Medan Merdeka Selatan, Jakarta- Perpustakaan Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan ikut berperan serta mensukseskan Program Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Program yang bertujuan agar masyarakat dapat memanfaatkan perpustakaan untuk meningkatkan kesejahteraan ini telah dilakukan sejak tahun 2017. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar Yasna Khairina saat berkunjung ke Perpustakaan Nasional bersama jajaran DPRD Kab. Banjar, Jumat (17/1)
â€œDengan bantuan DAK yang diberikan melalui Perpusnas, program pelatihan komputer sudah banyak dirasa manfaatnya. Bahkan kini sudah sampai pada Angkatan 38 dengan 1800 lebih perserta yang telah lulus,â€ sebutnya.
Tahun 2019 Kab. Banjar menerima 1,6 Milyar Dana Alokasi Khusus yang dipergunakan untuk mengoptimalisasi layanan di perpustakaan seperti ruang komputer, ruang audiovisual, dan ruang baca anak. Selain itu 2 unit mobil pustaka keliling juga telah diberikan pada tahun 2011 dan tahun 2018. Â Namun Yasna tetap mengharapkan Perpusnas dapat terus mendukung Kab. Banjar untuk memperluas gedung serta menambah koleksi bacaan yang sesuai kebutuhan masyarakat.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando yang menerima langsung kunjungan tersebut memberikan apresiasi atas pencapaian Kab. Banjar. Dirinya mengatakan bahwa memang sangat penting menyediakan perpustakaan sebagai landasan masyarakat mencari pengetahuan.
â€œDengan membaca maka literasi akan meningkat. Literasi bukan sekedar membaca 15 menit, tapi bagaimana mendapatkan kedalaman pengetahuan untuk menciptakan barang dan jasa,â€ jelas Syarif.
Syarif juga terus mendorong agar pemerintah daerah mengarahkan masyarakat tidak hanya membaca tapi juga menulis konten lokal tentang daerahnya sebagai koleksi yang merepresentasikan daerahnya. Sehingga suatu daerah dapat mengembangkan diri dan menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat daerah lain.
Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca Deni Kurniadi menambahkan bahwa Perpusnas akan mendukung upaya yang dilakukan Pemerintah Kab. Banjar. â€œSemoga program yang dilakukan tidak hanya berhenti ditingkat kabupaten, tapi juga sampai tingkat kelurahan dan desa,â€ ungkapnya. Deni juga menghimbau agar bantuan yang diberikan dapat menjadi stimulan bagi daerah agar semakin berkembang.
Â 
Reportase: Eka Purniawati
Fotografer: Raden Radityo

Kabupaten Banjar Sukses Lakukan Program Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Surabaya, Jawa Timur &ndash; Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) mendorong pemerintah daerah untuk menjadikan program literasi sebagai prioritas pembangunan daerah. 
 
Demikian disampaikan Pelaksana Tugas Sekretaris Utama Perpusnas Ofy Sofiana dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Nasional (Rakortekrenbangnas) Tahun 2024 pada Senin (26/2/2024).
 
"Ini dikarenakan salah satunya tingkat kecakapan literasi siswa dan masyarakat masih rendah," ujarnya.
 
Beberapa permasalahan lain, lanjutnya, rendahnya tingkat budaya/kegemaran membaca siswa dan masyarakat, ketersediaan bahan bacaan yang sesuai dengan minat calon pembaca yang masih jarang, standar fasilitas perpustakaan yang tidak seragam dan umumnya masih rendah, serta variasi program yang disediakan yang sering tidak menarik masyarakat. 
 
"Selain itu, banyak naskah nusantara yang telah dikonservasi dan didigitalisasi terbengkalai atau belum dimanfaatkan," jelasnya.
 
Dalam merespons permasalahan tersebut, Perpusnas merumuskan tiga kebijakan utama. Pertama, pengembangan budaya baca dan kecakapan literasi dengan membentuk 10.000 perpustakaan di tingkat desa/kelurahan. 
 
Kedua, standardisasi perpustakaan melalui pelatihan dan pendampingan pengelola perpustakaan di desa dan tempat baca lainnya. Dan ketiga, pengarusutamaan naskah nusantara dengan preservasi digitalisasi sebanyak 2.000 naskah.
 
"Program intervensi kami termasuk pembentukan 10.000 perpustakaan di desa, menyediakan bahan bacaan bermutu untuk jenjang PAUD dan SD, pelatihan untuk pengelola perpustakaan, dan preservasi digitalisasi naskah-naskah berharga," paparnya.
 
Perpusnas, lanjutnya, juga mendorong keterkaitan antara program literasi di sekolah dengan program literasi di perpustakaan provinsi, kabupaten/kota, desa, dan yang dikelola masyarakat.
 
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro menegaskan bahwa tahun 2024 menjadi momen krusial untuk mengoptimalkan anggaran guna menuntaskan proyek-proyek yang belum selesai.
 
"Pesan dari Presiden adalah bahwa 2024 adalah tahun terakhir RPJMN, dan anggaran harus dioptimalkan untuk menyelesaikan proyek-proyek yang belum tuntas, baik yang sudah direncanakan maupun yang masih dalam tahap pelaksanaan," ungkapnya.
 
Lebih lanjut, dia menekankan dukungan daerah terhadap penyampaian visi Indonesia Emas. Menurutnya, kepala daerah harus memiliki konsep, kekuatan, dan dukungan masyarakat dalam menyusun rencana kerja untuk periode mendatang, khususnya pada tahun 2025. 
 
"Hal ini diarahkan untuk memastikan pembangunan daerah berjalan dan berkelanjutan," imbuhnya.
 
Dalam Rakortekbangnas, terdapat pembahasan desk urusan pemerintahan daerah bidang perpustakaan. Desk perpustakaan yakni untuk mengonfirmasi terkait target indikator kinerja utama urusan perpustakaan di daerah yakni Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM).
 
&nbsp;
 
Reporter: Wara Merdeka
 
Dokumentasi: Prakas Agrestian

Perpusnas Dorong Pemerintah Daerah Jadikan Literasi Sebagai Program Prioritas Pembangunan

Pancoran, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof. H. M. Tito Karnavian, Ph.D., meminta Perpustakaan diisi oleh Pustakawan yang kompeten. Artinya, selain memiliki kemampuan teknis, juga memiliki komitmen yang tinggi dalam mengelola perpustakaan. Hal itu dikatakannya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Perpustakaan Nasional 2020 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa, (25/02).
â€œKita melihat dari data yang ada, jumlah pustakawan kalau kita bicara personel, itu baru lebih kurang 12.301. Ini yang memiliki kemampuan teknis. Ini jelas sangat kurang, sementara jumlah perpustakaan 164.610. Artinya diisi orang-orang yang tidak kompeten, orang-orang yang tidak mengerti tentang perpustakaan. Akhirnya apa? Kalau ditangani oleh orang yang tidak berkompeten, bagaimana untuk mengelola perpustakaannya. Artinya orang-orang hanya ditaruh di situ saja, passion-nya â€˜nggak ada, keinginanya â€˜nggak ada, komitmennya â€˜nggak ada, pasti hasilnya â€˜nggak maksimal,â€ kata Mendagri.
Tak hanya itu, Mendagri juga meminta seluruh Pemda untuk segera membentuk dinas perpustakaannya sendiri. Hal ini agar kelembagaan perpustakaan dapat diperkuat dengan kiprah yang semakin berkembang.
â€œBetul di 34 Provinsi sudah membentuk dinas perpustakaan, ada yang masih digabung dengan dinas yang lain, di 514 Kabupaten/Kota, 491-nya sudah membentuk dinas kelembagaan, yang membangun dinas perpustakaan sendiri hanya 33, sementara 458-nya digabung dengan yang lain. Kalau digabung dengan yang lain (dinas lain) artinya nggak fokus, kemudian anggarannya pasti dibagi dengan dinas induknya,â€ ujarnya.
Sementara itu di tingkat kecamatan, keberadaan perpustakaan masih dinilainya minim. Oleh karenanya, butuh dorongan Pemerintah dan Pemda di tingkat atasnya untuk membentuk perpustakaan.
â€œDari 7.094 kecamatan, 1.685 atau 23%-nya sudah ada perpustakaan. Kita belum lihat kualitas ya, ini baru kuantitas. Artinya masih banyak sekali yaitu lebih dari 5.000 kecamatan yang tidak memiliki tempat untuk membaca yang disediakan oleh Pemerintah. Sementara di tingkat Desa, dari 83.481, lumayan ada 33.929 desa memiliki tempat untuk membaca, entah mungkin perpustakaan mini atau apa, 44% sudah, tapi masih 56%-nya belum. Inilah yang harus digerakkan dan didorong maksimal,â€ paparnya.
Sebagai kementerian yang menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan bagi pemerintahan daerah, pihaknya berjanji akan terus mendorong keberadaan dinas perpustakaan di daerah guna menghadirkan akses bacaan bagi masyarakat di seluruh pelosok negeri.
â€œSaya selaku Mendagri ini pasti akan mendorong supaya masalah perpustakaan ini menjadi urusan yang wajib dilaksanakan Pemda. Meskipun wajib bukan pelayanan dasar, tapi adalah wajib dalam ilmu pemerintahan. Yang pertama regulasi, karena akan dibuat Permendagri khusus agar semua daerah membentuk dinas perpustakaan, Camat juga kita dorong untuk membuat perpustakaan yang dianggarkan oleh Kabupaten. Karena kecamatan tidak punya anggaran, desa punya uang sekarang, karena sudah ada transfer langsung per bulan ini (dana desa)Â  nah ini salah satunya mereka bisa gunakan untuk membangun perpustakan desa lewat anggaran itu,â€ pungkasnya.
Reportase : Puspen Kemendagri

Mendagri Minta Perpustakaan Diisi oleh Pustakawan Kompeten

Cikini, Jakarta&mdash;Laporan Akuntabilitras Kinerja Instansi Pemerintah atau LAKIP merupakan produk akhir Sasaran Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD.
Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggaran yang berjalan selama setahun. Manfaat dari LAKIP bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah selama satu tahun anggaran. &ldquo;Report yang diberikan kepada KemenPAN-RB harus sama antara tujuan dan maksud,&rdquo; pesan Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando saat memberikan arahan penyusunan LAKIP di Jakarta, Rabu, (17/1).
Isi LAKIP harus meng-cover&nbsp;seluruh kejadian yang terkait Perpustakaan Nasional di Indonesia. Tidak hanya dokumen saja. Tapi juga memberikan pengaruh atau dampak. Ada&nbsp;outcome (impact)&nbsp;yang diberikan dari dampak kehadiran Perpusnas di masyarakat. LAKIP. Harus bisa menjelaskan atau menguraikan yang terjadi tentang peran Perpusnas sebagai regulator, pembina, dan inovator ,&rdquo; lanjut Syarif.
&nbsp;
Reportase : Hartoyo Darmawan

Penyusunan LAKIP Perpusnas 2017 : Jangan Sekedar Dokumen Tapi Uraikan Jelas

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Presiden Joko Widodo memimpin upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila secara daring melalui video conference, Senin (1/6). Upacara yang dipusatkan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, diikuti serentak oleh seluruh pimpinan lembaga negara, para Menteri danÂ  Kepala LPNK Kabinet Indonesia Maju,Â  perwakilan negara Republik Indonesia di luar negeri, dan sejumlah kepala daerah. Pada kesempatan yang sama, Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando, turut mengikuti upacara virtual tersebut didampingi para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Madya. Meski di tengah pandemi Covid-19, upacara dilaksanakan dengan tetap mengindahkan protokol kesehatan.
Dalam amanatnya, Presiden Joko Widodo menyampaikan, Peringatan Hari Lahir Pancasila yang dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19 ini merupakan kondisi yang menguji daya juang kita sebagai bangsa, pengorbanan, kedisiplinan, kepatuhan, serta ketenangan dalam mengambil langkah kebijakan yang cepat dan tepat. â€œDalam menghadapi ujian ini, kita bersyukur bahwa Pancasila tetap menjadi bintang penjuru untuk menggerakkan persatuan kita dalam mengatasi semua tantangan, menggerakkan rasa kepedulian untuk saling berbagi, dan menumbuhkan daya juang dalam mengatasi setiap kesulitan dan tantangan yang kita hadapi,â€ ujarnya.
Presiden mengajak seluruh penyelenggara negara dari pusat hingga daerah untuk terus meneguhkan keperpihakan pada masyarakat yang sedang mengalami kesulitan, melayani masyarakat tanpa membeda-bedakan kelompok, ras dan agama. â€œNilai-nilai Pancasila harus terwujud nyata serta menjadi nilai yang hidup dan bekerja dalam kehidupan, bekerja dalam kebijakan dan keputusan pemerintah, serta menjadi nilai yang terus bergelora dalam semangat rakyat Indonesia,â€ lanjutnya. 
Dengan tema "Pancasila Dalam Tindakan Melalui Gotong Royong Menuju Indonesia Maju" yang diangkat dalam Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini menjadi sangat relevan dengan situasi dan kondisi di tengah pandemi Covid-19. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara pun mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk memperkokoh tali persatuan dan persaudaraan. Juga untuk saling membantu, menolong, bergotong royong, dan selalu optimistis bahwa bangsa kita adalah bangsa pemenang dalam menghadapi setiap tantangan yang menghadang.
"Tantangan yang kita hadapi tidaklah mudah. Tahun ini bahkan tahun depan, situasi yang sulit masih akan kita hadapi. Situasi yang memerlukan daya juang kita sebagai bangsa, yang memerlukan kerja keras agar kita mampu melewati masa sulit itu," tuturnya.
Reportase : Wara Merdekawati Fotografer : Hartoyo Darmawan

Kepala Perpusnas Ikuti Upacara Hari Lahir Pancasila Secara Daring

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pengendalian merupakan upaya untuk memastikan tercapainya sasaran pembangunan. Aplikasi e-Monev versi 3.0 saat ini digunakan sebagai salah satu alat untuk pengupulan data realisasi (pemantauan) pelaksanaan rencana pembangunan. Kebutuhan data secara sistematis akan sangat menentukan kualitas pengendalian dan hasil evaluasi.
Aplikasi e-Monev versi 3.0 adalah alat bantu pelaksanaan pemantauan yang dapat menghasilkan pelaporan pemantauan yang bermanfaat untuk pengendalian pelaksanaan rencana dan data bagi pelaksanaan evaluasi rencana pembangunan, khususnya yang bersumber dari APBN.
Referensi data yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan pemantauan program dan kegiatan berasal dari data Renja (rencana kerja) kementerian/Lembaga dan data RKA-KL,â€ ujar Direktur Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Bappenas Randy R. Wrihatnolo saat memberikan arahan pada workshop e-Monev Perpustakaan Nasional, Rabu, (16/5).
RKA-KL, lanjut Randy, dibutuhkan mengingat pelaksanaan komponen di lapangan dilakukan oleh Satker (satuan kerja, red), dimana dokumen pelaksanaan yang menjadi dasar Satker bekerja adalah DIPA (daftar isian penggunaan anggaran) dan kertas kerja RKA-KL.
Secara garis besar, ruang lingkup aplikasi dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu:
<ol>
<li>Input data realisasi komponen</li>
<li>Input data realisasi output dan indikatotr-indikatornya</li>
<li>Verifikasi data</li>
</ol>
Pengguna aplikasi e-Monev versi 3.0 dibagi menjadi delapan kelompok pengguna, yakni:
<ol>
<li>K-8, yaitu kelompok user input data di level komponen. Pada level ini pelaksana input data berada di Satker, baik di K/L maupun di level pemda</li>
<li>K-7, yaitu kelompok user organisasi perangkat daerah (OPD). OPD bertindak sebagai pengguna atau pemanfaat data hasil pemantauan yang diinput Satker</li>
<li>K-6, yaitu kelompok user Bappeda, baik di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Bappeda melakukan pemantauan atas pelaksanaan APBD di wilayahnya</li>
<li>K-5, yaitu kelompok user unit kerja eselon dua (UKE-2) di K/L selaku penanggung jawab dan pelaksana kegiatan. UKE-2 bertugas menginput capaian output dan indikator output kegiatan, indikator kinerja kegiatan. Satker yang berada di lingkup UKE-2 tertentu tidak mengisi realisasi komponen Â tapi wajib mengisi realisasi dari seluruh komponen yang ada di lingkup kerjanya</li>
<li>K-4, yaitu kelompok user unit kerja eselon satu (UKE-1) di K/L selaku penanggung jawab dan pelaksana program. UKE-1 bertugas menginput capaian indicator output program, indikator sasaran program</li>
<li>K-3, yaitu kelompok user Biro Perencana K/L, selaku wakil K/L dalam pelaksanaan pemantauan dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan. Terkait pelaporan, Biro Perencana melakukan verifikasi atas input data di aplikasi e-Monev versi 3.0</li>
<li>K-2, yaitu kelompok user Direktorat Mitra K/L di Bappenas. Direktorat mitra K/L di Bappenas dapat menggunakan data hasil pemantauan K/L mitranya sebagai bahan dasar pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan RKP di sektornya masing-masing</li>
<li>K-1, yaitu administrator dari aplikasi e-Monev versi 3.0 yang saat ini dilaksanakan oleh Direktorat Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan</li>
</ol>
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Â

Mengenal e-Monev, Aplikasi Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Tangerang Selatan, 29 Agustus 2024 &ndash; Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) melalui Pusat Data dan Informasi mengadakan kegiatan Koordinasi dan Advokasi bersama Mitra Jejaring Indonesia One Search. Acara ini berlangsung dari 27 hingga 29 Agustus 2024 di Hotel Santika Premier Bintaro, dengan format hybrid (luring dan daring).
Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan pentingnya bergabung dalam jejaring perpustakaan melalui portal Indonesia One Search kepada pengelola perpustakaan di Banten, terutama yang belum tergabung. Selain itu, acara ini menjadi wadah diskusi mengenai berbagai kendala teknis dan non-teknis yang dihadapi perpustakaan mitra, serta mencari solusi untuk meningkatkan kontribusi mereka dalam menghimpun dan menyebarluaskan koleksi perpustakaan kepada masyarakat.
Acara ini diisi oleh narasumber berpengalaman, antara lain:
<ul style="margin-top: 0in; text-align: justify;" type="disc">
<li class="MsoNormal" style="mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list .5in;">Aristianto Hakim, S.IPI, Ketua Panitia dan Ketua Kelompok P2DI dan SMKI, yang menjelaskan tentang latar belakang, fitur, dan syarat bergabung dengan Indonesia One Search.</li>
<li class="MsoNormal" style="mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list .5in;">Dwi Fajar Saputra, S.Sos., M.M., praktisi repositori, yang membagikan cara mengaktifkan modul protokol OAI-PMH pada aplikasi repositori seperti Slims, OJS, ePrints, dan Dspace.</li>
<li class="MsoNormal" style="mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list .5in;">Nadia Rahmah, S.Kom, Pranata Komputer, yang menunjukkan praktik pengaktifan modul OAI-PMH pada aplikasi repositori INLISLite.</li>
<li class="MsoNormal" style="mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list .5in;">Reiza Metsya Putra, S.T., Pranata Komputer, yang membahas proses pendaftaran repositori di portal Indonesia One Search.</li>
</ul>
Pembukaan acara dilakukan oleh Dr. Taufik A. Gani, M.Eng. Sc, Kepala Pusat Data dan Informasi Perpusnas, serta Evi Syaefudin, S.Ag, M.Si., Kepala Bidang Perpustakaan, yang mewakili Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten.
Dengan kegiatan ini, diharapkan akan ada peningkatan pemahaman dan partisipasi perpustakaan di Tangerang Selatan dalam jejaring perpustakaan digital nasional, serta penguatan kolaborasi untuk mendukung penyebaran informasi dan koleksi perpustakaan kepada masyarakat secara lebih luas.
&nbsp;

Berita

Perpustakaan Nasional Selenggarakan Koordinasi dan Advokasi Indonesia One Search di Tangerang Selatan