Bogor, Jawa Barat - Perpustakaan Nasional RI diwakili oleh Suharyanto selaku Kepala Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan menghadiri Rapat Kerja Biro Dukungan Pemajuan HAM-Komisi Hak Asasi Manusia sesi panel yang dilaksanakan di Bogor pada Selasa,(14/2/2023).&nbsp;&nbsp;
Rapat Kerja mengangkat tema&nbsp; &ldquo;Memperkuat konsolidasi, strategi, dan sumber daya untuk pemajuan HAM&rdquo;.&nbsp; Raker Perpustakaan Nasional RI&rdquo;.&nbsp;
Raker dihadiri secara langsung oleh Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan, Ibu Putu Elvina. Komisioner Pengkajian dan Penelitian, Bapak Saurlin Siagian.&nbsp; &nbsp;Komisioner Subkomisi Pemajuan HAM, Ibu Anis Hidayah, Policy Program Manager Facebook Indonesia, Dessy Septiane Sukendar dan para pegawai dari Biro Dukungan Pemajuan HAM.
Raker ini bertujuan untuk menyelaraskan&nbsp; mandate.Undang-Undang, Rencana Strategis Komas HAM 2020-2024, isu strategis Komnas HAM 2002-2027,&nbsp; Suharyanto dalan Raker menyampaikan paparan yang diberi judul&nbsp; &ldquo;Perpustakaan Nasional RI dalam dukungan pemajuan Hak Asasi Manusia&rdquo;.
Dukungan Perpusnas RI dalam pemajuan hak asasi manusia melalui Layanan Perpustakaan dan literasi haksasi manusia diantaranya:&nbsp;
1. Perpusnas RI menyediakan akses terbuka dan bebas ke sumber-sumber informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan diberikan secara gratis
2. Layanan untuk anak-anak
3. Layanan untuk Lansia
4. Layanan untuk orang berkebutuhan khusus
5. Penguatan koleksi Hak Asasi Manusia (Tersedia koleksi tentang hak asasi manusia sebanyak 13.834 Judul, Tersedia koleksi tentang KOMNAS HAM Sebanyak 1.762 Judul )
6. Promosi Literasi Hak Asasi Manusia Melalui Media Sosial Twitter Perpusnas tentang Hak Asasi Manusia melalui media sosial yang dimiliki oleh Perpusnas RI
&nbsp;
Program Komnas HAM di Perpusnas RI
Program Komnas HAM yang dapat diimplementasikan di Perpustakaan Nasional RI diantaranya melalui program;
1. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial
2. Penyediaan koleksi perpustakaan
3. Pojok Baca Digital di Daerah
4. Pembudayaan kegemaran membaca dan literasi
5. Pendidikan dan Pelatihan&nbsp;
6. Layanan Perpustakaan
&nbsp;
Program Kegiatan Bersama Komnas Ham dan Perpustakaan Nasional
Komnas HAM dapat mengajukan Kerjasama dengan Perpustakaan Nasional RI, ada beberpa kegiatan pokok yang dapat dilakukan yaitu:&nbsp;
1. Pengkajian dan Penelitian Hak Asasi Manusia. Penyusunan buku, kajian, dan penelitian). Perpusnas RI menyiapkan sumber rujukan dan koleksi kajian/penelitian
2. Penyuluhan tentang Hak Asasi Manusia. Literasi Hak Asasi Manusia (Workshop, Seminar, dan Marketing HAM melalui media sosial)
3. Peningkatan Mutu Kualitas SDM Pustakawan melalui magang dan pelatihan perpustakaan
4. Pembinaan Perpustakaan Komnas HAM sesuai Standar Nasional Perpustakaan
&nbsp;
Sumber: Kepala Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan Perpusnas, Suharyanto

Perpustakaan Nasional RI hadiri Raker Biro Dukungan Pemajuan HAM, Komnas HAM di Bogor

Kebon Sirih, Jakartaâ€”Bicara sejarah dan perkembangan perpustakaan adalah bicara mengenai peradaban. Perpustakaan tidak hanya mengelola pengetahuan di setiap zaman, namun adalah saksi bisu dari perubahan. Pustakawan bisa berperan sebagai saksi kunci atau bahkan pelaku dari perubahan itu sendiri. Pustakawan telah menjadi bagian dari motor penggerak perubahan dunia lewat perpustakaan.
Untuk membentuk tenaga perpustakaan seperti itu, perlu dibuat standar kompetensi yang menggambarkan unit kompetensi apa saja yang diperlukan agar perpustakaan aktif terhadap segala perubahan yang terjadi di masyarakat. Sejatinya, pustakawan adalah seseorang yang dianggap memiliki kemampuan mengelola, menyediakan informasi yang sesuai, valid, dan up to date apapun yang dibutuhkan pemustaka.
Standar kompentensi merupakan hal yang mutlak diperlukan dalam mengembangkan pustakawan/tenaga perpustakaan ke arah yang lebih progresif dan bermanfaat bagi masyarakat. Pengembangan kompetensi pustakawan merupakan kunci pengembangan perpustakaan.
â€œPustakawan tidak hanya memiliki kompetensi teknis perpustakaan, namun juga manajerial dan sosio-kultural agar pustakawan mampu memahami, mengidentifikasi apa yang diperlukan masyarakat dan apa yang dapat perpustakaan dan pustakawan lakukan untuk masyarakat,â€ ujar Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Woro Titi Haryati saat membuka prakonvesi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) di Jakarta, Selasa, (30/10).
Sebelumnya, Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 83 Tahun 2012 sudah mengatur SKKNI tentang Perpustakaan. Namun, seiring dinamika yang terjadi di dunia kepustakawan, muncul permintaan agar Permenaker tersebut dikaji ulang. Hasilnya, Perpusnas memutuskan SKKNI untuk diperbaiki terkait Permenaker Nomor 2 dan 3 Tahun 2016 tentang Sistem Standarisasi Kompetensi Tenaga Kerja dan Tata Cara Penerapan SKKNI.
Perbaikan Rancangan SKKNI dibahas ke dalam komisi-komisi yang sudah dibentuk oleh Tim Perumus. Tiap Komisi sesuai tugasnya membahas apakah ada unit kompetensi yang relevan diganti atau dihilangkan. Ada tujuh kelompok diskusi (komisi) yang dipercayai membedah Rancangan SKKNI, antara lain komisi pengembangan koleksi perpustakaan, pengorganisasian bahan perpustakaan, layanan perpustakaan, pelestarian koleksi perpustakaan, pengembangan profesi kepustakawanan, manajemen perpustakaan, penerapan teknologi informasi komunikasi (TIK) perpustakaan.
Pra konvensi SKKNI melibatkan keikutsertaan 75 peserta sebagai keterwakilan, antara lain dari unsur-unsur kepala perpustakaan, asosiasi profesi, forum perpustakaan, lembaga sertifikasi/profesi, lembaga diklat, akademisi, praktisi/pakar, dan Perpusnas selaku instansi teknis. Ada lebih dari 100 unit kompetensi yang menjadi fokus pembahasan dari komisi.
Hasilnya, ada sejumlah rekomendasi yang dihasilkan untuk kemudian diserahkan kepada Ketua Sidang Pleno RSKKNI, dan diteruskan kepada Ketua Komite. Komite selanjutnya menugaskan Tim Perumus untuk menyempurnakan hasil rekomendasi. Hasil penyempurnaan tersebut, nantinya diserahkan kepada Kementerian Tenaga Kerja untuk dilakukan verifikasi eksternal. Setelah hasil verifikasi eksternal keluar, maka selanjutnya akan diadakan Konvensi RSKKNI dengan melibatkan unsur keterwakilan lebih banyak.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan

Pra Konvensi SKKNI : Arah Menuju Pengembangan Perpustakaan Secara Nasional  Â 

Salemba, Jakarta- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan melakukan audit laporan keuangan Perpustakaan Nasional RI tahun anggaran 2019. Kegiatan ini dibuka dengan pertemuan awal (entry meeting) di Perpustakaan Nasional Salemba pada Senin (27/1).
Penanggung jawab tim pemeriksa Lisa Sulistiowati WP menyampaikan pemeriksaan ini dilakukan sebagai dasar untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan Perpusnas. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan (1) kesesuaian laporan keuangan yang diperiksa dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), (2) kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam laporan keuangan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP, (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan, serta (4) efektifitas sistem pengendalian intern (SPI).
Lisa berharap pemeriksaan dapat berjalan lancar dengan adanya kerjasama dari semua pegawai yang terlibat dalam proses pemeriksaan ini. â€œDengan begitu hasil opini BPK untuk laporan keuangan Perpusnas ini dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara,â€ imbuhnya.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando yang menerima langsung TimÂ  BPK mengucapkan terima kasih mengingat pemeriksaan di awal tahun akan memudahkanÂ  PerpusnasÂ  menyelesaikan rangkaian tugas tahun 2019.
â€œSaya sudah sampaikan kepada seluruh jajaran yang terlibat untuk membuka akses yang seluas-luasnya bagi para auditor serta mempersipkan apa saja yang mereka butuhkan,â€ tegasnya.
Pemeriksaan oleh BPK ini akan dilaksanakan selama 60 hari yaitu tanggal 27 Januari hingga 21 April 2020 di Perpustakaan Nasional Jakarta dan UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta Bukittinggi.
Â 
Reportase: Eka Purniawati
Fotografer: Raden Radityo
Â 
Â 
Â

Entry Meeting BPK Atas Laporan Keuangan Perpusnas Tahun 2019

Jakarta â€“ Tradisi bertutur atau lisan merupakan pondasi dasar bagi pengembangan bahasa. Dimana hal itu merupakan landasan pokok dari tumbuh kembangnya literasi membaca dan menulis.
Padahal di masyarakat, seringkali terjadi miss persepsi ketika tradisi bertutur dipandang menghambat tradisi membaca dan menulis.
Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Umum Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca (GPMB) Tjahjo Suprajogo dalam Seminar Nasional 2021 mengangkat tema 'Kebhinekaan Budaya Bangsa Indonesia, Prestasi Literasi Bangsa yang digelar secara daring pada Selasa, (5/10/2021).
"Konsep dan makna literasi tidak monolitik, artinya makna literasi terus berkembang seiring dengan dinamika masyarakat maupun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Literasi nampaknya tidak hanya berupa aktivitas membaca dan menulis, tetapi juga bertutur yang merupakan awal dari literasi membaca dan menulis," ujar Tjahjo.
Tjahjo mengatakan Indonesia telah memiliki sejarah literasi yang panjang. Literasi bahkan lebih jauh dari dicanangkannya Global Literacy Effort dari Unesco pada tahun 1946.
Bahkan ketika ditelusur oleh para arkeolog, sosiolog bahkan filolog, lanjut Tjahjo, di masa pra sejarah bahwasanya Indonesia telah mengenal literasi visual, simbol, gambar, bahasa tumbuh dan membaca tanda-tanda alam.
Hal senada juga diungkapkan Guru Besar Antropologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gajah Mada Prof Heddy Shri Ahimsa-Putra, yang menyatakan bahwa bertutur merupakan tradisi paling awal dalam kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan atau alfabet.
"Maka yang paling awal dari kehidupan manusia adalah bercerita atau bertutur ini tidak bisa dihindari, karena kita adalah makhluk sosial yang memiliki bahasa sebagai perangkat simbol yang paling efektif untuk menyampaikan gagasan, pikiran," ungkapnya.
Sedangkan tradisi membaca dan menulis, lanjut Heddy, diawali dari adanya alfabet atau tulisan. Hieroglyp dari budaya Mesir Kuno yang merupakan ukiran suci, menjadi basis untuk alfabet pertama di dunia.
"Penemuan alfabet memunculkan dua tradisi yang sangat penting, tetapi tidak selalu berjalan seiring yakni tradisi membaca dan menulis. Tradisi ini hanya akan tumbuh dan berkembang dengan baik jika kondisi lingkungannya mendukung," terangnya.
Menurutnya, untuk menumbuhkan kebiasaan membaca perlu aadanya karya tulis yang menarik untuk dibaca, selain itu kemudahan dalam mengakses bahan bacaan serta danya perpustakaan yang lengkap.
"Sebaiknya perpustakaan tidak hanya berada di kota tetapi juga perpustakaan desa. Ini menjadi sangat penting karena banyak buku dan mudah diakses," lanjutnya.
Dan tradisi menulis yang kuat dapat berkembang jika ada kondisi yang mendorong orang untuk menghasilkan tulisan. Diantaranya, penghargaan terhadap karya tulis, adanya sanksi terhadap plagiarisme dan sanksi terhadap keminiman penulisan.
"Telah tiba saatnya untuk move on, dari masyarakat yang rajin membaca perlu diwujudkan masyarakat yang rajin membaca dan menulis," ujarnya.
Sementara itu, Ditjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) Restu Gunawan mengatakan, dalam kancah Internasional, Indonesia telah diakui prestasi literainya. Ini dibuktikan dari beberapa warisan tak benda, Warisan Budaya, dan Memory of the World yang telah dicatat di UNESCO.
"Meskipun ini wujud kebudayaan tetapi merupakan bagian dari literasi kita. Implementasi aktualisasi pemikiran manusia," ungkap Restu.
Restu memaparkan perlunya perubahan paradigma masyarakat terhadap kebudayaan. Kebudayaan bukanlah biaya melainkan sebuah investasi. Kebudayaan bukan hanya tentang masa lalu sehingga hanya perlu dilestarikan, melainan kebudayaan adalah masa lalu, kini dan masa depan.
"Budaya bukan defensif tetapi ofensif dengan memanfaatkan semua platfrom. Selain itu perlu dilirik bahwa desa sebagai lumbung budaya," lanjutnya.
Dosen Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Firman Hardiansyah mengatakan, gerakan literasi perlu komitmen Bersama, perlu adanya skenario gerakan literasi dan peta jalan gerakan literasi nasional. Sehingga tidak bergerak secara sporadis.
â€œGerakan literasi ini milik bersama, jangan sampai ada ego sektoral. Sinergikan modal intelektual, modal simbolik, modal ekonomi serta modal budaya untuk mewujudkan gerakan literasi yang berbasis inklusi sosial,â€ jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Deputi Bidang Pengembangan Perpustakaan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Deni Kurniadi berharap melalui Seminar Nasional ini dapat menyusun kebijakan, perencanaan dan implementasi nasional maupun daerah tentang minat baca dan literasi.
â€œKerjasama yang baik antara Perpustakaan Nasional RI dengan organisasi GPMB, dapat mendukung proyek prioritas nasional, dalam bidang perpustakaan, yaitu pengembangan budaya kegemaran membaca, serta mampu menjadikan perpustakaan sebagai pusat ilmu pengetahuan, pusat kebudayaan, serta pusat kegiatan masyarakat,â€ tutupnya.
Â 
ReportaseÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â  : Wara Merdeka
Â 
Â

Tradisi Bertutur Pondasi Tumbuh Kembangnya Literasi Membaca dan Menulis

Jakarta - Perpustakaan sangat berperan dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, produktif, inovatif, dan menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
Perpustakaan berkontribusi besar dalam membangun masyarakat berpengetahuan (knowledge society) melalui ikhtiar kolektif, untuk menumbuhkan tradisi dan budaya baca di dalam masyarakat. Adapun peran perpustakaan di Perguruan Tinggi adalah sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan dan menunjang pelaksanaan program perguruan tinggi sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, antara lain pendidikan dan pengajaran, penelitian seerta pengabdian kepada masyarakat.
â€œSaya yakin dan percaya bahwa perguruan tinggi sudah mampu mengantarkan civitas academinya menjadi orang yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sampai ke jenjang S1 dan S2,â€ ungkap Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Muhammad Syarif Bando, pada webinar Perpustakaan Digital Solusi dalam Menghadapi Era Teknologi 5.0 yang digelar berkat kerja sama antara Perpusnas dan UPT Perpustakaan Universitas Islam Makassar (UIM), Rabu (16/2/2022) secara virtual.
Akan tetapi, mengingat bahwa kita saat ini dipaksa hidup di dunia dengan teknologi yang sangat cepat, perpustakaan pun tak luput dituntut untuk berubah mengikuti perubahan yang terjadi agar tetap eksis, Perubahan yang dimaksud diantaranya adalah dengan cara memanfaatkanÂ  keunggulan teknologi dalam operasional (proses bisnis) dan pemberian layanan. Pemberian akses bahan bacaan yang akurat, terkini, terlengkap dan terpercaya melalui layanan perpustakaan digital diharap mampu menghasilkan barang/jasa yang dapat digunakan dalam kompetensi global.
â€œYang paling penting untuk direvolusi di perguruan tinggi adalah jangan selalu berpikir tentang ijazah, tetapi bagaimana mengantar anak-anak kita kepada kemampuan mereka terhadap lima tingkatan literasi,â€ jelas Syarif Bando.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Rektor I UIM, Arfin Hamid menekankan bahwa kehadiran perpustakaan baik secara konvensional dan digital tidak diragukan manfaatnya, begitu pun dengan peran pustakawan. Hal ini dikarenakan, keberadaan perpustakaan dan pustakawan adalah sebuah keharusan dalam pencerdasan SDM.
â€œAkan tetapi, melihat situasi dan kondisi saat ini, perpustakaan digital pada era teknologi 5.0 harus melakukan berbagai perubahan, pembenahan dan penyelarasan agar dampak layanan dan kehadirannya dapat dirasakan oleh seluruh pengguna dan para pemangku kepentingan,â€ tegas Arfin.
Wakil Dekan I FAH UIN Alauddin Makassar, Andi Ibrahim, mengatakan perkembangan dunia digital dan kemajuan teknologi secara tidak langsung telah merambah ke berbagai aspek kehidupan manusia. Lahirnya era teknologi 5.0 berdampak pada suatu industri dan juga membuat suatu tatanan sosial menjadi kompleks. Dalam hal ini, peran perpustakaan digital dan keberadaannya menjadi suatu solusi dari perkembangan informasi yang masif.
â€œDalam era teknologi 5.0, perpustakaan digital mampu memahami kebutuhan pengguna dan memberikan kemudahan akses informasi yang dibutuhkan secara relevan dan tepat sasaran,â€ ucap Andi.
Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan Kota Makassar, Tenri A. Palallo, menyatakan perpustakaan adalah jantung pendidikan yang mendukung terwujudnya Visi Kota Makassar yakni Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia yang â€œSombere dan Smart Cityâ€ dengan Imunitas Kota yang Kuat untuk Semua.
â€œDalam merealisasikan hal tersebut, upaya untuk menghasilkan SDM Kota Makassar unggul perlu ditopang dengan kehadiran perpustakaan digital yang memiliki seluruh fasilitas dan teknologi memadai,â€ beber Tenri.
Reporter: Basma Sartika

Perpustakaan, Kunci Hasilkan SDM Berkualitas

Bandar Lampung, Lampung--Mengatasi literasi bukan soal yang mudah. Padahal esensi dari literasi amatlah penting. Pengukuhan Bunda Literasi diharapkan bisa memunculkan optimisme baru, selain keragaman komunitas literasi yang menjamur di Provinsi Lampung.
Wakil Gubernur Provinsi Lampung Chusnunia Halim menyampaikan hal tersebut pada kegiatan Safari Gerakan Nasional Pembudayaan Kegemaran Membaca di Bandar Lampung, Selasa, (8/10).
Di Lampung, diakui Wagub, para komunitas literasi tidak pernah kehabisan akal memperjuangkan budaya membaca dan literasi di masyarakat. Ada yang menggunakan motor, ontel, hingga gerobak cendol sebagai medium penyampaian informasi dan pengetahuan.
"Pengalaman saya sewaktu menjadi Wakil Bupati, tiap desa disediakan anggaran percepatan literasi. Namun, masih ada saja yang bertanya untuk apa mengganggarkan perpustakaan di zaman sekarang. Sinis tapi itulah faktanya," ungkap Chusnunia di hadapan ratusan peserta Safari Gerakan Nasional Pembudayaan Kegemaran Membaca.
Rupanya, tidak mudah bicara pentingnya perpustakaan, apalagi di era disrupsi danÂ  informasi yang masif. Padahal esensi dari memperjuangkan literasi adalah memperjuangkan peradaban. Efeknya sangat besar dan berpengaruh pada kehidupan sehari-hari. "Kalau tidak diperjuangkan, maka kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan segitu-gitu saja. Dan cara yang paling mudah mendongkrak SDM yah dengan literasi, " jelas Wagub.
Gubernur, lanjutnya, telah menginstruksikan untuk membangun perpustakaan yang sesuai dengan kebutuhan saat ini yang sarat dengan kaum milenial. Bahkan, nantinya akan disediakan working space. "Itu sudah menjadi visi gubernur," tandas Wagub.
Â 
Reportase: Hartoyo Darmawan
Â

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Perpustakaan Nasional RI hadiri Raker Biro Dukungan Pemajuan HAM, Komnas HAM di Bogor

Pra Konvensi SKKNI : Arah Menuju Pengembangan Perpustakaan Secara Nasional Â

Entry Meeting BPK Atas Laporan Keuangan Perpusnas Tahun 2019

Tradisi Bertutur Pondasi Tumbuh Kembangnya Literasi Membaca dan Menulis

Perpustakaan, Kunci Hasilkan SDM Berkualitas

Wagub Lampung : Lampung Siapkan Perpustakaan Milenial