Jakarta - Seseorang akan gagal melakukan perencanaan keuangan apabila tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang literasi finansial.
Demikian disampaikan oleh Kepala Seksi Pengembangan Pasar Utang, Direktorat Jenderal Pembiayaan Anggaran dan Manajemen Risiko, Kementerian Keuangan RI, Ajik Purnomoputro pada kegiatan Sosialisasi Literasi Finansial dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pegawai yang diadakan secara daring oleh Biro Perencanaan dan Keuangan, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI.
Perencanaan keuangan adalah proses untuk mencapai tujuan hidup seseorang melalui pengelolaan keuangan secara terintegrasi dan terencana. Adapun jenis perencanaan keuangan yang dapat dilakukan diantaranya alokasi aset, pengeluaran besar, hari tua, mengelola utang, dana pendidikan, cash flow, dan asuransi.
&ldquo;Mimpi itu harus berupa smart dream yang spesifik dan harus ada targetnya. Habis itu kita bisa melakukan financial check untuk mengetahui berapa banyak aset dan hutang yang kita miliki. Untuk mendukung tercapainya mimpi, hutang bisa disiasati untuk menjadi aset juga,&rdquo; jelasnya.
Dewasa ini, masyarakat sedang berada dalam fase peralihan, dari yang awalnya saving society menjadi investing society. Berbeda dengan menabung, ada keuntungan yang diperoleh ketika melakukan investasi. Akan tetapi, selain untung juga ada ruginya.
&ldquo;Supaya investasinya bagus kita harus melihat 2 hal yakni 2R Risk dan Return, serta 2L Legal dan Logic. Jadi kalau kita mengharapkan return yang tinggi itu risikonya juga tinggi. Lalu, dalam investasi itu tidak ada yang pasti jadi berinvestasilah di tempat yang legal dan harus sesuai logika,&rdquo; terangnya.
Sekretaris Utama Perpusnas, Ofy Sofiana berpendapat bahwa literasi finansial adalah satu dari enam literasi dasar yang wajib diketahui oleh masyarakat. Literasi finansial merupakan pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep, risiko, dan keterampilan dalam konteks finansial.
&ldquo;Literasi finansial penting dimiliki untuk membekali diri dalam membuat keputusan yang efektif terkait finansial,&rdquo; ucapnya.
Webinar sosialisasi literasi finansial ini diharapnya dapat membekali seluruh pegawai di lingkungan Perpusnas dengan kemampuan dalam mengelola dan mengendalikan keuangan pribadi dan keluarga. Selain itu, ditengah gempuran disrupsi informasi yang masif, literasi finansial juga dapat membantu untuk mengambil kesimpulan dari informasi finansial yang diterima.
&ldquo;Membantu orang berpikir secara kritis, dengan tidak mudah terlalu cepat bereaksi. Membantu meningkatkan pengetahuan finansial pegawai dengan cara membaca dan menganalisis informasi finansial. Membantu menumbuhkan serta mengembangkan kemampuan mengelola dan mengendalikan finansial setiap ASN di Perpusnas,&rdquo; harapnya.
Hadir memberikan penjelasan, perwakilan dari bagian Funding &amp; Retail Payment Sales Management Division Bank Rakyat Indonesia (BRI), Izzaty Nuril Fajri menginformasikan bahwa BRI memiliki satu produk tabungan investasi bernama Britama Rencana. Produk tabungan ini hadir dalam mata uang rupiah yang bisa diatur jangka waktu dan setoran tetap bulanan yang telah disepakati pada saat pembukaan rekening.
&ldquo;Menabung itu bukan hal yang susah ya Bapak Ibu, kalau zaman dulu kan mungkin kita menabung di celengan atau disimpan di bawah bantal, nah sekarang seiring dengan perkembangan zaman di era digital ini menabung dapat menjadi sangat mudah. Contohnya tabungan Britama Rencana ini dapat dibuka melalui aplikasi Brimo,&rdquo; ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, perwakilan dari Investment Services Division BRI, Sandra Puspita menjelaskan sebuah produk Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) BRI yakni BRIFINE yang merupakan produk investasi yang dapat membantu nasabah untuk merancang kesinambungan penghasilan masa purnanya.
&ldquo;Adapun benefit dari BRIFINE diantaranya sebagai bagian dari perencanaan keuangan, hasil investasinya bebas pajak, return investasi yang didapatkan optimal, memiliki kemudahan dan fleksibilitas dalam pemilihan paket investasi, serta dapat memberikan akses portofolio investasi BRIFINE sangat mudah dan transparan,&rdquo; paparnya.
Terkait pengelolaan hutang menjadi aset, perwakilan dari Card, Digital Lending &amp; Assets Product&nbsp;Development BRI, Mirza Gholami membenarkan bahwa hutang dapat difungsikan dengan baik dengan cara mengubahnya menjadi sebuah bentuk usaha. BRI dalam hal ini memiliki BRIGUNA PRENEUR yang mengakselerasi dan mendukung UMKM.
&ldquo;Dalam rangka mengakselerasi serta mendukung UMKM, khusus dari kalangan pegawai atau karyawan untuk memulai usaha dan mendapatkan penghasilan tambahan selain penghasilan fix incomenya. BRIGUNA PRENEUR hadir untuk memberikan dukungan berupa modal usaha serta dapat memiliki jenis usaha yang kekinian,&rdquo; pungkasnya.
 Reporter: Basma Sartika

Literasi Finansial Dukung Perencanaan Keuangan

Jakarta- Pustakawan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Edi Wiyono terpilih sebagai yang terbaik pertama dalam ajang Pemilihan Pustakawan Berprestasi Terbaik Nasional 2024. Untuk terbaik kedua diraih pustakawan asal Dinas Perpustakaan Kota Parepare, Hery. Dan terbaik ketiga disandang pustakawan Rahmawati dari MAN 4 Aceh Besar.
Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Adin Bondar pada malam puncak pemilihan mengatakan prestasi yang dicapai tidak mudah. Pustakawan adalah seorang yang miliki kompetensi, baik keterampilan, keahlian dan sikap. Tugas pustakawan amat berat, selain sebagai pengelola dan pelayanan perpustakaan.&nbsp;
"Pustakawan harus memastikan bahwa pemenuhan hak masyarakat terhadap informasi dan ilmu pengetahuan untuk kecakapan hidupnya serta perwujudan atas tujuan pembangunan inklusif yang berpusat pada peningkatan kualitas sumber daya manusia," ucap Adin.&nbsp;
Kemajuan digitalisasi dan kecerdasan buatan (artifficial inteligence) dewasa ini berdampak pada degradasi fungsi perpustakaan, termasuk pada perubahan perilaku masyarakat. Mau tidak mau perpustakaan juga dituntut berbenah diri&nbsp; memperbaiki kualitas pelayanan.&nbsp;
Perpustakaan perlu melakukan transformasi berupa kreativitas dan inovasi agar lebih dinamis, tambah Adin.&nbsp;
Plt Kepala Pusat Pembinaan Pustakawan Nurcahyono mengatakan dari data 21 ribu pustakawan dan tenaga pustakawan, baru sekitar tiga ribu yang sudah tersertifikasi.&nbsp;
"Ini akan terus kita tingkatkan karena untuk mengelola perpustakaan yang profesional ada orang profesional dibelakangnya, yakni pustakawan yang dibekali kompetensi yang profesional," pungkas Nurcahyono.
&nbsp;
Reporter : Hartoyo Darmawan
Dokumentasi : Aditya Irfan / Prakas Agrestian

Edi Wiyono Terpilih Sebagai Pustakawan Berprestasi Terbaik Nasional 2024

Tual, Maluku-&nbsp;Tingkat budaya baca di Indonesia sudah cukup baik. Namun bahan pustaka bahan untuk memenuhi kebutuhan penduduk Indonesia terutama di kepulauan terpencil masih sangat kurang. Untuk itu, melalui Ekspedisi Bhakti Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) 2017, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) memberikan buku untuk bahan bacaan bagi masyarakat di Pulau Muna, Tual, Dobo, Asmat, dan Merauke.
Menurut utusan Perpusnas, Reymond, kegiatan pemberian buku dalam Ekspedisi Bhakti PMK merupakan wujud dari Revolusi Mental yang dilakukan oleh Perpusnas. Yakni untuk mewujudkan cita-cita bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka meningkatkan indeks literasi masyarakat Indonesia.&nbsp; Sebanyak 250 judul buku masing-masing 2 eksemplar langsung diberikan kepada perpustakaan Kota Tual. Diharapkan dengan pemberian sumbangan ini mampu memenuhi kebutuhan warga akan bahan bacaan. &ldquo;Kami berharap, bantuan ini bisa membantu warga dan bisa dijadikan sebagai bahan bacaan,&rdquo; terang Remon, utusan Perpusnas yang ikut dalam ekspedisi.
Sementara itu Kepala Dinas Perpustakaan Tual, Abu Darba menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan yang diberikan oleh Perpusnas. Bantuan buku ini akan sangat berarti dalam memberikan bahan bacaan kepada warga.&nbsp; Tambahan koleksi buku akan membantu dalam membangun perpustakaan di kota Tual. Terutama, karena baru terbentuk Dinas Perpustakaan. &ldquo;Kami bahagia, Perpusnas memberikan bantuan kepada kami yang jauh di kepulauan ini. Ini wujud kepedulian Perpusnas kepada kami,&rdquo; ujarnya.
Meski demikian, Abu Darba berharap perpusnas berkenan memberikan sumbangan dalam melengkapi fasilitas perpustakaan terapung untuk melayani masyarakat di pulau-pulau kecil. &ldquo;Kami sangat membutuhkan kapal Perpustakaan terapung untuk dapat melayani desa dan dusun yang ada di pulau yang masuk dalam Kota Tual. Semoga Perpusnas bisa membantu,&rdquo; harapnya.
Sebelumnya, utusan Perpusnas, Eko Sutarko, juga telah memberikan bantuan buku di Kabupaten Muna. Selanjutnya bantuan buku akan diberikan ke masyarakat di kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Asmat dan Kabupaten Merauke Merauke. Setiap daerah masing-masing akan diberikan bantuan sebanyak 500 buku.
Kontributor : Remon Sijabat

Ekspedisi Bhakti PMK Perpusnas di Kawasan Timur Indonesia

Kuningan, Jakarta&mdash;Undang-Undang No. 43 yang mengatur tentang perpustakaan disahkan pada 2007. Dalam rentang waktu 17 tahun sejak peraturan tersebut disahkan, banyak perkembangan yang telah terjadi di dunia dan turut berdampak pada perpustakaan. Oleh karena itu, terdapat beberapa poin yang perlu diperjelas, bahkan ada pula beberapa hal yang perlu ditambahkan karena masih belum terakomodir.
 
Hal ini kemudian yang melatarbelakangi inisiasi untuk merevisi peraturan tersebut agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Untuk mengidentifikasi dan menginventaris hal-hal terkait revisi tersebut, Perpustakaan Nasional melalui Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan Diskusi Kelompok Terpumpun pada Selasa (23/7/2024).
 
17 dinas perpustakaan daerah yang diundang dalam diskusi ini di antaranya, Kota Bekasi, Kabupaten Serang, Kota Tangerang Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, dan Perpustakaan Jakarta dan Pusat Dokumentasi Sastra (PDS) HB Jassin. 
 
Dalam diskusi ini diharapkan dinas perpustakaan daerah dapat menyampaikan pengalaman dalam mengimplementasikan undang-undang dan masukan terkait revisi undang-undang tersebut. Masukan tersebut merupakan bahan penyusunan naskah akademik yang menjadi latar belakang revisi undang-undang. Jika perubahan substansi undang-undang di atas 50%, maka undang-undang direvisi dan jika di bawah 50%, maka dibuat perubahan atas undang-undang.
 
Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional, Joko Santoso, menyambut baik terselenggaranya kegiatan diskusi ini. Ia mengharapkan pada diskusi selanjutnya dapat menghadirkan dinas perpustakaan tiap cluster.
 
Dalam sambutannya ia menjelaskan banyak hal yang terjadi selama kurun waktu 17 tahun sejak 2007, yang baik secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi perpustakaan. Terbitnya UU No. 23 tahun 2014 dan beberapa peraturan perundang-undangan terkait naskah kuno, perkembangan teknologi yang pesat dengan munculnya Internet of Things, Artificial Intelligence, kecakapan literasi yang kini semakin signifikan, serta pergeseran perilaku masyarakat yang semakin menyukai kehidupan yang serba digital adalah beberapa hal yang patut menjadi perhatian dan harus dipertimbangkan saat menyusun revisi undang-undang. 
 
&ldquo;Perpustakaan seharusnya seperti Janus yang memiliki dua muka, yang satu memandang masa lalu dan yang satunya lagi memandang masa depan,&rdquo; pesannya.
 
Analogi perpustakaan dan dewa Romawi kuno ini menggambarkan perpustakaan memiliki dua spektrum yang terkait masa lalu dan masa depan, karena perpustakaan menyimpan dan melestarikan khazanah budaya bangsa dari masa lampau serta perpustakaan juga harus menerapkan teknologi agar mampu menghadapi dan mengantisipasi tantangan di masa depan. 
 
Labih lanjut Joko menekankan undang-undang lain yang terkait, seperti undang-undang pemerintahan daerah dan cagar budaya karena peraturan perundang-undangan tersebut bersinggungan dengan beberapa poin dalam undang-undang tentang perpustakaan. 
 
Hadir sebagai narasumber pada diskusi ini, pengajar Departemen Ilmu Komputer IPB, Firman Ardiansyah, yang memaparkan beberapa poin yang perlu dipertegas dalam revisi undang-undang, yaitu terkait definisi karya digital/format digital yang masih belum jelas, perpustakaan digital, privasi dan keamanan data pribadi yang menjadi sorotan terutama karena kasus Pusat Data Nasional (PDN) yang terkena serangan ransomware, layanan perpustakaan yang inklusif dan adaptif, pembelajaran sepanjang hayat, dan usulan poin standar.
 
Firman kemudian mengemukakan keprihatinannya terkait perpustakaan digital, karena terdapat mindset yang salah dalam pengelolaan perpustakaan digital di perguruan tinggi dan sekolah. Banyak sekolah yang mengunggah buku tanpa mengetahui hak cipta buku tersebut sehingga harus menghadapi tuntutan hukum. Selain itu, perguruan tinggi juga belum optimal dalam hal pelestarian karya digital sehingga tidak tertutup kemungkinan kasus serupa PDN dapat terjadi di perguruan tinggi.
 
&ldquo;Pemahaman tentang perpustakaan digital, yang penting saya punya koleksi digitalnya saya tempatkan di Google drive, kemudian selesai. Hal ini sangat rawan,&rdquo; ujarnya.
 
Beberapa poin yang disampaikan dinas perpustakaan daerah mengemuka dalam diskusi ini di antaranya terkait SDM pengelola perpustakaan, perpustakaan kecamatan, perpustakaan desa/kelurahan, perpustakaan sekolah, dewan perpustakaan, TBM, kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah di tiap level, dan penyiangan koleksi perpustakaan.
 
Ketersediaan dan kesejahteraan SDM pengelola perpustakaan, anggaran perpustakaan sekolah merupakan poin yang perlu mendapatkan perhatian lebih karena masih menjadi ganjalan di hampir semua dinas perpustakaan daerah.
 
&nbsp;
 
&nbsp;
 
Reporter&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : Eka Cahyani
 
Fotografer&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : Ahmad Kemal Nasution
 
&nbsp;

Perpustakaan Merangkul Masa Lalu dan Masa Depan

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis Perpustakaan Nasional 2025-2029 (Diskusi Kelompok Terpumpun - Wilayah Bali, Kalimantan, dan Nusa Tenggara)

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis Perpustakaan Nasional 2025-2029 (Diskusi Kelompok Terpumpun - Wilayah Bali, Kalimantan, dan Nusa Tenggara)

&nbsp;
<div id="BEBF6CAC_D875_4D82_6BFA_BE265FF1C314"></div>

Jakartaâ€”Kepala Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas), Muhammad Syarif Bando, menyatakan upaya untuk meningkatkan ilmu pengetahuan masyarakat harus terus dilakukan. Perpustakaan di seluruh Indonesia didorong agar menghadirkan buku ilmu terapan untuk dibaca masyarakat.
Hal ini disampaikannya dalam pembukaan Central Celebes Literacy Festival 2022 dengan tema â€œMengenal Sisi Lain Sulawesi Tengah melalui Transformasi Perpustakaan dan Kearsipan Digital sebagai Memori Kolektif Bangsaâ€ yang diselenggarakan dalam rangka Hari Kunjung Perpustakaan (HKP) dan Bulan Gemar Membaca serta Peringatan 4 Tahun Bencana Alam Gempa Bumi, Tsunami dan Liquifaksi di Sulteng.
Dia menyebut, Sulteng dikenal sebagai daerah penyangga pangan nasional. Hasil pangan daerah, jelasnya, dapat ditingkatkan dengan menggali ilmu pengetahuan yang ada di dalam buku ilmu terapan.
â€œKenapa petani padi di Vietnam dan Thailand bisa menghasilkan 10 ton per hektare? Upaya untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan di tengah-tengah masyarakat kita, ga boleh berhenti. Sebab pejabat boleh lewat, petani akan terus berkutat pada masalahnya,â€ jelasnya di kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah, Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), pada Rabu (28/9/2022).
Saat ini, Perpusnas mengubah paradigma perpustakaan, di mana mayoritas kegiatannya sebagai pusat transfer ilmu pengetahuan. Hal ini dilakukan Perpusnas melalui program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Ditegaskannya, pendidikan di perpustakaan sangat dibutuhkan karena mayoritas Indonesia tidak mengalami pendidikan tinggi.
â€œSebanyak 90 persen masyarakat kita yang terjun sebagai kepala keluarga adalah lulusan SD, SMP, SMA yang tidak mungkin dididik melalui pendidikan formal, melainkan pendidikan perpustakaan. Perpustakaan simbol demokrasi paling mendasar di seluruh dunia. Karena di perpustakaan semua harus dilayani,â€ tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Perpusnas mengapresiasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulteng yang telah menyelenggarakan kegiatan HKP dan Bulan Gemar Membaca dengan meriah. â€œSekarang dunia tertuju ke Sulteng karena kekayaannya, dan yang paling membanggakan bagi kami mewakili pemerintah pusat, karena HKP dan Bulan Gemar Membaca tahun ini, paling semarak di Sulteng,â€ tuturnya.
Kepala Arsip Nasional RI (ANRI), Imam Gunarto, menilai terdapat rangkaian antara pustaka, arsip, literasi, dan kebencanaan. Palu dan Sulteng yang berada di ring of fire, jelasnya, membutuhkan kesiapsiagaan dari seluruh masyarakat agar waspada terhadap bencana. Kewaspadaan tentang bencana dapat dilakukan dengan belajar dari masa lalu.
â€œKalau masyarakat mempunyai kapasitas literasi kebencanaan yang baik, maka akan terselamatkan jika terjadi bencana. Kalau kita biarkan masyarakat dalam kebutaan, maka itu sangat mencelakakan,â€ tukasnya.
Untuk itu, dia berharap dinas perpustakaan dan kearsipan bahu membahu dengan dinas yang membidangi masalah kebencanaan.
Sementara itu, Gubernur Sulteng, Rusdy Mastura, berharap dinas perpustakaan dan kearsipan memiliki gedung perpustakaan dan kearsipan yang representatif dan menghadap ke laut yang menyajikan pemandangan indah.
â€œSaya berharap dinas perpustakaan Sulteng sebagai pembina perpustakaan di daerah, sewajarnya memiliki gedung yang standar dan representasi sesuai dengan kemajuan teknologi informasi. Saya mohon kepada DPRD, agar diperhatikan,â€ urainya.
Menurutnya, Kota Palu sudah dua kali mengalami gempa besar dan tsunami yakni pada 1927 dan 2018. Untuk itu, dia berharap agar generasi muda dapat mempelajari kondisi daerahnya yang berpotensi mengalami gempa dan tsunami. â€œKarena itu kita membutuhkan ke depan, orang yang bisa menulis tentang ini sehingga bisa dipelajari oleh anak-anak SD kita, bisa dibaca,â€ ujarnya.
Gubernur memiliki visi untuk meningkatkan fiskal daerah sebesar Rp3 triliun. Dia mengaku daerahnya memiliki banyak potensi kekayaan alam, seperti delapan jenis tambang, perikanan laut dan darat, hingga hasil perkebunan yakni cokelat, yang dapat dikembangkan.
â€œSaya ingin cokelat yang tidak hanya menghasilkan 600 kilo per hektare tapi satu ton per hektare. Karena itu kita membutuhkan orang-orang pintar, melalui perpustakaan kita menjadi pintar,â€ katanya.
Duta Arsip Nasional, Rieke Diah Pitaloka, menjelaskan berbicara literasi adalah sesuatu yang luar biasa. Menurutnya, sudah saatnya potensi kebudayaan Provinsi Sulteng melalui literasi yang ada, dikembangkan agar menjadi kekuatan ekonomi.
â€œKarena ada berbagai hasil perkebunan, pertanian, perikanan darat dan laut, pertambangan, dan ada sejarah yang bukan hanya ada di buku lama, arsip, bukan sekadar catatan sejarah tapi itu merupakan bekal bagi provinsi Sulteng untuk maju ke depan dengan tidak meninggalkan jati dirinya sebagai bagian dari Indonesia,â€ urainya.
Dia mengajak seluruh pihak untuk bergandengan tangan melalui literasi, agar lebih mengetahui potensi daerah untuk tercapainya masyarakat yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Perpusnas mengunjungi pameran lukisan tentang bencana alam Palu dan produk hasil transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulteng

Hadir di Pembukaan HKP dan Bulan Gemar Membaca Sulteng, Kepala Perpusnas: Paling Semarak

Salemba, Jakarta - Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Woro Titi Haryanti menegaskan betapa pentingnya pelaporan LHKASN bagi ASN di lingkungan Perpusnas. â€œLHKASN itu wajib dan penting karena merupakan bagian dalam penilaian KL dalam Reformasi Birokrasi.â€ Woro Titi Haryanti berkata tegas dalam kegiatan Sosialisasi Penyusunan LHKASN melalui Aplikasi Si Harka untuk pegawai baru di Lingkungan Perpusnas via daring Selasa (28/04/2021).
Lebih lanjut Woro Titi Haryanti menyampaikan bahwa Inspektorat Perpusnas RI wajib mendampingi pegawai yang kesulitan atau berkendala dalam mengisi LHKASN di Si Harka. Bahwa Pegawai Perpusnas dapat berkonsultasi dalam kegiatan pelaporan ini.
Sebagai informasi, Si Harka merupakan aplikasi resmi pelaporan harta kekayaan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dikeluarkan oleh Menpan RB. Si Harka wajib diisi oleh seluruh Aparatur Sipil Negara yang bertugas di instansi pemerintahan.
Sosialisasi ini diselenggarakan oleh Inspektorat Perpusnas RI dengan menggandeng Pengelola LHKASN dari Kemenpan RB, Afif Nur Wahid sebagai narasumbernya. Afif Nur Wahid menjelaskan mekanisme pelaporan LHKASN bagi pegawai baru Perpusnas yang baru pertama kalinya mengisi LHKASN. Diharapkan dengan sosialisasi ini, pegawai baru Perpusnas RI tidak kesulitan dalam pengisian LHKASN di SI Harka.
Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom. Peserta yang hadir merupakan pegawai yang ada di lingkungan Perpusnas, berjumlah total 681 orang.
Â 
Â 
Reportase : Noviani Maghfiroh

Berita

Sosialisasi LHKASN Bagi Pegawai Baru Perpusnas RI

Pencarian

Berita Lainnya

Literasi Finansial Dukung Perencanaan Keuangan

Edi Wiyono Terpilih Sebagai Pustakawan Berprestasi Terbaik Nasional 2024

Ekspedisi Bhakti PMK Perpusnas di Kawasan Timur Indonesia

Perpustakaan Merangkul Masa Lalu dan Masa Depan

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis Perpustakaan Nasional 2025-2029 (Diskusi Kelompok Terpumpun - Wilayah Bali, Kalimantan, dan Nusa Tenggara)

Hadir di Pembukaan HKP dan Bulan Gemar Membaca Sulteng, Kepala Perpusnas: Paling Semarak