Jakarta- Sejak dimulai pada 2018, Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang dilakukan Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) telah menunjukkan dampak yang semakin nyata dalam pemberdayaan masyarakat.
Hasil positif terlihat di mana perpustakaan digunakan sebagai tempat berbagai macam kegiatan dalam rangka peningkatan keterampilan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Amich Alhumami, Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas pada saat kegiatan pemantauan dan evaluasi Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial tahun 2021 yang digelar secara daring.
â€œKami sampaikan bahwa pelatihan-pelatihan dalam rangka untuk meningkatkan keterampilan teknis itu arahanya adalah peningkatan ekonomi produktif. Contohnya pelatihan potong rambut di Muna, Sulawesi Tenggara, di Rejang Lebong mengadakan pelatihan memasak, kemudian di Aceh Besar sarana untuk latihan menari. Ini adalah contoh nyata untuk produktivitas ekonomi bagi komunitas kecil di masing-masing daerah. Dan replikasi itu betul-betul terlihat dari satu daerah ke daerah yang lain,â€ paparnya.
Amich juga mengatakan Program ini tidak sekedar membangun infrastruktur seperti gedung dan ruang baca, menyiapkan koleksi, serta SDM perpustakaan yang mumpuni. Namun merupakan upaya mendorong perpustakaan bergerak dari sekedar layanan konvensional ke arah yang lebih luas sebagai pusat pengembangan keilmuan dan keterampilan.
â€œTidak hanya layanan secara konvensional yang melekat, tapi juga disertai media untuk berbagai macam pelatihan-pelatihan yang diarahkan untuk peningkatan keterampilan untuk pemberdayaan. Pemanfaatan sumber daya publik sumber diarahkan untuk peningkatan produktivitas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Itu esensi dari transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosialâ€, jelasnya, pada Selasa, (28/9/2021).
Dalam acara yang dihadiri Dinas Perpustakaan Daerah mulia dari Provinsi, Kabupaten/Kota hingga desa di Sumatera Selatan, Banten, Kalimantan Timur, Papua, dan Sulawesi Utara tersebut, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Perpusnas, Joko Santoso menyebutkan bahwa melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial membuktikan bahwa pelayanan perpustakaan sangat inklusif terbuka bagi siapa saja yang berbeda-beda kebutuhan kepentingan dan kondisinya.
â€œTahun 2019-2021, Perpusnas dan juga berbagai perpustakaan di seluruh Indonesia, utamanya di kabupaten dan desa terus melakukan berbagai macam perbaikan, komunikasi serta koordinasi melalui forum dan juga saling belajar dari perpustakaan yang lain,â€ ungkap Joko.
Capaian Kinerja Program Perpustakaan Berbasis Transformasi Sosial bisa dilihat dari berbagai aspek dan dimensi. Pada 2019 melalui 21 Tim Sinergi yang terbentuk di tingkat Provinsi, ada 10 provinsi yang melakukan replikasi gerakan sosial literasi pada 50 Kab/Kota dan Â 101 desa menggunakan APBD. Pada 2020 capaian ini semakin meningkat dengan Tim Sinergi sudah terbentuk pada 32 Provinsi. Replikasi mandiri pada 2020 dilakukan di 19 Provinsi pada 76 Kab/Kota dan 344 desa/kelurahan. Sedangkan, monitoring capaian pada 2021 hingga saat ini menunjukkan replikasi Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial secara mandiri telah dilakukan di 76 Kab/Kota dan 706 desa/keluarahan.
Arah transformasi perpustakaan sendiri menurut Joko mengacu pada RPJMN 2020-2024 pada prinsipnya mengarah ke dalam tiga hal yaitu perpustakaan sebagai (1) pusat ilmu pengetahuan untuk menjadikan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat yang melahirkan berbagai Inovasi dan kreativitas masyarakat, (2) pusat kegiatan pemberdayaan masyarakat berkomitmen pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, dan (3) pusat kebudayaan melalui pelestarian dan pemajuan khazanah budaya bangsa.
Reporter: Eka Purniawati

Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Tunjukkan Dampak Nyata Pemberdayaan Masyarakat

Bandar Lampung, Lampung--Teknologi memberikan dampak percepatan nyaris di semua sektor pembangunan. Teknologi diperoleh karena adanya proses transfer knowledge. Dan transfer knowledge hanya bisa dilakukan dari keaktifan dalam membaca.
Bung Karno dalam sejarahnya, tidak pernah mengajarkan bagaimana mengumpulkan senjata perang atau cara menjadi kekuatan ekonomi dunia. Pada 1920, Soekarno bersama rekan-rekan seperjuangan malah membentuk organisasi perjuangan yang eksis membebaskan Indonesia dari penjajah.
Hasilnya menggemparkan, bahwa dari seringnya membaca, falsafah Pancasila terbentuk, Undang-Undang 1945 terumuskan. Bahkan Konferensi Asia Afrika (KAA) yang digelar pertama kali di Bandung menjadi pondasi human rights (hak asasi manusia).
"Senjata ampuh digunakan di medan perang tapi sejatinya membunuh nilai-nilai kemanusiaan. Beda hal dengan buku yang jika didigitalkan malah sanggup menembus miliaran kepala dan menciptakan peradaban baru," jelas Kepala Perpusnas.
Di hadapan 200 peserta yang merupakan pendidik SD/SMP serta pengelola Taman Baca Masyarakat, Kepala Perpusnas mengajak para pendidik untuk memahami arti literasi. Literasi secara dasar dimaknai empat tingkatan. Pertama, kemampuan mengumpulkan sumber sumber bahan bacaan. Kedua kemampuan memahami yang tersirat dan tersurat. Ketiga adalah kemampuan menghasilkan ide-ide/gagasan/kreativitas baru. Dan keempat literasi dimaknai sebagai kemampuan mengolah untuk menjadi barang/jasa.
"Dengan kemampuan literasi yang baik. Siapapun tidak mudah termakan berita palsu (hoaks). Kekacauan yang terjadi di akhir disebabkan masyarakat belum dapat mengolah materi informasi dengan baik sehingga mudah diperdaya dan dipermainkan sekelompok pihak.
 Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Hartoyo Darmawan

Kepala Perpusnas : Transfer Knowledge Hanya Bisa Dilakukan Dengan Membaca

Lubang Buaya, Jakarta Timur - Guna melihat secara langsung praktik baik dari program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS), para peserta Program Berbagi Pengetahuan tentang TPBIS melakukan kunjungan ke perpustakaan Mutiara Rawa, Binong Kelurahan Lubang Buaya Jakarta Timur.
 
Dalam kegiatan 'Site Visit Knowledge Sharing' Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus (PPUK) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Nani Suryani menyampaikan kehadiran delegasi Colombo Plan dalam mendukung perubahan positif melalui pengembangan perpustakaan yang inklusif.
 
"Hari ini, kita akan menjalani kegiatan untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan ide-ide terbaik terkait transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial," ungkapnya pada Kamis (16/11/2023).
 
Lebih lanjut dijelaskan, dalam kegiatan ini hadir delegasi dari berbagai negara yang tergabung dalam Colombo Plan, seperti Laos, Malaysia, Myanmar, Vietnam, Nepal, dan Sri Lanka. Para peserta ini hadir untuk belajar dan berbagi pengalaman mengenai program TPBIS yang telah dijalankan di Indonesia sejak tahun 2018.
 
"Sama-sama kita belajar, saling menggali, memotret perkembangan, dan berbagi ide-ide terbaik. Semoga apa yang didapatkan dari pertukaran pengalaman ini dapat diimplementasikan dan dikembangkan di negara masing-masing," ujarnya.
 
Acara ini, lanjutnya, diharapkan dapat membawa positif bagi semua pihak dan mendorong keberlanjutan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Sosial di seluruh Indonesia. "Dengan semangat kolaborasi dan komitmen tinggi, diharapkan perpustakaan dapat menjadi wadah inklusi yang memberdayakan masyarakat secara luas," lanjutnya.
 
Sementara itu, Wakil Walikota Administrasi Jakarta Timur Iin Mutmainnah menyampaikan apresiasi atas kegiatan visitasi ini dan menyambut baik inisiatif Colombo Plan dalam melibatkan masyarakat Jakarta Timur dalam program Berbagi Pengetahuan tentang TPBIS.
 
Program ini, lanjutnya,&nbsp; bertujuan untuk membangun karakter, membangun bangsa, serta membangun visi dan misi bersama. "Pemerintah tidak bisa sendirian. Kita harus bersama-sama dengan seluruh komponen masyarakat. Keberadaan teman-teman delegasi Colombo Plan menguatkan semangat kita bahwa persaudaraan ini sangat dekat, dan kita masih bisa melakukan hal-hal bersama-sama," ungkapnya. 
 
Dia menjelaskan, Perpustakaan Kelurahan Lubang Buaya yang menjadi tempat visitasi merupakan salah satu dari 68 RPTRA (Ruang Publik Terpadu Ramah Anak) di Jakarta Timur. Ini merupakan bagian dari program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang dilaksanakan di tiga kelurahan di Jakarta Timur. Diantaranya, Kelurahan Lubang Buaya, Cipayung dan Bambu Apus.
 
Wakil Walikota berharap program visitasi ini dapat memberikan inspirasi bagi masyarakat Jakarta Timur dalam meningkatkan literasi dan memanfaatkan perpustakaan sebagai pusat pembelajaran bagi semua kalangan.
 
"Semangat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak eksternal seperti Colombo Plan diharapkan dapat terus memajukan pembangunan karakter dan literasi di wilayah ini," harapnya. 
 
Pada kunjungan tersebut, para peserta dapat melihat berbagai produk-produk yang sudah dihasilkan dari hasil implementasi TPBIS. Selain itu juga meninjau fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti ruang baca, komputer, buku dan fasilitas internet. Para peserta juga mendengarkan secara langsung testimoni penerima manfaat program TPBIS.
 
Reportase: Wara Merdeka
 
Dokumentasi: Ahmad Kemal Nasution

Delegasi Colombo Plan Kunjungi Perpustakaan Kelurahan Lubang Buaya 

Cikini, Jakarta-Untuk mewujudkan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi Perpustakaan Nasional mengadakan focus group discussion (FGD) dengan stakeholder pada kementerian/lembaga terkait, khususnya membahas data perpustakaan di hotel Novotel Cikini pada hari Rabu. (19/05)
Focus group discussion bertujuan untuk mendukung sasaran Perpustakaan Nasional dalam mewujudkan satu data perpustakaan Indonesia dan sinkronisasi data perpustakaan.
Salah satu fungsi Perpustakaan Nasional RI seperti yang diamanatkan dalam UU No. 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan adalah sebagai perpustakaan pembina berbagai jenis perpustakaan yang disesuaikan dengan Standar Nasional Perpustakaan.Â 
Nurcahyono, selaku Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi menyatakan bahwa pembinaan perpustakaan belum maksimal.
â€œMasih banyak perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi yang belum memenuhi Standar Nasional Perpustakaan disebabkan oleh lemahnya implementasi regulasi perpustakaan. Strategi yang kami lakukan untuk mendapatkan data perpustakaan yang valid adalah dengan optimalisasi aplikasi NPP (Nomor Pokok Perpustakaan)â€, terangnya.
Data dalam aplikasi NPP akan digunakan sebagai dasar pembinaan perpustakaan. Analisis data akan dilakukan untuk menentukan apakah perpustakaan tersebut sudah sesuai standar atau belum. Apabila sebuah perpustakaan belum memenuhi standar, maka perpustakaan tersebut akan menjadi prioritas untuk dibina.
Sejalan dengan usaha mendukung terciptanya Satu Data Indonesia, Pusat Data dan Informasi Perpustakaan Nasional mempunyai tugas sebagai Wali Data sesuai dengan SK yang dikeluarkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional yaitu mengumpulkan data, memeriksa kesesuaian, mengelola data, menyebarluaskan data dan membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data (perpustakaan sekolah/madrasah dan perguruan tinggi).
â€œData bersifat abstrak, ada yang terstruktur dan tidak terstruktur sehingga sangat kompleks dalam pengelolaan, oleh sebab itu harus ada tata kelola data. Inilah yang menjadi tantangan kitaâ€, kata Taufiq A. Gani, Kepala Pusat Data dan Informasi Perpustakaan Nasional.
Sebagai penutup, para peserta focus group discussion menyepakati bahwa data dalam sistem NPP data digunakan sebagai database perpustakaan, Produsen Data aktif mengupdate data, memberikan informasi data profil, aplikasi NPP terintegrasi dengan aplikasi lainnya dan koordinasi berkelanjutan antar instansi untuk proses menuju satu data.
Reportase: Anastasia Linawati
Dokumentasi : Basma Sartika

Sinergi antara Perpustakaan Nasional dengan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi; Menuju Satu Data Perpustakaan Indonesia

Semarang, Jawa Tengah â€“ Kebiasaan membaca harus dibangun dan harus sedikit â€˜dipaksaâ€™, mengingat membaca bisa menjadi investasi terbesar dalam hidup, investasi paling murah namun memiliki keuntungan paling besar. Demikian disampaikan Duta Baca Indonesia Najwa Shihab dalam Talkshow Gemar Membaca Bersama Duta Baca Indonesia, Najwa Shihab yang digelar di Wisma Perdamaian Rumah Rakyat, Semarang, (22/11).
Menurutnya, banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi rasa malas membaca. Diantaranya, memasukkan jadwal membaca dalam rutinitas sehari-hari. Kebiasaan membaca harus dibangun dan harus sedikit â€˜dipaksaâ€™, karena sebanyak apa pun buku di rumah dan sebanyak apa pun informasi yang ada di gawai jika tidak ada niat untuk membaca, itu percuma saja.
â€œSering kita lihat tumpukan buku, tetapi kita tidak dalam tahap ada keinginan membaca, jadi harus sedikit â€˜dipaksaâ€™. Bagaimana memaksa diri untuk membaca ? Caranya, masukkan jadwal membaca dalam rutinitas sehari-hari. Misalnya, bangun tidur setelah sholat subuh membaca minimal 5 menit, sedang menunggu diantara waktu tertentu ambil buku dan baca selama 5 menit saja,â€ ungkapnya.
Lebih lanjut Najwa menjelaskan, jika belum terbiasa, baru lima menit membaca sudah mengantuk, membaca bisa dilakukan dengan cara dicicil, pada pagi, siang, sore dan malam. Jika diakumulasikan dalam sehari bisa membaca selama 20 sampai 30 menit. â€œMembaca itu keterampilan yang harus dilatih, semakin sering semakin kuat semakin suka dan semakin cinta. Jadi, masukkan kegiatan membaca dalam jadwal rutinitas,â€ jelasnya.
Selanjutnya, membaca buku yang disenangi, atau mencari buku yang dapat menambah kesukaan kita pada hobi tertentu. Jadikan hobi menjadi perantara kita untuk gemar membaca. â€œTiap orang pasti memiliki hobi, maka carilah buku yang dapat menambah kesukaan kita dengan hobi, seperti travelling, cari buku tentang travelling yang murah, atau buku tempat wisata idaman,â€ lanjutnya.
Kemudian, carilah teman yang memiliki komitmen yang sama dalam membaca buku, idealnya membentuk klub buku. â€œKelilingi lingkungan kita dengan orang yang suka membaca sehingga bisa saling mengingatkan untuk membaca. Karena dapat membahas isi buku Bersama orang lain, merupakan kenimatan yang bisa didapat ketika kita membaca buku,â€ pungkasnya.
Reportase : Wara Merdekawati
Fotografer : Hanna Meinita

Membaca, Investasi Paling Murah

Mataram, Nusa Tenggara Barat- Perpustakaan Nasional memberikan bantuan 3 Pojok Baca Digital (Pocadi) yang akan dibangun Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Dinas Perpustakaan Provinsi NTB, Kota Mataram, dan Kabupaten Lombok Tengah tahun ini. Bantuan diberikan secara simbolis oleh Kepala Perpusnas kepada Gubernur NTB, Â Zulkieflimansyah saat pelaksanaan kegiatan Webinar Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat Prov. NTB yang mengangkat tema â€œPenguatan Peran Sisi Hulu Guna Peningkatan Indeks Literasi Masyarakatâ€, Rabu (25/8/21) di Graha Bakti Praja, Kantor Gubernur NTB.
Syarif Bando mengatakan, Perpusnas juga akan memberikan bantuan pembangunan gedung layanan perpustakaan modern di NTB senilai 15 miliar melalui bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2022 sebagai modal daerah wisata ini menjemput tantangan di era disrupsi. Disamping itu, Perpusnas berencana menempatkan Pocadi diÂ Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Mandalika.
â€œBertahun-tahun Indonesia menikmati penghakiman dunia sebagai bangsa yang rendah budaya bacanya dan rendah indeks literasinya. Dengan kehadiran kita sebagai orang-orang di sisi hulu baik sebagai eksekutif, legislatif, yudikatif, kita akan menolong masyarakat ini untuk bisa keluar dari penghakiman dunia untuk kita,â€ sebutnya.
Menurut Syarif Bando, persoalan lain yang masih ada adalah terbatasnya bahan bacaan di tengah masyarakat. Â Maka, dirinya mengajak pemerintah daerah NTB untuk dapat mendorong masyarakat di wilayahnya bergerak dalam dunia literasi menuliskan tentang budaya dan kearifan lokal yang ada di sana. Hal ini sebagai bagian awal mula tersedianya bahan bacaan di tengah masyarakat.
Di lain pihak, Zulkieflimansyah mengatakan apresiasi yang luar biasa atas perhatian Perpusnas untuk Provinsi NTB. Zul berharap membangun sumber daya manusia perpustakaan di NTB menjadi lebih baik dapat segera dilakukan dengan bantuan Perpusnas. Zul ingin penjaga perpustakaan di NTB dapat diberikan status sebagai pustakawan melalui pendidikan dan pelatihan.
â€œPerpustakaan ini ada ilmunya, ada caranya, ada seninya, dan kalau perpustakaan kita dihuni, dijaga, diarahkan oleh orang yang tepat tidak menjadi hambatan untuk mampu menembus segala batas di dunia saat ini.,â€ ungkapnya.
Zul berharap nantinya apabila NTB mampu dan diizinkan melakukan pelatihan pustakawan secara mandiri akan dapat mempercepat peningkatan indeks literasi masyarakatnya.
Dalam kesempatan yang sama, juga dilakukan Pengukuhan Niken Saptarini Widyawati sebagai Bunda Literasi Prov. NTB tahun 2021. Niken mengatakan dukungan terhadap peningkatan indeks literasi masyarakat dalam peran sebagai Bunda Literasi akan dilakukan melalui kegiatan peningkatan literasi berbasis keluarga dengan harapan dapat meningkatkan minat baca sejak dini.
â€œKami akan lebih banyak menstimulasi minat baca untuk anak-anak yang berada pada usia dini. Ini sangat penting, karena semua upaya-upaya yang kita berikan pada anak usia dini akan terserap dengan sangat baik dalam benak anak tersebut sehingga menjadi sebuah kebiasaan, â€œ papar Niken.
Sekretaris Daerah Prov. NTB Lalu Gita Aryadi yang juga menjadi narasumber pada kegiatan ini juga mengungkapkan harapan pada perpustakaan di wilayahnya untuk bisa senantiasa merekam berbagai dinamika sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Sehingga, NTB sebagai destinasi pariwisata dapat menyediakan informasi terkait kekayaan potensi, cara hidup maupun sejarahnya untuk orang-orang yang berkunjung ke sana melalui perpustakaan.
â€œItu membutuhkan komitmen dari pemerintah tentunya. Penulis kita sudah banyak tinggal tugas Dinas perpustakaan dan kearsipan daerah untuk menghimpun potensi-potensi penulis tersebut dengan sayembara dan lain sebagainya sehingga ke depan bahan-bahan bacaan di NTB merupakan sesuatu yang kaya,â€ imbuhnya.
Dari sisi regulasi, Ketua DPRD Prov. NTB, Baiq Isvie Rupaedah menegaskan dirinya siap mendukung sebesar-besarnya terkait kebijakan maupun penganggaran dalam peningkatan literasi di NTB. Bahkan menurut Baiq, saat ini Perda Nomor 7 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perpustakaan telah dihasilkan dan menunggu untuk dapat segera diundangkan. â€œSinergitas seluruh pemangku kebijakan di NTB sangat penting dalam rangka peningkatan indeks literasi kita,â€ pungkasnya.
Dalam rangka memperkuat sinergi, juga dilakukan Penandatanganan Nota Kesepakatan pengembangan perpustakaan antara Perpusnas dengan pemerintah provinsi dan 8 perguruan tinggi di NTB, salah satunya Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT)
Rektor UMMAT, Arsyad Abdul Gani mengungkapkan bukan minat baca masyarakat NTB yang menjadi masalah. â€œSekarang kami sedang melakukan penelitian di Lombok Barat dan Lombok Tengah tentang kemampuan dasar baca siswa Sekolah Dasar. Mereka mengatakan tidak punya bahan bacaan, bahkan kalau ada koran masuk desa hampir robek karena berebut untuk dibaca. Itu menunjukkan bahwa mereka minat bacanya tinggi, hanya bahan bacaan yang tidak tersedia dan ini yang harus diperhatikan,â€ tutup Arsyad.
Reportase: Eka Purniawati

Perpusnas Beri Bantuan Pocadi dan DAK Fisik Untuk NTB

Salemba, Jakarta - Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Woro Titi Haryanti menegaskan betapa pentingnya pelaporan LHKASN bagi ASN di lingkungan Perpusnas. â€œLHKASN itu wajib dan penting karena merupakan bagian dalam penilaian KL dalam Reformasi Birokrasi.â€ Woro Titi Haryanti berkata tegas dalam kegiatan Sosialisasi Penyusunan LHKASN melalui Aplikasi Si Harka untuk pegawai baru di Lingkungan Perpusnas via daring Selasa (28/04/2021).
Lebih lanjut Woro Titi Haryanti menyampaikan bahwa Inspektorat Perpusnas RI wajib mendampingi pegawai yang kesulitan atau berkendala dalam mengisi LHKASN di Si Harka. Bahwa Pegawai Perpusnas dapat berkonsultasi dalam kegiatan pelaporan ini.
Sebagai informasi, Si Harka merupakan aplikasi resmi pelaporan harta kekayaan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dikeluarkan oleh Menpan RB. Si Harka wajib diisi oleh seluruh Aparatur Sipil Negara yang bertugas di instansi pemerintahan.
Sosialisasi ini diselenggarakan oleh Inspektorat Perpusnas RI dengan menggandeng Pengelola LHKASN dari Kemenpan RB, Afif Nur Wahid sebagai narasumbernya. Afif Nur Wahid menjelaskan mekanisme pelaporan LHKASN bagi pegawai baru Perpusnas yang baru pertama kalinya mengisi LHKASN. Diharapkan dengan sosialisasi ini, pegawai baru Perpusnas RI tidak kesulitan dalam pengisian LHKASN di SI Harka.
Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom. Peserta yang hadir merupakan pegawai yang ada di lingkungan Perpusnas, berjumlah total 681 orang.
Â 
Â 
Reportase : Noviani Maghfiroh

Berita

Sosialisasi LHKASN Bagi Pegawai Baru Perpusnas RI