Jakarta - Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando menerima secara langsung kunjungan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Elto di Ruang Rapat Pimpinan Gedung Layanan Perpusnas, pada Senin (25/10/2021).
Dalam kunjungan tersebut, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur, Elto menyampaikan realisasi fisi dana dekosentrasi yang sudah mencapai 100 persen, sedangkan realisasi keuangan mencapai 97 persen.
Disampaikan pula progress pembangunan gedung perpustakaan di Kabupaten Penajam Paser Utara yang merupakan lokasi Ibu Kota Negara (IKN) sudah berjalan 91 persen. Meskipun sedikit terlambat, namun pembangunan perpustakaan tersebut diperkirakan selesai pada Desember tahun ini.
"Memang ada sedikit keterlambatan dalam proses pembangunan perpustakaan di lokasi IKN, dikarenakan situasi pandemi sehingga pengiriman bahan material sedikit terhambat. Namun, kami targetkan pada Desember nanti sudah selesai," papar Elto.
Sementara itu, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengapresiasi progres yang dicapai Pemerintah Provinsi Kaltim, terutama peran dinas perpustakaan dalam mengembangkan perpustakaan dan kearsipan di Kaltim, membantu tugas pokok, fungsi perpusnas secara teknis.
"Perlu dipahami bahwa di bulan Oktober ini, semua kegiatan pembangunan yang menggunakan dana dekonsentrasi maupun dana alokasi khusus (DAK) diharapkan sudah dalam progres akhir," ungkapnya.
Syarif Bando mengingatkan, semua proses untuk penyediaan DAK untuk tahun 2022 telah selesai, sehingga diharapkan dapat segera direalisasikan. Menu DAK di tahun 2022 dan 2023 diantaranya, pembangunan gedung baru, perluasan gedung, penyediaan TIK, hingga perabot.
Â 
Reportase : Wara Merdeka
Fotografer : Ahmad Kemal Nasution

Pembangunan Gedung Perpustakaan di IKN Ditargetkan Selesai Desember 2021

Salemba, Jakarta- Di tengah kebutuhan akan standar perpustakaan yang memadai, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) tengah berupaya menyusun Standar Nasional Perpustakaan (SNP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan SNP Sekolah Luar Biasa (SLB).
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Deni Kurniadi mengatakan penerapan standar secara baik, konsisten dan benar dalam perpustakaan merupakan persyaratan untuk mewujudkan layanan prima yang berfokus pada kepuasan pemustaka.
â€œPenerapan standar memerlukan komitmen yang kuat, dukungan pelatihan dan bimbingan, kontrol manajemen serta evaluasi internal (internal audit) dan evaluasi eksternal (eksternal audit) sehingga diharapkan mutu penyelenggaraan perpustakaan akan lebih baik dan sesuai dengan standar yang ada,â€ tegas Deni saat membuka kegiatan Public Hearing SNP Pendidikan Anak Usia Dini dan SNP Sekolah Luar Biasa secara daring, Jumat (27/8/21).
Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memberi kesempatan bagi para penyelenggara dan pengelola perpustakaan untuk memberikan kontribusi terhadap penyusunan SNP sebelum ditetapkan ke dalam regulasi. Saat ini Perpusnas sendiri telah memiliki 9 SNP yang terdiri dari Â SNP Perpustakaan Sekolah pada jenjang SD, SMP, SMA, Â SNP perpustakaan umum pada perpustakaan provinsi, kab/kota, kecamatan, dan desa, serta SNP Perguruan Tinggi dan SNP Perpustakaan Khusus yang ditetapkan 2017 lalu.
Ketua Tim Perumus SNP PAUD Tisyo Haryono berharap setelah dilakukan public hearing atas rancangan PAUD maka akan segera ditetapkan. â€œDalam waktu dekat SNP PAUD akan segera disahkan. Jadi jangan lagi menggunakan standar untuk SD, SMP, atau SMA lagi untuk SLB dan PAUD. Karena ketika diterapkan sudah pasti tidak cocok,â€ tuturnya. Tisyo melanjutkan dengan adanya SNP PAUD nantinya maka penyelenggara perpustakaan dapat segera menyiapkan perpustakaannya untuk diakreditasi sebagai bagian pembangunan kualitas perpustakaan.
Di sisi lain, Ketua Tim Perumus SNP SLB, Bambang Supriyo Utomo mengatakan pada dasarnya ada 6 standar yang diatur dalam SNP yaitu standar koleksi perpustakaan, standar sarana dan prasarana, standar pelayanan perpustakaan, standar tenaga perpustakaan, standar penyelenggaraan, dan standar pengelolaan.
â€œIsi dari sebuah standar bukan yang terbaik, maksimal, maupun optimal. Tapi isinya yang minimal tapi layak digunakan oleh masyarakat. Maka kita perlu mencari titik tengah di antara itu,â€ ungkapnya.
Dalam rangka penyusunan kedua SNP SLB dan SNP PAUD, Perpusnas juga bekerja sama dengan Direktorat Pembinaan PAUD dan Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
Reportase: Eka Purniawati

Perpusnas Susun Standar Nasional Perpustakaan PAUD dan SLB

Jakarta - Dalam upaya terus meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Biro Perencanaan dan Keuangan membuat aplikasi e-performance yang nantinya akan digunakan untuk mengukur kinerja instans.Perancangan aplikasi tersebut menggunakan sistem yang umum digunakan sehingga penyajiannya relatif mudah untuk diakses.
Kegiatan pelatihan penggunaan aplikasi e-performance ini dilakukan secara virtual menggunakan aplikasi Zoom, Selasa (26/1/2021). Seluruh admin yang nantinya akan mendukung proses pengisian data ke dalam aplikasi e-performance diundang untuk berlatih bersama. Sekretaris Utama Perpusnas, Woro Titi Haryanti, saat membuka kegiatan mengatakan bahwa ke depannya admin yang ditunjuk di tiap unit kerja diharapkan mampu membantu Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, Koordinator maupun Subkoordinator untuk mengelola aplikasi e-performance.
E-performance merupakan sebuah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja intansi pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka mengingkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Aplikasi ini menampilkan proses perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja yang ada di lingkungan Perpusnas.
â€œTeman-teman admin nanti hadir untuk mendampingi teman-teman JPT pratama karena mereka mungkin hanya mengerti secara umumnya saja jadi tolong dicermati betul, kalau belum paham ya disampaikan. Paling tidak prinsip dasarnya harus paham,â€ pinta Woro.
Founder &amp; CEO StarCo Consulting Group, Kundiyarto Prodjotaruno, menjelaskan sasaran dari diadakannya kegiatan pelatihan ini adalah PIC (Person in Charge) yang diberikan penugasan di masing-masing unit kerja sebagai admin untuk melakukan proses pengisian data ke dalam aplikasi e-performance. Hal ini dilakukan agar para PIC dapat memahami mekanisme dalam penggunaan aplikasi e-performance.
Lebih lanjut, Kundiyarto juga menyebutkan bahwa sebelumnya sudah dilakukan asistensi pelatihan untuk lingkup Biro Perencanaan dan Keuangan Perpusnas selaku evaluator yang memberikan persetujuan terhadap hasil pengisian realisasi di masing-masing unit kerja dan secara sistem pihaknya juga sudah menyiapkan keperluan untuk instalasi e-performance di server Perpusnas.
â€œKami sangat welcome apabila ada instruksi lebih lanjut terkait aplikasi e-performance ini,â€ ungkap Kundiyarto Â Â 
Di kesempatan yang sama, Koordinator Kelompok Perencanaan, Kusmeri, menyampaikan bahwa saat ini server dari aplikasi e-performance masih berada di StarCo Consulting Group dan untuk itu dia pun meminta agar di masa mendatang Pusat Data dan Informasi Perpusnas dapat menyediakan tempat untuk keperluan server ini. â€œKami mengharapkan kesiapan dari Pusat Data dan Informasi terkait penyediaan tempat untuk server e-performance. Mungkin clearance dari Kemenkominfo bisa diajukan ulang untuk pemenuhan penyimpanan data e-performance,â€ ujar Kusmeri.
Reporter: Basma Sartika

Perpusnas Adakan Pelatihan e-Performance Guna Tingkatkan Pelaksanaan RB

Jakarta &ndash; Kepala Perpustakaan Nasional RI Muh. Syarif Bando menjadi narasumber Forum Kafe BCA V dengan tema &ldquo;Belajar Lebih Baik: Membaca dari Generasi ke Generasi&rdquo; yang diselenggarakan di Menara BCA Jakarta pada Rabu (15/3). Turut hadir sebagai narasumber lainnya yaitu Dekan Fakultas Psikologi UI Tjut Rifameutia Umar Ali, Dosen Sosiologi UI Lucia Ratih Kusumadewi, Host Kick Andy Metro TV Andi F. Noya, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud Dadang Sunendar dan Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja serta moderator Yuswohady. Peserta yang hadir pada acara tersebut terdiri dari Manajemen BCA, Penerima Beasiswa, PPA &amp; PPTI, Blogger dan Media.
Mengambil tema &ldquo;Membaca dari Generasi ke Generasi&rdquo;, Kafe BCA V membahas peran sentral perpustakaan dengan koleksi buku yang senantiasa diperbaharui sebagai salah satu kunci menuju generasi muda Indonesia yang gemar membaca. Kepala Perpusnas RI Muh. Syarif Bando menyampaikan bahwa budaya baca masyarakat Indonesia sangat tinggi hanya saja jumlah bahan bacaan yang tersedia masih sangat rendah. &ldquo;Salah satu hambatan dalam penyediaan bahan bacaan secara nasional adalah adanya kesenjangan wilayah yang tinggi. Secara umum perpustakaan di wilayah Indonesia barat seperti Jawa dan sekitarnya sudah baik, tapi tidak demikian dengan wilayah timur seperti Papua&rdquo;, kata Syarif.
Tjut Rifameutia dari sisi psikologi menjelaskan bahwa minat baca tidak muncul seketika, tetapi diawali dengan melihat orang sekitarnya membaca. &ldquo;Apakah membaca itu menyenangkan atau memberikan keuntungan bagi orang yang membaca&rdquo;, jelasnya. Keluarga harus sejak dini menanamkan minat baca terutama pada usia emas anak-anak yaitu umur 1-6 tahun. Orang tua harus memberi contoh suka membaca, kemudian dilanjutkan sekolah juga lingkungan masyarakat sehingga bisa melahirkan generasi gemar membaca.
Dadang Sunendar dari Kemendikbud memberitahukan sejak dua tahun terakhir Kemendikbud memiliki program &ldquo;Gerakan Nasional Literasi&rdquo; yang merupakan gerakan literasi yang dilakukan keluarga, sekolah dan masyarakat. Pada tahun 2015 dikeluarkan Permendikbud No. 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti, yang didalamnya salah satunya kewajiban peserta didik atau siswa untuk membaca sebelum pelajaran dimulai selama 15 menit. Persoalan yang terjadi saat ini yaitu kurangnya panduan buku apa yang harus dibaca. Salah satu tugas dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud adalah menyediakan buku-buku pengayaan untuk mendampingi buku teks wajib yang ada di sekolah.
Sementara dari sudut pandang sosiologis Lucia Ratih Kusumadewi menerangkan bahwa masyarakat nusantara ini mempunyai karakteristik yang khas yang secara garis besar dimiliki oleh sebagian besar masyarakat asia yaitu komunal dan memiliki budaya lisan. Lucia berpendapat bahwa ada yang perlu diubah dari sistem pembelajaran yang ada saat ini. Pendidikan yang ada saat ini hanya satu arah yang diasosiasikan pendidik adalah satu-satunya sumber ilmu pengetahuan, seharusnya dua arah sehingga terjadi timbal balik antara pendidik dan siswa didik. &ldquo;Semua pihak perlu diedukasi pentingnya membaca sehingga minat membaca masyarakat Indonesia juga meningkat&rdquo;, jelas Lucia.
Andy F. Noya menceritakan bahwa buku memiliki kekuatan besar dan sangat berharga pada awal pendidikan yaitu sekolah dasar. Orang tua Andy yang saat itu kondisi ekonominya kurang memadai, menyisihkan penghasilan untuk dibelikan koran untuk Andy baca. Kegemaran membaca Andy dapat merubah persepsi orang terhadap dirinya karena wawasan dan pengetahuan yang didapat diaplikasikan dan berguna dalam kehidupannya sehingga bisa seperti saat ini. Andy F. Noya juga pernah menjadi Duta Baca Indonesia oleh Perpustakaan Nasional RI.
Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja dalam kesempatan tersebut menjelaskan BCA berkomitmen untuk menumbuhkan kembali semangat membaca di berbagai pelosok Indonesia, BCA memperkenalkan dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam gerakan berbagi &ldquo;Buku untuk Indonesia&rdquo;.
Acara ditutup dengan pemberian piagam ke narasumber dan peluncuran gerakan &ldquo;Buku untuk Indonesia&rdquo; yang nantinya paket donasi dari masyarakat akan dikonversi menjadi buku dan disalurkan ke beberapa daerah di Indonesia.
&nbsp;
Reportase: Arwan Subakti

Membaca dari Generasi ke Generasi

Jakarta -&nbsp;Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI menjadi Anggota JDIHN Terbaik IV untuk Kategori Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) pada JDIHN Awards Tahun 2022.
Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Infomasi Hukum Nasional (JDIHN) didasarkan pada Peraturan Presiden RI Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Sebagai Pusat JDIHN, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) memiliki tugas untuk melakukan koordinasi, pembinaan, dan evaluasi terhadap para Anggota JDIHN.
Penyelenggaraan kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi dan membangun kerja sama yang efektif antara Pusat dan Anggota JDIHN, dan antar sesama Anggota JDIHN baik di tingkat pusat maupun di daerah untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum dalam sebuh sistem dan basis data nasional terintegrasi.
Sekretaris Utama Perpusnas, Ofy Sofiana, mengucap rasa syukur dan berterima kasih kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui BPHN yang telah memberikan apresiasi kepada Perpusnas sebagai Anggota JDIHN Terbaik untuk Kategori LPNK secara berturut-turut (2021 dan 2022).
&ldquo;Pencapaian ini akan menjadi motivasi dan amunisi untuk meningkatkan pengelolaan JDIH di lingkungan Perpusnas lebih baik lagi,&rdquo; ujar Ofy.
Perpusnas berkomitmen melakukan pengelolaan JDIH secara optimal. Adapun upaya yang telah dilakukan diantaranya penambahan dokumen hukum berupa buku dan artikel hukum sejumlah 32416. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan literasi bidang hukum untuk seluruh masyarakat.
Adapun inovasi ke depan yang telah Perpusnas rencanakan yaitu pengembangan JDIH berbasis ios dan android, penyempurnaan SISKA (sistem informasi penyusunan peraturan dan keputusan), dan storage evidence IKK dan IRH di lingkungan Perpusnas.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly, memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh anggota JDIHN dari berbagai institusi, baik dari pusat maupun daerah atas kerja sama dan sinergitas yang tetap terjalin dan semakin baik dengan Kemenkumham dalam rangka percepatan Reformasi Birokrasi (RB) yang lebih berorientasi pada hasil dan sekaligus berinovasi mengembangkan pelayanan publik di bidang hukum dalam rangka penguatan perlindungan hukum sebagai jaminan negara atas rasa aman dan keadilan bagi masyarakat.
&ldquo;Peran JDIHN sebagai bentuk layanan publik dalam mendokumentasikan dan sekaligus penyebaran informasi hukum menjadi semakin&nbsp;urgent, sehingga JDIHN perlu diprioritaskan eksistensinya,&rdquo; ucapnya.
Semakin lengkapnya jumlah Anggota JDIHN yang terintegrasi dengan Portal JDIHN.go.id memiliki korelasi yang signifikan dengan penambahan koleksi dokumen hukum, baik dari jenis maupun jumlah dokumen hukum.&nbsp;Hyper regulation&nbsp;yang terjadi seyogyanya diharapkan dapat teridentifikasi dengan basis data dokumen hukum tersebut.
&ldquo;Tema Menyongsong Satu Data Dokumen Hukum Indonesia melalui JDIHN menurut saya sangat relevan dengan arah kebijakan pemerintah saat ini dalam mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pelayanan public di bidang hukum,&rdquo; tambah Yasonna.
Pada 2022, sebanyak 56 institusi mendapatkan penghargaan dengan rincian 5 institusi untuk Kategori Kementerian, 4 institusi untuk Kategori Lembaga Negara, 5 institusi untuk Kategori LPNK, 3 institusi untuk Kategori LNS, 5 institusi untuk Kategori Provinsi, 10 institusi untuk Kategori Kabupaten, 5 institusi untuk Kategori Kota, 2 institusi untuk Kategori Sekretariat DPRD Provinsi, 3 institusi untuk Kategori Sekretariat DPRD Kabupaten, 2 institusi untuk Kategori Sekretariat DPRD Kota, 3 institusi untuk Kategori Perpustakaan Hukum, 1 institusi untuk Kategori Anggota JDIHN&nbsp;Best of The Best&nbsp;Tahun 2022, 3 institusi untuk Kategori Unit Eselon I Kemenkumham, dan 5 institusi untuk Kategori Kantor Wilayah Kemenkumham.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Humas BPHN Kemenkumham

Jakarta - The National Library (Perpusnas) of the Republic of Indonesia became the IV Best JDIHN Member for the Category of Non-Ministerial Government Institutions (LPNK) at the 2022 JDIHN Awards.
Management of the National Legal Documentation and Information Network (JDIHN) is based on RI Presidential Regulation Number 33 of 2012 concerning the National Legal Documentation and Information Network. As the JDIHN Center, the National Legal Development Agency (BPHN) has the task of coordinating, coaching, and evaluating JDIHN Members.
The implementation of this activity is intended to improve coordination and build effective cooperation between the Center and JDIHN Members, and among fellow JDIHN Members both at the central and regional levels to manage legal documentation and information in an integrated national system and database.
Main Secretary of National Library, Ofy Sofiana, expressed her gratitude and gratitude to the Ministry of Law and Human Rights (Kemenkumham) through BPHN for giving appreciation to National Library as the Best JDIHN Member for the LPNK Category consecutively (2021 and 2022).
"This achievement will be motivation and ammunition to improve the management of JDIH within the National Library of Indonesia," said Ofy.
National Library is committed to optimally managing JDIH. The efforts that have been made include adding legal documents in the form of books and legal articles totaling 32416. This was done in the context of increasing legal literacy for the entire community.
The future innovations that National Library has planned are the development of iOS and Android-based JDIH, improvement of SISKA (information system for drafting regulations and decisions), and IKK and IRH storage evidence within National Library of Indonesia.
The Minister of Law and Human Rights, Yasonna H. Laoly, gave high appreciation to all JDIHN members from various institutions, both from the center and the regions for the ongoing and improving cooperation and synergy with the Ministry of Law and Human Rights in the framework of accelerating Bureaucratic Reform (RB). which is more result-oriented and at the same time innovates to develop public services in the field of law in order to strengthen legal protection as the state's guarantee of a sense of security and justice for the people.
"The role of JDIHN as a form of public service in documenting and at the same time disseminating legal information is becoming increasingly urgent, so JDIHN needs to prioritize its existence," he said.
The more complete the number of JDIHN Members integrated with the JDIHN.go.id Portal has a significant correlation with the addition of legal document collections, both in terms of type and number of legal documents. Hyper regulation that occurs should be expected to be identified with the legal document database.
"In my opinion, the theme of Welcoming One Indonesian Legal Document Data through JDIHN is very relevant to the current direction of government policy in optimizing the utilization of information technology and public service communications in the field of law," added Yasonna.
In 2022, 56 institutions will receive awards with details of 5 institutions for the Ministry Category, 4 institutions for the State Institution Category, 5 institutions for the LPNK Category, 3 institutions for the LNS Category, 5 institutions for the Province Category, 10 institutions for the Regency Category, 5 institutions for City Category, 2 institutions for the Provincial DPRD Secretariat Category, 3 institutions for the Regency DPRD Secretariat Category, 2 institutions for the City DPRD Secretariat Category, 3 institutions for the Law Library Category, 1 institution for the 2022 Best of the Best JDIHN Member Category, 3 institutions for Kemenkumham Echelon I Unit Category, and 5 institutions for the Kemenkumham Regional Office Category.
&nbsp;
Reporter: Basma Sartika
Photographer: Public Relations of BPHN Kemenkumham

Perpusnas Raih Penghargaan dalam JDIHN Awards Tahun 2022

Bogor, Jawa Barat -- Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Kementerian Agama RI mengadakan seminar Peningkatan Kompetensi Pustakawan dan Laboran yang diikuti oleh tiga puluh Pustakawan Madrasah MI, MTs dan MA bertempat di Hotel Permata, Bogor (3/3/2021).
Dalam kegiatan ini, Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah menggandeng Kepala Perpustakaan Nasional RI, Muhammad Syarif Bando sebagai narasumber.
Â â€œPerpustakaan merupakan rumah mahasiswa, pelajar dan masyarakat untuk melakukan inovasi, untuk berubah ke arah yang lebih baik. Perpustakaan merupakan tempat para penulis, peneliti dan siapa saja untuk membangun peradaban bangsa,â€ tutur Syarif Bando.
Diingatkan juga mengenai Pustakawan di abad ke-18 yang sebatas menata buku, di abad ke-19 yang sebatas menderetkan buku berdasar klasifikas buku. Lantas bagaimana peran Pustakawan di abad sekarang?. â€œHarus apa Pustakawan? Transfer knowledge, baca semua buku di perpustakaan, sampaikan ke seluruh masyarakat Indonesia secara digitalâ€, jelasnya.
Syarif Bando mencontohkan, bahwa tidak ada teknologi canggih tercipta setiap waktu, kecuali diawali oleh orang yang berilmu pengetahuan dengan membaca atas bimbingan pustakawan. Selalu ada Pustakawan di balik orang hebat di dunia.
Lebih lanjut, dijelaskan bahwa literasi adalah kedalaman pengetahuan seseorang terhadap sesuatu subyek ilmu pengetahuan. Literasi diartikan sebagai perbedaan jika dilihat dari sisi hilir dan sisi hulu.
â€œSisi hilir diartikan sebagai Indonesia yang mendapatkan penghakiman dunia selama 50 tahun tentang rendahnya budaya baca, rendahnya daya saing global, rendahnya indeks pembangunan manusia, rendahnya inovasi dan lain sebagainya. Dilihat dari sisi hulu, apa yang dilakukan oleh pemangku kepentingan untuk menyebarkan informasi kepada masyarakatâ€, tambahnya.
Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah yang turut hadir, Muhammad Zain, menyampaikan apresiasi atas gerakan Perpustakaan Nasional RI sehingga Perpustakaan Nasional RI selalu dirindukan oleh masyarakat. Sebuah harapan disampaikan oleh Zein,
â€œHarapan saya mudah-mudahan sesuai judul, gagasan perpustakaan madrasah interkoneksi bisa dibukukan dan bisa menjadi pedoman di Kementerian Agama. Dan cepat mengakselerasi kegiatan â€“ kegiatan dan program â€“ program di Kementerian Agama,â€ tutupnya.
Reportase: Anastasia Lina
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Penguatan Literasi Demi Perpustakaan Madrasah yang Terinterkoneksi

Cawang, Jakarta - Perpustakaan Nasional RI menggelar tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2020. Tes SKD CPNS Perpusnas diawali di Jakarta pada 18 Februari 2020. 
Ada 19 jabatan yang siap diisi untuk 57 formasi. Peserta yang lulus akan ditempatkan di di Kantor Pusat Jakarta yakni Salemba dan Medan Merdeka Selatan, serta UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno di Blitar.
Kepala Kepala Subbagian Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pensiun Perpustakaan Nasional RI Tanto Anton Purboyo menyatakan sebanyak 2.158 peserta tercatat akan mengikuti SKD.
â€œDi Jakarta ada 1.523 peserta, kemudian di Yoygakarta ada 422 peserta, di Padang ada 125 peserta, dan di Makassar ada 30 peserta,â€ ujar Tanto Anton di sela-sela tes SKD yang diselenggarakan di Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara pada Selasa (18/2/2020).
Tes SKD CPNS Perpusnas Tahun 2020 berlangsung di empat kota yakni Jakarta pada 18-19 Februari 2020, Makassar pada 22 Februari 2020, Padang pada 24 Februari 2020, dan Yogyakarta pada 4-5 Maret 2020.
Tahapan seleksi Penerimaan CPNS Perpusnas Tahun Anggaran 2019 dibuka sejak 11 November 2019 melalui Pendaftaran Online di http://sscasn.bkn.go.id. Ada tiga tahapan seleksi yang harus dilalui yakni Seleksi Administrasi, SKD, dan Seleksi Kompetensi Bidang.
Sesuai jadwal, hasil akhir kelulusan akan diumumkan secara daring pada April 2020 melalui cpns.perpusnas.go.id.
Reporter: Hanna Meinita/Fotografer: R. M. Radityo

Berita

Tes SKD CPNS Perpusnas Dimulai, Ribuan Peserta Memperebutkan 57 Formasi