Salemba, Jakarta &ndash; Peran kehumasan di lingkungan pemerintah memiliki posisi yang sangat penting dan strategis. Hal tersebut tak lepas dari fungsi dasar kehumasan dalam membentuk opini publik yang positif bagi lembaga.
Humas juga diperlukan sebagai media untuk menyampaikan informasi kepada publik tentang program kebijakan, capaian atau prestasi organisasi.
Demikian disampaikan Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Sri Marganingsih saat membuka kegiatan Workshop Kehumasan dengan tema Penguatan Humas Pemerintah yang diselenggarakan secara daring pada Rabu, (19/10/2022).
Peran humas pemerintah lainnya, lanjut Sri Marganingsih, adalah pengoptimalan jaringan komunikasi dan informasi, serta mensinergikan informasi publik melalui agenda setting lembaga.
Apalagi dalam era keterbukaan informasi dan kemajuan teknologi, humas pemerintah selayaknya memiliki pemikiran dan sikap yang dinamis dalam merespon segala perkembangan yang ada.
"Dengan pentingnya posisi humas, maka humas perlu didukung oleh lembaga, seperti bagaimana menciptakan SDM Humas yang kompeten. Diharapkan setiap personil humas memiliki skill yang mumpuni," jelasnya.
Menurut Founder &amp; CEO PR Indonesia Asmono Wikan mengatakan, tugas utama seorang humas adalah mengorkestrasi organisasi atau korporasi dalam menciptakan persepsi positif audiens tentang organisasinya.
"Reputasi bisa dibangun melalui storytelling. Story yang bagus akan menciptakan interaksi kuat dengan audiens, menunjukkan persepsi mereka tentang upaya komunikasi yang dilakukan organisasi," kata Asmono.
Asmono menjelaskan, praktik humas sebaiknya menempatkan hati sebagai driver komunikasi. Baik dalam digital maupun konvensional, kerja-kerja komunikasi membutuhkan kehati-hatian.
"Berkomunikasi dengan menggunakan hati ini berarti menempatkan pesan jauh lebih relevan, kontekstual dan empatik di mata audiens. Karena organisasi yang kuat merupakan buah dari kolaborasi yang dahsyat untuk menghasilkan reputasi yang bermartabat," jelasnya.
Sementara Ketua Perhumas Solo, Andre Rahmanto mengatakan, dalam peran penguatan humas pemerintah perlu didorong menciptakan komunikasi menjadi lebih ramping tetapi pesannya sampai ke masyarakat.
"Kemudian perlu mengidentifikasi tema dan narasi prioritas yang dihidupkan dengan storytelling terpadu. Pendekatan komunikasi di web, media sosial dan saluran komunikasi lainnya dilakukan secara terintegrasi," katanya.
Di sisi lain, Ketua Iprahumas Indonesia, Thoriq Ramadani mengatakan, sebagai seorang humas pemerintah dituntut untuk memiliki beragam kompetensi, pengetahuan, dan sikap.
"Menjadi humas pemerintah harus serba bisa. Seorang humas tidak hanya menyiapkan siaran pers saja tetapi menganalisa berita yang sudah dimuat di media. Selain itu menjaga hubungan baik dengan media dan stakeholder. Humas juga harus dapat mengambil gambar dan video, bahkan mengelola konten website dan medsos," katanya.
Reportase: Wara Merdeka
&nbsp;

Salemba, Jakarta &ndash; The role of public relations in the government environment has a very important and strategic position. This cannot be separated from the basic function of public relations in forming positive public opinion for the institution.
Public Relations is also needed as a medium to convey information to the public about policy programs, organizational achievements or achievements.
This was conveyed by the Head of the Legal, Organizational, Cooperation and Public Relations Bureau of the National Library (Perpusnas), Sri Marganingsih when opening the Public Relations Workshop with the theme Strengthening Government Public Relations which was held online on Wednesday (19/10/2022).
Another role of government public relations, continued Sri Marganingsih, is optimizing communication and information networks, as well as synergizing public information through institutional setting agendas.
Especially in the era of information openness and technological advances, government public relations should have dynamic thoughts and attitudes in responding to all existing developments.
"With the importance of the position of public relations, public relations needs to be supported by institutions, such as how to create competent public relations human resources. It is hoped that every public relations personnel will have qualified skills," he explained.
According to PR Indonesia Founder &amp; CEO Asmono Wikan, the main task of a publicist is to orchestrate an organization or corporation in creating a positive audience perception of their organization.
"Reputation can be built through storytelling. A good story will create a strong interaction with the audience, showing their perception of the organization's communication efforts," said Asmono.
Asmono explained, public relations practice should place the heart as a communication driver. Both digital and conventional, communication work requires caution.
"Communicating using this heart means placing messages that are far more relevant, contextual and empathetic in the eyes of the audience. Because a strong organization is the fruit of powerful collaboration to produce a dignified reputation," he explained.
Meanwhile, the Head of Perhumas Solo, Andre Rahmanto said, in the role of strengthening public relations the government needs to be encouraged to make communication more streamlined but the message reaches the community.
"Then it is necessary to identify priority themes and narratives that are brought to life by integrated storytelling. Approaches to communication on the web, social media and other communication channels are carried out in an integrated manner," he said.
On the other hand, the Chairperson of Iprahumas Indonesia, Thoriq Ramadani said, as a public relations officer the government is required to have a variety of competencies, knowledge and attitudes.
"Being a public relations officer for the government must be versatile. A publicist does not only prepare press releases but analyzes the news that has been published in the media. Apart from that, maintaining good relations with the media and stakeholders. Public relations must also be able to take pictures and videos, even manage website content and social media. ,&rdquo; he said.
&nbsp;
Reportage: Wara Merdeka

Humas Pemerintah Perlu Memahami Perannya

Jakarta-Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), Nani Suryani menyampaikan program prioritas Bantuan Buku Bermutu untuk Perpustakaan Desa yang beririsan dengan Program Transformasi Perpustakaan berbasis Inklusi Sosial. Saat ini sedang berlangsung dan kini memasuki tahapan penyelenggaraan pendampingan bantuan berupa Bimbingan Teknis secara luring bagi 2.000 tenaga perpustakaan desa/kelurahan/TBM.
 
Hal ini disampaikan dalam Apel Pagi, Senin (20/5/2024). Dia menjelaskan kegiatan ini demi terwujudnya peningkatan kinerja Perpusnas. &ldquo;Bimbingan Teknis secara daring akan diselenggarakan mulai bulan Juni 2024 dan diikuti oleh 8.000 pengelola perpustakaan desa/kelurahan/TBM untuk mendampingi pemanfaatan bantuan buku bacaan guna meningkatkan minat baca Masyarakat,&rdquo; ujarnya.
 
Sementara itu dia juga menjelaskan dalam arahan apel pagi tersebut, Perpusnas telah melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional Bidang Perpustakaan pada tanggal 14 sampai dengan 15 Mei 2024 lalu dan telah menghasilkan rekomendasi yang mewakili seluruh Perpustakaan di Indonesia sebagai masukan perencanaan kebijakan pemerintah di bidang perpustakaan.
 
Nani menekankan ada 3 isu penting yang menjadi pembahasan khusus pada acara Rapat Koordinasi Nasional Bidang Perpustakaan pertama, Isu Penguatan Budaya Baca dan Literasi, kedua, Isu Pengarusutamaan Naskah Nusantara, dan ketiga, Isu Standarisasi dan Tenaga Perpustakaan. 
 
Ia juga menambahkan pada tanggal 17 Mei 2024 yang lalu, Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin mencanangkan Gerakan Literasi Desa yang menjadi puncak acara Hari Ulang Tahun ke-44 Perpusnas dan Hari Buku Nasional 2024. Dalam arahannya Wapres menyampaikan beberapa hal penting yaitu: pertama, menjalin koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak serta melibatkan para pegiat literasi. Kedua, memanfaatkan teknologi digital dalam meningkatkan literasi informasi sehingga informasi yang didapat tetap relevan dan menghasilkan layanan berkualitas bagi masyarakat desa. ketiga, menghargai budaya dan tradisi desa serta nilai-nilai kearifan lokal yang selama ini mampu membina masyarakatnya untuk terus belajar dan berpengetahuan dan keempat, mendorong agar memperluas cakupan Gerakan Literasi Desa sebagai pelengkap program pembangunan dan peningkatan kualitas perpustakaan di daerah.
 
&ldquo;Gerakan Literasi Desa diharapkan dapat mengajak partisipasi aktif masyarakat desa untuk mewujudkan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing, terutama dalam membangun desa di Indonesia,&rdquo; tutupnya.
 
&nbsp;
 
Reporter&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : Ahmad Kemal Nasution

Bantuan Buku Bermutu untuk Perpustakaan Desa Menjadi Program Prioritas 

Kunjungan Kerja Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan (PLTP) Komisi X DPR RI di Kabupaten Karawang, Jawa Barat

Pecenongan,Jakarta - Sebanyak 207 daerah baik di tingkat provinsi, maupun kabupaten/kota menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2025. DAK khusus Non Fisik hadir untuk mendukung kualitas layanan di perpustakaan daerah.
 
Demikian disampaikan Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Joko Santoso dalam Pembahasan Rencana Penggunaan Dana (RPD) DAK Khusus Non Fisik, Senin (11/11/2024).
 
Sestama menuturkan sepanjang tahun 2019 hingga 2024, DAK fisik telah berhasil mendorong pembangunan perpustakaan berkualitas di berbagai kabupaten. Beberapa perpustakaan yang dibangun menggunakan DAK fisik ini bahkan diakui Sebagai bangunan terbaik di daerahnya.
 
"Pada tahun 2025, kita menghadapi babak baru. DAK tidak hanya dalam bentuk fisik, namun juga dalam bentuk non fisik yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan layanan dan budaya literasi masyarakat," tuturnya.
 
Dia menjelaskan bahwa DAK non fisik, atau dana bantuan untuk pengembangan program perpustakaan daerah, adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu. 
 
Dana ini bertujuan membantu pembiayaan kegiatan yang merupakan tanggung jawab daerah, guna memperkuat budaya literasi dan mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, kreatif, inovatif, serta berkarakter. 
 
Selain itu, dana ini juga bertujuan membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.
 
"Tujuannya untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan umum daerah guna meningkatkan kegemaran membaca dan literasi," jelasnya.
 
Di tahun 2025, Sestama menyebut total pagu untuk DAK Non Fisik sebesar Rp 150 Miliar, yang terbagi dalam tiga menu. Diantaranya program publik peningkatan budaya baca dan literasi, pembinaan dan pendataan perpustakaan dan naskah kuno nusantara, serta operasional layanan perpustakaan.
 
"Untuk mendapatkan DAK non fisik ini, kriterianya dinas perpustakaan telah terakreditasi A/B/C. Peringkat akreditasi juga akan mempengaruhi jumlah anggaran yang akan diterima. Misalnya, perpustakaan akreditasi A akan menerima maksimal Rp 1,1 miliar," terangnya.
 
Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan, Bappenas Didik Darmanto menyampaikan DAK fisik berfokus pada peningkatan kualitas layanan perpustakaan untuk mendorong budaya membaca yang pada akhirnya bertujuan membentuk masyarakat literat.
 
Sedangkan, DAK non fisik melengkapi DAK fisik dengan mengoptimalkan layanan perpustakaan yang sudah ditingkatkan, sehingga bisa lebih menarik minat masyarakat untuk memanfaatkan layanan tersebut, baik secara daring maupun luring. 
 
"Optimalisasi ini bertujuan untuk mengembangkan minat baca masyarakat, membutuhkan kreativitas dari penerima DAK non fisik untuk menyelenggarakan program-program perpustakaan yang menarik dan bermanfaat," ungkapnya.
 
Sementara itu, Ketua Tim Reguler DAK Non Fisik, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Dony Suryatmo Priyandono mengatakan&nbsp; bahwa DAK fisik merupakan bentuk bantuan intervensi dari pemerintah pusat yang sifatnya sementara.
 
DAK non fisik, lanjutnya, di sisi lain, memiliki proses perencanaan dan alokasi anggaran yang lebih panjang dan kompleks. Alokasinya juga terdiri dari berbagai tahapan, termasuk penganggaran, penyaluran, dan pelaporan. 
 
"Dalam program DAK non fisik untuk perpustakaan daerah, penyalurannya dilakukan dalam dua tahap yakni tahap pertama sebesar 50% yang disalurkan pada bulan Februari, dan selanjutnya akan disalurkan pada bulan Juni," lanjutnya.
 
&nbsp;
 
Reporter: Wara Merdeka
 
Dokumentasi: Ahmad Kemal / Prakas Agrestian

Dana Alokasi Khusus Non Fisik Siap Tingkatkan Literasi di Perpustakaan Daerah

GLOBAL pandemik corona (Covid-19) meski tingkat kematiannya diperkirakan hanya sekitar 2 persen, namun dampaknya sangat luas, sebagai tragedi kemanusiaan yang mengerikan dan mencemaskan. Kalau mengingat zaman dulu ada istilah zaman â€œpageblugâ€ karena ganasnya penyakit menular tersebut, ibaratnya pagi sakit sore meninggal, dan sore sakit pagi meninggal seperti yang kita rasakan saat ini.
Updatedata BNPB per 25 April 2020, di Indonesia ada 8.607 kasus orang positif Covid-19, 1.042 orang sembuh dan 720 orang meninggal. Untuk seluruh dunia sesuai data Coronavirus Resource Center di Johns Hopkins University, ada 2.812.557 kasus orang positif Covid-19, 793.838 orang sembuh dan 197.217 meninggal.
Hendaknya kita sadar diri untuk berdisiplin mengikuti protokol kesehatan: hidup sehat dan bersih, jaga jarak (social distanching), #dirumahsaja, saling membantu dalam aksi-aksi kesetiakawanan sosial, tidak menyebar hoax yang justru menjadikan suasana carut marut. Sikap menahan diri inilah yang perlu kita bangun dan kembangkan untuk mencari solusi bersama dan yakinlah bahwa musibah ini bakal berlalu.
Namun kita tetap harus ikhtiar sekuat tenaga disertai doa sesuai ajaran agama masing-masing. Perjuangan untuk melawan penyebaran virus corona ini membuat negara dalam hal ini pemerintah pusat, pemerintah daerah hadir hingga ke desa-desa. Harus ada kesatuan langkah dan upaya agar tidak jalan masing-masing, terlebih jika aspirasi politiknya berbeda.
Semestinya, mereka harus menanggalkan kepentingan politik dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara untuk diselamatkan. Satu hal yang langsung dirasakan adalah harga-harga yang melonjak, daya beli anjlok, PHK dan pekerja yang dirumahkan semakin banyak, langkanya barang-barang kebutuhan pokok, aksi borong sembako dan keperluan sehari-hari oleh sikaya.
Nilai tukar rupiah terdepresiasi hingga 16.000-an per USD. Kalau kondisi ini berlarut-larut diprediksi akan terjadi resesi ekonomi, bahkan lebih parah dari 1998. Ekonomi global pun diprediksi akan melemah dan 20-an lebih negara sudah berhutang dengan IMF untuk menanggulangi penyebaran Covid-19 ini.
Lembaga riset nasional mestinya lebih fokus untuk mengkaji dan menemukan obat-obatan terutama anti virus Covid-19; bisa juga melalui kerja sama riset dengan negara-negara maju sebagai aksi Shortcut untuk menanggulangi virus Covid-19. Di sisi lain, jangan sampai ada pejabat yang memanfaatkan kesempatan untuk meraup sebesar-besarnya keuntungan untuk bisnis-bisnis pribadi, keluarga maupun kroni-kroninya seperti kasus oknum-oknum muda di lingkaran kekuasaan yang viral.
KALABENDU EKONOMI
Menurut istilah, kala artinya saat atau zaman dan bendu adalah sengsara atau sulit. Jadi kalabendu berarti zaman sulit atau sengsara. Ini merupakan salah satu isi dari ramalan â€œjangka Jayabaya Raja Kediriâ€. Kalabendu Ekonomi maknanya zaman ekonomi sulit karena serbuan wabah virus Covid-19 maupun faktor-faktor lain yang kondisinya VUCA (Volatility/bergejolak, Uncertainty/tidak pasti, Complexity/kompleks and Ambiguity/tidak jelas).
Kondisi yang tidak menentu, susah diprediksi, berlangsung sangat cepat dan mengglobal sewaktu-waktu dapat mengakibatkan mati mendadak (sudden death) karena gagal melakukan estimasi, mitigasi, antisipasi dan solusi. Kita harus move on menuju bussiness unusual agar dapat mempertahankan diri sekaligus melakukan lompatan-lompatan strategis agar lebih kompetitif dan mampu memenangkan kompetisi. Untuk menghadapi kondisi VUCA kita dapat menggunakan Jurus VUCA dalamarti Vision/visike depan, Understanding/pemahaman secara detail, Clarity/ketajaman/kejelasan dan Agility/kelincahan) agar mampu mengubah hambatan menjadi tantangan serta mengubah tantangan menjadi peluang untuk lebih maju.
Banyak ahli ekonomi memprediksikan bahwa ekonomi Indonesia akan melemah di bawah pertumbuhan 5 persen, nilai tukar terdepresiasi, pemilik saham asing akan menarik uangnya, pengangguran meningkat, bisnis berhenti terutama sektor pariwisata dan manufaktur. Begitu juga, ekonomi global bakal turun sekitar 2,5persen bahkan lebih rendah.
Data Kemanaker per 13 April 2020 mencatat jumlah pekerja formal yang ter-PHK jumlahnya 212.394 orang, sementara pekerja formal yang dirumahkan ini bisa tidak digaji sama sekali atau digaji sebagian berjumlah 1.205.191 orang. Jadi total pekerja yang dirumahkan dan diPHK ada lebih dari 1,4 juta (orang). Sementara itu tenaga kerja sektor informal tercatat lebih dari 282.000 orang yang dirumahkan/PHK.
Di Kaltim, hingga 8 April 2020 tercatat di Disnakertrans ada 4.109 pekerja dirumahkan dari 70 perusahaan dan 323 tenaga kerja dari 33 perusahaan terkena putus hubungan kerja (PHK). Anjuran pemerintah agar warga #dirumahsaja ini sungguh tidak mudah. Hal tersebut membawa konsekuensi bagi pemerintah untuk memenuhi semua kebutuhan pokok warganya akibat tidak dapat mencari nafkah di luar rumah, seperti biasanya: terutama bagi warga yang tidak mampu termasuk para pekerja yang dirumahkan/PHK.
Bagi kita hendaknya selalu waspada ikhtiar sekuat tenaga ikuti protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah serta diiringi doa kepada Allah dan semoga musibah ini segera berlalu. Amin. (ndu2/k18)
Â 
Oleh :
SUHARYONO S. HADINAGORO
Pemerhati Ketenagakerjaan &amp; Ekonomi Kerakyatan
Â

"Pageblug" Covid-19 dan Kalabendu Ekonomi

<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Jakarta,- Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) terus berupaya meningkatkan budaya baca dan literasi masyarakat. Dengan mengajukan penambahan anggaran diharapkan upaya dapat diwujudkan.
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Plt. Kepala Perpusnas, E. Aminudin Aziz pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi X DPR RI mengungkap Perpusnas mengajukan tambahan anggaran untuk tahun 2025 sebesar lebih dari 375 miliar rupiah.
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Penambahan anggaran ini akan kami alokasikan untuk 18 kebutuhan, dan salah satu yang cukup besar yakni 189 miliar rupiah akan kami gunakan untuk program penguatan perpustakaan desa. Kami sediakan bukunya dan juga pelatihan bagi tenaga pengelola perpustakaan&rdquo;, ungkapnya pada Rabu (5/6/2024).
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Dirinya menjelaskan, Perpusnas melalui program tersebut pada tahun 2024 mencetak 10 juta eksemplar buku untuk disalurkan ke 10.000 desa masing-masing mendapatkan 1.000 judul buku. Melalui program ini diharapkan Perpusnas berusaha mendekatkan bahan bacaan kepada masyarakat melalui hadirnya perpustakaan mau pojok baca di desa-desa.
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Lebih lanjut Plt. Kepala Perpusnas mengatakan, untuk menjangkau cakupan yang lebih luas, tambahan anggaran diperlukan di tahun selanjutnya. &ldquo;Tahun depan kami berharap bisa lebih banyak jumlahnya mengingat ada lebih dari 83 ribu desa dan kelurahan. Apabila hanya 10.000 eksemplar per tahun akan membutuhkan waktu hingga 8 tahun lamanya,&rdquo; sebutnya.
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Plt. Kepala Perpusnas juga menyebut kebutuhan tambahan anggaran lainnya juga diperlukan untuk pengolahan bahan perpustakaan yang didapat Perpusnas sebagai hasil implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2028 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (SSKCKR).
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Menurut Plt. Kepala Perpusnas, saat ini masih ada sekitar 512 ribu buku hasil penerapan UU SSKCKR yang dihimpun Perpusnas dari para penerbit yang belum diolah untuk bisa dilayankan.&nbsp; Dan jumlah ini akan terus bertambah setiap tahunnya.
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Abdul Fikri Faqih mengungkapkan dukungan atas usulan tambahan anggaran yang diajukan Perpusnas. Namun dirinya menegaskan Komisi X akan tetap melakukan pendalaman terhadap kegiatan dan program Perpusnas dalam rencana kinerja anggaran yang telah dibuat.
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Menurut Abdul Fikri, infrastruktur juga menjadi bagian yang penting dan perlu diupayakan oleh Perpusnas dalam menanggulangi jumlah koleksi Perpusnas dari pelaksanaan UU SSKCKR. &ldquo;Karena karya yang diserahkan ke Perpusnas ini kan merupakan kekayaan intelektual bangsa jadi harus bisa didokumentasikan dengan baik,&rdquo; tegasnya.
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi X dari Fraksi Partai Golongan Karya, Hetifah Sjaifudian menyoroti beberapa program Perpusnas yang sudah dilaksanakan selama ini. Terkait pengembangan perpustakaan sekolah, dirinya meminta Perpusnas untuk terus berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk mengatasi masalah kondisi perpustakaan sekolah di berbagai daerah yang masih sangat kurang.
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Begitu juga dengan pengadaan koleksi perlu mengikuti tren dan kita juga sepakat bahwa koleksi digital itu penting. Namun koleksi buku tercetak juga masih menjadi kekuatan kita,&rdquo; pungkasnya.

<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Menurut Hetifaf, saat ini sudah banyak pemerintah daerah yang menyadari peran perpustakaan sebagai sentra literasi yang juga merupakan cerminan kemajuan sebuah daerah. Reporter: Eka Purniawati Fotografer: Aditya Irfan

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Humas Pemerintah Perlu Memahami Perannya

Bantuan Buku Bermutu untuk Perpustakaan Desa Menjadi Program Prioritas

Kunjungan Kerja Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan (PLTP) Komisi X DPR RI di Kabupaten Karawang, Jawa Barat

Dana Alokasi Khusus Non Fisik Siap Tingkatkan Literasi di Perpustakaan Daerah

"Pageblug" Covid-19 dan Kalabendu Ekonomi

Targetkan Peningkatan Budaya Baca dan Literasi, Perpusnas Ajukan Tambahan Anggaran Untuk Tahun 2025