Bogor – Perpustakaan Nasional menyelenggarakan Rapat Kerja di Aston Sentul Lake Bogor pada hari Senin-Rabu (6-8/3). Tema yang diusung yaitu “Peningkatan Kinerja Perpustakaan Nasional untuk Mewujudkan Indonesia Cerdas”. Hadir pada acara tersebut pejabat struktural dan fungsional Perpusnas RI, pustakawan utama, jabatan fungsional serta para narasumber yang terkait Sulistyo Basuki dan Ida Fajar. Adapun rangkaian acara terdiri dari evaluasi program dan kegiatan tahun 2015-2016, pemantapan program/kegiatan 2017 dan rencana kerja tahun 2018 dari masing-masing unit eselon 1 serta peningkatan kinerja pustakawan dan usulan program dan kegiatan kepustakawanan tahun 2018.
Kepala Biro Hukum dan Perencanaan Perpusnas RI Joko Santoso dalam laporannya menerangkan bahwa setiap lembaga pemerintah yaitu kementerian, lembaga, badan, komisi mempunyai kewajiban membuat rencana kerja yang merupakan tindak lanjut dari program pembangunan nasional yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. RPJMN tersebut dijabarkan melalui rencana strategis kementerian/lembaga yang tertuang dalam rencana kerja. Joko mengatakan terkait tema yang diusung rapat kerja Perpustakaan Nasional merupakan bagian dari penyusunan rencana kerja yang berisi program dan kegiatan yang akan datang sekaligus sebagai media untuk sinkronisasi, sinergitas diantara unit kerja terkait di internal Perpustakaan Nasional RI. “Harapannya dengan rencana kerja ini akan tersusun suatu perencanaan yang berbasis kinerja yang akuntabel dalam rangka mencapai usulan tujuan pembangunan nasional pengembangan perpustakaan dalam mewujudkan layanan perpustakaan prima untuk mempercepat terwujudnya Indonesia Cerdas melalui Gemar Membaca dan Pembudayaan Perpustakaan,” jelasnya.
Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando dalam sambutannya menegaskan bagaimana mefungsikan seluruh kompetensi yang ada di Perpustakaan Nasional untuk menganalisis tingkat capaian yang telah dilakukan oleh internal Perpusnas RI sebelum dianalisis oleh pihak lain. Syarif juga menyampaikan bahwa unit Biro Hukum dan Perencanaan bertanggungjawab untuk menyusun seluruh konsep rencana makro terhadap seluruh aspek perpustakaan baik di pusat, provinsi ataupun daerah yang harus dikorelasikan. Syarif mengatakan pustakawan harus menerapkan ilmunya dan aktif berkontribusi dalam memecahkan permasalahan yang ada. Ada empat komponen yang bisa jadi perhatian pustakawan untuk dianalisis yaitu penyebaran pengembangan perpustakaan yang belum memadai, budaya baca masih rendah, indeks literasi masih rendah, optimalisasi layanan masih minim. Rapat kerja yang diselenggarakan kali ini diharapkan mengakomodir Rapat Koordinasi yang akan diselenggaraka di Bali. Konsep atau program yang dapat dirumuskan pertama mengenai regulasi tentang perpustakaan, kedua bagaimana tentang standard layanan minimum dan standard operasional sebuah perpustakaan, ketiga bagaiman penyususnan sebuah program kerja secara menyeluruh. “Tingkat kepedulian seseorang ada pada responsibility nya dan bagaimana seseorang merespon semua keadaan yang ada disekitarnya tergantung pada kepedulian dan kepedulian itulah yang menjadi ukuran kepada performance kita,” tutup Syarif sekaligus membuka acara.
Reportase : Arwan Subakti
