Medan Merdeka Selatan, Jakarta – Pustakawan yang eksistensinya telah diakui oleh pemerintah dituntut untuk mampu meningkatkan kualitas serta harkat dan martabat hidup masyarakat kaum marjinal.

Demikian disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Muhammad Syarif Bando, kala memberikan sambutan pada kegiatan Orasi Ilmiah Pustakawan Ahli Utama yang berlangsung secara hibrida, Selasa (11/10/2022).

Syarif Bando juga mengatakan pustakawan dewasa ini harus mampu lebih fokus untuk meyakinkan seluruh stakeholders akan keberadaan perpustakaan dalam kehidupan mereka. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan yang cukup signifikan antara implementasi dengan ilmu yang didapat oleh masyarakat saat mengenyam pendidikan formal.

Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang digaungkan oleh Perpusnas dalam hal ini sangat berperan untuk merubah hidup masyarakat menjadi lebih baik. Dia menegaskan, perpustakaan secara nyata berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian nasional melalui pembekalan kemampuan untuk membangun usaha kepada masyarakat.

“Yang paling penting adalah bagaimana cara kita bisa merubah bangsa kita menjadi bangsa yang besar dengan mangimplementasikan 70% transfer knowledge kepada masyarakat,” jelasnya.  

Di hari pertama kegiatan orasi ilmiah ini, Kepala Perpusnas mengukuhkan lima Pustakawan Ahli Utama yakni Kamaludin dari Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Hartono dari Perpusnas, Luh Putu Haryani dari Sekretariat Daerah Bali, Supratomo dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Timur (Dispusip Jawa Timur), dan Mariana Ginting dari Perpusnas.

Sementara itu, Pustakawan Ahli Utama, Mariana Ginting menjelaskan penetrasi teknologi digital sedikit banyak mengakibatkan timbulnya pergeseran kebiasaan membaca buku. Saat ini, para pembaca dimudahkan untuk mendapatkan informasi melalui gawai yang mereka miliki.

Seiring dengan penetrasi teknologi digital, penerbit juga dihadapkan dengan tuntutan baru untuk dapat beralih menggunakan platform digital dalam upaya meningkatkan penjualan bukunya. “Tidak hanya buku tercetak, penerbit harus mampu menjual buku berformat digital,” terangnya.

Pustakawan Ahli Utama, Kamaludin dalam orasi ilmiahnya memaparkan pustakawan juga berperan dalam penataan sumber daya audiovisual terintegrasi nasional. Dia mendapati kondisi bahwa sumber daya audiovisual yang dimiliki 4 (empat) lembaga diantararanya LIPI, LAPAN, BPPT, dan BATAN yang tergabung dalam BRIN belum terintegrasi.

Pengintegrasian sumber daya audiovisual secara nasional diharapkan dapat menjadi modal pengembangan budaya riset. “Peran dan tanggung jawab yang diampu oleh pustakawan ini harus bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan baik di dalam maupun di luar instansi,” pungkasnya.

Pada kesempatan lainnya, Pustakawan Ahli Utama, Luh Putu Haryani menerangkan perpustakaan berperan tidak hanya sebagai tempat peminjaman buku namun juga membina anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dengan Layanan Invokasi (Inklusi, Advokasi, dan Edukasi). Baginya anak adalah harapan bangsa di masa yang akan datang sehingga kehidupannya wajib diperhatikan dengan baik.

Pada penelitiannya, dia menemukan permasalahan Warga Binaan Anak (WBA) yang kemudian dikelompokkan menjadi 3 (tiga) masalah yaitu Pendidikan, Kepribadian dan Psikologis, serta Hiburan/Rekreasi. “Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan program pembinaan yang komprehensif meliputi program Pendidikan yang lebih luwes, bimbingan/advokasi kepribadian dan psikologi, serta program lain yang bersifat inklusi,” ungkapnya.

Reporter: Basma Sartika

Fotografer: Prakas Agrestian