<span style="font-size: 11pt; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Jakarta - Dalam rangka pengelolaan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Republik Indonesia tahun 2023, Perpusnas melalui Biro SDM dan Umum menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)&nbsp; dan Penilaian Kinerja ASN, Senin (2/10/2023) secara <span style="font-size: 11pt; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: italic; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">hybrid<span style="font-size: 11pt; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Sekretaris Utama Perpusnas, Ofy Sofiana, dalam sambutannya saat mengawali acara, menjelaskan bahwa SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang ASN setiap tahun. Oleh sebab itu seluruh ASN wajib memiliki rencana kinerja yang akan dilaksanakan dan dicapai yang ditetapkan pada awal tahun. 
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Ofy melanjutkan, perencanaan kinerja ASN terdiri dari penyusunan SKP, penetapan SKP dan perilaku kerja. Dari perencanaan kinerja tersebut, seorang ASN harus membuat target kinerja yang akan dicapai.&nbsp;
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Dari target yang sudah ditetapkan tersebut, nantinya dapat dilakukan penilaian apakah rencana kinerja dapat berjalan sesuai target waktu yang telah ditetapkan atau tidak&rdquo;, ungkap Ofy.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">SKP yang dibuat, sambung Ofy, harus ditetapkan di awal tahun dan berbanding lurus dengan SKP atasan dan lembaganya. Menurutnya peran atasan sangat penting dalam proses penyusunan SKP.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Dengan begitu, akan terlihat jelas kontribusi dari atas ke bawah terhadap pencapaian kinerja renstra Perpusnas&rdquo;, sambung Ofy.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Penilaian Kinerja ASN dilakukan dengan menggabungkan nilai SKP dan nilai Perilaku Kerja. Nilai SKP diperoleh dengan membandingkan realisasi SKP dengan target SKP sesuai dengan perencanaan Kinerja yang telah ditetapkan. Selanjutnya Nilai Perilaku Kerja diperoleh dengan membandingkan standar perilaku kerja dengan penilaian perilaku kerja dalam jabatan.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Badan Kepegawaian Negara (BKN) saat ini telah menyiapkan aplikasi e-kinerja yang sudah terintegrasi dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) untuk dimanfaatkan oleh seluruh ASN di Indonesia.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Sejalan dengan hal tersebut, Perpusnas saat ini sedang menyusun regulasi terkait pemberian tunjangan kinerja berbasis kinerja. Sehingga kedepan indikator pemberian tunjangan kinerja tidak hanya berbasis pada kehadiran saja namun juga berbasis pada kinerja yang dicapai oleh ASN.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Selain itu hasil penilaian kinerja juga dapat digunakan sebagai dasar pemberian sanksi bagi ASN yang memiliki kinerja kurang atau buruk&rdquo;, imbuh Ofy.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Dalam pelaksanaan bimtek ini, Perpusnas menghadirkan Analis Kepegawaian Madya BKN, Samsul Hidayat sebagai narasumber dan dihadiri oleh pimpinan dan perwakilan pegawai di lingkungan Perpusnas.
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Samsul mengatakan bahwa aplikasi e-kinerja ini hadir untuk merealisasikan Permenpan RB Nomor 06 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara. Dalam aplikasi ini, ASN perlu melakukan input laporan harian disertai dengan upload bukti dukung dengan link google drive masing-masing ASN.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Selanjutnya, Samsul membimbing peserta untuk melakukan praktek langsung simulasi penyusunan SKP secara online melalui website e-kinerja.&nbsp;
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Diharapkan dengan dilaksanakannya bimtek ini seluruh pegawai dapat menyusun SKP pada aplikasi e-kinerja BKN dengan benar dan tepat demi kemajuan Perpusnas.
 
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Reporter: Gilang Arwin Saputri
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Perpusnas Gelar Bimtek Penyusunan SKP dan Penilaian Kinerja ASN

Salemba, Jakarta â€“ Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI menjalani verifikasi dan evaluasi terhadap hasil penilaian mandiri dalam Penerapan Sistem Merit Manajemen ASN. Penilaian tersebut dilakukan langsung oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan sistem merit di lingkungan Perpusnas.
Asisten KASN Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah II, Agus Sudiyanto menyampaikan, dari hasil penilaian mandiri yang dilakukan Perpusnas nilai sementara sebesar 278,Â  namun berdasarkan hasil verifikasi atas kesesuaian dokumen, serta data dukung dari setiap aspek dan sub aspek, nilai untuk penerapan sistem merit di Perpusnas sebesar 211,5 masuk dalam kategori kurang.
â€œPerpusnas masih membutuhkan nilai 38,5, untuk mencapai kategori baik. Dari hasil verifikasi kami dengan penilaian mandiri dijumpai adanya perbedaan di 15 aspek. Selain itu, kami sampaikan di 22 sub aspek masih berada dibawah nilai 3,â€ ungkapnya saat Penyampaian Catatan dan Rekomendasi Penerapan Sistem Merit Tahun 2020, Kamis (18/2/2021) yang dilakukan secara daring.
Komisi Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah II Mustari Irawan, mengatakan dalam setiap penilaian verifikasi seringkali ada perbedaan hasil dengan penilaian mandiri yang sudah dilakukan oleh instansi pemerintah. â€œOleh karena itu kami berupaya untuk melakukan pendampingan dan bersama-sama untuk bisa mencapai titik pemahaman yang sama,â€ ujarnya.
Dari beberapa hasil yang disampaikan, lanjutnya, dari delapan aspek mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karir, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian penghargaan dan disiplin, perlindunganÂ  dan pelayanan serta sistem informasi, masih ada beberapa yang perlu diperhatikan.
â€œTerutama terkait bukti data pendukung yang harus dilengkapi. Saya kira untuk tahun 2021 ini cukup waktunya dan bisa dilengkapi. Diharapkan progress yang sudah dilakukan bisa segera langsung di update ke SIPINTER (Sistem Informasi Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit),â€ lanjutnya.
Dalam acara tersebut juga disampaikan beberapa catatan evaluasi dan rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan oleh Perpusnas. Salah satunya, talent pool dan rencana suksesi yang belum tersedia. â€œKami harap Perpusnas bisa memulai pembangunan talent pool dan rencana suksesi yang disertai dasar hukum serta konsep yang jelas mengenai penerapan manajemen talenta,â€ terangnya.
Sementara itu, Sekretaris Utama Perpusnas, Woro Titi Haryanti menyampaikan Perpustakaan Nasional berkomitmen untuk menerapkan sistem merit dalam manajemen ASN di lingkungan Perpustakaan Nasional, sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.
â€œDari hasil verifikasi ini ada beberapa yang masih harus diperbaiki. Kami optimis Perpusnas bisa mendapat kategori baik bahkan sangat baik. Maka dari itu, kami mohon adanya pendampingan dari KASN, agar dalam penerapan sistem merit ini bisa lebih baik lagi,â€ pintanya.
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Â

Penilaian Penerapan Sistem Merit di Perpusnas oleh KASN

Â Sukabumi, Jawa Baratâ€” Perpustakaan Nasional, Pemerintah Kota Sukabumi, danÂ DPR RIÂ fokus terhadap budayaÂ literasiÂ dengan meningkatkan kualitas pelayanan membaca bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi ketika memberi sambutan dalam kegiatan Peningkatan Indeks Literasi Membaca di Auditorium Politeknik Sukabumi, Jum'at, (6/11).
"Kami mempermudah layanan untukÂ literasiÂ dengan menyediakan pojok baca di tempat-tempat terbuka," katanya.
Langkah yang ditempuh pemda mendapatkan dukungan penuh dari anggota Komisi X DPR RI Dapil Sukabumi, Desy Ratnasari.
"Tentunya kami dukung kebijakan anggaran yang menjadi program utama yang bisa menghadirkan anggaran lebih besar lagi setiap tahunnya," katanya.
Dengan kebijakan dari Pemda dan pemangku jabatan lainnya dalam upaya meningkatkan budayaÂ literasiÂ di Kota Sukabumi menjadikan Sukabumi menjadi salah satu kota dengan tingkatÂ literasiÂ paling tinggi di Jawa Barat.
"Kota Depok dan Sukabumi adalah kota dengan tingkatÂ literasiÂ yang tinggi di Jawa Barat," ucap Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando.
Masih di kesempatan yang sama, Kepala Perpusnas mengatakan kendala digitalisasi perpustakaanÂ yang dihadapi Indonesia adalah fasilitas yang belum merata untuk seluruh daerah.
"Kalau kita membaca melalui media elektronik biasanya butuh perangkat harus ada alat elektroniknya, listriknya, internetnya kalau kita bicara internet belum semua wilayah terjangkau atau kadang-kadang terganggu," katanya.
Namun begitu, Kepala Perpusnas juga masyarakat tidak perlu membandingkan mana yang lebih baik antara buku digital dan elektronik karena keduanya memiliki kelebihan masing-masing.
"Media untuk membaca itu baik di laptop di hand phone, komputer atau manual itu adalah cara," lanjutnya. Seluruh bahan dan sumber buku baik itu digital maupun elektronik diambil dari buku cetak.
Oleh karena itu, Syarif Bando meminta agar seluruh perpustakaanÂ mempunyai karya cipta baik itu digital maupun fisik.
"SemuaÂ perpustakaanÂ wajib menyediakan karya ciptanya, karya rekamnya, digital dan elektroniknya jadi sama saja," katanya.

Literasi di Indonesia Masih Terkendala Infrastrukur 

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando menyatakan Indonesia bisa bangkit dari pandemi Covid-19 melalui literasi. Melalui program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, Perpusnas sudah berhasil merambah banyak desa untuk meningkatkan tingkat kehidupan masyarakat melalui literasi. Hal ini disampaikan Syarif Bando saat menjadi narasumber webinar â€œBangkit dari Pandemi dengan Literasiâ€ yang disiarkan pada Rabu, 17 Juni 2020 melalui video telekonferensi.
Syarif Bando menjelaskan saat ini, yang menjadi masalah adalah kesenjangan akses atas bahan bacaan yang tidak merata. Padahal, Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) menetapkan bahwa setiap individu berhak untuk mendapatkan akses bacaan minimal tiga buku baru setiap orang setiap tahunnya. Bahkan di Eropa dan Amerika rata-rata 20 buku baru setiap orang setiap tahun.
Sesuai dengan empat tingkatan literasi yang diusung Perpusnas, literasi yang memadai akan bermuara pada terciptanya masyarakat yang sejahtera. Yang pertama, literasi adalah kemampuan mengumpulkan sumber-sumber bahan bacaan dan karena itu hadirlah perpustakaan. Paradigma Perpustakaan Nasional adalah perpustakaan menjangkau masyarakat, sehingga semua buku harus didigitalkan dan semua orang bisa membaca. Kedua, literasi adalah kemampuan memahami apa yang tersirat dari yang tersurat. Kemudian, yang ketiga literasi adalah kemampuan mengungkapkan ide/gagasan baru, teori baru, kreativitas baru, dan inovasi baru. Kemudian, literasi adalah kemampuan menciptakan barang dan jasa yang bermutu.
Peran perpustakaan dalam memberdayakan masyarakat, khususnya desa, melalui informasi yang ada dalam buku di perpustakaan menjadi sangat penting. Buku keterampilan yang ada di perpustakaan desa, diharapkan bisa bertambah jumlahnya dan mengurangi pengangguran terbuka, hingga menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan kemampuannya.
Dengan kekayaan alam yang melimpah, Indonesia sangat berpotensi untuk maju dengan literasi. Untuk mewujudkan hal ini, buku-buku ilmu terapan sangat dibutuhkan untuk disebarkan merata ke seluruh pelosok Indonesia. Syarif Bando mengapresiasi para pemangku kepentingan yang memberikan testimoni dan berkontribusi dalam mewujudkan program yang mengusung literasi untuk kesejahteraan ini.
â€œBagaimana literasi mengubah paradigma dan kehidupan masyarakat dapat dilihat dari sebuah cerita saat bertemu seseorang yang tadinya gagal di transmigrasi, gagal jadi TKI, dan jadi pengemis di pinggir jalan. Dengan sedikit komunikasi, kita tanyakan orang tersebut apa yang kira-kira menjadi keinginannya dan dari keinginan itulah yang kita fasilitasi dengan sumber-sumber informasi yang ada, seperti buku-buku ilmu terapan, serta kita bimbing kurang lebih 1 tahun. Kini, orang itu sudah bisa berproduksi yang tadinya jadi pengemis sekarang sudah punya karyawan lebih dari 10 orang,â€ urainya.
Syarif mengaku program ini berhasil menarik permintaan dari para kepala daerah agar wilayahnya dijadikan sebagai percontohan. Hal ini menjadi bukti bahwa literasi dapat menjadi stimulan untuk memotivasi dan meyakinkan daerah di Indonesia bahwa pendidikan bukan hanya di kelas tetapi bisa di mana saja.
Program transformasi layanan berbasis inklusi sosial yang diusung Perpusnas pada 2019, menjadikan perpustakaan sebagai tempat beraktivitas pemberdayaan masyarakat dan telah menjangkau 21 provinsi dan 60 kabupaten dan 300 desa di Indonesia.
Reporter: Eka Cahyani/Hanna Meinita
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution
Â 
Â 
Â 
Â 
Â

Kepala Perpusnas: Indonesia Bisa Bangkit Melalui Literasi

Karawang, Jawa Barat - Sebagai wujud komitmen dalam mendukung tata kelola arsip yang baik di lingkungan Perpustakaan Nasional RI, acara pemusnahan arsip dihadiri dan disaksikan oleh Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional, Sri Sumekar beserta jajaran, Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Ofy Sofiana, Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Woro Titi Haryanti dan Tim Pemusnahan Arsip dari ANRI yang dipimpin oleh Tato Pujiarto. Pada kesempatan tesebut sebanyak 150 dus dan 20 karung berisi arsip dimusnahkan di gudang arsip milik PT Putraduta Buana Sentosa (Indo Arsip) yang terletak di Karawang, Jawa Barat pada Senin (22/4). Jenis arsip yang dimusnahkan adalah arsip dari Biro Umum Perpustakaan Nasional, meliputi arsip keuangan, hukum, humas, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, dan keprotokoleran.
Rangkaian kegiatan pemusnahan arsip telah dimulai sejak tanggal 4 Februari 2019. Adapun tahapan yang telah dilakukan yakni pemilahan, pengelompokan, pendataan, reviu, dan verifikasi lapangan. Kegiatan pemusnahan arsip ini merupakan yang pertama kali diselenggarakan di lingkungan Perpustakaan Nasional. Sehingga, Perpustakaan Nasional berinisiatif untuk melakukan pemusnahan secara simbolis dan menjadi awal terselenggaranya kegiatan pemusnahan berikutnya yang lebih terencana, sistematis, dan berkesinambungan. Selain itu kegiatan mengelola arsip merupakanÂ  kewajiban institusi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
Herry Sudjatmiko selaku CEO PT Putraduta Buana Sentosa (Indo Arsip) dalam sambutannya menekankan pentingnya arsip untuk keberlangsungan negara. Sedangkan Sri Sumekar berharap dengan dilakukannya tata kelola arsip yang baik di lingkungan Perpustakaan Nasional dapat menunjang reformasi birokrasi. "Idealnya semua lembaga memiliki lahan untuk menyimpan arsip," ujar Tato Pujiarto. Kepala Sub Direktorat Akuisisi Arsip Nasional Republik Indonesia tersebut menyampaikan arsip yang dimusnahkan dipastikan sudah tidak punya nilai guna, telah habis masa retensinya dan tidak terkait masalah hukum. Selain itu Tato menyebut lahan untuk penyimpanan arsip juga hendaknya tidak terlalu jauh untuk kemudahan akses.
 Reportase : Arwan Subakti

Perpustakaan Nasional Melaksanakan Pemusnahan Arsip Sebagai Komitmen Penerapan UU No. 43 Tahun 2009

Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando menegaskan pustakawan tidak hanya sebagai pembaca tetapi juga pelayan ilmu pengetahuan yang bertanggung jawab untuk menyediakan berbagai pengetahuan kepada masyarakat.
 
Hadirnya Undang-undang 43 tahun 2007 tentang perpustakaan, itu harus dikerjakan sebagai suatu mandatori negara untuk mengupdate pengetahuan masyarakat. 
 
"Jadi memang undang-undang ini melegitimasi perpustakaan agar masyarakat mendapatkan haknya untuk pengetahuan yang terbaru," katanya dalam Sesamata Fest III dengan tema "Al-Qisth" yang diselenggarakan Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Perpustakaan (HIMAJIP) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Selasa (10/10/2023).
 
Kepala Perpusnas menjelaskan bahwa tugas utama pustakawan adalah mengumpulkan pengetahuan dari seluruh dunia dan mengemasnya ulang untuk keperluan profesional. 
 
"Ini berbeda dengan dosen di perguruan tinggi yang fokus pada pembelajaran. Mahasiswa juga memiliki peran penting dalam mengembangkan koleksi perpustakaan perpustakaan dengan kontribusi mereka dalam mengkategorikan buku dan pemahaman baru," jelasnya.
 
Dikatakan, perpustakaan perlu menjadi bagian integral dari masyarakat, sekolah, dan perguruan tinggi. 
 
Menurutnya, membaca menjadi kunci untuk mengukur tingkat pengetahuan individu, dan perpustakaan adalah tempat di mana pengetahuan dapat diperoleh dan diperdalam.
 
"Maka yang dibutuhkan masyarakat berpengetahuan, yang bisa mengimplementasikan pengetahuan itu sesuai definisi literasi. Dimana literasi tingkat tinggi dapat memproduksi barang dan jasa yang berkualitas," ungkapnya.
 
Kepala Perpusnas menegaskan pentingnya perpustakaan dalam mengembangkan pengetahuan dan inovasi dalam masyarakat.
 
"Perpustakaan bukan hanya tempat untuk membaca, tetapi juga sumber pengetahuan yang penting untuk perkembangan individu," tegasnya.
 
Acara yang dirangkaikan dengan diskusi Indonesian Library Club (ILC), Dewan Penasehat Asosiasi Dosen Ilmu Perpustakaan (ASDIP) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) Ade Abdul Hak mengatakan keberadaan pustakawan dan perannya dalam masyarakat seringkali diabaikan. 
 
Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa pustakawan adalah garda terdepan dalam mengelola pengetahuan dan informasi.
 
"Peran mereka sangat terkait dengan undang-undang yang mengatur perpustakaan. Kita perlu merefleksikan pentingnya peran mereka dalam konteks undang-undang perpustakaan," katanya.
 
Bicara tentang perpustakaan, lanjutnya, kata dasar yang tidak bisa dilewatkan adalah 'pustaka'. Ini mengingatkan bahwa perpustakaan adalah tempat di mana pengetahuan dan informasi disimpan, dikelola, dan dibagikan kepada masyarakat. 
 
"Oleh karena itu, perpustakaan dan pustakawan adalah bagian tak terpisahkan dalam mendukung akses masyarakat terhadap sumber daya intelektual," lanjutnya.
 
Dia mengatakan pustakawan bukan hanya mengelola koleksi perpustakaan secara fisik tetapi juga melibatkan aspek intelektual dan emosional.
 
"Maka pendidikan dan pelatihan yang sesuai harus diperhatikan dalam undang-undang, agar pustakawan memiliki kompetensi yang memadai untuk tugas mereka yang semakin kompleks," katanya.
 
Ketua Umum Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) Sulawesi Selatan Muhammad Quraisy Mathar menyampaikan saat ini belum ada undang-undang yang secara spesifik mengatur pustakawan. Hal ini berbeda dengan profesi lain seperti dokter dan perawat yang memiliki undang-undang tersendiri.
 
"Undang-undang ini seharusnya ada dan harus diatur mengenai standar nasional pustakawan, agar profesi pustakawan bisa lebih diakui dan dihormati," ungkapnya.
 
Dia menyebut bahwa undang-undang harus memberikan perlindungan yang lebih baik kepada pustakawan, dan perubahan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah perlu memperhatikan profesi pustakawan.
 
"Perlu bersama-sama bicara tentang perubahan yang diperlukan dalam undang-undang kepustakawanan dan pendidikan profesi pustakawan. Karena ini merupakan langkah awal menuju kesejahteraan masyarakat yang lebih besar," ungkapnya.
Reporter: Wara Merdeka
&nbsp;

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Perpusnas Gelar Bimtek Penyusunan SKP dan Penilaian Kinerja ASN

Penilaian Penerapan Sistem Merit di Perpusnas oleh KASN

Literasi di Indonesia Masih Terkendala Infrastrukur

Kepala Perpusnas: Indonesia Bisa Bangkit Melalui Literasi

Perpustakaan Nasional Melaksanakan Pemusnahan Arsip Sebagai Komitmen Penerapan UU No. 43 Tahun 2009

Kepala Perpusnas: Pustakawan Tak Hanya Pembaca Tapi Pelayan Ilmu Pengetahuan