltim sekitar 9 persen, Chevron Makassar sekitar 2 persen dan Chevron Rapak sekitar 1 persen.
Meski kondisi lapangan sumur-sumur sudah tua, PHM tetap menjadi primadona dan mendominasi dalam produksi migas di wilayah Kalimantan dan Sulawesi. Tantangan kedepan,harus terus diupayakan mempertahankannya agar proses penurunan produksi dapat diatasi melalui penerapan teknologi baru maupun mencari sumber-sumber migas baru agar terwujud sustainability Bukan hanya untuk kebutuhan masa sekarang namun juga mempersiapkan kebutuhan energy untuk generasi yang akan datang.
Untuk itu, maka Negara harus hadir sekaligus harus ada komitmen yang kuat dan lurus dari semua para pemangku kepentingan untuk merealisasikan ketahanan energi nasional. Inparalel. Secara mikro ekonomi, harus terjaga kondusivitas kerja dan terjamin hubungan industrial yang setara, dinamis dan progresif (terutama antara pimpinan perusahaan dan serikat buruh/pekerja).
PACU PRODUKSI DAN KEMBANGKAN EBT
Secara nasional, saat ini cadangan minyak terbukti mencapai 3,2 miliar sampai 3,3 miliar barel atau hanya 0,2 persen dari total cadangan dunia. Ini relatif kecil, sehingga pemerintah tidak tinggal diam menghadapi kondisi cadangan minyak Indonesia antara lain dengan menggalakkan kegiatan eksplorasi cekungan potensi migas yang belum tergarap dengan cepat.
Di sisi lain, Indonesia juga memiliki banyak potensi energi terbarukan (antara lain energi surya, air, bayu, biomassa, laut, dan panas bumi) yang belum dimanfaatkan secara optimal. Menurut data ESDM, dengan teknologi yang ada saat ini, potensi listrik dari energi terbarukan mencapai 432 GW, atau 7-8 kali dari total kapasitas pembangkit terpasang.
Perlu effort luar biasa dan investasi untuk pacu produktivitas energi fosil secara signifikan dibarengi dengan mengembangkan Energi Baru Terbarukan (EBT) dengan teknologi mutakhir. Potensi EBT di Kaltim diperkirakan sekitar 23.800 MW bahkan lebih. Antara lain PLTA 5.600 MW, PLTSurya: 13.500 MW, PLTM (H):3.500 MW, PLTB: 200 MW, PLTBio : 900 MW dan lainnya. Pemanfaatan yang baru sekitar 4 Â persen perlu dipacu lebih kencang dengan investasidan teknologi yang memadai.
Daerah-daerah tersebut merupakan daerah yang juga memiliki cadangan batu bara terbesar. Maka, ada peluang peralihan sumber energi dari batu bara menuju energi surya di daerah tersebut. Pun, perlu dibarengi pengembangan riset dan teknologi antara lain membangun techno-park, mobil-mobil listrik, drone-drone, kendaraan tanpa awak, dan lain-lain melalui reaktivitasi industri- industri strategi yang dulu dikembangkan oleh Prof Dr BJ Habibie sejalan dengan kemajuan iptek di era Revolusi Industri 4.0 maupun Society 5.0 ala Jepang.
Sektor energi di Kaltim pun harus bersiap menyongsong IKN. Ada tambahan energi yang dipersiapkan seperti migas, listrik (sekitar 1.555 MW), air, biogas dan lain-lain. Hal ini dibutuhkan di wilayah IKN untuk keperluan perkantoran, perumahan yang bakal dihuni oleh sekitar 1,5 juta jiwa.
POTENSI DAMPAK PEMINDAHAN IKN
Pemindahan IKN ada yang berhasil dan gagal, sehingga perlu kesepakatan nasional agar benar-benar berdampak positif bagi kesejahteraan rakyat. Hajatan nasional ini harus dijauhkan dari kepentingan-kepentingan terselubung yang tidak berujung, alih-alih membangun IKN baru malah akan terjerembab dalam kegagalan.
Jangan sampai â€œhajatan nasionalâ€ tersebut berbalik menjadi â€œhujatan nasionalâ€ karena menjadi kota mati yang sunyi. Terkait dampak tersebut, masih sangat langka penelitian tentang hal ini di Indonesia, oleh karena itu penulis dalam menyelesaikan Studi Program Doktor di FEB Universitas Trisakti Jakarta terpanggil untuk mengadakan penelitian/disertasi dengan topik terkiniyaitu â€œPotensiDampak Pemindahan Ibu Kota Negara terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesiaâ€. Harapannya akan memberikan sumbangsih dalam pengambilan kebijakan maupun strategi pembangunan nasional (dalam hal ini pemindahan IKN dari Jakarta ke Kaltim) maupun memperluas khazanah keilmuan bidang ekonomi &amp; pembangunan regional.
Sekilas dapat dikatakan bahwa pemindahan IKN kurang berdampak signifikan manakala tidak diikuti olehpengembangan industri-industri yang memiliki multiplier effect terhadap kualitas dan kesejahteraan rakyat. Dampak yang akan dirasakan antara bertambahnya jumlah sembako dan pengeluaran rumah tangga akibat dari pindahnya ASN dari Jakarta ke IKN Baru, transportasi, jasa hotel dan boga.
Kazakstan berhasil memindahkan IKN dari Almaty ke Astana telah mampu memacu pembangunan dan mengurangi kemiskinan dari 46,7 persen di 2001 menjadi 2,5 persen di 2017. Indeks Gini naik dari 36 di 2001 menjadi 27,5 pada 2017. Success story ini hendaknya dijadikan contoh baik dalam pemindahan IKN di Indonesia.
Dengan demikian, maka pemindahan IKN akan benar-benar memiliki dampak positif yang signifikan bagi kepentingan nasional dan rakyat Indonesia, dibarengi sektor energi untuk bersiap menyongsongnya dengan benar berbasis pada sustainability, bukan semata-mata profit oriented. Semoga. (ndu/k18)
Â 
OLEH:
SUHARYONO S. HADINAGORO M.M
PEMERHATI KETENAGAKERJAAN &amp; EKONOMI KERAKYATAN
Â

Sektor Energi Songsong Pemindahan IKN

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
 Semestinya, seluruh kursi di Ruang Sidang ini terisi penuh, tanpa ada satu kursi pun yang kosong. Semestinya, sejak 2 minggu yang lalu, berbagai lomba dan kerumunan penuh kegembiraan, karnaval-karnaval perayaan peringatan hari kemerdekaan diadakan, menyelimuti suasana bulan kemerdekaan ke-75 RI. Namun, semua yang sudah kita rencanakan tersebut harus berubah total. Semua ini tidak boleh mengurangi rasa syukur kita dalam memperingati 75 Tahun Indonesia Merdeka.
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Sebanyak 215 negara, tanpa terkecuali, sedang menghadapi masa sulit diterpa pandemi Covid-19. Dalam catatan WHO, sampai dengan tanggal 13 Agustus kemarin, terdapat lebih dari 20 juta kasus di dunia, dengan jumlah kematian di dunia sebanyak 737 ribu jiwa.
Semua negara, negara miskin, negara berkembang, termasuk negara maju, semuanya sedang mengalami kemunduran karena terpapar Covid-19. Krisis perekonomian dunia juga terparah dalam sejarah. Di kuartal pertama 2020, pertumbuhan ekonomi negara kita masih plus 2,97%, tapi di kuartal kedua kita minus 5,32%.
Ekonomi negara-negara maju bahkan minus belasan persen, sampai minus 17%. KemunduranÂ banyak negara besar ini bisa menjadi peluang dan momentum bagi kita untuk mengejar ketertinggalan. Ibarat komputer, perekonomian semua negara saat ini sedang macet, sedang hang. Semua negara harus menjalani proses mati komputer sesaat, harus melakukan re-start, harus melakukan re-booting. Semua negara mempunyai kesempatan men-setting ulang semua sistemnya.
Saya menyambut hangat seruan moral penuh kearifan dari para ulama, para pemuka agama, dan tokoh-tokoh budaya agar menjadikan momentum musibah pandemi ini sebagai sebuah kebangkitan baruÂ untuk melakukan sebuah lompatan besar. Inilah saatnya kita membenahi diri secara fundamental, melakukan transformasi besar, menjalankan strategi besar. Strategi besar di bidang ekonomi, hukum, pemerintahan, sosial, kebudayaan, termasuk kesehatan dan pendidikan. Saatnya kita bajak momentum krisis untuk melakukan lompatan-lompatan besar. Pada usia ke-75 tahun ini, kita telah menjadi negara Upper Middle Income Country. 25 tahun lagi, pada usia seabad Republik Indonesia, kita harus mencapai kemajuan yang besar, menjadikan Indonesia Negara Maju.
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Kita harus melakukan reformasi fundamental dalam cara kita bekerja. Kesiapsiagaan dan kecepatan kita diuji. Kita harus mengevakuasi Warga Negara Indonesia dari wilayah pandemi di Tiongkok. Kita harus menyiapkan rumah sakit, rumah isolasi, obat-obatan, alat kesehatan, dan mendisiplinkan protokol kesehatan. Semuanya harus dilakukan secara cepat, dalam waktu yang sangat singkat.
Ketika krisis kesehatan tersebut berdampak pada perekonomian nasional, kita juga harus cepat bergerak: memberikan bantuan sosial bagi masyarakat melalui bantuan sembako, bansos tunai, subsidi dan diskon tarif listrik, BLT Desa, dan subsidi gaji; membantu UMKM untuk memperoleh restrukturisasi kredit, memperoleh banpres produktif berupa bantuan modal darurat, dan membantu pembelian produk-produk mereka; membantu tenaga kerja yang menjadi korban PHK, antara lain melalui bantuan sosial dan Program Prakerja. Sesuatu yang tidak mudah.
Untuk itu semua, pemerintah cepat melakukan perubahan rumusan program; menyesuaikan program kerja dengan situasi terkini; melakukan realokasi anggaran dalam waktu singkat; menerbitkan Perppu No.1 Tahun 2020, yang kemudian disetujui oleh DPR menjadi UU No.2 Tahun 2020; bersinergi dengan BI, OJK, dan LPS untuk memulihkan perekonomian. Krisis ini telah memaksa kita untuk menggeser channel cara kerja. Dari cara-cara normal menjadi cara-cara ekstra-normal. Dari cara-cara biasa menjadi cara-cara luar biasa. Dari prosedur panjang dan berbelit menjadi smart short cut. Dari orientasi prosedur menjadi orientasi hasil.
Pola pikir dan etos kerja kita harus berubah. Fleksibilitas, kecepatan, dan ketepatan sangat dibutuhkan. Efisiensi, kolaborasi, dan penggunaan teknologi harus diprioritaskan. Kedisiplinan nasional dan produktivitas nasional harus ditingkatkan. Jangan sia-siakan pelajaran yang diberikan oleh krisis. Jangan biarkan krisis membuahkan kemunduran. Justru momentum krisis ini harus kita bajak untuk melakukan lompatan kemajuan.
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Perjuangan untuk menghambat penyebaran Covid-19, mengobati yang sakit, dan mencegah kematian sudah luar biasa kita lakukan. Atas nama rakyat, bangsa dan negara, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para dokter dan perawat, serta seluruh petugas di rumah sakit, di laboratorium, di klinik-klinik kesehatan, dan di rumah isolasi, kepada tokoh masyarakat, para relawan, awak media, aparat TNI dan Polri, serta para ASN di pusat dan di daerah.
Dengan peristiwa pandemi ini, maka reformasi fundamental di sektor kesehatan harus kita percepat. Orientasi pada pencegahan penyakit dan pola hidup sehat harus diutamakan. Penguatan kapasitas SDM, pengembangan rumah sakit dan balai kesehatan, serta industri obat dan alat kesehatan harus diprioritaskan.
Ketahanan dan kapasitas pelayanan kesehatan harus kita tingkatkan secara besar-besaran. Demikian pula halnya dengan ketahanan pangan, dengan menjamin kelancaran rantai pasokan makanan dari hulu produksi sampai hilir distribusi, ke seluruh wilayah negeri. Efisiensi produksi pangan, peningkatan nilai tambah bagi petani, penguatan koperasi, dan metode korporasi petani akan terus ditingkatkan.
Food estate sedang dibangun untuk memperkuat cadangan pangan nasional, bukan hanya di hulu, tetapi juga bergerak di hilir produk pangan industri. Bukan lagi menggunakan cara-cara manual, tetapi menggunakan teknologi modern dan pemanfaatan kecanggihan digital. Bukan hanya untuk pasar domestik, tetapi juga untuk pasar internasional. Saat ini sedang dikembangkan food estate di Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Sumatera Utara, dan akan dilakukan di beberapa daerah lain. Program ini merupakan sinergi antara pemerintah, pelaku swasta, dan masyarakat sebagai pemilik lahan maupun sebagai tenaga kerja.
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Upaya besar juga telah dan sedang dilakukan untuk membangun kemandirian energi. Tahun 2019, kita sudah berhasil memproduksi dan menggunakan B20. Tahun ini kita mulai dengan B30, sehingga kita mampu menekan nilai impor minyak kita di tahun 2019. Pertamina bekerja sama dengan para peneliti telah berhasil menciptakan katalis untuk pembuatan D100, yaitu bahan bakar diesel yang 100% dibuat dari minyak kelapa sawit, yang sedang uji produksi di dua kilang kita. Ini akan menyerap minimal 1 juta ton sawit produksi petani untuk kapasitas produksi 20 ribu barel per hari.
Hilirisasi bahan mentah yang lain juga terus dilakukan secara besar-besaran. Batu bara diolah menjadi methanol dan gas. Beberapa kilang dibangun untuk mengolah minyak mentah menjadi minyak jadi, dan sekaligus menjadi penggerak industri petrokimia yang memasok produk industri hilir bernilai tambah tinggi.
Biji nikel telah bisa diolah menjadi ferro nikel, stainless steel slab, lembaran baja, dan dikembangkan menjadi bahan utama untuk baterai lithium. Hal ini akan memperbaiki defisit transaksi berjalan kita, meningkatkan peluang kerja, dan mulai mengurangi dominasi energi fosil. Hal ini akan membuat posisi Indonesia menjadi sangat strategis dalam pengembangan baterai lithium, mobil listrik dunia, dan produsen teknologi di masa depan.
Prinsip yang sama juga kita gunakan dalam membangun kawasan-kawasan industri lainnya, termasuk pembangunan super koridor ekonomi pantai utara Jawa. Kawasan Industri Batang serta Subang-Majalengka sedang dikembangkan dalam waktu singkat, dirancang untuk mampu mengundang investasi berkualitas, yang bersinergi dengan UMKM kita, yang memberikan nilai tambah signifikan untuk perekonomian nasional, serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
Kawasan industri serupa juga akan dibangun di berbagai daerah di seluruh Indonesia, yang selalu bersinergi dengan kewirausahaan masyarakat dan UMKM, untuk menyediakan kesempatan kerja bagi generasi muda yang belum bekerja, dan meningkatkan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok negeri. Oleh karena itu, ekosistem nasional yang kondusif bagi perluasan kesempatan kerja yang berkualitas harus kita bangun. Penataan regulasi harus kita lakukan. Regulasi yang tumpang tindih, yang merumitkan, yang menjebak semua pihak dalam risiko harus kita sudahi.
Semua ini kita dedikasikan untuk perekonomian nasional yang adil, untuk kepentingan yang sudah bekerja, untuk kepentingan yang sedang mencari kerja, untuk mengentaskan kemiskinan, dengan menyediakan kesempatan kerja yang berkualitas seluas-luasnya. Kita ingin semua harus bekerja. Kita ingin semua sejahtera.
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Ekosistem nasional yang produktif dan inovatif tidak mungkin tumbuh tanpa ekosistem hukum, politik, kebudayaan, dan pendidikan yang kondusif. Fleksibilitas yang tinggi dan birokrasi yang sederhana tidak bisa dipertukarkan dengan kepastian hukum, antikorupsi, dan demokrasi. Semua kebijakan harus mengedepankan ramah lingkungan dan perlindungan HAM. Kecepatan dan ketepatan tidak bisa dipertukarkan dengan kecerobohan dan kesewenang-wenangan.
Pemerintah tidak pernah main-main dengan upaya pemberantasan korupsi. Upaya pencegahan harusÂ ditingkatkan melalui tata kelola yang sederhana, transparan, dan efisien. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Penegakan nilai-nilai demokrasi juga tidak bisa ditawar. Demokrasi harus tetap berjalan dengan baik, tanpa mengganggu kecepatan kerja dan kepastianÂ hukum, serta budaya adiluhung bangsa Indonesia.
Agenda Pilkada 2020 harus tetap berjalan dengan disiplin tinggi dalam menjalankan protokol kesehatan. Nilai-nilai luhur Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, persatuan dan kesatuan nasional, tidak bisa dipertukarkan dengan apapun juga. Kita tidak bisa memberikan ruang sedikit pun kepada siapa pun yang menggoyahkannya.
Sistem pendidikan nasional harus mengedepankan nilai-nilai Ketuhanan, yang berkarakter kuat dan berakhlak mulia, serta unggul dalam inovasi dan teknologi. Saya ingin semua platform teknologi harus mendukung transformasi kemajuan bangsa. Peran media-digital yang saat ini sangat besar harus diarahkan untuk membangun nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan.
Semestinya, perilaku media tidak dikendalikan untuk mendulang click dan menumpuk jumlah like, tapi seharusnya didorong untuk menumpuk kontribusi bagi kemanusiaan dan kepentingan bangsa.Â Ideologi dan nilai-nilai luhur bangsa tidak boleh dipertukarkan dengan kemajuan ekonomi. Bahkan, kemajuan ekonomi jelas membutuhkan semangat kebangsaan yang kuat. Kita harus bangga terhadap produk Indonesia. Kita harus membeli produk dalam negeri. Kemajuan Indonesia harus berakar kuat pada ideologi Pancasila dan budaya bangsa.
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air, Hadirin sekalian yang berbahagia,
Tujuan besar tersebut hanya bisa dicapai melalui kerja sama seluruh komponen bangsa dengan gotong-royong, saling membantu, dan saling mengingatkan dalam kebaikan dan tujuan yang mulia.Â Demokrasi memang menjamin kebebasan, namun kebebasan yang menghargai hak orang lain. Jangan adaÂ yang merasa paling benar sendiri, dan yang lain dipersalahkan. Jangan ada yang merasa paling agamis sendiri. Jangan ada yang merasa paling Pancasilais sendiri. Semua yang merasa paling benar dan memaksakan kehendak, itu hal yang biasanya tidak benar.
Kita beruntung bahwa mayoritas rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, menjunjung tinggi kebersamaan dan persatuan, penuh toleransi dan saling peduli, sehingga masa-masa sulit sekarang ini bisa kita tangani secara baik. Kita beruntung dan berterima kasih atas dukungan dan kerja cepat dari Pimpinan dan Anggota lembaga-lembagaÂ negara yang melakukan langkah-langkah extraordinary dalam mendukung penanganan krisis dan membajak momentum krisis untuk menjalankan strategi-strategi besar bangsa.
MPR dengan cepat membuat payung program baru "MPR Peduli Covid-19" serta terus melakukan sosialisasi dan aktualisasi Pancasila serta pengkajian sistem ketatanegaraan dan konstitusi kita. Dengan sangat responsif, DPR langsung membahas, kemudian menyetujui dan mengesahkanÂ Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang untuk memberikan payung hukum dalam mengatasiÂ krisis kesehatan dan perekonomian; Perppu Nomor 2 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang untuk melandasi penundaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah.
Agenda-agenda legislasi yang lain juga tetap berjalan efektif, antara lain Pembahasan RUUÂ Pertambangan Mineral dan Batu Bara serta RUU Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas SistemÂ Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Respons cepat juga dilakukan oleh DPD terhadap permasalahan mendesak yang dihadapi oleh daerah,Â mulai dari pemberdayaan ekonomi rakyat melalui BUMDes, peningkatan daya saing daerah, danÂ dukungan penerapan protokol kesehatan dengan menyiapkan 9 RUU usul inisiatif DPD dan beberapaÂ agenda lain sesuai bidang tugas DPD.
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Di tengah berbagai kesulitan teknis selama pandemi, BPK secara cepat dan cermat telahÂ memeriksa dan menyampaikan 1.180 laporan hasil pemeriksaan 2019, memberikan 36.060 rekomendasiÂ kepada pemerintah, dan memerintahkan penyetoran ke kas negara senilai Rp 1,39 triliun.Â Tugas internal yang berat tersebut tidak mengganggu agenda BPK untuk melanjutkan perannyaÂ sebagai pemeriksa eksternal pada badan-badan internasional, serta keanggotaannya pada Independent Audit Advisory Committee di bawah PBB.
Demikian pula halnya Mahkamah Agung yang menjamin kecepatan pelayanan persidangan di eraÂ pandemi. Penyediaan layanan persidangan virtual dengan menggunakan aplikasi e-court dan e-litigasi telah mempercepat persidangan di luar persidangan terbuka dan tatap muka. Guna terus memperluas akses bagi para pencari keadilan, MA terus menambah layanan pos bantuanÂ hukum dan memodernisasi manajemen perkara melalui layanan pengadilan elektronik. Hal ini membuat MA berhasil memangkas tunggakan sisa perkara secara signifikan.
Keberhasilan MA tersebut juga berkat dukungan dari Komisi Yudisial sesuai kewenangannya.Â Pengusulan calon Hakim Agung, calon hakim ad hoc Tipikor, dan calon hakim ad hoc Hubungan Industrial tetap berjalan lancar. Demikian pula halnya dengan pelaksanaan program peningkatan kapasitas hakim, pemantauan persidangan, investigasi, dan advokasi hakim.
Sepanjang tahun 2019 hingga Juni 2020, KY telah menangani 1.584 laporan masyarakat danÂ merekomendasikan 225 penjatuhan sanksi. Kecepatan dan kecermatan Mahkamah KonstitusiÂ juga sangat patut untuk kita apresiasi. MK juga terus memperbaiki tata kelola dan meningkatkan pemanfaatan layanan elektronik untuk melayani masyarakat dalam mencari keadilan.
MK telah berhasil mempercepat jangka waktu penyelesaian perkara pengujian undang-undang dariÂ waktu penyelesaian 101 hari kerja per perkara di 2017 menjadi rata-rata 59 hari kerja per perkara. Sepanjang tahun 2019 hingga awal tahun 2020, MK telah menyelesaikan 122 perkara pengujian undang-undang. Pada saat yang sama, perluasan kerja sama di dalam maupun di luar negeri terus ditingkatkan. MK aktif menginisiasi dan mengkoordinasi berbagai kegiatan di tingkat regional maupun global agar sistem hukum kita dijadikan rujukan bagi negara-negara demokrasi di berbagai penjuru dunia.
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Masih banyak langkah-langkah besar yang harus kita lakukan. Masih tersedia waktu 25 tahun lagi bagi kita untuk menyiapkan seabad Indonesia merdeka, untuk membangun Indonesia yang kita cita-citakan. Target kita saat ini bukan hanya lepas dari pandemi, bukan hanya keluar dari krisis. Langkah kita adalah melakukan lompatan besar memanfaatkan momentum krisis yang saat ini sedang terjadi.
Krisis memberikan momentum bagi kita untuk mengejar ketertinggalan, untuk melakukan transformasi besar, dengan melaksanakan strategi besar. Mari kita pecahkan masalah fundamental yang kita hadapi. Kita lakukan lompatan besar untuk kemajuan yang signifikan. Kita harus bajak momentum krisis ini. Kita harus serentak dan serempak memanfaatkan momentum ini. Menjadikan Indonesia setara dengan negara-negara maju. Menjadikan Indonesia Maju yang kita cita-citakan.
 Dirgahayu Republik Indonesia!
Dirgahayu Negeri Pancasila!
Merdeka! Terima kasih,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Om Shanti Shanti Shanti Om,
Namo Buddhaya.
Â 
Â

Pidato Lengkap Presiden Jokowi di Sidang MPR-DPR-DPD: Krisis, Momentum Lakukan Lompatan Kemajuan

Tanggal 26 Agustus diperingati sebagai &ldquo;Hari Kesetaraan Perempuan&rsquo; atau yang disebut dengan &ldquo;Women&rsquo;s Equality Day&rdquo; untuk memperingati pencapaian penting dalam perjuangan hak-hak perempuan.
 
Hal itu diucapkan oleh Pustakawan Ahli Utama dari Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca (PAPPBB) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Nelwaty saat memimpin apel pagi, Senin (26/8).
 
Dalam apel pagi yang diselenggarakan tersebut, Nelwaty mengatakan bahwa perayaan hari kesetaraan gender ini menjadi momen untuk merenungkan kemajuan yang telah dicapai dalam hal kesetaraan gender dan terus mendukung perjuangan untuk hak-hak perempuan.
 
Nelwaty dalam amanatnya juga menyebutkan beberapa pahlawan perempuan Indonesia yang turut berjuang dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa seperti Cut Nyak Dien, R.A. Kartini, Martha Christina Tiahahu, Dewi Sartika, Maria Walanda Maramis, Nyai Ahmad Dahlan, dan Cut Meutia.
 
&ldquo;Mereka semua adalah sosok yang menginspirasi dan telah memberikan kontribusi besar bagi kemajuan bangsa Indonesia, khususnya dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan kemerdekaan negara,&rdquo; ucapnya.
 
Nelwaty menyebutkan bahwa kesetaraan bukan hanya tentang memberi perempuan hak yang sama, tetapi juga tentang mengakui peran dan potensi besar yang dimiliki oleh perempuan dalam membangun bangsa.
 
&ldquo;Perpustakaan memiliki peran dalam mewujudkan Indonesia yang lebih setara, di mana setiap warga negara, naik laki-laki maupun perempuan, memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses ilmu pengetahuan, berkontribusi, berkembang dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan bangsa,&rdquo; tambahnya.
Reporter : Andri Tri Kurnia

Berita

Memperingati Hari Kesetaraan Perempuan, Momen Penting Perjuangan Hak Kesetaraan Gender