Jakarta - Masifnya pertumbuhan produksi serta diseminasi informasi di era digital saat ini, membawa tuntutan langsung kebutuhan masyarakat dalam menganalisa dan mengevaluasi informasi.
Pustakawan memiliki peran dalam penguatan budaya literasi, khususnya literasi digital di masyarakat. Pustakawan harus mampu memenuhi pemahaman ruang digital masyarakat menuju masyarakat yang berpengetahuan. Sehingga masyarakat memiliki kecakapan digital dalam mengelola dan mendayagunakan.
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Deni Kurniadi menyampaikan, sebagai salah satu upaya mencerdaskan masyarakat dan penyelenggaraan pembelajaran sepanjang hayat, perpustakaan dapat menyelenggarakan program literasi digital.
"Hal ini ditunjukkan melalui kerja sama kolaboratif dengan memberdayakan berbagai fasilitas TIK perpustakaan serta sumber daya digital lainnya untuk kesejahteraan masyarakat," ungkap Deni dalam Webinar Penguatan Peran Pustakawan dalam Mendukung Literasi Digital Nasional yang digelar secara hybrid pada Kamis,(16/12/2021).
Deni mengatakan, perpustakaan sebagai media literasi digital menjadi harapan bagi pengguna/masyarakat dalam mendapatkan informasi yang mudah, murah, dan cepat secara online.
Program literasi digital perpustakaan, lanjut Deni, akan kurang optimal jika tidak didukung oleh kompetensi pustakawan yang memadai, khususnya dalam hal pengoperasian TIK dan pemanfaatan sumber daya informasi digital perpustakaan.
"Pustakawan sebagai motor penggerak program literasi digital harus mampu mengoptimalkan peran perpustakaan sebagai media social space," kata dia.
Dalam penyediaan konten informasi digital, Deni menjelaskan, pustakawan dapat memanfaatkan database global dan database nasional sehingga peran perpustakaan sebagai media literasi digital masyarakat dapat bekerja secara optimal.
Direktur Pemberdayaan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Boni Pudjianto mengatakan, literasi digital merupakan kunci dan pondasi utama untuk menghadapi pesatnya perkembangan teknologi. Tak terkecuali, pustakawan.
"Untuk menghadapi tantangan di era digital, pustakawan perlu melakukan transformasi digital. Pustakawan yang biasanya melayani secara fisik namun sekarang melakukan pendampingan secara digital," katanya.
Dikatakan, ada tiga aspek yang harus ditingkatkan oleh pustakawan dalam menghadapi era digital. Salah satunya, perlu adanya infrastruktur digital yang mumpuni, karena semua move to digital.
"Harus dilengkapi dengan SDM, literasi digital agar tidak hanya untuk pustakawan saja tetapi juga masyarakat. Pustakawan harus melakukan kemitraan dengan seluruh stakeholder yang ada, baik komunitas, lembaga, maupun NGO dari dalam dan luar negeri," imbuhnya.
Hal senada juga diungkapkan Ketua Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia (ISIPII), Eine Ayu Saraswati. Menurutnya, literasi digital memerlukan interaksi antara sistem yang baik mudah digunakan.
"Kemudian ada aspek SDM yang berkaitan dengan literasi digital, apa yang perlu dikomunikasikan, pengetahuan yang dikelola," ungkapnya.
Eine mengatakan, pustakawan perlu mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat, sehingga literasi digital dapat berperan dalam berbagai lini kehidupan.
Sementara itu, Pustakawan Universitas Indonesia, Kalarensi Naibaho mengatakan, untuk mendukung gerakan nasional literasi digital perlu penerapan program literasi informasi di perpustakaan sehingga tercipta kolaborasi antar lembaga dan sinergi pustakawan.
Terdapat lima komponen literasi informasi, diantaranya identifikasi, akses, evaluasi, sintesis, dan penggunaan. "Penerapan lima komponen literasi informasi ini perlu disesuaikan dengan kebutuhan pemustakaan. Rumusan ini akan terkait dengan SKKNI dan sertifikasi pustakawan," katanya.
Kalarensi menegaskan, perpustakaan perlu berkolaborasi dengan Kementerian terkait agar tujuan bersama, yakni menciptakan masyarakat yang berpikir kritis, cakap digital, dan menjadi pembelajar seumur hidup.
"Sinergi pustakawan diperlukan agar program literasi informasi yang menjadi nilai jual perpustakaan lebih terstruktur dan berkesinambungan," tegasnya.
Pustakawan Universitas Gajah Mada, Nasirullah Sitam mengatakan, pustakawan dapat memanfaatkan media sosial sebagai sarana menyebarkan informasi dan menuliskan ide maupun cerita menarik terkait pengalamannya.
Â 
Reportase: Wara Merdeka

Pustakawan Berperan dalam Dukung Literasi Digital Nasional

Jakarta - Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI mendorong pelaksanaan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) yang telah berlangsung sejak tahun 2018 menjadi satu perencanaan yang terintegrasi dan holistik.
Demikian disampaikan oleh Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Adin Bondar saat memberikan sambutan pada kegiatan Sosialisasi Regulasi Perka No. 3 Tahun 2023 Tentang TPBIS dan Pedoman Replikasi TPBIS secara daring, Jumat (19/5/2023).
TPBIS yang terintegrasi dan holistik dibutuhkan agar semua jenis permasalahan produktivitas masyarakat dapat ditingkatkan, tak terkecuali permasalahan tentang stunting. Menurut Deputi Adin, stunting tidak hanya berfokus pada kemiskinan, namun juga karena adanya ketidakberdayaan orang tua atas asupan buah hati mereka.
&ldquo;Stunting bukan seluruhnya karena faktor kemiskinan, tetapi ada ketidakberdayaan karena tidak membaca. Ibu-ibu muda saat ini terlalu banyak bermain medsos sementara resources kita sangat tinggi, tersedia semuanya. Butuh strategi agar diseminasi informasi dapat terlaksana dengan baik,&rdquo; ucapnya.
Lebih lanjut, Deputi Adin menekankan kolaborasi antar stakeholder di tingkat nasional dan daerah harus senantiasa dipelihara dan dikembangkan, khususnya untuk kerja sama dengan sektor swasta dan pihak organisasi lain. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi berbagai tantangan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan program TPBIS.
Pada kesempatan yang sama, Plt. Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Didik Darmanto menyampaikan perpustakaan berperan penting dalam upaya peningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) karena menjadi sarana pendukung utama sebagai tempat sumber informasi dan pengetahuan yang dapat digunakan oleh masyarakat.
Sependapat, Didik juga menegaskan program TPBIS bertujuan meneguhkan komitmen bersama baik dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk berinvestasi dalam pembangunan manusia. 
&ldquo;Melalui program TPBIS, kita juga ingin membangun komitmen bersama bahwa literasi itu penting untuk pembangunan SDM,&rdquo; ujarnya.
Kegiatan prioritas peningkatan budaya literasi dalam RPJMN 2020-2024 disejajarkan dengan kreativitas dan inovasi karena saling terkait dan memiliki peran penting untuk meningkatkan kualitas SDM, serta berkontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat.
&ldquo;Bappenas berkomitmen untuk terus memperkuat kebijakan literasi pada umumnya dan juga TPBIS. Pada hari ini Bappenas melakukan konsultasi publik rancangan awal RPJPN 2025-2045 untuk memastikan bahwa upaya guna peningkatan budaya literasi, kreativitas, dan inovasi nanti akan menjadi bagian penting pada 20 tahun yang akan datang. Kemudian nanti tahapannya bisa kita kawal dalam rencana pembangunan 5 tahunan,&rdquo; jelasnya.
Pustakawan Ahli Utama Perpusnas, Woro Titi Haryanti memaparkan urgensi untuk mereplikasi program TPBIS berdasarkan Peraturan Perpusnas No. 3 Tahun 2023 Tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial antara lain luas wilayah Indonesia, kondisi geografis Indonesia, jumlah perpustakaan di Indonesia, keterbatasan resources, peningkatan inklusi sosial, kesetaraan, dan pemberdayaan masyarakat.
&ldquo;Kenapa harus direplikasi? Karena Perpusnas tidak sanggup melakukannya sendiri, sehingga harus melakukannya bersama. Dengan demikian semua lapisan masyarakat termasuk kelompok yang rentan atau pinggiran dapat mengakses dan memanfaatkan fasilitas perpustakaan dengan baik,&rdquo; ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus Perpusnas, Nani Suryani melaporkan Perpusnas telah memberikan dukungan bantuan program TPBIS ke 34 provinsi, 296 kabupaten/kota dan 1696 desa/kelurahan. Sampai dengan Februari 2023, TPBIS telah direplikasi di 1.205 desa/kelurahan di 26 provinsi dengan sumber anggaran APBD dan/atau sumber lain.
 Reporter: Basma Sartika

Perlu Kolaborasi untuk TPBIS Terintegrasi dan Holistik

<span lang="IN" style="mso-bidi-font-size: 11.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: black; mso-ansi-language: IN; mso-fareast-language: EN-ID; mso-bidi-language: AR-SA;">Senayan, Jakarta<span lang="IN" style="mso-bidi-font-size: 11.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: black; mso-ansi-language: IN; mso-fareast-language: EN-ID; mso-bidi-language: AR-SA;"> - Komisi X DPR RI mendorong Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) untuk mempertajam Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) sebagai variabel kajian penyusunan indeks literasi nasional.
<span lang="IN" style="mso-bidi-font-size: 11.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: black; mso-ansi-language: IN; mso-fareast-language: EN-ID; mso-bidi-language: AR-SA;">Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dengan Perpusnas yang digelar secara hybrid pada Kamis (24/11/2022). Fikri ingin Indeks Literasi Masyarakat yang disusun Perpusnas bisa menjadi landasan kebijakan literasi Pemerintah.
<span lang="IN" style="mso-bidi-font-size: 11.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: black; mso-ansi-language: IN; mso-fareast-language: EN-ID; mso-bidi-language: AR-SA;">Selain itu dirinya juga menegaskan penguatan kelembagaan Perpusnas diperlukan untuk mengelola program dan kegiatan literasi menjadi suatu gerakan literasi secara nasional.
<span lang="IN" style="mso-bidi-font-size: 11.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: black; mso-ansi-language: IN; mso-fareast-language: EN-ID; mso-bidi-language: AR-SA;">&ldquo;Kami sudah banyak berdiskusi dengan beberapa kementerian dan lembaga tentang literasi namun kebanyakan hanya berhenti di program dan proyek yang bentuknya fisik saja seperti bangunan dan buku-buku. Jadi jangan sampai berhenti di program saja, tapi bagaimana literasi bisa gerakan di mana Perpusnas bisa menjadi inisiator untuk mengajak berbagai kementerian dan lembaga berkolaborasi,&rdquo; ungkapnya.
<span lang="IN" style="mso-bidi-font-size: 11.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: black; mso-ansi-language: IN; mso-fareast-language: EN-ID; mso-bidi-language: AR-SA;">Legislator Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem),&nbsp; Muh. Haerul Amri menyampaikan apresiasi atas capaian Perpusnas. Perpusnas perlu melakukan kolaborasi dan sinergitas dengan Kemendikbud dalam penguatan literasi.
<span lang="IN" style="mso-bidi-font-size: 11.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: black; mso-ansi-language: IN; mso-fareast-language: EN-ID; mso-bidi-language: AR-SA;">"Perkembangan indeks pembangunan literasi masyarakat dari tahun 2018 hingga 2021 mengalami kenaikan yang signifikan. Saya kira ini capaian yang sangat bagus, namun tentunya harus ada kolaborasi dan sinergitas dengan Kemendikbud," terangnya.
Disisi lain Anggota Komisi X Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Zainuddin Maliki menyebutkan mengatakan bahwa kemajuan sebuah bangsa bukan karena jumlah penduduk maupun sumber daya alamnya.Tapi ditentukan oleh jumlah manusia terdidik dan bermental kuat.
&ldquo;Untuk mengukur kualitas manusia terdidik dari suatu negara salah satunya dilihat dari kesadaran literasi masyarakatnya. Dan peran Perpusnas dalam meningkatkan indeks literasi sangat strategis,&rdquo; pungkasnya.
Anggota Komisi X Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahmi Alaydroes, mengatakan Perpusnas harus menjadi leading sector dalam pembangunan literasi masyarakat. &ldquo;Komisi X harus berjuang agar anggaran Perpusnas bisa lebih besar. Narasi pentingnya literasi juga harus terus digelorakan oleh Perpusnas,&rdquo; ungkapnya.
Fahmi lebih lanjut mengatakan bahwa Perpusnas harus semakin meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah salah satunya melalui penyusunan peraturan daerah. &ldquo;Dengan begitu gerak langkah peningkatan literasi di seluruh Indonesia dengan dukungan penganggaran di daerah.
Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, menjelaskan literasi bukan hanya sekadar pandai baca tulis. Sejatinya, literasi adalah kemampuan menciptakan barang dan jasa yang bermutu yang dapat mengantarkan bangsa Indonesia sebagai bangsa produsen, bukan konsumen.
Untuk itu, Kepala Perpusnas menegaskan dibutuhkan kesamaan persepsi antara seluruh pihak mengenai makna literasi, sumber daya manusia unggul, negara maju dan produsen.
&ldquo;Manusia unggul adalah manusia yang memiliki kapasitas pengetahuan dan teknologi, juga inovasi dan kreativitas,&rdquo; pungkasnya.
&nbsp;
Reporter: Eka Purniawati
<span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-size: 11.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-ID; mso-bidi-language: AR-SA;">Fotografer: Wara Merdekawati
&nbsp;

Komisi X DRP RI Dorong Perpusnas Pertajam Unsur Literasi Masyarakat

Medan Merdeka Selatan, Jakarta-Kepercayaan diri, kemauan untuk belajar, dan berkembang, serta keberanian untuk menantang stereotip, menjadi kunci utama dalam memberdayakan diri untuk menghadapi batasan dan rintangan.&nbsp;
Hal ini ditegaskan oleh Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan (DWP) Pusat Franka Makarim dalam Gelar Wicara bertajuk "Berdaya Hadapi Batasan" yang diselenggarakan&nbsp; Pusat Penguatan Karakter (Puspeka), Kemdikbudristek, Kamis (27/6/2024). Bertempat di Auditorium Lantai 2 Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), acara ini dihadiri Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka Perpusnas Adin Bondar.
Di hadapan peserta, Franka mendorong untuk berani menjadi versi terbaik diri sendiri dan mengejar impian tanpa rasa takut.&nbsp;
&ldquo;Be authentic! Percayalah bahwa kamu adalah versi terbaik saat ini. Dengan semua pengalaman hidup yang ada, itu telah membekali pengetahuan yang kamu punya,&rdquo; ujarnya.
Franka mengatakan perlunya rasa keberanian keluar dari zona nyaman dan belajar dari kesalahan. Ia menyadari, dirinya dengan suami Nadiem Makarim terbilang baru menjajaki ranah pemerintahan yang sebelumnya di ranah swasta.
"Biar pun pertamanya ragu, jangan takut untuk mencoba hal baru dan belajar dari kegagalan. Prioritaskan apa yang penting dan atur waktu dengan baik. Tetaplah baik dan cinta terhadap diri sendiri sebab kita tidak harus sempurna di mata siapapun," sarannya.
Dia pun turut melawan stereotip yang kerap menghambat perempuan sebagai istri, ibu, pengusaha, pemimpin organisasi, pemerintahan, dan lainnya.&nbsp;
"Jangan terpengaruh oleh stereotip tentang diri sendiri atau orang lain. Cukup percaya saja dengan kemampuanmu dan berikan kontribusi terbaik. Perempuan memiliki banyak potensi dan dapat memberikan kontribusi yang luar biasa di berbagai bidang,&rdquo; ungkap Franka.
Senada, Artis Cinta Laura menyatakan perempuan memiliki kekuatan dan definisi yang beragam. Tidak perlu berusaha keras untuk menjadi orang yang disukai semua orang.&nbsp;
&ldquo;Fokuslah pada orang-orang yang mendukung dan menghargaimu. Kill em with kindness! Biarkan saja yang memandang kita negatif, jangan takut tidak memiliki teman," katanya.
Cinta pun menambahkan bahwa untuk mencapai hal yang baik, diperlukan target dan strategi.&nbsp;
&ldquo;Tapi, kita juga tahu, hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Yakinlah dengan keputusanmu dan sadari kalau setiap orang memiliki perjalanannya masing-masing. Kesuksesan tidak diukur dari usia berapa mencapainya, tetapi dari proses yang dilaluinya,&rdquo; imbuhnya.&nbsp;
Perihal menembus batasan, Cinta juga menekankan pentingnya mengubah pola pikir yang negatif dan keluar dari zona nyaman. Seperti kisah hidupnya yang mengalami perundungan sewaktu usia 12 tahun, kemudian depresi selama 2 tahun, ia dapat terus bergerak maju hingga menunjukkan citranya yang positif.&nbsp;
"Kita dapat mengontrol mindset dan keluar dari zona nyaman untuk mencapai hal yang sebelumnya dianggap tidak mungkin," tegasnya.
Sementara itu, Staf Ahli Presiden Ayu Kartika Dewi berbagi cerita tentang perjuangannya menjalani Pendidikan di luar negeri dan menghadapi diskriminasi. Ia mengingat salah satu momen yang paling berkesan adalah Ketika melanjutkan studi S2 di Amerika dengan memakai jilbab, terutama setelah terjadi penembakan yang menargetkan keluarga muslim.
"Ketika itu, saya satu-satunya perempuan berjilbab di angkatan saya. Tentu saja banyak teman dan keluarga yang mengkhawatirkan kondisi saya saat itu, apalagi lokasi kejadian dekat dengan tempat tinggal saya," ungkapnya.
Ayu pun sempat merasa takut ketika harus berangkat ke kampus, namun berkat dukungan dari keluarga dan teman membuatnya terus bersemangat.&nbsp;
"Saat di kampus teman-teman sempat mendiamkan saya, sampai setelah kuliah selesai ada teman yang memberikan perhatian yang tulus dan membuat saya terharu," lanjutnya.
Pemerintah yang akan segera berganti, lanjut Ayu, membuatnya perlu mencari aktivitas lain. Perempuan lulusan Duke University ini mengatakan keinginannya menulis buku.&nbsp;
"Saya juga ingin menulis buku, padahal sudah ada draftnya tapi nggak jadi-jadi. Masih sering terhalang oleh rasa takut gagal, bagaimana nanti kalau tidak ada yang beli? Overthinking ini menjadi tantangan saya agar komitmen menyelesaikan buku," katanya.
Selain itu, Sukmawati yang merupakan perwakilan mahasiswa yang mengikuti program pertukaran mahasiswa dari Kampus Merdeka, berbagi kisah inspiratif tentang perjalanan akademiknya. Sukmawati mengisahkan dukungan dan motivasi dari sang ibu yang menjadi tulang punggung keluarga, memberinya semangat untuk terus berjuang di tengah keterbatasan.
"Ketika saya mendaftar kuliah, saya ditolak di berbagai kampus. Namun, mama selalu berkata bahwa mungkin di waktu lain saya bisa mendapatkan hal-hal yang lebih baik. Akhirnya saya diterima di Universitas Cokroaminoto Palopo dan mendapat banyak kesempatan untuk meraih mimpi saya, termasuk menjadi duta Kampus Merdeka," ujarnya.
Mengenai tantangan dan peluang di masa depan, Mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Inggris ini berkeinginan mempelajari Bahasa Jerman. "Saya tertarik belajar Bahasa Jerman karena unik dan menantang," pungkasnya.&nbsp;
&nbsp;
Reporter: Alditta Khoirun Nisa / Wara Merdeka
Dokumentasi : Andri TK / Alfian
&nbsp;

Kisah Inspiratif Perempuan dalam Berdaya Hadapi Batasan

Salemba, Jakarta - Biro SDM dan Umum serta Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) bekerjasama untuk menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Perpusnas melalui konferensi video dari aplikasi Zoom, Rabu (10/7). Kegiatan bimbingan teknis (bimtek) yang menghadirkan narasumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ini dilakukan mengingat banyaknya kompleksitas permasalahan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan penyempurnaan terhadap aturan-aturan yang pernah ada sebelumnya dengan diikuti beberapa peraturan LKPP sebagai turunannya. Dengan adanya regulasi tersebut, dapat dikatakan bahwa pemerintah menunjukkan keseriusan untuk mewujudkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara transparan, akuntabel dan profesional agar penggunaan keuangan negara dapat berjalan lebih efektif, efisien dan akuntabel. Â 
Dalam arahannya Kepala Perpustakaan Nasional RI, Muhammad Syarif Bando, menyampaikan bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa perlu didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, kompeten, dan handal. Diharapkan, bimtek ini dapat meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap dari Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) dalam melaksanakan tugas sehari-hari sehingga kualitas dari seluruh aktivitas pekerjaan yang ada di Perpusnas dapat meningkat.
â€œSDM di bagian pengadaan harus mengerti dan memiliki kemampuan yang mumpuni untuk memahami semua spesifikasi barang/jasa yang dibutuhkan, tentu saja sebelumnya harus diawali dengan membaca peraturan yang ada. Harapan saya di tahun 2021 nanti 70% ASN bisa memahami bagaimana mengidentifikasi seluruh kebutuhan barang/jasa, memahami mekanisme pengadaan, hingga serah terimanya,â€ terang Syarif Bando.
Dijelaskan oleh Koordinator Pendidikan dan Pelatihan LKPP, Hardi Afriansyah, selaku narasumber bahwa tujuan dari pengadaan barang/jasa terdiri dari beberapa hal, antara lain (1) Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyelia, (2) Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, (3) Meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, (4) Meningkatkan peran pelaku usaha nasional, (5) Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian, (6) Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif, (7) Mendorong pemerataan ekonomi, (8) Mendorong pengadaan berkelanjutan.
Lebih lanjut, Hardi menambahkan bahwa prinsip pengadaan barang/jasa harus bersifat efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. â€œPrinsip pengadaan barang/jasa berlaku universal dan harus bisa mewarnai langkah gerak dalam proses pengadaan barang/jasa pada setiap instansi,â€ tuturnya.
Reporter: Basma Sartika

Kepala Perpustakaan Nasional RI: Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Harus Profesional, Kompeten, dan Handal

Medan Merdeka Barat, Jakarta-- Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan KebudayaanÂ  Puan Maharani menyampaikan arahannya padaÂ Kick Off Meeting Percepatan Pencapaian Sasaran dan Target Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Tahun 2019 di hadapan delapan menteri dan 13 kepala lembaga negara yang berada di bawah koordinasi Kemenko PMK di Gedung Kemenko PMK, Jakarta, Senin, (11/2). AcaraÂ  ini turut dihadiri oleh antara lain Menkes, MenPPPA, Menpora, Menag, Mendes/PDT, Mendikbud, Kepala BNPB, Kepala LIPI, Kepala LAPAN, Kepala BPOM, Kepala Perpusnas, Kepala Batan, Kepala Arsip Nasional, dan para jajarannya masing-masing. Kick Off Meeting ditandai pula dengan penandatanganan komitmen bersama percepatan pencapaian sasaran dan target bidang PMK oleh para sekretaris K/L yang disaksikan langsung Menko PMK. Tahun 2019 ini, Pemerintah telah menetapkan tema â€œPemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitasâ€ dan memprioritaskan agenda pembangunan manusia dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).Â  Pembangunan manusia dan kebudayaan masuk ke dalam agenda Prioritas Nasional dan 12 Program Prioritas. Tahun 2019 merupakan tahun terakhir dalam periode RPJMN 2015-2019, oleh karena itu seluruh Kementerian dan Lembaga harus dapat memastikan dan menuntaskan capaian yang telah ditetapkan dalam RPJMN dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019. Berbagai capaian pembangunan pada era Presiden Joko Widodo seharusnya perlu terus dipertajam agar semakin memberikan manfaat dan meningkatkan kualitas hidup rakyat. â€œOleh karena itu, saya mengundang komitmen dan kerja bersama kita, Kementerian-kementerian di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, untuk dapat menjalankan RKP 2019 secara efektif dan selalu berkoordinasi, baik dalam lingkup Kementerian maupun lintas Kementerian dan Lembaga. Dengan kerja bersama yang efektif maka kita memiliki kemampuan yang besar dalam menjalankan program-program RKP 2019 untuk kesejahteraan rakyat,â€ papar Menko PMK. Dalam penjelasannya, Menko PMK menerangkan bahwa untuk bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan indikator makro yang digunakan adalah 1) Pengurangan Angka Kemiskinan, 2) Gini Rasio, dan 3) Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Program-program yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat mencakup KIS, KIP, Bidikmisi, Bansos Pangan, PKH, Dana Desa, dan Pelayanan Ibadah Haji.
Untuk angka kemiskinan, telah mengalami penurunan, yaitu dari 11,25% pada tahun 2014 menjadi 9,66% pada tahun 2018. Capaian pertama kalinya dalam sejarah Indonesia dapat menyentuh angka 1 digit. Angka Gini Rasio juga turun dari 0,414 pada tahun 2014 menjadi 0,384 pada tahun 2018. IPM lalu mengalami peningkatan, yaitu dari 68,90 pada tahun 2014, menjadi 70,81 pada tahun 2017, dan untuk pertama kalinya masuk dalam negara dengan kategori â€œHigh Human Development.
Peringkat Indonesia pada Global Talent Competitiveness Index yang diterbitkan INSEAD (Institut EuropÃ©en d'Administration des Affaires) diketahui meningkat dari posisi 86 di tahun 2014 ke peringkat 67 di tahun 2018. Kenaikan peringkat ini dipengaruhi nilai pada aspek akses pendidikan, tingkat keterampilan vokasi dan keahlian teknis. â€œHal ini menunjukan pemerintah berhasil dalam mengarahkan program perlindungan sosial dan bantuan sosial kepada kelompok masyarakat yang kurang mampu, sehingga kesejahteraannya meningkat,â€ kata Menko PMK lagi. Program percepatan pembangunan SDM Indonesia lainnya, lanjut Menko PMK, juga dilakukan melalui revitalisasi pendidikan vokasional, perluasan sasaran Bidikmisi, pengembangan manfaat LPDP untuk pelatihan dan riset, serta memperkuat riset dan inovasi nasional. â€œKebijakan percepatan pembangunan SDM ini, mulai terlihat hasilnya,â€ tambah Menko PMK. â€œMaka saya minta kemudian agar semua K/L fokus bekerja dan mensosialisasikan keberhasilan program kerja pemerintah ini dengan baik, karena yang menilai kinerja itu rakyat dan mereka yang merasakan sendiri hasil kerja itu.â€
Â

Kumpulkan Menteri dan Kepala Lembaga Negara, Menko PMK Buka Kick Off Meeting 2019 bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Tangerang Selatan, 29 Agustus 2024 &ndash; Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) melalui Pusat Data dan Informasi mengadakan kegiatan Koordinasi dan Advokasi bersama Mitra Jejaring Indonesia One Search. Acara ini berlangsung dari 27 hingga 29 Agustus 2024 di Hotel Santika Premier Bintaro, dengan format hybrid (luring dan daring).
Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan pentingnya bergabung dalam jejaring perpustakaan melalui portal Indonesia One Search kepada pengelola perpustakaan di Banten, terutama yang belum tergabung. Selain itu, acara ini menjadi wadah diskusi mengenai berbagai kendala teknis dan non-teknis yang dihadapi perpustakaan mitra, serta mencari solusi untuk meningkatkan kontribusi mereka dalam menghimpun dan menyebarluaskan koleksi perpustakaan kepada masyarakat.
Acara ini diisi oleh narasumber berpengalaman, antara lain:
<ul style="margin-top: 0in; text-align: justify;" type="disc">
<li class="MsoNormal" style="mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list .5in;">Aristianto Hakim, S.IPI, Ketua Panitia dan Ketua Kelompok P2DI dan SMKI, yang menjelaskan tentang latar belakang, fitur, dan syarat bergabung dengan Indonesia One Search.</li>
<li class="MsoNormal" style="mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list .5in;">Dwi Fajar Saputra, S.Sos., M.M., praktisi repositori, yang membagikan cara mengaktifkan modul protokol OAI-PMH pada aplikasi repositori seperti Slims, OJS, ePrints, dan Dspace.</li>
<li class="MsoNormal" style="mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list .5in;">Nadia Rahmah, S.Kom, Pranata Komputer, yang menunjukkan praktik pengaktifan modul OAI-PMH pada aplikasi repositori INLISLite.</li>
<li class="MsoNormal" style="mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list .5in;">Reiza Metsya Putra, S.T., Pranata Komputer, yang membahas proses pendaftaran repositori di portal Indonesia One Search.</li>
</ul>
Pembukaan acara dilakukan oleh Dr. Taufik A. Gani, M.Eng. Sc, Kepala Pusat Data dan Informasi Perpusnas, serta Evi Syaefudin, S.Ag, M.Si., Kepala Bidang Perpustakaan, yang mewakili Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten.
Dengan kegiatan ini, diharapkan akan ada peningkatan pemahaman dan partisipasi perpustakaan di Tangerang Selatan dalam jejaring perpustakaan digital nasional, serta penguatan kolaborasi untuk mendukung penyebaran informasi dan koleksi perpustakaan kepada masyarakat secara lebih luas.
&nbsp;

Berita

Perpustakaan Nasional Selenggarakan Koordinasi dan Advokasi Indonesia One Search di Tangerang Selatan