Medan Merdeka Selatan, Jakarta -Â Pesatnya teknologiÂ  tentunya memudahkan terjadinya diseminasi informasi. Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando, secara khusus menantang para pustawakan untuk berani menuliskan ide-ide serta gagasannya melalui berbagai media, termasuk media sosial. Kongres di Ciawi pada 1973 membawa pesan penting bahwa kata pustakawan merupakan simbol persatuan untuk membangun perpustakaan ke arah lebih maju.
Hal tersebut disampaikan Kepala Perpusnas saat memberikan arahan pada Peringatan Hari Pustawakan, dan Ulang Tahun ke-47 organisasi Ikatan Pustawakan Indonesia (IPI) sekaligus Seminar Internasional Kepustakawanan yang digelar secara Webinar di Jakarta, Selasa, (7/7).
Bahkan, jauh sebelum Kongres Ciawi, Presiden Soekarno pada 1959, disebut-sebut telah meletakkan dasar-dasar pentingnya perpustakaan umum. â€œNamun, ini masih perlu dikaji, ditelaah dan dibahas oleh para pustakawan,â€ imbuh Syarif Bando. Â 
Keberadaan pustakawan di Indonesia diakui memang belum mencukupi jumlah ideal. Tetapi, kondisi ini jangan sampai juga menjadi sebuah paradoks. Di satu sisi mengeluhkan tentang kurangnya tenaga pustakawan, namun di sisi lain lain pustakawan kurang mengambil peran strategis dalam pembangunan.
Banyak informasi yang bisa dikemas oleh para pustakawan agar menjadi pengetahuan yang menarik. Kepala Perpusnas mencontohkan bagaimana negara Tiongkok menulis sejarah tentang â€œJalur Suteraâ€ yang mahsyur. Indonesia harusnya tidak boleh kalah, karena di masa lalu, Nusantara dikenal sebagai salah satu negara kaya penghasil rempah-rempah, seperti lada, pala, cengkeh, dan sebagainya. Â 
Pustakawan bisa mengkaji bagaimana bangsa Eropa bersusah payah mendapatkan rempah-rempah. Bahkan, tidak jarang mereka meraihnya dengan cara adu senjata. Kajian tentang Nusantara sebagai jalur rempah dunia bisa mengimbangi informasi tentang Jalur Sutera Tiongkok.Â 
"Ini pentingnya mempelajari sejarah masa lalu agar bisa mengukur lompatan masa depan," urai Syarif Bando.
Selain itu, Kepala Perpusnas juga menyoroti sejumlah program yang belum sempurna dijalankan oleh kepengurusan IPI, seperti membentuk kepengurusan IPI di tingkat kabupaten/kota, membentuk tim penilai di lembaga atau mitra, mengambil bagian diklat asesor dan mengambil bagian tentang standar perpustakaan yang ada. Syarif Bando juga berharap IPI dapat membuat road map pembinaan untuk pengembangan perpustakaan di Indonesia.
Kepala Perpusnas berpesan agar pustakawan jangan terjebak dengan kegiatan-kegiatan seremonial tetapi minim aksi di lapangan. Padahal, banyak hal yang bisa diciptakan pustakawan seperti tutorial menaikkan partisipasi kegemaran membaca, pentingnya membaca, inklusi sosial, dan sebagainya.
"Dunia berubah dengan informasi. Dan simbol informasi salah satunya adalah perpustakaan. Siapa yang tidak cinta dengan perpustakaan. Dan saya ingin pustakawan bisa eksis berselancar memberikan informasi dengan menggunakan teknologi," tambah Syarif Bando.
Reportase : Hartoyo Darmawan, Wara Merdekawati
Fotografer : Hartoyo Darmawan

Peringatan Ulang Tahun IPI : Pustakawan Ditantang Lebih Eksis Berikan Informasi

Bogor, Jawa Baratâ€”Jabatan fungsional pustakawan merupakan suatu jabatan karir aparatur sipil negara yang bersifat fungsional dan diukur berdasarkan prestasi kerja yang dicapai dalam melaksanakan tugas masing-masing jenjang jabatan. Namun, kadangkala dalam penilaian angka kredit tidak tercipta kesamaan pola pandang (persepsi) diantara tim penilai angka kredit pustakawan.
Tim Penilai jabatan fungsional pustakawan memiliki peranan penting dalam mendukung peningkatan karir fungsional pustakawan. Tim Penilai haruslah orang yang memiliki kompetensi yang memadai dalam menilai hasil prestasi kerja pustakawan. Oleh karena itu, diperlukan kordinasi kembali agar terjadi kesamaan persepsi dalam menilai prestasi kerja pustakawan. Persamaan persepsi amat diperlukan sebelum menetapkan aturan main. Rapat Kordinasi Pembinaan Tim Penilai Pustakawan dimaksudkan agar tidak terjadi perbedaan atau silang pendapat akibat pemahaman yang multitafsir dari suatu butir kegiatan.
Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Pengembangan Pustakawan Perpustakaan Nasional Opong Sumiati di hadapan 80 peserta Tim Penilai Pustakawan dari seluruh provinsi di Sentul, Bogor, Senin, (30/7). â€œSelain untuk menyamakan persepsi di antara tim penilai, rakor ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis berbagai hambatan atau kendala yang dihadapi tim penilai dan mencari solusi dari kendala yang dijumpai,â€ urai Opong.
Opong mengakui kinerja rekan-rekan pustakawan dalam mengumpulkan angka kredit juga dipengaruhi oleh kinerja tim penilai. Artinya, jangan sampai upaya keras mengumpulkan angka kredit dari butir-butir kegiatan bisa meleset dari target dikarenakan beda pendapat diantara tim penilai pustakawan.
Sementara itu, Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando dalam arahannya mengatakan tim penilai itu ibarat pintu terakhir. Oleh sebab itu, Muhammad Syarif meminta angka kredit harus disesuaikan dengan kewenangan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sebagai pembina kepegawaian. Kepala Perpusnas meminta harus ada pedoman tentang angka kredit. Selain itu, tim penilai juga harus bisa memotivasi pustakawan agar bisa naik pangkat dengan waktu dua tahun. Jangan hanya bisa menolak pengajuan angka kredit yang diajukan. Nilai angka kredit yang ada dalam tiap butir kegiatan juga harus lebih manusiawi. Jangan lagi nol koma-nol koma.
â€œArtinya, harus ada perbaikan juknis penilaian dan cara pandang dari tim penilai," ujar Kepala Perpusnas.Â  Capaian pendidikan pustakawan harus masuk ke dalam komponen pendidikan. "Bukan masuk dalam komponen penunjang," tambahnya.
Keinginan Kepala Perpusnas agar diperbaiki juknis dan angka kredit juga diamini para tim penilai. Burhan, salah satu peserta Rakor dari Jakarta,Â  menanyakan bagaimana jika seorang pustakawan berhasil membuat software/aplikasi panduan yang bermanfaat bagi kinerja pustakawan, apakah prestasi tersebut bisa dihargai dengan angka kredit yang lebih manusiawi.Â Â 
Khusus di beberapa provinsi yang belum membentuk tim penilai pustakawan, pustakawan yang akan mengajukan angka kredit dipersilakan mengajukannya ke tim penilai yang ada di provinsi lain yang terdekat atau mengirimkannya ke tim penilai pusat (Perpusnas, red). Namun, ke depannya, tim penilai instansi dan pusat harus turun langsung ke daerah yang belum memiliki tim penilai karena tim penilai pusat adalah pembina,â€ lanjut Muhammad Syarif.
Di akhir arahannya, Kepala Perpusnas meminta setiap pustakawan bisa menjadi juru kampanye jika ada rekan-rekan ASN yang ingin berprofesi menjadi pustakawan mengingat ketersediaan tenaga pustakawan masih belum sebanding dengan jumlah perpustakaan di Indonesia. Apalagi saat ini paradigma perpustakaan dan pustakawan sudah berubah. Perpustakaan bukan lagi sebagai gudang penyimpanan buku, mendiamkan buku lalu akhirnya menjadi rusak, usang, tidak bernilai apa-apa. Pustakawan pun tidak lagi dianggap sebagai penjaga perpustakaan, lebih banyak diam menunggui pemustaka atau pengunjung datang.
Perpustakaan saat ini harus menjadi penggerak perubahan terhadap kesejahteraan masyarakat. Koleksi-koleksi yang terdapat di perpustakaan, utamanya koleksi ilmu-ilmu terapan harus bisa dimanfaatkan seluas-luasnya agar bisa diterapkan di masyarakat. Di sinilah pustakawan mengambil peran. Pustakawan lah yang menjadi jembatan agar kandungan ilmu yang ada dalam buku-buku bisa dipahami dengan baik oleh masyarakat. "Inilah yang disebut dengan knowledge mobilization. Ilmu pengetahuan terus bergerak, memberikan manfaatnya dari individu ke indidu lain. Dari komunitas lain ke komunitas lainnya. Jika hal ini sudah berkesinambungan, maka tingkat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat bisa membaik," terang Muhammad Syarif.Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Â

Rakor Tim Penilai Pustakawan : Samakan Cara Pandang dan Perbaiki Juknis Penilaian

Sorong, Papua Barat Daya &ndash; Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) bekerjasama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sorong untuk menyelenggarakan rangkaian kegiatan Peningkatan Pendamping Literasi Perpustakaan Sekolah/Madrasah Tahun 2024. Kegiatan ini menjadi yang ke-13 kali digelar.
 
&ldquo;Skor literasi membaca Indonesia tahun 2022 berdasarkan hasil survei Programme for International Student Assessment (PISA), menjadi skor terendah sejak tahun 2003,&rdquo; tutur Pustakawan Ahli Utama Perpusnas, Upriyadi dalam sambutannya, Selasa (8/10/2024).
 
Hasil penilaian PISA, skor literasi membaca Indonesia tahun 2022 adalah 359, skor ini menurun sejak tahun 2003 yang mencapai skor 382, hal ini memberikan gambaran bahwa Indonesia sedang mengalami darurat literasi khususnya pada kelompok anak usia sekolah. Oleh karenanya perpustakaan sekolah/madrasah harus hadir menjadi aktor utama pada seluruh kegiatan literasi.
 
Upriyadi menambahkan pustakawan dan tenaga perpustakaan perlu melakukan transformasi melalui pengembangan program literasi yang menarik bagi warga sekolah. Mereka juga harus menjadikan perpustakaan menjadi bagian integral dari sekolah/madrasah yang memenuhi standar nasional perpustakaan.
 
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sorong, Amus Jitmau dan Kepala Bidang Perpustakaan, Constantina S. Pattihahuan turut hadir dalam kegiatan ini. Amus memberikan apresiasi terhadap kegiatan pembinaan ini, serta berharap agar kerja sama antara Perpusnas dan Dinas Perpustakaan yang berada wilayah Provinsi Papua Barat Daya dapat terus terjalin untuk pengembangan perpustakaan.
 
Selama tiga hari, pengelola perpustakaan sekolah/madrasah mendapatkan pengetahuan dan keterampilan terkait literasi serta manajemen perpustakaan, termasuk cara merancang program-program literasi yang melibatkan perpustakaan secara aktif dan berkelanjutan. Materi disampaikan oleh dua narasumber dari Asosiasi Pekerja Profesional Informasi Sekolah Indonesia (APISI), Hanna Chaterina George dan Akademisi dari Universitas Padjajaran, Nurmaya Prahatmaja.
 
&ldquo;Pengembangan perpustakaan sebagai pusat pembelajaran memerlukan kerja keras, kerja cerdas, kolaborasi, inovasi, kreasi dan komitmen bersama. Perpustakaan harus mampu menjadi motor utama berbagai berbagai kegiatan literasi di sekolah/madrasah&rdquo;, ujar Nurmaya.
 
Kegiatan ini merupakan bagian dari pembinaan perpustakaan sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah Madrasah dan Perguruan Tinggi Perpusnas. Tujuannya ialah untuk memotivasi serta meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan di sekolah/madrasah guna mendorong minat baca dan literasi siswa. Kegiatan ini dihadiri oleh 100 peserta secara luring dan 1000 peserta secara daring.
 
Kegiatan ini berkaitan dengan program Perpusnas yang memberikan bantuan koleksi kepada 10.000 perpustakaan desa/kelurahan/TBM, termasuk 52 perpustakaan di Papua Barat Daya.
&nbsp;
 
Reporter: Anisa Kristiani Tarigan dan Arliana Wijayanti
 
Editor: Basma Sartika 
 
Dokumentasi: Laras Ayu Sholeha

Papua Barat Daya untuk Indonesia, Perpusnas Tingkatkan Sinergitas Pendamping Literasi

Salemba, Jakarta - DPRD Provinsi Bangka Belitung mengunjungi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), Rabu (23/8/2023). 
 
Kunjungan diterima langsung oleh Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi (PSMPT) Nurcahyo, Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara (Pujasintara) Agus Sutoyo, Pustakawan Utama (Pustama) Upriyadi. 
 
Dalam kunjungannya, Plt Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Heryawandi mengatakan maksud kunjungan kerjanya ini, dalam rangka koordinasi terkait upaya peningkatan perpustakaan berbasis digital dan peningkatan minat baca siswa siswi di sekolah menengah.
 
Kepala Pujasintara Agus Sutoyo mengatakan, layanan perpustakaan merupakan jantung dari gedung perpustakaan. "Perpustakaan kalau tidak ada layanannya ya tidak ada perpustakaan," ungkapnya.
 
Meski saat ini telah masuk era digital, lanjutnya layanan onsite perpustakaan masih banyak digemari. Perpusnas pun telah menyiapkan berbagai layanan digital yang dapat dinikmati masyarakat. Diantaranya, iPusnas, Khastara, E-Resources, BintangPusnas. 
 
Dia menjelaskan, Perpusnas juga memiliki program Kartu Sakti (Satu Kartu Terintegrasi). Kartu Sakti merupakan kartu anggota perpustakaan berbasis nomor induk kependudukan dengan pengintegrasian data anggota perpustakaan.
 
Sementara itu,&nbsp; Pustama Upriyadi menyampaikan bahwa perpustakaan saat ini berperan sebagai tempat terbuka masyarakat. Tidak hanya tempat untuk mencerdaskan tetapi juga menyejahterakan.
 
&nbsp;
 
Reporter: Wara Merdeka
 
Fotografer: Aji Anwar

Peningkatan Perpustakaan Digital, DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Koordinasi dengan Perpusnas

Jakarta -Â Â Sesuai dengan tagline Perpustakaan Nasional pada tahun 2022 â€œTransformasi perpustakaan untuk mewujudkan ekosistem digital nasionalâ€, perpusnas berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima bagi pemustaka. Hal ini merupakan salah satu aspek yang menjadi target capaian Perpustakaan Nasional guna memberikan kemudahan aksesbilitas bagi pemustaka.
Bertindak sebagai pimpinan apel pada hari Senin (24/1/2022) <a href="../organisasi.php?id=1808181248357YsuqxUO5A">Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi</a>,Â Ofy Sofiana. Pada kesempatan hari ini, beliau menjelaskan bahwa betapa pentingnya aparatur negara selalu memberikan pelayanan prima agar dapat mengoptimalkan kepercayaan publik kepada penyelenggara pelayanan publik.
â€œIntinya, pelayanan publik prima akan memberikan kepuasan kepada warga masyarakat. Dan, dari kepuasaan masyarakat ini, akan menumbuhkembangkan kepercayaan publik kepada pemerintah. Inilah yang selama ini seperti tergerus. Padahal kepercayaan publik kepada pemerintah penting sekali agar semua regulasi dan kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah diapresiasi dan dipatuhi warga masyarakatnya.â€ terang Ofy.
Dalam mewujudkan pelayanan prima di perpusnas maka terdapat beberapa syarat yang dibutuhkan diantara lainnya adalah; Pemenuhan standar pelayanan, pelayanan yang diberikan harus memberikan kepastian hukum, Pustakawan yang memberikan pelayanan harus kompeten, sikap bersahabat, ramah dan adanya keterbukaan baik antara pustakawan dengan pemustaka/pengguna layanan, pelayanan yang diberikan harus cepat dan tepat serta sesuai dengan janji layanan dan informasi yang disampaikan harus jelas, akurat dan dipahami para pemustaka.
â€œSaya yakin dan percaya, Perpustakaan Nasional sudah menerapkan semua elemen penting pelayanan yang terselenggara, terbukti dengan banyaknya apresiasi yang diberikan baik oleh instansi/Lembaga eksternal maupun masyarakat pengguna perpustakaan, terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk teman-teman pustakawan, berkat kerjakeras teman-teman, saat ini, Perpusnas tidak lagi dipandang sebelah mata, tetapi semua mata memandang Perpusnas.â€ tambah Ofy
Reportase: Fauzan Abdi

Perpusnas Berkomitmen Penuh Dalam Memberikan Pelayanan Prima Bagi Pemustaka

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Pelestarian menjadi soal krusial pada pembahasan lanjutan Rancangan Peraturan Pemerintah Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (RPP SSKCKR).Â  Pelestarian tidak cukup berbicara soal restorasi, konservasi, dan upaya preventif, melainkan juga menyangkut manajemen serta sumber daya manusianya.
"Upaya preventif tidak hanya pengendalian, pengawasan dan kondisi ruangan agar koleksi tidak cepat rusak tapi juga soal penanganan," ucap perwakilan Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru Kemendikbud, Tubagus Sukmana atau yang akrab disapa Andre, pada lanjutan pembahasan RPP SSKCKR melalui video conference, Rabu, (13/5).
Menanggapi pertanyaan tersebut Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas, Ofy Sofiana, menerangkan sudah ada unit kerja terkait yang menangani pelestarian koleksi.
Pelestarian dalam RPP tidak hanya menyangkut soal karya cetak tetapi termasuk juga karya rekam. Karya rekam terbagi dalam dua bentuk, yaitu karya rekam analog dan digital.
Pembahasan yang dikomandoi Staf Ahli Menteri Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, Chatarina Muliana, merupakan pertemuan lanjutan ke-5 di tingkat PAK (Panitia Antar Kementerian) yang dibentuk sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 351/P/2020 tentang Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.
PAK melibatkan sembilan institusi (K/L), antara lain Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Perpustakaan Nasional, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Keuangan.
PelaksanaanÂ  SSKCKR dalam RPP bertujuan untuk: 1) mengelola koleksi KCKR sebagai koleksi nasional yang lengkap dan mutakhir sebagai salah satu tolak ukur kemajuan peradaban bangsa; 2) mewujudkan sistem pendataan KCKR untuk memberikan kemudahan, ketersediaan, dan keterjangkauan bagi masyarakat dalam memanfaatkan KCKR; 3) meningkatkan kesadaran penerbit dan produsen karya rekam tentang pentingnya pelestarian KCKR yang bernilai intelektual dan artistik sebagai hasil karya budaya bangsa melalui pemberian penghargaan; 4) meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun budaya literasi melalui pendayagunaan koleksi serah simpan.
RPP SSKCKR berisikan 40 pasal dan memuat lima poin penting. Pertama, mengenai tata cara penyerahan KCKR. Kedua, mengenai mekanisme pengenaan sanksi administratif bagi penerbit dan produsen karya rekam yang tidak taat melaksanakan kewajiban. Ketiga, mekanisme pengelolaan hasil SSKCKR. Keempat, tata cara peran serta (keterlibatan) masyarakat dalam pelaksanaan SSKCKR. Dan kelima, bentuk penghargaan kepada pelaku SSKCKR dan masyarakat yang berperan aktif dalam pelaksanaan SSKCKR.
Penyusunan RPP bersinergi dengan Undang-undang (UU) lain, antara lain UU Kemajuan Budaya, UU Sistem Perbukuan, UU Perpustakaan, UU Sistem Nasional Iptek, dan UU SSKCKR.
Perpusnas berharap pembahasan di tingkat PAK tidak memakan waktu lama sehingga pada 2020 dapat disetujuiÂ untuk kemudian diundangkan. Melalui RPP, Perpusnas mendorong seluruh pihak untuk melestarikan karyanya ke Perpusnas dan perpustakaan provinsi.
Â 
Reporter/Fotografer: Hartoyo Darmawan

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Peringatan Ulang Tahun IPI : Pustakawan Ditantang Lebih Eksis Berikan Informasi

Rakor Tim Penilai Pustakawan : Samakan Cara Pandang dan Perbaiki Juknis Penilaian

Papua Barat Daya untuk Indonesia, Perpusnas Tingkatkan Sinergitas Pendamping Literasi

Peningkatan Perpustakaan Digital, DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Koordinasi dengan Perpusnas

Perpusnas Berkomitmen Penuh Dalam Memberikan Pelayanan Prima Bagi Pemustaka

RPP (Lanjutan) SSKCKR-Dorong Semua Pihak Lestarikan Karyanya ke Perpustakaan