Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Perpustakaan Nasional mendukungÂ langkah seniman untuk kembali bangkit akibat kena dampak pandemi virus corona (Covid-19). Langkah nyatanya adalah mendukung pelaksanaanÂ  pameranÂ  Pameran Seni Rupa dari Kelompok InterCov-19 bertema Creative Freedom to The Heal the Nation (Artists Respond To Pandemic).
Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas Ofy Sofiana mengatakan Perpustakaan Nasional mendukung penuh kegiatan ini karena dipandang sebagai bagian dari upaya kreatif dan inovatif dalam meningkatkan kesadaran bahwa wabah Covid-19 yang menimpa Indonesia dan dunia saat ini merupakan urusan bersama. Kepentingan memelihara kesehatan diri dan lingkungan adalah ikhtiar kolektif.
â€œPameran seni rupa ini menjadi momentum bersama mewujudkan gotong royong dalam aksi nyata, Jangan lagi melihat sekat antara satu dengan yang lain.Â  Sudah tidak ada perbedaan antara pemerintah dan non-pemerintah, kita semua dapat bersikap bijak dan berbuat baik dengan saling menguatkan dan saling mendukung upaya bersama melawan Covid-19,â€ ucapnya.
Menurutnya, perpustakaan adalah lembaga yang memiliki konsentrasi mewujudkan masyarakat berbudaya literasi tinggi. Perpustakaan meningkatkan literasi fungsional yang mencakup kemampuan membaca dan menggunakan informasi dalam kehidupan sehari-hari.
â€œLiterasi memiliki kontribusi positif dalam membantu menumbuhkan kesadaran intelektual serta meningkatkan kecakapan sosial yang sangat dibutuhkan pada situasi pandemi saat ini,â€ katanya.Â 
Pameran Creative Freedom to The Heal the Nation berlangsung dari tanggal 15 - 20 Oktober 2020. Pameran ini menampilkan enam karya patung dan 100 karya lukis dengan melibatkan 55 seniman dari berbagai wilayah, diantaranya Jakarta, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Yogyakarta.
â€œKarya yang ditampilkan bercerita tentang refleksi atas kehidupan sehari-hari para seniman. Semangat yang terus dikobarkan lewat ekspresi jujur perasaan para seniman selama pandemi Covid-19. Dan penyelenggaraan pameran tetap dengan menerapkan protokol kesehatan,â€ jelas Fajar Sidiq, Kurator Pameran.Â 
Sementara itu, dalam pidato kebudayaan Romo Muji Sutrisno menyampaikan bahwa seni adalah kehidupan, yang direfleksikan melalui naskah, lukisan, maupun relief. Ketika seorang pelukis Affandi ditanya oleh wartawan mengapa melukis dengan banyak menggunakan warna kuning? Dia menjawab bahwa nusantara adalah matahari, tidak seperti di negara lain yang mengalami empat musim.
â€œWarna kuning, warna keemasan seperti halnya padi yang menguning, yang mengartikan kehidupan di nusantara,â€ ungkapnya.
Menurutnya, dengan pameran yang digelar oleh Intercovid-19 ini sesungguhnya merupakan proses tentang mengembalikan lagi seni sebagai gaya hidup. Ketika pesimis berusaha untuk optimis karena nusantara menjadi Indonesia. Mengingat saat ini mereka yang menghargai seni masih kalah dengan nilai ekonomis, dan nilai politik.
â€œDengan seni dapat membuat hati gembira dan riang, membuatnya menghidupkan satu kehidupan lagi, apalagi di masa covid-19 ini. Kita disini berusaha memberikan arti, memviruskan seni sebagai gaya hidup,â€lanjutnya.
Â 
Reporter / FotograferÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â  : Wara Merdeka
Â

Pameran Seni Rupa Creative Freedom To the Heal the Nation Digelar di Perpusnas

Maratua, Kabupaten Berau - Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando, menghadiri Rapat Koordinasi Teknis Bidang Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur, Selasa (15/3) di gedung pertemuan Pratasaba Resort, Maratua, Kalimantan Timur. Pada kesempatan tersebut ia mendorong agar perpustakaan dapat memberikan solusi terhadap rendahnya literasi.
Menurut Syarif Bando, Hanya ada dua masalah pokok yang menyebabkan literasi kita rendah. Masalah pertama adalah rasio ketersediaan bahan bacaan dibandingkan jumlah penduduk di Indonesia. "Indonesia telah menikmati penghakiman dunia berpuluh-puluh tahun, sebagai bangsa yang rendah daya bacanya. Tidak ada yang bisa menjawab, kecuali menyalahkan satu sama lain. Padahal jawabannya cuma satu, satu buku ditunggu 90 orang. Standar Unesco minimal tiga buku baru setiap orang setiap tahun. Jadi masalahnya cuma satu, kurang bahan bacaan bukan kurang budaya baca." ujarnya.Â Â Â 
Masalah pokok yang kedua adalah rendahnya tingkat inovasi. "Indonesia adalah negara dengan tingkat inovasi yang rendah di dunia, dengan tingkat produksi yang rendah (juga)," tambahnya.
Dua masalah ini dijadikan dasar oleh Presiden untuk merancang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Â (RPJMN) 2020-2024 yang salah satunya berfokus pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). "Tidak ada cara lain yang bisa dilakukan kecuali meningkatkan kualitas SDM," katanya.
Rendahnya kualitas SDM menyebabkan Indonesia saat ini hanya berperan sebagai penyuplai bahan mentah ke negara maju. Syarif Bando memberi contoh pada komoditas batu bara. "Batu bara senilai 5 miliar dikirim ke tiongkok dan digunakan untuk energi industri elektronik dan otomotif yang jual kembali ke Indonesia dengan nilai 90 miliar," ucapnya.
Karenanya perpustakaan harus terus memperluas aksesnya ke masyarakat untuk menciptakan manusia unggul dengan tingkat literasi tinggi, bukan sekedar literasi baca tulis, tetapi kedalaman pengetahuan seseorang yang dapat menciptakan barang atau jasa yang berkualitas tinggi yang dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.
Di Kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Hadi Mulyadi, mengakui pentingnya perpustakaan dalam proses pendidikan di keluarganya. Prestasi yang dicapai anak-anaknya, tidak lepas karena kesadarannya membangun perpustakaan di rumah.
Ketika merencanakan membangun rumah, ia dan istrinya sepakat untuk menyediakan ruangan Mushola yang merangkap perpustakaan. â€œJadi di sepanjang dinding Mushola itu buku, saya punya ribuan buku dan alhamdulillah itu menjadi motivasi bagi anak saya (untuk berprestasi)," ucapnya.
Pria yang berpengalaman sebagai pendidik ini selalu membangun iklim yang kondusif untuk membaca bagi anaknya. Hasilnya adalah prestasi akademik yang luar biasa. â€œAnak saya kelas 4 SD sudah membaca novel, waktu kelas 6 SD dia sudah punya facebook dan menghasilkan tulisan-tulisan berkualitas yang dikira sebagai tulisan orang dewasa.Â  Setelah lulus SD, anak saya mendapatkan beasiswa SMP dan SMA di sekolah internasional yang berada di Abu Dhabi, dan sekarang sudah kuliah di Malaysia. Itu karena aspek literasi atau membaca," ujar Hadi bersemangat.
Mengutip Howard Gardner tentang delapan tipe kecerdasan yang meliputi kecerdasan spasial atau visual, kinestetik, linguistik, intrapersonal, interpersonal, logis, musikal, dan naturalistik. Hadi mendorong pendidikan di Indonesia agar dapat mengakomodir berbagai potensi bakat berdasarkan tipe tersebut.
Setiap orang bisa mengakselerasi lebih dari dua tipe kecerdasan tersebut. Karenanya pendidikan baik formal maupun non formal harus dapat menyediakan sarana agar literasi dalam konteks tersebut bisa tumbuh. "Sekolah itu harus ada sarana musik, olah raga, dan guru yang kompeten, sehingga seluruh anak bangsa kita bisa tumbuh dan berkembang dengan tipe kecerdasan yang bermacam-macam," tekannya.
Rakornis Bidang Perpustakaan dan Kearsipan di Provinsi Kalimantan Timur berlangsung selama 2 hari. Selain Kepala Perpustakaan Nasional, hadir pula Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Imam Gunarto, sebagai pembicara. Tema yang diangkat adalah Penguatan Data Kepustakawanan dan Kearsipan dalam rangka Kalimantan Timur Kuat dan Berdaulat. Peserta Rakornis terdiri dari perwakilan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten/Kota, Organisasi Perangkat Daerah, komunitas, pegiat literasi, serta pengelola perpustakaan sekolah, perpustakaan khusus, dan perguruan tinggi.
Pada Rakornas ini Perpustakaan Nasional juga melakukan nota kesepakatan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tentang kerja sama perpustakaan, peningkatan gerakan membaca, dan gerakan literasi untuk kesejahteraan. Sebelumnya di hari yang sama, Wakil Gubernur Kaltim bersama Kepala Perpusnas juga membuka kegiatan Semarak Literasi di Pulau Maratua dan peresmian Perpustakaan Ka'Entoman.
Reportase: Radhitya Purnama

Hadir di Rakornis Bidang Perpustakaan dan Kearsipan Kaltim, Kepala Perpusnas Dorong Pembangunan Literasi yang Produktif

KOORDINASI DAN ADVOKASI DENGAN MITRA JEJARING MITRA INDONESIA ONE SEARCH DI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023 

Medan Merdeka Selatan, JakartaÂ â€” Salah satu poin yang menjadi penilaian dalam evaluasi reformasi birokrasi yaitu kegiatan kearsipan suatu kementerian/lembaga. Semakin tinggi indeks kearsipan maka akan turut mendongkrak indeks reformasi birokrasi, yang pada akhirnya akan meningkatkan tunjangan kinerja kementerian/lembaga tersebut.
Pada â€œPembekalan Pengelola Arsip pada Sentral Arsip Aktifâ€, Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional, Sri Sumekar, mengapresiasi kinerja Biro Umum khususnya pengelola kearsipan yang telah berprestasi meningkatkan indeks kearsipan. Sekedar catatan, pada pengawasan eksternal kearsipan 2019, indeks kearsipan Perpusnas meningkat menjadi 80,19. Imbasnya, berdampak pada peningkatan indeks reformasi birokrasi Perpusnas dan kesejahteraan ASN Perpusnas.
"Pada 2020, Perpusnas menargetkan indeks kearsipan sebesar 85. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dan kerja keras bersama untuk mewujudkannya," ujar Sri Sumekar dalam sambutan pada acara "Pembekalan Pengelola Arsip pada Sentral Arsip Aktif", Senin (15/6). Berdasarkan hasil pengawasan kearsipan dari Arsip Nasional (ANRI), Perpusnas telah menetapkan berbagai kebijakan mengenai kearsipan meski di beberapa aspek masih ada perbaikan, di antaranya pengelolaan kearsipan, sarana prasarana, dan jumlah arsiparis. Sri Sumekar menegaskan agar seluruh jajaran di Perpusnas memperhatikan hal tersebut.
Kegiatan pembekalan ini dilaksanakan dalam rangka persiapan pengelolaan arsip yang akan dimulai dari masing-masing unit pengolah di semua unit kerja. Selain itu, diharapkan kegiatan ini dapat menjadi forum diskusi mengenai pengelolaan kearsipan khususnya sentral arsip di unit kerja eselon 2.
Sementara itu, Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando, mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan ini sebagai tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan oleh ANRI. â€œPelaksanaan kegiatan ini bukan berarti kita diperintah oleh ANRI, tetapi diamanatkan oleh UU No. 43/2009 tentang kearsipan,â€ tegas Syarif di hadapan peserta pembekalan. Syarif mengharapkan agar memperbanyak kegiatan yang bersifat menginformasi dan mengedukasi seperti bimbingan teknis dan sosialisasi di masa yang akan datang.
Acara diakhiri dengan sesi tanya jawab. Sebagian besar pertanyaan yang diajukan peserta pembekalan berkisar seputar penyimpanan arsip, baik tempat maupun mekanismenya, klasifikasi arsip, dan retensi arsip.
Â 
Reporter Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  : Eka Cahyani
FotograferÂ Â Â Â Â Â Â Â Â  : Hartoyo Darmawan

Pembekalan Pengelola Arsip pada Sentral Arsip Aktif

Salemba, Jakarta - Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) bersama dengan Ombudsman RI melakukan monitoring terkait layanan Perpusnas dan ISBN sebagai upaya peningkatan pelayanan kepustakaan di Perpusnas.
Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Mariana Ginting beserta jajarannya menerima secara langsung kunjungan dari Ombudsman RI untuk mendapatkan informasi terkait pengajuan ISBN dan ISMN serta inovasi pada layanan kepustakaan.
&ldquo;Kami mengucapkan terima kasih atas kedatangan tim Ombudsman RI ke Perpusnas. Kami ingin meminta saran mengenai bagaimana seharusnya kami para pelayan publik memperbaiki kekurangan kami. Kami terbuka atas kritikan dan masukan,&rdquo; ujarnya.
Deputi Mariana Ginting menyampaikan Perpusnas mendapatkan penghargaan dari Ombudsman RI pada Desember 2023. Perpusnas mendapatkan predikat opini kualitas tinggi. Perpusnas masuk dalam zona hijau dengan nilai 85,17 dan menempatkannya di peringkat enam di tingkat lembaga.
&ldquo;Pada tahun lalu, kami mendapatkan peringkat 2, namun pada bulan kemarin kami mendapatkan peringkat 6 yang mungkin terjadi atas kekurangan kami disini,&rdquo; ungkapnya.
Keasistenan Rekomendasi dan Monitoring Ombudsman RI Ratna Sari Dewi mengatakan Perpusnas yang sebelumnya telah berhasil meraih penghargaan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2023 memerlukan peningkatan kinerja dan inovasi untuk mengatasi beberapa faktor yang memerlukan perhatian lebih lanjut.&nbsp;
&nbsp;
&ldquo;Dari sisi teknis tidak ada masukan, baik dari maklumat, kemudian dari sisi keterbukaan biaya dan informasi sudah cukup baik karena kualitasnya sudah cukup tinggi. Namun, ada hal-hal lain yang dapat ditingkatkan terkait dengan inovasi dan percepatan pelayanan,&rdquo; katanya.
Dia menyampaikan tujuan kedatangannya ke Perpusnas untuk mengetahui layanan ISBN dan mengedukasi masyarakat jika ada potensi pelaporan akan menjadi masukan Ombudsman.
&ldquo;Tujuan kami melakukan monitoring pelayanan ISBN dengan melihat secara langsung bagaimana alur dan mekanisme proses mendapatkan ISBN,&rdquo; tuturnya.
Kepala Pusat Bibliografi Perpusnas Suharyanto menyatakan bahwa pengajuan ISBN telah melangkah ke arah digital sejak tahun 2018. Meskipun sudah tidak menerima pengajuan ISBN secara luring, namun Perpusnas masih menerima konsultasi terkait ISBN secara luring.&nbsp;
Dia menyampaikan bahwa Indonesia tidak sedang mengalami krisis ISBN tetapi Perpusnas sedang menata kembali proses pemberian ISBN agar dapat dialokasikan kepada target yang lebih tepat.
&ldquo;Sepanjang 1986 hingga 2010, pelayanan ISBN masih dilakukan secara luring, lalu pada tahun 2012 kita sudah mencoba untuk melakukan secara hibrida, lalu pada tahun 2018 adanya peraturan dari Kepala Direktorat Deposit bahwa layanan ISBN secara penuh dilakukan melalui daring,&rdquo; ujarnya.
Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa Perpusnas memiliki kesiapan yang sangat baik ketika menghadapi masa pandemi di tahun 2020 dan 2021. Hal ini membuahkan hasil berupa Penghargaan Pelayanan Publik dari Kemenpan-RB, yakni 99 Inovasi Pelayanan Terbaik di Indonesia.
Sementara itu, Kepala Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara (Pujasintara) Perpusnas Agus Sutoyo menjelaskan mengenai koleksi-koleksi naskah kuno dan surat kabar langka yang ada di Perpusnas.
&ldquo;Saat ini layanan surat kabar langka berada di Salemba, surat kabar langka tidak dapat dipindahkan ke Perpusnas di Merdeka Selatan karena kondisi fisiknya memang sudah tidak memungkinkan untuk dipindah-pindahkan,&rdquo; jelasnya
Kepala Pujasintara menerangkan bahwa Perpusnas memiliki layanan &lsquo;Tanya Pustakawan&rsquo; sebagai jasa penyedia informasi dan konsultasi terkait kepustakaan dan kelembagaan Perpusnas. &ldquo;Jasa layanan ini akan terus berinovasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada publik,&rdquo; terangnya.
Selain itu, Perpusnas menyediakan pembuatan kartu anggota SAKTI (Satu Kartu Terintegrasi) secara daring maupun luring. Dia mengatakan antusiasme publik terhadap keanggotaan Perpusnas juga cukup besar.&nbsp;
&ldquo;Kuota 600 kartu yang disediakan itu cepat sekali habis, biasanya sebelum jam 5 sore itu sudah habis, tetapi bisa diambil esoknya jika sudah mendaftar sebelumnya. Kartu SAKTI ini dapat terintegrasi dengan seluruh kabupaten dan kota di Indonesia,&rdquo; pungkasnya.
&nbsp;
Reporter: Veronica / Wara Merdeka
Dokumentasi: Andri TK / Aditya Irfan
&nbsp;

Ombudsman RI Lakukan Monitoring Layanan ISBN dan Kepustakaan Perpusnas

TERDAMPAK sangat dalam, hingga -5,3%. Inilah salah satu dampak multi dimensional dari pandemi covid 19 yang hingga kini belum juga dapat diatasi baik nasional; belum lagi secara global banyak negara yang sudah terjebak dalam resesi ekonomi. Data BPNB pada 6 Septermber 2020 ada 194.109 kasus terinfeksi posiitif cobid 19, yang dinyatakan sembuh 138.575orang dan meninggal 8.025 orang, termasuk lebih dari 100 orang dokter meninggal karena virus ini. Sementara itu, di dunia ada 27.042.187 kasus terinfeksi posiitif covid 19, yang dinyatakan sembuh 19.145.359 orang dan meninggal 882.979 orang. Kita harus bersatu-padu untuk bersama-sama mengatasi maslaah tersebut. Kita harus disiplin mentaati protokol kesehatan, jangan sok jagoan dan besar kepala gegabah dan abai yang ujungnya dapat merugikan orang lain, termasuk dirinya sendiri. Kalau yang terinfeksi orang yang tidak disiplin pantaslah itu karena perbuatannya; namun kalau orang lain yang dirugikan atau bahkan meninggal maka sesungguhnya orang yang tidak disiplin itulah yang membunuhnya. Mau sampai kapan pandemi ini menghantui kehidpan ini? Pun, pemerintah telah menyiapkan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dengan angaran sebesar Rp 87,55 Triliun untuk kesehatan, untuk jaminan sosial mencapai Rp 203,9 Triliun akibat dari berhentinya aktivitas penyerapan tenaga kerja sehingga banyak korban PHK. Untuk pemulihan ekonomi disiapkan sebesar Rp 226,72 Triliun untuk memacu kinerja industry dan pertumbuhan ekonomi. Dan Rp 177,03 Triliun untuk menjaga volatilitas sector keuangan dan pembiayaan UMKM dan koperasi. Ini harus kita kawal agar benar-benar tepat sasaran dan tidak dikorupsi; terlebih dimasa-masa pilkada serentak tahun ini. Faktanya banyak kepala daerah/wakilnya yang mengkorupsi uang rakyat dan kini menghuni hotal prodeo (jeruji besi) sebagai koruptor. Inilah buah simalakama dari pemilu langsung yang akan selalu berulang 5 tahun sekali. Pilkada serentak tahun ini diikuti oleh 270 daerah (9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota) dengan anggaran penyelengraan mencapai Rp 15 Triliun, ditambah Rp 5 Triliun untuk protokol kesehatan di TPS-TPS; diluar baya yang disiapkan oleh bakal calon yang maju dalam kontestansi politik lokal ini; antara lain untuk mahar politik dalam mendapatkan surat rekomendasi dari pimpinan pusat parpol, kampanye hingga politik uang.
Influencer menjamur
Kemajuan teknologi informasi dan komuniasi yang berbasis internet dan digital telah menumbuh-suburkan para influencer, endorser maupun buzzer dalam mempengaruhi opini publik di dunia maya. Hal ini juga merambah ke dunia politik, bahkan pemerintah pun disinyalir menggunakan jasa influencer maupun buzzer dengan menyiapkan dana yang cukup besar. Satu sisi ini suatu keniscayaan, namun harus pula diwaspadai penggunaan uang rakyat/negara, jangan sampai dikorupsi serta keberadaan influencer maupun buzzer akan mengancam eksistensi kehumasan yang lambat laun dapat dibubarkan karena tergeser oleh para influencer yang lebih terkenal dan banyak followernya daripada bagian humas. Pun, nilai ekonomi dari pendapatan para influencer sangat fantatis, seperti Keyli Jenner bayarannya mencapai USD 1 juta atau Rp 14,4 miliar sebagai sponsor perusahaan/instansi tertentu melalui instagrammnya yang memiliki 112 juta follower; Selena Gomez bayarannya mencapai USD 800 ribu atau Rp 11,6 miliar dengan 139 juta folower; Christiano Ronaldo bayarannya mencapai USD 750 ribu atau Rp 10,8 miliar dengan 137 juta follower; Justin Bieber bayarannya mencapai USD 650 ribu atau Rp 9,4 miliar dengan 101 juta follower; dan Neymar da Silva bayarannya mencapai USD 600 ribu atau Rp 8,7 miliar dengan 100 juta follower. Sedangkan di Indonesia influencer banyak dimainkan oleh para selebritis atau tokoh masyarakat yang kini mulai menjamur, terlebih di tahun pilkada serentak saat ini. Pilkada yang banyk dimonopoli oleh dinasti-dinasti sehingga rakyat harus cerdas untuk tidak memilihnya, gunakan hati nurani agar suara kita tidak tergadai oleh pencitraan dan politik uang. Sadarlah bahwa republik ini milik kita semua, sehingga jangan sampai dikuasai oleh kelompok dan dinasti tertentu. Ada contoh sangat baik yang patut kita teladani yaitu sikap Jenderal Polisi Hugeng Iman Santoso yang menolak anaknya (Aditya) untuk ikut seleksi AKABRI matra kepolisian karena beliau menjaga integritasnya supaya tidak terjerembab dalam penyalahgunaan wewenang. Inilah nilai moral yang harus dijunjung tinggi, bukan sekedar peraturan perundang-undangan; karena norma moral etika sesungguhnya lebih tinggi daripada hanya sekedar aturan-aturan yang dibuat demi kepentingan mereka. Disinilah diperlukan pemimpin yang negarawan berkarakter kebangsaan. Tragis memang, di zaman now, sangatlah sulit menemukan sosok-sosok yang berkarakter negarawan. Umumnya mereka belum selesai dengan urusan dirinya maupun keluarganya sehingga mereka akan mengutamakan kepentingan diri dan keluarganya (maupun kroni-kroninya).
Disamping influencer, ada juga endorser dan buzzer yang meramaikan jagat maya, dunia digital. Influencer dalam melakukan akktivitasnya seperti promotor yang mempromosikan seseorang maupun produk. Endorser dalam mempromosikan terlebih dahulu mencobanya, kemudian mereview dan mempromosikannya semacam testimoni). Sedangkan buzzer bagaikan informan yang menyampaikan informasi berulang-ulang agar si penerimanya mengerti (aware), tanpa harus mempengaruhinya. Informasi yang diberikan pun tergantung user/pemesannya. Banyak yang menggunakan akun anonim sehingga sulit dilacak oleh orang awam dan sering mengirimkan informasi-informasi yang sesat menyesatkan. Intinya, mereka-mereka adalah penyedia jasa untuk mempengaruhi orang melalui medsos entah bagaimana caranya. Semakin mereka mampu mempengaruhi dan mempromosikan suatu produk, value serta engagement yang mereka miliki semakin besar.
Ekonomi Digital
Di tengah covid 19, ekonomi digital berkembang sangat pesat dipicu adanya protokol kesehatan sehingga komunikasi dan semua transaksi antar personal dilakukan melalui media daring/online yang dilakukan dari rumah masih-masing. Trilogi pencegahan penyebaran covid 19 yang meliouti cuci tangan, pakai masket dan jaga jarak pun harus ditaati demi kemashlahatan bersama. On line system telah menjadi kebutuhan zaman now, namun internet di nusantara baru menjangkau sekitar 47%, sehingga belum ada pemerataan; termasuk pusat bigdata berada di negara Singapura (disini banyak kerawanan dan ancaman bagi keamanan data maupun transaksi-transaksi digital). Masih banyak persoalan menyangkut sistem digital yang harus diselesaikan; seperti UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE belum cukup mengatur transaksi dan ekonomi digital, konektivitas jaringan belum menjangkau seluruh wilayah Indonesia, akses teknologi dan keuangan bagi pelaku ekonomi digital masih menjadi kendala, Cyber security nasional masih lemah karena kita belum memiliki platform IT nasional sendiri, masih dikuasai oleh asing. Sehingga diperlukan kehadiran dan keberpihakan negara untuk menyiapkan infrastruktur dn regulasi menyangkut ekonomi digital yang pro-rakyat dan pro-kepentingan nasional.
Digitalisasi sudah merambah ke semua gatra kehidupan, bukan hanya sektor ekonomi saja; sebut saja pembelajaran daring/online. Ada kebijakan yang sekedar sporadis belum menyentuh persoalan substansialnya. Bagaimana mungkin, para siswa/peserta didik yang tinggal di kampung-kampung, gunung-gunung, pulau-pulau kecil yang terluar, terdepan dan tertinggal dapat menikmati pelmbelajaran daring ini? Akses internet saja baru menjangkau sekitra 47% di seluruh nusantara. Dihebohkan lagi dengan program subsidi pulsa untuk para dosen, guuru, siswa dan mahasiswa yang jumlahnya mencapai Rp 8,9 triliun. Semestinya kita fokus untuk membangun infrastruktur internet agar terjadi pemerataan dan jangan menganggap bahwa bahwa Indonesia ituÂ  keadaannya sama seperti Jakarta. Di Jakarta saja banyak kelompok rakyat miskin dan korban PHK akibat covid 19 yang terdegradasi pendapatannya sehingga tidak mampu membeli gawai (smartphone). Kini anak-anak mereka harus gigit jari, tidak dapat menikmati merdeka belajar. Disilah diperlukanÂ  afirmative poliicy yang berkesinambungan dan tuntas.
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
Â PEN di tengah pandemi covid 19 merupakan langkah re-setting dan transformasi erekonomian di tengah Era Abnormal (yang kebyakan orang menyebutnya era new normal). Pemulihan Ekonomi nasional (PEN) sangat ditentukan oleh kebijakan sector kesehatan agar menjaga kapasitas pemerintah pusat hingga daerah, penegak hukum dan sector usaha dalam mengawal kebijakan transisi PSBB supaya tidak menimbulkan lonjakan kasus baru covid 19 (second wave) sehingga kegiatan ekonomi dapat berlangsung. Begitu juga, kebijakan pemulihan ekonomi nasional harus benar-benar sesuai sasaran dan taat azas agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan maupun melanggar hukum, walaupun extra ordinary. Harus dijamin efektivitas paket jaring pengaman sosial dan paket stimulus ekonomi ke sektor-sektor UMKM,Â  koperasi, BUMN, perbankan maupun perusahaan lain. Namun tetap dicermati jangan sampai ada penumpang gelap yangÂ  menangguk keuntungan, terlebih dalam waktu dekat ada pilkada serentak 2020 ditengarai bakal menjamur politik dinasti dan uang. Oleh karena itu rakyat harus cerdas dan berani menolak politik dinasti dan uang agar demokrasi benar-benar berlangsung luber dan jurdil.
Â Â Â Â  Pacu ekonomi di tengah wabah covid 19 di Era Abnormal sangat mutlak diperlukan disiplin tinggi dari setiap orang yang berada di ruang public, tempat , pusat-pusat bisnis, pasar-pasar, perkantoran maupun tempat-tempat keramaian lainnya. Pun, kita menyaksikan begitu PSBB dilonggarkan terjadi lonjakan kasus terinfeksi positif covid 19 dalam jumlah besar.Â Pertumbuhan ekonomi tidak sekonyong-konyong terwujud tanpa ihtiar kita semua, mulai dari mobilitas masyarakat, modal dan barang. Ketiganya merupakan faktor fundamental dalam mencapai pertumbuhan. Di sisi lain, golongan ekonomi lemah dan pelaku usaha mikro dan kecil maupun koperasi perlu penguatan baik permodalan, manajerial dan kinerjanya. Ini sangat penting, agar ekonomi nasional segera pulih, kalu berlarut-larut dapat terjadi resesi. Setidaknya ada dua hal yang dapat dilakukan agar tidak terjadi resesi yaitu terjaganya sector keuangan dan dunia usaha. Â Â  Respon terhadap kebijakan PEN harus mampu mengantisipasi dinamika perubahan baik faktor internal maupun eksternal, setidaknya 2 tahun ke depan. Faktor internal anatara lain a) ketergantungan kepada permintaan dalam negeri sangat tinggi, sementara kita belum akan bisa mulai bekerja optimal hingga Covid-19 dikendalikan secara penuh; b) Ketidakpastian terhadap akses dan distribusi Vaksin, diperkirakan baru teratasi antara 12 bulan hingga 18 bulan ke depan (sampai dengan akhir tahun 2021); c) Utilisasi produksi dan penyediaan lapangan kerja; dan d)Â  permintaan dalam negeri belum akan optimal hingga akhir tahun 2021, dan baru mulai merangkak naik menuju optimal pada tahun 2022.; e) Hasil restrukturisasi yang dilakukan Perbankan pada tahun ini, seperti penundaan pembayaran bunga maupun cicilan utang, diperkirakan sebagian berpotensi menjadi kredit bermasalah di tahun depan. Adapun faktor eksternal antara lain : kondisi perekonomian yang tidak kondusif, perdagangan dunia diperkirakan masih lemah serta kecenderungan semua negara mementingkan diri masing-masing. Pun, kita harus melakukan penguatan terhadap identitas kebangsaan sebagai modal dasar ke-Indonesia-an kita agar senantiasa bersama-sama, bersatu padu melawan covid 19 sambil berdoa agar Allah SWT mengangkat penyakit tersebut dan kita bisa beraktivitas kembali seperti sediakala. Â Aamiin YRA.

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Pameran Seni Rupa Creative Freedom To the Heal the Nation Digelar di Perpusnas

Hadir di Rakornis Bidang Perpustakaan dan Kearsipan Kaltim, Kepala Perpusnas Dorong Pembangunan Literasi yang Produktif

KOORDINASI DAN ADVOKASI DENGAN MITRA JEJARING MITRA INDONESIA ONE SEARCH DI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

Pembekalan Pengelola Arsip pada Sentral Arsip Aktif

Ombudsman RI Lakukan Monitoring Layanan ISBN dan Kepustakaan Perpusnas

Influencer dan Ekonomi Digital