Palembang, Sumatera Selatan-Bung Karno pernah mengatakan bahwa sikap kebelanda-belandaan atau mental 'holand denken', menganggap remeh semua hal, tidak berpikir besar, hitung-hitungan, penjiplak, tidak kreatif, kurang percaya diri, selalu berpikir instans, tidak mau melalui proses, reaksioner (sikap menentang), kontra revolusi (melawan revolusi), selalu curiga kepada orang lain dalam satu bangsa masih menjangkiti perilaku dan tatanan masyarakat. Revolusi Mental yang digagas Bung Karno diyakini masih relevan mengatasiÂ  kondisi kenegaraan dan kebangsaan saat ini.
"Di tengah maraknya dekadensi moral dan solusi yang ditawarkan para ahli tentang pentingnya pendidikan karakater bangsa, Bung Karno sudah sejak lama mengusung revolusi mental sebagai bekal rakyatnya menggapai hidup sejahtera," ungkap Kepala Bidang Layanan Informasi dan Kerjasama UPT Perpustakaan Bung Karno Agus Sutoyo saat menggelar Sosialisasi Pemikiran dan Perpustakaan UPT Bung Karno di Aula Pemprov Sumatera Selatan, pada Rabu. (4/9).
Implementasi Revolusi Mental adalahÂ  konsep pemikiran Bung Karno dituangkan pada tahun 1957 yang berisikan Hidup Sederhana;, Gerakan Kebersihan dan Kesehatan;, Membangkitkan Jiwa Gotong Royong;, Gerakan Pemberantasan Buta Huruf;, Melancarkan Jawatan dan Perusahaan Negara;, serta Membangkitkan Kewaspadaan Nasional. "Indonesia ini bukan milik satu golongan,Â  bukan milik satu agama,Â  bukan milik satu suku, bukan milik golongan adat istiadat, tetapi milik dari Sabang sampai Merauke," tambah Agus Sutoyo.
Dalam setiap kesempatan, baik berpidato, maupun saat berbaur di tengah masyarakat ketika berkunjung ke daerah, Bung Karno sudah menyampaikan untuk melakukan revolusi mental, seperti mengajak hidup sederhana, semangat gotong royong, dan memberantas buta huruf. Ketiga nilai yang dibawa Bung Karno ini sangat relevan untuk digelorakan dan di terapkan di tengah masyarakat.Â  Bung Karno sangat ingin masyarakatnya memiliki semangat tinggi untuk cerdas lewat pendidikan.
Misi nasioanlisme,Â  patriotisme, dan religisutas masyarakat juga sedang ditumbuhkembangkan sesuai semangat Sang Proklamator. "Membudayakan kegemaran membaca sama seperti saat Bung Karno menggelorakan semangat memberantas buta huruf. Itu sebabnya mengapa membaca itu sangat penting," tandas Agus.
Khusus di Provinsi Sumatera Selatan, kegemaran membaca masyarakatnya juga semakin menggembirakan. Setiap kegiatan yang digelar perpustakaan atau yang berkaitan denganÂ  kegemaran membaca, selalu dibarengi dengan antusiasme tinggi. Ambuil contoh, kehadiran perpustakaan keliling yang menjadi salah satu wadah masyarakat memperoleh informasi pun yang selalu ramai disambangi ketika singgah memenuhi permintaan layanan masyarakat. Sistem jemput bola dilakukan untuk mengejar ketertinggalan masyarakat memperoleh pegetahuan dan informasi. Transfer Knowledge yang semestinya dilakukan Pustakawan dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat, bukan sekedar mengantarkan koleksi secara langsung.
Sosialisasi Perpustakaan Proklamator Bung Karno dihadiri tidak kurang dari 350 peserta mahasiwa dan pelajar. Hadir dalam kesempatan itu, Sekretaris Dinas Perpustakaan Sumsel, Muhammaf Faisal, dan Akademisi dari Universitas Sriwijaya.
Â 
Reportase : Sri Handayani
Fotografer : Yanuar Hafidz
Â

Makna Dibalik Konsep Revolusi Mental Bung Karno

KESELAMATAN dan kesehatan kerja (K3) menjadi faktor utama dalam dunia kerja khususnya guna memacu kinerja safety maupun produktivitas kerja. Sejak dicanangkan oleh Ida Fauziah, Menteri Ketenaga kerjaan R.I pada 12 Januari lalu semarak Bulan K3 dirasakan hingga pelosok negeri.
Menurutnya, persoalan K3 zaman now sangat kompleks. Terlebih dihadapkan dengan tuntutan Revolusi Industri 4.0 yang sarat dengan kemajuan teknologi dan informasi yang berubah sangat cepat dan tidak menentu. Sehingga diperlukan strategi pengendalian yang lebih efektif, efisien dan inovatif dalam mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
Semua pemangku kepentingan harus memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya konkret terhadap pelaksanaan K3 di lingkungan masing-masing agar budaya K3 benar-benar terwujud diseluruh Tanah Air. Kita perlu melakukan lompatan dan terobosan dengan inovasi-inovasi baru agar pelaksanaan K3 dapat terus diperkuat di tengah gerak perubahan masyarakat dan revolusi industri yang kian melesat.
Para pemangku kepentingan baik pengusaha, serikat buruh/pekerja, pekerja dan masyarakat untuk terus meningkatkan pengawasan dan penyadaran akan pentingnya K3. Persoalan K3 hendaknya tidak hanya diingat dan dibahas saat terjadi kasus kecelakaan atau musibah di tempat kerja: namun harus dijadikan budaya kita semua.
ANGKA KECELAKAAN KERJA 
Data Kemnaker mengungkapkan bahwa sepanjang 2018 telah terjadi 157.313 kasus kecelakaan kerja dan sepanjang Januari hingga September 2019 terdapat 130.923 kasus. Di sisi lain, kita menghadapi tantangan serius adanya pendidikan yang masih rendah yang dimiliki oleh para pekerja secara nasional yakni sebanyak 57,5persen dari 126,51 juta total penduduk bekerja.
Disinyalir ini menjadi salah satu potensi yang menyebabkan rendahnya kesadaran pentingnya perilaku selamat dalam bekerja. Akibat kecelakaan kerja tidak hanya menyebabkan kematian, kerugian materi, moril dan pencemaran lingkungan, namun juga dapat memengaruhi produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.
Kecelakaan kerja juga memengaruhi indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan ketenagakerjaan (IPK). Persoalan nyawa dan kesehatan manusia serta keselamatan adalah yang utama. Safety first. Karena uang bisa dicari, karier bisa dikejar, namun keselamatan dan kesehatan sama sekali tak tergantikan. Untuk itulah maka K3 harus terus kita promosikan sebagai bagian penting dalam perlindungan tenaga kerja.
Sejatinya, K3 bukan hanya tanggung jawab para pengusaha dan pemerintah pusat, namun peran penting serikat buruh/pekerja wajib hadir di perusahaan dan lingkungan kerja untuk memberikan perhatian dan mendorong K3 agar dapat dijalankan secara efektif. Pun, pemerintah daerah harus aktif melaksanakan K3 dan mengontrol pelaksanaannya, mengingat ketenagakerjaan merupakan bagian yang diotonomikan di daerah. Perlu koordinasi dan sinergi yang semakin solid dan tidak terkesan jalan masing-masing dan saling melempar tanggung jawab.
PERINGATAN BULAN K3
Tema Peringatan Bulan K3 Tahun 2020 adalah Optimalisasi Kemandirian Masyarakat Berbudaya K3 pada Era Revolusi Industri 4.0 Berbasis Teknologi Informasi. Dengan maksud untuk memberikan motivasi kepada perusahaan-perusahaan, tenaga kerja, pemerintah dan masyarakat pada semua level dalam menerapkan program K3 sehingga K3 benar-benar menjadi Budaya kita. Tahun ini juga bertepatan dengan peringatan 50 tahun K3.
Kemnaker mencanangkan Bulan K3untuk Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan norma K3. Menjamin terlaksananya perlindungan K3 pada setiap kegiatan usaha di era ekonomi digital. Meningkatkan penerapan K3 pada pola dan bentuk pekerjaan baru yang timbul akibat era ekonomi digitalisasi. Mewujudkan sumber daya manusia K3 yang unggul dan berdaya saing. Dan meningkatkan partisipasi semua pihak dalam mewujudkan pelaksanaan budaya K3 di setiap kegiatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
PACU PRODUKTIVITAS KERJA
Indeks produktivitas pekerja Indonesia menduduki urutan ke-4 di antara negara-negara ASEAN, berada di bawah Singapura, Malaysia dan Thailand. Berdasarkan data dari Asian Productivity Organization (APO) Â produktivitas pekerja Indonesia sekitar USD 24.900 setara Rp 348 juta. Sementara itu produksi pekerja Singapura USD 131.900, Malaysia USD 56.400 dan Thailand USD 28.300.
Sehingga kita perlu memacu lebih kencang lagi antara lain melalui peningkatan kesehatan, gizi, ekonomi dan pendidikan. Pun, peningkatan pendidikan vokasi melalui perubahan kurikulum yang lebih fleksibel guna menyesuaikan dengan tuntutan zaman yang serba digital dan cepat berubah. Redefinisi BLK-BLK untuk mengatasi persoalan re-skilling, up-skilling dan skilling agar persoalan ketidaksesuaian dengan dunia industri dapat diatasi.
Perlu melakukan penguatan antara lain melalui strategi mempersiapkan tenaga kerja memasuki pasar tenaga kerja dengan melakukan harmonisasi standardisasi dan sertifikasi kompetensi melalui kerjasamalintas sektor. Meningkatkan akses pekerja kepada sumber daya produktif melalui peningkatan keterampilan pekerja dengan cara melakukan pelatihan.
Peningkatan akses angkatan kerja kepada sumber daya produktif. Peningkatan fungsi pasar tenaga kerja dengan cara memastikan job matching dilaksanakan dengan tepat. Mendorong pengembangan ekonomi perdesaan dengan cara meningkatkan prasarana dan sarana perekonomian daerah dan perluasan akses kredit bagi pelaku ekonomi.
Membekali pekerja dengan pengetahuan, pendidikan dan keahlian. Memperbesar pemanfaatan jasa keuangan bagi pekerjadengan mendorong pengembangan penyedia kredit. Menciptakan hubungan industrial yang harmonis. Penguatan tindakanhukum. Dan pengembangan sistem pengawasan dan evaluasi peraturan ketenagakerjaan.
Harapannya Bulan K3 dapat memacu kinerja safety dan produktivitas pekerja sehingga memiliki dayasaingandaldalam membangun bangsa dan Indonesia tercinta sekaligus mampu bersaing dengan negara-negara lain baik regional maupun global. Semoga. (ndu/k18)
Â 
Oleh:
SUHARYONO S. HADINAGORO
PEMERHATI KETENAGAKERJAAN &amp; EKONOMI KERAKYATAN
Â

K3 Pacu Kinerja dan Produktivitas

Jakarta - Berbeda dengan zaman dahulu di mana kekayaan diidentifikasi dengan emas, tambang, bahkan minyak, dewasa ini, beralih menjadi data. Individu yang memiliki data atau informasi adalah yang paling dicari.
 
Hal tersebut disampaikan oleh Plt. Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), E. Aminudin Azis saat memberikan arahan dalam kegiatan Forum Satu Data Perpusnas yang berlangsung hibrida, Selasa (5/11/2024).
 
"Masa kini yang menjadi sumber daya paling berharga adalah data. Kenapa demikian? Karena data menjadi sumber untuk membuat kebijakan, hingga perencanaan untuk upaya pembangunan. Oleh karena itu, kalau berbicara tentang data berarti bicara tentang masa depan," ucapnya.
 
Namun di Indonesia, data masih menjadi tantangan yang sangat besar karena masyarakatnya bersifat oral. Dengan kata lain, banyak data yang ada tidak tersimpan utuh pun tidak tercatat dengan baik.
 
Keadaan tersebut rupanya juga ditemukan di Perpusnas, begitu kata Aminudin. Banyak data yang ada tidak dapat diolah dengan cepat dan baik karena di tiap unit kerja datanya berbeda.
 
"Misalnya jumlah koleksi yang dimiliki bisa berbeda antar unit, padahal seharusnya sama di unit mana pun di Perpusnas. Ini yang mengakibatkan ketika ingin membuat kebijakan prosesnya jadi sulit karena tidak jelas jumlah datanya," keluhnya.
 
Menurut Amin, keadaan ini terjadi akibat keegoisan setiap unit kerja, yang mana seharusnya apabila dilakukan dengan niat baik dan dengan sepenuh hati dapat terbentuk satu data yang sama.
 
"Urusan data ini belum baik-baik saja. Pengelolaannya belum benar karena kita masih mengedepankan ego dan kurang ngobrol dengan satu sama lain. Mudah-mudahan dalam Forum Satu Data, yang dihadirkan adalah hati untuk menatanya, bukan hanya teken saja," tegasnya.
 
Dalam sesi diskusi, dijelaskan lebih lanjut oleh Plt. Kepala Pusat Data dan Informasi Perpusnas, Taufiq A. Gani bahwa kebijakan satu data perpustakaan bertujuan untuk menciptakan sebuah ekosistem data yang terintegrasi dan seragam.
 
"Ekosistem data dimaksud bukan saja terdiri dari entitas perpustakaan, melainkan juga berbagai macam entitas lintas K/L, pemerintah dan swasta, pusat, dan daerah," jelasnya.
 
Lebih lanjut, Taufiq menambahkan fokusnya terletak pada pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, serta dibagipakaikan.
 
"Tujuannya adalah untuk mendukung keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan data perpustakaan secara berkelanjutan," ungkapnya.
 
Pada kesempatan yang sama, Analis Kebijakan Publik Sekretariat Satu Data Indonesia (SDI) tingkat Pusat, Ahmad Khafi Ghon memaparkan dampak nasional yang dituju dari SDI.
 
"Mewujudkan ekosistem Data Driven Policy-Making, menatakelola Pertukaran Data Layanan Pemerintah, Program Nasional yang lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran, peningkatan kesiapan One Stop Data Service yang akurat dan mutakhir untuk masyarakat, serta suksesi Indonesia menuju anggota OECD di 2027 melalui platform Open Data Indonesia," paparannya.
 
Adapun potensi SDI di masa depan menurut Ahmad antara lain memperbaiki, kurasi, dan menstandarkan metadata sehingga kualitas data yang diproduksi K/L/D terkontrol dan terjaga, reusable data untuk pembangunan melalui ekosistem data based policy-making/intervention, dan pusat pengembangan kompetensi serta talenta data.
 
Sementara itu Direktur Sistem Informasi Statistik Badan Pusat Statistik (BPS), Joko Parmiyanto menerangkan tantangan pembangunan sistem statistik nasional terkait ekosistem data.
 
"Kebutuhan data statistik semakin kompleks, berkembangnya berbagai sumber data, diperlukan pengelolaan data yang baik untuk meningkatkan kualitas data," katanya.
 
Bagi Joko respon penyedia data yang diharapkan ialah adaptif terhadap kebutuhan data. Dengan demikian, data yang tersedia lebih cepat dengan lag yang lebih sempit/sedikit (more timely), data yang disediakan lebih rinci (more granular), dan data yang disediakan harus sejalan serta relevan dengan kebutuhan data (more relevant).
Kegiatan Forum Satu Data Perpustakaan ini juga dirangkaian dengan Penandatanganan Berita Acara Forum Satu Data, Pengenalan dan Praktik Aplikasi Satu Data Perpustakaan, dan Penyusunan Rancana Aksi Satu Data Perpustakaan.
 
Reporter: Basma Sartika
 
Dokumentasi: Prakas Agrestian

Data, Sumber Daya Paling Berharga

Malang, Jawa Timur â€“Â Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU dengan 72 perguruan tinggi negeri dan swasta di Jawa Timur. MoU dilakukanÂ  di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) pada Rabu, (20/11). Penandatanganan MoU dilakukan bersamaan dengan Seminar, Workshop dan Musyawarah Daerah Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia (FPPTI) se-Jawa Timur. .
Ketua Panitia Yeni Fitria Nurrahman menjelaskan alasannya mengapa memilih UMM sebagai tempat pelaksanaan Musda FPPTI Jatim ini. Menurutnya, UMM menjadi tempat pertama kali terbentuknya FPPTI Jatim. â€œDi harapkan dapat menciptakan inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan TI khususnya di bidang perpustakaan,â€ ujar Yeni membuka acara.
Workshop dan seminar FPPTI menghadirkan narasumber Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando, Wakil Rektor UMM Syamsul Arifin, Ida Fajar Priyanto dari UGM, Rikarda Ratih Saptaastuti dari Universitas Katolik Soegijapranata dan Felicia Goenawan dari Universitas Kristen Petra Surabaya. Workshop diikuti ratusan peserta dari Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah. â€œMereka tertarik dengan kegiatan FPPTI. Bahkan, saking membludaknya sampai menolak peserta,â€ terang pustakawan UNUSA Surabaya itu.
Adapun tujuan penandatanganan MoU adalah untuk memberikan akses yang seluas-luasnya antara perpustakaan perguruan tinggi dengan perpustakaan nasional. Dengan adanya MoU tersebut mereka bisa saling tukar informasi yang ada di perpustakaan, akses e-jurnal, e-book dan lain-lain.
Ketua FPPTI Jawa Timur Amirul Ulum menjelaskan, Musyawarah Daerah adalah forum berakhirnya kepengurusan dan untuk memilih ketua baru periode 2019-2022. Acara berlangsung selama tiga hari (20-22 November). â€œMusda ini adalah bagian dari evaluasi. Bagaimana pengembangan pustakawan atau sumber daya manusia. Untuk ke depan kita perlu memelihara sinergitas baik daerah atau pusat,â€ jelas Amirul Ulum.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengajak pustakawan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain itu melakukan update informasi terutama konsep transfer knowledge. "Belum banyak prodi yang mengajarkan bagaimana mengatur koleksi menjadi mengatur knowledge. Apalagi transfer knowledge," imbuhnya. Syarif juga menekankan bahwa saat ini negara maju tidak lagi berkutat tentang pembahasan revolusi industry 4.0. "Mereka sudah jauh melakukan realisasi. Sebab itu, makna literasi jangan dipersempit seputar text book. Tapi bagaimana menciptakan barang dan jasa yang bermanfaat dan diakui dunia," tandasnya. Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando pada kesempatan tersebut secara seremoni juga memberikan mobil perpustakaan keliling melalui Rektor UMM agar dapat dimanfaatkan civitas academica UMM.
Â Reportase: Arwan Subakti
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Perpusnas Lakukan MoU Dengan 72 Perguruan Tinggi 

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Sistem merit adalah sebuah kebijakan dan manajemen yg berdasarkan pada tiga faktor yakni kualifikasi, kompetensi dan kinerja yg diberlakukan secara adil dan wajar dgn tanpa diskriminasi. Hal tersebut disampaikan oleh anggota KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara), Mustari Irawan, saat memberikan paparan di ruang teater lantai 2, Gedung Layanan Perpustakaan Nasional, Senin (3/2).
"ASN sangat menentukan kualitas dari birokrasi instansi, maka dari itu sesuai dengan salah satu fungsinya KASN melakukan pengawasan terhadap nilai dasar, kode etik dan kode perilaku termasuk netralitas ASN," jelasnya.
Dalam menanggapi hal itu, terutama mengenai netralitas ASN, Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando, menghimbau kepada 300 PNS baru Perpustakaan Nasional untuk lebih berhati-hati dalam memposting berita di media sosial. "ASN harus netral. Untuk itu, ASN yang salah terhadap aturan bisa dikenakan sanksi," ungkapnya.
KASN adalah lembaga pemerintah non struktural yang memiliki fungsi penting dan strategis tentang bagaimana menjaga seluruh ASN yang ada di Indonesia. Karena yang menjadi roda penggerak birokrasi adalah ASN, maka dari itu diharapkan semakin kuat rodanya maka akan semakin kuat pula Indonesia.
 Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Raden Radityo
Â

Mustari Irawan : Bersama Membangun Meritokrasi

Belitungâ€“Perpustakaan Nasional menggelar kegiatan Sosialisasi Perpustakaan bersama Sastrawan di Kabupaten Belitung bertempat di Hotel Bahamas pada Rabu (21/3). Hadir sebagai narasumber pada acara tersebut sastrawan Hazirianjaya, penulis Wahyu Kurniawan, Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional Dedi Junaedi dan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Belitung Rafelli. Â Â 
Dalam sambutannya Dedi Junaedi mengatakan bahwa teknologi berkembang sangat pesat dan tidak dapat dibendung. Informasi sangat mudah diperoleh terutama setelah kehadiran internet dan handphone. Oleh karena itu, perpustakaan memanfaatkan teknologi untuk menyediakan informasi dalam bentuk digital bagi pemustaka. â€œPerpustakaan harus hadir dengan teknologi informasi, sebagai contoh Perpustakaan Nasional telah menyediakan ipusnas yang dapat diakses masyarakat luas melalui handphoneâ€, tambah Dedi.
Rafelli juga sependapat dengan Dedi mengenai pentingnya perpustakaan mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Hal tersebut dapat dilihat dari menurunnya oplah surat kabar tercetak sebagai akibat dari kecenderungan masyarakat yang beralih ke media digital untuk memperoleh informasi. Perpustakaan daerah Belitung baru dapat menyediakan literatur tercetak dan belum dapat menyediakan literatur dalam bentuk digital untuk pemustaka karena masih menghadapi banyak kendala. Kondisi tersebut seharusnya mendorong masyarakat untuk memperbanyak literasi, terutama literasi non fiksi dengan konten budaya lokal yang dirasakan masih kurang.
Hal senada juga disampaikan oleh sastrawan Hazirianjaya yang menceritakan teknologi berubah seiring dengan perubahan zaman. Namun, masih ada hal yang perlu untuk dipertahankan yaitu konten mengenai budaya lokal. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, kearifan budaya lokal tersebut dapat cepat tersebar di kalangan masyarakat.Â  Dalam kesempatan tersebut, Wahyu mengungkapkan bahwa generasi milenial memiliki pendekatan literasi dan budaya dengan bahasanya sendiri melalui media sosial. Oleh karena itu, fenomena tersebut harus dimanfaatkan dengan meng-endorse mereka untuk mengembangkan literasi atau menjadikannya duta untuk perpustakaan karena telah menjadi role model di kalangan generasi milenial.
Selain itu, diperlukan peran guru dan keteladanan orang tua dalam mengembangkan literasi dan memupuk minat baca anak, terutama generasi milenial yang semakin cenderung tergantung pada internet saat mencari informasi. Literasi itu sendiri bukan hanya mampu membaca dan menulis, tetapi juga mampu memahami secara mendalam sehingga generasi muda tidak akan terjebak informasi yang menyesatkan.
Reportase: Eka Cahyani
Â 
Â

Perpustakaan Harus Memanfaatkan Teknologi Informasi

Salemba, Jakarta&ndash;Kepala Perpustakaan Nasional RI Syarif Bando melantik Ketua Forum Perpustakaan Umum Indonesia Tinia Budiati dan Jajaran Pengurus periode 2016-2019 di Ruang Auditorium Perpusnas Salemba, Jumat, (3/2).
Syarif Bando menjelaskan bahwa implikasi dari UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang implikasinya bahwa Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah naik tingkat menjadi Dinas yang merupakan suatu langkah maju dan upaya perjuangan bersama baik melalui Forum Perpustakaan Umum Indonesia maupun institusi kelembagaan yang ingin mengupayakan status kelembagaan perpustakaan umum semakin baik. Syarif juga mengucapkan selamat bertugas kepada seluruh pengurus dimana tantangan yang semakin berat juga harus lebih ditingkatkan lagi kinerjanya.
&nbsp;
Reportase: Arwan Subakti

Berita

Pelantikan Pengurus Forum Perpustakaan Umum Indonesia Periode 2016-2019