Badung, Bali - Diskusi Kelompok Terpumpun Penguatan Kelembagaan dan Persiapan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) urusan perpustakaan resmi ditutup oleh Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional (Perpusnas).
Acara yang diselenggarakan pada 21-23 Oktober 2024 ini dihadiri oleh delapan pemerintah daerah yang kelembagaan dinas perpustakaannya mengalami penurunan, empat daerah otonomi baru, satu daerah yang tidak mencantumkan nomenklatur dinas perpustakaan, dan satu daerah yang belum memiliki dinas perpustakaan.
Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus Perpusnas Nani Suryani menyampaikan beberapa rekomendasi, diantaranya:
1. Pemerintah daerah yang belum membentuk dinas perpustakaan berkomitmen untuk membentuk dinas perpustakaan.
2. Berdasarkan SE Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.6/5055/SJ, Perpusnas akan melakukan pendampingan kepada 21 daerah yang disebutkan dalam SE Kemendagri untuk mengisi variable umum dan variable teknis sesuai dengan lampiran PP 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah
3. Perpusnas akan melakukan Evaluasi Kelembagaan Daerah kepada 21 daerah dan 4 daerah otonom baru.
4. Perpusnas akan melakukan pendampingan kepada daerah 21 daerah dan 4 DOB untuk Penyusunan Naskah Akademik pengusulan kelembagaan perpustakaan.
5. Perpusnas akan mendorong supaya penentuan Indikator Kinerja Kunci bidang Perpustakaan bisa terselenggara di daerah
6. Perpusnas melakukan pendampingan melalui audiensi dengan Kepala Daerah.
"Rekomendasi ini sebagai bentuk upaya kita berikhtiar ke depannya bagaimana kelembagaan perpustakaan ini bisa segera terwujud," ungkapnya, Selasa (22/10/2024).
Sementara itu, Deputi menyampaikan kegiatan ini merupakan sejarah baru yang menjadi legacy kuat dalam upaya menyiapkan pembentukan kelembagaan perpustakaan di daerah.
"Upaya ini merupakan bagian dari peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui kegemaran membaca dan kecakapan literasi," katanya.
Deputi Adin menekankan kehadiran perpustakaan, budaya baca dan literasi adalah instrumen penting dalam transformasi pembangunan daerah. Seperti pengendalian inflasi, stunting dan pengurangan kemiskinan ekstrem.
"Jika masyarakat memiliki kecakapan literasi yang tinggi, mereka akan lebih kreatif dan tidak bergantung pada bantuan sosial," tegasnya.
Reporter: Wara Merdeka
Dokumentasi: Ahmad Kemal
