Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Pengembangan perpustakaan di daerah diperlukan komitmen dari pemangku daerah setempat.
Demikian disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Muhammad Syarif Bando saat menerima kunjungan kerja Bupati Subang dan jajaran serta Wakil Wali Kota Tomohan bersama Ketua Komisi I DPRD Kota Tomohon, Jumat (8/4/2022).
"Kami harap ada komitmen yang dibangun bersama dan dukungan untuk pengembangan perpustakaan," ungkap Syarif.
Lebih lanjut dijelaskan, paradigma perpustakaan saat ini sudah berubah. Peran perpustakaan tidak hanya sekadar manajemen koleksi dan manajemen pengetahuan, tetapi perpustakaan dituntut untuk melakukan transfer pengetahuan.
"Maka jangan sampai pustakawan punya banyak buku tetapi tidak baca buku," lanjutnya.
Syarif Bando pun mendorong pemerintah daerah untuk menyediakan bahan bacaan yang berisi tentang lokal konten. Seperti, sejarah asal usul daerah, potensi SDM, potensi SDA, hingga potensi pariwisata.
Sementara itu, Bupati Subang Ruhimat menyampaikan, sebagai upaya meningkatkan minat baca, pihaknya berencana akan membangun gedung layanan perpustakaan. Gedung layanan perpustakaan tersebut direncanakan akan dibangun di lokasi strategis di Subang.
"Kami sangat membutuhkan suporting bantuan dari pemerintah pusat, supaya minat baca di Subang bisa meningkat dan dapat diimplementasikan sehingga kualitas SDM pun meningkat," tutur Ruhimat.
Wakil Wali Kota Tomohon, Wenny Lumentu menyampaikan kekhawatiran dengan banyaknya generasi muda terutama anak-anak yang lebih suka bermain gadget daripada membaca buku. Padahal melalui buku dapat menambah pengetahuan bagi anak-anak.
"Mari tingkatkan minat membaca agar indeks membaca dapat ditingkatkan. Dengan dmeikian maka pengetahuan dapat ditingkatkan yang akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," terangnya.
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Prakas Agrestian

Kepala Perpusnas: Diperlukan Komitmen Pemangku Daerah dalam Pengembangan Perpustakaan

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Perpustakaan Nasional (Perpusnas) telah mengembangkan perpustakaan dalam bentuk digital. Berbagai koleksi yang dapat diakses oleh masyarakat melalui teknologi internet.
Layanan digital tersebut diantaranya, e-resources, iPusnas dan khastara. Semua koleksinya dapat dibuka tanpa perlu mengeluarkan biaya alias gratis, tetapi sebelumnya harus mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk menjadi anggota.
Kepala Pusat Studi Dokumentasi H.B. Jassin Basri Amin mengatakan, keberadaan Khasanah Pustaka Nusantara (Khastara) sangat membantu para peniliti maupun pemustaka yang membutuhkan informasi dari koleksi naskah kuno.
"Karena tidak mudah bagi masyarakat yang ada di daerah untuk datang ke Jakarta, selain harus mengeluarkan biaya waktu juga terbatas. Sehingga dengan adanya layanan digital khastara ini sangat membantu," jelasnya dalam Webinar Pemanfaatan E-Resources, iPusnas dan Khastara yang diselenggarakan secara daring pada Senin (23/5/2022).
Basri Amin berkisah mengenai pengalamannya memanfaatkan khastara untuk membantu penelitiannya. Seperti halnya koleksi koran langka maupun buku langka yang koleksinya ada di Perpusnas.
"Perpusnas sangat besar koleksinya, kalau kita lihat khasanah pustaka nusantara ada puluhan riu tetapi belum seluruhnya dikompilasi. Koleksi di Perpusnas masih terus di kompolasi dan terus dikonfirmasi dilihat kembali. Dengan demikian pemanfaatan dan konservasi pertolongan teknologi menjadi berkembang," lanjutnya.
Dalam kesempatan itu, Basri mengapresiasi para pustakawan yang bertugas di koleksi buku langka maupun Khastara. menurutnya, pustakawan tersebut bukan hanya mengoleksi dan bukan hanya pustakawan yang familiar dengan teknologi kataloging sistem, tetapi mereka membangun kepekaan literer yang menyelamatkan kekhasanahan nusantara.
"Khastara tidak hanya sebagai material entity of knowledge production yang berhasil kita capai sebagai bangsa besar, tetapi sekaligus mewadahi interaksi-interaksi baru keIndonesiaan. Antara pustakawan dengan peneliti, jurnalis, dosen, maupun guru," lanjutnya.
Direktur Perpustakaan Universitas Surabaya, Amirul Ulum mengatakan, sekarang ini dengan perkembangan teknologi informasi, Perpusnas telah memfasilitasi layanannya secara digital. Tidak hanya fasilitas membaca buku di perpustakaan.
"Ada tugas penting dari Perpusnas untuk menunjang pendidikan, pembelajaran bahkan riset tingkat nasional tentu sumber informasi yang disediakan harus banyak bersinggungan kepada subjek objek ilmu pengetahuan yang luas. Kemudian sumber informasi internasional, hasil-hasil riset akan menunjang riset-riset yang dilakukan di dalam negeri," katanya Amirul.
Amirul mengatakan, berdasarkan data Perpusnas tahun 2022, statistik pemanfaatan e-resources mengalami peningkatan di tahun 2017. Namun, di saat pandemi Covid-19 jumlah pemustaka yang mengakses mengalami penurunan.
"Nah ini mungkin dapat dieksplor bersama, kita sosialisasikan sehingga nilai kebermanfaatan yang sangat signifikan. Ini nanti akan menjadikan Perpusnas dapat menyediakan sumber-sumber informasi yang berkualitas," kata Amirul.
Dikatakan, e-resources untuk pendidikan, pembelajaran maupun riset diharapkan dapat diakses secara 24 jam penuh. Selain itu dibutuhkan juga kemampuan agar dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia.
"Sekarang dengan perkembangan teknologi, semua tersedia dalam multi format," lanjutnya.
Sementara itu, Wartawan Jawa Pos, Khafidlul Ulum menyampaikan perlunya promosi layanan di Perpusnas dilakukan secara masif.
Menurutnya, perpustakaan digital persembahan Perpusnas yakni iPusnas merupakan layanan perpustakaan yang luar biasa. "iPusnas membantu masyarakat yang memerlukan buku digital," ungkapnya.
Hafid mengatakan, bahwa tiap tahunnya terjadi peningkatan minat peminjam buku di iPusnas. Bahkan iPusnas ini telah direplikasi di sejumlah perpustakaan daerah.
"Untuk mendorong minat baca masyarakat, saya rasaÂ  promosi layanan digital ini harus dilakukan secara masif untuk menggerakkan masyarakat serta dapat dipahami masyarakat," tutupnya.
Perlu diketahui, Webinar Pemanfaatan E-Resources, iPusnas dan Khastara ini merupakan salah satu kegiatan dari rangkaian HUT ke-42 Perpusnas.
Â 
Reportase: Wara Merdeka

Meningkatkan Minat Baca Melalui Koleksi Layanan Digital Perpusnas

Lumire Hotel, Jakarta - Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, berpengaruh terhadap kelembagaan Perpustakaan Khusus yang ada di Kementerian/Lembaga.
Penyederhanaan birokrasi ini memberi dampak positif terhadap efektivitas dan efisiensi kinerja. Namun juga berpengaruh terhadap kejelasan tugas dari masing-masing perpustakaan yang ada di Kementerian/Lembaga tersebut.
Demikian disampaikan Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Sri Marganingsih dalam acara Forum Group Discussion (FGD) Penguatan Kelembagaan Perpustakaan Kementerian/Lembaga Negara, Rabu (5/4/2023) di Hotel Lumire Jakarta, Jakarta Pusat.
&ldquo;Pasti banyak perubahan setelah adanya penyederhanaan birokrasi. Tujuan FGD ini adalah untuk bersama-sama mendiskusikan kedudukan kelembagaan perpustakaan di setiap Kementerian/Lembaga,&rdquo; ungkap Marganingsih.
Marganingsih melanjutkan, penguatan kelembagaan perpustakaan perlu dilakukan mengingat pentingnya posisi perpustakaan yang sangat strategis dalam menyediakan informasi guna mendukung tugas dan fungsi kelembagaan.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&ldquo;Adanya perpustakaan khusus di Kementerian/Lembaga ini menjadi perpustakaan rujukan, sebagai mercusuarnya Kementerian/Lembaga dalam menyediakan informasi yang sesuai dengan bidangnya,&rdquo; imbuhnya.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Hadir pada kesempatan yang sama, Ketua Kelompok Kerja Pengembangan Perpustakaan Khusus, Rohani Br Tohang berharap adanya keseragaman atau standar untuk Kementerian/Lembaga terkait dengan kedudukan lembaga.
&ldquo;Kami perlu mendengar bagaimana kondisi Perpustakaan Khusus di Kementerian/Lembaga saat ini. Nantinya kami dapat memperoleh rekomendasi yang bisa kami tindaklanjuti,&rdquo; ujar Rohani.
Sementara itu, perwakilan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Awan menyampaikan perlu ada arahan lebih lanjut dari Perpusnas selaku pembina perpustakaan khusus terkait uraian tugas dan fungsi perpustakaan di Kementerian/Lembaga.
&ldquo;Kami harap ada arahan langsung ke perpustakaan khusus di Kementerian/Lembaga, misalnya berupa edaran agar menjadi acuan kami menjalankan tugas dan fungsi di lembaga kami,&rdquo; ungkap Awan.
FGD Penguatan Kelembagaan Perpustakaan Kementerian/Lembaga Negara ini dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pusat Statistik, dan Badan Kepegawaian Negara.
FGD akan dilaksanakan selama tiga dengan mengundang total 21 Kementerian/Lembaga yang memiliki Perpustakaan Khusus.
&nbsp;
Reporter: Gilang Arwin Saputri
Editor: Basma Sartika
Fotografer: Aji Anwar

Perpusnas Gelar FGD Penguatan Kelembagaan Perpustakaan Kementerian/Lembaga 

Salemba, Jakarta â€“ Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Muhammad Syarif Bando melantik Mujiani sebagai Pustakawan Ahli Utama dan 14 orang dilantik untuk jabatan fungsional pustakawan, analis pengelolaan keuangan APBN dan pranata keuangan APBN.
Syarif Bando mengatakan, dengan adanya tambahan pejabat fungsional menjadi energi baru di lingkungan Perpusnas untuk meningkatkan kinerja serta kualitas layanan untuk masyarakat, bangsa dan negara.
"Saya berharap dengan tambahan posisi sebagai pustakawan utama dan pejabat fungsional lainnya bisa menjadi tambahan energi bagi Perpusnas, untuk memastikan peran kita (perpustakaan) semakin ditunggu masyarakat," katanya pada Pelantikan Pejabat Fungsional, Rabu (31/3/2021).
Lebih lanjut, Syarif BandoÂ  menuturkan, masih banyak tantangan yang dihadapi oleh pengelola perpustakaan. Salah satunya penghakiman dunia mengenai budaya baca Indonesia yang masih rendah. Menurutnya, perlu adanya perbaikan di sisi hulu, karena saat ini masih kurangnya bahan bacaan di masyarakat.
"Maka berhenti menghakimi rakyat, mahasiswa maupun pelajar. Apa yang kita lakukan baik di eksekutif, yudikatif, civitas akademika, dengan membuat regulasi yang kita buat agar buku yang berlimpah di Jakarta dan Yogyakarta bisa sampai ke NTT dan Papua," tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Perpusnas juga mengingatkan bahwa pelantikan bukan sekedar seremoni pengambilan sumpah jabatan namun merupakan awal untuk bersama untuk berkontribusi pada negara serta meningkatkan kinerja Perpustakaan Nasional.
"Saya ingin mengajak bapak dan ibu bantulah negara, tunjukkanlah posisi kita melalui Perpustakaan Nasional yang bisa memberikan semacam sinar matahari bagi siapapun yang berada dalam kegelapan karena tidak tahu bagaimana mendapatkan sumber bahan bacaan terbaik. Jadilah selalu mata air yang dapat menghilangkan rasa haus dan dahaga bagi siapa saja yang membutuhkan ilmu pengetahuan sehingga terus berada pada persoalan-persoalan sosial, kebodohan dan kemiskinan. Merdekakanlah rakyat Indonesia, bebaskanlah mereka dari belenggu kemiskinan dan kebodohan dengan membaca," pesan Syarif.
Reporter: Wara Merdeka
Fotografer: Arwan Subakti

Tambahan Pejabat Fungsional jadi Energi Baru bagi Perpusnas

Perpustakaan Nasional RI mengadakan Rapat Koordinasi PelaksanaanÂ  Vaksinasi Covid-19 pada hari Rabu, 7 April 2021 di ruang Theater Perpustakaan Nasional RI,. Vaksinasi untuk para pegawai di lingkungan Perpustakaan Nasional RI rencananya akan digelar dalam dua sesi dihari yang berbeda, yaitu pada hari Sabtu, 10 April 2021 dan Senin, 12 April 2021 yang berlokasi di Auditorium Perpustakaan Nasional RI, Salemba, Jakarta Pusat.
Â 
â€œMenurut data yang telah dikumpulkan, ada 1208 orang dari Perpusnas yang siap divaksin. Tidak semuanya layak, nanti ada sesi screening dulu sebelum divaksin.â€ tutur Ibu Woro Titi Haryanti selaku Sekretaris Utama Perpusnas RI saat membuka rapat.
Â 
Dr. Firly yang merupakan tenaga medis Perpusnas RI menghimbau agar pegawai mempersiapkan diri sebelum vaksin dengan istirahat yang cukup dan menjaga kondisi tubuh agar prima serta menyarankan agar tidak melakukan kegiatan yang terlalu berat setelah vaksin. Pengisian data melalui formulir online yang diperlukan untuk mempermudah pendataan saat vaksin dilaksanakan juga telah disiapkan.
Â 
Para pegawai yang telah menerima vaksin akan diberikan sertifikat sebagai bukti telah menerima vaksin pertama, dan diharapkan siap untuk menerima vaksin selanjutnya setelah 28 hari. Meskipun begitu, para pegawai yang telah menerima sertifikat tersebut dihimbau agar tidak mengumbar identitas dan sertifikat yang mengandung data pribadi sensitif di media sosial.
 
Reporter : Syifa

Perpusnas RI Gelar Rapat Persiapan Vaksinasi Covid 19 untuk Pegawai

Jakartaâ€”Manajemen persuratan di Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI yang dioperasionalkan dalam aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE), terus diperkuat.
Melalui sosialisasi TNDE kepada seluruh pegawai, diharapkan tidak hanya proses penerimaan surat yang dipercepat, akan tetapi hal tersebut dapat berdampak juga pada kinerja lembaga. Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menyatakan sesuai arahan Presiden Joko Widodo dalam peluncuran Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara pada 27 Juli 2021, disebutkan bahwa ASN harus memiliki orientasi melayani masyarakat, bukan minta dilayani.
Mengutip pernyataan Presiden, Syarif Bando menekankan guna memenuhi percepatan transformasi ASN, pegawai Perpusnas harus BerAKHLAK yakni Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.
â€œSalah satu maksud dan tujuan dibangunnya aplikasi TNDE ini adalah dalam rangka mempercepat dan mempermudah pelayanan dalam hal persuratan. Dalam hal ini, kita sudah menerapkan semboyan awal bahwa apapun inovasi yang diciptakan, berorientasi pada perbaikan pelayanan,â€ ujarnya dalam acara Sosialisasi TNDE yang diselenggarakan secara virtual pada Senin (2/8/2021).
TNDE adalah aplikasi berbasis web dan android yang digunakan untuk mempermudah pengelolaan surat masuk, surat keluar, disposisi, dan pencarian arsip surat. Persuratan melalui aplikasi TNDE memiliki kelebihan dibandingkan persuratan secara manual atau fisik. Sejumlah kelebihan TNDE adalah memiliki sistem penyimpanan secara fisik dan digital, mempermudah proses manajemen surat, mempermudah pencarian surat, hemat waktu dan biaya, dan multi-platform.
â€œDengan elektronik, akan lebih cepat dan akurasi yang paling penting adalah, bagian yang sangat memudahkan pengawasan dari top manajer ke jajaran. Kita bisa meneropong di mana surat dinas itu posisinya berada. Dengan elektronik itu akan keliatan surat keluar dari pimpinan, di sini sekian, akhirnya kita bisa meneropong di mana surat berakhir, dan tindak lanjutnya,â€ jelasnya.
Pada akhir arahannya, Syarif Bando berharap nilai kearsipan Perpusnas meningkat menjadi Sangat Memuaskan dalam penilaian yang dilakukan Arsip Nasional RI pada tahun ini. Penilaian tahun lalu, kearsipan Perpusnas mendapat skor 89,16. â€œKita membutuhkan 0,84 untuk masuk sangat memuaskan,â€ katanya.
Sementara itu, Kepala Biro SDM dan Umum Perpusnas Ahmad Masykuri menjelaskan ide atau gagasan TNDE sudah ada sejak 2015, namun baru terlaksana pengerjaannya pada 2018 dan diluncurkan pada 14 Februari 2019. Aplikasi ini diharapkan mempercepat proses penerimaan surat.
Namun pelaksanaannya menghadapi kendala, terutama, masih sulitnya beralih dari budaya konvensional ke digital.
Ke depannya, TNDE Perpusnas diharapkan bisa berkonversi dengan aplikasi Srikandi yang diluncurkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada 27 Oktober 2020. Aplikasi Srikandi yang merupakan kepanjangan dari Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi merupakan aplikasi terintegrasi untuk mewujudkan efisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan kearsipan secara terpadu.
â€œSehubungan dengan hal tersebut, Perpustakaan Nasional merespon baik akan segera mengkonversikan aplikasi TNDE dengan Srikandi sehingga memiliki standar yang sama dalam pengelolaan arsip dinamis. Hal ini sekaligus salah satu upaya mewujudkan percepatan penyelenggaraan SPBE menuju pemerintahan yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,â€ urainya.
Dalam kegiatan tersebut, para peserta juga dipandu penggunaan aplikasi TNDE.
Reporter: Hanna Meinita

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Kepala Perpusnas: Diperlukan Komitmen Pemangku Daerah dalam Pengembangan Perpustakaan

Meningkatkan Minat Baca Melalui Koleksi Layanan Digital Perpusnas

Perpusnas Gelar FGD Penguatan Kelembagaan Perpustakaan Kementerian/Lembaga

Tambahan Pejabat Fungsional jadi Energi Baru bagi Perpusnas

Perpusnas RI Gelar Rapat Persiapan Vaksinasi Covid 19 untuk Pegawai

Aplikasi TNDE, Mempermudah Manajemen Persuratan