Senayan, Jakarta- Rancangan Undang-undang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam telah memasuki tahapan pembicaraan Tingkat II pada Rapat Paripurna ke-9 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Senin (3/12) bertempat di Gedung Nusantara II. Pada tahapan ini, setelah penyampaian laporan oleh Komisi X yang disampaikan oleh Wakil Komisi X DPR RI, Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, M.P.P, dan penyampaian pandangan pemerintah yang diwakili Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, seluruh Fraksi di DPR dan PemerintahÂ  sepakatÂ  untuk mengesahkan RUU ini.
Dalam Laporannya, Hetifah menyampaikan pentingnya RUU ini bagi kemajuan bangsa. "RUU ini memiliki tingkat urgensi dan mengandung substansi yang strategis serta bermanfaat bagi pengembangan kemajuan dan peradaban bangsa," ujar Hetifah. "Karya cetak dan karya rekam sebagai hasil budaya bangsa memiliki kedudukan strategis sebagai koleksi nasional yang perlu dilestarikan untuk menunjang pembangunan bangsa melalui pendidikan, penelitian, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi," tambahnya.
Hetifah juga menyatakan bahwa UU yang mengatur mekanisme penyerahan Karya Cetak dan Karya Rekam juga sangat penting untuk menjaga kelestarian hasil pemikiran bangsa. "Sebagai upaya untuk menyelamatkan karya cetak dan karya rekam dari ancaman kerusakan yang berasal dari alam dan juga tangan manusia", pungkasnya.
Sementara itu, Mendikbud Muhadjir Effendy, mewakili pemerintah, menyampaikan pandangannya terkait RUU ini. Muhadjir mengatakan bahwa, RUU ini merupakan perwujudan tanggung jawab dari amanat pembukaan UUD 1945 alinea ke emoatÂ  yaitu dalam rangka mewujudkan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. "Negara berkewajiban melindungi seluruh aset budaya bangsa yang Â terdokumentasi dalam karya cetak dan karya rekam yang bernilai intelektual dan atau artistik sebagai hasil karya bangsa Indonesia," tegas Muhadjir.Â Â 
Pengaturan penyerahan karya cetak dan karya rekam sebelumnya diatur melalui UU No. 4 Tahun 1990, tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam tetapi UU tersebut dianggap belum efektif dalam menghimpun karya cetak dan karya rekam.Â  â€œSeiring berjalannya waktu dan kemajuan dalam teknologi informasi dan dinamika masyarakat UU tersebut dirasa belum efektif dalam penerapannya sehingga Undang-undang iniÂ  perlu diganti," ucap Muhadjir.Â 
Setelah laporan dari panitia kerja dan penyampaian pandangan pemerintah, Ketua Sidang Paripurna, Fahri Hamzah, atas persetujuan anggota sidang sepakat untuk mengesahkan RUU SSKCKR untuk dijadikan Undang-undang. RUU selanjutnya akan sah menjadi UU setelah Presiden membubuhi tanda tangannya pada naskah RUU. Langkah selanjutnya pemerintah akan merumuskan Peraturan Pemerintah sebagai petunjuk pelaksanaan Undang-undang. Penyiapan sarana dan prasarana serta sosialisasi melalui berbagai forum juga diperlukan untuk efektifitas pelaksanaan UU ini.

Rapat Paripurna Ke-9 DPR-RI: Seluruh Fraksi dan Pemerintah Menyetujui  untuk Mengesahkan RUU SSKCKR

Pancoran, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof. H. M. Tito Karnavian, Ph.D., menyebut Perpustakaan sebagai motor segala ilmu dan informasi. Hal itu diungkapkannya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Perpustakaan Nasional 2020 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa, (25/02/2020).
â€œKita lihat betapa pentingnya fungsi dari perpustakan, karena perpustakaan motor, semua ilmu-ilmu itu, semua data-informasi dikemas menjadi ilmu, menjadi bidang-bidang ilmu, kemudian bidang-bidang ilmu ini semua dikumpulkan, termasuk semua literatur dalam sebuah organisasi yang kita sebut dengan perpustakaan,â€ kata Mendagri.
Dengan demikian, kehadiran perpustakaan sebagai sebuah lembaga maupun tempat untuk memperoleh akses literatur bacaan kian mendesak di seluruh daerah. Perpustakaan sebagai motor ilmu pengetahuan merupakan salah satu aspek dalam pembangunan SDM unggul yang berdaya saing.
â€œMaka perpustakaan muncul menjadi suatu bagian penting untuk menjadi pusat informasi dan data dalam rangka untuk mengisi otak kita, maka ada perpustakaan yang spesifik untuk menangani masalah tertentu. Ada perpustakaan referensi untuk penelitian, mengambil referensi tertentu, ada perpustakan akademik, ada juga perpustakaan publik, dan ada juga perpustakaan nasional yang berperan mengumpulkan informasi nasional sekaligus menjadi motor untuk menggerakkan perpustakaan-perpustakaan lain,â€ ujarnya.
Pentingnya perpustakaan sebagai motor penggerak ilmu pengetahuan juga perlu ditunjang dengan adanya akses bahan bacaan bagi masyarakat. Selain itu, masyarakat juga perlu menyadari secara mandiri betapa pentingnya ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan.
â€œKita tahu betapa pentingnya ilmu, kita tahu pentingnya SDM, namun kita kekurangan akses. Masyarakat kita kekurangan akses, minatnya tinggi (tapi) aksesnya kurang, maka solusinya adalah kita harus mensosialisasikan dulu betapa pentingnya ilmu, betapa pentingnya buku, betapa pentingnya perpustakaan,â€ cetusnya.
Di samping membangun kesadaran masyarakat, kolaborasi dengan dengan pihak swasta maupun NGO perlu dilakukan untuk meningkatkan askesibilitas bahan bacaan masyarakat. Selain mengandalkan pemerintah, masyarakat juga dituntut untuk berswadaya dalam membangun akses bacaannya.
â€œKemudian memperluas akses dengan cara membangun perpustakaan, bisa dengan cara melalui jalur power, kedua adalah dengan cara swadaya. Saya paham banyak LSM, NGO, dan juga inisiatif masyarakat sendiri untuk membangun perpustakaan di daerahnya karena kesadaran mereka sendiri, tetapi the biggest power adalah pemerintah, karena pemerintah memiliki kemampuan regulasi, kemampuan memaksa, memiliki sumber dan terbesar,â€ jelas Mendagri.
Dalam kesempatan yang sama, Mendagri menilai jaringan dan regulasi kian sama urgensinya. Hal ini terkait juga dengan bagaimana daerah membangun kelembagaan perpustakaan, termasuk dinas perpustakaan di daerah kian solid.
â€œDalam konteks inilah saya melihat bahwa kita perlu membngun jaringan, dan jaringan ini harus didorong oleh pemerintah. Dari data yang ada saya kira belum semua daerah memiliki dinas perpustakaan, yang kita harus dorong adalah regulasi, organisasi kelembagaan, anggaran, dan personel. Keempat poin ini yang penting.Â  Regulasi artinya harus ada aturan yang mengatur tentang adanya lembaga jaringan perpustakaan sampai ke daerah-daerah, UU Perpusnas sudah ada tetapi mungkin sosialisasinya belum keluar, tidak dibaca, kemudian aturan-aturan untuk membngun tetapi belum tersosialisasi dengan baik,â€ kata Mendagri.
Â 
Reportase : Puspen Kemendagri

Mendagri Sebut Perpustakaan Sebagai Motor Segala Ilmu

Salemba, Jakarta--Inovasi menjadi poin fokus utama dalam transformasi birokrasi. Inovasi menjadi tolok ukur keberhasilan reformasi birokrasi, terutama dalam konteks pelayanan publik.
Demikian disampaikan Analis Pengaduan Masyarakat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) Resty Adelia dalam Diskusi dengan tema "Trend dan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik" pada Selasa (14/11/2023).
"Inovasi pelayanan publik haruslah merupakan gagasan kreatif orisinal atau adaptasi modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat," ungkapnya.
Dia mengatakan, strategi inovasi yang diusung Kemenpan RB melibatkan pembinaan inovasi pelayanan publik sebagai langkah transformasi.
Langkah-langkah strategis ini, lanjutnya, mencakup penciptaan inovasi yang mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk berinovasi, pengembangan inovasi melalui replikasi dari ide-ide yang telah diimplementasikan di tempat lain dengan kunci "ATM" (Amati, Tiru, Modifikasi), dan pelembagaan inovasi untuk menjaga keberlanjutan inovasi dalam instansi.
"Kriteria penting dalam penilaian inovasi pelayanan publik, termasuk kebaruan, efektivitas, manfaat bagi peningkatan kualitas pelayanan publik, kemudahan disebarkan, dan berkelanjutan dengan dukungan masyarakat," lanjutnya.
Sebagai bagian dari evaluasi inovasi, Kementerian PANRB mencatat terdapat sembilan inovasi yang diajukan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas). Salah satu yang dinilai sangat inovatif yakni Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) dari unit kerja Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus).
Dari hasil evaluasi ini, lanjutnya, evaluator menyatakan ahwa inovasi ini tidak hanya penting tetapi juga tepat sasaran untuk mengatasi permasalahan Perpusnas.
"Selain itu, adaptasi yang sudah terjadi dan potensi keberlanjutan tinggi menjadi catatan positif evaluator," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Perpusnas Sri Marganingsih memaparkan, dalam upaya meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan publik, Perpusnas telah melakukan pemetaan dan analisis terhadap inovasi yang telah dikembangkan.
"Dari 30 inovasi yang tercatat, sembilan di antaranya diikutkan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tahun 2023. Dan hanya satu inovasi yang berhasil menjadi nominasi finalis TOP Inovasi Pelayanan Publik yakni TPBIS," paparnya.
Lebih lanjut, Perpusnas melaporkan bahwa Layanan ISBN Online atau SiGoblic, pada tahun 2022, telah masuk dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik. Pembaruan data inovasi ini sudah disampaikan untuk mengisi portal Knowledge Management System (KMS), Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Nasional (JIPPNas).
"Di tengah tuntutan global dan kesadaran masyarakat akan percepatan dan kemudahan pelayanan publik, Perpusnas mencatat bahwa inovasi pelayanan publik bukan hanya tentang teknologi atau aplikasi semata, tetapi juga tentang budaya kerja yang sehat," lanjutnya.
Dia menambahkan, pembahasan mengenai inovasi pelayanan publik tidak hanya menjadi sorotan teknologi, melainkan juga tentang budaya kerja yang dapat mendorong terus berinovasi, antusias dalam menghadapi perubahan, serta bertindak proaktif dalam mengembangkan kreativitas.
"Inovasi pelayanan publik diharapkan dapat memberikan dampak positif pada peningkatan budaya literasi dan kompetensi digital masyarakat, serta membantu menyelesaikan isu-isu prioritas yang dihadapi oleh negara," imbuhnya.
Reporter: Wara Merdeka
Dokumentasi: Irfan Fakhruddin

Inovasi Jadi Tolok Ukur Reformasi Birokrasi

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Jika ingin mengenal dunia, membacalah. Tapi, jika ingin dikenang dalam keabadian peradaban zaman, maka menulislah.
Pelaut Penerbang (Purn) Laksamana Muda, Rosihan Arsyad dan Kapten Pilot, Monica Anggreni membuktikan bahwa menulis bisa dilakukan oleh siapa saja apapun latar belakang profesinya.
Penulis buku "Menerjang Ombak Menembus Awan", Rosihan Arsyad, dalam bukunya mengisahkan kesan dan inspirasi selama menjadi orang nomor satu di Bumi Sriwijaya periode 1998-2003.&nbsp;
Sebelum menduduki posisi nomor satu di Sumatera Selatan, Rosihan Arsyad yang kelahiran Bengkulu 74 tahun silam merupakan purnawirawan di Angkatan Laut berpangkat Laksamana Muda.&nbsp;
Kecintaan Rosihan Arsyad dengan dunia kepenulisan diawali semenjak menjadi Perwira Muda. Di mulai dengan menyusun buku-buku ajar.&nbsp; Beberapa tulisan Rosihan Arsyad juga telah diterbitkan dalam bentuk publikasi.&nbsp;
Penulis Monika Anggreni layak disebut Kartini Modern. Pilot yang sudah memiliki 9.000 jam terbang kini sudah menjadi seorang Kapten Pilot, pimpinan dalam sebuah penerbangan. Monica mengakui dalam buku yang ditulisnya bahwa awalnya ia tidak bercita-cita menjadi Pilot, namun ayahnya yang bertugas di TNI AU mengharuskan dirinya keluar kuliah dari teknik sipil dan mengambil jalur penerbangan sebagai karirnya.&nbsp;
Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Mariana Ginting mengatakan aktivitas membaca, berpikir, menulis, dan berkarya adalah siklus yang saling berhubungan. Buku sebagai produk dari proses kreatif menjadi pemicu dalam mendorong penguatan literasi masyarakat.
"Karya yang dipersembahkan ini setidaknya memberikan kontribusi dalam hal ketersediaan literatur dan sumber bacaan alternatif," imbuh Mariana.
Literasi Akhir Pekan yang digawangi Chappy Hakim Institute (CHI) bekerja sama dengan Perpusnas dan hari ini, Sabtu (27/5/2023) merupakan kali kelima diselenggarakan.&nbsp;
Literasi akhir pekan merupakan aktivitas bincang-bincang buku, dikolaborasikan dengan musik dan literasi yang dikonsep ala gathering.&nbsp;
"Tema bincang-bincang dipilih agar tidak terlalu serius. Harapannya banyak pihak yang mau mengikuti jejak untuk menulis dan sharing pengetahuan," pungkas pimpinan CHI, (Purn) Marsekal TNI Chappy Hakim.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Aditya Irfan Fakhruddin

Membaca Bawa Dunia, Menulis Bawa Keabadian 

Tebo, Jambi - Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), Muhammad Syarif Bando bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tebo meresmikan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Kabupaten Tebo dengan melakukan prosesi pengguntingan pita yang dilanjutkan dengan penandatangan prasasti, Senin (25/9/2023).
Gedung fasilitas layanan perpustakaan Kabupaten Tebo yang berada di depan Sungai Batanghari ini diperluas dengan membangun gedung baru tiga lantai di samping gedung lama yang hanya memiliki satu lantai. Adapun pembangunannya dilakukan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2022 sebesar 4,4 miliar.
Pj. Bupati Tebo, Aspan dalam sambutannya yang pada kesempatan ini diwakili Sekda Kabupaten Tebo, Teguh Arhadi menyampaikan banyak terima kasih atas bantuan DAK yang telah diberikan.
Teguh menekankan bahwa perpustakaan adalah jendela dunia, karena perpustakaan berisi buku yang mengandung informasi dan dengan membacanya, masyarakat dapat mengetahui informasi yang terjadi di belahan bumi lain.
Namun di sisi lain, dia juga meminta agar perpustakaan lebih kreatif dalam membuat program untuk menarik minat masyarakat mengunjungi perpustakaan. Hal tersebut dikarenakan kecanggihan teknologi masa kini mampu menyajikan informasi lebih cepat, sehingga itu menjadi tantangan bagi perpustakaan dalam melayani kebutuhan informasi masyarakat.
&ldquo;Kita harapkan perpustakaan bukan hanya tempat membaca buku, tapi bisa menjadi tempat diskusi, menyampaikan pendapat, dan tempat berkumpul masyarakat untuk menyelesaikan persoalan. Kami juga mengimbau masyarakat Tebo untuk datang ke perpustakaan yang megah ini,&rdquo; imbuhnya.
Lebih lanjut Teguh juga mengharapkan adanya bantuan tambahan untuk melengkapi perpustakaan yang baru saja diresmikan.
Menanggapi yang telah disampaikan, Kepala Perpusnas mengatakan bahwa penyelenggaraan perpustakaan sebagai salah satu unit terkecil masyarakat dalam mencerdaskan anak bangsa sesuai dengan mandatori UUD 1945, dapat berjalan dengan baik apabila ada kontribusi bersama antara para pendidik, tokoh politik, dan orang tua.
&ldquo;Semua yang hadir di sini sudah sukses tapi itu belum cukup karena masih banyak anak-anak di belakang kita yang harus dipikirkan. Kita harus bersatu untuk membangun budaya baca ini,&rdquo; ucapnya.
Syarif Bando menambahkan sejatinya Indonesia kaya akan sumber daya alam, akan tetapi mayoritas masyarakatnya tidak dapat menikmati karena tidak berilmu. Untuk itu, dia mengajak seluruh pihak yang hadir untuk tidak semata mengandalkan dukungan dari pusat namun juga mulai bergerak untuk peduli yakni dengan cara menulis buku.
&ldquo;Untuk lebih menggali dan memahami potensi yang dimiliki suatu daerah, masyarakat yang ada di dalamnya membutuhkan koleksi buku yang sesuai. Jadi saya titip pak Sekda mohon berkenan selaku pengendali anggaran, mungkin sudah saatnya kita tulis buku tentang sejarah, potensi sumber daya alam, dan potensi sumber ekonomi Kabupaten Tebo,&rdquo; jelasnya.
Knowledge is power, demikian disampaikan oleh Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Adin Bondar pada sesi talkshow Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat (PILM) untuk Kesejahteraan di Kabupaten Tebo. Menurutnya pengetahuan menjadi hal yang penting dan menjadi kekuatan bagi sebuah negara untuk maju.
&ldquo;Tidak ada satu negara pun maju tanpa adanya sebuah perilaku kolektif masyarakat atas kegemaran membaca yang kuat. Karena dari membaca, orang jadi memiliki sebuah kesadaran kognitif yang baik,&rdquo; katanya.
Kehadiran perpustakaan megah di daerah baginya dapat menjadi satu ruang publik terbuka bagi masyarakat untuk belajar secara kontekstual, melalui pendampingan keterampilan dan pembelajaran berbasis teknologi guna meningkatkan kualitas hidup mereka.
&ldquo;Kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan di perpustakaan adalah kegiatan pendekatan dalam rangka mengontruksi pengetahuan masyarakat agar cakap,&rdquo; ujarnya.
Sementara itu, Kepala Desa Purwo Bakti, Lenny Maryani memaparkan tiga hal yang dilakukannya sebagai strategi mengajak masyarakat membangun literasi, yaitu mengubah pola pikir masyarakat terhadap perpustakaan, melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat, dan mendukung segala kegiatan di perpustakaan, termasuk dalam hal pendanaan.
Lenny menceritakan kisah suksesnya dalam mengembangkan perpustakaan desa dengan berbagai kegiatan yang merupakan penerapan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.
&ldquo;Tanpa kita sadari dari perpustakaan, kita sudah membantu mengurangi angka pengangguran. Kalau kita tidak membenahi dari bawah dulu, maka kita tidak bisa sampai ke atas. Membangun literasi masyarakat butuh proses,&rdquo; pesannya.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tebo, Syamsu Rizal memaparkan generasi milenial merupakan generasi yang sangat dekat dengan dunia digital karena menjadikan digital sebagai ruang pribadinya dalam mengakses, mendapatkan, dan membagikan semua bentuk informasi yang ada di internet.
&ldquo;Untuk itu, literasi media di era digital merupakan seperangkat kemampuan yang harus dimiliki seseorang dalam menyaring informasi sekaligus menggunakan perangkat digital seperti internet yang melibarkan kemampuan teknis dan kecerdasan kognitif,&rdquo; paparnya.
Rizal dalam hal ini menyimpulkan, masyarakat literat ialah mereka yang bijak dalam menggunakan media sekaligus menjadi yang terdepan dalam informasi.
Kepala Kejaksaan Negeri Tebo, Dinar Kripsiaji juga mengundang pelajar dan mahasiswa untuk mengunjungi perpustakaan Kejaksaan Negeri Tebo.
&ldquo;Adik-adik kalau literaturnya tidak cukup untuk menganalisa, memecahkan persoalan, silakan ke kejaksaan, kami punya perpustakaan kecil yang bisa diakses oleh masyarakat, boleh siapa saja,&rdquo; ajaknya.
&nbsp;
Reporter: Eka Cahyani &amp; Basma Sartika
 Fotografer: Andri Tri Kurnia

Megah, Perpustakaan Tiga Lantai Hadir di Tebo

FGD Pemantauan dan Evaluasi Terpadu Peningkatan Kualitas Layanan Perpustakaan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik Subbidang Perpustakaan Tahun 2023

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Rapat Paripurna Ke-9 DPR-RI: Seluruh Fraksi dan Pemerintah Menyetujui untuk Mengesahkan RUU SSKCKR

Mendagri Sebut Perpustakaan Sebagai Motor Segala Ilmu

Inovasi Jadi Tolok Ukur Reformasi Birokrasi

Membaca Bawa Dunia, Menulis Bawa Keabadian

Megah, Perpustakaan Tiga Lantai Hadir di Tebo

FGD Pemantauan dan Evaluasi Terpadu Peningkatan Kualitas Layanan Perpustakaan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik Subbidang Perpustakaan Tahun 2023