<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: bold; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Sentul, Bogor- <span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Perpustakaan Nasional Republik Indonesia terus mendorong pengarusutamaan naskah kuno sebagai melalui berbagai upaya. Salah satunya dalam penetapan naskah kuno sebagai Ingatan Kolektif Nasional (IKON) tahun 2024.
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Sebanyak tujuh usulan naskah kuno dari berbagai daerah diusulkan untuk dinilai oleh komite IKON bersama dengan para Dewan Pakar IKON di Sentul, Jawa Barat pada Jumat (23/8/2024).
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Ketujuh naskah kuno tersebut yaitu: Pustaha Laklak Tambar ni Hulit (Provinsi Sumatera Utara), Naskah Undang-Undang Simbur Cahaya (Sumatera Selatan), Lontar Sri Tanjung (Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur), Kidung Bwana Winasa Karya Padanda Ngurah (Kabupaten Badung, Provinsi Bali), Bo&rsquo; Sangaji Kai (Kota Bima), Lontara Attoriolong Bone (Provinsi Sulawesi Selatan), dan Lontar Primbon Suku Tengger (Provinsi Jawa Timur).
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), E. Aminudin Aziz dalam kesempatan tersebut mengatakan upaya yang dilakukan dalam proses penetapan IKON adalah hal yang luar biasa.
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Kolaborasi yang dilakukan Perpusnas bersama para pengusul, dan komunitas untuk mewujudkan jejaring ini dapat menguatkan seluruh ekosistem pernaskahan nusantara. Memang harus diciptakan upaya untuk menumbuhkan kesadaran membentuk jejaring sehingga naskah nusantara ini tidak hanya menjadi milik sendiri dan bersifat eksklusif,&rdquo; tegasnya.
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Namun disisi lain kebermanfaatan dan dampak atas penetapan naskah kuno menjadi IKON juga menjadi hal yang sangat tidak boleh dilupakan. &ldquo;Padahal upaya yang dilakukan oleh tim internal IKON dan pengusul sangat luar biasa. Harus meneliti terlebih dahulu terkait dengan naskah yang akan diusulkan. Prosesnya panjang. Namun, apresiasi orang terhadap hal ini dirasa belum sebanding,&rdquo; imbuhnya.
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Menurutnya, penggalian informasi oleh pengusul yang selanjutnya dilakukan review oleh Dewan Pakar seperti upaya menemukan mutiara dalam sebuah naskah kuno. &ldquo; Tantangannya adalah bagaimana kegiatan ini juga dalam rangka menemukan substansi naskah kuno itu sendiri yang dapat disebarkan kepada masyarakat. Harus ada sesuatu yang besar yang berguna bagi masyarakat luas,&rdquo; tuturnya.

<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Reporter: Eka Purniawati<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> <span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Fotografer: Aditya Irfan&nbsp;

Perpusnas Dorong Pengarusutamaan Naskah Kuno Melalui Penetapan Ingatan Kolektif Nasional 

Garut, Jawa Barat - Membaca merupakan salah satu cara yang mampu diterapkan untuk menjadikan warga negara Indonesia cerdas.
Demikian disampaikan oleh Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Ofy Sofiana, dalam sambutannya pada kegiatan Talkshow Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat (PILM) Kabupaten Garut untuk Kesejahteraan dengan tema â€œTransformasi Perpustakaan untuk Mewujudkan Ekosistem Digital Nasionalâ€ di Auditorium Kampus 4 Universitas Garut, Rabu (3/8/2022).
Menurut Ofy, dalam upaya untuk menarik minat masyarakat dalam membaca, pemerintah wajib memfasilitasi kehadiran perpustakaan. Namun, tidak hanya pemerintah melainkan seluruh lini lapisan masyarakat berperan sebagai jembatan pejuang gerakan gemar membaca di tanah air.
â€œTugas mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tanggung jawab Bersama,â€ ucapnya.
Ofy menambahkan selain mencerdaskan, sejatinya membaca mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Sehingga, selain dapat diartikan bahwa literasi merupakan keberaksaraan kemampuan membaca dan menulis, literasi juga dapat menjadi pemecah masalah pada tingkat problematika tertentu.
Sependapat, Anggota Komisi X DPR RI, Ferdiansyah menekankan literasi dan kesejahteraan ialah dua hal yang saling berhubungan. Untuk itu, dibutuhkan literasi lengkap dalam membantu masyarakat menjalani kehidupan.
â€œLiterasi lengkap itu membaca alam sekitarnya. Tidak hanya membaca dalam konteks bacaan saja,â€ ungkapnya.
Lebih lanjut Ferdi mengatakan semua hal yang berhubungan dengan pembangunan harus berbasis budaya. Budaya tidak dapat diartikan sempit karena segala hal biasa yang dilakukan secara berkelanjutan akan terbiasa dan pada akhirnya berubah menjadi budaya.
â€œBudaya harus digali untuk bisa mengembangkan literasi,â€ jelas Ferdi.
Dosen Institut Pendidikan Indonesia, Asep Nurjamin memaparkan dewasa ini terdapat tiga situasi literasi dalam masyarakat yakni literat, aliterat, dan iliterat. Masyarakat literat adalah mereka yang memiliki kemampuan membaca dan menulis, sedangkan masyarakat aliterat adalah mereka yang buta huruf, dan masyarakat iliterat merupakan mereka yang sudah memiliki kemampuan baca dan tulis akan tetapi tidak berbudaya untuk membaca dan menulis.
â€œAdapun budaya literasi budaya literasi adalah situasi sosial dimana individu memiliki kemampuan berliterasi, lalu memanfaatkan kemampuan tersebut untuk meningkatkan kualitas diri dan kesejahteraan,â€ tambahnya.
Kepala Perpustakaan SMA Ciledug Al Musadadiyah Garut, Citra Diayu Kristanti, pada kesempatan yang sama menjelaskan kemajuan teknologi yang cukup pesat berdampak pada literasi digital, akan tetapi tetap ada tantangannya tersendiri.
â€œAda plus minusnya, buku digital pasti lebih menarik tapi buku fisik lebih linear dan buku digital mengandung banyak iklan. Dengan demikian masyarakat akan lebih terdistraksi dalam menerima manfaat literasi itu sendiri,â€ terangnya.
Reporter: Ranny Kusumawardhani
Editor dan Fotografer: Basma Sartika

Sekretaris Utama Perpusnas: Setiap Warga Negara Wajib Cerdas

Mataram, Nusa Tenggara Barat&mdash;Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) menyelenggarakan Rapat Kerja Pusat XXIV dan Seminar Ilmiah Nasional Tahun 2023. Kegiatan yang mengangkat tema &ldquo;Peningkatan Profesionalitas Pustakawan Mencari Solusi Cerdas Pemulihan Ekonomi Berbasis Inklusi Sosial&rdquo; diselenggarakan di Mataram, Nusa Tenggara Barat, pada 26-28 Juli 2023.
Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando menyatakan pustakawan adalah pembaca dan pelayan ilmu pengetahuan yang harus terus meng-update pengetahuan masyarakat.
&ldquo;Salah satu tugas utama pustakawan adalah mengumpulkan ilmu pengetahuan dari seluruh dunia lalu dikemas untuk keperluan orang-orang profesional. Jadi pustakawan ini adalah profesi tertinggi karena seluruh profesi membutuhkan panduan pustakawan,&rdquo; ujarnya dalam pembukaan acara di Mataram, NTB, pada Kamis (27/7/2023).
Kepala Perpusnas menambahkan, pustakawan harus memiliki kemampuan untuk menjelaskan ilmu pengetahuan pada masa lampau, masa kini, hingga masa mendatang. Kemampuan tersebut berguna untuk menjadi landasan bagi pustakawan dalam mengembangkan koleksi perpustakaannya, untuk koleksi cetak, koleksi digital, koleksi elektronik, maupun materi konten kreator.
Dia menegaskan saat ini, paradigma pengelolaan perpustakaan mengalami perubahan yakni perpustakaan harus menjadi wadah untuk transfer ilmu pengetahuan. &nbsp;Fungsi perpustakaan untuk mengatur koleksi sebesar 10 persen, fungsi perpustakaan untuk memanaj ilmu pengetahuan sebesar 20 persen.
&ldquo;Dan 70 persen untuk transfer ilmu pengetahuan. Buat apa perpustakaan menghitung jutaan jumlah koleksinya tapi belum tentu ada pengunjungnya?&rdquo; jelasnya.
Perpustakaan pada masa kini mesti menjangkau masyarakat, bukan masyarakat yang menjangkau perpustakaan. Untuk itu, perpustakaan harus dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses koleksi perpustakaannya, terutama buku.
&ldquo;Tujuannya? Untuk mewujudkan sumber daya manusia unggul, yang mampu berinovasi dan kreatif,&rdquo; tuturnya.
Dia menegaskan, pustakawan harus mau berbicara mengenai inovasi dan kreativitas. Pasalnya, kekayaan sumber daya alam (SDA) Indonesia belum dieksplorasi dengan optimal. Untuk itu dibutuhkan SDM yang unggul untuk mengelola kekayaan SDA Indonesia menjadi barang jadi yang kompetitif di pasar global.
Menanggapi hal ini, Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah menyatakan NTB memiliki banyak potensi alam mulai dari pertanian, perikanan, kelautan, perkebunan, perdagangan, dan terutama wisata. Kini, kekayaan alam tersebut dikelola dengan industrialisasi.
&ldquo;Jadi bagaimana supaya hasil alam kita tidak mentah-mentah diekspor, tapi bagaimana kita mengolahnya. step by step dan tentu ini membutuhkan waktu yang panjang,&rdquo; ungkapnya.
Wagub menambahkan pihaknya berusaha agar desa di NTB mempunyai perpustakaan yang menarik. Salah satunya melalui penerapan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial (TPBIS). Saat ini, sudah ada delapan kabupaten/kota dan 115 desa di NTB yang menerapkan TPBIS.
&ldquo;Jadi keinginan kami semua desa/kelurahan di NTB ini mempunyai perpustakaan yang menerapkan TPBIS dan menarik, sehingga tujuannya agar anak-anak desa mainnya ke perpustakaan,&rdquo; urainya.
Menurutnya, di negara maju, perpustakaan bukan hanya tempat membaca tapi menjadi destinasi wisata. Hal ini juga dapat dilihat di Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas yang berada di Jakarta. &ldquo;Banyak yang bisa kita dapat, anak-anak pun sekarang rekreasi ke perpustakaan. Jika ini bisa terjadi di seluruh Indonesia, sampai dengan desa, tentunya luar biasa,&rdquo; terangnya.
Dalam pembukaan acara, Kepala Perpusnas menyerahkan Titik Baca yang memuat buku digital kepada Wagub NTB.
Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Pusat IPI T. Syamsul Bahri menjelaskan tema yang dipilih sesuai dengan keberadaan IPI sebagai mitra kerja pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendukung program pemerintah yang sedang giat diselenggarakan di Indonesia melalui Program Perpusnas, Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.
Dia berharap melalui rakerpus, penguatan urusan perpustakaan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia tetap berjalan dengan baik. Perpustakaan, ujarnya, terus berkembang seiring dengan lahirnya beragam bentuk aplikasi tentang cara menemukan informasi dengan cepat dan tepat. Untuk itu, IPI harus menyiapkan SDM pustakawan yang unggul.
&ldquo;Kita sudah masuk di era perubahan yaitu eranya inovasi, kreatif dan dinamis, yaitu era yang berpotensi menggantikan pemain lama dengan yang baru. Era yang sangat terkait dengan teknologi yang mengubah model pelayanan perpustakaan yang ada dan akan memenuhi harapan pemustaka,&ldquo; tuturnya.
Tahun ini, IPI memasuki usia 50 tahun. Pada gelaran rakerpus, diluncurkan buku bunga rampai dengan judul 50 Tahun Perjalanan Ikatan Pustakawan Indonesia. &ldquo;Buku ini berisi tentang sejarah dan perkembangan asosiasi perpustakaan, peran dan kiprah Ikatan Pustakawan Indonesia, terutama pada periode 2018-2022, dan juga peran pustakawan dalam organisasi profesi baik di tingkat pusat maupun daerah,&rdquo; ujarnya.
Rakerpus menghadirkan para narasumber Bunda Literasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Niken Saptarini, Sekretaris IFLA Asia Oceania Nor Edzan Che Nasir, dari Kementerian PAN RB, Kementerian Dalam Negeri, Perpustakaan Nasional, serta forum perpustakaan.
Reporter: Hanna Meinita
 
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Rapat Kerja Pusat XXIV & Seminar Ilmiah Nasional IPI 2023: Pustakawan Mesti Tingkatkan Profesionalitas dalam Pemulihan Ekonomi Berbasis Inklusi Sosial

Jakarta &ndash; Istana Kepresidenan Bogor menyimpan sekitar 2.500 koleksi buku-buku bersejarah milik presiden pertama Indonesia yakni Soekarno.
Koleksi buku-buku tersebut dikenal sebagai pustaka kepresidenan yang termasuk ke dalam cagar budaya diantara bangunan dan benda seni yang ada di Istana Kepresidenan Bogor. &nbsp;&nbsp;
Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelestarian koleksi bahan pustaka, Kepala Istana Kepresidenan Bogor, Erwin Wicaksono beserta jajaran melakukan kunjungan kerja ke Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) untuk berkonsultasi tentang pelestarian dan alih media koleksi bahan pustaka yang ada di sana, Selasa (10/10/2023).
&ldquo;Tugas dan fungsi (tusi) kami salah satunya ialah merawat cagar budaya seperti bangunan, benda seni, dan pustaka kepresidenan. Akan tetapi untuk koleksi buku-buku yang ada itu belum tersentuh dengan baik karena kami tidak punya tenaga yang mumpuni dan paham terkait perawatan bahan-bahan pustaka,&rdquo; ujarnya.
Erwin menjelaskan bahwa selama ini perawatan dan perbaikan cagar budaya selalu dilakukan dengan mengandalkan pihak ketiga, namun dikarenakan adanya keterbatasan anggaran maka pihaknya berusaha untuk mencari solusi agar dapat melakukan pekerjaan dimaksud secara mandiri.
&ldquo;Kami memiliki kekhawatiran koleksi yang ada bisa rusak, sehingga kami ingin menciptakan peningkatan kompetensi SDM untuk melakukan perawatan dan perbaikan. Selain itu, kami juga butuh referensi seperti teknologi mutakhir apa yang digunakan untuk melakukan pekerjaan tersebut,&rdquo; katanya.
Menanggapi hal itu, Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando mengatakan perpustakaan diperlukan karena menjadi jantung pendidikan. Masyarakat luas mampu mengakses informasi dengan beragam aspek melalui perpustakaan. Sehingga dia berharap agar kelak selain dirawat, koleksi pustaka kepresidenan dapat dialih mediakan menjadi digital.
&ldquo;Koleksi di Istana Kepresidenan Bogor selain dikelola dan dirawat saya harap juga bisa didigitalisasi untuk menjaga kondisi fisik koleksi pustaka serta memudahkan pemimpin termasuk masyarakat &nbsp;dalam mendapatkan informasi,&rdquo; ucapnya.
Terkait pelestarian 2.500 koleksi yang dimiliki Istana Kepresidenan Bogor, Kepala Perpusnas mengungkapkan dapat dikerjakan selama tiga bulan. Selain itu, dia menambahkan bahwa tidak perlu diadakan magang karena SDM yang bersangkutan dapat secara langsung bergabung dalam proses pengerjaan.
Reporter: Basma Sartika
 Fotografer: Alfiyan Tarih Alfatih

Perpusnas Dampingi Istana Kepresidenan Bogor Lestarikan 2.500 Pustaka Kepresidenan

Salemba, Jakarta - Parameter dari Pejabat Fungsional adalah keandalan dalam menjalankan tugas. Hal tersebut berjalan beriringan dengan tugas yang akan semakin berat di masa mendatang karena meningkatnya tuntutan permintaan dari masyarakat.
Demikian disampaikan oleh Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Muhammad Syarif Bando saat memberikan sambutan pada acara Pelantikan Pejabat Fungsional di lingkungan Perpusnas, Kamis (8/9/2022).
Kepada 6 (enam) Pejabat Fungsional Pustakawan yang dilantik, Syarif Bando menyampaikan ucapan selamat dan berpesan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara pelopor terhadap perubahan cara pandang dunia akan perpustakaan, sekaligus menjadi negara yang mampu mempengaruhi negara lain.
â€œMomentum perpustakaan sebagai pengoleksi sudah selesai, sudah ketinggalan. Kita sudah harus berorientasi pada bagaimana melakukan transfer knowledge kepada masyarakat,â€ ucapnya.
Lebih lanjut, Kepala Perpusnas juga mengajak seluruh pegawai yang menyaksikan acara pelantikan tersebut untuk tidak bekerja dengan stagnan dan mampu membaca perkembangan yang terus terjadi di dunia.
â€œMari bekerja dengan baik dan profesional. Mari kita angkat harkat dan martabat bangsa Indonesia dari segi kecerdasan,â€ ajak Syarif Bando.
Acara pelantikan yang berlangsung secara hybrid ini juga dirangkaian dengan Penandatanganan Perjanjian Kinerja bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Perpusnas.
Adapun 6 (enam) orang Pejabat Fungsional yang dilantik adalah sebagai berikut:
<ol style="text-align: justify;">
<li>Deni Kurniadi â€“ Pustakawan Ahli Utama</li>
<li>Ramadhani Mubaraq â€“ Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Muhamad Idris Marbawi â€“ Pustakawan Ahli Muda</li>
<li>Yuyun Firstyaningsih â€“ Pustakawan Ahli Muda</li>
<li>Dias Prihutami â€“ Pustakawan Ahli Pertama</li>
<li>Amer â€“ Pustakawan Penyelia</li>
</ol>
Â 
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Pejabat Fungsional Dituntut Andal dalam Laksanakan Tugas

Salemba, Jakarta - Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menerima kunjungan Tim Pengawasan Kearsipan ANRI, Senin (13/07). Kedatangan tim tersebut untuk mereview dokumen-dokumen yang diwajibkan untuk Kementerian/Lembaga sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, di lingkungan Perpustakaan Nasional.
 Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando mengatakan, dari hasil penilaian tim Pengawas ANRI pada tahun 2019, Perpustakaan Nasional mendapat nilai hasil pengawasan kearsipan adalah 80,19 atau meningkat 49,33 dari penilaian di tahun 2017 sebesar 30,86. "Tentu hal ini adalah sebuah komitmen yang kita laksanakan dan karena komitmen itu maka kami telah melakukan segalanya untuk sampai ke sana tentunya tidak mudah karena dihadapkan pada kebijakan pengelolaam kearsipan, antara lain penyiapan SDM, sarana prasarana, anggaran dan tentu yang lebih penting adalah koordinasi," katanya.
 Lebih lanjut, Syarif menegaskan untuk kebijakan di Perpustakaan Nasionak tentang penyelenggaraan kearsipan ini tidak bisa ditawar lagi sampai menghasilkan nilai yang maksimal. Esensi dari nilai itu adalah bagian lain yang tidak terpisahkan dengan kewajiban untuk mengimplementasikan mandatori Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan.
 "Kami laporkan bahwa segala upaya itu semua masih terbentuk pada tiga komponen utama, diantaranya SDM dan sarana prasarana masih sangat terbatas. Permasalahannya saat ini kesadaran dari semua unit eselon 2 akan arsip sudah tinggi, tetapi karena keterbatasan pengetahuan mereka menginginkan arsiparis yang melaksanakan padahal jumlahnya juga masih terbatas," lanjutnya.
 Syarif menjelaskan, komitmen yang disampaikan saat ini sebuah komitmen yang harus mengarah kepada pengelolaan arsip sesuai dengan kaidah-kaidah yang baku secara internasional sehingga nanti hasilnya merupakan sebuah kerja profesi dimana arsiparis diakui karena jabatan profesi yang berlaku universal di seluruh dunia.
 "Semoga hasil verifikasi dari tim bisa memuaskan, kami berikan ruang bagi tim untuk mengawal, membimbing dan memerintahkan agar terjadi percepatan pengelolaan arsip di Perpustakaan Nasional," harapnya.
 Sementara itu, ketua Tim Akreditasi ANRI, Endang Kristiana mengatakan, pihaknya akan melakukan verifikasi lapangan melihat dokumen-dokumen yang sudah ditindaklanjuti oleh Perpustakaan Nasional pada 2019. "Kami akan melihat dan wawancara langsung dengan pejabat terkait mengenai pengendalian naskah dinas surat masuk keluar seperti apa, dan untuk melihat penataan arsip yang sudah diterapkan," jelasnya.
 Reporter : Wara Merdekawati Fotografer : Ahmad Kemal Nasution

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Perpusnas Dorong Pengarusutamaan Naskah Kuno Melalui Penetapan Ingatan Kolektif Nasional

Sekretaris Utama Perpusnas: Setiap Warga Negara Wajib Cerdas

Rapat Kerja Pusat XXIV & Seminar Ilmiah Nasional IPI 2023: Pustakawan Mesti Tingkatkan Profesionalitas dalam Pemulihan Ekonomi Berbasis Inklusi Sosial

Perpusnas Dampingi Istana Kepresidenan Bogor Lestarikan 2.500 Pustaka Kepresidenan

Pejabat Fungsional Dituntut Andal dalam Laksanakan Tugas

Tim Akreditasi ANRI Sambangi Perpusnas