Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Catatan sejarah yang disimpan dan dijadikan sebagai arsip akan semakin meligitimasi kehadiran negara untuk masa depan penerus bangsa.
Demikian disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Muhammad Syarif Bando, saat memberi arahan pada kegiatan Penyerahan Arsip Statis Penanganan Covid-19 Tahun 2022 yang diselenggarakan secara hibrida, Selasa (10/1/2023).
Syarif Bando menambahkan dalam mengoptimalkan pengimplementasian UU no. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan di Perpusnas, ada 2 (dua) hal yang harus ditindaklanjuti diantaranya mengadakan beragam pelatihan di bidang pelatihan dan menambah jumlah personil arsiparis.
&ldquo;Kami berharap di tahun 2023 bisa direalisasikan, setiap eselon I dan II disamping sekeretarisnya ada arsiparisnya,&rdquo; ucapnya.
Lebih lanjut, Syarif Bando mengatakan bahwa didasari dengan komitmen yang tinggi, pelaksanaan mandat UU no. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan telah membawa perubahan yang sangat signifikan. Hal tersebut terlihat dari efektivitas dan efisiensi pada saat pengambilan keputusan, penggunaan ruangan, serta seluruh manajemen yang berlangsung dengan baik.
&ldquo;Ini semua terjadi karena arsip yang sudah mulai rapi,&rdquo; ungkapnya.
Adapun arsip statis yang diserahkan Perpusnas kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pada kesempatan ini merupakan arsip penanganan Covid-19 tahun 2022. Menurut Syarif Bando, kegiatan tersebut tidak hanya luar biasa karena menjadi sebuah kewajiban yang telah dipenuhi, namun juga karena perpustakaan merupakan sebuah institusi yang wajib memiliki catatan sejarah tentang pandemi Covid-19.
&ldquo;Bukan saja karena momentumnya, tetapi yang lebih penting adalah Perpusnas memang seharusnya menjadi sebuah institusi yang punya catatan sejarah tentang pandemi dan kemudian akan sangat berharga di masa yang akan datang,&rdquo; jelasnya.
Kepala ANRI, Imam Gunarto mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi tinggi atas komitmen Perpusnas yang luar biasa karena telah rutin menyerahkan arsip statisnya kepada ANRI sejak tahun 2018.
&ldquo;Penyerahan arsip yang demikian rutin itu kalau tidak ada komitmen yang tinggi dari bapak kepala dan seluruh jajaran, tidak mungkin jalan,&rdquo; katanya.
Selain itu, dia juga sependapat dengan yang disampaikan Kepala Perpusnas sebelumnya terkait arsip Covid-19 akan sangat berkaitan dengan sejarah di masa mendatang. Di samping sejarah, Imam juga menyebutkan satu urgensi lainnya yakni menyelamatkan bahan bukti akuntabilitas kinerja pemerintah tahun 2020-2022. Karena menurutnya, pemerintah harus bertanggungjawab kepada masyarakat tentang penggunaan anggaran Covid-19.
&ldquo;Anggaran negara untuk penanggulangan Covid-19 sekitar 500 sampai 700 triliun per tahun untuk penanganan Covid-19, baik itu kaitannya dengan vaksin, obat-obatan, termasuk dengan jaring pengaman sosial. Nah, itu semua, arsinya harus diselamatkan,&rdquo; terangnya.
Imam juga di akhir arahannya mengajak Perpusnas untuk berkolaborasi dalam memberikan pembelajaran kepada masyarakat di masa mendatang berdasarkan arsip yang ada. Baginya, pembelajaran tersebut tidak hanya sekadar ditarik dari ANRI kemudian disimpan, namun harus dikapitalisasi dan disajikan kembali kepada masyarakat dengan cara yang mudah dipahami.
&ldquo;Untuk membunyikan arsip itu butuh referensi. Untuk menceritakan arsip agar lebih kaya, lebih menarik, lebih bisa dipahami, lebih cerdas, katakan saja menyampaikan sesuatu itu butuh literasi, butuh pustaka,&rdquo; pungkasnya.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Arsip, Bukti Kehadiran Negara di Masa Depan

Salemba, Jakarta â€“ Perpustakaan Nasional melakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK), serta penyerahaan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), dan SK Tim pengelola APBN TA 2021 secara daring maupun luring di Aula Salemba, Kamis (17/12).
Dalam arahannya, Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando mengatakan, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang diterima segera dilaksanakan untuk dilakukan review dan revisi. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus memahami semua implementasi dari semua mata anggaran kegiatan yang ada di dalamnya.
â€œDalam melakukan belanja tidak boleh ada mark up Â atau fiktir. Dan tidak bisa melakukan suatu kegiatan tanpa persetujuan penguasa anggaran, dalam hal ini Sestama,â€ tegasnya.
Di tahun 2021, lanjut Syarif, kita tidak hanya bicara mengenai input, proses dan output. Penting bagi seluruh PPK yang dalam hal ini pejabat eselon 2 yang didukung pengelola APBN yakni fungsional di bidang pengolah anggaran, serta seluruh staf, untuk memahami hasil (outcome) dan dampak (impact) dari belanja APBN yang telah diserahkan ke Perpustakaan Nasional.
â€œBagaimana anggaran yang terbatas yang diberikan kepada kita untuk bisa menghasilkan hasil dan dampak yang sebesar-besarnya. Maka dari itu, perlu untuk dibaca, dan pahami,â€ lanjutnya.
Syarif meminta, pengelola keuangan di tahun 2021 bisa dilaksanakan secara akuntable, transparan, terbuka dan berdasarkan keputusan kolektif, agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.
â€œSaya harap kesadaran kita semua akan pemahaman bahwa era telah berubah drastis, segala keterbukaan sudah di depan mata dan menjadi regulasi, Parameternya adalah kinerja kita,â€imbuhnya.
Syarif berpesan, dalam membelanjakan uang negara segalanya harus ditujukan dan berorientasi pada kepentingan rakyat terutama pada saat pandemi Covid-19 ini.
Sementara itu, Sekretaris Utama Perpusnas, Woro Titi Haryanti mengingatkan kepada PPK untuk membaca, memahami, menganalisis serta memastikan proses dari DIPA yang telah diterima. Tidak sekedar input dan output saja tetapi memahami apa yang menjadi outcome maupun impactnya.
Woro berpesan, diharapkan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama serta pengelola APBN yang ditetapkan, secara tertib dan tepat waktu melaporkan pencapaian kinerjanya pada aplikasi SMART DJA-KEMENKEU baik realisasi anggaran dan output kegiatan sesuai waktu yang ditetapkan.
Dalam acara tersebut, setelah dilakukan penandatanganan perjanjian kinerja oleh Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama dilanjutkan penyerahan rincian kerja kerja TA 2021 serta POK TA 2021.
Â 
Reporter: Wara Merdeka
Fotografer:Arwan Subakti/Basma Sartika

Perpusnas Lakukan Penandatanganan Perjanjian Kinerja serta Penyerahan POK TA 2021

Medan Merdeka Selatan, Jakarta &ndash; Perpustakaan Nasional (Perpusnas) melalui Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara (Pujasintara) menyelenggarakan Workshop Inklusi Sosial Konten Kreator.
 
Kegiatan workshop ini merupakan kerja sama antara Perpusnas dengan Sosplan Creative dalam rangka perayaan ulang tahun Perpusnas ke-43. Kegiatan yang diselenggarakan selama dua hari (22-23 Mei) ini diikuti sebanyak 71 peserta secara onsite di Ruang Serbaguna Lantai 4 Gedung Layanan Perpusnas, Jalan Medan Merdeka Selatan No. 11 Jakarta.
 
Hadir sebagai narasumber, Direktur Ops. Sosplan Creative, Gede Joody Balinda menyampaikan, digital marketing merupakan srtategi marketing. Cakupan digital marketing begitu luas mencakup seluruh sosial media.
 
"Sebuah brand perlu menyeragamkan setiap pola digital marketing mereka dalam setiap platform sosial media. Ini dimaksudkan agar konsumen dapat merasakan feel yang sama," ungkapnya, Senin (22/5/2023).
 
Dijelaskan, fungsi dari branding adalah membuat top of mind kepada konsumen, sekaligus memberi nilai lebih kepada produk. Langkah sederhana untuk menciptakan brand, yakni positioning, nilai, pesan, dan karakter.
 
"Dalam melakukan branding, lakukan competitor research. Artinya, jangan sampai brand yang ingin dibentuk malah bertabrakan dengan brand kompetitor yang telah mencapai level raksasa," jelasnya.
 
Sementara itu, CEO Sosplan Creativ, Tito Ikhsan Rozak menyampaikan brand voice merupakan karakteristik brand. Brand voice terdiri dari character, tone, language, dan purpose.
 
"Customer Persona perlu diperhatikan dalam branding karena merupakan representasi fiksi dari target market," tuturnya.
 
Dalam workshop ini, peserta tidak hanya mendengarkan penjelasan materi dari narasumber, peserta juga diberikan kesempatan untuk praktik yakni dengan menuliskan positioning, nilai, pesan, dan karakter dari brand yang ingin diciptakan.
 
&nbsp;
 
&nbsp;
 
Reportase: Wara Merdeka
 
Fotografer: Alfian

Perpusnas Gelar Workshop Inklusi Sosial Konten

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Aparatur Sipil Negara atau ASN adalah roda penggerak dari birokrasi. Di seluruh dunia, birokrasi itulah yang akan menentukan sejarah panjang perjalanan kejayaan bangsa. Semakin kuat birokrasi suatu negara, maka dipastikan semakin maju negara itu. Demikian disampaikan, Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando, di Ruang Teater Lantai 2, Gedung Layanan Perpustakaan Nasional, Senin (3/2).
â€œDan kuat tidaknya suatu birokrasi, ada pada tangan kita dan masa depan Perpustakaan Nasional ini ada di tangan 300 PNS yang baru dilantik ini,â€ ujarnya.
Syarif menyampaikan, penting bagi PNS baru di lingkungan Perpustakaan Nasional untuk mendengarkan penjelasan dari Komite ASN (KASN). KASN hadir untuk memberikan perlindungan hak-hak ASN, tentu saja tanpa melupakan kewajibannya.
â€œKami mohon KASN memberikan arahan bagaimana ASN dalam kaitannya dengan antar lembaga dan semua pegawai di Indonesia. Dan perlu diingat untuk PNS juga harus berhati-hati dalam memposting sesuatu di media social,â€ lanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut, hadir sebagai pembicara, anggota KASN, Mustari Irawan yang merupakan mantan Kepala ANRI. Kegiatan ini diikuti sebanyak 300 PNS Perpustakaan Nasional yang baru dilantik oleh Kepala Perpustakaan Nasional.
Reportase : Wara Merdekawati
Fotografer : Raden Radityo

Kepala Perpusnas : ASN adalah Roda Penggerak Birokrasi

Salemba, Jakarta â€“ Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI menjalani verifikasi dan evaluasi terhadap hasil penilaian mandiri dalam Penerapan Sistem Merit Manajemen ASN. Penilaian tersebut dilakukan langsung oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan sistem merit di lingkungan Perpusnas.
Asisten KASN Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah II, Agus Sudiyanto menyampaikan, dari hasil penilaian mandiri yang dilakukan Perpusnas nilai sementara sebesar 278,Â  namun berdasarkan hasil verifikasi atas kesesuaian dokumen, serta data dukung dari setiap aspek dan sub aspek, nilai untuk penerapan sistem merit di Perpusnas sebesar 211,5 masuk dalam kategori kurang.
â€œPerpusnas masih membutuhkan nilai 38,5, untuk mencapai kategori baik. Dari hasil verifikasi kami dengan penilaian mandiri dijumpai adanya perbedaan di 15 aspek. Selain itu, kami sampaikan di 22 sub aspek masih berada dibawah nilai 3,â€ ungkapnya saat Penyampaian Catatan dan Rekomendasi Penerapan Sistem Merit Tahun 2020, Kamis (18/2/2021) yang dilakukan secara daring.
Komisi Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah II Mustari Irawan, mengatakan dalam setiap penilaian verifikasi seringkali ada perbedaan hasil dengan penilaian mandiri yang sudah dilakukan oleh instansi pemerintah. â€œOleh karena itu kami berupaya untuk melakukan pendampingan dan bersama-sama untuk bisa mencapai titik pemahaman yang sama,â€ ujarnya.
Dari beberapa hasil yang disampaikan, lanjutnya, dari delapan aspek mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karir, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian penghargaan dan disiplin, perlindunganÂ  dan pelayanan serta sistem informasi, masih ada beberapa yang perlu diperhatikan.
â€œTerutama terkait bukti data pendukung yang harus dilengkapi. Saya kira untuk tahun 2021 ini cukup waktunya dan bisa dilengkapi. Diharapkan progress yang sudah dilakukan bisa segera langsung di update ke SIPINTER (Sistem Informasi Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit),â€ lanjutnya.
Dalam acara tersebut juga disampaikan beberapa catatan evaluasi dan rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan oleh Perpusnas. Salah satunya, talent pool dan rencana suksesi yang belum tersedia. â€œKami harap Perpusnas bisa memulai pembangunan talent pool dan rencana suksesi yang disertai dasar hukum serta konsep yang jelas mengenai penerapan manajemen talenta,â€ terangnya.
Sementara itu, Sekretaris Utama Perpusnas, Woro Titi Haryanti menyampaikan Perpustakaan Nasional berkomitmen untuk menerapkan sistem merit dalam manajemen ASN di lingkungan Perpustakaan Nasional, sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.
â€œDari hasil verifikasi ini ada beberapa yang masih harus diperbaiki. Kami optimis Perpusnas bisa mendapat kategori baik bahkan sangat baik. Maka dari itu, kami mohon adanya pendampingan dari KASN, agar dalam penerapan sistem merit ini bisa lebih baik lagi,â€ pintanya.
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Â

Penilaian Penerapan Sistem Merit di Perpusnas oleh KASN

Senen, Jakarta--Setelah melalui serangkaian tes dan uji presentasi selama sepekan, ajang Pustakawan Berprestasi sudah melewati tahap akhir. Pustakawan asal Daerah Istimewa Yogyakarta Anang Fitrianto Nugroho terpilih sebagai Pustakawan Terbaik Nasional 2018. Anang berhasil menyisihkan 28 pustakawan terbaik yang mewakili provinsi.Â  Kesuksesan yang diraih Anang Fitrianto mengulang capaia prestasi yang diraih Yogyakarta pada 2017 lalu. Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah secara berurutan meraih terbaik kedua dan ketiga.Â 
Hasil tersebut disampaikan Dewan Juri yang dipimpin oleh Ketua Umum Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) Dedi Junaedi, Jumat, (17/8).Â  "Tidak mudah memilih yang terbaik karena semua peserta berusaha menunjukkan segenap potensi, inovasi, dan skill yang dimiliki," imbuh Dedi. Namun, Dedi mengingatkan tugas sebenarnya dari pustakawan tidak sampai disini. Tantangan sebenarnya justru setelah selesai pada kompetisi ini. Masyarakat lebih memerlukan keaktifan para pustakawan berperan mensejahterakan kehidupan. Jangan sungkan untuk terus belajar mengembangkan diri, pesan Dedi.
Senada dengan yang disampaikan Dedi Junaedi Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Woro Titi Haryanti bahwa pustakawan diperlukan dalam upaya memobilisasi pengetahuan. Oleh karena itu, Perpustakaan Nasional mengusung tagline besar di 2018, yakni "Pustakawan Bergerak". Woro menggaris bawahi bahwa pustakawan adalah agen perubahan. "Karena berperan sebagai agen perubahan, maka sudah menjadi kewajiban kalau pustakawan juga harus menggaransi dirinya dengan kompetensi, baik soft skill maupun dengan kemampuan lain yang dimiliki. Masyarakat lebih memerlukan pemahaman tentang ilmu-ilmu terapan, seperti budi daya ikan, hasil olahan, dan kreativitas dari sumber daya alam yang ada. Jika masyarakat tergerak berbuat, maka roda ekonomi akan dinamis sehingga muaranya akan berimbas pada kesejahteraan masyarakat," terang Woro Titi.
Berdasarkan Berita Acara Penilaian Dewan Juri bernomor 2783/4.PPP.03.02/VIII.2018, maka telah diputuskan pustakawan terbaik 2018 adalah sebagai berikut :
Juara 1 : Anang Fitrianto Nugroho (DIY)
Juara 2 : Santoso Mahargono (Jawa Timur)
Juara 3 : Tunardi (Jawa Tengah)
Harapan 1 : Rika Yulianti (Jawa Barat)
Harapan 2 : Hariyah (DKI Jakarta)
Harapan 3 : Putra Pratama (Bangka-Belitung)
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Â 
Â 
Â 
Â 
Â

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Arsip, Bukti Kehadiran Negara di Masa Depan

Perpusnas Lakukan Penandatanganan Perjanjian Kinerja serta Penyerahan POK TA 2021

Perpusnas Gelar Workshop Inklusi Sosial Konten

Kepala Perpusnas : ASN adalah Roda Penggerak Birokrasi

Penilaian Penerapan Sistem Merit di Perpusnas oleh KASN

DIY Kembali Unjuk Gigi di Ajang Pustakawan Berprestasi Nasional 2018