Medan Merdeka Selatan, Jakarta- Perubahan fundamental paradigma perpustakaan yang awalnya berpusat pada manajemen koleksi saat ini telah berubah menjadi manajemen pengetahuan. Peran pustakawan sangat penting sebagai bagian penggerak transfer pengetahuan pembentuk budaya literasi. Pustakawan diharapkan punya kemampuan yang mumpuni untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang unggul dan sejahtera melalui literasi
Hal tersebut disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando saat membuka acara webinar dalam rangka mensosialisasikan Gerakan Nasional Gemar Membaca yang mengangkat tema "Pustakawan Dalam Mewujudkan Kualitas SDM Unggul Indonesia Maju Melalui Budaya Literasi" pad Rabu (20/1).
â€œDengan jumlah pustakawan yang saat ini masih terbatas di Indonesia, ini memang bukan hal mudah. Pustakawan harus memiliki inovasi terkait cara-cara mentrasfer pengetahuan kepada masyarakat,â€ ungkapnya.
Syarif menjelaskan saat ini tugas pustakawan adalah merangkul masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi maupun sosial terutama di masa pandemi ini untuk mendapatkan berbagai macam pengetahuan baru yang dapat menjadi solusi atas masalah yang dihadapi.
â€œMenurut data BPS dan Bappenas hanya 8-10% masyarakat yang mampu menjangkau perguruan tinggi. Maka untuk mencapai SDM unggul Indonesia maju maka penting untuk menyediakan pendidikan vokasi melalui penyediaan sumber pengetahuan dan buku-buku ilmu terapan juga pelatihan-pelatihan bagi 90% masyarakat yang belum memiliki keterampilan tertentu,â€ imbuhnya.
Syarif juga menegaskan akan memaksimalkan peran Perpustakaan Nasional dalam hal mendigitalisasi berbagai macam koleksi yang dimiliki agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia yang jauh dari sarana prasarana perpustakaan.
Sejalan dengan itu, Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana mengungkap bahwa di era semakin bertumbuhnya ekosistem perpustakaan digital seorang pustakawan harus bisa berkreatifitas untuk menjadikan perpustakaan sebagai tempat masyarakat berkomunitas dan mendapatkan pengetahuan-pengetahuan melalui layanan yang diberikan.
â€œContohnya di negara maju pustakawan memberikan saran dan pelatihan kepada masyarakat untuk mendapat pekerjaan sesuai dengan bidang ilmu serta kemampuan yang dimiliki pada suatu jenis pekerjaan. Sedangkan perpustakan menjadi sarana masyarakat mengakses internet dalam upaya menemukan sumber pengetahuan. Sehingga munculah digital literasi dari sisi pustakawan dan pemustaka,â€ sebut Bima.
Bima menyebut istilah cybrarian sebagai orang yang mampu mengintegrasikan pengetahuannya dengan teknologi meggunakan internet untuk membantu masyarakat atau komunitas dan pemerintah memecahkan masalahnya. Dan pustakawan memiliki pilihan untuk berubah menjadi cybrarian dan berkembang kearah yang lebih baik serta bermanfaat untuk masyarakat.
Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian PPN/ Bappenas Subandi juga mengungkap hal yang sama. Dalam hal perpustakaan sebagai sebuah pusat pengetahuan dan informasi serta pembelajaran bersama melalui program perpustakaan berbasis inklusi sosial seorang pustakawan harus memiliki kemampuan dalam menjalankan peer learning activities dan pelatihan kecakapan hidup berbasis literasi.
â€œTernyata jika di luar negeri perpustakaan merupakan sumber informasi, orang bisa mencari pekerjaan bisa disana, bahkan diberikan bekal keahlian, maka perpustakaan kita pun mengarah kesana melalui program perpustakaan berbasis inklusi sosial. Dan ini benar-benar harus didukung oleh pustakawan sebagai penggerak modal kerja yang ada di perpustakaan,â€terang Subandi.
Â 
Reportase: Eka Purniawati
Fotografer: Radhitya Purnama

Pustakawan Sebagai Penggerak Budaya Literasi Masyarakat

Perpusnas Apresiasi Karya Anak Bangsa dalam Pekan Penghargaan SSKCKR

Petojo, Jakarta â€“ Guna mengetahui efektivitas pemanfaatan dana dekonsentrasi Â dalam memperkuat perpustakaan di daerah agar sesuai dengan standar nasional perpustakaan, Perpustakaan Nasional menggelar kajian efektivitas dekonsentrasi dan bantuan pengembangan perpustakaan, Rabu (18/12) di Merlynn Park Hotel, Jakarta.
Kepala Biro Hukum dan Perencanaan, Joko Santoso menuturkan, Perpustakaan Nasional berperan sebagai pembina seluruh jenis perpustakaan. Salah satunya melalui dana dekonsentrasi dan bantuan yang dilakukan di 34 perpustakaan daerah di tingkat provinsi.
â€œPembinaan yang dilakukan adalah bagaimana memperkuat perpustakaan di daerah sesuai dengan standar nasional perpustakaan. Dana dekonsentrasi ini sudah dimulai dari tahun 2015 sampai tahun 2019,â€ tuturnya.
Dijelaskan, selain dana dekonstrasi juga ada bantuan stimulan untuk daerah dalam meningkatkan layanan perpustakaan. Seperti bantuan bahan perpustakaan yang disalurkan ke pondok pesanteran, desa/kelurahan sebanyak 21.281 paket, Lembaga pemasyarakatan (lapas) sebanyak 337 paket, daerah 3T sebanyak 300 paket, komunitas sebanyak 720 paket.
â€œKami berharap pemanfaatan bantuan ini dapat optimal untuk pelayanan perpustakaan. Dan dengan kajian ini dapat memberikan perbaikan dan pengembangan sesuai kebutuhan masyarakat,â€ jelasnya.
Lembaga Survey Iconesia, Suhermin, memaparkan, dalam kajian ini pihaknya mengambil sampel pengelola perpustakaan di 34 provinsi, dengan menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner.
â€œDari penelitian ini, dapat ditemukan adanya kendala dalam pelaksanaan dana dkeonsentrasi, salah satunya tertunda administrasi karena pergantian pimpinan serta keterbatasan anggaran. Dari penelitian ini ada beberapa rekomendasi, seperti penambahan anggaran dan alokasi anggaran tepat pada sasaran atau kebutuhan masyarakat,â€ paparnya.
Sementara itu, Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando mengatakan, dengan adanya dana dekonsentrasi ini terwujudnya fungsi Perpustakaan Nasional sebagai perpustakaan berjejaring.
â€œDari kajian ini bisa digunakan dalam penyusunan perencanaan, dan untuk meningkatkan koordinasi dengan perpustakaan daerah. Diharapkan dengan dana dekonsentrasi dapat mendorong perbaikan layanan perpustakaan, misalnya dari segi sarana prasarana dan koleksi,â€ katanya.
Â 
ReportaseÂ Â Â Â Â  : Wara Merdekawati
FotograferÂ Â Â Â Â  : Ahmad Kemal Nasution

Kajian Efektivitas Dana Dekonsentrasi dan Bantuan Pengembangan Perpustakaan

Salemba, Jakarta â€“ Perkembangan dunia digital dan kemajuan teknologi secara tidak langsung telah merambah ke berbagai aspek kehidupan manusia. Lahirnya era society 5.0 berdampak pada suatu industri dan juga membuat suatu tatanan sosial menjadi kompleks.
Perpustakaan menjadi salah satunya yang terdampak. Melalui perpustakaan digital keberadaannya menjadi suatu solusi dari perkembangan informasi yang masif.
Hal ini disampaikan Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Deni Kurniadi pada Webinar Forum Perpustakaan Khusus Indonesia (FPKI) dengan tema "Membangun Ekosistem Digital di Lingkungan Perpustakaan Khusus," yang diselenggarakan secara daring pada Jumat, (25/3/2022).
"Di era society 5.0, perpustakaan digital mampu memahami kebutuhan pengguna atau pemustakanya sehingga mudah dalam mengakses informasi yang dibutuhkannya dengan relevan dan tepat sasaran," kata Deni.
Deni menuturkan, Perpusnas bersama dengan Forum Perpustakaan Khusus Indonesia terus berusaha meningkatkan keberadaan perpustakaan khusus serta profesionalisma pustakawan dan pengelola teknisnya.
"Diharapkan seluruh perpustakaan dan pustakawan di Indonesia, dapat mengembangkan perpustakaan di era digital society 5.0 dan era industri 4.0 serta metaverse. Interaksi yang memungkinkan individu untuk berinteraksi dengan individu lainnya secara virtual, dalam hal ini antara pustakawan dan pemustaka," tuturnya.
Sependapat, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan SDM (Balitbang) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Hary Budiarto menyampaikan pustakawan maupun pengelola perpustakaan harus dapat menyikapi perkembangan teknologi saat ini.
Dalam membangun ekosistem digital, lanjut Hary, sebagai pengelola perpustakaan harus dapat menyesuaikan dengan menyediakan berbagai keinginan masyarakat. Jika tidak, perpustakaan akan ditinggal oleh penggunanya.
"Berdasarkan data di Februari 2022, masyarakat Indonesia menghabiskan waktunya selama 8 jam untuk mencari informasi. Lantas bagaimana perpustakaan dapat masuk didalamnya agar mereka tidak terjebak dalam berita hoax, ujaran kebencian, maupun penipuan online," ungkap Hary.
Hary mencontohkan pemanfaatan teknologi digital untuk perpustakaan, diantaranya penyediaan perangkat komputer untuk mengakses buku-buku digital, display touch screen, perpustakaan digital melalui mobile apps, website, dan podcast bedah buku untuk memberikan informasi tentang buku terbaru.
"Seperti halnya perpustakaan khusus di Kominfo telah memiliki perpustakaan digital Ruang Buku Kominfo, yang berisi buku-buku mengenai komunikasi, ICT dan informatika," imbuhnya.
Sementara itu, Pustakawan Ahli Madya Kementerian Pertanian (Kementan) Riko Bintari, mengatakan teknologi yang berevolusi sangat cepat membuat Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian (PUSTAKA) pun menyesuaikan untuk melakukan perubahan menjadi smart library.
"Perpustakaan Kementan ini sudah ada sejak tahun 1842. Maka kami terus berinovasi dan berevolusi untuk lebih maju sehingga informasi pertanian dapat digunakan untuk seluruh masyarakat tidak terbatas dari lembaga atau lingkup Kementan," kata Riko.
Riko menambahkan, perubahan PUSTAKA menjadi smart library ini juga didasarkan pada pergeseran peran perpustakaan.
"Saat ini layanan perpustakaan lebih berdasarkan kebutuhan pengguna, serta perpustakaan tidak hanya berperan sebagai penyedia informasi saja tetapi juga perpustakaan sebagai fasilitator dan katalisator," lanjutnya.
Â 
Reportase: Wara Merdeka

Perpustakaan Khusus Diminta Dukung Pembangunan Ekosistem Digital

Ciawi, Jawa Barat -Â Perpustakaan Nasional bekerja sama dengan Pusat Pelatihan Manajemen Kementerian Pertanian (PPMK), Ciawi, memberikan bantuan buku untuk penambahan koleksi perpustakaan. Bantuan tersebut diberikan langsung oleh Kepala Perpustakaan Nasional sekaligus memberikan arahan di hadapan 223 peserta Diklat Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil, Rabu, (18/9).
Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando menegaskan agar para peserta Diklat LatsarÂ  memaksimalkan hasil yang diperoleh untuk memajukan perpustakaan Indonesia.
"Paradigma perpustakaan yang terus berubah sesuai jaman harus dibarengi oleh siapapun untuk terus belajar. "Salah satu strategi belajar adalah dengan terusÂ  membaca. Kehidupan harus didasari oleh analisa data yang mendalam, penelitian dan menggali bahan bacaan," jelas Kepala Perpusnas.
Di samping itu, Syarif Bando juga mengingatkan para peserta diklat siap di eraÂ  Revolusi Industri 4.0 yang sedang berlangsung.
Sebentar lagi tantangan masa depan akan dijumpai, seperti revolusi teknologi, revolusi ekonomi, revolusi sosial, sehingga penting untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan. Semua itu bisa didapat dengan berbagai pelatihan dan membaca.
"Membaca adalah modal penting untuk mengembangkan inovasi sebagai modal membangun negara, khususnya dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul".
Sementara itu, Kepala PPMKP Heri Suliyanto mengucapkan terima kasih kepada Perpusnas atas bantuan siap layan koleksi buku sehingga memudahkan para peserta didik PPMKP mengakses informasi yang dibutuhkan.
Reportase: Elsa Tuasamu, Foto: Radhitya

Perpusnas Serahkan Bantuan Koleksi Siap Layan Untuk PPMKP

Senayan, Jakarta - Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando sebelum dimulainya Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi X DPR RI tentang Rapat Panja RUU SS-KCKR pada hari Rabu (3/10), menyampaikan kepada wartawan harianperistiwa.com bahwa pentingnya literasi. Menurut Syarif salah satu indikator literasi yang dapat diukur adalah kegemaran membaca. "Kita tidak bicara tentang minat tetapi bicara tentang kegemaran membaca, karena minat itu merupakan suatu kecenderungan kejiwaan yang tidak bisa diukur," jelas Syarif.
"Karena itu, apabila bicara tentang kegemaran membaca maka parameternya jelas," lanjut Syarif. Selain itu Kepala Perpusnas menerangkan terkait literasi ada empat aspek. Pertama, mengenai kemampuan seseorang mengumpulkan informasi dari sumber bacaan dan bahan lainnya. Kedua, kemampuan seseorang memahami yang tersirat dan tersurat. Ketiga, kemampuan mengemukakan ide sesuai informasi dan pengetahuan yang dimiliki. Keempat, kemampuan seseorang atau lembaga atau korporasi untuk menghasilkan barang atau jasa sesuai informasi dan pengetahuan yang dimiliki.
Syarif mencontohkan di Eropa, masyarakatnya membaca buku di ruang tunggu, di terminal, di bandara, di kereta, di mobil, di pesawat dan dimana saja. Namun mereka tidak mendeklarasikan sebagai bangsa yang memiliki budaya baca tinggi. Oleh karena itu, Perpustakaan Nasional memiliki strategi dalam meningkatkan kegemaran membaca masyarakat Indonesia dengan memperkecil kesenjangan antar wilayah dimana di kota-kota besar satu buku ditunggu 5-10 ribu orang dan di desa satu buku ditunggu lebih dari 15.000 orang.
Â "Kami selalu sampaikan kepada teman-teman penulis terutama perusahaan penerbit di seluruh negara kita dengan ditetapkannya perpustakaan sebagai urusan wajib non dasar dimana telah terbentuk kelembagaannya di seluruh provinsi, kabupaten, kota. Disitulah para penulis dan penerbit dapat menggali buku apa yang dibutuhkan masyarakat. Sehingga Gubernur dan Bupati dapat menyampaikan apa saja yang dibutuhkan untuk menunjang visi dan misinya," imbuh Syarif.
Menurutnya buku yang beredar di masyarakat luas dalam meningkatkan,Â  mewujudkan dan merealisasikan visi misi pemimpin daerah yang akan mencalonkan kembali memiliki parameter yang dapat diukur. Dengan demikian masyarakat memiliki informasi dan pengetahuan yang memadai dalam mewujudkan program pemimpin daerah tersebut.
Â 
Reportase : Arwan Subakti

Kegemaran Membaca Merupakan Indikator Literasi yang Dapat Terukur 

Karawang, Jawa Barat - Sebagai wujud komitmen dalam mendukung tata kelola arsip yang baik di lingkungan Perpustakaan Nasional RI, acara pemusnahan arsip dihadiri dan disaksikan oleh Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional, Sri Sumekar beserta jajaran, Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Ofy Sofiana, Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Woro Titi Haryanti dan Tim Pemusnahan Arsip dari ANRI yang dipimpin oleh Tato Pujiarto. Pada kesempatan tesebut sebanyak 150 dus dan 20 karung berisi arsip dimusnahkan di gudang arsip milik PT Putraduta Buana Sentosa (Indo Arsip) yang terletak di Karawang, Jawa Barat pada Senin (22/4). Jenis arsip yang dimusnahkan adalah arsip dari Biro Umum Perpustakaan Nasional, meliputi arsip keuangan, hukum, humas, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, dan keprotokoleran.
Rangkaian kegiatan pemusnahan arsip telah dimulai sejak tanggal 4 Februari 2019. Adapun tahapan yang telah dilakukan yakni pemilahan, pengelompokan, pendataan, reviu, dan verifikasi lapangan. Kegiatan pemusnahan arsip ini merupakan yang pertama kali diselenggarakan di lingkungan Perpustakaan Nasional. Sehingga, Perpustakaan Nasional berinisiatif untuk melakukan pemusnahan secara simbolis dan menjadi awal terselenggaranya kegiatan pemusnahan berikutnya yang lebih terencana, sistematis, dan berkesinambungan. Selain itu kegiatan mengelola arsip merupakanÂ  kewajiban institusi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
Herry Sudjatmiko selaku CEO PT Putraduta Buana Sentosa (Indo Arsip) dalam sambutannya menekankan pentingnya arsip untuk keberlangsungan negara. Sedangkan Sri Sumekar berharap dengan dilakukannya tata kelola arsip yang baik di lingkungan Perpustakaan Nasional dapat menunjang reformasi birokrasi. "Idealnya semua lembaga memiliki lahan untuk menyimpan arsip," ujar Tato Pujiarto. Kepala Sub Direktorat Akuisisi Arsip Nasional Republik Indonesia tersebut menyampaikan arsip yang dimusnahkan dipastikan sudah tidak punya nilai guna, telah habis masa retensinya dan tidak terkait masalah hukum. Selain itu Tato menyebut lahan untuk penyimpanan arsip juga hendaknya tidak terlalu jauh untuk kemudahan akses.
 Reportase : Arwan Subakti

Berita

Perpustakaan Nasional Melaksanakan Pemusnahan Arsip Sebagai Komitmen Penerapan UU No. 43 Tahun 2009