Jakarta--Fungsi perpustakaan sesuai amanat UU No. 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan, yaitu sebagai wahana pendidikan, penelitian, informasi, pelestarian, dan rekreasi, yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Dapat dikatakan, perpustakaan berperan sebagai pusat belajar sepanjang hayat di tengah masyarakat. Layanan perpustakaan yang umumnya dimanfaatkan oleh pemustaka di antaranya layanan sirkulasi dan referensi, biasanya diakses secara langsung dengan mendatangi gedung perpustakaan. Namun, saat pandemi sekarang ini, dengan berbagai keterbatasan, perpustakaan dituntut untuk berinovasi dalam melayani pemustaka agar tetap dapat memberikan layanan prima sebagaimana kondisi normal. â€œSetelah pandemi, semuanya berubah,â€ tegas Titiek Kismiyati, Pustakawan Utama, saat menjadi narasumber pada Webinar â€œ25 Tahun Hari Kunjung Perpustakaan dan Bulan Gemar Membacaâ€, Selasa (15/9).
â€œAda beberapa hal yang harus diperhatikan mengenai prinsip layanan perpustakaan di masa pandemi, yaitu layanan perpustakaan tetap dibuka dengan memperhatikan kebijakan dan status wilayah Covid-19 yang telah ditetapkan pemerintah agar perpustakaan tidak menjadi klaster penularan baru, kesehatan tenaga perpustakaan dan pemustaka merupakan prioritas, perpustakaan ikut berperan menggerakkan perekonomian masyarakat, dan perpustakaan mengembangkan kerja sama dengan banyak pihak,â€ urai Titiek. Lebih lanjut ia kemudian menjelaskan bahwa terdapat tiga strategi yang dapat diterapkan oleh perpustakaan sesuai dengan kondisi wilayah suatu perpustakaan, yaitu tatap muka, tatap muka dan non-tatap muka, dan virtual.
Perpustakaan yang berada di zona hijau dan kuning tetap dapat menerapkan layanan perpustakaan tatap muka, tetapi secara terbatas. Layanan secara terbatas ini diterapkan sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku, yaitu pengukuran suhu, penggunaan masker, penyediaanÂ hand sanitizer/tempat cuci tangan dan sabun, pembatasan jarak, pengurangan kapasitas pemustaka, penyemprotan disinfektan, dan karantina koleksi perpustakaan setelah dikembalikan selama 3 (tiga) hari.
Strategi yang kedua dapat diterapkan pada perpustakaan di zona hijau dan kuning. Layanan yang disediakan terdiri dari layananÂ onsiteÂ -seperti pada strategi pertama- danÂ online. Dengan demikian, perpustakaan harus mengembangkan sumber daya perpustakaan yang mendukung layananÂ online, seperti dengan menyediakan koleksi digital, menciptakan inovasi penyampaian layanan perpustakaan secaraÂ online, dan menyediakan jaringan internet danÂ wifi.
Strategi yang ketiga, yaitu layanan virtual diterapkan di perpustakaan yang berada di zona oranye dan merah, di mana risiko penularan Covid-19 tinggi. Perpustakaan harus menggunakan media yang memungkinkan pemustaka memanfaatkan layanan perpustakaan tanpa harus datang ke perpustakaan, bekerja sama dengan perpustakaan lain karena tidak mungkin suatu perpustakaan memiliki semua koleksi yang dibutuhkan, serta lembaga lain dalam hal pengiriman koleksi. Oleh karena itu, perpustakaan selain meningkatkan kompetensi pustakawan, juga harus memperkuat layanan digital, yaitu dalam hal penyediaan koleksi, layanan sirkulasi, referensi,Â dan penyelenggaraan kegiatan secaraÂ online.
"Sudah menjadi keniscayaan di era digital bahwa layanan perpustakaan nantinya akan lebih banyak secara online dan walaupun pandemi sudah lewat, layanan seperti ini akan lebih banyak berkembang," pungkas Titiek.
Â 
Reporter: Eka Cahyani

Strategi Layanan Perpustakaan di Masa Pandemi Covid-19

Jakartaâ€”Pandemi Covid-19 menjadi hal yang monumental bagi perkembangan perpustakaan di Indonesia. Perpustakaan dan para pustakawan menghadapi tugas besar untuk memastikan kepada publik bahwa perpustakaan tetap hadir melayani masyarakat.
Kepala Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas), Muhammad Syarif Bando, menyatakan transformasi perpustakaan dengan cara baru dibutuhkan dalam menjalankan layanan perpustakaan dan informasi menghadapi kondisi pandemi.
Hal ini disampaikan Kepala Perpusnas saat menjadi pembicara di The 4th Forum of the Silk Road International Library Alliance (SRILA), yang mengangkat tema â€œâ€œPraktik &amp; Tantangan Terbaik dalam Berbagi Konten Digitalâ€ yang diselenggarakan secara virtual pada Selasa (6/9/2022). Tahun ini merupakan kedua kalinya Kepala Perpusnas menjadi pembicara dalam Forum SRILA.
Dia menambahkan, layanan digital dibutuhkan lebih dari sebelumnya. â€œInilah sebabnya mengapa kami berkomitmen untuk mengembangkan layanan digital, seperti yang ditunjukkan pengguna kami melalui jumlah transaksi yang mereka lakukan dengan layanan referensi virtual kami dan perpustakaan digital kami,â€ urainya.
Sejumlah layanan digital dikembangkan Perpusnas untuk melayani masyarakat di antaranya aplikasi perpustakaan digital iPusnas, portal penyedia publikasi ilmiah e-Resources, repositori Indonesia OneSearch, serta laman Khasanah Pustaka Nusantara (Khastara). Selain itu, Perpusnas mengembangkan layanan pinjam mandiri menggunakan Smart Locker, di mana pengguna perpustakaan dapat mengambil secara mandiri buku yang dipinjam tanpa harus berinteraksi dengan pustakawan.
â€œMeskipun dalam situasi pandemi, pendayagunaan perpustakaan di Perpusnas terus melonjak. Jumlah pengguna online telah tumbuh dengan persentase dua digit dari tahun ke tahun sejak 2019, dan kami yakin tren ini akan terus berlanjut,â€ jelasnya.
Selama 2019 hingga 2021, tercatat pengguna layanan daring Perpusnas mengalami peningkatan. Pada 2021, kenaikan mencapai 55 persen dibandingkan 2020. Dipaparkan bahwa pada 2019, tercatat sebesar 7.111.746, sementara pada 2021 mencapai 15.734.566.
Selain itu, jumlah pinjaman e-book di iPusnas mengalami kenaikan sejak 2019 hingga 2021. Tercatat pada 2019, jumlah pinjaman e-book sebesar 2.867.799, pada 2020 sebesar 4.378.753, dan pada 2021 sebesar 5.466.105.
Tidak hanya layanan, Perpusnas juga mendorong pustakawan agar menjadi narasumber yang dirujuk oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berharga, valid, dan dapat dipercaya.
â€œSejak awal pandemi pada 2020, Perpusnas menyediakan layanan referensi virtual melalui live chat di www.perpusnas.go.id. Pengguna dapat membuat permintaan informasi dan referensi, yang dilayani oleh pustakawan referensi,â€ tuturnya.
Tercatat pada 2021, jumlah pengguna Tanya Pustakawan sebesar 17.827 permintaan informasi, sementara per Mei 2022 sebesar 35.522 permintaan informasi.
Dia menyatakan akan terus berusaha untuk mentransformasi perpustakaan, baik dalam ruang fisik maupun ranah digital. â€œMelalui upaya kolektif kita semua, perpustakaan akan terus berkembang dan menjadi warisan berharga untuk para generasi penerus kita jauh di masa depan,â€ tukasnya.
Negara anggota SRILA lainnya memiliki pengalaman tersendiri dalam pengembangan perpustakaan digital. Direktur Perpustakaan Nasional Tiongkok, Xiong Yuanming, mengatakan pihaknya bekerja sama dengan berbagai pihak, menjadikan koleksi terbuka bagi publik serta memperkenalkan digital resources.
Sementara itu, Direktur Konten Digital dan Engagement, Qatar National Library (QNL), Marcin B. Werla, menjelaskan salah satu tantangan besar yang dialami pihaknya adalah koleksi warisan budaya bangsa yang masih tersebar di berbagai negara.
QNL masih kesulitan dalam membangun koleksi bahan pustaka, terutama koleksi tentang Qatar dan negara teluk yang masih tersebar di India dan Inggris. Untuk itu, pihaknya berupaya mengumpulkan kembali koleksi tersebut melalui digitization partnership dengan negara atau perpustakaan nasional yang memiliki koleksi tentang Qatar.
â€œMelalui kerja sama ini, QNL berusaha meminta kembali koleksi tentang Qatar dalam bentuk digital. QNL telah berhasil membangun koleksi mereka dari kegiatan kerja sama. Hal ini diharapkan akan semakin menambah banyak koleksi tentang Qatar, sehingga masyarakat dapat memanfaatkannya dengan baik,â€ ujarnya.
Asisten Direktur National Library Filipina, Edgardo Quiros, mengungkapkan Philippine eLibrary disetujui sejak November 2003 dan mulai beroperasi pada 2005. Perpustakaan digital dibangun dalam tiga fase, di mana setiap memiliki target tertentu di antaranya pembangunan pusat data, pengembangan software, digitalisasi 25 juta halaman tentang Filipina, serta berlangganan database komersil.
Perpustakaan digital dibangun dengan beberapa tujuan di antaranya menyediakan akses informasi kepada masyarakat untuk pembelajaran seumur hidup, memperkaya konten lokal dalam format digital untuk akses global maupun komunitas, menyediakan jaringan layanan informasi dan perpustakaan untuk lembaga akademis dan pemerintah, mempromosikan dan mengakselerasi pertukaran sumber daya ilmu pengetahuan di berbagai sektor masyarakat.
â€œKami juga menyediakan perpustakaan digital untuk perpustakaan umum yang tidak memiliki akses atau akses terbatas ke internet,â€ ungkapnya.
Pada akhir acara, Direktur Eksekutif QNL, Tan Huism, mengucapkan terima kasih kepada peserta dan pembicara. Menurutnya, forum ini menjadi wadah penghubung antarperpustakaan nasional sehingga dapat bertukar pengalaman dan belajar dari satu sama lain.
â€œMenurut saya, forum kali ini sangat sangat berguna, jadi terima kasih untuk semua. Sangat menyenangkan dapat berbagi dengan perpustakan dari berbagai belahan dunia,â€ pungkasnya.
SRILA merupakan organisasi kerja sama perpustakaan internasional yang bersifat nirlaba, terbuka, inklusif dengan prinsip saling belajar dan saling menguntungkan untuk mewujudkan perdamaian. Saat ini anggota SRILA mencapai 26 negara yang dilalui jalur sutera. Tiongkok sebagai pusat dari rute perdagangan jalur sutera, baik melalui darat maupun laut, berinisiatif untuk menghidupkan lagi hubungan tersebut melalui kerja sama antara perpustakaan nasional negara-negara yang terletak di jalur sutera. Sejak terbentuknya SRILA pada 2018, Perpustakaan Nasional Tiongkok sebagai pelopor telah menyelenggarakan berbagai kegiatan terkait kerja sama tersebut, seperti forum akademis, seminar, kunjungan, dan pelatihan.
Reporter: Hanna Meinita, Noviani Maghfiroh

Kepala Perpusnas Paparkan Transformasi Perpustakaan Digital di Forum Internasional Perpustakaan Jalur Sutra

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ DPRD Kota Banjarbaru,Â  Kalimantan Selatan, saat ini sedang menyusun Peraturan Daerah tentang Perpustakaan. Hal ini diakui Ketua DPRD Kota Banjarbaru, AR Iwansyah dalam lawatan resminya ke Perpustakaan Nasional, Jumat (5/7).
â€œSaat ini kami tengah menggarap raperda mengenai perpustakaan. Namun, kami juga ingin meminta masukan dari Perpustakaan Nasional. Sehingga diharapkan dengan terbitnya Perda tersebut, perpustakaan di Kota Banjarbaru menjadi lebih baik ke depannya,â€ jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca Perpusnas, Deni Kurniadi, menjelaskan segala aspek perpustakaan yang terdiri dari penyelenggara perpustakaan, pengelola perpustakaan, pelayanan perpustakaan, koleksi, sarana dan tenaga perpustakaan yang menjadi draft dalam penyusunan Perda Perpustakaan di daerah harus mengacu pada UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Pepustakaan dan PP Nomor 24 Tahun 2014 sebagai turunan dari UU 43.
Meski demikian, DPRD Kota Banjarbaru disaranakan melihat portal JDIH milik Perpusnas sebagai acuan pembuatan Perda. â€œDi portal tersebut, kami sudah meng-compile peraturan daerah terkait dengan perpustakaan,â€ jelas Kasubag Hukum dan Organisasi Perpusnas, Budi Kusumawardhani.
Sementara itu, Kepala Bidang Layanan Koleksi Umum (LKU), Luthfiati Makarim, meminta perhatian dari DPRD dan dinas agar keberadaan gedung layanan dan fasilitas yang dimiliki dapat mendorong percepatan gemar membaca dan juga penyebaran pengetahuan. â€œSediakan koleksi yang sesuai kebutuhan dan mengedepankan kekayaan budaya indonesia,â€ terangnya.
Â 
Reportase : Basma Sartika
Fotografer : Adit

DRPD Kota Banjarbaru Konsultasikan Penyusunan Perda Perpustakaan

Salemba, Jakarta&ndash;Indonesia merupakan salah satu negara dengan intensitas bencana alam cukup tinggi. Hal ini lumrah mengingat letak geografis Indonesia yang dikepung oleh dua lautan luas (Samudera Hindia dan Pasifik), dan juga merupakan jalur dari lintasan gunung api dunia. Letusan gunung api, ancaman tsunami, dan gempa bumi adalah ancaman alam yang bisa terjadi kapan saja. Sehingga mau tidak mau diperlukan tingkat kewaspadaan yang tinggi dan pengetahuan yang cukup memadai tentang cara mengatasi atau melindungi diri jika terjadi hal demikian. Pun, cara menanggulangi andai musibah&nbsp; alam atau karena kelalaian manusia menimpa koleksi-koleksi yang ada di perpustakaan.
Menindaklanjuti hal tersebut, Perpustakaan Nasional melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) mengadakan Diklat Penangangan Bencana di lingkungan internal Perpusnas, di Salemba, Jakarta, Senin, (4/12). Diklat&nbsp; diikuti oleh 30 perwakilan dari tiap unit kerja yang terdiri dari pustakawan, konservator, dan teknisi. Kepala Pusdiklat Widianto mengatakan diklat ini penting untuk diketahui dan diikuti karena secara internal masih banyak yang belum memahami langkah-langkah yang mesti diambil jika terjadi musibah, baik yang disebabkan oleh alam atau faktor kelalaian manusia.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menyambut baik penyelenggaraan diklat ini. Momentnya tepat mengingat akhir-akhir ini banyak terjadi musibah di Indonesia. Indonesia, lanjut Syarif Bando,&nbsp; bisa meniru Negeri Kincir Angin (Belanda&ndash;red). Meski secara geografis, Belanda berada dibawah permukaan air laut, namun tidak terjadi banjir disana. Penanganan tata kota, antisipasi terhadap bencana ditambah budaya kesadaran dari masyarakatnya yang sudah tinggi menyebabkan Negara ini bebas dari ancaman banjir. Rumah-rumah tinggal di Belanda dibuat menghadap ke sungai-sungai. Kebalikannya, rumah-rumah tinggal di Indonesia justru membelakangi sungai, sehingga tidak aneh jika kebiasaan membuang sampah ke sungai masih menjadi budaya.
&ldquo;Ada dua hal yang dilakukan agar terhindar dari musibah, yakni sikap kewaspadaan dan kesiapan dalam menghadapi musibah yang bisa datang tidak terduga,&rdquo; ujar Kepala Perpusnas. Di akhir sambutan, Kepala Perpusnas meminta agar materi-materi selama diklat di-share agar siapapun bisa melihat. &ldquo;Transfer knowledge harus tetap berjalan&rdquo;.
Diklat Penanganan Bencana dilakukan selama tiga hari dengan menghadirkan pembicara dari tenaga konservator naskah, Kementerian Tenaga Kerja, dan Dinas Pemadam Kebakaran Provinsi DKI Jakarta.
&nbsp;
Reportase : Hartoyo Darmawan

Pusdiklat Perpusnas Adakan Diklat Penanganan Bencana

Â 
Salemba, Jakartaâ€”Dalam naskah Sumpah Palapa pada Kitab Pararaton tertulisÂ  bahwa Â Maha Patih Gajah Mada tidak akan menghentikan mati raga atau puasanya sebelum mempersatukan Nusantara.
Sumpah Palapa tersebut merupakan embrio paling kuat bagi janin persatuan Indonesia. Wilayah Nusantara yang disatukan oleh Gajah Mada telah menjadi acuan perjuangan berat para pahlawan nasional mengikat Indonesia. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang ke-111, pada 20 Mei 2019, sangat relevan jika dimaknai dengan teks Sumpah Palapa tersebut.
Lebih dari satu abad Indonesia menorehkan catatan penghormatan dan penghargaan atas kemajemukan bangsa yang ditandai dengan berdirinya organisasi Boedi Oetomo. Di tengah kondisi kemajemukan bahasa, suku, agama, kebudayaan, sekali lagi Indonesia membuktikan mampu menjaga persatuan hingga saat ini.
â€œKita pasti mampu merajut kembali dan bersatu dari kerenggangan perbedaan pendapat, dari keterbelahan sosial, dengan memikirkan kepentingan yang lebih luas bagi bangsa ini, yaitu persatuan Indonesia,â€ ucap Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando membacakan isi pidato Menteri Komunikasi dan Informatika pada Peringatan ke-111 Hari Kebangkitan Nasional di Salemba, Senin, (20/5). Â 
Jadi, sekiranya sangat relevan apabila peringatan Hari Kebangkitan Nasional, disematkan tema "Bangkit Untuk Bersatu", tulis Menkominfo Rudiantara.
Belajar dari kearifan para leluhur, nenek-moyang bangsa Indonesia yang telah dipupuk selama berabad-abad, jiwa gotong-royong bukanlah semangat yang sudah renta. Sampai kapan pun semangat ini akan senantiasa relevan, bahkan semakin mendesak sebagai sebuah tuntutan zaman yang sarat dengan berbagai perubahan.
Dengan bertumpu pada kekuatan jumlah sumber daya manusia dan populasi pasar, Indonesia diproyeksikan akan menjemput harkat dan martabat baru dalam arus ekonomi dunia. Bersama negara-negara besar lainnya, seperti Tiongkok, Amerika Serikat, India, ekonomi Indonesia akan tumbuh menjadi sepuluh besar, bahkan lima besar dunia, dalam 10 sampai 30 tahun mendatang.
â€œKuncinya terletak pada hasrat kita untuk tetap menjaga momentum dan iklim yang tenang untuk bekerja. Kita harus jaga agar suasana selalu kondusif penuh harmoni dan persatuan,â€ ujar Kepala Perpusnas.
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Arwan SubaktiÂ

Upacara Peringatan ke-111 Hari Kebangkitan Nasional : Bangkit Untuk Bersatu

Salemba, Jakartaâ€”Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pati, Jawa Tengah, baru terbentuk di tahun 2017. Berubahnya nomenklatur dari kantor menjadi dinas membawa segudang permasalahan yang belum tersolusikan, seperti koleksi bahan bacaan yang kurang, sarana TIK yang masih minim, layanan anak dan disabilitas yang sangat memerlukan perhatian, hingga fasilitas parkir yang sangat terbatas.
â€œKami hanya memiliki empat unit komputer yang bisa dipakai oleh pemustaka. Sedangkan komputer untuk pemustaka disabilitas, kami belum punya,â€ keluh salah satu perwakilan Dinas Perpustakaan Kab Pati, Aris, saat melakukan kunjungan kerja dan diterima oleh Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Woro Titi Haryanti, Selasa, (30/4).
Terkait pemenuhan koleksi masyarakat, Dinas Perpustakaan Kab. Pati mencoba melakukan program Silang Layan secara berjangka. Dengan begitu, masyarakat mempunyai alternatif bacaan.
Menanggapi keluhan yang dialami Kab. Pati, Deputi 2 Perpusnas menyarankan memanfaatkan sejumlah perangkat hukum seperti Peraturan Menteri Desa (Permendes) untuk pengelolaan perpustakaan desa. Deputi mengambil contoh bagaimana Pekalongan bisa mendirikan fasilitas perpustakaan meski hanya dua lantai dengan menggunakan APBDesa senilai kurng lebih Rp 200 juta. Â 
â€œDana desa bisa juga bisa dipakai untuk membeli buku, tapi harus didampingi agar tidak mist leading. Sedangkan untuk pengadaan penambahan layanan anak dan disabilitas dapat dilakukan dengan menggandeng Dirjen PAUD Kemendikbud dan Dinas Sosial setempat,â€ tambah Woro. Â 
Sementara itu, Dinas Perpustakaan Kab Bangka Tengah menyampaikan keluhan minimnya koleksi bahan bacaan pengayaan ilmu pengetahuan. Berdasarkan pengamatan di lapangan, perpustakaan di sekolah malah disesaki dengan menumpuknya buku-buku paket yang belum tentu terpakai tiap tahunnya. Â 
â€œBuku paket menumpuk di ruang perpustakaan, siswa tidak mau ke perpustakaan karena isinya hanya buku paketâ€, ujar Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Bangka Tengah, Budi Utama. Padahal adanya buku pengayaan sebagai koleksi di perpustakaan sekolah diperlukan untuk meningkatkan minat baca siswa serta menambah referensi bacaan bagi mereka.
Di samping itu, Dinas Perpustakaan Kab. Bangka Tengah juga mengeluhkan masih kurangnya perhatian dari kepala daerah terhadap perpustakaan sekolah. Padahal Perpusnas bersama Kemendagri, Kemendes, dan Kemendikbud sudah menaruh perhatian besar terhadap perpustakaan. Ini yang mestinya ditindaklanjuti para setiap kepala daerah.
Jika berhubungan dengan regulasi Dinas Perpustakaan diharapkan lebih bersinergi dengan rekan-rekan di eksekutif maupun legislatif untuk pembentukan payung hukum perpustakaan daerah.
Â 
Reportase : Eka Purniawati
Fotografer : Hartoyo Darmawan

Kab Pati dan Bangka Tengah Keluhkan Perhatian Daerah

Salemba, Jakarta -- Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI menggelar bimbingan teknis Barang Milik Negara (BMN) dan Barang Persediaan secara daring pada Kamis (10/3/2022). Bimtek dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kompetensi pegawai sehingga pengelolaan BMN dan barang persediaan dapat terlaksana dengan baik.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan, dalam pengelolaan BMN dan barang persediaan diperlukan profesionalisme, komitmen, disiplin, keteraturan dan kesadaran.
"Sehingga pengelola BMN dapat membuktikan integritas kita terhadap kepercayaan negara. Bahwa BMN dari pengelolaan uang negara dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin untuk pelayanan kepada masyarakat," kata Syarif.
Terlebih Perpusnas merupakan lembaga public service, maka akan sangat bermakna jika sebaik-baiknya barang milik negara yang ada di Perpusnas adalah dapat dimanfaatkan untuk masyarakat.
Kasubdit BMN I Dit BMN Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJK) Kementerian Keuangan, Tunggul Yunianto mengatakan, BMN merupakan kekayaaan negara yang tidak dipisahkan. Perolehannya pun dapat bersumber dari APBN maupun perolehan lain yang sah, seperti hibah/sumbangan, pelaksanaan perjanjian/kontrak, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Sejak 2003-2004 kami sudah melaksanakan reformasi pengelolaan keuangan negara, sehingga salah satu implikasinya sudah semakin jelas secara formal dan informal pembagian kekayaan negara. Salah satunya, BMN termasuk dalam kekayaan negara yang tidak dipisahkan," ungkap Tunggul.
Dijelaskan, terdapat 12 siklus pengelolaan barang milik negara. Mulai dari, perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, penilaian, pengamanan, pemeliharaan, penatausahaan, pemindahtanganan, pemusnahan hingga penghapusan.
"Pengelolaan BMN menjadi penting, karena menjadi pendukung utama layanan publik atau tugas dan fungsi pemerintah. Maka kami menyadari tugas seorang pengelola BMN sangat berat, harus melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh. Untuk itu, di Kemenkeu sudah mulai mengimplementasikan jabatan fungsional untuk pengelolaan BMN," jelasnya.
Reportase: Wara Merdeka

Berita

Perpusnas Gelar Bimtek BMN dan Barang Persediaan