Salemba, Jakarta – “Bulan Juni ini merupakan bulan di mana Perpusnas diharuskan memberikan penilaian mandiri Reformasi Birokrasi (RB) Kepada Menpan RB disertai dengan bukti dukung perubahan yang telah dilaksanakan kurun waktu laporan tahunan 2021, rencana aksi tahun 2022 dan laporan semesteran tahun 2022”, ucap Sri Marganingsih dalam arahan pada apel pagi, (senin 13/06/2022).

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan nasional. Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan nasional.

Saat ini Reformasi Birokrasi Perpustakaan Nasional telah masuk kepada periode ketiga atau terakhir dari Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional. Pada tahap akhir ini, Reformasi Birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (world class bureaucracy) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien.

Implementasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi ditujukan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pengelola pemerintahan, dengan harapan dapat mendorong terciptanya kelembagaan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, manajemen pemerintahan dan manajemen ASN yang efektif, serta sistem pengawasan dan akuntabilitas yang mampu mewujudkan pemerintahan yang berintegritas tinggi.

Komitmen Perpustakaan Nasional untuk mewujudkan  perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai yang telah ada yang berintegritas dan berkinerja tinggi dalam upaya penyelarasan pencapaian visi dan misi serta pembangunan budaya integritas sebagai satu kesatuan yang utuh dalam memberikan layanan kepada masyarakat diwujudkan dengan disusunnya Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 127 Tahun 2019 tentang Penerapan Budaya Kerja di Lingkungan Perpustakaan Nasional.

Budaya kerja diartikan sebagai sikap dan perilaku individu dan kelompok yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari. Budaya kerja terbentuk dari nilai-nilai yang telah disepakati secara konsisten, dan telah disosialisasikan di lingkungan organisasi. Hasil dari internalisasi nilai-nilai tersebut di ekspresikan dalam perilaku kerja sehari-hari oleh setiap pegawai. Budaya kerja yang telah terinternalisasi tersebut dapat dilihat dari etos kerja yang ditampilkan. Perubahan pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) menjadi salah satu dari sasaran 8 (delapan) area perubahan yaitu; organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan pola piker (mind set) dan budaya kerja (culture set) aparatur.

“Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perpustakaan Nasional berjalan dengan baik ditandai dengan adanya kenaikan nilai capaian indeks RB setiap tahunnya”, jelasnya.

Pada akhirnya Aparatur harus sadar bahwa reformasi birokrasi akan mengubah birokrasi pemerintah menjadi birokrasi yang kuat dan menjadi pemerintahan kelas dunia, yang mampu memberikan fasilitasi dan pelayanan publik yang prima dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk itu, reformasi birokrasi harus dilakukan secara sungguh-sungguh, konsisten, melembaga, bertahap, dan berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan akan terbentuk birokrasi yang mampu mendukung dan mempercepat keberhasilan pembangunan diberbagai bidang. Kegiatan ekonomi akan semakin meningkat dan secara agregat akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Dengan kegiatan ekonomi yang semakin luas, akan tersedia basis penerimaan negara yang lebih besar untuk membiayai keberlanjutan reformasi birokrasi dan pembangunan di bidang lainnya yang lebih luas.

Reportase : Herwin Saswita