Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Perpustakaan Nasional RI mendukung upaya Ambon menjadi Kota Musik Dunia. Dukungan diberikan Perpusnas melalui penandatanganan nota kesepahaman dengan Pemerintah Kota Ambon mengenai pendirian pusat dokumentasi musik nasional. Pada Mei 2019, Kota Ambon akan didaftarkan menjadi Kota Musik Dunia ke Organisasi PBB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan (UNESCO).
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menyatakan melalui UU Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, Perpusnas menyimpan karya cetak dan karya rekam dari seluruh Indonesia. â€œPerpusnas telah menghimpun dan menyimpan koleksi bahan pustaka di antaranya koleksi musik video dan audio visual. Dokumentasi ini tentunya mendukung berdirinya pusat dokumentasi nasional,â€ jelas Syarif Bando sebelum menandatangani nota kesepahaman antara Perpusnas dengan dengan Pemkot Ambon dan Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (Asiri) di Auditorium Soekarman, Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, Jakarta, pada Senin (29/10).
Syarif menegaskan Perpusnas sebagai institusi peradaban mendukung langkah pemerintah di pusat dan daerah dalam menjalankan tugasnya. Dalam mewujudkan Ambon sebagai Kota Musik Dunia, Perpusnas siap dijadikan sebagai rujukan. â€œPemerintah berharap industri musik kreatif menjadi salah satu sumber penghasilan masyarakat Kota Ambon dan tentu saja provinsi Maluku, serta seluruh Indonesia. Hal ini sejalan dengan penetapan Presiden RI Joko Widodo tentang ekonomi kreatif yang harus menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia,â€ tuturnya.
Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy menyatakan inisiatif pencanangan Ambon Kota Musik Dunia sudah dilakukan pada 29 Oktober 2016 di Ambon, Maluku. Untuk mewujudkan hal tersebut, Kota Ambon bersama dengan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) melaksanakan 25 action plan atau rencana strategis. Menurut Richard, sejak ada sentuhan nilai akademis, persepsi orang Ambon terhadap musik mengalami perubahan. â€œMusik menjadi sektor yang potensial secara ekonomis,â€ jelasnya.
Sementara itu, Wakil Kepala Bekraf Ricky Joseph Pesik menyatakan musik merupakan ciri khas Ambon. Di mana kebanyakan penyanyi kenamaan di Indonesia memiliki akar budaya Ambon. Meski begitu, menurut Ricky Joseph, persyaratan menjadikan Ambon sebagai Kota Musik Dunia bukan hal yang mudah. Beberapa syarat yang harus dipenuhi adalah membangun pusat dokumentasi yang memperlihatkan peran Ambon dalam lanskap musik nasional, regional, bahkan internasional dari sisi akar musiknya. Selain itu, menampilkan hal secara kasat mata yang menjadikan Kota Ambon sebagai pusat musik.
â€œDan yang paling penting, bagaimana menampilkan hubungan musik nasional dengan Ambon dan Maluku secara umum bisa dipresentasikan ke masyarakat, dan bisa ditawarkan sebagai sebuah destinasi bagi yang berkunjung ke Ambon untuk menikmati pengalaman bagaimana pengaruh Ambon dalam sejarah musik nasional,â€ tuturnya.
Dalam kegiatan ini, nota kesepahaman juga ditandatangani antara Pemkot Ambon dengan Museum Musik Indonesia dan temu wicara dengan tema â€œMembangun Peradaban Bangsa Melalui UU Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan KCKRâ€.
Reportase: Hanna Meinita

Perpusnas RI Mendukung Ambon Menjadi Kota Musik Dunia

Medan Merdeka Selatan, Jakarta &ndash; Bagi Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo masalah kemiskinan masih menjadi PR yang perlu diselesaikan.
 
Hal ini pun mendorong Bupati Bone Bolango Hamim Pou menulis buku berjudul 'Belajar Dari Bone Bolango. Mengkaji Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Perdesaan'. 
 
Buku yang diangkat dari hasil riset ketika menjalani pendidikan doktoral ini, menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan di perdesaan dan pesisir di Kabupaten Bone Bolango.
 
"Disertasi ini tidak boleh hanya didiamkan menjadi koleksi terbatas di perpustakaan, tetapi lebih baik jika diperluas sehingga bisa mempengaruhi perspektif kita tentang program upaya pengentasan kemiskinan," ungkap Bupati dalam kegiatan Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat (PILM) di Gedung Layanan Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Senin (27/3/2023).
 
Bupati Hamim mengatakan, banyak sekali program yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi maupun daerah. 
 
Namun hasilnya belum menunjukkan hasil yang signifikan untuk menurunkan kemiskinan. Mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), pemberian beasiswa, hunian layak tinggal, penerima kredit usaha rakyat (KUR), kelompok usaha bersama (KUB), dan lainnya.
 
"Kebijakan pengentasan kemiskinan akan gagal jika subjek sasaran tidak diidentifikasi secara spesisfik, belum berdasarkan tipologi wilayah maupun sumber daya alam," jelasnya.
 
Dijelaskan, skenario kebijakan pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan peningkatan ekonomi daerah melalui peningkatan investasi daerah, mendorong pembangunan infrastruktur. Misalnya, mendukung produksi pangan, pembangunan jalan penghubung dan memberikan stimulus bantuan ternak sapi.
 
Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando mengapresiasi atas hasil karya yang ditorehkan oleh Bupati Bone Bolango Hamim Pou. 
 
"Merupakan kebanggan bagi pemerintah pusat khususnya Perpusnas jika semua bupati dapat menulis buku," pujinya.
 
Lebih lanjut, Kepala Perpusnas menyampaikan, kekuatan buku jauh lebih dahsyat jika dibandingkan dengan senjata. Maka pihaknya pun mendorong Bupati Bone Bolango untuk mendigitalkan buku hasil karyanya.
 
"Karena satu peluru memang menembuh satu kepala tapi sejatinya menghancurkan jutaan nilai kemanusiaaan. sedangkan satu buku yang kita digitalkan akan menembus jutaan kepala sekaligus menumbuhkan miliaran nilai kemanusiaan baru," ungkapnya.
 
Menurutnya, terdapat empat faktor penyebab kemiskinan. Diantaranya, akses terhadap ilmu pengetahuan, skill inovasi dan kreativas, akses terhadap permodalan serta budaya.
 
"Persoalan paling mendasar bagi pemerintah adalah mengatasi masyarakat termajinalkan," terangnya.
 
Dijelaskan, bahwa apa yang menjadi persoalan di dalam masyarakat pedesaan harus tetap kembali pada mandatori Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa tujuan negara untuk mencerdaskan bangsa menjadi tugas seluruh komponen bangsa.
 
&nbsp;
 
"Cerdas bukan berarti masyarakat memperoleh tingkatan gelar tetapi bagaimana bisa masyarakat ini mengelola potensi yang dimilikinya. Ini sejalan dengan yang dituliskan dalam buku tersebut," jelasnya.
 
Wakil ketua DPR RI, Rachmat Gobel pun mengapresiasi Bupati Bone Bolange yang memiliki keberanian untuk menulis mengangkat kemiskinan di wilayahnya.
 
"Mengangkat kemiskinan dalam sebuah buku ini luar biasa. Merupakan langkah berani karena jika kita mengakui maka ini menjadi modal untuk kita mau membangun Gorontalo," pujinya.
 
Pada sesi diskusi, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas Maliki menyayangkan, berdasarkan data dari BPS bahwa ternyata bantuan sosial saat ini banyak sekali menjadi pinjaman mendapatkan hutan, bukan lagi untuk menangani kebutuhan mendesak.
 
"Kemiskinan itu jangan dipelihara, dan jangan berlomba untuk menjadi miskin. Sehingga perlu dibangun jiwa kemandirian masyarakat," katanya.
 
Sementara itu Editor Senior Kepustakaan Populer Gramedia (KPG) Candra Gautama mengatakan, masalah kemiskinan di Indonesia sudah seperti lingkaran setan. Namun masalah kemiskinan, hanya menjadi studi yang dilakukan oleh akademisi dan sesekali dilaporkan. 
 
"Dari buku ini memiliki kekuatan untuk memprovokasi kepala daerah untuk melakukan inovasi dalam pengentasan kemiskinan," ujarnya.
Reporter: Wara Merdeka
Fotografer: Andri TK

Mengatasi Kemiskinan, Belajar dari Bone Bolango

Medan Merdeka Selatan, Jakarta- Perpustakaan Nasional menggelar bimbingan teknis keprotokolan yang dihadiri seluruh pegawai dan dibuka secara luas untuk seluruh protokoler kementerian/lembaga dan pemerintah daerah pada Kamis (2/5). Acara yang diselenggarakan secara daring tersebut didasarkan pada keterkaitan tugas dan fungsi Perpusnas sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian di bidang Perpustakaan untuk menyediakan pelayanan prima kepada masyarakat maupun semua mitranya.
â€œOleh karena itu semua pegawai Perpusnas juga perlu memahami tentang ilmu keprotokolan karena penerapannya tidak hanya dalam acara-acara resmi kenegaraan dan lembaga tapi juga pada kegiatan rutin yang melibatkan sesama rekan kerja, mitra, dan pemustaka,â€ terang Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando yang hadir saat hadir untuk membuka acara.
Lebih lanjut Kaperpusnas menambahkan bahwa keprotokolan tidak hanya perkara seni dan ketrampilan dalam memastikan jalannya acara dengan baik dan lancar, namu perlu didukung dengan aspek komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang baik.
Sebagai Narasumber dalam acara ini Kepala Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan Kementerian Sekretariat Negara RI Eko Prasentyanto menjelaskan tanpa adanya protokol sebuah acara tidak mungkin dilakukan tertib dan rapi. Seorang protokol juga harus memiliki pengetahuan dan beragam kecapakan yang mendukung dalam pelaksanaan tugasnya.
Â â€œApabila ada yg bicara bahwa seorang protokol kerja tanpa berfikir itu pemikiran yang salah. Justru harus memiliki kompetensi dan pengetahuan yang luar biasa banyak. Dan memastikan sebuah acara berlangsung dengan lancar adalah tugas protokol,â€ tegas Eko.
Keprotokolan menuru UU no.9 tahun 2010 merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalaÂ  negara, pemerintah, atau masyarakat.
Â 
Reportase: Eka Purniawati
Fotografer: Basma Sartika

Perpusnas Gelar Bimtek Keprotokolan

Â 
Salemba, Jakarta-Â Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando mengukuhkan Faoniah Djaohar Kasuba sebagai Bunda Baca Provinsi Maluku Utara periode 2020-2024, Rabu, (21/10). Kehadiran Bunda Baca di tengah masyarakat Maluku Utara diharapkan dapat menjadi panutan dan inspirasi dalam upaya membangun masyarakat yang sejahtera.
â€œBunda Baca memiliki jangkauan dan akses yang luas kepada masyarakat. Peran yang dimiliki Bunda Baca untuk meningkatkan kegemaran membaca di berbagai daerah begitu besar,â€ ungkap Syarif Bando. Meskipun dilakukan secara daring, pengukuhan Bunda Baca akan mendukung berbagai kegiatan literasi di Provinsi Maluku Utara berjalan semakin baik dan optimal.
Selain itu, Kepala Perpusnas juga mengajak untuk selalu bersinergi dalam mewujudkan program pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Syarif Bando mengapresiasi pemerintah Provinsi Maluku Utara yang memberikan perhatian besar dalam penyelenggaraaan perpustakaan dan pengembangan kegemaran budaya membaca. Â 
Menurut Syarif Bando tantangan terbesar yang dihadapi Bunda Baca dan pemerintah saat ini adalah penyediaan akses sehingga dapat menumbuhkan budaya baca masyarakat.
â€œPerpustakaan Nasional siap membantu pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam menyediakan berbagai fasilitas, seperti perpustaaan digital yang dapat disinergikan pemanfaatannya bersama pemerintah daerah untuk kebutuhan masyarakat,â€ imbuhnya.
Senada dengan pernyataan Kepala Perpusnas, Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba mengatakan pengukuhan bunda baca bukan hanya sebuah apresiasi dari Perpusnas namun juga sebuah amanah untuk terus mendorong perannya dalam mencerdakan kehidupan bangsa.
â€œKami siap melakukan kolaborasi dan sinergi dengan Perpustakaan Nasional ataupun semua pihak agar pembudayaan kegemaran membaca bisa tumbuh sehingga mampu meningkatkan indeks literasi nasional. Di samping itu, pemerintah Maluku Utara siap menyediakan perpustakaan yang representatif sebagai sumber informasi dan pengetahuan masyarakat, harapnya. Â 
Di akhir pengukuhan, Kepala Perpusnas menyerahkan stimulant berupa satu unit mobil perpustakaan keliling untuk pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Â 
Reportase: Eka Purniawati
Fotografer: Basma Sartika
Â 
Â 
Reportase: Eka Purniawati
Fotografer: Basma Sartika

Kepala Perpusnas Kukuhkan Bunda Baca Malut : Sinergi, Kolaborasi, Demi Perbaikan Indeks Literasi  Â 

Â 
Medan Merdeka Selatan, Jakarta- Elang Tempur dan Elang Gunung merupakan bagian dari kelompok writerpreneur dan alumni Workshop Writerpreneur Accelerate/WWA bentukan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) yang berasal dari Kota Bogor dan Surabaya.
Kelompok tersebut berkesempatan meluncurkan sembilan novel, di Ruang Teater Soekarman Perpustakan Nasional RI, Minggu, (22/9).
Peluncuran novel diramaikan penampilan parodi hingga book thriller dari tiap judul novel. Novel yang diluncurkan, antara lain berjudul, Antargata, Episode Kita, Menuju Kembali, Mereka (Ti)ada, Rempah Rindu, Tumpeng, Pitaloka, Suatu Hari Bersama Pak Senen dan Anak-anak Matahari.
Para perwakilan penulis diberikan kesempatan menceritakan sinopsis dari tiap novel. Novel yang dihasilkan writerpreneur tentu mempunyai unsur kearifan lokal. "Siapa lagi yang tidak mengangkat kearifan lokal jika bukan kita sendiri," ujar penulis sekaligus mentor WWA Kirana Kejora.
Kirana mengakui setiap anak didiknya digembleng dengan cara yang galak. "Karena saya mengharapkan elang tempur bukan burung nuri," beber Kirana.
Menurut Kirana, novel jenis apapun harus mempunyai benang merah dan tagline.
Novel yang diluncurkan tidak hanya ditulis oleh satu orang, melainkan kelompok yang berisikan enam hingga tujuh penulis dari tiap novel.
 Reportase : Aninda Ernest/ Fotografer : Hartoyo Darmawan

WWA Bekraf Luncurkan Sembilan Antologi Novel

Jakarta â€“ Perpustakaan memberi harapan kepada masyarakat dalam hal kebaikan untuk terus membangun negeri.
Banyak masyarakat desa dan pengelola perpustakaan desa yang sudah merasakan manfaat dari program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Salah seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Jayapura, Sipora Novita, mendatangi perpustakaan untuk melatih diri dengan mencari buku resep membuat kue berbahan dasar sagu guna membantu perekonomian keluarga. Kini, dia berhasil menjual biskuit buatannya dan mengajari tetangga di sekitar rumahnya teknik pembuatan kue yang telah ia pelajari.
Sementara itu, pengelola Perpustakaan Desa Sengkerang di Kabupaten Lombok Tengah, Azizah, mempelajari strategi untuk meningkatkan layanan informasi dan trik lobi guna mendapatkan tambahan anggaran. Ilmu yang ia peroleh tersebut berhasil memberikan tambahan dana untuk mengelola Perpustakaan Desa Sengkerang.
Hal tersebut disampaikan oleh keduanya pada kegiatan Peer Learning Meeting Nasional Tahun 2021 dengan tema Transformasi Perpustakaan untuk SDM Berkualitas dan Berdaya Saing yang diselenggarakan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI secara daring melalui Zoom Meeting, pada Rabu (1/12/2021).
Team Leader Konsultan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, Erlyn Sulistyaningsih, dalam paparannya menjelaskan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial terbukti berhasil dalam meningkatkan literasi masyarakat secara progresif. Program transformasi perpustakaan pada tahun 2021 sudah dijalankan di 32 provinsi, 160 kabupaten, dan 1250 desa.
â€œProgram tranformasi perpustakaan telah melakukan serangkaian upaya untuk membangun literasi dengan berbagai capaian yang signifikan,â€ kata Erlyn.
Untuk memastikan program berjalan berkelanjutan dan terus berkembang, telah dilakukan pelatihan untuk Master Trainer Nasional dan Fasilitator Daerah sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu melakukan fungsi pemeliharaan dan perluasan program. Komitmen untuk perluasan mandiri dari program transformasi perpustakaan dilakukan dengan membentuk tim sinergi di setiap provinsi.
â€œBanyak perpustakaan desa yang tetap bergerak meskipun di masa pandemi Covid-19. Berjuang dengan anggaran minim tidak membuat mereka berhenti untuk membantu masyarakat. Mereka terus berkarya dengan kreatif dan menjalin kerja sama untuk memberikan dampak luar biasa kepada masyarakat,â€ cerita Erlyn.
Perpusnas melalui program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial memiliki tujuan untuk memperkuat peran perpustakaan dalam meningkatkan kualitas SDM dengan cara memberi kemudahan akses informasi guna meningkatkan kemampuan literasi, kreativitas masyarakat, dan mengurangi kemiskinan.
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Deni Kurniadi, menyampaikan kemampuan literasi merupakan pembelajaran sepanjang hayat, untuk itu program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial harus bisa menjangkau masyarakat di pedesaan. Perluasan transformasi perpustakaan ke tingkat desa juga merupakan upaya untuk mendekatkan akses informasi kepada masyarakat dan memfasilitasi yang menjadi kebutuhan masyarakat.
â€œPerpustakaan diharapkan menjadi pusat bagi masyarakat untuk bekegiatan dan terkoneksi satu dengan yang lain, sehingga terjadi proses belajar yang mampu mendorong kesempatan untuk menciptakan inovasi dan kreativitas yang positif dan produktif diantara masyarakat itu sendiri,â€ ucap Deni.
Literasi tidak hanya baca, tulis, dan hitung, melainkan lebih dari itu yakni tentang kedalaman pengetahuan seseorang terhadap suatu objek ilmu pengetahuan. Dalam hal ini literasi sangat berperan dalam kesejahteraan masyarakat yang menjadi harapan seluruh khalayak di negeri ini. Literasi merupakan hak dan memberikan manfaat yang nyata kepada masyarakat untuk membangun manusia berkualitas dan berdaya saing.
Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, Subandi, mengatakan manusia yang berkualitas dan berdaya saing memiliki tujuh kriteria antara lain sehat, cerdas, adaptif, kreatif, inovatif, terampil, dan bermartabat. Ketujuh kriteria tersebut bisa terwujud apabila didukung dengan tiga pilar yakni layanan dasar dan perlindungan sosial, produktivitas, dan pembangunan karakter. Perpustakaan dalam hal ini mendukung seluruh pilar tersebut.
â€œSelama ini perpustakaan identik dengan pengadaan buku dan koleksi buku, tapi sekarang bisa menjadi sumber ilmu yang dapat diterapkan dalam kehidupan. Karena dari membaca kita mendapat ilmu pengetahuan yang apabila diterapkan dalam dunia usaha dan berkembang, maka bisa berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara,â€ jelas Subandi.
Kegiatan Peer Learning Meeting Nasional Tahun 2021 yang diselenggarakan secara daring ini dilaksanakan selama dua hari, tanggal 1-2 Desember 2021 dan diikuti oleh 970 peserta undangan. Tujuan utamanya adalah untuk memotivasi dan membangun kepercayaan diri peserta, memfasilitasi proses saling belajar dan berbagi pengalaman antar perpustakaan, serta memperkaya ide dan gagasan dalam mengembangkan kegiatan yang kreatif dan inovatif.
Reporter: Basma Sartika

Perpustakaan Beri Harapan Kepada Masyarakat

Pejompongan, Jakartaâ€”Pengetahuan publik akan semakin berkembang jika didukung dengan literasi yang baik, sehingga publik semakin cerdas, turut aktif mengawasi pengelolaan keuangan negara secara baik dan benar.
Hal ini yang mendasari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membuat terobosan untuk mendorong peran aktif publik dalam melakukan riset tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara, yaitu dengan meresmikan Perpustakaan Riset Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara. Peresmian dilakukan oleh Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar didampingi Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo dan Sekretaris Jenderal Kementerian Riset dan Teknologi Ainun Naâ€™im, Kamis, (28/6).
â€œPerpustakaan Riset BPK mungkin satu-satunya perpustakaan khusus yang spesifik tentang riset tata kelola dan akuntabilitas keuangan yang menyediakan data, informasi dan pengetahuan mengenai keuangan sektor publik,â€ jelas Bahrullah Akbar saat sambutan.
Perpustakaan riset BPK memiliki koleksi sebanyak 17.410 judul dengan 21.852 eksemplar. Perpustakaan ini juga dilengkapi dengan koleksi e-book dan e-journal. Berada di lantai dasar gedung BPK, perpustakaan ini juga bekerja sama dengan Pusat Informasi dan Komunikasi BPK untuk membuka akses publik terhadap hasil laporan hasi pemeriksaan BPK sebagai bahan riset. â€œJadi, keberadaan perpustakaan adalah untuk mendukung tugas pemerintah,â€ tambah Bahrullah.
Sementara itu pada Diskusi Panel bertemakan Literasi Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan bahwa publik perlu diberikan pemahaman dan kesadaran yang baik tentang tata kelola.
â€œLiterasi adalah (1) kemampuan mengumpulkan sumber informasi yang dibutuhkan, (2) kemampuan memahami dan menjelaskan informasi, (3) kemampuan mengemukakan ide baru/inovasi, dan (4) kemampuan mewujudkan ide menjadi produk barang atau jasa,â€ terang Muhammad Syarif.
Sedangkan Sekjen Kemenristekdikti Ainun Naâ€™im mengatakan perpustakaan punya tiga fungsi utama, yaitu meningkatkan literasi, meningkatkan produksi Iptek, dan mendistribusikan ilmu pengetahuan yang telah diciptakan.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Â Â

Berita

Peresmian Perpustakaan Riset BPK : BPK Dukung Literasi Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan

Pencarian

Berita Lainnya

Perpusnas RI Mendukung Ambon Menjadi Kota Musik Dunia

Mengatasi Kemiskinan, Belajar dari Bone Bolango

Perpusnas Gelar Bimtek Keprotokolan

Kepala Perpusnas Kukuhkan Bunda Baca Malut : Sinergi, Kolaborasi, Demi Perbaikan Indeks Literasi Â

WWA Bekraf Luncurkan Sembilan Antologi Novel

Perpustakaan Beri Harapan Kepada Masyarakat