Medan Merdeka, Jakarta - Perpustakaan Nasional dalam melaksanakan Undang-Undang 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam atau lebih dikenal dengan UUSSKCKR meluncurkan Situs Web e-Deposit dan International Standar Recording Record (ISRC) dalam rangka Sosialisasi Portal dan Situs Web Tematik Perpustakaan Nasional RI di Ruang Teater Soekarman Perpusnas RI , Senin, (25/3). Hadir dalam acara tersebut Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi, Ofy Sofiana, Direktur Deposit Bahan Pustaka Perpusnas, Nurcahyono, Kepala Pusat Jasa Perpustakaan dan Informasi, Teguh Purwanto. Sedangkan pada sesi talk show diisi oleh pafra narasumber berasal dari Ketua Umum IKAPI, Rosidayati Rozalina, Direktur Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI), Jusak Irwan Sutiono, Direktur Deposit Bahan Pustaka Perpusnas, Nurcahyono, dengan moderator Wijiyanto.
Nurcahyono dalam laporannya menerangkan Direktorat Deposit Bahan Pustaka dan Pusat Jasa Perpustakaan dan Informasi pada tahun 2018 telah mengembangkan aplikasi e-deposit yang diharapkan mampu mempercepat proses penghimpunan koleksi deposit bentuk karya elektronik/digital dengan melibatkan partisipasi aktif wajib serah. "Aplikasi ini nantinya akan diintegrasikan dengan pangkalan data ISBN, ISMN, ISSN, ISRC, dan INLIS enterprise," terang Nurcahyono. Pada tahun ini Perpustakaan Nasional mulai menghimpun bahan perpustakaan elektronik/digital dalam bentuk pdf ataupun audio yang kemudian diintegrasikan dengan aplikasi lain dan disajikan untuk portal web deposit sebagai sarana pendayagunaan koleksi bahan pustaka digital hasil pelaksanaan UU SSKCKR. "Kedepannya akan dibentuk Sistem Nasional Deposit Indonesia dan merancang PP dalam rangka pelaksanaan UU No. 13 Tahun 2018," tambah Nurcahyo.
Deputi Pengembangan Baghan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas, Ofy Sofiana, pada sambutannya menerangkan dalam undang-undang yang baru yaitu UU Nomor 13 Tahun 2018 sebagai pengganti UU Nomor 4 Tahun 1990 juga mengenai UUSSKCKR, menurutnya lebih lengkap membahas mengenai kemajuan teknologi informasi dan komunikasi terkait dengan koleksi karya rekam yang memang wajib diserahkan untuk dilestarikan. "Ini memberikan peluang yang lebih banyak kepada para partisipasi aktif wajib serah dan masyarakat untuk berpartisipasi di dalam penghimpunan hasil budaya anak bangsa yang berupa karya cetak maupun karya rekam," ajak Ofy.
Melalui pembuatan aplikasi e-deposit dan ISRC, dirancang agar para wajib serah dengan mudah menyerahkan hasil karyanya kepada Perpustakaan Nasional kapan saja dan di mana saja melalui pemanfaatan jaringan internet. Selain kemudahan, Perpustakaan Nasional juga menjamin keamanan data dan koleksi yang diserahkan. Ofy berharap para wajib serah untuk tidak ragu menyerahkan hasil karya atau produknya kepada Perpustakaan Nasional.
Ketua Umum Rosidayati IKAPI menjelaskan pertumbuhan buku digital sudah tumbuh sejak tahun 2011 dan cenderung stabil. IaÂ  juga mengungkapkan bahwa fenomena pengguna buku digital terbanyak adalah di perpustakaan. Menurutnya saat ini juga marak konten audiobook yaitu buku digital yang dilengkapi audio atau video dengan animasi atau simulasi yang menarik, berdasarkan Permendikbud nomor 9 tahun 2019 tentang ijin ke sekolah untuk membeli buku digital atau aplikasi pembelajaran digital menggunakan dana bantuan operasional sekolah. "Jadi saya kira ini akan menjadi tren yang sangat positif untuk keseimbangan buku digital kedepannya jadi tidak hanya digunakan oleh perpustakaan digital tapi juga bisa digunakan oleh sekolah dengan menggunakan dana BOS," terangnya.
 Reportase : Arwan Subakti

Perpusnas Luncurkan Situs Web e-Deposit dan ISRC 

Salemba, Jakarta--Implementasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) diharapkan tidak sebatas pada kelompok kerja RB saja, tapi kepada seluruh pegawai sehingga pelaksanaan RB terlihat. Hal tersebut merupakan salah satu poin rekomendasi yang diminta Tim KemenPAN-RB terkait hasil survei dan kajian pelaksanaan RB di Perpusnas.
Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Sekretaris Utama Perpusnas, Sri Sumekar, merasa perlunya menyusun standar kompentensi, baik itu kompetensi teknis sesuai unit kerja masing-masing, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial budaya jika diperlukan. Inspektorat bersama unit kerja sekretariat, dan kedeputian 1 dan 2 akan mengawal dan memandu untuk menyusun analisis beban kinerja (ABK) Â 
â€œReward and Punishment pegawai mulai berlaku. Namun, di tahun 2018 baru akan diterapkan reward (penghargaan) dulu. Nanti di 2019, punishment akan dipraktekkan. Acuannya, yakni panduan Gerakan Disiplin Pegawai dari Badan Kepegawaian Negara,â€ ujar Sestama pada Koordinasi Implementasi RB, Rabu, (8/5).
Langkah selanjutnya, tambah Sestama, Perpusnas akan menyusun kamus kompetensi teknis bidang perpustakaan yang bisa digunakan secara nasional sesuai Permenpan-RB nomor 38 tahun 2017.
Setiap tahun KemenPAN-RB selalu menanyakan perubahan atau akselerasi atau inovasi yang dilakukan Perpusna. Jika hal ini tidak ditindaklanjuti, bukan tidak mungkin capaian RB akan dievaluasi, tambah Sestama. Â 
Sementara itu, Ketua Pokja Tim RB Perpusnas, Widianto, menyoroti beberapa temuan 2017 yang dipaparkan pada exit meeting di 2018, namun belum dilaksanakan. Artinya, ketika proses RB berjalan, hutang rekomendasi di 2017 diselesaikan dulu di 2018, sambil melakukan proses RB yang baru. â€œAkibatnya, di 2018, temuan itu muncul kembali karena belum ditindaklanjuti,â€ imbuhnya.
Peran agent of change (agen perubahan) bisa dimaksimalkan sebagai jembatan antara Tim RB dan dan Tim Asesor.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Hartoyo Darmawan

Koordinasi Implementasi RB Unit Eselon 1 dan Unit Mandiri

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Pemilihan Umum (Pemilu) adalah pesta demokrasi yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Begitu banyak kontestan dari berbagai partai politik bersaing merebut hati pemilih di daerah konstituennya. Beragam ide Â menarik perhatian dikeluarkan guna meraih simpati. Tidak sedikit pula yang menebar berita bohong (hoaks) menjegal lawan. Namun, biar bagaimanapun pemilu harus dibingkai dengan etika, budaya dan kesantunan negara.
Menciptakan pemilu yang berbudaya itu keharusan. Pesta demokrasi harus menjadi ajang jual gagasan bagaimana mengelola negara. â€œBukan dibesarkan oleh berita-berita hoaks yang isinya menghujat dan menghina satu sama lain,â€ ujar pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie saat Seminar Kebangsaan Pemilu Berbudaya dan Peluncuran Buku Cultural Constitution and Constitutional Culture di Ruang Teater Soekarman Perpusnas di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat, (5/4).
Dunia mengenal sejarah perpolitikan dari teori â€œTrias Politicaâ€ yang dipopulerkan oleh Mostesque, seorang hakim asal Perancis, pada abad ke-18. Saat itu Perancis begitu digdaya di belahan Eropa. Namun, sejatinya Indonesia masa lampau telah memulainya pada era Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-6 masehi, yang disebut Pesirah.
Pesirah adalah kepala pemerintahan. Seorang tokoh masyrakat yang memiliki kewenangan memerintah beberapa desa. Istilah Pesirah di Sumatera Selatan hingga tahun 1970-an. â€œBisa dikatakan Pesirah adalah penguasa, pembuat, pelaksana, sekaligus pengawas,â€ tambah Jimly yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi periode awal. Â 
Pemilu berbudaya adalah kemasan demokrasi yang diimbangi dengan tata cara dan perilaku politik yang.
Sementara itu, pakar politik dalam negeri dan kepemerintahan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Lili Romli, mengatakan nilai-nilai demokrasi beberapa diantaranya mampu menyelesaikan perselisihan secara damai dan terlembaga, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam masyarakat yang sedang berubah, menyelenggarakan pergantian pemimpin secra teratur, dan mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman.
Lalu, bagaimana peranan masyarakat sipil?
Demokrasi tidak dapat bertahan kecuali demokrasi tersebut diiringi dengan sebuah budaya sipil yang kuat dan didukung oleh populasi yang memiliki komitmen terhadap hal-hal ideal, seperti supremasi hukum, kebebasan individu, kebebasan beragama, kepemimpinan mayoritas serta perlindungan terhadap minoritas.
â€œKematangan budaya politik adalah keadaan dimana budaya politik suatu masyarakat berada dalam suatu tahap atau tingkat yang merupakan prakondisi yang memungkinkan berfungsi dengan baik yang berkaitan dengan trust dan hostility yang dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam kerja sama dan konflik,â€ beber Lili Romli.
Perpusnas merasa wajib menyebar pesan positif termasuk pesan-pesan pemilu di kalangan generasi muda (milenial). Perpusnas terus membuka pintu bagi kegiatan-kegiatan maupun forum diskusi ilmiah. "Informasi-informasi strategis ini yang perannya dimainkan oleh Perpusnas dalam menebarkan virus literasi sehingga bisa menangkal isu-isu negatif yang wara-wiri di masyarakat," ujar Kepala Pusat Jasa dan Informasi Perpusnas Teguh Purwanto.
Â 
Â Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Hartoyo Darmawan

Seminar Kebangsaan Pemilu Berbudaya

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menerima kunjungan resmi Wakil Duta Besar Kesultanan Oman Issa Ibrahim, Rabu, (11/9). Pada kunjungan tersebut Kesultanan Oman ingin menggelar pameran di Perpustakaan Nasional pada pertengahan November 2019.
Secara khusus, Issa Ibrahim memuji kehidupan toleransi beragama di Indonesia. Menurut Issa, Indonesia adalah contoh negara yang berhasil menghidupkan toleransi sehingga nyaris tidak terjadi konflik atau pertikaian yang mengatasnamakan agama. Padahal Indonesia dihuni oleh enam agama yang resmi diakui pemerintah serta beragam aliran kepercayaan.
Kepala Perpusnas menjelaskan bahwa kehidupan toleransi beragama di Indonesia telah berjalan selama ratusan tahun. â€œNanti pada saat pameran, kami akan menampilkan beberapa koleksi tentang toleransi dan keberagaman Indonesia,â€ kata Syarif Bando.
Pada pameran nanti, Kesultanan Oman salah satunya akan menampikan seni melukis pasir yang akan menjadi daya tarik tersendiri.
Di akhir kunjungan, rombongan Kesultanan Oman dipandu Kasubid Kerja Sama Perpustakaan Vira Farhana diajak berkeliling ke sejumlah fasilitas layanan Perpusnas.
Reportase : Hartoyo Darmawan

Kesultanan Oman Gelar Pameran di Perpusnas pada November 2019

Palembang, South Sumatera-Bung Karno once said that Dutch-like attitude or â€˜holand denken' mentality, taking all things lightly, not thinking big, miser mentality, plagiarism, uncreative, lack of confidence, always instant-oriented, not wanting to go through process, reactionary (opposing attitude), contra-revolution (against revolution), always suspicious of others within one nation still plundered the behavior and order of society. The mental revolution that was initiated by Bung Karno is still relevant to address state and nationalityâ€™s condition today.
"Amidst moral decadence and solutions offered by experts on the importance of nation's character education, Bung Karno has long since put forward mentality revolution as a provision for people to live prosperous," said Head of Service Information and Cooperation of Bung Karno Library Agus Sutoyo during Socialisation of Bung Karnoâ€™s Ideas and Library at South Sumatera provincial government auditorium, on Wednesday (4/9).
The implementation of Mental Revolution is Bung Karnoâ€™s concept of thought expressed in 1957 containing Simple Life, Hygiene and Health Movement, Awakening of Cooperation Spirit, Illiteracy Eradication Movement, Launching of State-owned and State Companies; as well as Raising of National Awareness. "Indonesia does not belong to one group, not belong to one religion, not belong to one tribe, not belong to custom, but belongs to people from Sabang to Merauke," added Agus Sutoyo.
In every occasion, either speech, or when mingling in communities when visiting regions, he has conveyed to carry out mental revolution, such as encouraging simple life, the spirit of cooperation, and eradicating illiteracy. The three values brought by Bung Karno are very relevant to be promoted and applied in the communities. Bung Karno was eager his people to own great spirit for intelligence through education.
The mission of nationalism, patriotism, and piety of the communities is also being instilled according to the spirit of the Proclaimator. "Fostering fondness of reading is the same as when Bung Karno promoted the spirit to eradicate illiteracy. That's why reading is very important," asserted Agus.
Especially in South Sumatera, the communitiesâ€™ reading culture is increasingly pleasing. Each activity held by library or related to fondness of reading, is always responded with great enthusiasm. For example, mobile library that becomes one of public media to get information is always crowded when stopping by to fulfil community service demand. Being proactive is necessary to pursue the lag suffered by communities in obtaining knowledge and information. Knowledge Transfer that librarian should do is providing enlightenment to communities, not just delivering collection directly.
Bung Karno Library Socialisation was attended not less than 350 participants consisting of college and school students. Present at the occasion were Secretary of Sumsel Library Office, Muhammad Faisal, and academics from Universitas Sriwijaya.
Â 
(ec/dd)

Meaning behind Bung Karnoâ€™s Mental Revolution Concept

Jakartaâ€”Perpustakaan Nasional (Perpusnas) kembali menjalin nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan Perpustakaan Nasional Korea Selatan (NLK). Sebelumnya, Perpusnas dengan NLK menjalin nota kesepahaman di bidang perpustakaan pada 2015-2018.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menyatakan MoU yang dijadwalkan berlangsung selama tiga tahun ini akan memberikan manfaat besar bagi kedua negara dalam pengembangan kapasitas ilmu perpustakaan. Pada periode MoU sebelumnya, sejumlah kegiatan dilakukan di antaranya Perpusnas mengirimkan para pustakawan untuk magang dan lokakarya di National Library of Children and Youth South Korea, Konferensi Kemimpinan Perpustakaan Nasional Asia Tenggara (ASEAN) dan Korea Selatan tentang promosi membaca, serta program kolaborasi â€œRead Me a Bookâ€ antara NLK dengan perpustakaan nasional di ASEAN.
â€œPada kesempatan yang baik ini, kami menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang setinggi-tingginya bahwa Korea Selatan telah banyak menerima staf dari Perpustakaan Nasional untuk magang. Karena itu, dengan ditandatangani MoU ini, kami dengan hormat juga atas nama bangsa Indonesia ingin mengundang jajaran Kepala Perpustakaan Nasional Korea Selatan untuk berkunjung ke Indonesia,â€ jelasnya dalam penandatanganan MoU yang diselenggarakan secara virtual pada Jumat (7/5/2021).
Kepala Perpusnas berharap, ke depan, pertukaran informasi dan pengetahuan, pengiriman sumber daya manusia, dan pertukaran bahan pustaka, dapat berlanjut. Apalagi saat ini, di tengah pandemi Covid-19, Perpusnas terus mengembangkan beragam program unggulan untuk melayani masyarakat.
Salah satunya, transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Dia menjelaskan, program ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maâ€™ruf Amin untuk mengantisipasi dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian. â€œPerpustakaan Nasional saat ini mendampingi ribuan masyarakat termarjinalkan yang kemudian dengan buku-buku ilmu terapan dan life skill, mereka akhirnya bisa membuka usaha,â€ ujarnya.
Meski kondisi fisik dibatasi akibat Covid-19, Perpusnas tetap melayani masyarakat melalui layanan daring. Di antaranya, repositori perpustakaan digital Indonesia OneSearch yang menghubungkan kurang lebih 2.500 perusahaan digital di Indonesia, aplikasi perpustakaan digital iPusnas, serta Khastara, laman yang memuat alih media digital koleksi manuskrip Perpusnas.
â€œSelanjutnya di dalam pembina perpustakaan, Perpustakaan Nasional punya program kerja sama dengan pemerintah daerah, baik gubernur, bupati, walikota. Pada saat ini, sebagian besar ibu-ibu gubernur, ibu-ibu wali kota, ibu-ibu bupati telah dilantik sebagai Bunda Baca semacam Read Me a Book di Korea Selatan,â€ pungkasnya.
Â 
<img class="content-img" src="../webforms/uploads/images/785WhatsApp Image 2021-05-07 at 11.33.52.jpeg" border="0" width="570" height="321" />
Â 
Sementara itu, Kepala NLK Suh Hye Ran mengapresiasi terwujudnya penandatanganan MoU di tengah situasi sulit akibat Covid-19. â€œMoU yang ditandatangani hari ini merupakan bidang utama kerja sama seperti berbagi informasi dan pengetahuan tentang bidang perpustakaan, bertukar perpustakaan, saling mengunjungi perpustakaan, bertukar bahan pustaka, dan lain-lain,â€ ungkapnya.
Saat ini, perwujudan kerja sama bisa dilakukan dengan meningkatkan layanan daring. Karenanya, dia berharap, kedua instansi dapat melakukan kegiatan bersama yakni berbagi sumber informasi digital dan pertukaran teknologi informasi dari perpustakaan. Menghadapi situasi pasca Covid-19, dia berharap, kedua instansi dapat terus mengembangkan hubungan kerja sama dan berkontribusi dalam menyebarkan nilai perpustakaan ke seluruh dunia.Â 
Jalinan kerja sama antara kedua perpustakaan sudah terjadi sejak 2010, atau sebelum MoU ditandatangani. Pada 2010, Perpusnas membuat sudut baca Window of Korea yang melayani koleksi bahan pustaka mengenai Korea Selatan. Seluruh koleksi disediakan oleh NLK untuk menciptakan ruang bagi masyarakat Indonesia untuk merasakan budaya Korea.
Reporter: Hanna Meinita
Â

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Perpusnas Luncurkan Situs Web e-Deposit dan ISRC

Koordinasi Implementasi RB Unit Eselon 1 dan Unit Mandiri

Seminar Kebangsaan Pemilu Berbudaya

Kesultanan Oman Gelar Pameran di Perpusnas pada November 2019

Meaning behind Bung Karnoâ€™s Mental Revolution Concept

Perkuat Pertukaran Informasi & Pengetahuan, Perpusnas Jalin MoU dengan Perpustakaan Nasional Korea Selatan