Makassar, Sulsel--Sudah saatnya perpustakaan daerah berlomba-lomba menjadi pusat perhatian masyarakatnya. Tapi bukan sebagai menara gading. Menonjolkan sisi khas/keunikan berguna agar masyarakat tertarik datang ke perpustakaan.
Kehadiran perpustakaan amat penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas karena tidak selamanya sumber daya alam, meskipun melimpah mampu mensejahterakan jika kondisi masyarakatnya malas, mudah menyerah, dan tidak berkualitas (memiliki daya saing).
"Dunia berubah karena sumber daya manusia bukan sumber daya alamnya. Ada beberapa negara, meski tidak kaya sumber daya alam, namun dengan modal kualitas SDM-nya justru memiliki income pendapatan yang tinggi karena kemampuan pengetahuan yang dimilikinya. Bisa dikatakan masih tingginya angka kemiskinan di Indonesia karena sudah terlalu lama di-ninabobo-kan oleh kekayaan sumber daya alam, akhirnya malas untuk berpikir maju untuk mengelolanya," terang Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando saat arahan Sinkronisasi Program dan Kegiatan DAK Perpustakaan se-Sulawesi Selatan, pada Selasa, (15/9).
Dalam banyak kesempatan Presiden menekankan pentingnya peningkatan kualitas SDM untuk kesinambungan pembangunan. Lalu, bagaimana caranya? Ajak semua orang membudayakan kegemaran membaca sehingga berkualitas dengan keilmuan.
Saat ini manusia sudah berada di dalam percaturan global. Aspek yang berpengaruh adalah kualitas skill. Head to head skill adalah keniscayaan, maka potensi demografi yang dipunyai Indonesia harus dimaksimalkan.
"Pada seabad Indonesia nanti, usia produktif akan melimpah. Maka itu, pemuda Indonesia dituntut berpikir kreatif, penuh inovasi, dan sarat ide ide brilian yang mampu mengolah kekayaan sumber daya alam menjadi produk yang bernilai guna. Inilah esensi dari pemahaman literasi tingkatan atas, yakni kemampuan menciptakan barang /jasa bagi khalayak luas, " tambah Kepala Perpusnas.
Agar sejalan dengan yang diharapkan, Perpustakaan harus berperan aktif turun dan terlibat di masyarakat, misalnya dengan memberikan sejumlah pendampingan atau bermacam tutorial yang mampu memantik jiwa enterpreneur masyarakat.
Reporter : Hartoyo Darmawan

SDM Unggul di Percaturan Global

Kemayoran, Jakarta â€“Â Penyelenggaraan perpustakaan tidak hanya mengumpulkan bahan-bahan pustaka saja, tetapi dengan adanya perpustakaan diharapkan memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat. Maka dalam pengadaan buku pustaka, hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Â 
Demikian disampaikan, Kepala Perpustakaan NasionalÂ  Muhammad Syarif Bando dalam Rapat Koordinasi Pengembangan Koleksi Nasional 2019, diJakarta, Selasa, (23/07). "Saya menghimbau agar setiap perpustakaan melakukan survey kebutuhan pemustaka," terangnya. Memasuki dunia 4.0 sangat penting bagi perpustakaan untuk mengikuti trend dunia agar dapat meningkatkan kualitas perpustakaan. Dalam ilmu perpustakaan diajarkan untuk melakukan survey kebutuhan pemustaka, harus rajin mendengar masukan dari pemustaka terkait layanan perpustakaan maupun koleksi bahan pustaka.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas, Ofy Sofiana, mengatakan berdasarkan Undang -Undang Nomor 43 tahun 2007, pasal 21 Perpustakaan Nasional dimandatkan untuk membina perpustakaan, salah satunya mengenai koleksi bahan pustaka yang memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajaran sepanjang hayat.
Kegiatan pengembangan koleksi perpustakaan adalah satu kegiatan dalam rangkaian pengelolaan perpustakaan, kinerjanya sangat mempengaruhi keberhasilan perpustakaan dalam menjalankan suatu proses kegiatan yang mencakup nsejumlah kegiatan yang berhubungan dalam pengembangan koleksi. Termasuk penetapan dan koordinasi terhadap kebijakan pengembangan koleksi, kebijakan pemanfaatan koleksi, serta seleksi bahan perpustakaan.
Ofy menekankan dengan adanya rapat koordinasi pengembangan koleksi nasional ini diharapkan dapat menyamakan persepsi terhadap pengadaan koleksi. "Sebagai fokus utamanya bagaimana proses pengadaan koleksi yang cepat dan tepat serta berkualitas. Sehingga dapat menyediakan bacaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat," pungkasnya.
Reportase: Wara Merdekawati
Fotografer: Raden RadityoÂ 
Â

Koleksi Perpustakaan Harus Sesuai Dengan Kebutuhan Pemustaka

Perpusnas Gelar Sosialisasi Kegemaran Membaca: Tingkatkan Literasi Keluarga

Pangkalpinang, Wali Kota Pangkalpinang Maulan Aklil menyampaikan gedung perpustakaan tidak hanya sebagai tempat untuk membaca, tetapi perpustakaan juga berperan sebagai pusat kegiatan yang beragam.
Hal ini disampaikannya usai meresmikan Gedung Layanan Perpustakaan Kota Pangkalpinang di Jalan Jend. Sudirman, Taman Sari, Kota Pangkalpinang bersama Deputi Bidang Pengembangan Bidang Perpustakaan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Adin Bondar, Selasa (27/6/2023).
Gedung layanan perpustakaan Kota Pangkalpinang dibangun dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan subbidang perpustakaan Tahun Anggaran 2022 untuk perluasan senilai Rp 4, 19 miliar.
"Perpustakaan bukan hanya tempat untuk membaca, tetapi juga sebagai tempat untuk mengembangkan potensi dan menyalurkan minat dalam berbagai bidang," ungkapnya.
Dalam upaya meningkatkan minat baca dan literasi di Kota Pangkalpinang, Wali Kota berbagi pengalamannya ketika masih menjabat sebagai Kepala Dinas Perpustakaan di Provinsi Sumatera Selatan.
Beliau mengubah konsep perpustakaan tradisional menjadi tempat yang lebih menarik, seperti menyediakan fasilitas kafe, bioskop, bahkan tempat menginap bagi mahasiswa.
"Hasilnya minat baca dan kunjungan ke perpustakaan meningkat secara signifikan," jelasnya.
Wali Kota menyampaikan pentingnya literasi dalam mengelola pengetahuan. Ia mengungkapkan kekhawatirannya terhadap tren penggunaan platform media sosial, seperti TikTok yang dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat. 
"Sehingga masyarakat tidak mendapatkan info yang sepotong-potong. Maka perpustakaan menjadi salah satu jawabannya," lanjutnya.
Wali Kota berharap agar perpustakaan Pangkalpinang dapat berkembang sebagai pusat literasi yang membanggakan dan dapat meningkatkan minat baca dan literasi masyarakat.
Pihaknya mengarahkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk menjadikan perpustakaan umum Kota Pangkalpinang sebagai pusat pendidikan, pusat informasi, dan pusat rekreasi.
"Kami pun berkomitmen untuk terus mendukung dan mengembangkan perpustakaan sebagai sarana penting dalam mengakses pengetahuan," lanjutnya.
Walikota juga mengajak masyarakat Kota Pangkalpinang untuk mengunjungi Perpustakaan Umum Kota Pangkalpinang dan memanfaatkan semua fasilitas yang ada. 
"Diharapkan keberadaan perpustakaan ini dapat menjadi instrumen pendukung dalam mewujudkan pembangunan sumber daya manusia di Kota Beribu Senyuman semakin baik dari waktu ke waktu," harapnya.
Senada, Deputi Adin menuturkan literasi merupakan hal esensial dan penting bagi peningkatan kesejahteraan umat manusia. 
Maka, lanjutnya, sebagaimana arahan dalam RPJMN 2020-2024, pembangunan SDM menjadi salah satu prioritas utama yaitu penguatan budaya literasi melalui pembudayaan kegemaran membaca, penguatan perbukuan dan konten literasi dan perluasan akses layanan perpustakaan.
"Dalam upaya pembangunan SDM ini menjadi penting karena hal itu merupakan suatu komponen dalam rangka pengembangan seluruh sektor," tuturnya.
Dia mengatakan bahwa kebiasaan atau budaya membaca sangat berpengaruh terhadap kreatifitas dan produktifitas serta kemajuan Bangsa.
&ldquo;Tidak ada satupun Negara di dunia ini yang kuat tanpa masyarakat memiliki kebiasaan membaca. Negara akan maju apabila masyarakatnya memiliki budaya membaca yang tinggi&rdquo;, tegasnya.
Lebih lanjut, Ia mengatakan bahwa kegiatan membaca, tidak hanya meningkatkan cognitive skill tetapi dapat meningkatkan kreativitas dan produktivitas individu.
Sementara itu, Pj Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Suganda Pandapotan Pasaribu menyampaikan bahwa literasi merupakan modal sosial yang penting bagi individu untuk tidak terpengaruh oleh berita-berita palsu (hoax) dan dapat menganalisis secara mendalam sebelum mengambil kesimpulan.
"Perpustakaan yang dibangun di Pangkalpinang akan menjadi cikal bakal literasi bagi masyarakat setempat dan juga masyarakat di Bangka Belitung pada umumnya," katanya.
Pj Gubernur mengatakan perpustakaan tidak boleh dipandang sebelah mata, karena tanpa perpustakaan seseorang tidak dapat menyelesaikan jenjang pendidikannya. 
"Kami menyambut baik kehadiran perpustakaan ini. Siapapun diperbolehkan belajar di perpustakaan. Melalui upaya literasi yang baik, diharapkan masyarakat dapat terbebas dari berbagai masalah, seperti stunting dan kemiskinan," katanya.
Dia menjelaskan tingkat partisipasi pendidikan di Provinsi Bangka Belitung masih tergolong rendah, dengan angka rata-rata penduduk yang baru tamat SMP kelas 2. Sehingga keberadaan perpustakaan diharapkan dapat meningkatkan tingkat literasi masyarakat, meskipun saat ini angka pendidikan dasar di provinsi tersebut tergolong rendah.
"Rendahnya literasi berdampak pada berbagai aspek kehidupan, seperti masalah stunting. Upaya pencegahan stunting perlu dilakukan dengan memperbaiki tingkat literasi," jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Maulan Aklil mengukuhkan Bunda Literasi Kecamatan dan Tim Penggerak Literasi Kota Pangkalpinang, sekaligus penyerahan piagam penghargaan perpustakaan sekolah terbaik kota, sekaligus soft launching Buku Antologi Puisi berjudul Srikandi karya Bunda Literasi Kota Pangkalpinang.
&nbsp;
Reporter: Wara Merdeka
Fotografer: Andri TK

Gedung Perpustakaan Pangkalpinang Diresmikan, Tingkatkan Literasi Masyarakat

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Pembangunan zona integritas merupakan miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi Indonesia, yang memiliki tujuan membangun reformasi birokrasi yang mampu mengembangkan budaya kerja di lokasi yang anti korupsi, berkinerja tingga dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birkorasi Bersih Melayani (WBMM) di lingkungan instansi pemerintah.
Demikian disampaikan, Tenaga Ahli Strategi Nasional Pencegahan Korupsi KPK, Yulita Windayani dalam Sosialisasi Zona Integritas, Selasa (6/10). "Strategi pencegahan korupsi ini mengandung semangat kolaborasi sehingga diharapkan tidak ada lagi ego sektoral dalam pencegahan korupsi. Dapat dilakukan bersama seluruh instansi untuk mewujudkan Indonesia bebas dari Korupsi," ungkapnya.
Yulita mengatakan, dalam pembangunan zona integritas ini dapat ditunjuk unit strategis yang dianggap penting terutama dalam hal pelayanan publik. Ada tiga kriteria, diantaranya unit strategis atau memegang peranan penting, memiliki jumlah SDM yang besar dan tingkat keberhasilan reformasi birokrasi yang cukup tinggi.
Dijelaskan, dalam pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBMM terdapatÂ  nilai komponen pengungkit sebesar 60 persen dan komponen hasil 40 persen. Adapun komponen pengungkit, seperti manajemen perubahan, penataan tata laksana manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja dan peninngkatan kualitas pelayanan publik.
Sedangkan, komponen hasil, diantaranya dilakukannya survey persepsi korupsi, presentase penyelesaian, dan nilai persepsi kualitas pelayanan. "Untuk menuju WBK dan WBMM kedua komponen tersebut harus terpenuhi," lanjutnya.
Selain itu, komitmen pimpinan dalam pembangunan zona integritas juga sangat penting, dan melibatkan semua level dalam pelaksanaan program reformasi birokrasi. Selanjutnya, simplifikasi dan inovasi layanan dalam melakukan pelayanan publik suatu instansi. Misalnya selama pandemi Covid-19 untuk mendorong perubahan di dalam instansi. Seperti mengurangi rapat tatap muka dengan memanfaatkan teknologi informasi.
"Pikirkan sebenarnya jenis pekerjaan dan skill yang dibutuhkan untuk menjalankan unit kerja. Bangun infrastruktur yang mendukung terciptanya budaya baru yang terintegritas," pungkasnya.
Reporter : Wara Merdeka
Â

Menuju WBK dan WBBM, Perpusnas Gelar Sosialisasi Zona Integritas

Senayan, Jakarta â€“ Bicara mengenai perpustakaan tidak hanya berupa deretan buku yang berdebu, namun keberadaan perpustakaan harus mampu menjangkau masyarakat melalui berbagai kegiatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan. Hal ini disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando saat membuka acara Stakeholder Meeting Nasional, Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, di Hotel Kartika Chandra, Selasa (19/11). â€œBerdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang mengamanatkan perpustakaan dibentuk, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 yang didalamnya berisi perpustakaan wajib dibentuk di Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka ini dapat dijadikan sebagai landasan hukum baru sehingga penting untuk merumuskan formula kegiatan perpustakaan yang bisa mengubah kehidupan masyarakat,â€ jelasnya. Lebih lanjut, Syarif Bando mengatakan, sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo untuk mewujudkan SDM Unggul Indonesia Maju, perpustakaan dapat mengambil peran tersebut salah satunya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. â€œMisalnya, dengan bekerjasama dengan para stakeholder, atau memberikan pelatihan keterampilan untuk pengangguran agar kesejahteraannya meningkat. Ini yang disebut dengan transfer knowledge. Peran ini dapat membantu pemerintah dalam mengurangi jumlah pengangguran,â€ lanjutnya. Kepala Perpusnas menjelaskan, Stakeholder Meeting Nasional ini diadakan bertujuan agar tercipta kesamaan persepsi dengan para stakeholder, diantaranya Pemda dan Bappeda bahwa perpustakaan bisa meningkatkan kualitas SDM untuk meningkatkan kesejahteraan.
â€œKami menggandeng Bappeda yang memiliki kewenangan menghitung anggaran. Kami pun sudah melakukan MoU dengan Kementerian Desa agar alokasi dana desa dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas SDM sehingga diharapkan perpustakaan dapat mengambil bagian dalam mengurangi tingkat kemiskinan," jelasnya.
Kegiatan pertemuan Stakeholder Meeting Nasional Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, literasi untuk kesejahteraan melibatkan perwakilan dari 21 provinsi, 60 kabupaten/kota, dan 300 desa di Indonesia.
Â 
Reportase : Wara Merdekawati Fotografer : Ahmad Kemal Nasution

Kepala Perpusnas : Perpustakaan Mampu Kerek Kualitas SDM

Cawang, Jakarta - Perpustakaan Nasional RI menggelar tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2020. Tes SKD CPNS Perpusnas diawali di Jakarta pada 18 Februari 2020. 
Ada 19 jabatan yang siap diisi untuk 57 formasi. Peserta yang lulus akan ditempatkan di di Kantor Pusat Jakarta yakni Salemba dan Medan Merdeka Selatan, serta UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno di Blitar.
Kepala Kepala Subbagian Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pensiun Perpustakaan Nasional RI Tanto Anton Purboyo menyatakan sebanyak 2.158 peserta tercatat akan mengikuti SKD.
â€œDi Jakarta ada 1.523 peserta, kemudian di Yoygakarta ada 422 peserta, di Padang ada 125 peserta, dan di Makassar ada 30 peserta,â€ ujar Tanto Anton di sela-sela tes SKD yang diselenggarakan di Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara pada Selasa (18/2/2020).
Tes SKD CPNS Perpusnas Tahun 2020 berlangsung di empat kota yakni Jakarta pada 18-19 Februari 2020, Makassar pada 22 Februari 2020, Padang pada 24 Februari 2020, dan Yogyakarta pada 4-5 Maret 2020.
Tahapan seleksi Penerimaan CPNS Perpusnas Tahun Anggaran 2019 dibuka sejak 11 November 2019 melalui Pendaftaran Online di http://sscasn.bkn.go.id. Ada tiga tahapan seleksi yang harus dilalui yakni Seleksi Administrasi, SKD, dan Seleksi Kompetensi Bidang.
Sesuai jadwal, hasil akhir kelulusan akan diumumkan secara daring pada April 2020 melalui cpns.perpusnas.go.id.
Reporter: Hanna Meinita/Fotografer: R. M. Radityo

Berita

Tes SKD CPNS Perpusnas Dimulai, Ribuan Peserta Memperebutkan 57 Formasi