Medan Merdeka Selatan, Jakarta- Demi melaksanakan program KlikPus, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur mengajukan permohonan bantuan mobil perpustakaan keliling. Klikpus atau Klinik Perpustakaan merupakan program inovasi di bidang layanan perpustakaan keliling yang akan dilaksanakan Disperpusip Prov. Jawa Timur.
â€œProgram KlikPus ini merupakan layanan terpadu perpustakaan keliling. Misalnya memberikan edukasi terkait bagaimana cara membaca yang baik hingga pengelolaan perpustakaan yang baik,â€ ungkap Mei Endah Iriani Kepala Bidang Pelayanan Perpustakaan dan Informasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Jawa Timur saat menemui Kepala Perpustakaan Nasional, Kamis (13/2).
Mei juga menyebut selain KlikPus yang akan segera dilaksanakan, Prov. Jawa Timur juga memiliki Darling yaitu Dongeng Anak Remaja Keliling. Darling merupakan kegiatan memperkenalkan perpustakaan dan menumbuhkan kegemaran membaca kepada anak-anak dan remaja melalui monil dongeng keliling.
â€œKegiatan ini dilakukan dibanyak tempat seperti sekolah-sekolah dan pondok pesantren,â€ imbuh Mei.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menyebut akan mendukung upaya yang dilakukan Disperpusip Prov. Jawa Timur.
Â 
Reportse: Eka P
Fotografer: Raden R

Disperpusip Prov. Jatim Minta Mobil Perpustakaan Keliling Untuk Dukung KlikPus

Banda Aceh - Kepala Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas), Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengunjungi Aceh pada Kamis (21/10/2021) dalam rangka Kunjungan Pameran â€œAceh &amp; BRRâ€ dan peresmian Pusat Studi Arsip Kebencanaan / Arsip Tsunami di Balai Arsip Statis dan Tsunami ANRI di Bakoi, Banda Aceh yang dipersembahkan sebagai tempat edukasi bagi masyarakat dunia terkait bencana tsunami.
Dalam rangkaian kunjungannya Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando secara simbolis menghibahkan Layanan Pengelolaan Perpustakaan kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh melalui Asisten III bidang Administrasi Umum Sekda Aceh, Iskandar. Kepala ANRI Imam Gunarto juga menyerahkan piagam penghargaan kepada Pemerintah Aceh atas Peran Serta dalam Penyelamatan Arsip Tsunami bertempat di Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh pada Jumat (22/10/2021).
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menyampaikan, pada tahun 2021 Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) bersama dengan Pemerintah Provinsi Daerah Aceh dan Perpustakaan Universitas Leiden, Belanda, akan mengajukan Naskah Hikayat Aceh sebagai nominasi Memory of the World (MOW) terbaru. â€œSekali lagi mohon doa restu kepada pemerintah Aceh dan seluruh masyarakat untuk bersama mengaktualisasikan Naskah Hikayat Aceh mendapatkan sertifikat Memory of the World dan dituangkan dalam kegiatan yang dapat memperlihatkan kejayaan di masa lalu bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar,â€ jelasnya.
Menurut Kepala ANRI Imam Gunarto selain Naskah Hikayat Aceh, dua dokumen lain yang merupakan koleksi ANRI yakni arsip pidato Soekarno â€œTo Build The World a Newâ€ yang disampaikan pada Sidang Umum PBB ke-XV tanggal 30 September 1960 dan Khasanah Arsip KTT Gerakan Non Blok Pertama juga akan diajukan kepada UNESCO sebagai Memory of the World.
MOW adalah ingatan kolektif manusia berupa warisan dokumenter (dalam bentuk audio, visual, audio-visual, dan benda cetakan) yang secara sah dapat menjadi bukti kejadian penting dalam sejarah umat manusia. MOW memperlihatkan keunikan warisan budaya manusia dalam bentuk pemikiran atau penemuan baru dan segala bentuk peninggalan yang bermanfaat bagi peradaban. â€œNah untuk menjaga itu menjadi sangat penting karena Indonesia menyimpan begitu banyak warisan dokumenter yang kita banggakan sebagai bagian dariÂ Nationality ImprovementÂ dan proses diplomasi budaya,â€ ujarnya.
Disamping itu Kepala BKN Bima Haria Wibisana menegaskan bahwa Hikayat Aceh adalah kumpulan-kumpulan dokumen yang bisa dilihat, dibaca dalam kegiatan sehari-hari dan bukan benda mati atau artefak serta nilai-nilainya tertanam dalam masyarakat Aceh sebagai simbol jati diri. â€œMudah-mudahan kita dapat bersama-sama melestarikan warisan dokumenter sebagai ingatan dunia,â€ tutupnya.
Dukungan juga ditunjukan oleh Pemerintah Aceh melalui pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Praregistrasi Hikayat Aceh sebagai MoW 2019 pada Oktober 2018 lalu. Selain itu Pemerintah Aceh akan mencetak dan memperbanyak Hikayat Aceh untuk dijadikan koleksi literasi di setiap perpustakaan Aceh dan secara nasional sebagai bentuk promosi dan diseminasi informasi. â€œHal tersebut merupakan cara untuk menyelamatkan dan memulihkan naskah kuno sebagai warisan budaya masa lalu. Namun berkaca kepada kondisi Aceh yang rawan bencana, kita konsentrasi terhadap penyelamatan dan penghimpunan koleksi yang merupakan hal yang penting maka kami membutuhkan dukungan dari semua pihak,â€ harap Asisten III Sekda Aceh Iskandar.
Â 
Reporter: Arwan Subakti
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Kepala ANRI, Kepala BKN, Kepala Perpusnas Bersama Meresmikan Pusat Studi Arsip Kebencanaan / Arsip Tsunami di Aceh

Jakarta - Menindaklanjuti rekomendasi dari Panitia Kerja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan (Panja PLTP) Komisi X DPR RI, mengenai standar nasional perpustakaan, kebutuhan tenaga perpustakaan sekolah, revitalisasi gerakan literasi, dan syarat penerbitan ISBN, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) gelar rapat koordinasi.
Rapat yang diselenggarakan luring di Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (29/1/2024) dipimpin oleh Plt. Kepala Perpusnas, E. Aminudin Aziz dan mengundang Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek, Anindito Aditomo.
Amin menyampaikan bahwa upaya duduk bersama yang dilakukan ini merupakan bentuk tanggung jawab antara Perpusnas dan Kemendikbudristek untuk menyatukan visi dan misi dalam rangka menunaikan tugas terkait penguatan budaya literasi di Indonesia.
"Ada aturan yang sedang dibuat tentang penataan standar perpustakaan di sekolah tapi belum final karena masih ada beberapa komponen yang perlu dilihat bersama. Ketentuan terkait perpustakaan sekolah baru akan diluncurkan setelah ada sinkronisasi antara Perpusnas dan Kemendikbudristek, sehingga implementasinya bisa sama," jelasnya.
Hal tersebut ditanggapi positif oleh Anindito bahwa penguatan budaya literasi secara keseluruhan di Indonesia menjadi tujuan bersama Perpusnas dan Kemendikbudristek.
Lebih lanjut, dia juga menerangkan penyusunan standar pendidikan termasuk di dalamnya standar sarana dan prasarana seperti perpustakaan dan perbukuan yang mencakup buku pendidikan dan non pendidikan.
"Salah satu elemen sarana dan prasarana yang penting untuk pembudayaan literasi di sekolah, tentu perpustakaannya. Selain itu, secara substansi yang perlu dipertimbangkan sebenarnya ialah fasilitas seperti apa yang sudah berdampak pada peningkatan literasi di sekolah," terangnya.
Dalam menyusun standar perpustakaan menurut Anindito harus ditetapkan standar minimalnya karena kalau terlalu idealis nanti tidak akan ada perpustakaan yang diakreditasi.
Permasalahan permintaan International Standard Book Number (ISBN) yang menumpuk juga menjadi pokok pembicaraan dalam rapat ini. Di sisi pengguna, ISBN dibutuhkan untuk keperluan mencetak buku sedangkan di sisi pemberi layanan, permintaan tersebut datang dari banyak pihak dan mengakibatkan kemandekan dalam prosesnya.
Kepala Pusat Perbukuan BSKAP Kemendikbudristek, Supriyatno mengatakan bahwa persoalan kemandekan permintaan ISBN sudah mulai terurai karena sejatinya permintaan itu sifatnya fluktuatif.
Akan tetapi, dia menyatakan ada satu hal yang masih menjadi pekerjaan rumah bersama yakni dibutuhkan adanya integrasi antara aplikasi yang dimiliki Perpusnas dan Kemendikbudristek.
"Sejauh ini, persoalannya sudah mulai terurai karena permintaan ISBN ini fluktuatif. Namun, satu hal yang menjadi PR adalah aplikasi yang dimiliki Perpusnas dan Kemendikbudristek harapannya bisa terintegrasi sehingga apabila ada perubahan data bisa langsung sinkron," ungkapnya.
Dalam hal ini Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan Perpusnas dan Pusat Data dan Informasi Perpusnas bekerjasama untuk bisa mengatasi permasalahan teknis tersebut.
"Permasalahan antar muka yang ada memunculkan satu kesimpulan yaitu bahwa proses penyelesaian harus dilakukan oleh kedua pihak, tidak hanya Perpusnas yang perlu melengkapi tetapi Pusat Perbukuan juga perlu melakukan modifikasi," ujar Kepala Data dan Informasi Perpusnas, Taufiq A. Gani.
Terkait isu pengelolaan perpustakaan sekolah, Plt. Kepala Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan BSKAP Kemendikbudristek, Irsyad Zamjani menjabarkan terutama mengenai standar kompetensi pengelola perpustakaan sekolah akan segera dirancang.
"Dalam penyusunan standar sifatnya lintas jalur, jenjang, dan pendidikan jadi memang tidak dibuat standar untuk masing-masing. Hal lain mengenai tenaga pengelola perpustakaan, belum dibuat regulasinya yang baru, akan tetapi rencananya tahun ini akan disusun," jabarnya.
Untuk poin pembahasan indeks literasi, bagi Kepala BSKAP Kemendikbudristek diperlukan pembahasan lebih lanjut karena elemen-elemen yang nantinya disusun harus saling melengkapi dan secara konsep wajib menentukan yang akan diukur.
"Salah satu hal yang harus dipikirkan yaitu tentang bagaimana mendorong pemerintah daerah untuk menguatkan program-program yang sasarannya adalah penguatan literasi," pungkas Anindito.
Reporter: Basma Sartika
Dokumentasi: Aji Anwar/Prakas Agrestian

Perpusnas dan Kemendikbudristek Bersama Tindaklanjuti Rekomendasi Panja PLTP Komisi X DPR RI

Senayan, Jakarta&ndash;Workshop UU Serah Simpan telah dilakukan serentak di tiga kota, yakni Palembang, Surabaya, dan Makassar, (21-22/11). Workshop melibatkan seluruh stake holder yang berkepentingan guna memberi masukan secara substansi maupun redaksi, seperti Komisi X DPR-RI, Perpustakaan Nasional, IKAPI, ASIRI, para pustakawan dan pegiat informasi, akademisi, seluruh seluruh perpustakaan daerah Kabupaten/Kota.
Masukan yang diterima di tiga kota tersebut langsung di konsinyeringkan untuk mendapatkan rumusan substansi yang lebih komprehensif. Rapat Pleno dan konsinyering Badan Legislasi dilakukan bersama anggota Komisi X yang diketuai oleh Wakil Ketua Komisi X DPR-RI Ferdiansyah dan Perpusnas.&nbsp; Dari tujuh bab yang dimuat dalam RUU Serah Simpan terbaru, tiga bab diantaranya menjadi masukan fokus Panitia Kerja (Panja) RUU.
Pada Bab I, Pasal 1 Ketentuan Umum, antara lain dalam rumusan definisi, perlu didiskusikan kembali batasan karya (cetak/rekam/elektronik) yang wajib serah simpan.&nbsp; Rumusan &lsquo;karya elektronik&rsquo; perlu dilakukan sinkronisasi sehingga rumusannya menjelaskan adanya perbedaan antara karya berbentuk digital dan karya analog. Definisi penerbit perlu disinkronkan lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, seperti UU Perbukuan. Penggunaan istilah perpustakaan daerah hendaknya disesuaikan dengan istilah yang dipakai dalam UU No. 43/2007 tentang Perpustakaan, yaitu perpustakaan provinsi. Pengaturan mengenai hubungan antara negara dan swasta belum diatur terutama dalam hal penyelenggaraan perpustakaan, khususnya mengenai penghimpunan koleksi deposit.
Pada Bab II Penyerahan KCKR dan Karya Elektronik, penjelasan pasal perlu diperbaiki, sehingga hanya menjelaskan mengenai karya cetak yang wajib diserahkan untuk disimpan, termasuk cetakan kedua dan seterusnya yang mengalami perubahan isi atau bentuk. Pengaturan mengenai &lsquo;warga negara asing&rsquo; yang menerbitkan KCKR dan karya elektronik yang berisi konten mengenai Indonesia perlu ditinjau kembali apakah efektif dalam pelaksanaannya. Jika tetap dirumuskan, perlu diperjelas batasan konten yang berisi &lsquo;karya intelektual&rsquo; atau karya &lsquo;karya ilmiah&rsquo;.
Di Bab III Pengelolaan KCKR dan karya elektronik, tahapan pengelolaan seperti penerimaan, pencatatan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pengawasan. Lalu, aksebilitas masyarakat dan penyandang disabilitas terhadap koleksi deposit perlu ditambahkan. Kemudian, substandi &lsquo;penyusutan&rsquo; perlu dihapus mengingat esensi terhadap koleksi serah simpan adalah menyimpan KCKR sampai selama-lamanya. Untuk sanksi administrasi RUU Serah Simpan terbaru perlu dirumuskan kembali dan disesuaikan dengan pelaksanaan di lapangan. Sanksi pidana yang juga diatur dalam RUU perlu dianalisa kembali apakah dapat dilaksanakan dengen efektif dan implementatif.
&nbsp;
Reportase : Hartoyo Darmawan

Konsinyering RUU Serah Simpan KCKR Terbaru

Tebo, Jambi - Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), Muhammad Syarif Bando bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tebo meresmikan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Kabupaten Tebo dengan melakukan prosesi pengguntingan pita yang dilanjutkan dengan penandatangan prasasti, Senin (25/9/2023).
Gedung fasilitas layanan perpustakaan Kabupaten Tebo yang berada di depan Sungai Batanghari ini diperluas dengan membangun gedung baru tiga lantai di samping gedung lama yang hanya memiliki satu lantai. Adapun pembangunannya dilakukan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2022 sebesar 4,4 miliar.
Pj. Bupati Tebo, Aspan dalam sambutannya yang pada kesempatan ini diwakili Sekda Kabupaten Tebo, Teguh Arhadi menyampaikan banyak terima kasih atas bantuan DAK yang telah diberikan.
Teguh menekankan bahwa perpustakaan adalah jendela dunia, karena perpustakaan berisi buku yang mengandung informasi dan dengan membacanya, masyarakat dapat mengetahui informasi yang terjadi di belahan bumi lain.
Namun di sisi lain, dia juga meminta agar perpustakaan lebih kreatif dalam membuat program untuk menarik minat masyarakat mengunjungi perpustakaan. Hal tersebut dikarenakan kecanggihan teknologi masa kini mampu menyajikan informasi lebih cepat, sehingga itu menjadi tantangan bagi perpustakaan dalam melayani kebutuhan informasi masyarakat.
&ldquo;Kita harapkan perpustakaan bukan hanya tempat membaca buku, tapi bisa menjadi tempat diskusi, menyampaikan pendapat, dan tempat berkumpul masyarakat untuk menyelesaikan persoalan. Kami juga mengimbau masyarakat Tebo untuk datang ke perpustakaan yang megah ini,&rdquo; imbuhnya.
Lebih lanjut Teguh juga mengharapkan adanya bantuan tambahan untuk melengkapi perpustakaan yang baru saja diresmikan.
Menanggapi yang telah disampaikan, Kepala Perpusnas mengatakan bahwa penyelenggaraan perpustakaan sebagai salah satu unit terkecil masyarakat dalam mencerdaskan anak bangsa sesuai dengan mandatori UUD 1945, dapat berjalan dengan baik apabila ada kontribusi bersama antara para pendidik, tokoh politik, dan orang tua.
&ldquo;Semua yang hadir di sini sudah sukses tapi itu belum cukup karena masih banyak anak-anak di belakang kita yang harus dipikirkan. Kita harus bersatu untuk membangun budaya baca ini,&rdquo; ucapnya.
Syarif Bando menambahkan sejatinya Indonesia kaya akan sumber daya alam, akan tetapi mayoritas masyarakatnya tidak dapat menikmati karena tidak berilmu. Untuk itu, dia mengajak seluruh pihak yang hadir untuk tidak semata mengandalkan dukungan dari pusat namun juga mulai bergerak untuk peduli yakni dengan cara menulis buku.
&ldquo;Untuk lebih menggali dan memahami potensi yang dimiliki suatu daerah, masyarakat yang ada di dalamnya membutuhkan koleksi buku yang sesuai. Jadi saya titip pak Sekda mohon berkenan selaku pengendali anggaran, mungkin sudah saatnya kita tulis buku tentang sejarah, potensi sumber daya alam, dan potensi sumber ekonomi Kabupaten Tebo,&rdquo; jelasnya.
Knowledge is power, demikian disampaikan oleh Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Adin Bondar pada sesi talkshow Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat (PILM) untuk Kesejahteraan di Kabupaten Tebo. Menurutnya pengetahuan menjadi hal yang penting dan menjadi kekuatan bagi sebuah negara untuk maju.
&ldquo;Tidak ada satu negara pun maju tanpa adanya sebuah perilaku kolektif masyarakat atas kegemaran membaca yang kuat. Karena dari membaca, orang jadi memiliki sebuah kesadaran kognitif yang baik,&rdquo; katanya.
Kehadiran perpustakaan megah di daerah baginya dapat menjadi satu ruang publik terbuka bagi masyarakat untuk belajar secara kontekstual, melalui pendampingan keterampilan dan pembelajaran berbasis teknologi guna meningkatkan kualitas hidup mereka.
&ldquo;Kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan di perpustakaan adalah kegiatan pendekatan dalam rangka mengontruksi pengetahuan masyarakat agar cakap,&rdquo; ujarnya.
Sementara itu, Kepala Desa Purwo Bakti, Lenny Maryani memaparkan tiga hal yang dilakukannya sebagai strategi mengajak masyarakat membangun literasi, yaitu mengubah pola pikir masyarakat terhadap perpustakaan, melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat, dan mendukung segala kegiatan di perpustakaan, termasuk dalam hal pendanaan.
Lenny menceritakan kisah suksesnya dalam mengembangkan perpustakaan desa dengan berbagai kegiatan yang merupakan penerapan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.
&ldquo;Tanpa kita sadari dari perpustakaan, kita sudah membantu mengurangi angka pengangguran. Kalau kita tidak membenahi dari bawah dulu, maka kita tidak bisa sampai ke atas. Membangun literasi masyarakat butuh proses,&rdquo; pesannya.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tebo, Syamsu Rizal memaparkan generasi milenial merupakan generasi yang sangat dekat dengan dunia digital karena menjadikan digital sebagai ruang pribadinya dalam mengakses, mendapatkan, dan membagikan semua bentuk informasi yang ada di internet.
&ldquo;Untuk itu, literasi media di era digital merupakan seperangkat kemampuan yang harus dimiliki seseorang dalam menyaring informasi sekaligus menggunakan perangkat digital seperti internet yang melibarkan kemampuan teknis dan kecerdasan kognitif,&rdquo; paparnya.
Rizal dalam hal ini menyimpulkan, masyarakat literat ialah mereka yang bijak dalam menggunakan media sekaligus menjadi yang terdepan dalam informasi.
Kepala Kejaksaan Negeri Tebo, Dinar Kripsiaji juga mengundang pelajar dan mahasiswa untuk mengunjungi perpustakaan Kejaksaan Negeri Tebo.
&ldquo;Adik-adik kalau literaturnya tidak cukup untuk menganalisa, memecahkan persoalan, silakan ke kejaksaan, kami punya perpustakaan kecil yang bisa diakses oleh masyarakat, boleh siapa saja,&rdquo; ajaknya.
&nbsp;
Reporter: Eka Cahyani &amp; Basma Sartika
 Fotografer: Andri Tri Kurnia

Megah, Perpustakaan Tiga Lantai Hadir di Tebo

Medan Merdeka Selatan, Jakarta -Â Bertempat di Ruang Teater Soekarman Perpusnas, Marsekal Udara (Purn) Chappy Hakim merayakan ulang tahunnya ke -71 dengan cara yang unik, yakni dengan menyerahkan tiga buku terbarunya kepada Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando, Senin, (17/12).
Ketiga buku yang baru dilaunching dan diserahkan berjudul Menata Ulang Penerbangan Nasional, Penegakkan Kedaulatan Negara di Udara, dan Tol Udara Nusantara.
"Saya setiap tanggal 17 Desember, bertepatan dengan hari ulang tahun selalu meluncurkan buku-buku yang saya tulis. Rasanya begitu banyak ide di kepala yang sayang jika tidak dituang ke dalam tulisan", imbuh chappy hakim. Hingga saat ini sudah 23 buku yang sudah ditulis oleh mantan Kepala Staf Angkatan Udara ( KSAU ) periode 2002-2005.
Wilayah kedirgantaraan adalah aset bangsa yang harus dijaga keamanannya. TNI AU diberi wewenang terhadap penegakkan hukum di wilayah udara nasional. TNI AU harus punya kemampuan deteksi dini. KSAU Marsekal Yuyu Sutisna mengharapkan ketiga buku tersebut dapat memberi pencerahan dan masukan masyarakat di bidang kedirgantaraan dan Chappy Hakim adalah salah satu ketaudalanan bagi generasi angkatan udara selanjutnya.
"Jika punya SDM unggul dan teknologi kedirgantaraan berdaya saing tinggi akan mampu menjaga yurisdiksi udara dengan baik," ujar Wakil KSAU Marsekal Madya Wieko Sofyan menggantikan ketidakhadiran KSAU.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan

Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim Serahkan Tiga Buku Karyanya ke Perpusnas

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono mengaku terkesan saat mengunjungi Gedung Layanan Perpustakaan Nasional yang berada di Jalan Medan Merdeka Selatan. Menurutnya, gedung perpustakaan yang memiliki 24 lantai ini terasa nyaman dan memiliki koleksi yang lengkap.
â€œHari ini saya kena efek wow. Baru pertama kali datang ke Perpusnas, kesan saya ini benar-benar wow,â€ tutur Basuki usai menghadiri acara Lokakarya Kesadaran Nasional Peduli Gempa dan Gunung Api di Lt. 2 Teater Soekarman Gedung Perpustakaan Nasional, Kamis (18/07).
Basuki mengatakan, dengan koleksi buku yang ada di Perpusnas, masyarakat bisa memanfaatkannya untuk menambah pengetahuan. Selain itu, Perpustakaan Nasional juga dapat dijadikan salah satu destinasi wisata bagi para wisatawan yang sedang berlibur di Jakarta.
 â€œSaya sangat bangga kita punya gedung Perpustakaan Nasional yang bagus seperti ini. Dan ini bisa dijadikan salah satu destinasi wisata. Bagi masyarakat yang datang ke Jakarta bisa mengunjungi Perpusnas dan menikmati layanan yang ada disini,â€ lanjutnya.
Basuki juga memberikan saran, agar Perpustakaan Nasional juga membuka layanan pojok baca di pusat perbelanjaan. â€œSaran saya, di pusat perbelanjaan juga bisa dibuka layanan pojok baca, karena banyak orang yang datang kesana sehingga bisa lebih mendekatkan buku dengan masyarakat,â€ imbuhnya.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga melaunching 15 buku terkait riset bencana yang merupakan hasil kolaborasi dari peneliti lintas lembaga.
Sementara itu, Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando berharap agar buku terkait riset bencana tersebut, bisa segera dikonversikan dalam bentuk digital menjadi buku digital, sehingga dapat diakses oleh masyarakat luas.
Reporter : Wara Merdekawati Fotografer : Raden Raditiyo

Berita

Menteri PUPR Basuki Terkesan dengan Layanan Perpusnas