Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“Rencana pemindahan ibu kota negara ke provinsi Kalimantan Timur disambut antusias dan suka cita warga dan pemerintah daerah Kalimantan Timur. Pemprov Kaltim segera merancang dan merencanakan berbagai pembangunan infrastruktur guna mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang kompleks dengan status baru sebagai ibu kota negara. Salah satu hal yang mendapat perhatian pemda, yaitu gedung perpustakaan, mengingat peran pentingnya dalam pengembangan mutu sumber daya manusia .
Perhatian dan keseriusan tersebut ditunjukkan Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi beserta perangkat SKPD nya ketika melakukan kunjungan kerja Perpustakaan Nasional, pada Senin (9/9). Pada kesempatan kali ini Wagub beserta rombongan berkonsultasi perihal rencana pembangunan gedung perpustakaan Kota Samarinda yang akan dibangun diatas lahan hibah dari pemerintah provinsi.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengapresiasi niat baik tersebut dan berpendapat bahwa saat ini adalah kesempatan emas di awal masa pemerintahan Gubernur-Wakil Gubernur baru untuk membangun fondasi pembangunan sumber daya manusia di Kaltim. â€œAda 12 undang-undang yang mendukung perpustakaan,â€ tegas Syarif.
Namun demikian, menurut Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Woro Titi Haryanti, terdapat hal penting yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah saat membangun gedung perpustakaan, yaitu akses menuju lokasi, Â karena perpustakaan tersebut dibangun untuk dimanfaatkan masyarakat umum. â€œYang penting akses masyarakat menuju perpustakaan mudah,â€ pesan Woro. Mengenai persyaratan lainnya dalam rangka permohonan dana alokasi khusus (DAK), Woro juga menambahkan, â€œMohon dilengkapi dokumen administrasinya,â€ imbuh Woro.
Dalam kunjungan tersebut, Wakil Gubernur berkesempatan mengunjungi fasilitas layanan yang terdapat di Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Nasional.
Â 
Reportase: Eka Cahyani
Foto/Video: R. Radityo/Muhammad Andhika Pratama
Â

Perpusnas Apresiasi Niat Kota Samarinda Bangun Perpustakaan 

Medan Merdeka Selatan, JakartaÂ - Peran Perpustakaan Nasional dalam upaya perlindungan dari pelanggaran hak cipta dilakukan berdasarkan UU no 13 tahun 2018 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam. Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Ofy Sofiana dalam webinar bertajuk Menjaga Hak Cipta Guna Menbangun Peradaban Bangsa, Selasa (8/12).
â€œKarya cetak dan karya rekam merupakan hasil budaya bangsa yang memiliki peran yang strategis peran dan penting. Yaitu sebagai salah satu tolok ukur kemajuan intelektual bangsa, sebagai referensi dalam bidang pendidikan dan pengembangan iptek, dan karya cetak rekam ini juga sebagai alat telusur terhadap catatan sejarah jejak peradaban suatu bangsa. Maka kita semua sepakat itu harus dilestarikanâ€ terangnya.
Menurut Ofy tujuan pelaksanaan serah simpan karya cetak dan karya rekam ini adalah salah satunya memberikan jaminan keamanan dan keselamatan karya dari bahaya yang ditimbulkan baik oleh alam maupun manusia. Misalnya saja penyalahgunaan atau pelanggaran hak cipta.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando yang turut hadir mengatakan pentingnya kesadaran untuk melestarikan karya-karya anak bangsa ini di perpustakaan. Menurut Syarif kekuatan peradaban sebuah bangsa ada pada karya-karya yang tersimpan di institusi-institusi peradabannya
â€œSimbol peradaban suatu bangsa adalah karya-karya dan peninggalan masa lampaunya. Sebuah negara dikatakan berperadaban tinggi kalau bisa mendapatkan semua sumber-sumber peninggalan jejak rekam pendahulu atau leluhurnya,â€ imbuhnya.
Syarif Bando menegaskan dalam peran melindungi hak cipta melalui serah simpan karya cetak karya rekam ini tugas Perpusnas adalah menyiapkan infrastruktur dan SDM yang memadai, membangun kerja sama dengan mitra kerja perpusnas tekait pendayagunaan, serta untuk menampilkan karya anak bangsa dalam persaingan global.
Disisi lain, Ketua Umum Karya Cipta Indonesia (KCI) Dharma Oratmangun mengungkapkan kesadaran kolektif masyarakat tentang perlindungan hak cipta di Indonesia khususnya para pemilik hak cipta masih cenderung rendah.
â€œKesadaran untuk membukukan, untuk mendata, dan lain sebagainya masih masih belum terlaksana dengan baik,â€ ujar Dharma. Adanya UU Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam menurutnya merupakan bukti kehadiran negara dan peran strategis perpusnas dalam perlindungan hak cipta dan dan upaya menjaga peradaban.
Pengamat Musisi Bens Leo menceritakan salah satu contoh nyata kurangnya kesadaran akan hak cipta yaitu musisi legendaris Indonesia Didi Kempot. â€œAda berapa karya video yang tidak terdata oleh keluarganya maupun oleh institusi yang kaitanya dengan hak cipta. Itu sebuah catatan bagaimana karya-karya para penulis atau para penyanyi Indonesia dalam rangka menciptakan karya sendiri itu ternyata tidak terdata dengan baik, tidak tersimpan dengan baik,â€ ungkap Bens. Â 
Bens juga mengapresiasi kehadiran Perpusnas yang siap menerima karya-karya para penulis maupun musisi untuk disimpan di Perpustakaan Nasional bahkan secara gratis.
Â 
Reportase: Eka Purniawati

Menjaga Hak Cipta Guna Membangun Peradaban Bangsa

Medan Merdeka Selatan, Jakarta -Â Pesatnya teknologiÂ  tentunya memudahkan terjadinya diseminasi informasi. Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando, secara khusus menantang para pustawakan untuk berani menuliskan ide-ide serta gagasannya melalui berbagai media, termasuk media sosial. Kongres di Ciawi pada 1973 membawa pesan penting bahwa kata pustakawan merupakan simbol persatuan untuk membangun perpustakaan ke arah lebih maju.
Hal tersebut disampaikan Kepala Perpusnas saat memberikan arahan pada Peringatan Hari Pustawakan, dan Ulang Tahun ke-47 organisasi Ikatan Pustawakan Indonesia (IPI) sekaligus Seminar Internasional Kepustakawanan yang digelar secara Webinar di Jakarta, Selasa, (7/7).
Bahkan, jauh sebelum Kongres Ciawi, Presiden Soekarno pada 1959, disebut-sebut telah meletakkan dasar-dasar pentingnya perpustakaan umum. â€œNamun, ini masih perlu dikaji, ditelaah dan dibahas oleh para pustakawan,â€ imbuh Syarif Bando. Â 
Keberadaan pustakawan di Indonesia diakui memang belum mencukupi jumlah ideal. Tetapi, kondisi ini jangan sampai juga menjadi sebuah paradoks. Di satu sisi mengeluhkan tentang kurangnya tenaga pustakawan, namun di sisi lain lain pustakawan kurang mengambil peran strategis dalam pembangunan.
Banyak informasi yang bisa dikemas oleh para pustakawan agar menjadi pengetahuan yang menarik. Kepala Perpusnas mencontohkan bagaimana negara Tiongkok menulis sejarah tentang â€œJalur Suteraâ€ yang mahsyur. Indonesia harusnya tidak boleh kalah, karena di masa lalu, Nusantara dikenal sebagai salah satu negara kaya penghasil rempah-rempah, seperti lada, pala, cengkeh, dan sebagainya. Â 
Pustakawan bisa mengkaji bagaimana bangsa Eropa bersusah payah mendapatkan rempah-rempah. Bahkan, tidak jarang mereka meraihnya dengan cara adu senjata. Kajian tentang Nusantara sebagai jalur rempah dunia bisa mengimbangi informasi tentang Jalur Sutera Tiongkok.Â 
"Ini pentingnya mempelajari sejarah masa lalu agar bisa mengukur lompatan masa depan," urai Syarif Bando.
Selain itu, Kepala Perpusnas juga menyoroti sejumlah program yang belum sempurna dijalankan oleh kepengurusan IPI, seperti membentuk kepengurusan IPI di tingkat kabupaten/kota, membentuk tim penilai di lembaga atau mitra, mengambil bagian diklat asesor dan mengambil bagian tentang standar perpustakaan yang ada. Syarif Bando juga berharap IPI dapat membuat road map pembinaan untuk pengembangan perpustakaan di Indonesia.
Kepala Perpusnas berpesan agar pustakawan jangan terjebak dengan kegiatan-kegiatan seremonial tetapi minim aksi di lapangan. Padahal, banyak hal yang bisa diciptakan pustakawan seperti tutorial menaikkan partisipasi kegemaran membaca, pentingnya membaca, inklusi sosial, dan sebagainya.
"Dunia berubah dengan informasi. Dan simbol informasi salah satunya adalah perpustakaan. Siapa yang tidak cinta dengan perpustakaan. Dan saya ingin pustakawan bisa eksis berselancar memberikan informasi dengan menggunakan teknologi," tambah Syarif Bando.
Reportase : Hartoyo Darmawan, Wara Merdekawati
Fotografer : Hartoyo Darmawan

Peringatan Ulang Tahun IPI : Pustakawan Ditantang Lebih Eksis Berikan Informasi

Medan Merdeka Selatan, Jakarta &ndash; Dalam upaya meningkatkan akses terhadap pengetahuan dan mendorong transformasi digital di Indonesia, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) memberikan dukungan penuh terhadap digitalisasi buku karya Mahkamah Konstitusi (MK).
 
Hal ini diungkapkan oleh Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando dalam Bedah Buku Mahkamah Konstitusi Bekerjasama dengan Perpustakaan Nasional yang diselenggarakan secara hibrida, Kamis (22/6/2023).
 
Tiga buku yang dibedah yakni Oligarki dan Totalitarianisme Baru &nbsp;karya Jimly Asshiddiqie, The Constitutional Court and Human Rights Protection in Indonesia karya I Dewa Gede Palguna, Wakil Saldi Isra, dan Pan Mohamad Faiz, serta Dinamika Praktik Perencanaan Legislasi karya Enny Nurbaningsih.
 
"Kami bangga bisa mendapatkan tiga buku yang sangat kredibel dan dapat menambah khasanah kekayaan bangsa Indonesia," ungkapnya.
 
Kepala Perpusnas menyatakan dukungannya untuk mendigitalisasikan buku-buku yang dihasilkan oleh MK.
 
Menurut dia, satu peluru memang hanya menembus satu kepala, tetapi sejatinya telah menghancurkan jutaan nilai kemanusiaan. Sedangkan satu buku yang didigitalkan akan menembus jutaan kepala sekaligus menumbuhkan nilai kemanusiaan baru.
 
"Satu buku yang didigitalkan akan menjangkau ribuan kepala dan mewariskan pengetahuan yang tak ternilai," kata Kepala Perpusnas.
 
Dia juga menuturkan bahwa Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara top open access dalam mempublikasikan jurnal penelitian dengan sistem terbuka.
 
"Mungkin ke depan kita dapat membuat satu portal yang berisikan semua buku di MK agar semua buku yang sudah didigitalkan dapat diakses melalui portal tersebut," ungkapnya.
 
Dukungan penuh juga disampaikan oleh Ketua MK Periode 2003-2008 Jimly Asshiddiqie. Dia mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki potensi untuk mengejar ketinggalan dalam perkembangan perpustakaan secara global. Ini terbukti, Indonesia menempati peringkat pertama dalam mengakses jurnal ilmiah.
 
"Maka kami mendukung program digitalisasi Perpusnas. Apalagi ini dapat memperkenalkan Indonesia kepada dunia dan memastikan penulis Indonesia memiliki kontribusi yang signifikan dalam bidang hukum dan konstitusi," ungkapnya.
 
Dia berkeinginan suatu hari nanti, cukup ada satu perpustakaan yakni Perpusnas yang mampu melayani semua lembaga pendidikan tinggi, organisasi, bisnis, dan kantor di seluruh Indonesia.
 
"Era digital saat ini memberikan peluang untuk mewujudkan hal tersebut, terutama dengan perkembangan teknologi dan kecepatan belajar yang semakin pesat," lanjutnya.
 
Jimly mengatakan, pentingnya membentuk masyarakat yang gemar membaca dan menulis, sebagai penyeimbang dari penggunaan media sosial dan komunikasi virtual. "Karena mayoritas 90 persen informasi tidak dapat dijadikan referensi yang akurat untuk mengambil sikap atau membuat keputusan bernegara," katanya.
 
Dia menyatakan bahwa dunia hakim adalah dunia yang berfokus pada membaca, menulis, dan berdebat. Selama kepemimpinannya di MK, ia mendorong hakim untuk menulis dan menghasilkan buku.
 
"Saya merasa bangga karena banyak hakim MK yang telah menulis dan menerbitkan buku setelah pensiun, bahkan saya telah menulis 75 judul buku yang sebagian besar telah didigitalisasi dan diserahkan ke Perpusnas," ungkapnya.
 
Sementara itu, Wakil Ketua MK Saldi Isra mengatakan MK telah menghadirkan sekitar 117 buku yang sudah diluncurkan. Literasi dan perpustakaan tetap menjadi salah satu fokus di Mahkamah Konstitusi karena pekerjaan seorang hakim melibatkan kemampuan membaca dan menulis.
 
"Minimal hakim harus mampu membaca berkas serta menulis putusan. Jika tradisi literasi ini terus berlanjut, maka kekhawatiran terhadap kemunduran peradaban tidak akan terjadi," katanya.
 
Dia mengatakan, ide yang dibawa oleh Jimly Asshiddiqie untuk menulis terus ditumbuhkembangkan. Dia berencana menjadikan para asisten ahli hakim konstitusi sebagai asisten penulis buku, dengan setiap asisten ditugaskan untuk menyelesaikan satu buku setiap tahun.
 
"Dengan demikian, setiap tahun akan tercipta banyak tulisan dari Mahkamah Konstitusi, baik yang didasarkan pada literatur yang ada maupun yang menganalisis putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sendiri," pungkasnya.
 
&nbsp;
 
Reporter: Wara Merdeka
 
Fotografer: Prakas Agrestian

Perpusnas Dukung Digitalisasi Buku Karya Mahkamah Konstitusi

<div dir="auto">
<div dir="auto">Â </div>
Kuningan, Jakarta - KepalaÂ  Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menyerahkan secara simbolis nomor ISBN dari dua karya terbaru Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. Penyerahan dilakukan pada peluncuran buku, channel, dan podcast Bambang Soesatyo, Kamis (10/9) di The Kuningan Suites Hotel, Jakarta.</div>
<div dir="auto">Â </div>
<div>Mantan Ketua DPR RI ini, meluncurkan buku terbarunya yang berjudul 'Jurus 4 Pilar: Merangkul Milenial menjaga Suhu Politik' yang tersedia dalam bahasa Indonesia dan Inggris, dicetak dan diterbitkan oleh Balai Pustaka.</div>
<div>Â </div>
<div>
<div>Dalam kesempatan tersebut, Kepala Perpustakaan Nasional juga menyerahkan kartu anggota kehormatan dari Perpustakaan Nasional, serta buku yang berjudul 'Perpustakaan Nasional: Ikon Peradaban'</div>
<div dir="auto">Â </div>
<div>Turut hadir dalam peluncuran buku Bamsoet, diantaranya Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Wakil Ketua MPR RIÂ Ahmad Basarah, Arsul Sani, Fadel Muhammad, Zulkifli Hasan dan Lestari Moerdijat.</div>
</div>
<div>Â </div>
<div>Reporter : Wara Merdekawati</div>
<div>Fotografer : Ahmad Kemal Nasution</div>

Kepala Perpusnas Serahkan ISBN Karya Ketua MPR RI

Balikpapan, Kalimantan Timur &ndash; Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Provinsi DKI Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi peluang emas bagi masyarakat di setempat.
Untuk itu, perlu adanya peningkatan literasi bagi masyarakat, agar dapat mampu bersaing di pasar global.
Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando menegaskan, literasi adalah kedalaman pengetahuan seseorang terhadap suatu objek ilmu pengetahuan tertentu yang dapat diimplementasikan untuk memproduksi barang dan jasa.
"Literasi bukan hanya sekadar kemampuan merangkai huruf menjadi kata, kata menjadi kalimat, kalimat menjadi paragraf. Namun literasi adalah kemampuan dalam menciptakan barang dan jasa," tegas Syarif dalam Seminar Nasional Peningkatan Literasi Masyarakat dengan tema "Literasi untuk Kesejahteraan Kondisi dan Harapan," yang diselenggarakan secara hybrid pada Kamis, (15/12/2022).
Untuk mewujudkan hal tersebut, lanjut Syarif, perlu melibatkan seluruh komponen bangsa.
Seperti halnya yang dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 baik eksekutif, legislatif maupun TNI POLRI memiliki tugas melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan anak bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
"Hal ini menjadi dasar dalam rumusan yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo dalam RPJMN 2020-2024 yakni peningkatan kualitas SDM," lanjutnya.
Dalam upaya mendukung peningkatan literasi, Pemerintah Pusat juga telah membangun perpustakaan di dua kabupaten di IKN. Salah satunya Gedung Layanan Perpustakaan di Kabupaten Penajam Paser Utara, yang pembangunannya mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan subbidang perpustakaan Tahun 2021.
"Dengan dibangunnya gedung perpustakaan ini sebagai bentuk komitmen Pemerintah Pusat mendukung ditetapkannya Kaltim sebagai IKN. Melalui perpustakaan ini diharapkan menjadikan IKN menjadi pintu gerbang dunia," jelasnya.
Senada, Gubernur Kaltim, Isran Noor menyampaikan, dengan membaca akan memberikan dampak untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Kecakapan ini tentu sangat dibutuhkan untuk pembangunan Kaltim.
"Membaca menjadi cara untuk mendapatkan pengetahuan. Tidak ada yang pintar di dunia tanpa membaca," tuturnya.
Perkembangan teknologi yang pesat saat ini, diakui Isran Noor sebagai cara untuk mempercepat proses pengetahuan melalui membaca. "Jadi kalau kita tidak menyesuaikan dengan kondisi seperti itu, kita bisa ketinggalan," Ungkapnya.
Namun, lanjut Isran, kondisi saat ini kecenderungan masyarakat&nbsp; malas membaca. Untuk itu, pihaknya mendukung berbagai gerakan yang bertujuan untuk membangkitkan gairah membaca masyarakat.
"Maka ada gerakan penyemangat, gerakan pemasyarakatan, gerakan pembudayaan minat baca. Ini dilakuan agar masyarakat jadi gemar membaca," lanjutnya.
Bahkan, Gubernur Kaltim periode 2018-2023 ini berkisah tentang hobinya membaca dan menulis. Bahkan dua buku yang ditulisnya menjadi salah satu pedoman program pascasarjana di Monash University di Melbourne Australia.
"Saya saat di dalam pesawat, sering membuat pokok-pokok pikiran dan kemudian dibuat menjadi buku," ungkap Isran.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengatakan, perpustakaan daerah diharapkan dapat menjadi basis tempat masyarakat mendapatkan pengetahuan alternatif.
Misalnya, pelatihan digital entrepreneurship, dimana ibu-ibu yang ingin meningkatkan keterampilan berwirausaha dapat memanfaatkan marketplace untuk memasarkan produknya.
"Di perpustakaan yang sudah bagus mungkin bisa melakukan berbagai pelatihan. Terutama untuk kaum ibu yang sudah melampaui usia sekolah, sehingga taman bacaan, perpustakaan di desa-desa menjadi tempat untuk belajar mendapatkan pengetahuan," katanya.
Seperti halnya, lanjut Hetifah, yang telah dilakukan oleh Perpusnas melalui program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.
&nbsp;
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Raditya P
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Perpusnas Apresiasi Niat Kota Samarinda Bangun Perpustakaan

Menjaga Hak Cipta Guna Membangun Peradaban Bangsa

Peringatan Ulang Tahun IPI : Pustakawan Ditantang Lebih Eksis Berikan Informasi

Perpusnas Dukung Digitalisasi Buku Karya Mahkamah Konstitusi

Kepala Perpusnas Serahkan ISBN Karya Ketua MPR RI

Perpusnas Dorong Masyarakat di Kaltim Tingkatkan Literasi