Medan Merdeka Selatan, Jakarta &ndash; Sehat bukan hanya sekedar prasyarat saat melamar kerja, namun juga menjadi modal utama untuk bekerja, begitu pula dengan keselamatan.
Hal tersebut wajib menjadi catatan penting bagi seluruh instansi pemberi kerja dalam mengupayakan kesehatan dan keselamatan seluruh pegawainya, salah satunya dengan berbagai bentuk antisipasi seperti penetapan regulasi dan penyebaran informasi melalui sosialisasi.
Demikian disampaikan oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), Janti Suksmarini saat memberikan sambutan pada kegiatan Sosialisasi dan Kampanye Gerakan Masyarakat Sehat (Germas) dan Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Perkantoran, Jumat (2/2/2024).
&ldquo;Maksud dan tujuan pelaksanaan acara hari ini yaitu memasyarakatkan hidup sehat dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman. Sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja atau penyakit yang dapat mengakibatkan demotivasi dan defisiensi produktivitas kerja,&rdquo; ucapnya.
Kepala Puskesmas Kecamatan Gambir, dr. Ilmi Tri Indiarto menambahkan bahwa Germas sejatinya tidak hanya ada di perkantoran milik pemerintah maupun swasta, namun harus juga dibangun di lingkungan sekitar kita.
&ldquo;Selain sebagai bentuk kegiatan promotif dan tindakan preventif hidup sehat, Germas dapat menjadi program yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas kerja sekaligus mengurangi beban pembiayaan akibat penyakit,&rdquo; katanya.
Sedangkan Standar K3 Perkantoran, menurut dr. Ilmi dibutuhkan untuk menjamin dan melindungi kesehatan serta keselamatan pegawai terhadap penyakit maupun kecelakaan saat bekerja.
&ldquo;Tidak hanya kendaraan bermotor, namun tubuh kita juga perlu diservis saat sehat. Dengan demikian yang sehat bisa tetap sehat dan yang sakit tidak menjadi lebih sakit. Jangan sampai pegawai yang produktif tetapi karena tidak dirawat jadi tidak produktif,&rdquo; terangnya.
Pelaksana Promosi Kesehatan Puskemas Kecamatan Gambir, Reni Zahra Pratiwi menyebutkan dalam Germas perkantoran terdapat enam indikator antara lain peningkatan aktivitas fisik, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, penyediaan pangan sehat dan perbaikan gizi, peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit, peningkatan lingkungan sehat, serta peningkatan edukasi sehat.
&ldquo;Harapannya setelah ada sosialisasi ini, Perpusnas dapat turut serta dalam menggaungkan Germas, khususnya kepada pagawai dan umumnya kepada pengunjung. Selain itu, agar Perpusnas menjadi tempat untuk menyebarluaskan informasi mengenai kesehatan,&rdquo; harapnya.
Sementara itu, Penanggungjawab K3 Puskesmas Kecamatan Gambir, Satrio Wibisono menjelaskan terkait bahaya K3 yang terdiri dari lima jenis yakni bahaya fisik, kimia, biologi, ergonomi, dan psikososial.
&ldquo;Di luar bahaya K3, ada beberapa aspek yang patut menjadi perhatian dalam pelaksanaannya agar tetap sesuai dengan standar diantaranya aspek keselamatan kerja, kesehatan kerja, ergonomi, dan lingkungan kerja,&rdquo; jelasnya.
Sebagai penutup, Satrio berharap Perpusnas membuat kebijakan terkait peregangan di jam 10.00 dan 14.00, memasang video kesehatan di beberapa tempat yang mudah diakses oleh pengunjung, dan membuat video safety induction untuk para pengguna aula serta auditorium.
Reporter: Basma Sartika
 Dokumentasi: Deny Irawan/Prakas Agrestian

Kesehatan dan Keselamatan Jadi Modal Utama Bekerja

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando melantik Titiek Kismiyati dan Mukhtar Dolle sebagai Pustakawan Ahli Utama di lingkungan Perpusnas. Pelantikan diselenggarakan di Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, pada Senin (17/9).
Sebelumnya, Titiek Kismiyati menjabat Kepala Pusat Jasa Perpustakaan dan Informasi Perpusnas sementara Mukhtar Dolle bertugas di UPT Perpustakaan Universitas Hasanuddin, Sulawesi Selatan. Dalam sambutannya, Syarif Bando mengucapkan terima kasih atas pengabdian Titiek Kismiyati selama bertugas menjadi pejabat struktural di lingkungan Perpusnas. Sementara kehadiran Mukhtar Dolle di Perpusnas, yang sebelumnya bertugas di perguruan tinggi, disebut sebagai momentum bagi Perpusnas. Dan ini diharapkan menjadi langkah awal penugasan pejabat fungsional pustakawan untuk bertugas di institusi lain.
â€œSuatu peristiwa yang baru, seorang pustakawan dari perguruan tinggi ingin mengembangkan, memajukan kariernya di Perpustakaan Nasional karena sedikit kendala sebelumnya jadi kita membuka ruang. Tetapi saya berharap ini adalah suatu momentum yang sangat baik untuk kita memastikan bahwa; Perpustakaan Nasional merupakan salah satu institusi yang diberi mandat untuk mengembangkan sebagai pembina perpustakaan di Indonesia. Oleh karena itu merupakan suatu hal yang sangat biasa, lumrah, jika terjadi perputaran pustakawan utama di tingkat nasional, perguruan tinggi, atau sebaliknya, ke mana saja,â€ jelas Syarif Bando.
Ke depannya, tugas besar menanti Titiek Kismiyati dan Mukhtar Dolle dalam pengembangan perpustakan dan kepustakawanan di Indonesia. Syarif Bando menegaskan pustakawan ahli utama berada di bawah komando Kepala Perpusnas. Pejabat yang dilantik didorong agar mampu merumuskan ide dan gagasan strategi nasional mengenai pengembangan perpustakaan di Indonesia. Pejabat fungsional pustakawan utama diharapkan bekerja secara mandiri namun tetap berkoordinasi dengan pejabat struktural sehingga Perpusnas bisa menjadi institusi yang mampu menjawab persoalan yang berkembang di masyarakat seperti masalah kekurangan buku, rendahnya kegemaran membaca, kesenjangan antara pusat dan daerah, serta keluhan dari penerbit dan penulis.
â€œSekali lagi, saya mengingatkan para pustakawan utama untuk mengambil peran dengan gagasan merumuskan konsep strategi nasional untuk mengembangkan perpustakaan sebagaimana diatur dalam Permenpan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya,â€ urainya.
Selain itu, pustakawan utama yang dilantik diminta agar menyusun daftar permasalahan dan strategi yang harus dilakukan untuk menjawab masalah tersebut. Syarif Bando menyebut salah satu tantangan yang harus dijawab Perpusnas adalah mengenai ketersediaan buku. Buku yang beredar di masyarakat seharusnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Menjelang tahun 2019, pustakawan ahli utama diharapkan bisa menggelar pertemuan regional yang dihadiri seluruh pemangku kepentingan untuk menjawab permasalahan terkait kegemaran membaca dan perpustakaan.
Reportase: Hanna Meinita
Â

Kepala Perpusnas Lantik Dua Pustakawan Ahli Utama

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Pemerintah berkewajiban menjamin ketersediaan keragaman koleksi perpustakaan melalui terjemahan, alih aksara, alih suara ke tulisan, dan alih media serta memberikan penghargaan kepada setiap orang yang menyiman, merawat, dan melestarikan naskah kuno. Hal ini menjadi salah satu dasar hukum Pusat Preservasi Bahan Pustaka Perpustakaan Nasional dalam melakukan alih media digital naskah kuno.
Demikian disampaikan, Kepala Pusat Preservasi Bahan Pustaka, Ahmad Masykuri dalam paparan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) Alih Media Naskah Kuno Milik Masyarakat yang Dilestarikan dan Didayagunakan, Rabu (5/8).
â€œPada NSPK yang telah disusun ini, ada beberapa norma yang diusulkan yakni norma bagi masyarakat pemilik naskah kuno, seperti menghormati dan memberikan kesempatan pemustaka untuk mengakses hasil alih media naskah yang dimilikinya, sedangkan bagi perpustakaan sebagai pengalih media naskah kuno, melakukan tindakan persuasif dan tidak memaksanakan untuk melakukan alih media naskah kuno kepada masyarakat,â€ terangnya.
Sedangkan, dalam menentukan standar dan pedoman alih media digital naskah kuno, Masykuri menjelaskan, pihaknya menyesuaikan dengan beberapa standar acuan dari organisasi internasional seperi IFLA, ALA, maupun FADGI. â€œSalah satunya standar minimum SDM yang disiapkan, minimal memiliki pengetahuan dasar dan dapat mengoperasikan perangkat komputer dan alat alih media,â€ lanjutnya.
Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan dan Pengolahan Bahan Pustaka, Upriyadi menyampaikan, dalam kriteria umum, ada tujuh unsur kebudayaan, diantaranya, bahasa, teknologi, mata pencaharian, organisasi, sistem pengetahuan, religi dan kesenian.
â€œUntuk standar ada dua bagian, yakni standar koleksi dan operasional kegiatan. Standar koleksi Salah satunya orientasi pada kekayaan khasanah budaya etnis nusantara yang ditemukan di daerah. Mengenai pengadaan bahan pustaka dapat melalui pembelian, hadiah atau hibah, maupun tukar menukar,â€ terangnya dalam paparan NSPK Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara.
Menanggapi kedua paparan tersebut, Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando mengatakan, tata bahasa dan penggunaan kalimat dalam penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) masih perlu diperhatikan.
â€œNSPK yang sudah dipaparkan ini nantinya akan kita bawa ke rapat pleno dengan mengundang ahli bahasa, ahli hukum. Oleh karena itu sudah pasti semua PPK, pimpinan tinggi dan madya bertanggung jawab untuk mengundang ahli di bidang masing-masing. Sehingga nantinya menghasilkan NSPK yang mudah dipahami dan diterapkan di daerah,â€ ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Syarif memberikan masukan untuk Pusat Preservasi Bahan Pustaka, yakni perlu adanya aplikasi untuk mendaftarkan naskah kuno yang ada di daerah-daerah, sehingga nantinya ada pencatatan secara nasional. Sedangkan, untuk Pusat Pengembangan dan Pengolahan Bahan Pustaka, Syarif meminta agar NSPK yang telah dipaparkan, dapat disempurnakan lagi.
Reportase : Wara Merdekawati

Aplikasi Registrasi Naskah Kuno di Daerah Diperlukan

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Masyarakat dan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Mukomuko Provinsi Bengkulu mendambakan kehadiran gedung layanan perpustakaan.&nbsp;
Pasalnya kondisi Kabupaten Mukomuko termasuk wilayah yang terisolir listrik, gedung perpustakaan yang ada saat ini kurang representatif dan tidak cukup menampung koleksi buku yang ada.
Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Mukomuko Sapuan dalam kunjungan kerjanya ke Perpustakaan Nasional (Perpusnas) pada Jumat, (10/3/2023).
"Kabupaten Mukomuko merupakan daerah yang terisolir aliran listrik. Ketika listrik padam otomatis BTS mati, jaringan internet mati. Sangat sulit warga untuk mengakses informasi melalui internet. Untuk itu kami ingin mengajukan bantuan DAK untuk pembangunan gedung perpustakaan," ungkapnya.
Bupati Sapuan mengatakan, Kabupaten Mukomuko berada di pesisir Sumatera. Letaknya berada diantara ibu kota Provinsi Bengkulu dan perbatasan Sumatera Barat. Bahkan jarak tempuh menuju Kabupaten tersebut menghabiskan waktu sekitar 6-7 jam dari Kota Bengkulu maupun Kota Padang.
"Masyarakat kami khususnya pelajar kalau mau cari buku susah. Untuk akses bahan bacaan kesulitan. Maka kami butuh cara mendapatkan pengetahuan secara manual, seperti ada gedung layanan perpustakaan," katanya.
Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Mukomuko, Winarto mengatakan, saat ini jumlah koleksi bahan bacaan sebanyak 1.300 judul buku dengan jumlah buku 23.600 eksemplar.&nbsp;
"Jumlahnya sedikit untuk tingkat kabupaten, kami ingin menambah tetapi ruangan sempit tidak cukup. Maka dengan adanya pembangunan gedung perpustakaan nanti harapannya dapat menampung banyak koleksi bahan bacaan," jelasnya.
Dikatakan, Perpusnas telah memberikan sejumlah bantuan untuk Kabupaten Mukomuko. Seperti Mobil Perpustakaan Keliling (MPK), perabot.&nbsp;
Selain itu, Kabupaten Mukomuko telah mendapatkan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS). Dengan adanya TPBIS, hampir seluruh desa saat ini memiliki perpustakaan. Pihaknya menghimbau agar dana desa juga dialokasikan untuk penyelenggaraan perpustakaan.
"Di Kabupaten Mukomuko, ada sebanyak 151 desa dan kelurahan. Secara bertahap saat ini sudah ada 63 desa yang sudah aktif perpustakaannya," tuturnya.
Sementara itu, Ketua Sub Kelompok Substansi Pengembangan Perpustakaan Umum Wilayah I dan II, Rita Suartini menjelaskan, mekanisme penyaluran DAK bersifat penugasan. kabupaten Mokumoku telah mendapatkan DAK untuk menu koleksi, perabot, dan TIK.
"DAK untuk menu gedung memang belum pernah dapat. Kami menyarankan agar Pemkab segera melengkapi persyaratan, salah satunya sertifikat lahan dan DED," jelasnya.
Pustakawan Utama, Yuliatry Bunga mengatakan, Perpusnas memiliki program Sakti (Satu Kartu Integrasi). Dijelaskan bahwa dengan program ini masyarakat dapat meminjam koleksi bahan bacaan yang ada di Perpusnas.
"Jika sudah terintegrasi nantinya masyarakat di Mukomuko dapat meminjam koleksi di Perpusnas ketika dia datang ke Jakarta. Pengembaliannya dapat dilakukan di Dinas perpustakaan setempat. Ini dilakukan sebagai upaya pemerataan bahan bacaan di Indonesia," terangnya.
&nbsp;
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Alfian
&nbsp;

Masyarakat Kabupaten Mukomuko Dambakan Gedung Perpustakaan 

Jakarta, 1 September 2021-Peningkatan budaya literasi merupakan salah satu kunci membawa Indonesia menjadi negara maju dan sejahtera. Untuk mencapai hal tersebut, salah satu cara yang dilakukan adalah sinergitas antarlembaga.
Kementerian Koperasi dan UKM menggandeng Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI untuk mendukung kebangkitan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar memiliki daya saing, produktif, dan memajukan budaya literasi di Indonesia. Kerja sama di antara dua institusi pemerintah tersebut dijalin dalam nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando dan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, secara virtual.
Syarif Bando menyatakan nota kesepahaman memiliki tujuan pemanfaatan akses informasi dalam peningkatan literasi bidang perkoperasian, UMKM, serta kewirausahaan melalui perpustakaan. â€œPenandatanganan ini akan memberikan ruang lebih dalam pemanfaatan perpustakaan secara luas terutama kepada masyarakat Indonesia yang bergerak di bidang koperasi, UMKM, dan kewirausahaan,â€ tuturnya di Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, Jakarta, pada Rabu (1/9/2021).
Peningkatan produktivitas dalam negeri dapat dimulai dari UMKM. Syarif Bando menambahkan, UMKM dapat melakukannya dengan menguasai keahlian yang didapat dari buku ilmu terapan dan usaha mikro. Buku-buku ini mesti tersedia dalam bentuk tercetak maupun digital.
â€œBuku-buku yang diterbitkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, bisa dimasukkan dalam aplikasi buku digital milik Perpusnas yaitu iPusnas, sehingga bisa menjangkau seluruh masyarakat terutama generasi muda yang sangat familiar dengan dunia digital,â€ terangnya.
Teten Masduki menyatakan literasi adalah hal yang sentral bagi pelaku koperasi dan UMKM. Apalagi, mayoritas pelaku usaha di Indonesia ialah UMKM.
â€œSebanyak 99,9 persen dari pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM. Kreativitas, inovasi, hingga edukasi menjadi faktor kunci bagi para pelaku UMKM untuk terus bertahan dan beradaptasi dengan segala situasi,â€ ujarnya.
Dia menambahkan, kerja sama ini merupakan upaya revitalisasi perpustakaan di lingkungan Kemenkop dan UKM. Harapannya, kolaborasi ini dapat meningkatkan kualitas perpustakaan. â€œKerja sama ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas SDM, pengembangan teknologi dan informasi serta infrastruktur untuk menjadikan perpustakaan lebih adaptif, modern, dan digital di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM,â€ pungkasnya.
Secara rinci, ruang lingkup Nota Kesepahaman mencakup tujuh kegiatan yaitu pengembangan sumber daya manusia, sumber daya perpustakaan dan kepustakawanan terkait literasi perkoperasian, UMKM dan kewirausahaan; pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bidang perpustakaan, kepustakawanan dan literasi perkoperasian, UMKM dan kewirausahaan; pengembangan pangkalan data Katalog Induk Nasional (KIN) dan repository digital Indonesia One Search (IOS); peningkatan kualitas perpustakaan melalui optimalisasi (penyediaan, pertukaran, penyebarluasan) dan pemanfaatan bersama sumber-sumber informasi dan koleksi di bidang perpustakaan, perkoperasian, UKM dan kewirausahaan; penghimpunan dan pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR); perluasan jejaring perpustakaan lingkup nasional dan internasional; dan penguatan Gerakan Nasional Gemar Membaca dan literasi Serta jurnal ilmiah bidang perkoperasian, UKM dan kewirausahaan untuk kesejahteraan masyarakat.
Reporter: Anastasia Linawati

Kolaborasi Perpusnas dan Kementerian Koperasi dan UKM Tingkatkan Literasi Perkoperasian dan UMKM

Jakarta - SDM yang berkualitas dan berdaya saing tinggi adalah manusia yang cerdas, adaptif, kreatif, inovatif, terampil, dan bermanfaat bagi pembangunan karakter bangsa. Perpustakaan dalam pembangunan nasional berkontribusi besar dalam membangun masyarakat berpengetahuan (Knowledgeable Society). Oleh karena itu, budaya literasi harus semakin dikembangkan dan ditumbuhkan kepada seluruh masyarakat baik yang di kota maupun di desa melalui peran perpustakaan.
Sejak tahun 2007, Perpustakaan Nasional menggulirkan dana dekonsentrasi yang salah satu peruntukannya adalah â€œProgram Pengembangan Perpustakaan Umum Desa/kelurahanâ€ di wilayah Indonesia. Guna menjamin berfungsinya program tersebut secara efektif dan berdaya guna, serta untuk memberikan motivasi dan apresiasi terhadap penyelenggaraan dan pengembangan pengelolaan perpustakaan desa/kelurahan. Perpustakaan Nasional setiap tahun mengadakan â€œLomba Perpustakaan Desa/Kelurahan Tingkat Nasionalâ€. Lomba ini juga dimaksudkan untuk memacu kreatifitas para pengelola perpustakaan desa/kelurahan dalam meningkatkan mutu dan intensitas layanan perpustakaan bagi masyarakat pedesaan agar terwujudnya kesejajaran dalam memperoleh informasi.
â€œKegiatan lomba perpustakaan desa/kelurahan tingkat nasional yang diselenggarakan tahun ini akan berlangsung dari tanggal 21-30 September 2020 dan diikuti oleh 30 provinsi. Adapun provinsi yang tidak mengikuti perlombaan ini di antaranya provinsi Maluku, Kalimantan Utara, Papua dan Papua Barat,â€ ungkap Plt. Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus, Upriyadi, selaku Ketua Panitia lomba saat memberikan laporan pada acara Webinar â€œLomba Perpustakaan Desa/Kelurahan Tingkat Nasionalâ€, Senin (21/9).
Perpustakaan dalam hal ini perpustakaan desa/kelurahan berperan sebagai pusat ilmu pengetahuan yang mampu mendorong inovasi dan kreatifitas masyarakat di pedesaan. Selain itu, sebagai pusat pemberdayaan masyakarakat, perpustakaan desa/kelurahan harus mampu mengembangkan potensi masyarakat berbasis literasi untuk memajukan dan melestarikan kebudayaan.
â€œPerpustakaan desa sangat berperan dalam memberikan sumber-sumber informasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Koleksi yang dimiliki pun harus benar-benar mendukung terciptanya kemakmuran bagi masyarakatnya,â€ jelas Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Deni Kurniadi saat memberikan sambutan pada acara Webinar â€œLomba Perpustakaan Desa/Kelurahan Tingkat Nasionalâ€.
Reporter: Basma Sartika

Perpusnas Kembali Gelar Lomba Perpustakaan Desa/Kelurahan Tingkat Nasional

Medan Merdeka Selatan, Jakarta- Badan Keamanan Laut (Bakamla) mengajak Perpusnas untuk bekerjasama membangun desa pesisir melalui program Desa Maritim. Kerjasama yang dimaksud yaitu dalam menyediakan akses perpustakaan di 8 Desa Maritim yang kini tengah dikembangkan Bakamla.
Kasubdit Kerjasama Dalam Negeri Bakamla Eli Susiyanti menyatakan keberadaan Desa Maritim terkait dengan adanya kerawanan kegiatan pembalakan liar di Kawasan pesisir.
â€œDalam membangun Desa Maritim kami mendapatkan bantuan dari Pemerintah Daerah yang begitu besar. Antusiame masyarakat pesisir untuk memiliki sarana yang dapat meningkatkan ilmu pengetahuan juga luar biasa besar,â€ ungkap Eli saat bertemu dengan Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando di Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, Kamis (20/2).
Saat ini Desa Maritim yang sudah memiliki perpustakaan ada di 6 titik. Yaitu di Kab. Pandeglang, Kab. Natuna, Kab. Asahan, Kab. Sambas, Kab. Nunukan, dan Kota Tual. BAKAMLA kini tengah berupaya menambah Desa Maritim di 2 tempat lain yaitu di Bangka Belitung dan Jayapura.
Selain itu Bakamla juga memiliki 14 Stasiun Pemantauan Keamanan dan Keselamatan Laut yang kerap dikunjungi masyarakat sekitarnya untuk mencari informasi. Eli berharap Perpustakaan akan memberikan dukungan dalam pengembangan perpustakaan tempat-tempat tersebut.
Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus Nurhadisaputra meminta agar Bakamla memastikan bagaimana perpustakaan tersebut akan dibangun dan dikelola. â€œPerlu dipastikan dulu tentang ketersediaan tempat, SDM pengelola perpustakaan, serta bagaimana kedepannya perpustakaan tersebut dikembangkanâ€, ujar Nurhadi
Nurhadi juga menghimbau agar upaya pengembangan perpustakaan ini tidak tumpeng tindih dengan Â kebijakan Presiden Jokowi terkait pembangunan di lokasi prioritas (LOKPRI).
Â 
Reportase: Eka Purniawati
Fotografer: Raden Radityo

Berita

Perpusnas dan Bakamla Sinergi Bangun Perpustakaan di 8 Desa Maritim