Medan Merdeka Selatan, Jakarta--Kedatangan 15 anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan membawa sejumlah pesan penting. Salah satunya kompetensi tenaga perpustakaan yang berada di komunitas. Mereka merasa, Perpustakaan Nasional perlu memberikan dukungan lebih selain perhatian dalam bentuk bantuan koleksi. Kompetensi tenaga perpustakaan di komunitas masih terbatas. Hal tersebut disampaikan langsung di hadapan Sekretaris Utama Perpusnas, Sri Sumekar, saat melakukan kunjungan kerja ke Perpusnas di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 11, Jakarta, pada Selasa, (10/3).
"Padahal mereka bersinggungan langsung dengan masyarakat," ucap anggota Komisi IV Zulfa Asma Vikra.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Sestama mengatakan saat ini Perpusnas sedang giat menggalakkan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Program ini malah dirasa menyentuh hingga ke akar rumput. Artinya, masyarakat yang tinggal di pedesaan/kelurahan juga bisa ikut menikmati manfaat dari perpustakaan berbasis inklusi sosial tersebut.Â Â 
"Perpustakaan berbasis inklusi sosial memilih lima desa di setiap kabupaten/kota. Tenaga perpustakaannya diberikan pelatihan life skill yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakatnya. Jika perlu akan didampingi para trainer yang berkompeten, " terang Sestama.
Di sisi lain Sestama juga meminta setiap daerah menaruh perhatian khusus terhadap perkembangan perpustakaan dan literasi masyarakatnya. Daerah bertanggung jawab untuk perpustakaannya. Apalagi, provinsi Kalsel diakui Sestama sebagi provinsi tertinggi yang menganggarkan APBD nya untuk kegiatan perpustakaan.Â 
Perhatian terhadap perpustakaan rupanya sudah dijalankan oleh Dinas Perpustakaan Provinsi Kalsel. Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Dinas Perpustakaan Kalsel, Wildan Akhyar, mengatakanÂ  pihaknya bahkan sudah mencanangkan Wisata Literasi.Â  Caranya, dengan menambahkan jam buka layanan perpustakaan.Â 
"Tapi, kami pun terkendala sumber daya manusia. Dari lima tenaga yang memasuki purna tugas kami hanya kebagian CPNS pustakawan satu orang. Maka itu, kami juga bekerja sama dengan komunitas," jelas Wildan.
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Hartoyo Darmawan
Â

Kalsel Minta Kompetensi Tenaga Perpustakaan Komunitas Diperhatikan

Jakarta - Rangkaian Grand Final Lomba Perpustakaan SMA/SMK/MA Terbaik dan Lomba Best Practice Perguruan Tinggi Tahun 2023 di Royal Kuningan Hotel telah selesai dilakukan, tiba saatnya pengumuman pemenang sekaligus menutup kegiatan, Jumat (15/9/2023).
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), Adin Bondar mengucapkan selamat dan mengapresiasi seluruh upaya yang telah dilakukan oleh para finalis Lomba Perpustakaan SMA/SMK/MA.
&ldquo;Semuanya juara dan semuanya terbaik tapi dalam kompetisi pasti ada yang paling terbaik. Untuk yang belum berhasil, tetap semangat untuk terus melakukan inovasi dan terobosan baru di bidang perpustakaan,&rdquo; ucapnya.
Perjuangan yang dilakukan sampai detik ini untuk menghadirkan perpustakaan sebagai ruang terbuka bagi seluruh masyarakat terutama para anak didik dan akademisi tidak mudah, sehingga segala upaya harus senantiasa dilakukan.
&ldquo;Saya yakin dan percaya, berbagai permasalahan yang ada di kehidupan dapat diselesaikan melalui perpustakaan. Untuk itu, kita harus berbahagia bahwa pemerintah sudah sangat serius menjadikan perpustakaan sebagai ruang terbuka bagi masyarakat,&rdquo; ungkapnya.
Perpustakaan saat ini tidak lagi menjadi institusi yang statis untuk menjadi repositori pengetahuan, namun memiliki dampak bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan di berbagai indikator makro pembangunan bangsa. Perpusnas telah memperjuangkan transformasi tersebut.
&ldquo;Peran perpustakaan bertransformasi menjadi institusi untuk mendampingi masyarakat luas dalam rangka peningkatan kualitas hidup mereka,&rdquo; kata Adin.
Lebih lanjut, Deputi Adin menambahkan sejak 2019 hingga kini, sudah ada 1696 perpustakaan yang menjadi pilot project transformasi perpustakaan. Selain itu, ada 2 juta orang yang telah menerima dampak.
&ldquo;Awalnya mereka tidak memiliki pengetahuan untuk meningkatkan kualitas hidup namun ketika perpustakaan hadir mendampingi, mereka bahkan jadi bisa menciptakan usaha baru,&rdquo; lanjutnya.
Pertanyaan atas tugas untuk meningkatkan kulitas hidup masyarakat kerap ditujukan ke Perpusnas. Namun selalu dijawab oleh Deputi Adin bahwa knowledge is power, dengan kata lain pengetahuan dapat menaklukan apapun.
&ldquo;Sudah menjadi keniscayaan, untuk itu perpustakaan ke depan harus terus melakukan inovasi dan terobosan yang luar biasa. Itu juga menjadi alasan diadakannya lomba ini,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;&nbsp;&nbsp;
Adapun yang menjadi juara Lomba Best Practice dalam bidang perpustakaan di perguruan tinggi tahun 2023, sebagai berikut:
Juara I &ndash; Universitas Padjajaran
Juara II &ndash; Universitas Indonesia
Juara III &ndash; Universitas Muhammadiyah Surakarta
Juara Harapan I &ndash; Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Juara Harapan II &ndash; Universitas Telkom
Juara Harapan III &ndash; Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Juara Lomba Perpustakaan SMA/SMK/MA Terbaik Tahun 2023 dibagi ke dalam 4 klaster, yakni:
Klaster I:
Juara I &ndash; Perpustakaan Buya Ma&rsquo;rifat Mardjani, MA Negeri 1 Kuantan Singingi
Juara II &ndash; Perpustakaan SMA Negeri 1 Bukittinggi
Juara III &ndash; Perpustakaan SMA Negeri 1 Matauli Pandan
Juara Harapan I &ndash; Perpustakaan Wana Magistra Pustaka SMA Negeri 1 Kepahiang
Juara Harapan II &ndash; Perpustakaan MA Negeri Aceh Barat Daya
Klaster II:
Juara I &ndash; Perpustakaan SMA Negeri 3 Jakarta
Juara II &ndash; Library Resource Center MAN Insan Cendekia Serpong
Juara III &ndash; Perpustakaan Baitul Hikmah SMAS Ar-Rohmah Putri Boarding School
Juara Harapan I &ndash; Perpustakaan SMA Negeri 1 Ajibarang
Juara Harapan II &ndash; Perpustakaan MA Negeri 2 Yogyakarta 
Klaster III:
Juara I &ndash; Perpustakaan SMA Negeri 1 Mawasangka
Juara II &ndash; Perpustakaan SMA Negeri 6 Berau
Juara III &ndash; Perpustakaan Eysendring SMA Negeri 1 Gorontalo
Juara Harapan I &ndash; Perpustakaan Cakrawala SMA Negeri 3 Bengkayang
Juara Harapan II &ndash; Perpustakaan Sapta Pustaka SMK Negeri 1 Praya Tengah
Klaster IV:
Juara I &ndash; Perpustakaan Al-Fatih MA Negeri Kota Sorong
Juara II &ndash; Perpustakaan SMK Negeri 1 Kota Tidore Kepulauan
Reporter: Basma Sartika
 Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Pemenang Lomba Perpustakaan SMA/SMK/MA Terbaik dan Lomba Best Practice Perguruan Tinggi Tahun 2023 Diumumkan

Cawang, Jakarta â€“ Sebanyak 2.158 peserta mengikuti tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) di lingkungan Perpustakaan Nasional RI. Rangkaian tahapan Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2019 ini diawali di Kantor Pusat BKN, Jakarta pada 18 Februari 2020.
Mereka bersaing untuk 19 jabatan dan mengisi 57 formasi. Peserta yang lulus akan ditempatkan di Kantor Pusat Jakarta yakni Salemba dan Medan Merdeka Selatan, serta UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno di Blitar.
Tes SKD CPNS Perpusnas terdiri dari 100 soal menggunakan sistem CAT selama 90 menit. Kepala Subbagian Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pensiun Perpustakaan Nasional RI Tanto Anton Purboyo menyatakan tes SKD terdiri dari 35 soal Tes Karakteristik Pribadi (TKP), 30 soal Tes Intelegensia Umum (TIU), dan 35 soal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2019, peserta harus memenuhi nilai minimal dalam tes SKD. Sesuai dengan formasi yang tersedia di Perpusnas, ada empat yakni Umum, Cumlaude, Disabilitas, dan Putra/Putri Papua dan Papua Barat.
Setiap formasi memiliki nilai minimal, untuk Umum nilai minimal TWK adalah 65, TIU 80, dan TKP 126. Untuk formasi Cumlaude nilai minimal adalah TIU 85 dengan nilai total minimal 271. Untuk formasi Disabilitas nilai minimal adalah TIU 70 dan nilai total minimal 260. Formasi Putra/Putri Papua dan Papua Barat nilai minimal adalah 60 dengan nilai total minimal 260. Khusus untuk formasi Dokter dan Dokter Gigi, nilai minimal adalah TIU 80 dan nilai total 271.
Tanto Anton berpesan agar peserta SKD lolos ke tahapan berikutnya, harus banyak belajar. â€œSemuanya harus belajar agar bisa lolos SKD dan tentunya lolos sampai seleksi akhir ya,â€ jelasnya di Kantor Pusat BKN, Jakarta, pada Selasa (18/2/2020).
Peserta SKD yang memenuhi nilai minimal dari setiap kategori soal akan diperingkatkan dalam tiga besar sesuai dengan formasi yang dilamar. Setelah pengumuman peserta yang lolos SKD, mereka akan mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Tanggal pelaksanaan tes SKB belum diumumkan karena masih menunggu informasi dari Panitia Seleksi Nasional.
Penilaian untuk materi soal TIU dan TWK apabila menjawab benar nilainya lima dan apabila salah atau tidak menjawab nilainya nol. Penilaian untuk materi soal TKP apabila menjawab nilai tertinggi lima, nilai terendah satu, dan tidak menjawab nilainya nol.
Tes SKD CPNS Perpusnas Tahun 2020 berlangsung di empat kota yakni Jakarta pada 18-19 Februari 2020, Makassar pada 22 Februari 2020, Padang pada 24 Februari 2020, dan Yogyakarta pada 4-5 Maret 2020.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: R. M. Raditya
Â

Agar Lolos Tes SKD CPNS Perpusnas, Peserta Diimbau Tekun Belajar

Depok, Jawa Barat - Perkembangan literasi di kota Depok secara perlahan meningkat dan peran perpustakaan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. "Masyarakat dapat mengakses perpustakaan melalui website dan terdapat Taman Bacaan Masyarakat di 11 kecamatan. Kegiatan literasi juga marak dilakukan oleh penggerak PKK, komunitas masyarakat sehingga dapat dikatakan warga Depok merupakan masyarakat pembelajar," ujar Walikota Depok Muhammad Idris dalam sambutannya pada acara Safari Gerakan Nasional Pembudayaan Kegemaran Membaca di Aula Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kota Depok, pada hari Kamis (20/7).
Idris menyampaikan walaupun Dinas Perpustakaan Kota Depok usianya masihÂ  sangat muda, akan berupaya melayani masyarakat melalui ketersediaan buku-buku yang berkualitas. "Perpustakaan Umum Kota Depok memiliki 27.000 eksemplar dan saat ini telah terotomatisasi melalui sistem aplikasi INLIS," terang Idris. Walikota Depok menerangkan bahwa Perpustakaan Umum Kota Depok juga telah terhubung dengan Indonesia OneSearch yang merupakan jejaring perpustakaan yang dikembangkan oleh Perpusnas RI.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando yang menjadi keynote speaker selalu menekankan pentingnya perpustakaan dalam membangun sumber daya manusia. "Jangan dikatakan minat baca yang rendah tapi ketersediaan bahan bacaan yang tidak memadai. Di jakarta dan sekitarnya 1 buku ditunggu oleh 10.000 orang, di Kalimantan, Sulawesi, Papua dan sekitarnya 1 buku ditunggu oleh 15.000 orang," terang Syarif.
Syarif mencontohkan di Finlandia waktu belajar di sekolah hanya 2 jam. Kualitas sumber daya manusia negara Finlandia ditentukan oleh tiga faktor yaitu gizi, bahan bacaan dan pendidiknya. Kecepatan standard membaca saat ini 300 kata per menit, kecepatanÂ  yang sedang saat ini 500 kata per menit, di Eropa dan Amerika kecepatan membaca antara 800 hingga 1000 kata per menit. "Kenapa kita membaca yaitu untuk mengukur tingkat kemampuan yang kita miliki," imbuh syarif. Ka Perpusnas menjelaskan ke peserta melalui gambar mobil formula dan mengevaluasi sejauh mana tingkat pengetahuan peserta, apakah bisa memakai, bisa merakit,Â  mengerti, design dan manajemen produk.
"Suatu negara yang maju dan berkembang memiliki kemampuan membaca, berwacana dan menulis yang efektif," papar Kepala Dinas dan Kearsipan Kota Depok Siti Chaerijah Aurijah. Salah satu tolak ukur tingginya minat baca adalah dengan kunjungan ke perpustakaan. Talkshow Pembudayaan Kegemaran Membaca menghadirkan Pustakawan Ahli Madya Perpusnas Sri Mulyani dan Pegiat Literasi Wien Muldian, pada saat yang bersamaan juga diselenggarakan Pekan Koperasi Kota Depok selama 3 hari (19-21 Juli) bertempat di Lapangan Balai Kota Depok dalam rangka HUT Koperasi Nasional ke-71 Tahun 2018.
Reportase : Arwan Subakti

Perpustakaan dalam Membangun Sumber Daya Manusia

Bogor, Jawa Baratâ€”Jabatan fungsional pustakawan merupakan suatu jabatan karir aparatur sipil negara yang bersifat fungsional dan diukur berdasarkan prestasi kerja yang dicapai dalam melaksanakan tugas masing-masing jenjang jabatan. Namun, kadangkala dalam penilaian angka kredit tidak tercipta kesamaan pola pandang (persepsi) diantara tim penilai angka kredit pustakawan.
Tim Penilai jabatan fungsional pustakawan memiliki peranan penting dalam mendukung peningkatan karir fungsional pustakawan. Tim Penilai haruslah orang yang memiliki kompetensi yang memadai dalam menilai hasil prestasi kerja pustakawan. Oleh karena itu, diperlukan kordinasi kembali agar terjadi kesamaan persepsi dalam menilai prestasi kerja pustakawan. Persamaan persepsi amat diperlukan sebelum menetapkan aturan main. Rapat Kordinasi Pembinaan Tim Penilai Pustakawan dimaksudkan agar tidak terjadi perbedaan atau silang pendapat akibat pemahaman yang multitafsir dari suatu butir kegiatan.
Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Pengembangan Pustakawan Perpustakaan Nasional Opong Sumiati di hadapan 80 peserta Tim Penilai Pustakawan dari seluruh provinsi di Sentul, Bogor, Senin, (30/7). â€œSelain untuk menyamakan persepsi di antara tim penilai, rakor ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis berbagai hambatan atau kendala yang dihadapi tim penilai dan mencari solusi dari kendala yang dijumpai,â€ urai Opong.
Opong mengakui kinerja rekan-rekan pustakawan dalam mengumpulkan angka kredit juga dipengaruhi oleh kinerja tim penilai. Artinya, jangan sampai upaya keras mengumpulkan angka kredit dari butir-butir kegiatan bisa meleset dari target dikarenakan beda pendapat diantara tim penilai pustakawan.
Sementara itu, Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando dalam arahannya mengatakan tim penilai itu ibarat pintu terakhir. Oleh sebab itu, Muhammad Syarif meminta angka kredit harus disesuaikan dengan kewenangan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sebagai pembina kepegawaian. Kepala Perpusnas meminta harus ada pedoman tentang angka kredit. Selain itu, tim penilai juga harus bisa memotivasi pustakawan agar bisa naik pangkat dengan waktu dua tahun. Jangan hanya bisa menolak pengajuan angka kredit yang diajukan. Nilai angka kredit yang ada dalam tiap butir kegiatan juga harus lebih manusiawi. Jangan lagi nol koma-nol koma.
â€œArtinya, harus ada perbaikan juknis penilaian dan cara pandang dari tim penilai," ujar Kepala Perpusnas.Â  Capaian pendidikan pustakawan harus masuk ke dalam komponen pendidikan. "Bukan masuk dalam komponen penunjang," tambahnya.
Keinginan Kepala Perpusnas agar diperbaiki juknis dan angka kredit juga diamini para tim penilai. Burhan, salah satu peserta Rakor dari Jakarta,Â  menanyakan bagaimana jika seorang pustakawan berhasil membuat software/aplikasi panduan yang bermanfaat bagi kinerja pustakawan, apakah prestasi tersebut bisa dihargai dengan angka kredit yang lebih manusiawi.Â Â 
Khusus di beberapa provinsi yang belum membentuk tim penilai pustakawan, pustakawan yang akan mengajukan angka kredit dipersilakan mengajukannya ke tim penilai yang ada di provinsi lain yang terdekat atau mengirimkannya ke tim penilai pusat (Perpusnas, red). Namun, ke depannya, tim penilai instansi dan pusat harus turun langsung ke daerah yang belum memiliki tim penilai karena tim penilai pusat adalah pembina,â€ lanjut Muhammad Syarif.
Di akhir arahannya, Kepala Perpusnas meminta setiap pustakawan bisa menjadi juru kampanye jika ada rekan-rekan ASN yang ingin berprofesi menjadi pustakawan mengingat ketersediaan tenaga pustakawan masih belum sebanding dengan jumlah perpustakaan di Indonesia. Apalagi saat ini paradigma perpustakaan dan pustakawan sudah berubah. Perpustakaan bukan lagi sebagai gudang penyimpanan buku, mendiamkan buku lalu akhirnya menjadi rusak, usang, tidak bernilai apa-apa. Pustakawan pun tidak lagi dianggap sebagai penjaga perpustakaan, lebih banyak diam menunggui pemustaka atau pengunjung datang.
Perpustakaan saat ini harus menjadi penggerak perubahan terhadap kesejahteraan masyarakat. Koleksi-koleksi yang terdapat di perpustakaan, utamanya koleksi ilmu-ilmu terapan harus bisa dimanfaatkan seluas-luasnya agar bisa diterapkan di masyarakat. Di sinilah pustakawan mengambil peran. Pustakawan lah yang menjadi jembatan agar kandungan ilmu yang ada dalam buku-buku bisa dipahami dengan baik oleh masyarakat. "Inilah yang disebut dengan knowledge mobilization. Ilmu pengetahuan terus bergerak, memberikan manfaatnya dari individu ke indidu lain. Dari komunitas lain ke komunitas lainnya. Jika hal ini sudah berkesinambungan, maka tingkat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat bisa membaik," terang Muhammad Syarif.Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Â

Rakor Tim Penilai Pustakawan : Samakan Cara Pandang dan Perbaiki Juknis Penilaian

Medan Merdeka Selatan, Jakarta--Kehadiran perpustakaan bertujuan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk kemaslahatan bangsa, ini sejalan dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
Demikian disampaikan Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Adin Bondar saat menerima kunjungan Wakil Bupati Sumba Timur, David Melo Wadu bersama Bunda Literasi Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Julie Laiskodat, Senin (6/2/2023).
"Maka budaya gemar membaca dan literasi merupakan satu capaian dalam upaya membangun masyarakat yang inklusi. Perpustakaan memiliki peran penting menjamin akses berbagai pengetahuan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat," ungkapnya.
Deputi menegaskan, kehadiran perpustakaan dalam mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif ini telah dijabarkan dalam RPJMN 2020-2024. Dimana salah satu prioritasnya adalah pembangunan SDM yang didalamnya terdapat peningkatan literasi untuk mewujudkan manusia berpengetahuan.
"Ketika orang baca, memiliki kebiasaan membaca maka akan terjadi transfer pengetahuan. Pengetahuan ini harus diimplementasikan sebagai praktik baik dala hidupnya," tegasnya.
Lebih lanjut dijelaskan, Perpusnas memiliki program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS)&nbsp; yang merupakan suatu pendampingan terhadap masyarakat melalui literasi terapan. Ketika diberi fasilitas dan pendampingan, maka masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidupnya.
"Telah banyak testimoni yang melakukan kajian ini dan hasilnya menunjukkan bahwa program ini berjalan efektif. Maka Bappenas dan Kementerian Keuangan menjadikan TPBIS sebagai program prioritas utama. Mohon kiranya dapat diduplikasi di daerah." jelasnya.
Hal senada juga diungkapkan oleh Bunda Literasi Provinsi NTT, Julie Laiskodat. Menurutnya, perpustakaan menjadi ujung tombak dalam peningkatan literasi. "Tanpa literasi, semua program akan hanya menjadi omong kosong saja," ungkapnya.
Bunda Literasi Julie mengatakan, banyak potensi yang dimiliki Provinsi NTT, mulai dari bidang pariwisata, tenun maupun potensi alamnya. Seperti halnya, Provinsi NTT memiliki 737 motif tenun dan tiap motifnya memiliki nilai cerita. "Ini sudah didaftarkan hak patennya dan sudah dibukukan. Semua sudah ada di perpustakaan," lanjutnya.
Penerima Penghargaan Nugra Jasa Dharma Pustaloka tahun 2022 ini mengakui peran perpustakaan dalam meningkatkan literasi masyarakat. "Kebutuhan di NTT karena nasi tak tentu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, saya berharap semua Kabupaten/kota yang ada di Provinsi NTT memiliki gedung perpustakaan," ungkapnya.
Sepakat, Wakil Bupati Sumba Timur, David Melo Wadu mengungkapkan literasi adalah kemampuan membaca, menulis, dan berpikir kritis serta memahami informasi.&nbsp;
Literasi ini sangat penting untuk mengembangkan potensi karena memberikan dasar untuk memperoleh pengetahuan dan memahami dunia sekitar.
&nbsp;
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Aditya Irfan

Perpustakaan Berperan Menjamin Akses Berbagai Pengetahuan

Jakarta -- Perpustakaan Nasional Republik Indonesia mengadakan rapat pembahasan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Perpusnas 2021 melalui pertemuan daring zoom Senin (23/08). Rapat membahas terkait persiapan verifikasi lapangan dari Tim Koordinasi SPBE Nasional.
Kepala Pusat Data dan Analisis Perpustakaan Nasional RI, Taufik Gani mengatakan bahwa evaluasi SPBE terakhir dilakukan pada tahun 2019 mendapatkan predikat baik dengan skor 3,06. Ia menjelaskan, berdasarkan dengan pengisian Lembar Kinerja Evaluasi Mandiri, Target Penilaian Target Nilai Akhir SPBE 2021 Perpusnas RI adalah 3,5 sampai 3,7. Dari kategori Baik menjadi sangat Baik. Target ini merupakan target optimis yang didasarkan atas penilain objektif atas proses penerapan SPBE yang sudah dilakukan selama ini.
"Saya melihat bahwa SPBE Perpusnas ini bukan hanya dikembangkan dalam masa yang singkat, langsung jadi. Ini merupakan proses yang sudah dilakukan bertahun-tahun sejak dari awal, secara bertahap, mengikuti perkembangan teknologi informasi dan juga ddenga mengikuti regulasi ataupun kebijakan pemerintah dan terus memperbaiki penerapan e-Government ini," ucap Taufik
Menanggapi proses ini, Kepala Perpustakaan Nasional RI, Muhammad Syarif Bando mengatakan bahwa hal pertama yang harus diperbaiki adalah kebijakan internal tentang SPBE. Perpusnas menurut Syarif Bando harus membuat daftar kegiatan yang dirancang berbasis SPBE berdasarkan (1) Skala Prioritas/sifat mandatorinya, (2) SPBE penunjang, dan (3) SPBE berbasis koordinatif.
SPBE juga perlu dievaluasi mengenai hasil implementasinya dan tingkat kematangannya baik dalam kapabilitas proses maupun fungsi teknis. "Harap dalam kebijakan internal, daftar itu ada. Jelaskan sudah sejauh mana. Apakah sudah terukur, sudah terintegrasi dengan user, dan sudah bisakah dievaluasi," terang Syarif.
Kegiatan rapat kemudian dilanjutkan dengan eksaminasi lebih lanjut terhadap Lembar Kinerja Evaluasi SPBE dan kesiapan dokumen pendukungnya. Verifikasi lapangan dijadwalkan akan diadakan pada tanggal 26 Agustus 2021.
Reportase: Radhitya Purnama

Berita

Persiapan Evaluasi SPBE Perpusnas: Mengukur Maturitas Pelaksanaan SPBE