Salemba, Jakarta â€“ Perkembangan dunia digital dan kemajuan teknologi secara tidak langsung telah merambah ke berbagai aspek kehidupan manusia. Lahirnya era society 5.0 berdampak pada suatu industri dan juga membuat suatu tatanan sosial menjadi kompleks.
Perpustakaan menjadi salah satunya yang terdampak. Melalui perpustakaan digital keberadaannya menjadi suatu solusi dari perkembangan informasi yang masif.
Hal ini disampaikan Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Deni Kurniadi pada Webinar Forum Perpustakaan Khusus Indonesia (FPKI) dengan tema "Membangun Ekosistem Digital di Lingkungan Perpustakaan Khusus," yang diselenggarakan secara daring pada Jumat, (25/3/2022).
"Di era society 5.0, perpustakaan digital mampu memahami kebutuhan pengguna atau pemustakanya sehingga mudah dalam mengakses informasi yang dibutuhkannya dengan relevan dan tepat sasaran," kata Deni.
Deni menuturkan, Perpusnas bersama dengan Forum Perpustakaan Khusus Indonesia terus berusaha meningkatkan keberadaan perpustakaan khusus serta profesionalisma pustakawan dan pengelola teknisnya.
"Diharapkan seluruh perpustakaan dan pustakawan di Indonesia, dapat mengembangkan perpustakaan di era digital society 5.0 dan era industri 4.0 serta metaverse. Interaksi yang memungkinkan individu untuk berinteraksi dengan individu lainnya secara virtual, dalam hal ini antara pustakawan dan pemustaka," tuturnya.
Sependapat, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan SDM (Balitbang) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Hary Budiarto menyampaikan pustakawan maupun pengelola perpustakaan harus dapat menyikapi perkembangan teknologi saat ini.
Dalam membangun ekosistem digital, lanjut Hary, sebagai pengelola perpustakaan harus dapat menyesuaikan dengan menyediakan berbagai keinginan masyarakat. Jika tidak, perpustakaan akan ditinggal oleh penggunanya.
"Berdasarkan data di Februari 2022, masyarakat Indonesia menghabiskan waktunya selama 8 jam untuk mencari informasi. Lantas bagaimana perpustakaan dapat masuk didalamnya agar mereka tidak terjebak dalam berita hoax, ujaran kebencian, maupun penipuan online," ungkap Hary.
Hary mencontohkan pemanfaatan teknologi digital untuk perpustakaan, diantaranya penyediaan perangkat komputer untuk mengakses buku-buku digital, display touch screen, perpustakaan digital melalui mobile apps, website, dan podcast bedah buku untuk memberikan informasi tentang buku terbaru.
"Seperti halnya perpustakaan khusus di Kominfo telah memiliki perpustakaan digital Ruang Buku Kominfo, yang berisi buku-buku mengenai komunikasi, ICT dan informatika," imbuhnya.
Sementara itu, Pustakawan Ahli Madya Kementerian Pertanian (Kementan) Riko Bintari, mengatakan teknologi yang berevolusi sangat cepat membuat Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian (PUSTAKA) pun menyesuaikan untuk melakukan perubahan menjadi smart library.
"Perpustakaan Kementan ini sudah ada sejak tahun 1842. Maka kami terus berinovasi dan berevolusi untuk lebih maju sehingga informasi pertanian dapat digunakan untuk seluruh masyarakat tidak terbatas dari lembaga atau lingkup Kementan," kata Riko.
Riko menambahkan, perubahan PUSTAKA menjadi smart library ini juga didasarkan pada pergeseran peran perpustakaan.
"Saat ini layanan perpustakaan lebih berdasarkan kebutuhan pengguna, serta perpustakaan tidak hanya berperan sebagai penyedia informasi saja tetapi juga perpustakaan sebagai fasilitator dan katalisator," lanjutnya.
Â 
Reportase: Wara Merdeka

Perpustakaan Khusus Diminta Dukung Pembangunan Ekosistem Digital

Salemba, Jakarta â€“ Penyederhaaan birokrasi di instansi pemerintah merupakan arahan Presiden Joko Widodo yang bertujuan untuk mempercepat pengambilan keputusan, serta proses perizinan dan juga pelayanan masyarakat di berbagai bidang.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menyebut pelaksanaan penyederhanaan birokrasi hingga saat ini sudah mencapai 93 persen. Â Dikatakan waktu penyederhanaan birokrasi ini tinggal tiga minggu lagi.
â€œMasih ada sisa waktu tiga minggu, karena sesuai arahan pak presiden akhir Juni harus dilaporkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyederhanaan birokrasi ini,â€ katanya dalam pembahasan isu strategis dan kebijakan bidang PANRB yang digelar secara daring, Kamis (17/6/2021).
Tjahjo menjelaskan, penyederhanaan birokrasi ini dilakukan dengan memangkas eselonisasi PNS menjadi dua level, sementara eselon yang dihilangkan antara lain eselon III, IV dan V. â€œSesuai arahan bapak presiden penyederhanaan birokrasi ini melalui pengalihan jabatan administrator eselon III, pengawas eselon IV dan pelaksana eselon V menjadi jabatan pada seluruh instansi baik pusat maupun daerah,â€ jelasnya.
Mantan Mendagri itu mengatakan proses penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui penyederhanaan struktur organisasi dan tidak dengan serta merta memindahkan wewenang dalam jabatan struktural ke jabatan fungsional. Tetapi dengan mempertimbangkan yang lebih matang, untuk menjaga agar ASN yang dialihkan tidak dirugikan.
â€œMeski begitu, ASN yang dialihkan juga harus memenuhi kriteria yang berlaku dalam jabatan fungsional,â€ ungkapnya.
Melalui penyederhanaan birokrasi ini diharapkan dapat mereview kembali struktur kelembagaan instansi pemerintah, SDM aparatur, sistem kerja, prosedur pelayanan serta pengambilan keputusan.
â€œMari kita lakukan hal ini dengan langkah nyata yang memberikan dampak pemanfaatan pada masyarakat, sehingga masyarakat bisa langsung merasakan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik,â€ terangnya.
Sementara itu, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI berkesempatan mengikuti pembahasan tersebut melalui daring. Sekretaris Utama Perpusnas Woro Titi Haryanti meminta Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Humas untuk menindaklanjuti arahan tersebut. Sebagaimana diketahui, Perpusnas telah melakukan penyederhanaan birokrasi, dengan posisi pejabat struktural cukup sampai di level eselon I dan II.
Reportase: Wara Merdeka

Penyederhanaan Birokrasi untuk Percepat Pelayanan

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Karya lukis merupakan salah satu bentuk ekspresi manusia. Sebagai bentuk hasil budaya, setiap lukisan yang tercipta selalu terselip literasi secara tersirat dan tersurat.
Di situasi pandemi Covid-19 saat ini tidak dipungkiri mengusik sisi kreativitas manusia, namun bagi Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi di Kementerian Sekretariat Kabinet RI Syafruddin Nisyam jutru menjadi peluang untuk mengasah bakatnya di bidang seni lukis. Segala keresahan diekspresikannya melalui torehan kuas diatas kanvas.
Pameran bertemakan "Literasi Lukisan Menjawab Pandemi" dipamerkan di Ruang Gallery Perpustakaan Nasional RI Lantai 4. Pameran lukisan yang digelar mulai 20 Mei hingga 10 Juni 2021 ini sekaligus menyemarakkan momen Hari Ulang Tahun ke-41 Perpustakaan Nasional RI.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando mengapresiasi hasil lukisan karya Syafruddin Nisyam. Hal ini menunjukkan bahwa betapa Indonesia memiliki kreasi, kreativitas dan peradaban yang sangat tinggi. Bukan hanya bicara tentang bagaimana orang seni memberikan karyanya tetapi yang paling penting adalah menjawab bahwa di era pandemi saat ini tidak boleh berhenti berkarya.
"Pandemi Covid-19 membuat sebagian orang terdampak, ada yang dirumahkan ada perusahaan yang terpaksa tutup, dan saya kira wajar perpustakaan ini menjadi ruang untuk kita belajar bersama bagaimana membuka lembaran-lembaran yang kemudian orang menjadi sukses untuk menatap optimisme," ungkapnya pada acara Pembukaan Pameran dengan tema "Literasi Lukisan Menjawab Pandemi", Kamis (20/5/2021) di Teater Lantai 2 Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas.
Menurutnya, karya lukis merupakan salah satu bentuk kemajuan peradaban sebagai hasil dari ekspresi perasaan dan imajinasi tinggi manusia. Syarif Bando mencontohkan, ketika pergi ke Eropa hal yang membuatnya kagum adalah karya arsitek dari bangunan lama dan lukisan-lukisan yang melambangkan atau menceritakan sejarah perjalanan panjang peradabannya.
"Mungkin banyak lagi dibutuhkan pelukis-pelukis Indonesia untuk memajang lukisan yang menggambarkan tentang betapa perjalanan panjang bangsa ini adalah sebuah bangsa yang sangat besar," terangnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Kabinet Fadlansyah Lubis menjelaskan, seni lukis merupakan salah satu bagian dari 17 subsektor ekonomi kreatif yakni masuk dalam suksektor seni rupa. Dimana ekonomi kreatif menjadi salah satu sektor yang mendapatkan perhatian pemerintah.
"Hal ini dapat dilihat dari masuknya ekonomi kreatif sebagai salah satu bagian dari startegi dalam mencapai agenda pembangunan seperti yang tetuang dalam RPJMN 2020-2024 yang memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berdaya saing," jelasnya.
Lebih lanjut, Fadlansyah mengatakan, pandemi Covid-19 telah berdampak cukup signifikan pada sektor ekonomi kreatif, ini dikarenakan adanya pengurangan kegiatan secara tatap muka dalam menghadiri kegiatan ekonomi kreatis seperti pameran seni lukis.
"Kami mengapresiasi Perpustakaan Nasional, yang telah mendukung penyelenggaraan pameran lukisan ini dengan menyediakan ruang untuk memamerkan hasil karya lukis," lanjutnya.
Fadlansyah berharap melalui pameran lukisan ini dapat mendorong seseorang untuk lebih aktif dalam berkreasi khususnya di era pandemi saat ini.
Acara ini sebelumnya diawali dengan Talkshow â€œLiterasi Lukisan Menjawab Pandemiâ€ yang menghadirkan narasumber, Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi di Kementerian Sekretariat Kabinet RI Syafruddin Nisyam sebagai narasumber, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, dan Pakar Lukisan Imam Ali Wahyudi.
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Ahmad Kemal

74 Lukisan Karya Syafruddin Nisyam Dipamerkan di Perpusnas

Medan Merdeka Selatan, Jakarta--Kedatangan 15 anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan membawa sejumlah pesan penting. Salah satunya kompetensi tenaga perpustakaan yang berada di komunitas. Mereka merasa, Perpustakaan Nasional perlu memberikan dukungan lebih selain perhatian dalam bentuk bantuan koleksi. Kompetensi tenaga perpustakaan di komunitas masih terbatas. Hal tersebut disampaikan langsung di hadapan Sekretaris Utama Perpusnas, Sri Sumekar, saat melakukan kunjungan kerja ke Perpusnas di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 11, Jakarta, pada Selasa, (10/3).
"Padahal mereka bersinggungan langsung dengan masyarakat," ucap anggota Komisi IV Zulfa Asma Vikra.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Sestama mengatakan saat ini Perpusnas sedang giat menggalakkan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Program ini malah dirasa menyentuh hingga ke akar rumput. Artinya, masyarakat yang tinggal di pedesaan/kelurahan juga bisa ikut menikmati manfaat dari perpustakaan berbasis inklusi sosial tersebut.Â Â 
"Perpustakaan berbasis inklusi sosial memilih lima desa di setiap kabupaten/kota. Tenaga perpustakaannya diberikan pelatihan life skill yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakatnya. Jika perlu akan didampingi para trainer yang berkompeten, " terang Sestama.
Di sisi lain Sestama juga meminta setiap daerah menaruh perhatian khusus terhadap perkembangan perpustakaan dan literasi masyarakatnya. Daerah bertanggung jawab untuk perpustakaannya. Apalagi, provinsi Kalsel diakui Sestama sebagi provinsi tertinggi yang menganggarkan APBD nya untuk kegiatan perpustakaan.Â 
Perhatian terhadap perpustakaan rupanya sudah dijalankan oleh Dinas Perpustakaan Provinsi Kalsel. Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Dinas Perpustakaan Kalsel, Wildan Akhyar, mengatakanÂ  pihaknya bahkan sudah mencanangkan Wisata Literasi.Â  Caranya, dengan menambahkan jam buka layanan perpustakaan.Â 
"Tapi, kami pun terkendala sumber daya manusia. Dari lima tenaga yang memasuki purna tugas kami hanya kebagian CPNS pustakawan satu orang. Maka itu, kami juga bekerja sama dengan komunitas," jelas Wildan.
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Hartoyo Darmawan
Â

Kalsel Minta Kompetensi Tenaga Perpustakaan Komunitas Diperhatikan

Jakarta, Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menyebut, individu yang berpengetahuan kuat bisa menemukan berbagai inovasi dan mengembangkan ilmu pengetahuan adalah manusia yang memiliki tingkat literasi paling tinggi.
 
Perpustakaan dinilai dapat menjadi wadah untuk melahirkan peningkatan literasi yang ada di Indonesia. 
 
"Kami ingin menyuarakan secara serius bahwa publik harus tahu kebutuhan kita menyangkut gerakan literasi, penguatan tugas dan fungsi perpustakaan," ungkapnya dalam Rapat Koordinasi bidang Perpustakaan Tahun 2023 pada Selasa, (7/3/2023).
 
Karenanya, lanjut Syaiful Huda, Komisi X DPR RI memutuskan membentuk Panitia Kerja (Panja) khusus terkait penguatan literasi dan tenaga perpustakaan. 
 
"Panja ini kami dedikasikan supaya pada tahun anggaran berikutnya, khusus menyangkut gerakan literasi dan pengadaan pegawai perpustakaan dan tenaga administrasi perpustakaan bisa kita wujudkan di masa yang akan datang," urainya.
 
Dijelaskan, perpustakaan di berbagai daerah membutuhkan rekruitmen SDM baru dan&nbsp; melalui panja akan didorong pengadaannya hingga kebutuhan anggaran.
 
Menurutnya, dalam penguatan literasi tidak hanya dilakukan oleh Perpusnas tetapi juga dilakukan oleh kementerian/lembaga lain. "Kami menggugat kementerian/lembaga lain yang memiliki fungsi irisan dengan Perpusnas harus memiliki komitmen yang sama menyangkut soal gerakan penguatan literasi," jelasnya.
 
Misalnya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi memiliki aturan mengenai kebijakan melalui Permendiknas NOmor 24 Tahun 2008 tentang standar tenaga administrasi sekolah yang berbeda dengan standar perpustakaan. "Kami ingin semuanya seluruh standar yang menyangkut mengenai manajemen harus mengacu pada satu standar yaitu standar yang dikeluarkan oleh Perpusnas," paparnya.
 
Di sisi lain, Komisi X DPR RI menyayangkan Perpusnas yang belum mendapatkan anggaran yang ideal. Pihaknya meminta Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk segera mengalokasikan anggaran yang layak untuk Perpusnas. 
 
Ketika anggaran Perpusnas naik, lanjutnya, banyak hal yang dapat diselesaikan. Seperti, perbaikan sarana prasarana perpustakaan di daerah melalui dana alokasi khusus (DAK) terkaiot dengan pembangunan infrastruktur perpustakaan.
 
"Anggaran Perpusnas dapat didorong kolaborasi kegiatan dan programnya ke kabupaten/kota, provinsi seluruh Indonesia melalui dinas perpustakaan yang ada di daerah," pungkasnya.

Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2023, Dukung Penguatan Literasi, Komisi X DPR RI Bentuk Panja

Salemba, Jakarta - Anggota DPRD Kota Banjarmasin dan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Banjarmasin mengunjungi Perpustakaan Nasional RI untuk mengembangkan layanan perpustakaan dan minat baca. Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Banjarmasin Bambang Yanto P menyatakan ada empat hal yang menjadi kendala di daerahnya terkait perpustakaan dan minat baca yaitu kekurangan sumber daya manusia (SDM) di bidang perpustakaan, bangunan perpustakaan yang tidak representatif, koleksi buku yang minim, dan rendahnya minat baca warga Kota Banjarmasin.
â€œKami meminta masukan dari Perpusnas untuk kendala-kendala tadi. Karena saya yakin, dengan membaca, masyarakat bisa pintar,â€ jelas Bambang dalam pertemuan DPRD Kota Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Nasional yang dilakukan di Gedung Heritage Perpusnas, Jalan Salemba Raya, Jakarta, pada Jumat (6/4).
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengapresiasi anggota DPRD Kota Banjarmasin yang berkomitmen untuk mengembangkan perpustakaan dan minat baca. Menurutnya, semua pihak harus bekerja sama mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.Â 
Untuk SDM pengelola perpustakaan, Syarif Bando menyarankan agar menyelenggarakan inpassing pustakawan. Selain itu, pemerintah kota juga bisa mengajukan formasi pegawai baru dan memberikan diklat pustakawan untuk pegawai pemerintah.
Mengenai minat baca yang rendah, Syarif Bando menepis anggapan itu dan menekankan permasalahannya ada pada ketersediaan buku. â€œTidak ada itu minat baca rendah. Karena di Pustaka Bergerak yang tersebar di banyak daerah, buku itu menjadi rebutan anak-anak. Mereka sampai antre untuk mendapatkan buku,â€ ujarnya.
Untuk permasalahan minimnya koleksi buku, Syarif meminta agar DPRD membuat kebijakan yang memastikan koleksi yang ada di perpustakaan mengandung konten lokal dan ilmu terapan. â€œHarus ada buku budaya mengenai Banjarmasin. Karena siapa yang bisa membuat buku mengenai Banjarmasin kecuali orang Banjarmasin? Masa mesti menunggu orang di daerah lain,â€ ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Banjarmasin, Ahmad Husaini, menyampaikan kendala terkait gedung layanan perpustakaan dan arsip. Dalam pertemuan tersebut, Ahmad menyatakan bahwa pada 2014 dan 2015, pembangunan gedung layanan perpustakaan urung terlaksana karena terbentur moratorium pembangunan kantor pemerintahan dan kurang menguasai teknik pembangunan. Saat ini, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Banjarmasin berencana membeli rumah toko sebagai gedung perpustakaan dan arsip.
Merespons hal ini, Syarif Bando menyatakan siap membantu Dinas Perpustakaan Kota Banjarmasin membangun gedung layanan perpustakaan. â€œKami bisa kirimkan tim ke sana, bagaimana agar tim di sana mengkomunikasikan ke unit-unit teknis lain untuk membangun gedung. Betapapun kita tidak ada komando, tapi kita bisa berkoordinasi. Karena kami harus membina perpustakaan di kabupaten/kota, provinsi,â€ jelas Syarif.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Banjarmasin Ananda menegaskan komitmennya membangun perpustakaan yang didukung teknologi informasi dan interior yang mutakhir. Menurutnya, perpustakaan harus menjadi rumah bagi generasi muda untuk meningkatkan kualitas dan daya saing. â€œJadi daripada remaja-remaja itu melakukan hal yang tidak bermanfaat, lebih baik kita tanamkan kepada mereka bagaimana cinta perpustakaan,â€ jelas wanita yang sudah dua kali terpilih menjadi anggota dewan tersebut.
Reportase: Hanna Meinita

DPRD Kota Banjarmasin Berkomitmen Kembangkan Perpustakaan

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Perpustakaan menjadi ujung tombak terdepan sekaligus menjadi wajah dari Kabupaten Seluma.
Begitu ucap Bupati Seluma, Erwin Octavian, saat melakukan kunjungan kerja ke Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan milik Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Kamis (23/6/2022). Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando yang didampingi oleh Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Deni Kurniadi.
Lebih lanjut Erwin juga mengatakan bahwa kelak gedung perpustakaan di Kabupaten Seluma akan menjadi pusat literatur masyarakat Provinsi Bengkulu. Untuk itu, kedatangannya bersama rombongan ke Perpusnas ingin memastikan kelengkapan data dukung yang telah diunggah pada laman Krisna dalam rangka permohonan pengajuan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk menu Pembangunan Gedung.
â€œDengan adanya bantuan gedung perpustakaan akan memberi wajah baru bagi Kabupaten Seluma. Selain itu, ada 20 artefak Surat Ulu yang kondisinya masih bagus dan lengkap yang nantinya bisa disimpan di gedung perpustakaan tersebut. Harapannya bisa menjadi contoh untuk Kabupaten/Kota di sekitar,â€ jelasnya.
Kepala Perpusnas mengapresiasi niat dan harapan yang disampaikan oleh Bupati Seluma. Terkait lokal konten, Syarif Bando berharap Bupati Erwin mampu mengambil peran dalam upaya pelestariannya sehingga anak-anak bangsa di masa depan akan senantiasa mencintai budaya negaranya.Â 
â€œKita harus bisa membuat anak-anak kita mencintai negaranya,â€ pesannya.
Indonesia sejatinya kaya dengan sumber daya alam yang apabila diolah mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakatnya. Oleh karena itu, menurut Syarif Bando saat ini kekuatan berpikir memiliki peran besar untuk menemukan sumber daya kehidupan.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, menyampaikan sinergitas yang terjalin antara Perpusnas dan Kabupaten Seluma telah berjalan dengan baik. Adapun bantuan yang telah diterima oleh Kabupaten Seluma diantaranya Mobil Perpustakaan Keliling (MPK), DAK Koleksi dan TIK, Pocadi, serta perpustakaan desa penerima bantuan peningkatan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Alfiyan Tarih AlfatihÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

Berita

Perpustakaan Jadi Ujung Tombak Kabupaten Seluma