Pekalongan, Jawa Tengah—Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI bersinergi dengan pemerintah daerah di Indonesia untuk meningkatkan minat baca dan indeks literasi masyarakat. Sinergi dilakukan melalui kegiatan dan program yang mendukung literasi masyarakat sehingga tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa, bisa dicapai bersama.

Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menyatakan melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, perpustakaan daerah (provinsi, kabupaten) dibina untuk menjadikan perpustakaan sebagai pusat kegiatan masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan hidup. Di perpustakaan, masyarakat terutama kaum marjinal, diberikan keterampilan hidup melalui bahan bacaan, agar bisa meningkatkan keahliannya dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Syarif Bando menjelaskan ini merupakan upaya perpustakaan untuk mendukung terciptanya sumber daya manusia Indonesia yang unggul.

“Ini cita-cita mulia bapak Presiden Joko Widodo, yang pesannya, Indonesia jangan hanya pengguna teknologi tapi harus menjadi produsen teknologi. Ini menjadi kata kunci dan apapun peran yang kita mainkan, kita semua sama. Menurut saya, sebagaimana dimandatori dalam Undang-undang Dasar 45, siapapun kita, di manapun kita bertugas. Tugas kita adalah mencerdaskan anak bangsa. Itu tugas kita, karena itu kami tak pernah berhenti selangkah pun, terus bergerak maju dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat,” ujarnya dalam gelar wicara Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat dengan tema "Penguatan Peran Sisi Hulu Budaya Baca Guna Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat" yang diselenggarakan Perpusnas di Kota Pekalongan, Jawa Tengah, pada Selasa (25/5/2021).

Saat ini, Syarif Bando mengungkapkan, kesenjangan antarwilayah masih menjadi kendala kondisi literasi Indonesia. Akibatnya, akses terhadap bahan bacaan di seluruh daerah di Indonesia, tidak merata. Perpusnas melakukan sinergi dengan pemerintah daerah untuk mengatasi hal ini.

Pada kesempatan tersebut, Syarif Bando mengapresiasi Jateng yang menjadi provinsi dengan pendataan terbaik di seluruh Indonesia. Pendataan sangat penting karena menjadi acuan dalam menganalisis perkembangan perpustakaan, perkembangan budaya baca, dan impact-nya terhadap masyarakat, terutama dalam kaitan peran perpustakaan untuk mengukur tingkat kecerdasan masyarakat yang parameternya adalah tingkat kegemaran membaca dan indeks literasi masyarakat.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan pembangunan sumber daya manusia melalui membaca dan perpustakaan, harus menjadi kebiasaan yang dikembangkan setiap hari. Jika kebiasaan membaca sudah tinggi dan tersedia fasilitasnya, maka kebiasaan ini akan mendukung terciptanya masyarakat yang tidak mudah menyebarkan berita bohong.

“Maka terima kasih untuk para pustakawan, temen-temen yang mengurusi ini, mulai merangsang masyarakat untuk membaca, mulai menulis, membuat narasi positif termasuk literasi digital, agar kita tidak hoaks, agar kita enggak baperan, agar kita nggak maki-maki, agar kita selalu menjaga NKRI, dan Pancasila,” urainya.

Ganjar Pranowo mendukung anggaran untuk menerjemahkan buku terbaru, terutama e-book. Menurutnya, pandemi Covid-19 mengajarkan bahwa kebutuhan masyarakat atas buku digital sangat tinggi. “Ini harus ada inovasi dan kreativitas untuk menyelesaikan persoalan masyarakat,” ujarnya.

Senada, Ketua Komisi A DPRD Kota Pekalongan Fauzi Umar Lahji berharap pemerintah pusat maupun Pemerintah Kota Pekalongan, terus memasyarakatkan kebiasaan membaca kepada anak-anak hingga orang dewasa. Karena melalui membaca, banyak pengetahuan yang bisa didapatkan. Dia menjelaskan, sejatinya, budaya literasi atau budaya membaca adalah menambah kepintaran. Menurutnya, masyarakat yang banyak membaca tidak akan mudah termakan berita bohong.

Sementara itu, Wakil Walikota Pekalongan Salahudin menjelaskan saat ini tercatat ada 355 perpustakaan di Kota Pekalongan yang terdiri dari 204 perpustakaan sekolah/madrasah, 142 perpustakaan umum (daerah, masjid, keluarga, dan masyarakat), enam perpustakaan perguruan tinggi, dan tiga perpustakaan khusus. Pihaknya berupaya melakukan optimaslisasi perpustakaan, khususnya di kecamatan dan kelurahan, dengan meningkatkan kualitas layanan berbasis TIK dan penggunaan perpustakaan sebagai pusat kegiatan masyarakat.

Bunda Literasi Kota Pekalongan Inggit Soraya menyatakan kondisi literasi di kotanya masih harus dibenahi. Saat ini, ujarnya, literasi kota Pekalongan menempati posisi 31 dari 35 kabupaten atau kota di Jawa Tengah. Dia berharap mampu menjadi pendobrak dan penggerak dunia literasi di Kota Pekalongan.

“Harapan saya juga nantinya, ada pengukuhan Bunda literasi di setiap kecamatan dan kelurahan di Kota Pekalongan. Sehingga lebih mudah jangkauan kami untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Tentunya tidak hanya Bunda PAUD atau ketua TP PKK, itu ada tingkat Kecamatan dan Kelurahan,” pungkasnya.

Pada kesempatan sama, Perpusnas juga melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Pemerintah Kota Pekalongan, Politeknik Pusmanu Pekalongan, Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan, dan Sekolah Tinggi Agama Islam Ki Ageng Pekalongan. Kepala Perpusnas mengukuhkan Bunda Literasi Kota Pekalongan, Inggit Soraya.

Reporter: Hanna Meinita

Fotografer: Prakas Agrestian